Beranda blog Halaman 73

IPPM KluT Sebut Penetapan Fatan Sabilulhaq sebagai Ketum HAMAS Cacat Aturan

Penulis
Akil
-
0

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Delegasi Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kluet Timur (IPPM KluT) mengecam klaim sepihak atas terpilihnya Fatan Sabilulhaq sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS). Penolakan tersebut disampaikan melalui keterangan resminya, Senin (16/2/2026).

Iwan Rismadi selaku delegasi Kecamatan Kluet Timur menegaskan pihaknya tidak sepakat dengan pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) lanjutan yang disebut digelar oleh sejumlah delegasi kecamatan tanpa mekanisme resmi.

Menurut Iwan, hasil Musyawarah Besar Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) yang berlangsung pada Minggu (15/2/2026) sebelumnya telah resmi diskorsing oleh panitia dan akan dilanjutkan setelah Hari Raya Idul Fitri.

“Hasil Musyawarah Besar (MUBES) Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) yang digelar pada Minggu 15 Februari 2026 kemarin resmi diskorsing dan akan dilanjutkan setelah Hari Raya Idul Fitri,” kata Iwan dalam keterangannya kepada Nukilan.id.

Ia menjelaskan, keputusan skorsing diambil setelah forum mengalami kebuntuan dalam proses persidangan, khususnya terkait pengambilan keputusan strategis, termasuk agenda pemilihan ketua umum.

Namun, lanjutnya, pada Minggu malam sejumlah delegasi dari beberapa kecamatan justru menggelar forum yang disebut sebagai mubes lanjutan tanpa sepengetahuan ketua panitia maupun beberapa paguyuban kecamatan lainnya.

“Mubes lanjutan tersebut dibuat tanpa sepengetahuan ketua panitia dan beberapa paguyuban kecamatan lain,” ujarnya.

Dari forum yang disebutnya cacat aturan tersebut, Fatan Sabilulhaq kemudian diumumkan sebagai Ketua Umum HAMAS. Iwan menilai proses itu tidak sah secara organisasi.

“Ini ilegal karena cacat struktural dan tidak ada transparansi,” tegasnya.

Atas dasar itu, delegasi IPPM KluT meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan agar tidak menerbitkan Surat Keputusan (SK) terhadap hasil mubes yang dipersoalkan tersebut.

Iwan menilai organisasi mahasiswa harus dibangun di atas prinsip transparansi serta berjalan sesuai aturan yang telah disepakati bersama.

Ia juga mengimbau seluruh delegasi paguyuban kecamatan agar tetap mengikuti keputusan resmi panitia yang telah menskorsing mubes, sehingga proses dapat dilanjutkan kembali secara terbuka dan sesuai mekanisme organisasi.

“Kami menghimbau delegasi-delegasi paguyuban kecamatan lainnya untuk mengikuti hasil keputusan panitia agar mubes dapat diulang kembali secara transparan dan mengikuti aturan yang berlaku,” tutupnya. (XRQ)

Pemilihan Disebut Sah Secara Aklamasi, Ketua HMP2T Sampaikan Selamat kepada Ketum HAMAS Terpilih

Penulis
Akil
-
0
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Trumon (HMP2T), T. Ridwansyah. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Trumon (HMP2T), T. Ridwansyah, menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas terpilihnya Fatan Sabilulhaq sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) periode 2026–2028.

Sebagai peserta penuh dalam Musyawarah Besar (Mubes) HAMAS, Ridwansyah menegaskan bahwa proses pemilihan berlangsung sesuai mekanisme organisasi dan tata tertib persidangan.

Dalam keterangannya, Ridwansyah menyebutkan bahwa Ketua Umum terpilih dinyatakan sah melalui mekanisme aklamasi setelah memperoleh persetujuan forum yang dihadiri 14 paguyuban dan memenuhi kuorum.

“Sebagai peserta penuh forum Mubes, saya menyatakan bahwa proses pemilihan berlangsung secara demokratis, transparan, dan sesuai aturan organisasi. Ketua Umum terpilih sah secara aklamasi karena telah disetujui oleh forum dengan kehadiran 14 paguyuban yang memenuhi kuorum,” tegas T. Ridwansyah kepada Nukilan.id.

Ia berharap kepemimpinan baru HAMAS mampu membawa organisasi menjadi lebih progresif dan inovatif, sekaligus memperkuat peran sebagai wadah pemersatu mahasiswa Aceh Selatan di berbagai daerah.

