Beranda blog Halaman 60

Seporsi MBG untuk Siswa, Keuntungan Fantastis untuk Petinggi BGN

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi. (Foto: Gemini AI)

NUKILAN.ID | INDEPTH – Suasana penuh keceriaan hampir selalu terlihat di ruang-ruang kelas ketika paket program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai didistribusikan ke sekolah. Sejumlah siswa segera duduk tertib di bangku masing-masing, sementara sebagian lainnya dengan sigap membantu membagikan makanan yang telah dikemas dalam ompreng.

Bagi para pelajar, momen tersebut tidak sekadar menjadi waktu makan di sela kegiatan belajar mengajar. Kehadiran MBG juga menjadi kesempatan untuk berkumpul dan berbagi cerita bersama teman-teman. Bahkan, tidak sedikit siswa yang saling menebak hidangan apa yang akan mereka nikmati pada hari itu.

Suasana hangat dipenuhi canda dan obrolan ringan mengiringi setiap santapan. Di saat yang sama, para guru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menanamkan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang.

Program yang diinisiasi pemerintah itu membawa harapan sederhana, yakni memastikan setiap anak dapat mengikuti proses belajar tanpa harus menahan rasa lapar.

Akan tetapi, di balik wajah-wajah ceria para siswa, tersimpan persoalan besar yang diduga terjadi dalam pengelolaan program tersebut. Dugaan penyimpangan itu menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan MBG.

Perkembangan mengejutkan itu bermula ketika Presiden RI Prabowo mengambil keputusan mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua Wakil Kepala BGN, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung.

Tidak lama setelah pergantian tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di kantor BGN yang berlokasi di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/6/2026) dini hari.

Proses hukum kemudian bergerak cepat. Kejagung mengumumkan penetapan ketiganya sebagai tersangka sekaligus melakukan penahanan terhadap Dadan beserta dua pejabat lainnya atas dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program MBG.

Kasus ini memunculkan keprihatinan karena dana dalam jumlah besar yang semestinya digunakan untuk menjamin mutu pelayanan serta keberlangsungan salah satu program prioritas pemerintah justru diduga disalahgunakan oleh pihak yang diberi amanah untuk mengelolanya.

Ironi itulah yang kini menjadi sorotan masyarakat. Di satu sisi, para siswa hanya menerima seporsi makanan bergizi melalui program MBG. Di sisi lain, para petinggi lembaga penyelenggara diduga menikmati keuntungan besar dari program yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesehatan generasi penerus bangsa.

Meski demikian, langkah penegakan hukum tersebut dinilai mencerminkan keseriusan pemerintahan Presiden Prabowo dalam memerangi praktik korupsi tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan pelakunya.

Dalam kurun waktu satu tahun masa pemerintahannya, sejumlah perkara korupsi berskala besar berhasil diungkap aparat penegak hukum dan memperoleh apresiasi dari publik.

Mengutip Maret.id, pengamat politik, Adi Prayitno, menyampaikan bahwa sikap tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi telah menjadi komitmen yang konsisten sejak awal masa pemerintahannya.

Menurutnya, Prabowo bahkan secara terbuka memerintahkan aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk bertindak tegas terhadap pelaku korupsi tanpa pengecualian.

“Negara tidak boleh kalah dengan para koruptor, dan jangan ada warga negara yang melakukan korupsi hanya untuk kepentingan kelompok tertentu,” tegas Adi Prayitno pada Jumat, 5 Juni 2026.

Ia mengungkapkan perkara korupsi yang menyeret pejabat tertinggi di BGN tersebut harus menjadi peringatan serius bagi seluruh penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi.

“Ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat publik. Duit negara harus digunakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai kepentingan yang telah diatur oleh undang-undang,” ungkapnya.

Tiga Bos Tersandung Korupsi

Sejak Rabu (3/6/2026) dini hari, perhatian publik tersedot pada penangkapan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Kejaksaan Agung menetapkan ketiganya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan BGN sepanjang 2025–2026. Dalam kasus tersebut, mereka diduga bersekongkol dan saling bekerja sama menjalankan praktik korupsi.

Setelah menjalani pemeriksaan, Dadan dan dua koleganya langsung mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dengan tangan terborgol. Mereka kemudian dibawa ke Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk menjalani penahanan.

Mengutip Detik.com, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkap modus yang diduga dilakukan Dadan bersama dua bawahannya. Salah satunya ialah menunjuk yayasan sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki keterkaitan secara melawan hukum.

Sejak resmi berjalan pada 6 Januari 2025, Program MBG menjadi salah satu program prioritas nasional yang dijalankan melalui BGN dengan skema penyediaan makanan bergizi gratis. Pada tahun 2025, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp85,27 triliun, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi Rp268 triliun. Seluruh pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Besarnya dana yang digelontorkan semestinya dikelola melalui yayasan-yayasan di setiap sekolah. Namun dalam praktiknya, yayasan yang dipilih sebagai mitra SPPG justru merupakan yayasan yang terafiliasi dengan pejabat maupun pegawai BGN, meski tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra.

“SPPG tersebut tetap ditunjuk dengan cara melakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka,” jelasnya.

Yayasan-yayasan yang tidak memenuhi ketentuan itu kemudian memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari, bahkan mencapai triliunan rupiah dalam setahun.

Tak hanya mengatur proses verifikasi pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ketiga tersangka juga diduga memainkan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN melalui praktik mark up. Mereka disebut melakukan intervensi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dampaknya, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam pengadaan berbagai barang dan jasa penunjang Program MBG tidak lagi disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Dalam penyidikannya, Kejaksaan Agung menemukan sejumlah paket pengadaan yang diduga bermasalah, meliputi:

  1. Pengadaan 21.801 unit sepeda motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun.
  2. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang diduga melanggar ketentuan dan mengandung praktik mark up harga.
  3. Pengadaan lebih dari 31.000 unit tablet yang diduga tidak sesuai ketentuan serta mengalami mark up.
  4. Pengadaan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci yang diduga tidak memenuhi ketentuan sekaligus mengalami mark up harga.

