Beranda blog Halaman 709

Guru MAN 1 Banda Aceh Raih Penghargaan Internasional di Ajang World School Summit 2025

0
Muhammad Putra Aprullah, guru di MAN 1 Banda Aceh, mencatat prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan internasional Inspirational Educator of The Year pada ajang International School Award (ISA) 2025.. (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Muhammad Putra Aprullah, guru di MAN 1 Banda Aceh, mencatat prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan internasional Inspirational Educator of The Year pada ajang International School Award (ISA) 2025. Acara bergengsi yang menjadi bagian dari World School Summit edisi ke-23 tersebut digelar oleh RobotChamps di Help University, Kuala Lumpur, Malaysia, pada 18 Januari 2025.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Vijender Singh, juara dunia tinju profesional dan peraih medali Olimpiade Beijing 2008 asal India, dalam seremoni penghormatan. Selain penghargaan tersebut, Muhammad Putra Aprullah juga menerima gelar kehormatan Doctor of Philosophy in Education dari Maryland State University, Amerika Serikat. Prosesi penganugerahan gelar ini berlangsung di Sunway Putra Hotel, Kuala Lumpur.

Dedikasi dan kontribusi luar biasa Muhammad Putra Aprullah dalam memajukan pendidikan menjadi alasan utama dirinya meraih dua pencapaian prestisius tersebut. Beliau dikenal atas keberhasilannya menciptakan lingkungan belajar yang holistik, mempromosikan konsep kewarganegaraan global, serta inovasi pengajaran di bidang ekonomi dan akuntansi. Tak heran, ia berhasil menonjol di antara 6.785 peserta nominasi dari berbagai belahan dunia.

Selain menerima penghargaan, Muhammad Putra Aprullah juga terlibat dalam berbagai seminar internasional yang menghadirkan pembicara ternama dari 22 negara. Seminar tersebut membahas tema-tema strategis, seperti masa depan pendidikan, pendekatan inovatif dalam pembelajaran, hingga peran pendidikan dalam menjembatani kesenjangan global.

Topik-topik seperti Journey of Reimagining Education and Empowering Students to Thrive In The Future oleh Kalpana D. Kumar dan How Education Can Adapt to Meet The Evolving Needs of A Rapidly Changing World oleh Dr. Goh C. L. memberikan wawasan baru bagi para peserta, termasuk Muhammad Putra Aprullah.

Kehadiran Muhammad Putra Aprullah di ajang bergengsi ini tidak hanya memperkaya pengalaman, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu pendidik yang mampu bersaing di kancah internasional. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mempelajari teknik pembelajaran berbasis AI, manajemen pendidikan kelas dunia, serta membangun jejaring global dengan tokoh pendidikan internasional.

Saat ini, Muhammad Putra Aprullah tengah menyelesaikan program doktor di Universitas Syiah Kuala, dengan fokus pada manajemen konsentrasi akuntansi keuangan. Selain itu, ia aktif dalam berbagai organisasi, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Aceh, MGMP Ekonomi Aceh, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Bahkan, beliau juga dikenal sebagai penggiat olahraga Pickleball di Aceh.

Jejak prestasi Muhammad Putra Aprullah di dunia pendidikan internasional telah dirintis sejak 2023. Ia konsisten menjadi pembicara di konferensi internasional, menulis artikel ilmiah di jurnal terakreditasi, serta menghasilkan modul ajar seperti Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah Bank Indonesia.

“Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi dan inspirasi bagi seluruh guru madrasah Indonesia untuk terus berdedikasi, berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi pembangunan generasi bangsa,” ucapnya penuh harap.

Dengan semangat dan prestasi yang telah diraih, Muhammad Putra Aprullah menjadi teladan bagi dunia pendidikan di Indonesia. Semoga capaian ini menginspirasi lebih banyak pihak untuk memajukan kualitas pendidikan Indonesia hingga diakui di tingkat global.

Editor: Akil

Indonesia: Negeri Pemikiran dan Perlawanan yang Tak Pernah Padam

0
Para Pecinta Alam Gainpala melakukan foto bersama setelah membentangkan bendera raksasa di Tebing Pantai Lampuuk, Lhoknga, Aceh Besar, Rabu (17/8/2022). Foto: Nukilan/Reji.