“Atas nama keluarga besar HMP2T, kami mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya Ketua Umum HAMAS periode 2026–2028. Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian untuk kemajuan mahasiswa serta daerah Aceh Selatan,” ungkapnya.

Selain itu, HMP2T juga menyatakan kesiapan untuk membangun sinergi bersama HAMAS melalui berbagai program kepemudaan, peningkatan kapasitas mahasiswa, serta kegiatan sosial yang memberi dampak positif bagi masyarakat.

“Kami percaya, dengan semangat kebersamaan dan solidaritas, organisasi mahasiswa Aceh Selatan dapat menjadi motor penggerak perubahan yang konstruktif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Ucapan tersebut disebut sebagai bentuk komitmen HMP2T dalam memperkuat hubungan kelembagaan antarorganisasi mahasiswa, khususnya dalam mendorong lahirnya generasi muda Aceh Selatan yang unggul dan berdaya saing.

“Selamat dan sukses menjalankan amanah. Bersinergi, bergerak, dan berdampak untuk Aceh Selatan yang lebih maju,” pungkasnya. (XRQ)

Selama Tanggap Darurat, Kemenag Salurkan Rp19,3 M untuk Pemulihan Fasilitas di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Selama Tanggap Darurat, Kemenag Salurkan Rp19,3 M untuk Pemulihan Fasilitas di Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kementerian Agama menyalurkan bantuan penanganan bencana sebesar Rp19,3 miliar untuk mendukung pemulihan fasilitas keagamaan dan pendidikan yang terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh selama masa tanggap darurat.

Bantuan tersebut dikelola melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Aceh berdasarkan hasil pendataan dan analisis JITUPASNA (Pengkajian Kebutuhan Pascabencana).

Ketua Tim Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025 Kanwil Kemenag Aceh, Khairul Azhar mengatakan dari total dana tersebut, sebesar Rp4,42 miliar dikelola langsung oleh Kanwil Kemenag Aceh.

“Kita gunakan ntuk mendukung pengadaan logistik, alat kebersihan, operasional relawan, perangkat internet satelit Starlink, serta bantuan bagi mahasiswa terdampak,” kata Khairul di Banda Aceh, Senin (16/02/2026).

Sementara bantuan sebesar Rp14,9 miliar disalurkan langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ke rekening lembaga penerima, yang terdiri atas 131 madrasah swasta dan 18 pondok pesantren dengan nilai bantuan masing-masing Rp100 juta per lembaga.

“Dana Rp4,42 miliar ini kami fokuskan untuk menjawab kebutuhan paling mendesak di lapangan, sekaligus menjaga kelancaran pelayanan pendidikan dan pelayanan publik pascabencana,” ujar Khairul Azhar, Ketua Tim Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025 Kanwil Kemenag Aceh.

Khairul merincikan, Rp1,3 miliar disalurkan ke sejumlah Kantor Kemenag kabupaten/kota terdampak untuk kebutuhan darurat, seperti logistik awal, operasional lapangan, pembersihan, serta bantuan langsung kepada masyarakat dan satuan kerja.

Kemudian Rp244,5 juta digunakan untuk bantuan kebutuhan pokok korban bencana, Rp71 juta untuk pengadaan laptop, printer dan perangkat komunikasi serta internet satelit Starlink, Rp172,3 juta untuk operasional relawan, kerja bakti sarana prasarana madrasah dan posko, serta Rp15,8 juta untuk biaya transportasi dan distribusi bantuan.

“Kita salurkan berdasarkan laporan kebutuhan dari daerah dan hasil koordinasi dengan tim penanganan bencana,” kata Khairul.

Selain itu, Kemenag juga menyalurkan bantuan sosial kepada mahasiswa terdampak bencana dalam bentuk uang tunai melalui Rekening Islamic Trust Fund Infag. Total dana sebesar Rp2,35 miliar disalurkan kepada 11.772 mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan Swasta, masing-masing sebesar 200 ribu rupiah per mahasiswa.

Selain uang, Kanwil Kemenag Aceh juga memfasilitasi penyaluran bantuan dalam bentuk barang kepada 169 madrasah negeri dan 5 ribu Al-Qur’an ke Kabupaten/Kota.

“Ada tenda darurat, genset, pompa air, sekop, cangkul, alat pel, meja, kursi atau laptop. Beda-beda, tidak sama semua madrasah,” katanya.

