Beranda blog Halaman 71

Pangdam IM Sambangi Wali Nanggroe, Komitmen Jaga Stabilitas Aceh

0
Pangdam IM bersilaturahmi dengan Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haythar di Meuligo Wali Nanggroe Aceh, Aceh Besar, Senin (15/9) (FOTO: Pendam IM)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan stabilitas wilayah Aceh. Hal itu ia sampaikan saat bersilaturahmi dengan Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haythar, di Meuligo Wali Nanggroe, Aceh Besar, Senin (15/9/2025).

“TNI akan senantiasa hadir untuk rakyat. Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah, para ulama, tokoh adat dan seluruh komponen bangsa dalam menjaga kedamaian Aceh serta mendukung pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Pangdam IM.

Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara Kodam Iskandar Muda dan Lembaga Wali Nanggroe.

“Kami berharap sinergi ini semakin memperkuat persatuan bangsa sekaligus menjaga nilai-nilai luhur yang menjadi jati diri masyarakat Aceh,” katanya.

Mayjen Joko menambahkan, silaturahmi ini diharapkan mampu membuka ruang komunikasi yang lebih baik dengan seluruh elemen masyarakat Aceh.

Sementara itu, Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haythar, menyambut baik kunjungan perdana Pangdam IM yang baru dilantik tersebut. Ia menilai, pertemuan ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga langkah penting mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat Aceh.

“Kehadiran Pangdam merupakan sebuah kehormatan sekaligus momentum berharga untuk semakin memperkuat kebersamaan,” ungkap Malik Mahmud.

Ia juga menekankan perlunya sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan lembaga adat dalam menjaga stabilitas daerah.

“Kerja sama yang solid antar seluruh unsur akan semakin memperkuat persatuan dan menciptakan suasana yang kondusif di Bumi Serambi Mekkah. Kami berharap jalinan hubungan ini terus terjaga demi kemaslahatan masyarakat Aceh,” ujarnya.

Malik Mahmud berharap kepemimpinan Mayjen Joko Hadi Susilo membawa semangat baru bagi pembangunan dan keamanan Aceh.

“Kami percaya, dengan pengalaman serta dedikasi Pangdam, Kodam Iskandar Muda akan semakin berperan aktif mendukung program pembangunan pemerintah sekaligus menjaga keamanan demi kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Belum Semua Perusahaan di Aceh Daftarkan Pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan

0
BPJS Ketenagakerjaan. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) baru-baru ini menyoroti kepatuhan perusahaan terhadap program BPJS Ketenagakerjaan. Sebanyak 41 perusahaan di Jawa Barat dipanggil karena belum memenuhi kewajiban, mulai dari tidak mendaftarkan pekerja, melaporkan upah lebih rendah, hingga menunggak iuran.

Fenomena serupa juga masih terjadi di Aceh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh, Akmil Husein, kepada Nukilan.id mengungkapkan dari total potensi 711.707 pekerja di provinsi ini, baru 328.276 orang yang tercatat aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Belum semua perusahaan di Aceh mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Akmil Husein, Senin (15/9/2025).

Ia menjelaskan, setiap pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB), pihaknya mewajibkan adanya lampiran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh karyawan.

Selain masalah kepesertaan BPJS, Akmil juga menyinggung soal penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Aceh. Menurutnya, sebagian besar perusahaan formal berskala besar dan menengah sudah mematuhi ketentuan UMP. Sementara itu, usaha kecil dan UMKM diberi kelonggaran untuk menyesuaikan upah berdasarkan kondisi usaha dan kesepakatan dengan pekerja.

“Untuk UMP, sesuai ketentuan berlaku untuk perusahaan formal besar dan sedang, sebagian besar sudah menerapkannya. Sedangkan usaha kecil dan UMKM menyesuaikan dengan kondisi usaha dan kesepakatan bersama,” katanya.

Ia menambahkan, Disnakermobduk Aceh bersama pengawas ketenagakerjaan akan terus meningkatkan pengawasan serta monitoring terhadap perusahaan yang belum patuh dalam mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Pemerintah Aceh dalam hal ini pengawas Ketenagakerjaan akan terus melakukan monitoring ke perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh,” pungkasnya. (xrq)

Reporter: Akil

Pemilihan Rektor USK 2026–2031 Dimulai, MWA Janji Transparan dan Profesional

0
Gedung Rektorat Universitas Syiah Kuala. (Foto: USK)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Universitas Syiah Kuala (USK) memasuki babak baru setelah resmi berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Untuk pertama kalinya, pemilihan rektor periode 2026–2031 akan digelar sepenuhnya di bawah kewenangan Majelis Wali Amanah (MWA).

