Beranda blog Halaman 67

Kadisdik Aceh Dampingi Wamendiktisaintek Tinjau Rencana Pembangunan Sekolah Garuda di Aceh Utara

Penulis
Redaksi
-
0
Kadisdik Aceh Dampingi Wamendiktisaintek Tinjau Rencana Pembangunan Sekolah Garuda di Aceh Utara. (Foto: Disdik Aceh)

NUKILAN.ID | LHOKSUKON – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Prof. Stella Christie, Ph.D., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Utara pada Rabu (18/9/2025). Kunjungan ini bertujuan meninjau rencana pembangunan Sekolah Garuda, program strategis nasional yang dirancang untuk menghadirkan akses pendidikan unggul berbasis sains dan teknologi bagi putra-putri bangsa.

Pertemuan berlangsung di Kantor Bupati Aceh Utara, dihadiri Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil, S.E., M.M., Kepala Dinas Pendidikan Aceh Marthunis, S.T., D.E.A., serta jajaran Forkopimda. Dalam kesempatan itu, Prof. Stella memaparkan visi pendirian Sekolah Garuda kepada para pemangku kepentingan daerah.

“Negara tidak bisa maju tanpa pondasi sumber daya manusia yang kuat, terutama di bidang sains dan teknologi. Presiden telah lama memiliki visi membangun SDM unggul, dan Sekolah Garuda adalah wujud nyata strategi besar tersebut,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa Sekolah Garuda bukanlah sekolah elit, melainkan sekolah unggulan yang memberi kesempatan seluas-luasnya tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun geografis. “Talenta terbaik ada di seluruh pelosok negeri. Namun akses pendidikan berkualitas masih timpang. Sekolah Garuda hadir untuk menjembatani kesenjangan itu,” ujarnya.

Sekolah Garuda menargetkan siswa berpotensi akademik tinggi, dengan 80 persen lulusan diharapkan dapat melanjutkan studi ke universitas terbaik dunia. Seleksi masuk difokuskan pada tiga mata pelajaran inti—Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika—agar inklusif dan setara bagi siswa dari berbagai daerah.

Selain menghadirkan fasilitas modern untuk siswa, pembangunan juga memperhatikan kesejahteraan guru, termasuk penyediaan perumahan layak. Sekolah ini juga akan melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan, hingga pengembangan potensi ekonomi lokal.

Usai pertemuan, Wamendiktisaintek meninjau tiga lokasi calon Sekolah Garuda di Aceh Utara, yakni Bukit Seuntang, Trieng Matang Ubi, dan Gampong Beuringen. Program tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah serta perguruan tinggi, termasuk Universitas Syiah Kuala dan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Hingga tahun 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 20 Sekolah Garuda di berbagai daerah, termasuk Papua, Kalimantan, dan Sumatra. “Presiden menitipkan program ini agar anak-anak Indonesia dari mana pun mereka berasal dapat memperoleh pendidikan terbaik dan menjadi agen perubahan masa depan,” tutup Prof. Stella.

Puncak Harhubnas, Dishub Aceh Anugerahkan Penghargaan Tokoh Transportasi

Penulis
Redaksi
-
0
Dinas Perhubungan Aceh memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh transportasi asal Aceh pada puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025 yang digelar di Depo Trans Koetaradja, Banda Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh transportasi asal Aceh pada puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025 yang digelar di Depo Trans Koetaradja, Banda Aceh, Rabu (17/9). Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, bertindak sebagai inspektur upacara dan menyerahkan penghargaan didampingi Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal.

Penghargaan Tokoh Inspiratif Transportasi diberikan kepada Capt. Ichsan, pilot maskapai Garuda Indonesia asal Aceh, atas dedikasinya dalam membawa jemaah haji Aceh sejak 2018. Pada 2025, Capt. Ichsan menerbangkan 1.600 jemaah haji Aceh dalam empat kloter penerbangan.

Sementara itu, kategori Insan Transportasi Berdedikasi dianugerahkan kepada Tarmizi, pengemudi labi-labi trayek Seulimum–Banda Aceh yang telah mengabdi lebih dari 25 tahun.