Penyaluran bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pendataan kerusakan fasilitas keagamaan dan pendidikan. Kemenag mencatat sebanyak 1.842 fasilitas terdampak bencana di Aceh, terdiri atas 472 madrasah, 391 pondok pesantren atau dayah, 896 rumah ibadah lintas agama, 79 Kantor Urusan Agama, serta empat kantor Kemenag kabupaten/kota.

Kabupaten Aceh Utara menjadi wilayah dengan jumlah kerusakan tertinggi, yakni 131 madrasah dan 101 pesantren. Selain Aceh Utara, sejumlah wilayah lain seperti Aceh Tamiang juga mengalami dampak signifikan.

Hingga saat ini, Rp255 juta masih tersimpan di rekening bank Tanggap Bencana dan akan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pemulihan lanjutan yang belum terakomodasi.

Mubes HAMAS Diskorsing hingga Usai Idul Fitri akibat Deadlock Persidangan

Penulis
Akil
-
0
Musyawarah Besar (MUBES) Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) yang digelar pada 15 Februari 2026 resmi diskorsing dan akan dilanjutkan setelah Hari Raya Idul Fitri. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Musyawarah Besar (MUBES) Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) yang digelar pada 15 Februari 2026 resmi diskorsing dan akan dilanjutkan setelah Hari Raya Idul Fitri. Keputusan tersebut diambil setelah forum mengalami kebuntuan dalam proses persidangan, khususnya terkait pengambilan keputusan strategis, termasuk pemilihan ketua umum.

Ketua Panitia MUBES, Rivaldi, menjelaskan bahwa langkah skorsing diambil sebagai keputusan konstitusional guna menjaga legitimasi organisasi serta keabsahan forum tertinggi tersebut.

“Forum mengalami kebuntuan (deadlock) dan tidak memungkinkan untuk dipaksakan. Demi menjaga legitimasi serta keabsahan hasil MUBES, maka forum kami skorsing dan akan dilanjutkan setelah Idul Fitri. Bulan suci Ramadhan bukan waktu yang tepat untuk melanjutkan dinamika persidangan yang membutuhkan fokus, energi, dan konsentrasi penuh,” tegas Rivaldi dalam keterangan resminya yang diterima Nukilan.id pada Senin (16/2/2026).

Ia menambahkan, hingga saat ini forum MUBES belum menghasilkan keputusan terkait kepemimpinan baru. Dengan demikian, belum ada ketua umum yang sah dan resmi terpilih melalui mekanisme organisasi.

“Setiap klaim sepihak mengenai terpilihnya pimpinan baru di luar forum resmi merupakan tindakan inkonstitusional dan tidak memiliki dasar legitimasi organisasi,” ungkapnya.

Dalam pernyataannya, ia juga menyampaikan beberapa poin penting, yakni skorsing dilakukan untuk menjaga integritas forum serta persatuan mahasiswa Aceh Selatan, belum adanya keputusan final mengenai kepemimpinan baru, serta pelaksanaan forum lanjutan yang tetap mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Rivaldi menekankan bahwa MUBES merupakan forum tertinggi organisasi yang harus dijaga marwahnya dan tidak boleh dijadikan ruang kepentingan kelompok tertentu.

“MUBES adalah forum tertinggi organisasi, bukan arena ambisi pribadi. HAMAS tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan kelompok yang ingin memaksakan kehendak tanpa melalui mekanisme yang sah,” pungkasnya.

Melalui keteangan tersebut, Rivaldi juga mengajak seluruh elemen mahasiswa Aceh Selatan untuk tetap menjaga situasi kondusif, menghormati keputusan forum, serta tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dinilai menyesatkan. (XRQ)

PBJ Setda Aceh Bukukan Kinerja Gemilang Sepanjang 2025, Realisasi Anggaran Capai 99,89 Persen

Penulis
Redaksi
-
0
Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Aceh, Said Mardhatillah, S.STP, MM, (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA Aceh — Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Aceh mencatat capaian kinerja positif sepanjang tahun 2025. Di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro PBJ Setda Aceh, Said Mardhatillah, realisasi anggaran berhasil mencapai 99,89 persen, disertai peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).

Capaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi satu tahun pemerintahan Mualem–Dek Fadh, khususnya dalam upaya memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan serta akuntabel.

