Beranda blog Halaman 722

Program CSR Bank Aceh Peduli Bawa Dampak Positif bagi Masyarakat dan Lingkungan

0
Program CSR Bank Aceh Peduli Bawa Dampak Positif bagi Masyarakat dan Lingkungan. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Iklan — Sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan, Bank Aceh terus menunjukkan komitmennya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk “Bank Aceh Peduli.” Sepanjang tahun 2024, program ini telah memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dan lingkungan di wilayah operasional Bank Aceh.

Salah satu inisiatif penting dalam program tersebut adalah aksi mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap lahan pertanian yang mengalami gagal panen. Di Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Bank Aceh menyerahkan sumur suntik kepada petani setempat sebagai solusi menghadapi krisis air yang mengancam hasil panen. Bantuan ini menjadi bukti nyata peran Bank Aceh dalam mendukung ketahanan pangan lokal.

Tak hanya itu, program Bank Aceh Peduli juga menyentuh sektor sosial dengan membangun rumah layak huni untuk kaum dhuafa di Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya. Di bidang pendidikan, kontribusi hadir dalam bentuk pembangunan dapur sehat di Dayah Rauhul Mudi Al-Aziziyah, Jeunib, Bireuen. Sejumlah proyek lainnya mencakup pembangunan masjid, peremajaan taman, peningkatan kebersihan lingkungan, serta penyediaan paket sembako untuk masyarakat prasejahtera.

“Penyaluran dana CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial Bank Aceh kepada masyarakat Aceh. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah kerja Bank Aceh,” ujar Fadhil Ilyas, Plt. Direktur Utama Bank Aceh, melalui Iskandar, Sekretaris Perusahaan Bank Aceh.

Selain program berbasis bantuan fisik, Bank Aceh juga memperluas fokus CSR-nya dengan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha. Berbagai pelatihan soft skill diberikan untuk mencetak pengusaha tangguh yang mampu mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan efek berkelanjutan bagi perekonomian daerah.

Bank Aceh meyakini bahwa keberlanjutan bisnis tidak hanya diukur dari capaian finansial semata, tetapi juga dari investasi nonfinansial yang diwujudkan melalui kontribusi terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan hidup. Komitmen ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Meskipun kewajiban ini lebih menonjol pada perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam, Bank Aceh tetap menjalankan peran sosialnya demi menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Aceh.

Melalui program Bank Aceh Peduli, perusahaan membuktikan bahwa tanggung jawab sosial korporasi dapat menjadi pilar penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan lingkungan.

Editor: Akil

Terkait Bioskop, Davi Abdullah Kritik Fadli Zon: Mundur dan Tidak Sesuai Perkembangan Zaman

0
Davi Abdullah, budayawan sekaligus pembuat film independen. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Pernyataan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, yang mendorong pembangunan kembali bioskop di Aceh menuai tanggapan tajam dari kalangan budayawan dan pegiat film. Dalam kunjungan kerjanya di Aceh, Fadli Zon menilai kehadiran bioskop dapat membuka peluang besar bagi insan kreatif lokal. Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan kuliah umum di Aula Utama Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar.

Namun, Davi Abdullah, budayawan sekaligus pembuat film independen, menilai pandangan tersebut tidak relevan dengan dinamika budaya digital yang berkembang pesat.

“Bang Menteri Kebudayaan sepertinya tidak mengikuti perkembangan zaman. Kini kita hidup di era digital di mana orang lebih memilih menonton film melalui platform OTT (Over The Top) di rumah mereka, bukan lagi bergantung pada bioskop tradisional,” ungkap Davi dalam tanggapannya.

Menurut Davi, perubahan teknologi telah menciptakan pola konsumsi hiburan yang sangat berbeda dari masa lalu. Kehadiran layanan streaming seperti Netflix, Disney+, dan platform lokal lainnya memungkinkan penonton menikmati film kapan saja dan di mana saja.

“Orang-orang sudah berlomba-lomba menikmati hiburan melalui home cinema dan layanan streaming digital. Ini adalah perubahan besar mengonsumsi film dan hiburan secara umum dan mendunia,” ujar Davi Abdullah.