NUKILAN.id | Opini – Indonesia, sebuah bangsa yang dibangun atas dasar pemikiran yang visioner dan perjuangan yang penuh keberanian. Sejarah mencatat bahwa negeri ini lahir dari darah, keringat, dan gagasan besar putra-putri terbaiknya. Dalam lintasan waktu, kita melihat bagaimana pemikiran-pemikiran ini menjadi fondasi kokoh yang menopang perjuangan menuju kemerdekaan, hingga saat ini terus menjadi inspirasi bagi generasi muda.

RA Kartini: Visioner yang Melampaui Zaman

Salah satu figur yang menginspirasi adalah RA Kartini. Melalui surat-suratnya yang dikompilasi dalam buku legendaris Habis Gelap Terbitlah Terang, Kartini membahas berbagai gagasan yang melampaui zamannya. Ia berbicara tentang hak perempuan, pentingnya pendidikan, kesetaraan gender, dan kritik terhadap tradisi yang mengekang. Pemikirannya tak hanya membebaskan perempuan dari keterkungkungan budaya, tetapi juga menjadi landasan kebangkitan nasional melawan kolonialisme dengan senjata pendidikan dan kesadaran hak asasi manusia.

Ratu Kalinyamat: Perempuan Pelaut dan Pejuang

Selain Kartini, sejarah juga mengenal Ratu Kalinyamat, seorang perempuan yang membuktikan bahwa wanita dapat berperan aktif dalam politik, ekonomi, dan militer. Ia membangun armada laut besar yang digunakan untuk melawan penjajah. Semangatnya menginspirasi perjuangan mempertahankan kedaulatan sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa pelaut yang tangguh, sebagaimana tertera dalam syair klasik: “Nenek moyangku seorang pelaut.”

Tan Malaka: Filsuf dan Pemikir Revolusioner

Di bidang filsafat dan politik, Tan Malaka adalah sosok yang tak tergantikan. Karya-karyanya seperti Materialisme, Dialektika, dan Logika (Madilog) membongkar kepercayaan mistis yang dianggap menghambat kemajuan masyarakat. Ia menyerukan pentingnya rasionalitas dan kesadaran sosial-ekonomi untuk melawan penjajahan dan membangun masyarakat yang adil. Pemikirannya tetap relevan hingga kini, menjadi inspirasi untuk memahami realitas sosial dan membangun bangsa dengan logika yang kokoh.

Bung Karno: Sang Penyambung Lidah Rakyat

Tak bisa dipungkiri, Bung Karno adalah salah satu tokoh pemikir terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. Dengan visi besar tentang Trisakti, Pancasila, dan pidato-pidato fenomenalnya, Bung Karno mengguncang dunia. Ia mendesain Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Namun, sejarah juga mencatat bagaimana ia harus jatuh karena intrik politik global yang tak menginginkan kemandirian Indonesia.

Perjuangan di Tengah Tekanan Global

Sejarah Indonesia adalah sejarah perlawanan terhadap dominasi asing. Dari Konferensi Meja Bundar hingga nasionalisasi aset-aset penting di era Bung Karno, bangsa ini menunjukkan bahwa ia berani mengambil langkah besar untuk kemandirian. Namun, tekanan global tak pernah surut. Contohnya, pada tahun 1966, setelah pergantian kepemimpinan, Undang-Undang Penanaman Modal Asing kembali dihidupkan, membuka pintu bagi perusahaan-perusahaan seperti Freeport untuk masuk ke Indonesia. Langkah ini meninggalkan jejak panjang dalam sejarah ekonomi dan politik negeri ini.

Kutukan Pemimpin dan Harapan Baru

Ironi terbesar dalam sejarah bangsa ini adalah bagaimana pemimpin-pemimpin besar sering kali dikhianati oleh bangsanya sendiri. Bung Karno, misalnya, mengakhiri hidupnya dalam kesendirian, sementara pemikirannya tetap hidup membakar semangat perjuangan. Fenomena ini mengundang pertanyaan: apakah bangsa ini memang dikutuk untuk terus kehilangan pemimpin yang tulus?

Namun, masih ada harapan. Contoh terbaru adalah sikap Megawati Soekarnoputri yang teguh menjaga konstitusi dengan menolak perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode. Keputusan ini menunjukkan bahwa pemikiran visioner tetap hidup, meski sering kali harus melawan arus pragmatisme politik.

Inspirasi untuk Masa Depan

Indonesia adalah negeri dengan tradisi pemikiran dan perlawanan yang kuat. Dari Kartini, Ratu Kalinyamat, Tan Malaka, Bung Karno, hingga generasi saat ini, gagasan-gagasan besar selalu menjadi bahan bakar kemajuan bangsa. Sejarah bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk menjadi pelajaran dan inspirasi bagi masa depan. Sebagai generasi penerus, tugas kita adalah menjaga dan mengembangkan warisan pemikiran ini untuk Indonesia yang lebih baik.