Plt. Kepala Biro PBJ Setda Aceh, Said Mardhatillah, menyebutkan bahwa selama 2025 pelaksanaan pengadaan mencakup 84 paket kegiatan. Selain itu, nilai ITKP meningkat hingga mencapai 81,96.

“Alhamdulillah, realisasi anggaran kita mencapai 99,89 persen. Ini menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan berjalan efektif. Di sisi lain, indeks tata kelola pengadaan juga meningkat menjadi 81,96. Artinya, sistem semakin baik dan semakin tertib,” kata Said, Senin (16/2/2026).

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil penguatan tata kelola serta pendampingan intensif kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Selain aspek keuangan, Biro PBJ juga menitikberatkan pada pendampingan, advokasi, dan layanan teknis. Sepanjang tahun berjalan, lembaga tersebut telah menggelar bimbingan teknis rutin yang diikuti sekitar 800 peserta dari 55 SKPA.

Biro PBJ turut meluncurkan Klinik PBJ sebagai pusat layanan konsultasi dan advokasi bagi perangkat daerah maupun penyedia jasa.

“Kami ingin memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai regulasi. Klinik PBJ ini menjadi ruang konsultasi agar setiap persoalan bisa diselesaikan lebih cepat dan tepat,” ujar Said.

Pendampingan juga diberikan kepada pelaku usaha dari kalangan UMKM dan koperasi guna mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal dalam pengadaan pemerintah.

“Kita ingin UMKM dan koperasi lokal bisa terlibat lebih luas. Dengan begitu, dampaknya bukan hanya pada proyek, tetapi juga pada penguatan ekonomi lokal,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen kebijakan yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam memperkuat sistem, Biro PBJ juga menginisiasi instrumen kebijakan teknis pengadaan Pemerintah Aceh guna memberikan kepastian prosedur sekaligus meningkatkan profesionalisme aparatur.

Said menilai pembenahan sistem pengadaan merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Aceh.

“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Kita ingin setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, capaian kinerja PBJ sepanjang 2025 berdampak langsung terhadap efisiensi anggaran, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta kualitas layanan publik. Penguatan tata kelola juga turut mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengadaan yang lebih profesional.

“Pengadaan yang baik akan mempercepat realisasi program pemerintah. Pada akhirnya, masyarakat yang merasakan manfaatnya,” kata Said.

Ke depan, Biro PBJ berkomitmen memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan kapasitas aparatur, serta memastikan sistem pengadaan semakin adaptif terhadap dinamika regulasi nasional.

“Kinerja ini bukan akhir, tetapi pijakan untuk bekerja lebih baik lagi. Kami berkomitmen menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap proses pengadaan,” ujarnya.

Saat dimintai evaluasi pribadi atas capaian tersebut, Said menegaskan keberhasilan itu merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran.

“Ini bukan kerja satu orang. Ini kerja bersama seluruh jajaran Biro PBJ dan dukungan SKPA. Kami hanya memastikan sistemnya berjalan,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung penguatan tata kelola pengadaan di Aceh.

“Kami akan terus berbenah. Tantangan pengadaan ke depan semakin kompleks, tetapi dengan sistem yang kuat dan SDM yang profesional, kami optimistis bisa menjawab kebutuhan pemerintah dan masyarakat,” ujar Said.

“Dengan realisasi anggaran yang hampir sempurna dan indeks tata kelola yang terus membaik, Biro PBJ Setda Aceh menempatkan diri sebagai salah satu elemen strategis dalam memastikan belanja pemerintah berjalan efektif, transparan, dan berdampak nyata bagi pembangunan Aceh,” tutup Said Mardhatillah.

DPMG Aceh dan BKKBN Perkuat Kolaborasi Pemanfaatan Data Keluarga untuk Pembangunan Gampong

Penulis
Redaksi
-
0
Pertemuan antara Kepala DPMG Aceh beserta jajaran dengan Kepala BKKBN Perwakilan Aceh di Kantor BKKBN Aceh pada Rabu (11/2/2026). (Foto: DPMG ACEH)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh (DPMG Aceh) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkuat sinergi dalam pemberdayaan masyarakat berbasis data keluarga. Kolaborasi ini diarahkan untuk memastikan program pembangunan desa dan gampong berjalan lebih tepat sasaran, terukur, serta berkelanjutan.

Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan antara Kepala DPMG Aceh beserta jajaran dengan Kepala BKKBN Perwakilan Aceh di Kantor BKKBN Aceh pada Rabu (11/2/2026).