Davi juga mengingatkan bahwa mengukur kemajuan budaya di Aceh tidak semestinya hanya dilihat dari kehadiran bioskop.

“Tentang bioskop dan syariat Islam memang penting, tetapi kita tidak bisa menafikan kenyataan bahwa cara orang menonton film sekarang jauh lebih fleksibel. Banyak penonton kini memilih untuk menikmati film melalui platform digital,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa platform digital memberikan keuntungan besar bagi sineas, baik dalam hal distribusi karya maupun aksesibilitas bagi penonton di seluruh dunia. Menurutnya, paradigma konvensional bioskop mulai terpinggirkan oleh keunggulan teknologi baru.

“Dengan berkembangnya OTT, pembuat film dan penonton tidak lagi terkungkung oleh konsep bioskop konvensional. Platform digital memberikan peluang yang lebih luas untuk karya-karya film, tidak hanya dari segi distribusi, tetapi juga untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada penonton di seluruh Indonesia, bahkan dunia,” jelas Davi.

Davi berharap kebijakan kebudayaan yang diambil pemerintah lebih visioner dan mampu mengakomodasi realitas digital. Ia mendorong Kementerian Kebudayaan untuk mempertimbangkan perubahan tren konsumsi film saat menyusun kebijakan pemajuan kebudayaan di Aceh dan Indonesia secara umum.

“Industri film harus bergerak seiring dengan perkembangan teknologi dan kebiasaan digital. Ini adalah kesempatan untuk mengembangkan industri film Indonesia agar semakin berkembang di kancah global,” tambahnya.

Lebih jauh, Davi menyatakan bahwa kebijakan budaya di Aceh semestinya tetap menjaga nilai-nilai tradisional, tetapi juga harus terbuka terhadap modernisasi. Kombinasi ini, menurutnya, akan memperkuat identitas budaya Aceh sekaligus memanfaatkan kebudayaan sebagai elemen pembangunan sosial dan ekonomi.

Editor: Akil

Sales Kopi di Banda Aceh Dibekuk Polisi, Terlibat Kasus Penganiayaan

0
Sales Kopi di Banda Aceh Dibekuk Polisi. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Seorang sales kopi sachet berinisial RA (27), warga Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar, ditangkap aparat Polsek Kuta Alam bersama Tim Opsnal Satreskrim Polresta Banda Aceh. Penangkapan terjadi di sebuah kios di Gampong Surien, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, pada Senin (13/1/2025) sore. RA ditahan atas dugaan penganiayaan terhadap seorang pria berinisial RAH (30), warga Pidie Jaya yang berdomisili di Banda Aceh.

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli melalui Kapolsek Kuta Alam AKP Suriya membenarkan penangkapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa kasus penganiayaan terjadi pada Sabtu (11/1/2025) malam di sebuah penginapan di wilayah Kuta Alam. Insiden itu dipicu oleh perselisihan mengenai tarif pembayaran dalam transaksi layanan yang dikenal dengan istilah “open BO”.

Transaksi Berujung Kekerasan

Menurut keterangan AKP Suriya, peristiwa bermula saat RA dan RAH berkomunikasi melalui aplikasi pesan singkat pada Sabtu malam. Dalam percakapan tersebut, keduanya sepakat untuk bertemu di penginapan guna melakukan hubungan intim. RA kemudian mendatangi lokasi dengan sepeda motor Honda Beat BL 4197 LBV.

“Setelah berhubungan intim, korban meminta bayaran sebesar Rp800 ribu kepada pelaku. Namun, RA marah karena merasa tarif tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan dalam percakapan mereka. Pelaku lalu mencekik leher korban, membekap mulutnya, dan membenturkan kepala korban ke dinding kamar sebanyak dua kali hingga korban pingsan,” ujar AKP Suriya.

Korban baru sadar keesokan harinya, Minggu (12/1/2025), dan mendapati wajahnya bengkak serta lebam. Dalam kondisi tanpa busana, ia meminta bantuan dari penghuni kamar sebelah, yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Alam. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh untuk menjalani pemeriksaan medis.

