NUKILAN.ID | OPINI – Untuk memahami mengapa konflik agraria di Nagan Raya begitu pelik, kita tidak bisa hanya melihatnya dari kacamata legalitas izin usaha pertambangan atau amdal. Kita harus membedah kondisi sosiologis masyarakat Nagan Raya yang secara kultural masih menyisakan struktur feodal yang cukup kental.
Aliansi Politik dan Agama
Dalam tatanan sosial Nagan Raya, kepatuhan patron-klien (patron-client relationship) masih menjadi hukum tidak tertulis yang sangat kuat. Hubungan kekerabatan, hierarki kelas, serta penghormatan buta terhadap figur otoritas politik dan agama sering kali membelenggu nalar kritis masyarakat bawah. Fenomena ini menciptakan celah yang sangat lebar bagi bertumbuhnya feodalisme modern.
Hal ini bis kita lihat dari bagaimana Teuku Raja Keumangan (TRK) memposisikan dirinya, alih-alih sebagai seorang Bupati, TRK cenderung melihat dirinya sebagai “Raja” Nagan Raya. Terlepas dari nuansa kerajaan yang masih kental di Nagan, seharusnya seorang pemimpin daerah yang terpilih secara demokratis harus bersikap moderat dan mengayomi masyarakat.
Selain itu kita juga bisa melihat bagaimana sikap TRK sebagai seorang Bupati dalam hal penentuan awal puasa dan lebaran, berbeda dengan keputusan pemerintah, TRK mengikuti jadwal penentuan dengan metode sendiri yang digunakan oleh kelompok seunagan, bahkan dia sendiri bertindak sebagai Khatib Lebaran.
Hal ini jelas mencitrakan bagaimana budya politik dan tradisi agama di Nagan Raya cenderung sarat dengan pengaruh dan dominasi dari otoritas elit lokal Nagan Raya, yang mengindikasikan budaya feodal yang masih kental.
Ironisnya, dalam pusaran konflik tambang Beutong Ateuh, otoritas politik lokal kerab menggunakan komoditas adat dan agama sebagai alat penjinak. Simbol-simbol spiritualitas dan klaim “kesejahteraan demi rakyat” dimanipulasi sedemikian rupa oleh para elit penguasa untuk melegitimasi masuknya pemilik modal.
Ketika korporasi raksasa datang membawa kapital, mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan rakyat. Mereka cukup mendekati para patron, baik itu oknum elit birokrasi maupun tokoh pengaruh lokal, untuk memuluskan karpet merah bagi eksploitasi alam berikutnya.
Masyarakat yang berada di lapisan bawah, akibat jeratan budaya patuh yang diwariskan turun-temurun, diposisikan sebagai objek pasif yang harus menerima titah “pembangunan” atas nama kemajuan daerah.
Kontra narasi yang dibangun oleh warga yang menolak, seperti ancaman banjir bandang dan hilangnya beberapa cagar dan situs sejarah, sering kali diredam menggunakan narasi pembangunan yang bernuansa feodal: “Siapa yang menolak investasi, berarti menolak kemajuan.”
Relasi Elit dan Korporasi
Hari ini korporasi dan pemilik modal menguasai ruang hidup warga lewat lembaran saham dan konsesi izin yang diterbitkan dari meja-meja kekuasaan yang berjarak ratusan kilometer dari Beutong Ateuh.
Ketika oligarki modal bersinergi dengan elit politik lokal yang bermental feodal, yang lahir adalah kebijakan yang mengorbankan masa depan ekologis.
Korporasi bertindak seolah-olah pemilik mutlak atas tanah adat, sedangkan aparat birokrasi berfungsi sebagai pelindung kepentingan mereka. Di sinilah letak ironi terbesar: daerah yang katanya memiliki kekhususan secara otonomi, justru bertekuk lutut di hadapan kuasa kapitalisme global. Rakyat jelata dipaksa mengalah, sementara alam hancur dan keuntungan mengalir ke kantong-kantong segelintir elit.
Keberpihakan Mahasiswa
Di tengah impitan antara dominasi modal dan bebalnya sistem feodal, mata kita tentu mencari di mana posisi pemuda dan mahasiswa Nagan Raya. Sayangnya, realitas hari ini menyuguhkan potret yang masygul. Ekspektasi bahwa mahasiswa Nagan akan menjadi garda depan gerakan moral dan intelektual dalam membela hak-hak warga Beutong Ateuh, sering kali layu sebelum berkembang.
Rekam jejak gerakan advokasi Beutong Ateuh juga menunjukkan bahwa perlawanan sejati justru kerap lahir dari akar rumput, dari masyarakat sendiri tanpa diakomodir oleh mahasiswa atau organisasi kepemudaan, seperti aksi doa bersama dan penolakan langsung oleh warga lokal.
Partisipasi mahasiswa dalam isu tambang ini tergolong minim. Lebih menyedihkan lagi, alih-alih memotong mata rantai feodalisme tersebut, sebagian gerakan mahasiswa di daerah justru ikut terjebak dan menjadi bagian dari struktur feodal itu sendiri.
Banyak organisasi mahasiswa daerah yang terjebak dalam pragmatisme politik. Hubungan dengan elit kekuasaan tidak lagi diletakkan dalam koridor kontrol sosial, melainkan dalam skema proposal, dana hibah, dan janji-janji posisi setelah lulus. Mahasiswa mengalami proses “kaderisasi”, mereka merasa akan menjadi kelas elite baru yang lebih terhormat dibanding masyarakat tani di pedalaman Beutong.
Akibatnya, nalar kritis mahasiswa kini tumpul. Kritik mereka menjadi komoditas yang bisa ditransaksikan di warung kopi, dan idealisme mereka digadaikan demi akses lingkaran kekuasaan. Ketika mereka memilih diam atau bahkan berbalik arah membela korporasi dengan dalih “dukungan investasi”, mahasiswa sebenarnya sedang mengukuhkan dirinya sebagai hamba sahaya dalam struktur feodalisme modern.
Kesimpulan
Kasus tambang di Beutong Ateuh adalah alarm keras bagi masa depan kita. Selama kondisi masyarakat kita masih menyuburkan budaya penghambaan kepada figur, selama agama dan politik dijadikan kosmetik untuk memuluskan kerakusan modal, maka eksploitasi ekologis akan terus langgeng.
Menyelamatkan Beutong Ateuh tidak cukup hanya dengan memenangkan gugatan hukum atau menolak alat berat korporasi. Kita harus merombak struktur berpikir kita sendiri. Mahasiswa dan pemuda Aceh, khususnya Nagan Raya harus bangun dari tidur nyenyak, menanggalkan jas elit yang semu, dan kembali ke barisan rakyat.
Sebab jika kaum intelektualnya memilih menjadi pelayan feodalisme modern, maka sesungguhnya kita sedang menggali kuburan massal untuk masa depan tanah kelahiran kita sendiri.
Penulis: T. Auliya Rahman (Ketua Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan USK, Mahasiswa Program Magister Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