Mari kita renungkan: pemikiran atau perlawanan apa yang dapat kita sumbangkan bagi bangsa ini? Karena pada akhirnya, seperti kata Bung Karno, “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.” (XRQ)

Penulis: Akil

UTU Matangkan Persiapan POMDA Aceh 2025, Delegasi Dipimpin Warek 3 ke BAPOMI Aceh

0
UTU Matangkan Persiapan POMDA Aceh 2025, Delegasi Dipimpin Warek 3 ke BAPOMI Aceh. (Foto: HUMAS UTU)

NUKILAN.id | Banda Aceh  Wakil Rektor III Universitas Teuku Umar (UTU) bidang Kemahasiswaan dan Alumni, H. Ibrahim Laweung HS, AMK., SKM., M.NSc., memimpin delegasi UTU dalam kunjungan ke Badan Pembinaan Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) Aceh pada Rabu, 22 Januari 2025. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Wakil Rektor III Universitas Syiah Kuala (USK) ini bertujuan membahas persiapan UTU sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA) Aceh 2025.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua BAPOMI Aceh, Prof. Dr. Mustanir, Wakil Rektor II UTU, Prof. Dr. Nyak Amir, M.Pd., perwakilan KONI Aceh, serta perwakilan dari perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) se-Aceh. Kehadiran ini menjadi kelanjutan dari kunjungan sebelumnya yang dilakukan oleh BAPOMI Aceh dan KONI Aceh ke UTU.

Dalam pemaparannya, H. Ibrahim Laweung HS melaporkan perkembangan terkini terkait persiapan UTU sebagai tuan rumah POMDA. Salah satu poin yang disampaikan adalah langkah-langkah konkret seperti rekrutmen liaison officer untuk atlet dan identifikasi venue olahraga yang akan digunakan.

“Sampai sejauh ini, beberapa venue sudah kita identifikasi dan akan mulai dilakukan pemugaran untuk memantapkan persiapan POMDA,” ujar H. Ibrahim Laweung HS, M.NSc.

Sebagai Ketua Panitia Pelaksana, ia menegaskan bahwa POMDA Aceh 2025 merupakan upaya strategis dalam membangun minat dan bakat mahasiswa, mempererat hubungan persaudaraan, serta meningkatkan sportivitas di kalangan generasi muda Aceh.

“Kegiatan ini diharapkan menginspirasi peserta melalui kompetisi yang menjunjung kerja sama, integritas, dan tanggung jawab, sekaligus mendorong pola hidup sehat dan aktif,” lanjutnya.

Prof. Dr. Mustanir, Ketua BAPOMI Aceh, mengapresiasi persiapan serius yang dilakukan UTU. Menurutnya, kesiapan panitia adalah kunci utama suksesnya POMDA Aceh 2025.

“POMDA ini juga menjadi ajang promosi kampus. Kami berharap kita bersama dapat menyukseskan POMDA tahun 2025 sehingga meninggalkan kesan yang baik bagi atlet dan official yang datang ke UTU,” ungkapnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Nyak Amir mengonfirmasi bahwa pelaksanaan POMDA Aceh 2025 akan berlangsung pada bulan Juni. Ia menyebutkan 16 cabang olahraga yang akan dipertandingkan, mulai dari atletik, voli indoor, voli pasir, hingga panjat tebing.

“Kami memastikan bahwa UTU siap menjadi tuan rumah POMDA Aceh 2025 dengan memberikan pelayanan terbaik bagi tamu-tamu atlet dan official yang hadir nantinya,” ucap Prof. Dr. Nyak Amir.

Ia juga menambahkan bahwa UTU telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung kelancaran acara ini. Selain itu, kerja sama dengan pihak swasta, seperti PT Mifa Bersaudara dan sejumlah lembaga perbankan, juga telah dirintis sebagai upaya tambahan pendanaan untuk POMDA Aceh 2025.