Dalam amanat Menteri Perhubungan yang dibacakan M. Nasir, disampaikan bahwa peringatan Harhubnas bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan momentum refleksi bagi seluruh insan transportasi untuk meneguhkan komitmen melayani masyarakat. Menhub menegaskan, transportasi adalah jalan kehidupan yang menghubungkan harapan rakyat dari Sabang hingga Merauke.

Ia menambahkan, transportasi yang terhubung dan terintegrasi akan memperkuat distribusi pangan agar hasil pertanian lebih cepat sampai ke pasar, menjamin ketahanan energi melalui logistik yang efisien, sekaligus membuka akses pendidikan dan lapangan kerja.

“Semua itu pada akhirnya akan berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan dan menjadi pondasi menuju Visi Indonesia Emas 2045,” ujar M. Nasir membacakan sambutan Menhub.

Menhub juga menyoroti tantangan besar sektor transportasi, mulai dari situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian, keterbatasan anggaran negara, hingga tuntutan publik akan transparansi dan peningkatan layanan. Karena itu, sektor transportasi dituntut hadir lebih dekat dengan rakyat, menghadirkan biaya logistik yang terjangkau, serta memberikan perlindungan layak bagi pengemudi, operator, dan pekerja transportasi di seluruh Nusantara.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Menhub mendorong inovasi pembiayaan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sehingga pembangunan tidak hanya bergantung pada APBN. Selain itu, pengembangan sistem transportasi cerdas berbasis teknologi digital juga harus dipercepat agar pelayanan semakin efisien, aman, dan nyaman.

Sekda Aceh, M. Nasir, menekankan pentingnya memperkuat konektivitas antarwilayah di Aceh. Menurutnya, masih ada sejumlah rute darat dan laut yang membutuhkan terobosan besar.

“Sekarang ini dari Banda Aceh ke Singkil butuh 16 jam, begitu juga ke Simeulue. Momentum ini harus kita manfaatkan untuk membangun konektivitas yang lebih mudah, murah, dan cepat,” kata Nasir.

Ia mencontohkan akses jalan ke Muara Situlen Aceh Tenggara yang mestinya bisa ditempuh 1 jam dari Subulussalam, namun saat ini harus memutar melalui Sumatera Utara hingga memakan waktu 7 jam.

“Alhamdulillah, saya dengar sudah ada sinyal positif dari Kementerian PU untuk membuka akses ini,” ujarnya.

Sekda juga mengungkapkan rencana pengembangan transportasi laut internasional. Jalur pelayaran Krueng Geukuh–Penang, Malaysia, kini tengah dibicarakan. “Keuntungan Aceh sangat besar. Orang dan barang bisa sekali jalan. Petani kita bisa mengekspor kopi, nilam, kakao, sayuran, dan komoditi unggulan lain ke Malaysia, Singapura, hingga Brunei,” tambahnya.

Selain penyerahan penghargaan, Harhubnas 2025 diwarnai berbagai kegiatan sosial. Aksi sosial digelar di panti asuhan dan dayah, termasuk berbagi sembako, alat tulis, dan perlengkapan ibadah. ASN Dishub Aceh juga melaksanakan bersih-bersih fasilitas publik seperti terminal, pelabuhan, bandara, dan halte bus. Di Simpang Lima Banda Aceh, Dishub bersama Jasa Raharja dan Satlantas Polresta Banda Aceh menggelar aksi simpatik berupa pembagian helm kepada pengendara motor.

Pada kesempatan yang sama, Dishub Aceh meluncurkan rute baru Trans Koetaradja jurusan Simpang Mesra–Kajhu yang dilayani dua bus feeder setiap hari. Layanan ini hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya warga Baitussalam, Aceh Besar.

“Trayek Feeder 9 (Rute Simpang Mesra – Kajhu) ini akan dilayani oleh 2 unit bus medium dengan waktu operasional pukul 06.50 WIB dan berakhir pukul 17.30 WIB yang dimulai dari Simpang Mesra melewati Jalan Laksamana Malahayati dan berakhir di Pasar Labuy,” kata Kadishub Aceh Teuku Faisal.

