Beranda blog Halaman 73

Gubernur Aceh Temui Menteri Koperasi, Bahas Penguatan Ekonomi Kerakyatan

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menemui Menteri Koperasi (Menkop) Fery Joko Julianto di Jakarta Selatan, Minggu (14/9/2025). (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Gubernur Aceh Muzakir Manaf menemui Menteri Koperasi (Menkop) Fery Joko Julianto di Jakarta Selatan, Minggu (14/9/2025). Pertemuan itu membahas upaya memperkuat peran koperasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi kerakyatan di Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Muzakir menekankan bahwa koperasi harus menjadi prioritas dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut penguatan koperasi perlu dijalankan secara menyeluruh sesuai dengan pilar-pilar fundamentalnya.

“Pilar koperasi menjadi kunci, baik dari sisi kelembagaan, usaha, keuangan, maupun pengawasan untuk membangun koperasi modern. Selain itu, pendidikan, swadaya, solidaritas, dan inovasi juga harus mendapat perhatian khusus, terutama bagi koperasi kredit,” ujar Muzakir.

Ia menambahkan, dukungan dari Kementerian Koperasi diharapkan bisa menjadi prioritas khusus bagi Aceh, yang kini tengah memperkuat basis ekonomi rakyat. Muzakir optimistis, dengan perhatian penuh dari pemerintah pusat, Aceh dapat tumbuh menjadi daerah dengan ekonomi yang kuat dan masyarakat yang lebih sejahtera.

Menteri Koperasi Fery Joko Julianto menyambut baik langkah Pemerintah Aceh tersebut. Ia menegaskan komitmen kementeriannya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memperkuat koperasi.

“Kami siap mendukung upaya penguatan koperasi di Aceh. Koperasi yang sehat dan modern dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat,” kata Fery.

Dalam kesempatan itu, Muzakir juga menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Fery Joko Julianto sebagai Menteri Koperasi Republik Indonesia. Ia berharap Menkop dapat berkunjung langsung ke Aceh untuk melihat potensi dan kemajuan koperasi di daerah tersebut.

Pertemuan Muzakir dan Fery ini disebut sebagai langkah awal penjajakan program strategis antara Kementerian Koperasi dan Pemerintah Aceh. Gubernur menegaskan pihaknya berkomitmen memastikan koperasi di Aceh tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan.

Editor: AKil

Wagub Aceh Pimpin Upacara Hari Jadi ke-63 Kota Subulussalam

Penulis
Redaksi
-
0
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E, Memimpin Upacara Hari Jadi Kota Subulussalam Ke-63, di Lapangan Sadakata Kota Subulussalam, Minggu (14/9/2025). (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | SUBULUSSALAM – Kota Subulussalam memperingati Hari Jadi ke-63 dengan penuh khidmat, Minggu (14/9/2025). Upacara yang digelar di Lapangan Sadakata ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E, dan dihadiri sejumlah tokoh penting.

Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Aceh ke-15, Abdullah Puteh, Anggota DPR RI Muslim Ayub, Ketua Staf Ahli TP PKK Aceh Mukarramah Fadhlullah, serta Bupati Aceh Selatan dan Bupati Aceh Singkil. Kehadiran para tokoh ini menambah kekhidmatan upacara sekaligus menjadi bentuk dukungan nyata bagi kemajuan Subulussalam.

Dalam amanatnya, Fadhlullah menekankan bahwa peringatan hari jadi tidak semata seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat kebersamaan dan menumbuhkan kecintaan pada daerah. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus berkontribusi membangun kota.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pengembangan hilirisasi sawit, optimalisasi potensi wisata Kota 1001 Air Terjun, serta pengawasan program makan bergizi gratis bagi anak-anak.

“Semoga Hari Jadi ke-63 Kota Subulussalam ini menjadi tonggak baru untuk tumbuh sebagai kota Islami, sejahtera, dan membanggakan. Mari satukan langkah dan kobarkan semangat Sada Kata demi kemajuan kota tercinta,” ujar Fadhlullah.

Editor: Aki

Aceh Jadi Alasan BSI Kebagian Kucuran Dana Rp 200 Triliun dari Pemerintah

Penulis
Akil
-
0
Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. (Foto: Disbudpar Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai menyalurkan dana sebesar Rp 200 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke lima bank besar nasional. Dari jumlah tersebut, Bank Syariah Indonesia (BSI) mendapat bagian Rp 10 triliun.