Penguatan kerja sama ini diwujudkan melalui integrasi dan pemanfaatan Data Keluarga sebagai dasar penyusunan berbagai program, mulai dari pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, hingga percepatan penurunan stunting. Data yang akurat dan mutakhir dinilai menjadi elemen penting dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim, menegaskan bahwa Data Keluarga tidak hanya menggambarkan kondisi demografi, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan keluarga. Dengan dukungan DPMG Aceh, data tersebut diharapkan dapat dimaksimalkan dalam perencanaan pembangunan berbasis gampong.

“Data keluarga yang dimiliki BKKBN Aceh bisa digunakan untuk perencanaan dan intervensi program oleh DPMG Aceh.”sebut Safrina.

Sementara itu, Kepala DPMG Aceh, Iskandar, menyambut kolaborasi ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pembangunan gampong.

“Melalui pendekatan berbasis data, pemerintah gampong diharapkan mampu,Mengidentifikasi keluarga berisiko stunting dan kemiskinan ekstrem,Menyusun program pemberdayaan ekonomi keluarga,Mengalokasikan dana desa secara lebih efektif dan transparan serta memantau capaian pembangunan secara berkala,”jelas Iskandar.

Selain integrasi data, sinergi ini juga mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan data. Pelatihan teknis serta pendampingan akan dilakukan secara berkelanjutan agar data yang dikumpulkan tidak hanya menjadi arsip, tetapi benar-benar digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Kolaborasi antara BKKBN dan DPMG Aceh menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan menjadikan data keluarga sebagai fondasi kebijakan, pemerintah optimistis kesejahteraan masyarakat Aceh dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri pejabat Eselon III dan IV Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh serta pejabat dari BKKBN Perwakilan Aceh.

Presiden PKS Hadiri Meugang Bersama Korban Banjir di Aceh Tamiang, Salurkan Ratusan Paket Bantuan

Penulis
Redaksi
-
0
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, menghadiri kegiatan tradisi Meugang bersama masyarakat penyintas banjir di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Ahad (15/2/2026). (Foto: PKS)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, menghadiri kegiatan tradisi Meugang bersama masyarakat penyintas banjir di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Ahad (15/2/2026).

Kehadiran Presiden PKS tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus solidaritas terhadap warga yang terdampak bencana banjir di wilayah tersebut.

Dalam kegiatan itu, Almuzzammil didampingi Bendahara Umum DPP PKS Noerhadi, Anggota DPR RI Fraksi PKS Ismail Bachtiar, Ketua DPW PKS Aceh Ismunandar, jajaran DPTW PKS Aceh, Ketua DPD PKS Aceh Tamiang Dedi Suriahnsyah, serta para pengurus dan kader PKS lainnya.

Di sela kegiatan, Almuzzammil Yusuf menegaskan komitmen partainya untuk terus hadir membantu masyarakat terdampak bencana, baik di Aceh maupun daerah lain yang mengalami musibah pada akhir tahun 2025, seperti Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

“Kami menginstruksikan kepada seluruh Aleg dan pejabat publik PKS untuk berkontribusi maksimal dalam membantu korban banjir. Kehadiran kita harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Almuzzammil dalam sambutannya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden PKS juga menyerahkan secara simbolis sebanyak 684 paket bantuan kepada para penyintas banjir. Bantuan itu diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang sedang berupaya bangkit setelah bencana.

“Meskipun dalam kondisi yang belum stabil seperti saat ini, namun ada nilai-nilai budaya yang tetap dijaga oleh masyarakat Aceh yaitu Makan daging bersama menyambut bulan suci Ramadhan, maka kita hadir membersamai masyarakat Aceh,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Aceh Ismunandar menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen nyata PKS terhadap masyarakat Aceh, khususnya warga terdampak banjir di Aceh Tamiang. Ia menyebutkan, Almuzzammil telah dua kali turun langsung ke wilayah tersebut.

“Sebelumnya pada 13 Desember 2025, beliau juga sudah turun langsung meninjau kondisi pascabanjir dan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak, bahkan beliau menginap bersama korban banjir Aceh Tamiang,” ujar Ismunandar.

Ia menambahkan, kegiatan meugang bersama menjadi simbol kebersamaan sekaligus upaya memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial di tengah kondisi sulit yang dialami masyarakat.