Faisal menambahkan, tujuan utama layanan Trans Koetaradja adalah mengatasi kemacetan dan menyediakan sarana transportasi yang mudah serta nyaman bagi masyarakat.

“Bus Trans Koetaradja sudah beroperasi sejak 2016 dan sampai sekarang masih gratis karena disubsidi oleh Pemerintah Aceh. Ini sesuai pesan Bapak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, agar masyarakat selalu mendapat kemudahan dalam beraktivitas,” ujarnya.

Kadishub Aceh juga menegaskan, jika terdapat pelayanan yang kurang memuaskan pada rute baru ini, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja yang aktif 24 jam.

“Silakan sampaikan melalui nomor aduan tersebut. Masyarakat juga bisa memberi masukan melalui aplikasi Trans Kutaraja,” kata Teuku Faisal.

Editor: Akil

Bank Aceh Komit Bangun Perekonomian Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Bank Aceh Komit Bangun Perekonomian Aceh. (Foto: Humas BAS)

NUKILAN.ID | IKLAN – Bank Aceh menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam membangun perekonomian Aceh melalui strategi pengelolaan likuiditas dan penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Penempatan dana yang dilakukan Bank Aceh dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa melanggar prinsip syariah. Langkah ini merupakan bagian dari pengelolaan likuiditas, investasi, pemanfaatan excess likuiditas, serta optimalisasi pendapatan untuk menjaga stabilitas fiskal dan moneter pemerintah sekaligus memenuhi kewajiban kepada nasabah.

Sumber pendanaan jangka pendek yang diterima bank tidak disalurkan ke sektor pembiayaan dengan jangka waktu panjang karena tidak sesuai karakteristiknya. Seluruh kegiatan tersebut tercatat secara transparan dalam Annual Report Bank Aceh setiap tahunnya.

Adapun rincian kegiatan pengelolaan likuiditas Bank Aceh antara lain:

  1. Penempatan pada Bank Indonesia. Selain kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah, Bank Aceh juga melakukan investasi jangka pendek berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (Fasbis) dengan tenor 1 hari serta Sukuk Bank Indonesia dengan tenor 7 hari hingga 1 tahun. Total penempatan mencapai Rp2,65 triliun yang dimanfaatkan sebagai sarana pengelolaan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan operasional rupiah harian.

  2. Penempatan pada Kementerian Keuangan. Dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp2,91 triliun. Penempatan ini bertujuan optimalisasi pendapatan sekaligus pemenuhan kewajiban Giro Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) oleh Bank Indonesia sebesar 3,5 persen dari rata-rata Dana Pihak Ketiga yang dihimpun.

  3. Penempatan ke BPD Syariah. Sebesar Rp1,1 triliun dengan tenor 1 hingga 14 hari melalui Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA). Kegiatan ini menjadi bagian dari kerjasama pengelolaan likuiditas jangka pendek untuk mendukung operasional rupiah Bank Aceh.

  4. Investasi Sukuk Korporasi dan Reksadana. Masing-masing sebesar Rp290 miliar dan Rp100 miliar. Diversifikasi investasi ini dilakukan untuk optimalisasi pendapatan sekaligus memperoleh insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan memasukkan surat berharga sebagai komponen perhitungan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

Dengan demikian, seluruh kegiatan pengelolaan dan investasi yang dilakukan Bank Aceh tidak hanya memenuhi ketentuan regulator, tetapi juga sesuai prinsip syariah. Aktivitas penempatan dana tersebut juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan bank setelah memastikan kewajiban likuiditas tetap terjaga.

Regulasi yang menjadi dasar antara lain: Giro Wajib Minimum (PADG No 24/8/PADG/2022 dan PADG No 8/2025), Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (PADG No 7/2025), serta Operasi Moneter (PADG No 22/23/PADG/2020 dan PADG No 3/2024).