Penangkapan Pelaku

Setelah mendapatkan keterangan dari korban, Polsek Kuta Alam membentuk tim investigasi yang didukung oleh Tim Opsnal Satreskrim Polresta Banda Aceh. Operasi penangkapan dipimpin oleh Kasubnit Jatanras Ipda M Effendy.

“RA kami tangkap di sebuah kios tempat dia menjual kopi sachet di Gampong Surien pada Senin sore. Pelaku kini ditahan di Polsek Kuta Alam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tutur AKP Suriya.

Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap RA. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan tindak kekerasan dalam konteks transaksi yang kerap memunculkan polemik sosial dan hukum.

Editor: Akil

Kasus Pelanggaran Syariat Islam di Banda Aceh Menurun Sepanjang 2024

0
Kabid Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Banda Aceh, Roslina A. Djalil. (Foto: Diskominfo BNA)

NUKILAN.idBanda Aceh – Angka pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh menunjukkan tren penurunan selama tahun 2024. Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH), tercatat 115 kasus pelanggaran syariat pada 2024, turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 204 kasus.

“Pada 2024 terdapat 115 kasus pelanggaran, sedangkan pada 2023 jumlahnya mencapai 204 kasus. Meski demikian, jumlah hukuman cambuk meningkat dari 25 kasus pada 2023 menjadi 35 kasus di 2024 karena tahun sebelumnya lebih banyak dilakukan pembinaan,” ujar Kabid Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Banda Aceh, Roslina A. Djalil, Senin (13/1/2025).

Dari total 115 pelanggaran di 2024, sebanyak 35 kasus diproses hingga pengadilan dan berujung pada pelaksanaan hukuman cambuk. Sementara 80 kasus lainnya ditangani melalui pembinaan. Sebaliknya, dari 204 kasus yang terjadi pada 2023, hanya 25 kasus yang berakhir di meja hijau.

Judi Online Dominasi Pelanggaran

Menurut Roslina, pelanggaran syariat di Banda Aceh tahun 2024 didominasi oleh kasus perjudian online atau maisir dengan total 18 kasus. Selain itu, terdapat 12 kasus pelanggaran terkait minuman keras (khamar), 4 kasus ikhtilat (bermesraan di tempat umum), dan 1 kasus pelecehan seksual.

“Semua kasus yang terjadi pada tahun lalu sudah selesai diproses,” katanya.

Upaya Penekanan Pelanggaran

Guna menekan angka pelanggaran, Satpol PP dan WH akan terus meningkatkan upaya pencegahan dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk pengelola tempat usaha, kafe, dan penginapan. Sosialisasi penerapan syariat Islam akan diperkuat untuk memastikan aturan dipatuhi.

“Kami menyerukan agar tempat usaha, kafe, dan penginapan tidak memberikan ruang bagi pelanggaran syariat. Misalnya, penginapan harus menolak pasangan bukan suami istri, dan kafe dilarang memperbolehkan wanita duduk hingga larut malam bersama yang bukan mahram,” tegas Roslina.

Dia juga mendorong peran aktif pemerintah gampong dan ketua pemuda dalam pengawasan sosial di tingkat komunitas.

“Dengan kerja sama seluruh elemen masyarakat, kami optimistis pelanggaran syariat Islam di Banda Aceh bisa terus ditekan hingga angka terendah,” pungkasnya.

Editor: Akil

DPRA Tetapkan Pansus dan BKD, Pelantikan Gubernur Aceh Terpilih Dijadwalkan 7 Februari

0
Gedung DPRA. (Foto: DPRA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat paripurna perdana tahun 2025 dengan agenda penting, termasuk pembentukan Panitia Khusus (Pansus), pemilihan anggota Badan Kehormatan Dewan (BKD), serta pengumuman jadwal pelantikan Gu ernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030.

Rapat yang berlangsung di Gedung Utama DPRA ini dipimpin oleh Ketua DPRA Zulfadhli, didampingi Wakil Ketua Saifuddin Muhammad dan Salihin. Agenda tersebut juga menandai pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2025, di mana pimpinan DPRA memaparkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRA 2025.

Dalam sambutannya, Zulfadhli menyatakan, “Rapat ini menjadi awal komitmen kami untuk melanjutkan tugas-tugas legislatif yang strategis. Kami siap mengawal pelaksanaan program legislasi dan pengawasan kebijakan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Aceh.”