Ketua MWA USK, Safrizal Z.A., secara resmi mengumumkan peluncuran proses pemilihan tersebut, Senin (15/9/2025). Dalam video milik Universitas Syiah Kuala yang dilansir media Nukilan.id, Safrizal menegaskan bahwa proses ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan momentum strategis yang akan menentukan arah masa depan kampus lima tahun mendatang.

“Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, hari ini kita resmi memulai proses pemilihan Rektor Universitas Syiah Kuala periode 2026 – 2031. Proses ini menjadi yang pertama sejak USK berstatus PTN-BH, sehingga memiliki nilai sejarah yang sangat penting,” ujar Safrizal

Ia menjelaskan, seluruh mekanisme pemilihan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tentang PTN-BH Universitas Syiah Kuala dan Peraturan Majelis Wali Amanah USK Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor.

MWA juga telah membentuk Panitia Pemilihan Rektor yang bekerja dengan prinsip akuntabel, transparan, partisipatif, serta menjunjung tinggi nilai akademik.

“MWA berkomitmen menyelenggarakan pemilihan ini secara profesional, berlandaskan asas tata kelola yang baik. Kami memastikan seluruh tahapan dilakukan dengan netralitas, integritas, dan kualitas,” tegas Safrizal.

Menurutnya, seluruh tahapan pemilihan—mulai dari sosialisasi, pendaftaran, penjaringan bakal calon, penyaringan, hingga pelantikan oleh MWA—akan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses sivitas akademika maupun publik.

“Ini bukan hanya urusan internal kampus, tetapi proses yang harus mendapatkan dukungan publik. Karena itu, transparansi menjadi kunci agar legitimasi rektor terpilih benar-benar kuat,” jelasnya.

Safrizal juga mengajak semua pemangku kepentingan, mulai dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, hingga masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberi masukan.

“Mari kita jaga bersama nilai-nilai luhur Universitas Syiah Kuala, jantung hati rakyat Aceh. Harapan kita, rektor yang terpilih nantinya adalah sosok yang visioner, inklusif, dan mampu membawa kemajuan nyata bagi universitas, daerah, bangsa, bahkan dunia,” tutur Safrizal.

Ia menegaskan, pemilihan kali ini akan menjadi fondasi penting bagi USK dalam mempertegas posisinya sebagai universitas unggul, mandiri, dan berdaya saing global.

“Ini bukan hanya soal siapa yang menjadi rektor, tapi juga bagaimana kita bersama menjaga marwah, integritas, dan keberlanjutan tata kelola universitas. Dari sinilah arah strategis USK lima tahun mendatang akan ditentukan,” pungkasnya.

Berdasarkan informasi dari laman resmi pilrek.usk.ac.id yang dilansir Nukilan.id, tahapan pemilihan sudah resmi dimulai. Rangkaian proses akan berlangsung sebagai berikut:

  • 10–20 September 2025: Pengumuman pendaftaran

  • 22 September–21 Oktober 2025: Pendaftaran bakal calon

  • 22 September–24 Oktober 2025: Seleksi administrasi

  • 27–28 Oktober 2025: Pengumuman hasil pendaftaran

  • 28 Oktober 2025: Penetapan bakal calon rektor

  • 29 Oktober–6 November 2025: Perpanjangan waktu pendaftaran

  • 1–15 Desember 2025: Pemaparan, penyaringan, sekaligus penetapan 3 calon rektor

  • 13 Januari 2026: Pemilihan dan penetapan Rektor USK

  • Sebelum 8 Maret 2026: Pelantikan Rektor USK terpilih. (XRQ)

Reporter: Akil

Tahapan Pemilihan Rektor USK 2026–2031 Resmi Bergulir

0
Tahapan Pemilihan Rektor USK 2026–2031 Resmi Bergulir. (Foto: Humas USK)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Universitas Syiah Kuala (USK) memasuki babak baru dalam sejarah tata kelola kampus setelah resmi berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Dari info yang diterima oleh redaksi, pemilihan rektor periode 2026–2031 akan digelar sepenuhnya di bawah kewenangan Majelis Wali Amanah (MWA).