Sekretaris Perusahaan Bank Aceh, Abdul Rafur, menjelaskan bahwa penempatan dana pada surat berharga merupakan strategi pengelolaan likuiditas yang lazim dilakukan oleh perbankan.

“Namun, penyaluran pembiayaan tetap menjadi fokus utama kami dalam rangka membangun struktur ekonomi Aceh yang kuat sekaligus menjalankan fungsi intermediasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, total penyaluran pembiayaan Bank Aceh mencapai Rp20,4 triliun pada triwulan IV 2024. Angka tersebut tumbuh 9,19 persen dibandingkan posisi setahun sebelumnya sebesar Rp18,7 triliun.

“Jika dibandingkan total penyaluran pembiayaan dengan total aset, komposisi penyaluran pembiayaan Bank Aceh itu mencapai 63,88 persen dari total aset Bank Aceh sebesar Rp31,9 triliun,” katanya.

Sebagai lembaga perbankan, pengelolaan likuiditas Bank Aceh juga tunduk pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Salah satunya Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 42/POJK.03/2015 mengenai Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) bagi Bank Umum.

Dalam upaya mendorong ekspansi pembiayaan, Bank Aceh telah melaksanakan sejumlah program. Antara lain pelatihan dan pembinaan bagi pelaku UMKM dalam bentuk workshop bersama stakeholder, optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta kerjasama dengan koperasi, BPRS, dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam penyaluran pembiayaan segmen ultra mikro dan mikro.

“Ini merupakan wujud nyata kami untuk terus berkomitmen memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam rangka menggerakkan roda perekonomian Aceh melalui penyaluran pembiayaan produktif,” tutup Abdul Rafur.

Pemerintah Aceh dan MPU Harus Perketat Pengawasan Dayah untuk Mencegah Predator Berkedok Agama

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi pengasuh pondok pesantren melakukan tindakan asusila terhadap santriwatinya. (Foto: KalbarOnline)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Pemerintah Aceh bersama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dinilai perlu memperketat pengawasan terhadap dayah untuk mencegah munculnya predator berkedok agama. Pandangan tersebut disampaikan Koordinator Wilayah Barat Yayasan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, Gusmawi Mustafa, menanggapi kasus asusila yang belakangan kembali menyeret pimpinan pondok pesantren di Aceh.

Ia menegaskan, langkah nyata harus segera dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang.

“Pertama harus ada pengawasan ketat dan transparan. Pemerintah Aceh bersama MPU harus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap dayah, khususnya dalam aspek perlindungan santri,” katanya kepada Nukilan.id, Rabu (17/9/2025).

Gusmawi juga mendorong adanya uji kompetensi bagi para pengasuh, pimpinan, dan guru pesantren. Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan kelayakan dalam berbagai aspek, mulai dari keilmuan, akhlak, manajemen, hingga perlindungan anak.

“Uji ini bukan sekadar formalitas, melainkan agar menjadi acuan evaluasi untuk keberlanjutan izin dayah,” lanjutnya.

Ia menambahkan, perlu tersedia saluran pelaporan yang aman bagi korban, tanpa risiko intimidasi, serta memastikan proses hukum berjalan tanpa kompromi. Dayah yang pimpinannya terbukti melakukan pelanggaran asusila, kata dia, harus ditutup permanen.

“Oknum yang bersalah perlu masuk daftar hitam (blacklist) sehingga tidak lagi diberi kesempatan mengelola lembaga pendidikan agama,” ungkapnya.

Menurutnya, dayah juga wajib melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem kepemimpinan dan pengawasan internal. Santri serta wali santri perlu dibekali pendidikan kritis tentang makna menghormati guru secara benar.

“Terakhir, santri dan wali santri harus diberi pemahaman bahwa menghormati guru tidak berarti membenarkan setiap perbuatannya, apalagi yang melanggar syariat,” jelas Gusmawi.

Ia menegaskan, kasus asusila di lingkungan pimpinan dayah bukan sekadar pelanggaran moral, tetapi juga pengkhianatan terhadap agama, masyarakat, dan generasi penerus bangsa.