“Semoga masyarakat Aceh khususnya korban banjir tetap bisa menjalankan ibadah puasa tahun ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya meskipun dalam kondisi serba kekurangan,” pungkasnya.

Tradisi Meugang yang identik dengan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial dimanfaatkan sebagai momentum berbagi dengan warga penyintas banjir. Tradisi ini merupakan warisan budaya Aceh yang telah berlangsung turun-temurun, di mana masyarakat membeli dan menyantap daging bersama keluarga dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan maupun Idul Fitri.

Layanan Kesehatan Gratis Hadir di Pengungsian Aceh Tamiang, Kolaborasi BPH Migas–Ditjen Minerba Bantu Ribuan Warga

Penulis
Redaksi
-
0
Layanan Kesehatan Gratis Hadir di Pengungsian Aceh Tamiang, Kolaborasi BPH Migas–Ditjen Minerba Bantu Ribuan Warga. (Foto: BPH Migas)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG – Suasana berbeda tampak di Hunian Sementara (Huntara) Simpang Empat Opak, Kabupaten Aceh Tamiang, pada Sabtu (14/2/2026). Kawasan yang terdiri dari 10 blok hunian bagi sekitar 600 kepala keluarga korban bencana itu dipadati warga sejak pagi hari untuk mengikuti pelayanan kesehatan gratis yang digelar oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sejak pukul 08.00 WIB, warga mulai mendaftarkan diri di tenda layanan berukuran 84 meter persegi yang didirikan di area fasilitas umum Huntara. Selain pemeriksaan kesehatan, panitia juga menyediakan ruang khusus pengambilan obat dan vitamin guna membantu menjaga daya tahan tubuh para penyintas.

Memasuki pukul 08.30 WIB, tenaga medis mulai memanggil warga satu per satu untuk menjalani pemeriksaan. Antrean terus bertambah hingga siang hari, sementara suasana di sekitar lokasi tetap hidup dengan aktivitas anak-anak yang bermain di taman yang tersedia. Warga yang telah selesai menjalani pemeriksaan turut menerima bantuan berupa beras tiga kilogram, biskuit, serta sereal.

Program layanan kesehatan ini tidak hanya diperuntukkan bagi penghuni Huntara. Mustika (34), warga Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, yang tinggal sekitar 10 kilometer dari lokasi, turut datang setelah mengetahui informasi kegiatan melalui aplikasi percakapan.

“Saya alergi gatal-gatal, bisa jadi karena air dan ada debu. Pernah ada (layanan kesehatan gratis) tapi tidak sebesar ini. Posko kesehatan ini membantu kami. Pengobatan juga sangat membantu,” ucapnya.

Hal serupa disampaikan Mauliani (63), warga Kampung Sukajadi, Kecamatan Karang Baru, yang menempuh perjalanan sekitar 12 kilometer demi memperoleh layanan pengobatan.

“Kegiatan seperti ini diadakan terus pengobatannya. Dokternya ramah-ramah. Alhamdulillah dikasih obatnya. Kami minta seterusnya bisa begini,” tuturnya.

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, bersama Anggota Komite BPH Migas, Baskara Agung Wibawa, hadir langsung meninjau kegiatan. Mereka menyampaikan bahwa layanan yang diberikan mencakup pemeriksaan kesehatan umum dan gigi dasar, pemberian obat-obatan, edukasi kesehatan, hingga kegiatan trauma healing bagi anak-anak penyintas bencana.

Wahyudi bahkan terlihat ikut memanggil nama warga berdasarkan formulir pendaftaran sambil menanyakan keluhan kesehatan mereka. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keluhan yang paling banyak dialami warga dewasa meliputi batuk, flu, demam, gangguan saluran cerna atau asam lambung, alergi, serta tekanan darah tinggi. Sementara pada anak-anak, keluhan didominasi demam, batuk, pilek, dan alergi.

“BPH Migas menjalankan amanah negara, hadir untuk memberikan bantuan. Artinya, ini bentuk perhatian Pemerintah pusat hadir di tengah-tengah masyarakat terdampak bencana,” ujar Wahyudi.

Kegiatan layanan kesehatan gratis ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 14 hingga 16 Februari 2026, dengan target menjangkau sekitar 5.000 penerima manfaat dari berbagai kelompok usia. Sebanyak 35 tenaga kesehatan dilibatkan, terdiri dari dokter, apoteker, asisten dokter, tenaga dari BPH Migas dan Ditjen Minerba, Dinas Kesehatan Aceh Tamiang, serta 10 relawan.