USK yang dikenal sebagai Jantong Hatee Rakyat Aceh merupakan universitas tertua di Aceh, berdiri pada 2 September 1961. Kampus yang berlokasi di Banda Aceh ini saat ini menjadi salah satu perguruan tinggi terbaik di Pulau Sumatera.

Dilansir Nukilan.id dari laman resmi pilrek.usk.ac.id, tahapan pemilihan rektor sudah resmi dimulai. Rangkaian proses akan berlangsung hampir enam bulan hingga pelantikan rektor baru pada Maret 2026 mendatang.

Tahapan pertama dimulai dengan pengumuman pendaftaran pada 10–20 September 2025. Pendaftaran bakal calon rektor dijadwalkan berlangsung pada 22 September hingga 21 Oktober 2025. Setelah itu, seleksi administrasi digelar pada 22–24 Oktober, dengan pengumuman hasil pendaftaran pada 27–28 Oktober.

Penetapan bakal calon rektor akan dilakukan pada 28 Oktober. Apabila diperlukan, perpanjangan waktu pendaftaran dibuka pada 29 Oktober hingga 6 November 2025.

Selanjutnya, tahapan pemaparan visi dan misi untuk penyaringan sekaligus penetapan tiga calon rektor dijadwalkan pada 1–15 Desember 2025. Tiga nama calon rektor terpilih akan diumumkan sebelum pemilihan definitif digelar pada 13 Januari 2026.

Adapun pelantikan rektor terpilih dijadwalkan berlangsung sebelum 8 Maret 2026. (XRQ)

Reporter: Akil

Sekda Aceh Buka Rapat Kerja Bank Aceh Syariah, Dorong Strategi Visioner dan Kontributif

0
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, membuka Rapat Kerja Triwulan III PT Bank Aceh Syariah Tahun 2025 yang berlangsung di Ayani Hotel, Banda Aceh, Senin (15/9/2025). (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, membuka Rapat Kerja Triwulan III PT Bank Aceh Syariah Tahun 2025 yang berlangsung di Ayani Hotel, Banda Aceh, Senin (15/9/2025).

Dalam sambutannya, M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bank Aceh atas capaian kinerja hingga triwulan ketiga tahun ini. Namun, ia mengingatkan masih banyak tantangan besar yang harus dihadapi, mulai dari pertumbuhan ekonomi, tingginya angka pengangguran muda, hingga persoalan kemiskinan.

“Rapat kerja ini saya harapkan tidak berhenti pada evaluasi kinerja semata, melainkan menjadi momentum penting untuk melahirkan strategi yang lebih visioner, konkret, dan transformatif,” ujar Sekda.

Ia juga menekankan pentingnya peran Bank Aceh dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, penyaluran pembiayaan harus lebih diarahkan pada sektor-sektor produktif yang mampu memperkuat fondasi ekonomi Aceh, bukan hanya pada proyek besar yang dianggap aman.

Selain itu, Sekda turut menyinggung perlunya transformasi pola pikir serta budaya kerja sumber daya manusia di Bank Aceh agar lebih profesional dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

1.106 Anak di Aceh Barat Putus Sekolah, 10 Sekolah Negeri Kosong Tanpa Siswa

0
Ilustrasi putus sekolah. (Foto: Hulondalo.id)

NUKILAN.ID | MEULABOH Dunia pendidikan di Kabupaten Aceh Barat tengah menghadapi persoalan serius. Data terbaru menunjukkan sebanyak 1.106 anak di daerah ini putus sekolah, sementara 10 sekolah negeri aktif tercatat tanpa satu pun murid.

Fakta memprihatinkan itu diungkapkan Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil SH, saat peringatan Hari Pendidikan Daerah (Hardikda) ke-66 di halaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Barat, Senin (15/9/2025).

“Sebanyak 10 sekolah negeri yang aktif tidak memiliki siswa sama sekali. Selain itu sebanyak 1.106 anak di daerah ini tercatat tidak melanjutkan pendidikan formal alias putus sekolah,” ungkap Said Fadheil.