“Jika ini kita dibiarkan, kepercayaan terhadap dayah akan runtuh, dan cita-cita menjadikan Aceh sebagai teladan syariat Islam akan hancur di tangan para oknum yang rakus oleh hawa nafsu,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Gusmawi mengajak semua pihak untuk bersatu mencegah ruang gerak para pelaku agar lembaga pendidikan agama di Aceh kembali menjadi benteng akhlak, bukan tempat subur bagi predator berkedok agama.

“Sudah saatnya pemerintah, ulama, dan masyarakat bersatu menutup ruang bagi kejahatan ini. Dayah harus kembali menjadi benteng akhlak, bukan tempat subur bagi predator berkedok agama,” ujarnya.

Untuk diketahui, publik Aceh dihebohkan dengan beredarnya video penggerebekan sepasang kekasih yang tengah berhubungan intim di dalam mobil minibus berwarna putih di Pantai Desa Kahad, Teupah Tengah, Simeulue, Kamis (11/9/2025). Pria dalam video tersebut diketahui sebagai pimpinan pesantren, Ustaz FAH, yang juga disebut menjabat Ketua Da’i Perbatasan.

Kasus ini menambah luka masyarakat Aceh setelah sebelumnya, pada Selasa (9/9/2025), aparat Satreskrim Polres Aceh Utara menangkap pimpinan dayah berinisial T alias Walid (35) karena diduga memperkosa santriwati berusia 16 tahun. Dua peristiwa tersebut memicu kecaman luas, baik dari masyarakat Aceh maupun secara nasional. (XRQ)

Reporter: Akil

Prihal Dana Hibah Parpol, Auliya: Jangan Curiga dengan Politik Anggaran Ala Mualem

Penulis
Akil
-
0
T Auliya Rahman
Ketua Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan USK, T. Auliya Rahman. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kebijakan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada penetapan dana hibah partai politik (parpol) di Aceh.

Menurut Alfian, Koordinator MaTA, formula pengalokasian di Aceh sebesar Rp 10 ribu per suara sah jauh lebih tinggi dibanding provinsi lain, membuat Aceh menempati posisi paling tinggi, hampir 400 persen lebih besar dari daerah lain.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Gubernur Aceh Nomor 200.2/1020/2025, yang menetapkan 13 partai politik penerima hibah sesuai jumlah kursi hasil Pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Total alokasi bantuan keuangan mencapai Rp 29,34 miliar, dengan ketentuan Rp 10.000 per suara.

Menanggapi hal itu, Ketua Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan USK, T. Auliya Rahman, yang kini tengah menempuh studi Magister Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, mengajak publik untuk tidak terburu-buru menaruh prasangka negatif.

“Sebelum menaruh curiga terlalu jauh, lebih baik kita berhusnuzon terlebih dahulu dengan Politik Anggaran yang sedang dijalankan oleh Mualem ini. Tentu kebijakan ini tidak muncul tiba-tiba dalam satu malam, tentu direncanakan dengan sangat matang dan dengan niat tulus mensejahterakan masyarakat,” ungkap Auliya kepada Nukilan.id pada Rabu (17/9/2025).

Menurutnya, ada beberapa kemungkinan alasan di balik kebijakan tersebut. Kemungkinan pertama, kata Auliya, kebijakan ini merupakan jawaban dari Mualem terhadap kritik pemerintah pusat terkait penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) Aceh yang dianggap belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Setidaknya, dengan adanya kebijakan ini, semua orang tahu bahwa akan ada sekelompok masyarakat Aceh yang akan ‘sejahtera’,” katanya.

Kemungkinan kedua, lanjut Auliya, adalah strategi untuk mengantisipasi rendahnya serapan anggaran di tahun 2025. Ia menilai, menjelang tutup tahun anggaran, program-program tepat sasaran belum optimal dijalankan.

“Jadi daripada anggarannya dikembalikan kepada pusat, lebih baik dimanfaatkan secara ugal-ugalan, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk ‘jajan’ ke Medan,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga menyebut kemungkinan lain bahwa penambahan dana hibah parpol bisa saja menjadi “pelicin yang legal” dari Mualem agar agenda politik dan program pemerintahannya di tahun depan berjalan lancar tanpa hambatan berarti dari DPRA.