BSI menerima jumlah paling kecil dibandingkan empat bank lain. Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing memperoleh Rp 55 triliun, sementara Bank Tabungan Negara (BTN) mendapat Rp 25 triliun.

Sebagaimana dikutip Nukilan.id, Purbaya menjelaskan alasan BSI tetap dilibatkan meski porsinya lebih kecil.

“Size banknya dan kenapa BSI ikut karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh, supaya dananya bisa juga dimanfaatkan di Aceh sana,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Sejak Aceh menerapkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah pada 2021, BSI menjadi bank utama di provinsi itu. Aturan tersebut mewajibkan seluruh transaksi keuangan menggunakan layanan berbasis syariah, sehingga menjadikan BSI memiliki peran sentral dalam peredaran dana di Aceh. (XRQ)

Reporter: Akil

Edarkan Obat Keras, Warga Aceh Diciduk Polisi di Garut

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi ditangkap Polisi. (Foto: LintasJatim.com)

NUKILAN.ID | GARUT – Polisi kembali membongkar praktik peredaran obat keras tanpa izin di Kabupaten Garut. Seorang pria berinisial J (26), buruh harian lepas asal Aceh Utara, ditangkap aparat saat berada di wilayah Kecamatan Malangbong.

“Dari tangan pelaku, kami menyita 716 butir obat keras yang diduga jenis Tramadol, Hexymer, dan Double Y,” kata Kasat Narkoba Polres Garut, AKP Usep Sudirman, Minggu (14/9/2025).

Selain obat-obatan, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sebuah ponsel, uang tunai ratusan ribu rupiah, tas, gunting, serta percakapan transaksi melalui aplikasi WhatsApp.

Hasil pemeriksaan sementara, J mengaku hanya sebagai perantara. Ia dititipi obat-obatan tersebut oleh seseorang berinisial N yang kini berstatus DPO dan diketahui berdomisili di Aceh.

Obat keras itu kemudian diedarkan di wilayah Garut. Sebagai imbalan, J menerima bayaran Rp1 juta per bulan dan uang makan Rp80 ribu per hari.

“Pelaku mengaku sudah dua kali menerima barang dari N, yakni pada 29 Agustus 2025 dan 7 September 2025. Yang bersangkutan tidak memiliki keahlian maupun izin di bidang kesehatan dan farmasi untuk mengedarkan obat keras tersebut,” ujar Usep.

Saat ini, J beserta barang bukti diamankan di Mapolres Garut untuk penyidikan lebih lanjut. Polisi juga tengah mengembangkan kasus ini guna memburu pemasok utama serta jaringan peredaran obat keras ilegal tersebut.

“Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 435 jo Pasal 436 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal selama 12 tahun atau denda maksimal sebesar 5 miliar rupiah,” tutur Usep.

Editor: Akil

Tempuh Jalan Panjang Penuh Intrik, Kursi Sekda Aceh Kembali Bertuan

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi. (Foto: Gemini.ai)

NUKILAN.ID | INDEPTH – Sore itu, Jumat 15 Agustus 2025, suasana di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh terasa berbeda. Matahari senja yang perlahan tenggelam seakan menjadi saksi berakhirnya penantian panjang jabatan Sekretaris Daerah Aceh. Hampir dua tahun kursi penting itu hanya ditempati oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) maupun pelaksana harian (Plh). Kini, jabatan Sekretaris Daerah Aceh akhirnya resmi memiliki tuan.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem resmi melantik M Nasir sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif. Prosesi tersebut menutup babak panjang ketidakpastian birokrasi yang berlangsung lebih dari setahun.

“Alhamdulillah, hari ini kita dapat berhadir pada pelantikan Sekretaris Daerah Aceh. Atas nama Pemerintah Aceh, saya mengucapkan selamat kepada Saudara M Nasir atas amanah ini,” ujar Gubernur sebagaimana diberitakan oleh Media Humas Pemerintah Aceh.

Perjalanan menuju pelantikan ini tidak berjalan mulus. Sejak akhir 2023 hingga pertengahan 2025, kursi sekda beberapa kali berganti penghuni sementara. Mulai dari pelaksana harian (Plh), penjabat (Pj), hingga pelaksana tugas (Plt). Situasi itu diwarnai tarik-menarik politik, rangkap jabatan, hingga sengketa hukum yang menjadikan posisi sekda sebagai salah satu kursi paling panas di birokrasi Aceh.

