NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Penemuan cadangan gas raksasa di Blok South Andaman, Aceh, yang diperkirakan mencapai lebih dari 8–10 Trillion Cubic Feet (TCF), disambut sebagai salah satu temuan energi terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa dekade terakhir. Proyek ini bahkan disebut-sebut akan menjadi salah satu penopang penting ketahanan dan swasembada energi nasional di masa depan.

Namun di balik optimisme tersebut, muncul kekhawatiran bahwa Aceh kembali hanya akan menjadi daerah penghasil yang tidak menikmati manfaat sebanding dari kekayaan alam yang dimilikinya.

Ketua DEMA Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, M. Ikram Al Ghifari, menilai masyarakat Aceh memiliki alasan historis yang kuat untuk bersikap kritis terhadap rencana pengelolaan gas Andaman. Menurutnya, pengalaman masa lalu melalui eksploitasi gas Arun harus menjadi pelajaran penting agar kesalahan yang sama tidak kembali terulang.

Pada masa kejayaannya, Arun merupakan salah satu aset energi strategis Indonesia. Ladang gas tersebut tercatat menyumbang sekitar 30 persen produksi LNG nasional dan menjadi salah satu sumber devisa terbesar negara. Sepanjang masa produksinya, Arun menghasilkan lebih dari 16 TCF gas dan sekitar 700 juta barel kondensat.

Meski demikian, Ikram menilai kontribusi besar tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh saat ini.

“Aceh pernah memberi begitu banyak kepada republik ini. Gas Arun menjadi salah satu fondasi ketahanan energi Indonesia selama puluhan tahun. Namun pertanyaannya, apakah Aceh mendapatkan kesejahteraan yang setara dengan kekayaan yang diambil dari tanahnya? Fakta hari ini menunjukkan masih tingginya kemiskinan, pengangguran, dan ketergantungan ekonomi di Aceh,” tegas M. Ikram Al Ghifari kepada Nukilan.id.

Ia menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak boleh lagi menggunakan pola lama yang menjadikan Aceh sekadar pemasok bahan mentah tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan.

Saat ini, Mubadala Energy bersama mitranya tengah mempercepat pengembangan proyek South Andaman dengan target produksi awal pada 2028. Pemerintah pusat juga menempatkan proyek tersebut sebagai salah satu temuan gas terbesar di kawasan yang berpotensi memperkuat sektor energi Indonesia dalam jangka panjang.

Meski demikian, Ikram menilai keberhasilan proyek tidak cukup diukur dari besarnya volume produksi maupun peningkatan penerimaan negara. Menurutnya, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Aceh.

“Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat Aceh. Jika gas Andaman hanya dialirkan keluar daerah, diolah di luar Aceh, sementara masyarakat Aceh hanya menerima dampak lingkungan dan janji-janji ekonomi, maka itu bukan pembangunan. Itu eksploitasi dengan wajah baru,” jelasnya.

Ia juga menyoroti belum kuatnya basis industri hilirisasi migas di Aceh, padahal daerah tersebut pernah menjadi pusat industri LNG terbesar di Indonesia melalui kawasan Arun. Menurutnya, keberadaan cadangan gas Andaman harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk membangun kembali kekuatan industri daerah.

Pembangunan kilang, industri petrokimia, pembangkit listrik, hingga penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda Aceh dinilai harus menjadi bagian dari agenda besar pengembangan proyek tersebut.

“Jangan lagi Aceh hanya dijadikan sumur. Jangan lagi Aceh hanya dijadikan tempat mengambil bahan mentah untuk dikirim ke daerah lain. Jika cadangan Andaman mencapai 10 TCF dan disebut sebagai salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, maka Aceh berhak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dari proyek tersebut,” tuturnya.

Selain itu, Ikram meminta pemerintah pusat membuka secara transparan seluruh skema pengelolaan, distribusi, dan pembagian manfaat ekonomi dari proyek South Andaman kepada publik Aceh.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui secara jelas berapa besar keuntungan yang akan kembali ke daerah, berapa banyak industri yang akan dibangun, serta sejauh mana keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek strategis tersebut.

“Rakyat Aceh tidak boleh hanya dijadikan penonton yang mendengar angka-angka fantastis triliunan kaki kubik gas setiap tahun. Kami ingin tahu berapa yang kembali kepada Aceh. Berapa industri yang dibangun. Berapa tenaga kerja Aceh yang diserap. Berapa manfaat nyata yang diterima masyarakat,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa generasi muda Aceh akan terus mengawal pengembangan gas Andaman agar tidak mengulang sejarah panjang ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah tersebut.

“Kami tidak anti investasi. Kami tidak anti pembangunan nasional. Tetapi kami menolak jika Aceh kembali dijadikan lumbung yang terus diambil hasilnya tanpa memperoleh keadilan. Gas Andaman harus menjadi simbol kebangkitan ekonomi Aceh, bukan simbol baru penjajahan ekonomi terhadap tanah yang selama ini terus memberi kepada negara,” tutupnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan harapan agar penemuan gas raksasa di South Andaman tidak hanya menjadi kabar baik bagi sektor energi nasional, tetapi juga menjadi titik balik bagi terwujudnya keadilan ekonomi, pembangunan industri, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. (xrq)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News