“Supaya tidak terjadi lagi drama berlarut-larut terkait pengesahan RAPBA seperti yang sudah-sudah. Sebagaimana kita ketahui sama-sama bahwa fitrahnya manusia itu apabila diberi hadiah akan sungkan untuk menolak permintaan si pemberi,” jelas Auliya.

Meski demikian, sebagai pendukung Mualem, Auliya menilai kemungkinan itu sangat kecil. Pasalnya, Partai Aceh yang dipimpin oleh Mualem merupakan partai dengan kursi terbanyak di parlemen, serta banyak kepala daerah tetap mendukung kebijakan sang gubernur.

“Namun yang terpenting, saya yakin bahwa pemberian dana hibah parpol oleh Mualem ini tidak akan pernah melunturkan integritas dan kehormatan para anggota DPRA dalam memantau kinerja Mualem. Bismillah Komisaris, hahaha,” pungkasnya sambil tertawa. (XRQ)

Reporter: Akil

Bank Aceh Perkuat Pemberdayaan Perempuan dan UMKM Lewat Kerja Sama dengan KOMIDA Syariah

Penulis
Redaksi
-
0
Bank Aceh Perkuat Pemberdayaan Perempuan dan UMKM Lewat Kerja Sama dengan KOMIDA Syariah. (Foto Humas BAS)

NUKILAN.ID | IKLAN – Bank Aceh kembali mempertegas komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pemberdayaan ekonomi perempuan prasejahtera di Aceh. Hal itu diwujudkan melalui penyaluran pembiayaan sebesar Rp50 miliar kepada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Syariah.

Penandatanganan kerja sama dilakukan pada Rabu (17/9/2025) di Neuheun, Aceh Besar.

Kolaborasi ini bukan kali pertama dilakukan. Bank Aceh dan KOMIDA Syariah telah menjalin kemitraan sejak 2006. Bahkan pada 2019, di tengah pandemi COVID-19, Bank Aceh menyalurkan pembiayaan serupa sebesar Rp200 miliar. Selama 19 tahun, sinergi tersebut terus berjalan untuk memperkuat perekonomian masyarakat Aceh.

KOMIDA Syariah sendiri berfokus pada pembiayaan bagi perempuan berpenghasilan rendah. Hingga kini, koperasi tersebut melayani lebih dari 43.000 anggota perempuan yang tersebar di 21 kabupaten/kota Aceh melalui 22 kantor cabang. Lahir dari Yayasan Mitra Dhuafa (YAMIDA) yang berdiri pada 2004, KOMIDA mulai bergerak sejak 2005 dengan memberikan pendampingan bagi korban Tsunami Aceh.

Direktur Utama Bank Aceh, Fadhil Ilyas, mengatakan bahwa kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat prasejahtera, khususnya perempuan produktif.

“Dengan modal usaha yang kami gulirkan, kami berharap dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan,” ujar Fadhil.

Ia menambahkan, penyaluran pembiayaan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai sektor sekaligus meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan.

“Penyaluran pembiayaan ini bukan hanya bersifat transaksional, tetapi juga disertai dengan pembinaan melalui pertemuan rutin mingguan bagi setiap kelompok yang terdiri dari 4-8 perempuan prasejahtera,” terangnya.

Menurut Fadhil, pembiayaan ini diberikan kepada KOMIDA Syariah dengan skema linkage program. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman, dengan besaran mulai dari Rp500 ribu hingga Rp35 juta dan jangka waktu maksimal 36 bulan.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa kemitraan Bank Aceh dengan KOMIDA Syariah merupakan wujud nyata dukungan perbankan daerah terhadap program pengentasan kemiskinan.

“Kami akan terus bersinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat peran UMKM dan koperasi dalam mendorong daya saing serta ketahanan ekonomi masyarakat Aceh.