Ia menegaskan kondisi tersebut merupakan sinyal darurat bagi masa depan generasi muda.

“Aceh Barat saat ini sedang menghadapi tantangan serius di bidang pendidikan. Ini bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut masa depan anak-anak kita,” tegasnya.

Menurut Said, persoalan pendidikan di Aceh Barat bukan hanya soal anak yang putus sekolah, melainkan juga diperparah oleh ketimpangan distribusi guru, rendahnya kapasitas tenaga pendidik, hingga kurangnya kepedulian sebagian orang tua terhadap pendidikan anak.

Meski begitu, ia menegaskan Pemkab Aceh Barat tetap menjadikan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan.

“Mari kita jadikan momentum Hardikda ini sebagai titik balik untuk memperkuat tekad dan komitmen kita bersama dalam membangun pendidikan di Aceh Barat,” ujarnya.

Said juga mengajak semua pihak untuk terlibat aktif. “Dengan kerja sama, ketulusan, dan niat yang suci, insya Allah kita akan mampu membawa perubahan positif. Semoga Allah meridhai setiap langkah kita dan memberikan keberkahan bagi dunia pendidikan di Aceh Barat,” pungkasnya.

Peringatan Hardikda ke-66 di Aceh Barat juga diisi dengan berbagai kegiatan lomba yang mendorong motivasi siswa. Kepala Disdikbud Aceh Barat, Dr Husensah, menyebutkan lomba-lomba tersebut difokuskan pada peningkatan kapasitas peserta didik.

“Kegiatan yang kita fokuskan kemarin adalah peningkatan kompetensi anak-anak, seperti lomba MTQ, cerdas cermat, dan kegiatan lain yang mengarah ke peningkatan mutu,” ujar Husensah.

Selain itu, acara juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada guru berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.

Husensah menambahkan, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga kepala sekolah dan guru. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pelatihan serta workshop rutin.

“Setelah nanti kita laksanakan Permendikdasmen Nomor 7 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, saya akan membuka jalur pembinaan lewat Kelompok Kerja Guru (KKG). Dengan begitu, guru dan kepala sekolah memiliki kompetensi yang mumpuni untuk mendongkrak mutu pendidikan,” jelasnya.

Editor: Akil

Bea Cukai Langsa Gagalkan Penyelundupan 8 Motor Thailand di Aceh Tamiang

0
Bea Cukai Langsa, Provinsi Aceh, menggagalkan upaya penyelundupan delapan unit sepeda motor berbagai merek. (Foto: HUMAS BEA CUKAI LANGSA)

NUKILAN.ID | LANGSA – Tim penindakan dan penyidikan Bea Cukai Langsa, Provinsi Aceh, menggagalkan upaya penyelundupan delapan unit sepeda motor berbagai merek serta 20 koli suku cadang kendaraan bermotor yang diduga berasal dari Thailand.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, Dwi Harmanto, mengatakan penindakan dilakukan di kawasan perkebunan sawit di Bandar Setia, Kabupaten Aceh Tamiang, pada Senin (15/9/2025).

“Ada delapan unit sepeda motor berbagai merek serta 20 koli suku cadang kendaraan bermotor yang diduga diselundupkan dari Thailand. Dalam penindakan tersebut, pelaku berhasil kabur meninggalkan truk yang menjadi sarana angkut,” kata Dwi.

Ia menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat pada Sabtu (13/9). Informasi menyebutkan adanya pengiriman barang ilegal dari Thailand melalui jalur laut di kawasan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk kemudian dibawa ke Sumatera Utara lewat jalur darat.

Menindaklanjuti laporan itu, tim Bea Cukai Langsa melakukan patroli di jalur yang dicurigai. Petugas mendapati sebuah truk melintas dengan kecepatan tinggi menuju Sumatera Utara.

“Tim mengejar truk tersebut. Saat hendak dihentikan, sopir truk terus melajukan kendaraannya. Truk terus melaju memasuki kawasan perkebunan di Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang,” ujarnya.

Dalam pengejaran tersebut, satu mobil petugas masuk ke parit, sementara mobil lainnya terus memburu truk. Aksi kejar-kejaran berlangsung hingga satu jam dengan kondisi jalan bergelombang dan becek.