“Hari Sabtu di Huntara ini target 3.000 orang. Hari Minggu, 15 Februari 2026 kegiatan akan dilaksanakan di Kecamatan Manyak Payed dengan target sekitar 1.000 orang. Selanjutnya pada hari Senin, 16 Februari 2026 akan dilaksanakan di Kampung Tanjung Mancang, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang, target sekitar 1.000 orang,” tambahnya.

Selain layanan medis, panitia juga menyalurkan bantuan logistik berupa 3.000 paket beras ukuran tiga kilogram, 2.000 paket biskuit dan sereal, serta 200 kasur angin bagi warga pengungsian di wilayah Manyak Payed dan Tanjung Mancang. Untuk anak-anak, diselenggarakan pula kegiatan mewarnai, edukasi kesehatan, permainan, serta penyediaan buku bacaan.

Menurut Wahyudi, keberhasilan pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, aparat kepolisian, serta Babinsa setempat. Berbagai jenis obat yang disediakan, mulai dari obat sirup, tablet, oralit, obat oles, obat alergi, hingga vitamin, dinilai mencukupi kebutuhan warga. Rata-rata pasien menerima dua hingga lima jenis obat sesuai hasil diagnosis tenaga medis.

“Kami BPH Migas dan Ditjen Minerba menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Aceh Tamiang atas kerja sama yang baik ini. InsyaAllah BPH Migas bisa hadir kembali, agar masyarakat tenang, kesehatan terjaga untuk menyongsong bulan Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriyah bisa dilaksanakan dengan baik,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya BPH Migas telah menyalurkan bantuan bagi korban bencana di Kampung Tanjung Genteng pada 18 Desember 2025, serta memberikan bantuan di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah pada pertengahan Januari 2026.

Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, yang hadir bersama Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang Mustakim, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi bantuan tersebut.

“Sekarang kita sama-sama menyaksikan kegiatan (layanan Kesehatan). Ini artinya Pemerintah hadir bersama kita, Pemerintah hadir di Aceh Tamiang, Pemerintah hadir di pengungsian (Aceh) Tamiang,” ujar Ismail.

Ia menambahkan bahwa pascabencana, kondisi daerah masih dalam tahap pemulihan, baik dari sisi infrastruktur maupun pelayanan publik. Meski demikian, pemerintah daerah meminta masyarakat tetap bersabar dan optimistis.

“Kita yakin, kita percaya Tuhan bersama kita, Allah bersama kita. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kita akan normal kembali sebagaimana semestinya,” pungkas Ismail.

Pesawat Simulasi Manasik Haji Mulai Digunakan di Aceh, Wagub Kritik Tingginya Tarif Penerbangan

Penulis
Redaksi
-
0
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dalam peresmian fasilitas pesawat simulasi manasik haji di Asrama Haji Kelas I Aceh. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Fasilitas pesawat simulasi manasik haji di Asrama Haji Kelas I Aceh resmi mulai beroperasi pada Ahad (15/2). Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyambut baik kehadiran fasilitas tersebut sebagai upaya meningkatkan kesiapan jamaah haji, sekaligus menyoroti mahalnya harga tiket penerbangan rute Aceh–Jakarta yang dinilai masih membebani masyarakat.

Peresmian dilakukan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak bersama Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama Citilink, anggota DPR RI, unsur Forkopimda, serta jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh.

Dalam sambutannya, Fadhlullah menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umrah RI serta Garuda Indonesia atas dukungan dalam peningkatan layanan penyelenggaraan ibadah haji di Aceh. Ia menilai keberadaan pesawat simulasi dan Gedung A2 Grand Misfalah menjadi langkah penting untuk memperkuat kesiapan calon jamaah secara lebih maksimal.

“Fasilitas ini menjadi sarana pembelajaran yang sangat strategis karena jamaah dapat merasakan langsung simulasi proses penerbangan dan prosedur keselamatan sebelum berangkat ke Tanah Suci,” ujar Fadhlullah.

Menurutnya, pesawat simulasi tersebut merupakan wahana manasik pertama di Indonesia yang memanfaatkan badan pesawat asli sehingga mampu menghadirkan pengalaman yang lebih realistis. Sementara itu, Gedung A2 Grand Misfalah diharapkan meningkatkan kapasitas pemondokan dengan standar pelayanan yang lebih nyaman dan representatif bagi jamaah.