Dengan persiapan matang dari berbagai pihak, UTU optimis dapat menjadi tuan rumah yang sukses dan memberikan dampak positif bagi pengembangan olahraga mahasiswa, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Editor: Akil

Kemendagri Tolak Usulan Tenaga Ahli untuk Setiap Anggota DPRA

0
Ketua Panja Tatib DPRA, Tgk Anwar Ramli, saat membacakan rancangan Peraturan DPR Aceh tentang Tatib DPR Aceh dalam rapat paripurna di gedung DPR setempat. (Foto: SerambiNews)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak sejumlah poin dalam rancangan tata tertib (tatib) yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), termasuk usulan penyediaan tenaga ahli untuk setiap anggota dewan.

Dikutip dari SerambiNews, penolakan tersebut disampaikan melalui hasil fasilitasi Kemendagri terhadap rancangan peraturan DPRA tentang tata tertib. Ketua Panitia Kerja (Panja) Tatib DPRA, Tgk Anwar Ramli, memaparkan poin-poin yang ditolak Kemendagri dalam rapat paripurna DPRA, Rabu (22/1/2025).

“Pengaturan terhadap satu tenaga ahli untuk masing-masing anggota DPR Aceh dihilangkan, karena di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD, tenaga ahli hanya disediakan untuk alat kelengkapan DPRD dan fraksi,” ujar Tgk Anwar Ramli dalam rapat tersebut.

Selain itu, Kemendagri juga meminta penghapusan sejumlah pasal, yaitu pasal 27 hingga pasal 50, yang mengatur pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh DPRA. Menurut Kemendagri, pengaturan tersebut lebih tepat jika diatur secara terpisah dalam Qanun Pemilihan Kepala Daerah.

Tidak hanya itu, usulan penyediaan empat staf administratif untuk setiap anggota DPRA juga ditolak. Kemendagri menyarankan agar kebutuhan administratif para anggota dewan diakomodasi oleh staf pada Sekretariat DPR Aceh.

“Namun kebutuhan staf administrasi dapat diakomodir oleh staf pada sekretariat DPR Aceh sebagai fungsi penunjang DPRA,” tambah Tgk Anwar.

Penolakan lainnya adalah pada poin terkait subsidi pajak penghasilan. Kemendagri menilai subsidi tersebut bertentangan dengan kewajiban masing-masing wajib pajak untuk membayar pajak penghasilan atas penerimaan mereka.

Sebelumnya, Panja Tatib DPRA telah menyerahkan hasil kerja mereka kepada pimpinan DPRA pada 29 Oktober 2024 untuk diajukan kepada Mendagri melalui Pj Gubernur Aceh. Fasilitasi dari Kemendagri akhirnya diterima oleh Panja Tatib DPRA pada 20 Januari 2025 melalui surat dari Sekretaris Daerah Nomor 100.3/38 tertanggal 15 Januari 2025.

Setelah menerima hasil fasilitasi tersebut, Panja Tatib DPRA langsung melakukan penyesuaian terhadap rancangan peraturan yang mereka ajukan.

Keputusan Kemendagri ini menjadi sorotan, terutama karena usulan-usulan yang ditolak dinilai penting oleh sejumlah pihak untuk mendukung kinerja anggota DPRA. Namun, sesuai dengan arahan Kemendagri, DPRA harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Editor: Akil

DPRA Tetapkan Qanun Tata Tertib dan Usulkan Pimpinan Definitif Fraksi Golkar

0
Plt. Sekda Aceh, Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si, saat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dengan Agenda Pembahasan dan Penetapan Qanun DPR Aceh tentang Tata Tertib DPR Aceh, Usul Penetapan Calon Pimpinan DPRA Definitif Fraksi Partai Golkar, di Gedung DPRA. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat paripurna pada Rabu (22/1/2025) di Gedung DPRA, Banda Aceh. Agenda utama rapat ini adalah pembahasan dan penetapan Rancangan Qanun Tata Tertib DPR Aceh serta usulan penetapan calon pimpinan definitif dari Fraksi Partai Golkar.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Diwarsyah. Ketua Panitia Kerja Tata Tertib DPRA, Tgk. H. Anwar Ramli, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Aceh dalam proses pembahasan rancangan qanun tersebut.

“Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Aceh, wabilkhusus kepada Pak Pj. Gubernur, Pak Plt Sekda serta Biro Hukum dan Biro Pemerintah Pemerintah Aceh,” ucap Anwar Ramli dalam sambutannya.

Dalam sidang tersebut, seluruh anggota dewan yang hadir secara bulat menyepakati Rancangan Qanun Tata Tertib DPR Aceh untuk ditetapkan menjadi Qanun. Selain itu, terkait usulan penetapan calon pimpinan definitif DPRA dari Fraksi Partai Golkar, para anggota dewan juga memberikan persetujuan secara aklamasi.