Truk akhirnya ditemukan terhenti di tengah perkebunan sawit. Namun, sopir maupun penumpang tidak lagi berada di lokasi dan diduga melarikan diri.

“Kemudian, petugas memeriksa truk dan menemukan sepeda motor dengan nomor polisi aksara Thailand. Selanjutnya, truk beserta muatan dibawa ke Kantor Bea Cukai Langsa di Langsa,” kata Dwi Harmanto.

Editor: Akil

Kadis Naker Mobduk Aceh Hadiri Raker Tim Terpadu Jamsostek Sektor Jasa Konstruksi

0
Kadis Naker Mobduk Aceh Hadiri Raker Tim Terpadu Jamsostek Sektor Jasa Konstruksi. (Foto: Disnakermobduk Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Akmil Husen SE., M.Si., menghadiri rapat kerja Tim Terpadu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Provinsi Aceh yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh selaku Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi, Senin (15/9/2025).

Rapat tersebut difokuskan pada penyusunan langkah kerja serta penguatan monitoring dan evaluasi penerapan program Jamsostek di sektor jasa konstruksi. Sektor ini menjadi perhatian utama karena melibatkan banyak tenaga kerja dengan tingkat risiko kecelakaan yang tinggi, sehingga membutuhkan perlindungan jaminan sosial yang optimal.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, serta unsur Tim Terpadu dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Dalam arahannya, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Aceh menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar implementasi Jamsostek di proyek jasa konstruksi berjalan sesuai regulasi.

Sementara itu, Kadis Naker Mobduk Aceh menegaskan komitmen pihaknya untuk mendorong kepatuhan perusahaan jasa konstruksi dalam melindungi pekerja melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Melalui rapat kerja ini, Tim Terpadu Jamsostek Aceh menyepakati perlunya memperkuat sinergi dalam monitoring dan evaluasi lapangan guna memastikan setiap tenaga kerja konstruksi di Aceh mendapatkan hak perlindungan jaminan sosial secara menyeluruh.

Fasilitas Tambang dan Smelter Segera Dibangun di Aceh, BUMN Tiongkok Ikut Terlibat

0
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (kedua dari kiri) menyaksikan penandatangan kerja sama PT Prima Copper Indonesia dengan BUMN Tiongkok (MCC15) untuk membangun fasilitas tambang dan smelter di Aceh, Jumat, 12 September 2025. (Foto: Istimewa)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Provinsi Aceh dalam waktu dekat akan membangun fasilitas tambang dan smelter sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Rencana tersebut terungkap setelah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Prima Copper Indonesia (PCI) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tiongkok, MCC15, di Banten pada Jumat (12/9/2025).

PT PCI merupakan perusahaan manufaktur sekaligus eksportir kuningan terbesar di Indonesia. Produk utamanya berupa Brass Wires (kawat kuningan) dan Brass Rods (batang kuningan) telah diekspor ke sejumlah negara Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, bahkan hingga ke Portugal dan Amerika Serikat.

Sementara itu, PT MCC15 Engineering dan Construction adalah BUMN Tiongkok yang bergerak di bidang peleburan tembaga kelas dunia. Sejak 2016, MCC15 telah mengeksekusi enam proyek di Indonesia, mulai dari Sumatra Selatan, Sumbawa Barat, Sulawesi Tengah, hingga Halmahera. Perusahaan ini dikenal dengan fokus pada industri ramah lingkungan, hemat energi, dan rendah karbon.

Kedua perusahaan tersebut akan berkolaborasi dalam pembangunan fasilitas tambang sekaligus smelter di Aceh. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang besar bagi sektor pertambangan Aceh sekaligus menarik lebih banyak investasi.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan dukungannya terhadap kerja sama tersebut.
“Mudah-mudahan kerja sama ini berjalan lancar dan dapat terealisasi sebagaimana yang diinginkan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama,” ujar Mualem, sapaan akrabnya, Senin (15/9/2025).

Aceh sendiri dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terdapat 39 jenis komoditas mineral dan batu bara di provinsi ini. Selain emas, perak, tembaga, dan nikel, Aceh juga memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan, seperti granit, marmer, gamping, hingga pasir kuarsa atau pasir silika yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri kaca dan keramik.