Kekosongan yang Menjadi “Normal Baru”

Kisah kekosongan dimulai saat Bustami Hamzah, Sekda definitif terakhir, diangkat menjadi Penjabat Gubernur Aceh pada 13 Maret 2024. Bustami sebelumnya baru enam bulan menjabat sebagai sekda menggantikan Taqwallah (8 September 2022). Loncatannya ke kursi gubernur praktis membuat jabatan sekda kosong.

Untuk menutup kekosongan jabatan, Asisten I Sekda Aceh, Azwardi, ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) sebelum akhirnya dilantik menjadi Penjabat (Pj) Sekda pada 25 Maret 2024. Penunjukan ini dilakukan setelah namanya diusulkan oleh Bustami sebagai sekretaris daerah pada 18 Maret 2024 dan mendapat restu dari Menteri Dalam Negeri, sebagaimana diberitakan AJNN. Azwardi bertahan hampir tujuh bulan hingga akhirnya diganti.

Perubahan kembali terjadi setelah Safrizal ZA menjabat sebagai Pj Gubernur Aceh. Pada 14 Oktober 2024, sebagaimana diberitakan infoaceh.net, giliran Muhammad Diwarsyah, Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, yang ditunjuk Safrizal ZA sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda. Uniknya, Diwarsyah merangkap jabatan.

Pada Februari 2025, ia juga dilantik menjadi Asisten Administrasi Umum Setda Aceh. Dua posisi strategis ini dipegang secara bersamaan, sebuah praktik yang menuai kritik karena dianggap melemahkan efektivitas birokrasi.

Pusaran Politik Pasca Pilkada

Pilkada 2024 membuka babak baru dalam drama perebutan kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh. Pada 19 Februari 2025, Muzakir Manaf resmi dilantik sebagai Gubernur Aceh. Tidak lama setelah itu, ia menunjuk Alhudri, mantan Staf Ahli Gubernur, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda menggantikan Diwarsyah.

Namun, hanya sehari berselang, badai politik mulai berembus kencang.

Sebagaimana diberitakan popularitas.com, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli atau yang akrab disapa Abang Samalanga, mengeluarkan pernyataan keras. Ia menilai pengangkatan Alhudri tidak sah secara hukum.

“SK Alhudri cacat secara prosedural,” tegas politisi Partai Aceh itu di Banda Aceh, Kamis (20/2/2025).

Menurut Zulfadhli, proses penerbitan SK tersebut tidak mengikuti mekanisme yang berlaku. Ia menyebutkan tidak adanya telaah staf dari pejabat berwenang, termasuk tidak ada paraf dari Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA).

“Ini pelanggaran serius, tidak bisa dibiarkan,” tambahnya dengan nada prihatin.

Kritik keras ini memicu ketegangan antara eksekutif dan legislatif. Hanya sebulan kemudian, pada 17 Maret 2025, Gubernur Mualem mencabut SK Alhudri dan menunjuk M Nasir Syamaun, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, sebagai Plt Sekda. Acara pelantikan tersebut disaksikan langsung oleh Ketua DPRA Zulfadhli dan sejumlah pejabat lain, seperti dikutip dari waspadaaceh.com.

Penunjukan rangkap jabatan kembali dipilih sebagai solusi sementara.

Situasi ini menunjukkan bahwa jabatan Sekda tidak semata urusan administrasi. Di baliknya terdapat tarik-menarik politik, kompromi kepentingan, hingga pertarungan pengaruh pasca pilkada. Kursi Sekda yang strategis dianggap krusial untuk mengamankan jalannya pemerintahan.

Beban Berat Birokrasi

Selama lebih dari setahun, publik Aceh menyaksikan roda pemerintahan berjalan tanpa sekda definitif. Posisi ini hanya diisi oleh pejabat sementara yang berganti-ganti, bahkan sebagian merangkap jabatan lain.

Dikutip dari artikel HukumOnline.com, praktik seperti ini berpotensi menimbulkan sejumlah masalah. Pertama, fokus pejabat menjadi terpecah. Mengurus dua posisi strategis sekaligus membuat konsentrasi terbagi sehingga kinerja tidak maksimal.