“Selanjutnya akan kita sampaikan melalui Pj Gubernur kepada Mendagri untuk ditetapkan menjadi pimpinan DPRA,” ujar Ketua DPR Aceh, Zulfadli.

Penetapan Qanun Tata Tertib ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola dan mekanisme kerja DPRA ke depannya. Adapun usulan pimpinan definitif yang telah disetujui akan segera disampaikan untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Dalam Negeri.

Editor: Akil

Satpol PP Banda Aceh Amankan ‘Spiderman’ yang Buat Anak-anak Ketakutan

0
Seorang pria yang mengenakan kostum 'spiderman' diamankan petugas Satpol PP Banda Aceh. (Foto: dok Satpol PP Banda Aceh).

NUKILAN.id | Banda Aceh – Petugas Satpol PP-WH Banda Aceh mengamankan seorang pria yang mengenakan kostum Spiderman di persimpangan jalan. Pria tersebut dilaporkan sering mengemis di lampu merah dan membuat anak-anak ketakutan, sehingga memicu keluhan dari sejumlah orang tua.

“Keberadaan yang bersangkutan di lokasi tersebut sering dikeluhkan pengendara. Selain mengganggu arus lalu lintas, beberapa orang tua juga mengeluhkan anak-anaknya ketakutan saat melewati jalan tersebut,” ujar Komandan Regu 4 Satpol PP-WH Banda Aceh, Tarmizi, dalam keterangannya, Rabu (22/1/2025).

Pria tanpa identitas itu sering terlihat di lampu merah Simpang Masjid Oman, arah dari kantor gubernur menuju pusat kota. Setelah menerima laporan dari pengguna jalan, petugas langsung menindaklanjuti dan mengamankannya pada Selasa (21/1).

Setelah diamankan, pria tersebut diserahkan kepada Dinas Sosial Banda Aceh untuk mendapatkan pembinaan di rumah singgah. Selanjutnya, dia akan dipulangkan ke daerah asalnya.

Tarmizi menjelaskan bahwa tindakan pria berkostum Spiderman itu melanggar Pasal 37 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Aturan tersebut melarang siapa pun mengemis di tempat umum.

“Kami mengimbau para pengendara untuk tidak memberikan apa pun kepada peminta-minta karena tindakan tersebut akan membuat jumlah peminta-minta semakin bertambah. Jika ingin bersedekah, ia menyarankan warga Kota Banda Aceh untuk menyerahkannya langsung melalui lembaga resmi seperti Baitul Mal Kota Banda Aceh,” jelasnya.

Kejadian ini menjadi perhatian warga Banda Aceh, terutama para orang tua, agar tidak lagi merasa khawatir saat melintasi kawasan tersebut bersama anak-anak mereka.

Editor: Akil

Hari Ini, 47 Tahun Lalu Masjid Istiqlal Diresmikan

0
Masjid Istiqlal. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Jakarta – Setiap 22 Februari, Indonesia memperingati Hari Istiqlal, sebuah momen penting yang berkaitan dengan sejarah masjid terbesar di Asia Tenggara, Masjid Istiqlal. Berlokasi di pusat ibu kota Jakarta, masjid ini menjadi simbol nasional sekaligus kebanggaan umat Islam di Indonesia.

Sejarah Peresmian Masjid Istiqlal

Hari Istiqlal ditetapkan berdasarkan tanggal peresmian masjid tersebut oleh Presiden Soeharto pada 22 Februari 1978. Peresmian ini ditandai dengan pemasangan prasasti di area tangga pintu As-Salam. Nama Istiqlal sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti ‘merdeka’, mencerminkan rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia.

Dikutip Nukilan.id dari situs resmi Kemendikbud, pembangunan Masjid Istiqlal dimulai dari inisiatif Presiden Soekarno. Sebagai bagian dari proyek besar pembangunan nasional, peletakan batu pertama dilakukan pada 24 Agustus 1951 oleh Soekarno sendiri. Tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Salah satu aspek unik dari Masjid Istiqlal adalah pemilihan arsiteknya, Frederich Silaban, seorang Kristen Protestan. Silaban memenangkan sayembara desain dengan konsep yang mencerminkan kebesaran Tuhan dan semangat kemerdekaan bangsa. Namun, proses pembangunannya mengalami kendala karena kondisi politik yang tidak stabil.