Selain mengapresiasi fasilitas baru tersebut, Fadhlullah juga menyinggung persoalan mahalnya tiket penerbangan dari Aceh menuju Jakarta. Ia menilai kondisi tersebut perlu segera dievaluasi karena perjalanan melalui Kuala Lumpur justru kerap lebih murah dibandingkan penerbangan langsung.

“Kami berharap maskapai dapat meninjau kembali kebijakan tarif serta membuka kembali rute Banda Aceh–Medan dan penerbangan langsung Aceh–Arab Saudi, khususnya untuk kebutuhan jamaah umrah,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan komitmen pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk terus meningkatkan pelayanan di Aceh, termasuk dalam sektor haji, umrah, dan transportasi udara.

Ia juga menyinggung sejarah panjang kontribusi Aceh bagi Republik Indonesia, termasuk pembelian pesawat Seulawah RI-001 yang menjadi cikal bakal lahirnya Garuda Indonesia. Dengan kekhususan Aceh yang diatur melalui undang-undang, pemerintah pusat diharapkan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat daerah dalam setiap kebijakan nasional.

Petani Aceh Utara Desak Percepatan Revitalisasi Sawah Pascabanjir

Penulis
Redaksi
-
0
Petani gampong Pinto Makmur, Muara Batu, Aceh Utara, Mahmudi Ilyas yang tengah berdiri di pematang dan Ridwan yang tengah kesulitan berjalan di sawah terdampak banjir bandang, Kamis (15/1/2026). (FOTO: KOMPAS.com/Syakirun Ni'am)

NUKILAN.ID | LHOKSUKON — Petani di Kabupaten Aceh Utara melalui Gerakan Pemuda Berusahatani Aceh berharap pemerintah segera merealisasikan program revitalisasi lahan persawahan yang tertimbun lumpur akibat banjir bandang. Hingga kini, program yang telah diluncurkan sejak bulan lalu tersebut belum berjalan di lapangan.

Data mencatat sebanyak 11.929 hektar tanaman padi mengalami puso akibat banjir yang terjadi pada 26 November 2025. Selain itu, total lahan persawahan yang terendam banjir mencapai 18.316 hektar, terdiri dari 7.189 hektar rusak ringan, 6.447 hektar rusak sedang, dan 4.679 hektar rusak berat. Sementara luas baku sawah di Aceh Utara mencapai 39.762 hektar.

Ketua Gerakan Pemuda Berusahatani Aceh, Zulfikar Mulieng, mengatakan program padat karya yang melibatkan petani dinilai sangat membantu pemulihan sektor pertanian. Namun, pelaksanaannya hingga kini belum jelas.

“Program padat karya melibatkan petani sangat bagus. Namun, sampai kini belum berjalan, bagaimana mekanismenya juga kami tidak tahu,” ucap Zulfikar Mulieng dikutip dari Kompas.com, Minggu (15/2/2026).

Ia berharap pengerukan lumpur sisa banjir dapat segera dilakukan agar lahan kembali bisa ditanami, meski sementara menggunakan sistem tadah hujan karena jaringan irigasi belum sepenuhnya pulih pascabencana.

Selain itu, menurutnya, sosialisasi terkait mekanisme program padat karya perlu segera dilakukan. Program tersebut memungkinkan petani membersihkan sawahnya sendiri dengan upah Rp 100.000 per hari, sehingga diperlukan kejelasan teknis pengerjaan dan sistem pembayaran.

“Jika program ini bisa segera dilakukan, ini mempercepat pemulihan ekonomi korban banjir yang petani,” kata Zulfikar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Aceh Utara, Erwandi, menyampaikan bahwa program revitalisasi sawah sebenarnya telah diluncurkan dan saat ini masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Program tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian Pertanian dan TNI.

“Kami sudah usulkan tahap awal pembersihan lumpur di Kecamatan Muara Batu dan Kecamatan Sawang dulu,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menghadiri kegiatan Groundbreaking Rehabilitasi Sawah Terdampak Bencana yang digelar di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, pada Kamis (15/1/2026). Dalam program tersebut, pembersihan lumpur dilakukan melalui skema padat karya dengan melibatkan petani yang membersihkan lahannya sendiri dan menerima upah Rp 100.000 per hari dari Kementerian Pertanian RI.

1...727374...2,390Halaman 73 dari 2,390

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id