Kedua, marwah jabatan sekda melemah. Posisi yang seharusnya menjadi motor koordinasi pembangunan seakan diperlakukan hanya sebagai kursi transisi. Ketiga, pelayanan publik ikut terganggu. Realisasi APBA melambat, koordinasi lintas SKPA tersendat, dan reformasi birokrasi terabaikan karena hiruk pikuk politik.

Masih dari artikel yang sama, secara hukum memang diperbolehkan menunjuk pelaksana tugas dari kalangan kepala SKPA. Namun jika kondisi ini berlangsung berbulan-bulan, bahkan lebih dari setahun, hal tersebut dinilai tidak sehat. Situasi ini mencerminkan lemahnya komitmen politik untuk menempatkan sekda sebagai profesional birokrasi, bukan sekadar alat kompromi.

Titik Akhir Penantian: Pelantikan M Nasir

Setelah melewati drama panjang, titik terang akhirnya tiba. Pada 15 Agustus 2025, M Nasir resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh definitif oleh Gubernur Aceh, Mualem. Pelantikan berlangsung di Anjong Mon Mata dan menjadi penanda berakhirnya penantian yang penuh gejolak.

Dalam sambutannya, Mualem menyampaikan harapan besar kepada M Nasir. Dengan pengalaman panjang di birokrasi, ia diharapkan mampu menjalankan tugas dengan penuh integritas serta menjadi penggerak utama birokrasi yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Saya yakin dan percaya saudara mampu mengemban amanah ini dengan baik. Saya sudah mengenal beliau sudah sangat lama. Sejak kami sama-sama di KONI. Dan Alhamdulillah, dengan kerja keras bersama, kami sukses memperbaiki prestasi Aceh di PON setiap kali digelar,” ujar Mualem.

Meski penuh optimisme, Mualem juga memberikan sejumlah pesan penting. Ia menitipkan agenda strategis seperti percepatan realisasi APBA, penetapan RPJMA 2025–2029, penyusunan RKPA 2026, serta pengawalan revisi UUPA. Selain itu, reformasi birokrasi yang sederhana, cepat, transparan, dan bebas hambatan juga menjadi perhatian utama.

Tantangan ke Depan

Pelantikan M Nasir menutup babak panjang kekosongan, tapi membuka lembaran baru tantangan. Pertama, ia harus segera memulihkan ritme birokrasi yang sempat gamang akibat kepemimpinan berganti-ganti. Kedua, ia harus memastikan roda pembangunan berjalan konsisten, terutama di tengah persiapan RPJMA dan APBA Perubahan.

Ketiga, ia perlu menjaga keseimbangan politik. Sebagai sekda, ia berada di garis tengah antara kepentingan gubernur, legislatif, dan birokrasi. Keberhasilan mengawal harmonisasi ini akan menentukan stabilitas pemerintahan Aceh.

Refleksi: Kursi yang Kerap Jadi Taruhan Politik

Drama perebutan kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh akhirnya sampai di ujung cerita. Perjalanan panjang yang penuh tarik-ulur ini menyisakan banyak pelajaran penting bagi publik.

Pertama, jabatan strategis seperti sekda terlalu sering terseret dalam pusaran politik. Kedua, birokrasi Aceh sejatinya membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan stabil, bukan pejabat singgah sementara. Ketiga, masyarakat membutuhkan kepastian arah, bukan ketidakpastian yang justru mengorbankan pelayanan.

Kini, setelah M Nasir resmi dilantik, harapan besar kembali menggantung. Publik menaruh ekspektasi agar birokrasi Aceh bisa menemukan ritmenya. Mereka ingin reformasi birokrasi benar-benar berjalan, bukan sekadar slogan. Pembangunan diharapkan dapat dirasakan nyata, bukan hanya janji di atas kertas.

Penantian panjang itu memang telah berakhir. Namun, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Pertanyaan besar kini menggema, mampukah M Nasir mengembalikan marwah kursi sekda Aceh dan menjadikannya motor penggerak pembangunan yang membawa Aceh ke arah lebih kokoh? (XRQ)

Penulis: Akil

Reshuffle Kabinet: Jalan Panjang Prabowo Menghadapi Tekanan Publik

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi (Gemini AI)

NUKILAN.ID | INDEPTH – Reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar pergantian nama di meja pemerintahan. Lebih dari itu, peristiwa ini menjadi cermin tarik-menarik kepentingan, tekanan publik, sekaligus pertaruhan politik yang masih jauh dari kata usai.