Agenda Penting Masa Persidangan I Tahun 2025

Sejumlah agenda besar DPRA dalam Masa Persidangan I 2025 meliputi:

  1. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030.
  2. Pembahasan dan penetapan Program Legislasi Aceh dan Program Legislasi Aceh Prioritas.
  3. Penunjukan dan penetapan alat kelengkapan DPRA untuk pembahasan rancangan qanun Prolega Prioritas 2025.
  4. Pelaksanaan Reses I Tahun 2025 bagi pimpinan dan anggota DPRA.
  5. Rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun 2024 beserta rekomendasi dari DPRA.

Keputusan Rapat Paripurna

Berikut keputusan yang dihasilkan dari rapat paripurna tersebut:

1. Pembentukan Pansus Minerba dan Migas Aceh
DPRA menyetujui pembentukan Panitia Khusus Minerba dan Migas Aceh Tahun 2025. Rancangan keputusan pembentukan pansus ini telah dibacakan oleh Sekretaris DPRA dan mendapat persetujuan penuh.

2. Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Susunan kepemimpinan BKD yang disahkan adalah sebagai berikut:

  • Ketua: H. Aiyub bin Abbas (Fraksi PARTAI ACEH)
  • Wakil Ketua: Tgk. H. Attarmizi Hamid (Fraksi PPP-PAS ACEH)
  • Anggota:
    a. Muhammad Wali, SE, MM (Fraksi PKB)
    b. Dalimi, SE.Ak, CA (Fraksi DEMOKRAT)
    c. Drs. H. Tafik, MM (Fraksi PARTAI GERINDRA-PKS)

3. Penetapan Jadwal Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

DPRA secara resmi menetapkan tanggal 7 Februari 2025 untuk pelantikan dan pengambilan sumpah Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih. Acara pelantikan akan dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Ketua DPRA Zulfadhli menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, termasuk Wali Nanggroe Aceh, Pj. Gubernur Aceh, unsur Forkopimda, serta seluruh peserta rapat.

“Kami sangat menghargai kerja sama dan kehadiran semua pihak dalam rapat ini. Partisipasi aktif akan terus menjadi kunci bagi kesuksesan DPRA dalam mengawal kepentingan rakyat Aceh,” pungkasnya.

Editor: Akil

3 Nelayan Malaysia Hanyut ke Aceh, Diselamatkan Nelayan Lokal

0
3 Nelayan Malaysia Hanyut ke Aceh, Diselamatkan Nelayan Lokal. (Foto: Panglima Laot)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Cuaca buruk di perairan Samudra Hindia membawa petaka bagi tiga nelayan asal Pengkalan Batu Lintang, Kedah, Malaysia. Perahu mereka hanyut hingga ke perairan Aceh Tamiang, Indonesia. Beruntung, mereka diselamatkan oleh nelayan setempat di Kuala Peunaga, Aceh Tamiang.

Ketiga nelayan tersebut adalah Asrul Hisham (47), Mohd Aiman, dan Mohd Amin. Mereka berhasil ditemukan dalam kondisi selamat pada Senin pagi (13/1/2025) oleh nelayan setempat yang segera memberikan pertolongan.

“Iya benar, kita pagi tadi mendapatkan informasi bahwa ada nelayan Malaysia yang diselamatkan nelayan Aceh,” ujar Sekretaris Jenderal Panglima Laot Aceh, Azwir Nazar, dikutip dari Detik.com, Senin (13/1/2025).

Menurut Azwir, kabar hilangnya ketiga nelayan Malaysia awalnya dilaporkan oleh The Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) kepada Basarnas Indonesia pada 11 Januari. Mereka dikabarkan hilang sejak 9 Januari. Saat itu, diperkirakan para nelayan terbawa arus hingga ke perairan Indonesia atau Thailand.

“Alhamdulillah, kondisi mereka baik dan sehat. Kabarnya, mereka hanyut akibat cuaca buruk dan badai,” jelas Azwir.

Setelah diselamatkan, para nelayan Malaysia tersebut dibawa ke rumah salah satu nelayan di Kuala Peunaga. Meski demikian, komunikasi antara pihak Panglima Laot dan nelayan setempat mengalami kendala.