Editor: Akil

Akademisi Unimal Minta Forbes Aceh Terus Kawal Revisi UUPA di Senayan

Penulis
Akil
-
0
Akademisi dan Dosen Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Teuku Muzaffarsyah. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Upaya Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyerahkan draf usulan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) beserta naskah akademiknya ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendapat perhatian dari kalangan akademisi. Draf tersebut kini resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Salah satu poin penting dalam usulan revisi itu adalah agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) tetap dialokasikan sebesar 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional tanpa batas waktu.

Akademisi dan Dosen Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Teuku Muzaffarsyah, kepada Nukilan.id menegaskan bahwa keberlanjutan dana Otsus merupakan “nafas pembangunan Aceh.”

“Kalau ini dipotong atau dibatasi, tentu akan berdampak besar bagi kesejahteraan rakyat. Karena itu, keberlanjutan dana ini harus dijamin di dalam revisi,” ujarnya pada Rabu (17/9/2025).

Muzaffarsyah juga mengapresiasi peran Forum Bersama (Forbes) DPR dan DPD RI asal Aceh yang dinilai konsisten mengawal aspirasi masyarakat dalam pembahasan revisi UUPA di Senayan.

Menurutnya, posisi Forbes sangat strategis sebagai jembatan antara kepentingan Aceh dan pemerintah pusat. Ia menilai kerja politik semacam ini penting agar revisi UUPA tidak keluar dari semangat perdamaian.

“Kita harus mengapresiasi Forbes Aceh karena telah menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat di tingkat nasional. Namun, perjuangan ini tidak boleh berhenti hanya di meja rapat, harus benar-benar dikawal sampai keputusan final,” katanya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa revisi UUPA tidak boleh dilakukan secara setengah hati. UUPA, menurutnya, merupakan turunan langsung dari Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) yang menjadi fondasi perdamaian sejak 2005.

“Revisi UUPA harus sesuai dengan MoU Helsinki, karena ini penting supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemerintah Pusat harus serius,” tegasnya.

Muzaffarsyah mendukung pernyataan anggota DPR RI asal Aceh, TA Khalid, yang sebelumnya menekankan bahwa revisi UUPA harus diarahkan untuk memperkuat perdamaian, bukan sebaliknya.

Ia menilai keberhasilan revisi UUPA sangat ditentukan oleh soliditas elemen lokal di Aceh. Pemerintah Aceh, DPRA, akademisi, politisi, hingga ulama, kata dia, perlu bersatu menyuarakan aspirasi rakyat dalam proses revisi ini.

“Revisi UUPA merupakan isu penting yang menyangkut masa depan Aceh. Jangan sampai kita lengah. Semua pihak harus terlibat, agar substansi MoU benar-benar terjaga,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti sejumlah poin krusial yang wajib dipertahankan dalam revisi UUPA. Pertama, penguatan syariat Islam sebagai identitas Aceh. Kedua, keberlanjutan dana Otsus sebagai instrumen utama pembangunan daerah. Ketiga, jaminan pengelolaan sektor pendidikan dan kesehatan sebagaimana amanah MoU Helsinki.

“Banyak hal yang harus diperhatikan. Pertama menyangkut syariat Islam, kedua dana Otsus, serta bidang pendidikan dan kesehatan. Semua itu sudah dicantumkan dalam MoU dan harus disempurnakan,” tuturnya. (XRQ)

Reporter: Akil

Lahan Kosong Terbakar Dekat Pemukiman di Bener Meriah

Penulis
Redaksi
-
0
Petugas saat memadamkan api. (Foto: BPBA)

NUKILAN.ID | REDELONG – Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kembali terjadi di Desa Uning Gelime, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, pada Rabu sore, 17 September 2025.

Dikurip dari @Pusdatin_BPBA, kebakaran ini menghanguskan sekitar ± 1 Rante lahan kosong yang berada dekat pemukiman warga. Laporan pertama mengenai kebakaran diterima pada pukul 17.20 WIB. Hanya beberapa menit setelah itu, tim armada pemadam langsung diberangkatkan ke lokasi.