Suasana Istana Negara pada Senin, 8 September 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, mendadak berubah riuh. Satu per satu mobil hitam berderet memasuki gerbang utama, menurunkan tamu dengan jas gelap dan wajah serius. Tidak ada undangan resmi yang beredar. Hanya panggilan singkat dari ajudan Presiden Prabowo Subianto yang tiba-tiba memerintahkan mereka hadir.

Dari pertemuan itu, keputusan penting lahir. Lima menteri resmi dicopot, dua di antaranya terseret kasus hukum. Namun langkah tersebut ternyata belum meredam suara publik. Pertanyaan pun terus bergulir, siapa lagi yang akan tersapu dalam reshuffle berikutnya?

Perombakan Kabinet Merah Putih dilakukan sepekan setelah gelombang demonstrasi menuntut pembubaran DPR berakhir ricuh. Publik menilai langkah Prabowo tepat, tetapi masih setengah hati. Nama-nama kontroversial seperti Raja Juli Antoni, Natalius Pigai, Bahlil Lahadalia, Airlangga Hartarto, hingga Tito Karnavian tetap bertahan di antara sekitar 50 menteri yang dilapis 1-3 wakil menteri.

Pencopotan menteri dapat dibaca hanya sebagai upaya Presiden mengganti pemain bermasalah. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi sudah lama jadi beban sejak perkara beking judi online menyeruak.

Foto Menteri Pekerja Migran Abdul Kadir Karding bermain domino bersama tersangka pembalakan liar dengan Raja Juli sempat memicu kegaduhan publik. Karding akhirnya dicopot, sementara Raja Juli tetap aman.

Hal serupa terjadi pada Dito Ariotedjo. Namanya berulang kali dikaitkan dengan kasus korupsi BTS 4G, bahkan dengan perkara yang menjerat mertuanya, Fuad Hasan Masyhur. Pemilik agen travel haji dan umrah itu tersandung korupsi kuota haji, indikasinya ikut menyeret Dito keluar dari kabinet. Namun, pertanyaan publik masih menggantung: mengapa hanya sebagian yang tersingkir?

Publik Jenuh dengan Drama

Peneliti Senior BRIN, Lili Romli, dilansir dari Inilah.com menyebut hak prerogatif Presiden tak bisa diganggu gugat, tetapi tuntutan publik harus menjadi barometer.

“Publik kecewa bila para pembantu presiden tidak mencerminkan sosok pejabat publik yang memberi teladan. Hampir setahun berjalan, ada menteri yang kinerjanya tidak terlihat, malah menimbulkan kegaduhan dan tidak punya sense of crisis,” kata Lili.

Ia menegaskan reshuffle jilid II belum cukup meredakan kekecewaan publik. “Tampaknya publik belum puas karena ada beberapa menteri lain yang mestinya juga diganti. Publik berharap reshuffle masih akan berlanjut,” ujarnya.

Menurut Lili, indikator menteri layak dicopot jelas: kinerjanya buruk, terlibat KKN, minim integritas, serta gagal menjaga loyalitas kepada Presiden.

Dilansir dari sumber yang sama, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Pareira, menegaskan reshuffle sepenuhnya kewenangan Presiden.

“Kalau soal pergantian, silakan tanyakan ke Presiden. Itu hak prerogatif beliau,” kata Andreas.

Publik sempat menyoroti kinerja Menteri HAM Natalius Pigai, tetapi Andreas enggan mengomentari lebih jauh.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menilai Mendagri Tito Karnavian masih layak dipertahankan.

“Mengurus 552 kepala daerah bukan pekerjaan ringan. Sejauh ini kinerjanya cukup baik,” ujarnya.

Pernyataan ini menegaskan tidak semua menteri dalam sorotan publik memiliki catatan buruk, namun isu reshuffle lanjutan terus menghantui.

Rapor Survei: Menteri Bernilai Merah

Sejumlah survei memperlihatkan keresahan publik. IPO (Indonesia Political Opinion) dalam risetnya mencatat beberapa menteri mendapat “nilai merah” dan dinilai layak diganti oleh publik, termasuk Natalius Pigai. Kritik terhadap Pigai bukan hanya soal politik, melainkan terkait minimnya pencapaian di bidang HAM yang strategis.