Pembangunan kembali dimulai pada tahun 1966 di bawah koordinasi Menteri Agama KH. M. Dahlan dan KH. Idham Chalid. Setelah perjalanan panjang selama 17 tahun, akhirnya masjid ini rampung dan diresmikan pada 1978.

Tantangan Pembangunan

Masjid Istiqlal menghadapi banyak tantangan, terutama di masa peralihan politik pasca-G30S 1965. Situasi yang penuh gejolak membuat pembangunan terhenti beberapa kali. Selain itu, meskipun konstruksi fisiknya selesai pada 1961, perubahan kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto turut mempengaruhi momentum peresmian.

Menariknya, sebelum peresmian resmi, masjid ini sudah digunakan untuk salat Idul Fitri pertama pada 30 November 1970 oleh Presiden Soeharto dan ribuan jamaah.

Lokasi dan Arsitektur

Masjid Istiqlal berdiri di bekas Taman Wilhelmina, tidak jauh dari Monumen Nasional (Monas). Lokasinya yang berhadapan langsung dengan Gereja Katedral Jakarta mencerminkan semangat toleransi beragama di Indonesia.

Bangunan utama masjid terdiri atas lima lantai dan satu lantai dasar. Kubah besar berdiameter 45 meter ditopang oleh 12 tiang besar, sementara menara tunggal setinggi 96,66 meter menjulang di sudut selatan. Masjid ini mampu menampung lebih dari 200 ribu jamaah.

Pusat Ibadah dan Aktivitas Sosial

Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Istiqlal menjadi kantor berbagai organisasi Islam, tempat kegiatan sosial, serta tujuan wisata. Banyak tamu negara, mulai dari presiden hingga duta besar, pernah mengunjungi masjid ini. Wisatawan non-Muslim juga diperbolehkan masuk, meskipun akses mereka terbatas dan harus didampingi pemandu.

Perayaan hari besar Islam seperti Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha selalu dipusatkan di sini dengan kehadiran Presiden Republik Indonesia. Acara-acara tersebut disiarkan langsung oleh televisi nasional.

Masjid Istiqlal adalah lebih dari sekadar bangunan, ia merupakan simbol kemerdekaan, toleransi, dan semangat persatuan yang terus bergema dalam sejarah bangsa Indonesia. (XRQ)

Reporter: Akil

Kelapa Sawit dan Logika Keliru Presiden Prihal Deforestasi

0
Deforestasi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. (Foto: Yudi Nofiandi/Auriga)

NUKILAN.id | Opini – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) pada Senin, 30 Desember 2024, memantik diskusi hangat di ruang publik. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa kelapa sawit adalah komoditas strategis yang membuat banyak negara khawatir akan kehabisan pasokan. Lebih jauh, ia menyatakan keinginannya untuk memperluas area penanaman kelapa sawit di Indonesia.

Presiden juga menyampaikan pandangan kontroversial terkait isu lingkungan. Menurutnya, tuduhan bahwa perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab utama deforestasi adalah tidak berdasar karena sawit tetaplah pohon yang memiliki daun dan menyerap karbon dioksida. “Jangan takut dengan tuduhan deforestasi. Kelapa sawit itu pohon, ada daun, dan menyerap karbon dioksida. Jadi, tuduhan seperti itu tidak berdasar,” ujar Prabowo.

Pernyataan ini, bila tidak dikoreksi, dapat menyesatkan pemahaman publik dan mencederai upaya perlindungan lingkungan yang sudah diatur dalam berbagai regulasi. Logika yang menyamakan pohon kelapa sawit dengan pohon hutan dalam peran ekologisnya adalah kekeliruan yang mendasar. Sebagai contoh, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.23/2021 secara eksplisit menyebutkan bahwa kelapa sawit bukanlah tanaman yang dimasukkan dalam kategori rehabilitasi hutan dan lahan.

Indonesia telah memiliki hamparan perkebunan kelapa sawit yang sangat luas. Data terbaru menunjukkan bahwa luas lahan sawit kita telah mencapai lebih dari 16 juta hektare. Dengan luas tersebut, bukan lagi saatnya berbicara tentang memperluas lahan perkebunan, melainkan bagaimana meningkatkan produktivitas kebun yang sudah ada melalui intensifikasi dan praktik berkelanjutan.

Peningkatan produksi dengan metode intensifikasi dapat dicapai melalui peremajaan tanaman yang sudah tua, penerapan teknologi pertanian yang lebih baik, dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Sebaliknya, ekspansi lahan sawit hanya akan memperburuk deforestasi, menambah emisi karbon, dan merusak ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati.