Meski demikian, hingga kini lokasi pembangunan serta nilai investasi untuk proyek tambang dan smelter tersebut belum dipublikasikan. Namun, kerja sama ini diyakini akan memberi dampak signifikan terhadap perekonomian Aceh ke depan.

Editor: Akil

Kolaborasi Pemerintah Aceh, UNICEF, dan Flower Aceh Cetak Pemimpin Muda Kesehatan Lewat Bootcamp

0
Pemerintah Aceh bersama UNICEF dan Flower Aceh menggelar Youth Health Leadership Bootcamp pada 13–15 September 2025 di Banda Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh bersama UNICEF dan Flower Aceh menggelar Youth Health Leadership Bootcamp pada 13–15 September 2025 di Banda Aceh. Kegiatan ini diikuti puluhan perwakilan remaja dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh untuk dilatih menjadi pemimpin muda di bidang kesehatan.

Bootcamp ini hadir sebagai upaya menjawab tantangan serius kesehatan remaja di Aceh, mulai dari stunting, anemia, rendahnya imunisasi dasar, hingga persoalan kesehatan reproduksi. Selama tiga hari, para peserta mendapatkan materi seputar kepemimpinan, komunikasi publik, perencanaan program, hingga advokasi kebijakan berbasis data.

Kepala Dinas Kesehatan Aceh yang diwakili Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Ners Yennizar SST, SKep, menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, keterlibatan remaja sangat penting dalam meningkatkan kesadaran sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan.

“Kami berharap para peserta dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya, membantu pemerintah mengedukasi teman sebaya mengenai gizi, imunisasi, dan kesehatan reproduksi,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor.

“Kegiatan ini membuktikan bahwa pendidikan kesehatan bagi remaja bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan. Sekolah dan dunia pendidikan harus menjadi mitra strategis agar pesan-pesan kesehatan tersampaikan secara efektif di kalangan pelajar,” katanya.

Apresiasi juga datang dari BKKBN Aceh yang diwakili Duta GenRe Nasional, Muhammad Dzaky Raihan. Ia menilai sesi bootcamp yang memuat edukasi kesehatan reproduksi dapat memperkuat program Generasi Berencana (GenRe).

“Pemberdayaan remaja seperti ini membantu kami memperkuat program Generasi Berencana (GenRe) dan menurunkan angka pernikahan dini,” terangnya.

Kabag Kesra Pelayanan Dasar Biro Isra Setda Aceh, dr. Rauyani, M.K.M, menilai pendekatan partisipatif yang dipakai dalam bootcamp ini sangat tepat.

“Pendekatan berbasis nilai dan kearifan lokal perlu diperkuat agar gagasan kebijakan kesehatan remaja Aceh dapat diterima luas dan sejalan dengan syariat Islam yang berlaku di Aceh,” tuturnya.

Perwakilan UNICEF Aceh, dr. Tira Aswitama, juga menekankan pentingnya peran generasi muda.

“Anak muda Aceh memiliki ide dan semangat yang luar biasa. Dengan keterlibatan mereka sejak dini, kebijakan kesehatan akan lebih responsif terhadap kebutuhan remaja,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Koordinator Divisi KPP Flower Aceh, Hendra Lesmana. Menurutnya, bootcamp ini menjadi ruang belajar sekaligus ruang aktualisasi bagi remaja.

“Bootcamp ini adalah ruang belajar sekaligus ruang aktualisasi. Kami ingin memastikan suara remaja, khususnya perempuan muda, terdengar dan menjadi bagian penting dari kebijakan daerah,” jelasnya.

Sebagai puncak kegiatan, para peserta mengikuti simulasi Model Parlemen Remaja dengan membahas rancangan Qanun Aceh tentang Kesehatan Remaja. Rancangan ini merupakan hasil kerja kolektif peserta yang disusun dalam lokakarya pada 14 September 2025.

Simulasi parlemen tersebut menjadi ajang belajar untuk memahami proses penyusunan kebijakan publik. Peserta tidak hanya mengasah kemampuan berbicara dan bernegosiasi, tetapi juga menyampaikan aspirasi dan gagasan nyata demi peningkatan layanan kesehatan remaja di Aceh.

Momentum ini diharapkan mampu melahirkan pemimpin muda yang kritis, partisipatif, dan siap memperjuangkan kebijakan kesehatan ramah remaja di tingkat daerah.

Editor: Akil