Nama Menteri Raja Juli Antoni juga masuk radar reshuffle. Kinerja Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia—yang dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep—dicap memble. Orang-orang dekat Prabowo menyoroti keterlibatan sejumlah kader PSI dalam struktur pengurus Forest and Other Land Use atau FOLU Net Sink yang bergaji puluhan juta rupiah.

Dalam rapor 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis Indikator Politik, publik menilai sejumlah program berjalan lamban dan banyak janji belum terpenuhi. Evaluasi itu semakin mempertegas sorotan terhadap para menteri yang dianggap tidak bergerak.

Kursi Kosong: Menko Polkam dan Menpora

Reshuffle jilid II menyisakan dua kursi kosong yang memicu spekulasi. Posisi pertama adalah Menko Polkam. Setelah Budi Gunawan dicopot, jabatan strategis ini sementara diisi ad interim oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Hingga kini, pemerintah belum menunjuk pengganti definitif.

Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), Khairul Fahmi, menilai pemerintah membutuhkan sosok Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang kuat serta dapat diterima masyarakat.

“Indonesia membutuhkan Menko Polkam yang bukan hanya kuat di belakang layar, tapi juga mampu tampil ke depan sebagai wajah pemerintah dan menenangkan publik,” ujar Fahmi, dikutip dari AntaraNews.

Ia menjelaskan, yang dimaksud dengan sosok kuat adalah figur yang memiliki posisi politik kokoh sehingga mampu menciptakan suasana kondusif, baik di dalam kabinet, parlemen, maupun masyarakat.

Selain itu, Menko Polkam yang terpilih juga harus bisa diterima khalayak luas agar masyarakat merasa tenang dan aman di bawah perlindungannya.

Menurut Fahmi, Menko Polkam merupakan jabatan sipil yang sangat strategis karena berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan negara.

Kursi kosong kedua terdapat di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dito Ariotedjo dicopot, namun penggantinya belum dilantik. Pemerintah beralasan calon pengganti masih berada di luar kota. Situasi ini semakin membuka ruang bagi munculnya berbagai rumor.

Dilansir dari jatimtimes.com, sejumlah nama yang mencuat di ruang publik antara lain Raffi Ahmad, Puteri Anetta Komarudin, Taufik Hidayat, hingga Moreno Soeprapto. Spekulasi tersebut menegaskan bahwa kursi Menpora dipandang penting, bukan hanya sebagai representasi pemuda dan olahraga, tetapi juga simbol kedekatan pemerintah dengan generasi muda.

Kekosongan dua jabatan vital ini memperlihatkan bahwa reshuffle belum sepenuhnya rampung. Bagi oposisi maupun pengamat, kondisi tersebut dapat dibaca sebagai strategi politik Prabowo, yakni menahan figur definitif hingga momentum politik berikutnya, atau mencari sosok kompromi yang bisa diterima koalisi.

Pertaruhan Arah Kepemimpinan

Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta, Adi Prayitno, menilai Prabowo memilih strategi bertahap.

“Setelah ini masih terbuka peluang reshuffle selanjutnya, meski entah kapan. Prabowo butuh menjaga stabilitas politik, karena alat rekat koalisi adalah power sharing,” katanya.

Sementara itu, Wasisto Raharjo Jati, peneliti BRIN, menambahkan reshuffle tidak bisa dilepaskan dari tekanan ekonomi dan stabilitas.

“Reshuffle ini adalah respons eksekutif terhadap tuntutan publik. Tapi risiko besar jika Presiden meninggalkan partai koalisi pendukungnya,” ujarnya.

Tekanan tersebut semakin nyata usai demonstrasi besar pada 25 Agustus–1 September 2025 yang dipicu kenaikan tunjangan DPR dan menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, akibat insiden dengan kendaraan Brimob. Peristiwa ini menjadi katalis reshuffle, menandai keterhubungan antara krisis sosial dan keputusan politik di Istana.

Menakar Langkah Lanjutan Presiden

Reshuffle kabinet jilid II membuka ruang spekulasi yang semakin lebar. Presiden Prabowo telah menunjukkan ketegasan politiknya, namun kini publik menilai keberanian itu sedang diuji. Pertanyaan yang menggantung di udara: apakah ia berani mencopot menteri-menteri yang dianggap gagal, atau justru memilih mempertahankan mereka demi menjaga keseimbangan koalisi.