“Ada sedikit kendala komunikasi karena jaringan telekomunikasi di sana sering putus-putus. Untuk sementara, kami sudah mendapatkan gambar ketiga nelayan tersebut,” tambah Azwir.

Cuaca Ekstrem dan Risiko Nelayan

Insiden yang dialami oleh para nelayan Malaysia ini menjadi pengingat akan bahaya cuaca ekstrem di perairan terbuka. Cuaca buruk yang tiba-tiba, seperti badai, angin kencang, dan gelombang tinggi, kerap mengancam keselamatan para nelayan di wilayah perbatasan. Kerja sama antara negara-negara di kawasan ASEAN untuk penanganan bencana maritim dan evakuasi perlu terus diperkuat.

Sejumlah pihak juga menyoroti pentingnya penggunaan alat navigasi dan pelacak canggih pada kapal nelayan untuk mencegah kejadian serupa. Dengan langkah-langkah pengamanan yang lebih baik, risiko keselamatan di laut dapat diminimalkan.

Di sisi lain, masyarakat nelayan Aceh menunjukkan kepedulian dan solidaritas yang tinggi dengan segera memberikan bantuan. Keberanian dan kecepatan mereka dalam menyelamatkan para nelayan asing yang hanyut patut diapresiasi.

“Ini adalah contoh solidaritas kemanusiaan tanpa batas,” ujar Azwir, menekankan pentingnya kerja sama lintas negara dalam menjaga keselamatan jiwa di laut.

Editor: Akil

Fadli Zon Apresiasi Aceh sebagai Penjaga Nilai Peradaban Islam Nusantara

0
Menteri Kebudayaam RI, Fadli Zon. (Foto: Liputan6)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan pentingnya peran Aceh dalam menjaga nilai-nilai peradaban Islam dan warisan budaya Nusantara. Ia menyebut Aceh sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang mampu mengintegrasikan syariat Islam dengan kearifan budaya lokal. Harmoni antara agama, budaya, dan tradisi di Aceh menjadi bukti bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai keislaman.

Dikutip dari Liputan6.com, Fadli Zon berharap Aceh dapat terus menjadi model bagi provinsi lain dalam menjaga harmoni antara agama dan budaya. Hal ini ia sampaikan dalam kunjungan kerja dan silaturahmi dengan ekosistem kebudayaan di Aceh.

Mengawali kunjungan, Fadli Zon bertemu dengan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Aceh, Fadhlulah, serta jajaran Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I. Dalam pertemuan tersebut, mereka berdiskusi mengenai komitmen Kementerian Kebudayaan untuk menjadikan Aceh pusat peradaban Islam di Indonesia.

Dengan total 9.255 Objek Pemajuan Kebudayaan tersebar di berbagai daerah di Aceh, Fadli Zon menaruh harapan besar agar lebih banyak warisan budaya dari Serambi Mekkah yang dapat diakui sebagai Warisan Budaya Tak Benda tingkat nasional maupun internasional.

“Berbagai jejak dan tinggalan sejarah yang menandai awal peradaban Islam di Aceh sejak masa Kerajaan Samudera Pasai tidak hanya menunjukkan kontribusi Aceh dalam penyebaran Islam di Indonesia, tetapi juga kejayaannya sebagai pusat perdagangan internasional dan pendidikan Islam,” ujar Fadli Zon dalam keterangannya, Senin (13/1/2025).

Ia menyoroti beberapa warisan budaya Aceh yang telah mendapat pengakuan dunia, di antaranya Tari Saman yang diinskripsi oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda, naskah Hikayat Aceh yang masuk dalam Ingatan Kolektif Dunia UNESCO, serta perayaan Hari Lahir Laksamana Keumalahayati yang telah diakui sebagai perayaan internasional.

Dalam kunjungannya, Fadli Zon meresmikan revitalisasi situs cagar budaya Gunongan serta penataan ulang materi display Rumoh Cut Nyak Dhien. Ia juga mengunjungi Museum Pedir di Blang Glong, Pidie Jaya, yang menyimpan koleksi benda kuno seperti manuskrip, mata uang, senjata, keramik, dan artefak lainnya.

