NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti sikap anggota DPRA dari Dapil 9 yang meliputi Aceh Selatan, Abdya, Kota Subulussalam, dan Aceh Singkil terkait dibatalkannya lanjutan pembangunan RSUDYA Tapaktuan sebagai rumah sakit regional tahun anggaran 2025 oleh Dinas Kesehatan Aceh.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai para wakil rakyat yang digaji dari uang rakyat jangan hanya diam ketika kepentingan masyarakat luas dipertaruhkan. Menurutnya, pembatalan proyek tersebut akan berdampak besar terhadap pelayanan kesehatan di kawasan selatan Aceh.

“Seharusnya mereka (Anggota DPRA) mempertanyakan alasan pembatalan pembangunan Rumah Sakit Regional tersebut oleh Dinkes Aceh. Jangan justru memilih bungkam,” kata Nasruddin dikutip dari TheTapaktuanPost di Tapaktuan, Sabtu (20/9/2025).

Berdasarkan data LPSE Aceh, lanjut Nasruddin, alasan pembatalan tender karena tidak cukup waktu pelaksanaan. Namun, menurutnya, pekerjaan lanjutan pembangunan rumah sakit regional seharusnya bisa dikerjakan karena setengah dari pekerjaannya adalah pengadaan elektrikal dan mekanikal.

“Alasan pembatalan yang dikemukakan pokja pemilihan adalah alasan klasik terkesan dibuat-buat, sebelum proses tayang pokja sudah mempelajari dokumen tender jika ada sanggah atau sanggah banding semua sudah disusun scedulenya, jadi tidak ada alasan tidak cukup waktu pelaksanaan,” sesal Nasruddin.

Ia juga mempertanyakan mengapa tender baru dilakukan pada pertengahan tahun, padahal anggaran pembangunan rumah sakit regional Aceh Selatan telah tersedia dalam APBA murni 2025.

“Pertanyaan besarnya apa alasan Dinas Kesehatan Aceh menender pertengahan tahun kenapa bukan diawal tahun padahal anggaran pembangunan rumah sakit regional Aceh Selatan sudah tersedia dalam APBA murni 2025,” tambahnya.

Nasruddin menuding praktik penentuan kontraktor sejak awal sering menjadi penyebab mandeknya proyek besar.

“Selama ini sudah menjadi rahasia umum proyek-proyek besar sebelum ditender dicari dulu siapa ‘pengantinnya’ yang mampu membayar mahar sesuai yang disepakati, jika pengantinnya belum ditemukan makanya terjadi seperti pada pembangunan rumah sakit regional yang batal dengan alasan pembenar yang dicari-cari,” ungkapnya.

Menurut Nasruddin, pejabat Dinas Kesehatan Aceh terkesan tidak merasa bersalah atas pembatalan tersebut, padahal konsekuensinya akan sangat luas bagi mutu layanan kesehatan.

“Hari ini rakyat Aceh Selatan merindukan dan menanti-nanti anggota DPRA dapil 9 bersuara memperjuangkan aspitasinya. Tapi justru memilih bungkam. Apakah mereka benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Kasus ini adalah kasus besar yang mempunyai dampak luas jangan dianggap sepele. Mereka Anggota Dewan Dapil 9 seharusnya meminta maaf kepada masyarakat karena sudah luput dari pengawasannya,” tegasnya.

Ia mengingatkan kasus ini sangat sensitif sehingga perlu segera ditangani dengan baik.

“Mahasiswa bisa saja bergerak mempertanyakan langsung kepada Anggota Dewan atau ke Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan para wakil rakyat Dapil 9 cepat merespon sebelum kekecewaan masyarakat memuncak menjadi emosi yang tak terkendali. Semoga kejadian demonstrasi anarkis dan rusuh di Pati Jawa Tengah dan Jakarta baru-baru ini tidak sampai menjalar di Aceh,” ujar Nasruddin Bahar mengingatkan.

Editor: Akil