Penting untuk diingat bahwa hutan bukan sekadar sekumpulan pohon yang menyerap karbon dioksida. Hutan adalah rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna. Pengalihfungsian hutan menjadi perkebunan sawit mengancam habitat satwa liar, meningkatkan potensi konflik manusia-satwa, dan menyebabkan kepunahan spesies yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Presiden seharusnya mengacu pada kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah sendiri. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan adalah komitmen yang patut ditegakkan. Kebijakan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Mendorong perluasan lahan sawit bertentangan dengan semangat pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai. Keberlanjutan bukan hanya tentang menghitung karbon yang diserap, melainkan tentang menjaga warisan ekologi dan budaya yang hidup di dalam hutan-hutan kita.

Pernyataan Presiden Prabowo dalam Musrenbangnas patut dikritisi sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif untuk menjaga narasi kebijakan yang berbasis sains dan fakta. Menyederhanakan fungsi ekologis sawit setara dengan pohon hutan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang berisiko tinggi bagi lingkungan hidup.

Di saat dunia semakin serius menghadapi perubahan iklim, Indonesia harus mengambil posisi yang lebih bijaksana. Kelapa sawit memang penting bagi ekonomi nasional, tetapi keberlanjutan planet jauh lebih bernilai. Kini saatnya kita menegaskan bahwa pembangunan sejati adalah yang selaras dengan alam dan berpihak pada generasi mendatang. (XRQ)

Penulis: Akil

Vendor Bahan Kimia Jadi Tersangka Baru Kasus Korupsi Perumda Tirta Mon Krueng Baro

0

NUKILAN.id | Pidie – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie kembali mengungkap perkembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bahan kimia di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mon Krueng Baro Kabupaten Pidie.

Kepala Kejaksaan Negeri Pidie, Suhendra, S.H., yang didampingi oleh Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Muhamad Rhazi, S.H., M.H., serta Kasi Intelijen Mulyana, S.H., M.H., mengumumkan penetapan satu tersangka baru dalam kasus ini.

Menurut Suhendra, tersangka terbaru berinisial FS merupakan vendor atau penyedia bahan kimia yang terlibat dalam pengadaan tersebut.

Sebelumnya, Kejari Pidie telah menetapkan dua tersangka lain, yakni RD selaku Direktur Perumda Tirta Mon Krueng Baro dan AG yang merupakan mantan Kepala Bagian Teknik/Operasi. Dengan demikian, total tersangka dalam perkara ini menjadi tiga orang.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan bahan kimia untuk operasional Perumda Tirta Mon Krueng Baro pada periode 2020 hingga 2023 senilai Rp4.049.880.000. Berdasarkan penyelidikan, ditemukan indikasi mark-up harga bahan kimia serta ketidaksesuaian jumlah barang yang dibayarkan oleh perusahaan daerah tersebut.

“Yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Nomor : PRINT 01/L.1.11/Fd.1/07/2024 tanggal 05 Juli 2024,”kata  Suhendra, Rabu 22 Januari 2025.

Kata dia, dari hasil audit yang dilakukan Inspektorat Aceh, ditemukan kerugian negara mencapai Rp1.626.124.512,71. Namun, dalam proses hukum yang berjalan, tim penyidik Kejari Pidie berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp1.412.250.000 melalui upaya penyitaan. Dana tersebut kini diamankan dalam Rekening Penampung Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Pidie.

“Penyelamatan keuangan negara ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam menegakkan hukum dan mengembalikan kerugian akibat tindak pidana korupsi,” tegas Suhendra.

Lebih lanjut, tim penyidik telah memeriksa 20 saksi yang terdiri dari pejabat PDAM, pihak penyedia barang/jasa, serta ahli dari Inspektorat Aceh. Selain itu, sejumlah dokumen penting terkait pengadaan bahan kimia juga telah disita untuk kepentingan penyidikan.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Mereka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp1 miliar.

Saat ini, penyidik tengah merampungkan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Banda Aceh untuk disidangkan. Suhendra mengharapkan dukungan masyarakat agar proses hukum ini dapat berjalan dengan lancar.