Menteri Kebudayaan melakukan silaturahim dengan Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar, untuk mempererat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat dalam menjaga keberagaman budaya Aceh sebagai aset penting bangsa.

“Revitalisasi ini adalah upaya literasi dan edukasi untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat memahami dan menghargai akar budaya dan agama yang menjadi identitas bangsa, serta mempertegas komitmen bersama dalam melestarikan kebudayaan bangsa yang berakar pada kearifan lokal dan berorientasi pada kemajuan,” jelas Fadli Zon.

Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan pidato kebudayaan bertema Pemajuan Kebudayaan Nasional Berbasis Kearifan Lokal Keacehan di Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh. Dalam pidato itu, Fadli Zon berharap ISBI Aceh dapat memperkuat pendidikan seni dan budaya di Aceh untuk mendukung upaya pemajuan kebudayaan nasional.

Dalam penutupnya, ia menekankan pentingnya menjaga jejak sejarah Aceh, termasuk warisan Kerajaan Samudera Pasai.

“Kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa jejak sejarah di Aceh, salah satunya seperti Kerajaan Samudera Pasai tetap hidup, tak hanya dalam ingatan kolektif bangsa tetapi juga sebagai fondasi peradaban, penggerak pembangunan daerah dan nasional, serta simbol kebanggaan budaya Indonesia di mata dunia,” tutup Fadli Zon.

Editor: Akil

Memorial Living Park Aceh Rp 13 Miliar Siap Diresmikan Februari

0
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti. (Foto: Detik)

NUKILAN.id | Pidie – Proyek monumental Memorial Living Park di Kabupaten Pidie, Aceh, akan segera diresmikan pada Februari 2025. Dibangun dengan anggaran Rp 13 miliar, kawasan yang bertujuan menjadi pengingat peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ini memadukan elemen sejarah, edukasi, dan ruang publik.

Dilansir dari Detik.com, proyek ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat yang dikeluarkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa pembangunan kawasan ini telah rampung pada 2024 dengan luas area kurang dari satu hektare.

“Kemarin sudah disepakati ada tempat untuk ibadah yaitu masjid dengan kapasitas 500 orang. Di situ juga ada semacam tetenger (penanda/monumen), pintu Aceh, dan ada tempat bermain. Serta ada tangga yang memang dulu di situ ada peristiwa bersejarah,” ujar Diana di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2025).

Selain monumen dan ruang publik, proyek ini juga mencakup pembangunan 29 unit rumah sebagai bentuk bantuan kepada korban pelanggaran HAM. Total anggaran untuk pembangunan rumah-rumah tersebut mencapai sekitar Rp 3,4 miliar.

Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin menegaskan bahwa Memorial Living Park memiliki makna penting dalam menjaga ingatan kolektif bangsa terhadap pelanggaran HAM di Aceh.

“Monumen dibangun untuk mengingatkan kita semua supaya peristiwa tersebut tidak terjadi. Jadi untuk menatap ke depan,” jelas Mugiyanto.

Peristiwa yang dikenang dalam kawasan ini antara lain tragedi Rumoh Geudong, Jambo Keupok, dan Simpang KKA. Mugiyanto mengungkapkan bahwa monumen tersebut telah siap diresmikan, meski kepastian kehadiran Presiden Prabowo Subianto masih menunggu arahan lebih lanjut.

“Insyaallah akan kita resmikan dalam waktu dekat kira-kira bulan Februari. Kita akan mintakan arahan ke Bapak Presiden (Prabowo) apakah beliau akan berkenan meresmikan atau ada arahan lain dari beliau terkait hal tersebut,” ujarnya.

Memorial Living Park di Gampong Bili, Kecamatan Glumpang Tiga, dibangun di lokasi tempat peristiwa tragis Rumoh Geudong terjadi. Dengan luas total 7.015 meter persegi, kawasan ini dirancang sebagai ruang multifungsi yang meliputi:

  • Plaza Penerima/Monumen Awal
  • Lorong HAM-Sejarah
  • Taman Perdamaian
  • Tugu Perdamaian
  • Amphitheater
  • Lorong HAM-Masa Depan
  • Masjid
  • Playground

Kawasan ini juga akan menjadi destinasi ziarah, pusat edukasi, dan ruang pertemuan untuk masyarakat.