Menurut informasi dari Pusdalops BPBA, BPBD Bener Meriah mengerahkan 1 (satu) unit armada pemadam ke lokasi kejadian. Informasi terakhir menyebutkan api telah berhasil dipadamkan, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib.

Perkim Aceh: Dari 2.000 Usulan, Hanya 1.470 Penerima RLH Lolos Verifikasi

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, T Aznal Zahri. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, T. Aznal Zahri, meluruskan informasi yang beredar terkait kabar pembatalan pembangunan rumah layak huni (RLH) tahun 2025.

Ia menegaskan, program tersebut tetap berjalan. Hanya saja, jumlah penerima menyesuaikan dengan hasil verifikasi ketat yang dilakukan pemerintah.

“Sejak awal pemerintah merancang pembangunan 2.000 unit RLH. Namun setelah melalui verifikasi lapangan dan proses terbuka lewat media massa, hanya 1.470 calon penerima yang dinyatakan memenuhi syarat. Jadi bukan dibatalkan, melainkan yang layak memang sebanyak itu,” ujar Aznal dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025).

Menurutnya, angka 1.470 unit bukan pengurangan, melainkan hasil seleksi untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Verifikasi dilakukan secara transparan agar rumah benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak.

“Kami tidak pernah membatalkan rumah untuk rakyat miskin. Justru kami ingin memastikan setiap unit yang dibangun sesuai ketentuan dan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Aznal menambahkan, proses pembangunan fisik RLH sudah mulai berjalan di sejumlah lokasi. Namun sebagian realisasi menunggu penyesuaian anggaran dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P).

“Prinsipnya jelas, rumah yang sudah lulus verifikasi tetap akan dibangun. Hanya tinggal menyesuaikan alokasi anggaran dalam APBA-P yang sedang dibahas,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan publik agar tidak terjebak pada asumsi adanya pembatalan program. Dinas Perkim, kata dia, tetap membuka diri terhadap masukan masyarakat demi memperbaiki pelaksanaan pembangunan.

“Kami terbuka terhadap kritik dan saran. Pemerintah Aceh berkomitmen memperjuangkan hak masyarakat miskin untuk mendapatkan hunian yang layak,” pungkas Aznal.

Ratusan Warga Binaan Rutan Tapaktuan Jalani Skrining TB

Penulis
Akil
-
0
Sebanyak 117 warga binaan dan 39 tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tapaktuan menjalani pemeriksaan tuberkulosis (TB). (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Sebanyak 117 warga binaan dan 39 tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tapaktuan menjalani pemeriksaan tuberkulosis (TB) melalui strategi Active Case Finding (ACF) yang disertai rontgen dada (Chest X-Ray), Rabu (17/9/2025).

Kegiatan skrining berlangsung di area blok hunian dengan melibatkan PT Cito Putra Utama selaku vendor pusat. Proses pemeriksaan turut didukung tenaga medis dari Klinik Bunda Thamrin, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan, Puskesmas Lhok Bengkuang, serta perawat kesehatan dan petugas Rutan.

Dalam keterangan yang diterima Nukilan.id, program ini merupakan tindak lanjut dari Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Pemasyarakatan atas ditemukannya kasus TB dengan dukungan PHTC.

Program tersebut bertujuan mengoptimalkan deteksi dini penyakit secara aktif pada kelompok berisiko tinggi, khususnya di lingkungan lapas dan rutan.

Kepala Rutan Tapaktuan, Ramli, yang turut memantau langsung jalannya pemeriksaan bersama jajaran pejabat struktural, menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini.

“Kami siap mendukung penuh program dari pimpinan ini sebagai komitmen bersama memberikan layanan kesehatan yang optimal untuk mewujudkan lingkungan Pemasyarakatan bebas dari penyakit menular khususnya TB,” ujarnya.

Melalui skrining ini, diharapkan angka penularan TB di lingkungan Rutan dapat ditekan sehingga proses pembinaan bagi warga binaan dapat berjalan optimal sesuai tujuan Pemasyarakatan. (xrq)

Reporter: Akil

1...666768...2,233Halaman 67 dari 2,233

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id