Kejari Pidie juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran negara, terutama di sektor pelayanan publik. Jika menemukan indikasi korupsi, masyarakat diharapkan segera melaporkannya agar dapat segera ditindaklanjuti. []

Pemuda Lajang Aceh Diperkirakan Semakin Galau Setelah Pelantikan Donald Trump

0
Donald J. Trump, Calon Presiden Amerika Serikat 2024 (Foto: NPR)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-60 pada Senin (20/1/2025) lalu diprediksi akan memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi global, termasuk di Aceh. Salah satu efek yang paling terasa di daerah ini adalah kemungkinan kenaikan harga emas, yang semakin memberatkan para pemuda lajang Aceh yang berencana melamar pujaan hati mereka.

Mahar emas yang menjadi tradisi dalam pernikahan di Aceh kini menjadi beban tambahan bagi para pemuda. Harga emas yang terus naik, yang diprediksi semakin melambung pasca-pelantikan Trump, membuat banyak pemuda lajang semakin merana.

Dikutip dari serambinews.com pada Minggu (19/1/2025) lalu, M Daffa Faras Shabirah, pemilik Toko Emas Italy yang terletak di sekitaran Pasar Aceh, kebijakan pro-bisnis yang diusung Trump sebagai Presiden AS dapat memicu lonjakan harga emas.

“Jika Donald Trump dilantik menjadi Presiden AS, dia akan pro bisnis. Harga emas, indeks saham, dan saham-saham luar negeri akan terus naik,” ujar Daffa.

Harga emas di Banda Aceh, per tanggal 18 Januari 2025, tercatat sebesar Rp4.550.000 per mayam, belum termasuk ongkos pembuatan. Harga ini mengalami kenaikan Rp50 ribu dibandingkan dengan minggu sebelumnya.

“Kalau untuk ongkos pembuatan emas murni per mayam berkisar dari paling murah Rp100 ribu untuk model biasa dan Rp180 ribu untuk model motif rumit,” jelas Daffa.

Kenaikan harga emas ini, menurut Daffa, dipicu oleh angka inflasi di Amerika Serikat serta lonjakan minat investor asing yang tengah memburu emas menjelang pelantikan Trump.

“Karena kebijakan Presiden AS terpilih, Donald Trump, dia lebih pro ke bisnis, harga-harga lainnya pasti akan naik seperti yang sudah-sudah. Jadi investor asing lagi banyak memburu emas, itulah yang menyebabkan harga emas mengalami kenaikan,” ungkapnya.

Meskipun harga emas terus meningkat, Daffa mencatat adanya perbedaan besar antara permintaan dan penawaran di Aceh. Saat ini, sekitar 60 persen masyarakat membeli emas, sedangkan hanya 40 persen yang menjual.

“Jadi kita lihat lebih banyak yang beli daripada yang menjual,” tambahnya.

Daffa memprediksi, pada tahun 2025 harga emas di Aceh akan terus meningkat dan bisa mencapai Rp5 juta per mayam.

“Tapi tidak bisa kita prediksi kapan kenaikannya, apakah bulan ini, bulan depan, atau mungkin nanti di pertengahan tahun,” pungkasnya.

Menanggapi kondisi ini, Nukilan.id mewawancarai salah seorang pemuda Aceh yang merasakan langsung dampaknya. Tradisi adat yang mewajibkan mahar berupa emas menjadi perhatian serius, terutama bagi mereka yang sedang merencanakan pernikahan. Zikri Fauzan, seorang karyawan swasta di Banda Aceh, mengaku semakin khawatir dengan kenaikan harga emas yang terus melambung.

“Harga emas yang terus meningkat ini sangat mengkhawatirkan. Untuk melamar sesuai adat, saya butuh setidaknya 15 mayam emas. Kalau betulan nanti naik Rp5 Juta per mayam, setidaknya saya harus ada uang Rp75 Juta,” ungkap Zikri pada Kamis (22/1/2025)

Zikri menambahkan, tradisi pernikahan di Aceh memang sangat menghargai nilai mahar emas sebagai simbol kesungguhan dan kemapanan calon pengantin pria. Namun, kenaikan harga yang drastis menimbulkan tekanan finansial yang semakin berat.

“Dulu masih bisa menabung dengan target yang jelas. Sekarang, setiap kali harga naik, rencana harus disesuaikan lagi. Ini bukan hanya soal uang, tapi bagaimana menjaga kehormatan keluarga dalam mengikuti adat,” ujarnya.

Pelantikan Donald Trump yang sudah berlangsung pada Senin (20/1/2025) kemarin diperkirakan akan memperburuk situasi, terutama bagi para pemuda Aceh yang harus bersaing dengan harga emas yang semakin tinggi untuk memenuhi tradisi dalam melamar wanita. (XRQ)

Reporter: Akil