Pembangunan Memorial Living Park dilakukan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh melalui Sektor Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR, dengan fokus pada aspek fungsional dan simbolik untuk memberikan ruang refleksi dan harapan bagi generasi mendatang.

Editor: Akil

Kemenbud Lakukan Penataan Rumah Cut Nyak Dhien, Hidupkan Kembali Warisan Sejarah Aceh

0
Rumah Cut Nyak Dhien di Desa Lampisang, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. (Foto: Dok. Medcom)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) terus berupaya menjaga dan memperkuat pelestarian warisan sejarah nasional. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pemugaran berupa penataan ulang di situs bersejarah rumah Cut Nyak Dhien di Desa Lampisang, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Inisiatif ini bertujuan untuk “menemukan kembali Indonesia, khususnya Aceh,” serta memperkaya nilai edukasi sejarah bagi generasi muda.

“Tentu cerita-cerita itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia dan khususnya generasi muda Aceh,” ujar Fadli, dikutip dari Antara, Senin, 13 Januari 2025.

Fadli menekankan pentingnya menciptakan ekosistem sejarah dan budaya yang lebih hidup melalui berbagai kegiatan yang dapat membangkitkan kesadaran sejarah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, Almuniza Kamal, mengapresiasi peran Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah I Aceh dalam memperkaya materi edukatif di rumah Cut Nyak Dhien. Upaya ini diyakini akan semakin meningkatkan pengalaman sejarah yang didapatkan oleh pengunjung.

“Sehingga, informasi tentang perjuangan Cut Nyak Dhien dan Teuku Umar yang diperoleh masyarakat saat kunjungan semakin bertambah,” ucap Almuniza.

Almuniza mengingatkan bahwa Aceh memiliki banyak kisah perjuangan yang harus terus dihidupkan. Salah satu kisah monumental adalah perlawanan heroik Cut Nyak Dhien dan Teuku Umar melawan kolonialisme Belanda. Meskipun rumah yang berdiri saat ini adalah replika, bangunan tersebut berdiri di atas tapak rumah aslinya.

Kisah tragis mewarnai sejarah rumah ini. Bangunan asli dibakar oleh Belanda sebagai bentuk kemarahan setelah mengetahui bahwa Teuku Umar hanya berpura-pura bekerja sama dengan mereka. Kisah tersebut menjadi simbol pengorbanan yang tak ternilai dalam sejarah perjuangan Indonesia.

Almuniza berharap pelestarian ini dapat melibatkan pegiat seni dan penggiat budaya lainnya agar ruang publik di sekitar rumah Cut Nyak Dhien menjadi lebih dinamis dan hidup.

“Begitu juga situs lainnya yang tersebar di seluruh Aceh. Kami masih membutuhkan dukungan kementerian untuk bekerja sama dalam upaya pelestariannya,” ujar Almuniza.

Pasca-peristiwa pembakaran, rumah Cut Nyak Dhien dibangun kembali pada tahun 1981 dengan desain yang setia pada bentuk aslinya. Pada tahun 1987, rumah tersebut diresmikan sebagai situs sejarah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Fuad Hassan.

Bangunan ini memiliki arsitektur khas Aceh berupa rumah panggung dengan atap rumbia dan 65 tiang kayu ulin (seumantok). Kayu ulin merah berkualitas tinggi yang digunakan memberikan kekuatan luar biasa pada bangunan ini.

Bukti kekokohan rumah ini terlihat saat Aceh dilanda gempa bumi dan tsunami dahsyat pada 2004. Rumah Cut Nyak Dhien tetap berdiri tegak tanpa mengalami kerusakan, bahkan menjadi tempat perlindungan bagi warga sekitar.

Dengan upaya pemugaran yang tengah dilakukan, situs ini diharapkan menjadi pusat edukasi sejarah yang lebih menarik dan inspiratif, memperkenalkan semangat perjuangan Cut Nyak Dhien kepada generasi muda sekaligus menjadi ikon pelestarian budaya yang membanggakan di Aceh.