Suara publik terus bergema. Berbagai survei memperlihatkan harapan agar reshuffle tidak berhenti pada pergantian kosmetik, melainkan menyentuh persoalan mendasar. Standar moral dan etika pejabat publik kini ditetapkan semakin tinggi. Masyarakat tidak lagi hanya menilai kinerja teknis seorang menteri, tetapi juga integritas, kepekaan sosial, hingga etika personal yang melekat pada diri pejabat negara.

Dalam obrolan sehari-hari, di warung kopi maupun ruang diskusi kampus, topik reshuffle selalu menjadi bahan perbincangan hangat. Publik menunggu, sementara waktu kian menyempit.

Bagi rakyat, reshuffle bukan sekadar bongkar pasang kursi di kabinet. Ia adalah penanda arah kepemimpinan: apakah benar-benar berpihak pada rakyat, atau hanya menjadi jalan untuk menjaga keseimbangan politik di lingkaran elite. (XRQ)

Reporter: Akil

Aidi Terdakwa Kasus Mafia Tanah Aceh Jaya Dituntut 10,5 Tahun Penjara

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi penjara. (Foto: Ist)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Aceh Jaya menuntut Aidi Akhyar bin Nazaruddin dengan pidana penjara selama 10 tahun 6 bulan dalam kasus dugaan korupsi penerbitan redistribusi sertifikat tanah di Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, tahun 2016.

Aidi, seorang kontraktor swasta asal Gampong Fajar, Kecamatan Darul Hikmah, Aceh Jaya, diketahui memiliki kerabat yang duduk di kursi parlemen daerah tersebut. Ia ditangkap pada April 2025 di kawasan Kuta Banjei, Kabupaten Aceh Timur.

Tuntutan terhadap Aidi dibacakan dalam sidang Tipikor dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Jumat (12/9). Kepala Seksi Intelijen Kejari Aceh Jaya, Cherry Arida, dalam keterangannya, Sabtu (13/9), menyebut bahwa jaksa menilai terdakwa terbukti bersalah.

“Dalam tuntutannya, JPU menyatakan Aidi Akhyar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ujar Cherry.

Selain pidana penjara, jaksa menuntut Aidi membayar denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp40 juta. Jika uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang. Apabila hasil lelang tidak mencukupi, akan diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.

Terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp10 ribu. Sidang akan berlanjut pada 19 September 2025 dengan agenda pembelaan (pledoi) dari penasihat hukum terdakwa.

“Tuntutan dalam perkara korupsi tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jera,” tambah Cherry.

Kasus ini berawal dari dugaan korupsi penerbitan redistribusi sertifikat tanah seluas 5.145.910 meter persegi di Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya. Hasil audit Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya menyebut perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara sebesar Rp12.607.479.500.

Gubernur Aceh Minta Dukungan Pembangunan Terowongan Geurutee kepada Menteri PPN

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi. (Foto: Inilah.com)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem meminta dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan terowongan Geurutee di Aceh Jaya. Permintaan itu disampaikan langsung kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Rachmat Pambudy, dalam pertemuan di Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Dalam pertemuan di Ruang Rapat Kementerian Bappenas tersebut, Mualem menyerahkan berkas rencana pembangunan terowongan Geurutee. Ia didampingi Ketua DPRA, Zulfadhli, Sekda Aceh, M. Nasir, serta Kepala BPKA, Reza Saputra.

“Pemerintah Aceh sangat ingin membangun terowongan Geurutee itu Bapak Menteri. Kami khawatir sering terjadi kecelakaan, karena jalannya sangat rawan dengan tebing yang curam,” ujar Mualem.

Menurutnya, keberadaan terowongan ini sangat penting bagi masyarakat. Selain meningkatkan aspek keselamatan, proyek tersebut juga diyakini akan memperlancar arus perekonomian di jalur lintas barat–selatan Aceh.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Rachmat Pambudy, menyambut positif usulan tersebut. Ia menyatakan dukungannya dan memastikan akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum pembangunan bisa direalisasikan.