Editor: Akil

Ketua Baitul Mal Aceh Buka Program Pembinaan Muallaf Angkatan ke-18

0
Ketua Baitul Mal Aceh Buka Program Pembinaan Muallaf Angkatan ke-18. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh Ketua Baitul Mal Aceh, Muhammad Haikal, membuka secara resmi Program Pembinaan Muallaf Forum Dakwah Perbatasan (FDP) ke-18 di Gedung Serba Guna Dewan Dakwah, Senin, 13 Januari 2025. Dalam sambutannya, Haikal menegaskan komitmen Baitul Mal Aceh untuk terus menyalurkan dana zakat bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, kesehatan, dan pembinaan muallaf.

“Kami berkomitmen untuk mendukung pembinaan muallaf yang memiliki senif tersendiri dalam zakat. Baitul Mal Aceh juga telah bermitra dengan organisasi yang kompeten dalam pelaksanaan program, pencatatan, dan pelaporan. Ke depan, kami berharap kerja sama dengan FDP semakin profesional untuk meningkatkan pemberdayaan umat,” ujar Haikal.

Program Tiga Tingkat untuk Mantapkan Keimanan

Ketua Forum Dakwah Perbatasan, dr. Nurkhalis, memaparkan bahwa sejak dimulai pada 2021, Program Pembinaan Muallaf telah membina lebih dari 200 peserta. Program ini terbagi menjadi tiga tingkat.

“Level pertama berlangsung selama 45 hari di Banda Aceh. Para peserta belajar dasar-dasar Islam menggunakan buku panduan dari BAZNAS, dengan pengajar dari FDP, ulama dayah, serta Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan Aceh Besar,” jelasnya.

Model pembinaan ini terbukti efektif. Peserta yang sebelumnya tidak mengenal cara berwudu dan salat kini mampu melaksanakan ibadah dengan baik, memahami akidah Islam, serta membaca ayat-ayat pendek Al-Qur’an.

Jumlah Peserta Meningkat Berkat Dukungan Baitul Mal

Sejak Baitul Mal Aceh terlibat dalam pendanaan, kapasitas peserta meningkat dari 10-15 orang per angkatan menjadi 22 orang. Selain itu, cakupan wilayah juga meluas hingga ke Sumatra Utara. Salah satu keluarga dari Kabupaten Karo yang baru masuk Islam langsung mengikuti program ini.

Setelah menyelesaikan level pertama, para muallaf melanjutkan ke level kedua dengan program kunjungan dai ke rumah mereka selama 18 pertemuan. Ini memastikan pengetahuan agama mereka terus berkembang. Bagi peserta yang menunjukkan kemampuan lebih tinggi, FDP menawarkan level tiga, mempersiapkan mereka menjadi dai yang dapat berdakwah di komunitas asalnya.

Membangun Kemandirian Ekonomi

FDP juga berencana bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja untuk membekali muallaf keterampilan hidup. Langkah ini bertujuan membantu mereka mandiri secara ekonomi, terutama yang mengalami pengasingan keluarga akibat perbedaan keyakinan.

Dakwah Lintas Batas

Profesor Muhammad, Ketua Dewan Dakwah Aceh, dalam pidatonya mengapresiasi perjuangan para dai lapangan seperti Muchlis Pohan dan Ismail Amin Naibaho yang terus berdakwah meski usia lanjut. Ia menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan agar para muallaf tidak kembali ke agama lama.

“Sejarah membuktikan, tanpa pembinaan yang berkesinambungan, banyak muallaf yang kembali ke keyakinan semula. Mereka yang berasal dari komunitas sendiri lebih efektif dalam menyampaikan dakwah,” tuturnya.

FDP juga memperluas dakwah hingga ke luar negeri. Pada 2024, mereka mengirim hewan kurban ke Kamboja, dan baru-baru ini membimbing seorang warga Tiongkok bersyahadat di Aceh.

Acara pembukaan berjalan lancar dan dihadiri berbagai tokoh dari lembaga terkait. Semangat dakwah terus bergulir, menghadirkan solusi bagi tantangan di kota hingga perbatasan.

Editor: Akil