Viral Video Pimpinan Pesantren Diduga Mesum di Mobil Gegerkan Simeulue, MPU Angkat Bicara

Penulis
Sammy
-
0
video viral yang memperlihatkan seorang pria dan seorang perempuan bercadar dalam sebuah mobil minibus di kawasan Pantai Desa Kahad, Kecamatan Teupah Tengah. (Foto: tangkapan layar)

NUKILAN.ID | Simeulue – Warga Simeulue digemparkan dengan beredarnya video viral yang memperlihatkan seorang pria dan seorang perempuan bercadar dalam sebuah mobil minibus di kawasan Pantai Desa Kahad, Kecamatan Teupah Tengah. Rekaman berdurasi singkat itu menyebar cepat di media sosial dan grup WhatsApp sejak Kamis (11/9/2025).

Dalam video yang beredar, terlihat keduanya panik saat pintu mobil tiba-tiba dibuka oleh warga. Suara warga terdengar menegur keras karena menduga pasangan tersebut berbuat mesum di dalam kendaraan yang terparkir di tepi pantai.

Informasi yang dihimpun Nukilan, pria dalam video itu disebut-sebut berinisial FAH, seorang ustaz yang dikenal sebagai pimpinan salah satu pesantren di Kecamatan Simeulue Timur. Informasi yang beredar menyebutkan FAH merupakan warga luar Simeulue yang pernah ditugaskan oleh Dinas Syariat Islam Aceh untuk mengajar di kabupaten itu.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Simeulue melalui rekaman pernyataan resmi merespons viralnya kasus ini. MPU menegaskan bahwa FAH tidak pernah tergabung sebagai anggota MPU setempat.

MPU mengecam keras dugaan pelanggaran syariat yang dilakukan oknum pimpinan pesantren tersebut, dan meminta aparat penegak hukum untuk menindak sesuai aturan yang berlaku.

Hingga kini, aparat penegak hukum belum menyampaikan keterangan resmi mengenai langkah yang akan diambil terhadap FAH maupun identitas perempuan dalam video tersebut. []

Reporter: Sammy

Wagub Aceh: STAI Jannatul Firdaus Jadi Benteng Aqidah di Perbatasan

Penulis
Redaksi
-
0
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meresmikan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Jannatul Firdaus di Kota Subulussalam, Sabtu (13/9). (Foto: HarianAceh)

NUKILAN.ID | SUBULUSSALAM – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meresmikan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Jannatul Firdaus di Kota Subulussalam, Sabtu (13/9/2025). Kehadirannya turut didampingi istri, Mukarramah Fadhlullah, yang juga menjabat Ketua Staf Ahli TP PKK Aceh.

Acara peresmian berlangsung khidmat dan dihadiri Wali Kota Subulussalam, M. Rasyid Bancin, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Ketua Yayasan Jannatul Firdaus, Tgk. H. Syarifuddin As-Singkili, M.A., menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung lahirnya kampus ini. Menurutnya, kehadiran STAI Jannatul Firdaus menjadi bukti nyata sinergi pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat pendidikan Islam di kawasan perbatasan Aceh.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Fadhlullah menyampaikan selamat atas berdirinya STAI tersebut. Ia menegaskan kedekatannya dengan Subulussalam yang disebutnya sebagai kampung halaman kedua.

“Subulussalam bagi saya adalah kampung halaman kedua. Atas nama Pemerintah Aceh, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Abuya Syarifuddin atas konsistensi beliau dalam membangun lembaga pendidikan Jannatul Firdaus. Dedikasi ini menjadi teladan bagi kita semua,” ujarnya.

Wagub menekankan pentingnya penguatan pendidikan Islam di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara.

“Pemerintah Aceh berkomitmen memperkuat wilayah perbatasan, tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui dakwah, pendidikan, dan pengembangan sumber daya umat. Kehadiran STAI di Subulussalam diharapkan menjadi benteng aqidah dan pusat lahirnya generasi muda yang berilmu dan berakhlak,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat—pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga pendidikan, pemuda, hingga orang tua—untuk bersama-sama membangun Subulussalam dan menjadikan STAI Jannatul Firdaus sebagai tonggak percepatan pendidikan Islam serta pemberdayaan umat.

Acara peresmian ditutup dengan penandatanganan prasasti dan peninjauan kampus. Kehadiran Wagub Aceh disambut antusias oleh sivitas akademika dan masyarakat setempat.

Editor: Akil

1...727374...2,233Halaman 73 dari 2,233

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id