Menuduh Orang Lain, Ternyata Terjerat Sendiri

Sekitar sepekan sebelum operasi penangkapan dilakukan, kalangan jurnalis sempat dihebohkan oleh kabar yang menyebut pimpinan BGN, Sony Sonjaya, telah diamankan aparat. Isu tersebut langsung ditepis Sony saat mendatangi Gedung Bareskrim Polri pada Senin (25/5/2026).

“Saya tidak pernah ditangkap. Saya masih bekerja seperti biasa,” ucap Sony ketika itu dikutip dari inilah.com.

Kedatangannya ke Bareskrim, kata dia, bertujuan melaporkan dugaan praktik jual beli titik SPPG yang dilakukan pihak-pihak yang mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat BGN. Salah satu perkara bahkan telah dilaporkan ke Polda Jawa Barat dengan total 21 korban.

“Yang di Polda Jawa Barat itu Rp 1,9 miliar. Itu korbannya 21 orang. Jadi, rata-rata per orang kerugiannya Rp100 juta,” kata Sony.

Namun fakta yang kemudian terungkap justru berbalik arah. Ungkapan “maling teriak maling” seolah menjadi gambaran yang tepat. Hanya berselang sekitar satu minggu, Kejaksaan Agung menggeledah kantor BGN sebelum akhirnya menetapkan dan menangkap Sony atas dugaan keterlibatan dalam praktik jual beli titik SPPG.

Kekayaan Melonjak Tajam Selama Menjabat

Walau baru sekitar sembilan bulan menduduki jabatan pimpinan BGN sejak 17 September 2025, lonjakan harta kekayaan Sony Sonjaya terbilang sangat mencolok. Data tersebut tercermin dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Saat pertama kali menjabat, berdasarkan LHKPN periodik 2024 yang dilaporkan pada 27 Maret 2025, total aset Sony tercatat sebesar Rp906 juta. Namun pada pelaporan berikutnya tertanggal 30 Maret 2026, jumlah kekayaannya melonjak menjadi Rp12.987.000.000 atau sekitar Rp12,9 miliar sebagaimana diberitakan oleh Kompas.com.

Dengan demikian, dalam kurun waktu satu tahun, nilai kekayaannya meningkat sekitar 1.300 persen atau hampir 12 kali lipat. Lonjakan tersebut terjadi ketika Sony menjabat sebagai Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN.

Di sisi lain, LHKPN juga menunjukkan kekayaan Lodewyk Pusung mencapai Rp60,54 miliar tanpa memiliki utang. Hampir seluruh hartanya didominasi aset tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp58,725 miliar atau sekitar 97 persen dari total kekayaan.

Sementara itu, Dadan yang saat itu menjabat sebagai pucuk pimpinan BGN justru memiliki total kekayaan paling kecil dibanding dua rekannya. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan pada 14 Maret 2025, total hartanya tercatat Rp9,02 miliar tanpa utang. Sebagian besar berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan di kawasan Bogor, Jawa Barat, dengan nilai sekitar Rp5,9 miliar.

Dugaan Skema Perdagangan Titik Dapur MBG

Di berbagai daerah, praktik jual beli titik dapur MBG atau SPPG sebenarnya telah lama menjadi pembicaraan di kalangan mitra. Nilai kompensasi yang diminta pun beragam. Salah satu wilayah yang disebut menjadi lokasi praktik tersebut ialah Cianjur, Jawa Barat.

Pada awal pelaksanaan program, proses pengajuan pendirian dapur dilakukan melalui mekanisme yang sangat ketat. Berbagai tahapan verifikasi harus dilewati sebelum izin diterbitkan.

Penentuan lokasi dapur juga mempertimbangkan jumlah penerima manfaat di suatu wilayah, mulai dari siswa sekolah hingga kelompok 3B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Proses verifikasi dilakukan secara daring dan dapat berlangsung selama berbulan-bulan. Calon mitra diwajibkan memenuhi berbagai persyaratan administrasi, termasuk mengunggah dokumentasi bangunan fisik beserta kelengkapan peralatan yang tersedia.

Namun seiring berjalannya waktu, pola tersebut disebut berubah drastis. Banyak dapur bermunculan hanya melalui renovasi bangunan lama. Walaupun tidak seluruhnya memenuhi standar yang ditentukan, dapur-dapur tersebut tetap memperoleh izin operasional dari BGN.

Menurut sejumlah mitra, izin itu diperoleh melalui jalur khusus yang jauh lebih mudah dibanding mekanisme resmi. Dikutip dari inilah.com, beberapa orang bahkan menawarkan titik baru dengan mengklaim memiliki hubungan dekat dengan pejabat BGN.

“Komitmennya, mereka membayar uang senilai Rp300 juta untuk pembelian titik di luar pembangunan dapur yang sepenuhnya menjadi tanggungan mitra atau yayasan,” ujar salah seorang mitra SPPG yang enggan menyebutkan namanya.

Tidak sedikit calon mitra mengaku mengalami kerugian besar. Bahkan ada yang kehilangan dana hingga Rp1 miliar setelah melakukan pembayaran secara bertahap.

Dalam enam bulan terakhir, narasumber tersebut mengaku berkali-kali didatangi pihak yang menawarkan titik baru dapur MBG atau SPPG di wilayah Cianjur.

Agar memperoleh satu titik, calon mitra diminta menyerahkan dana sekitar Rp150 juta hingga Rp200 juta untuk setiap lokasi. Para oknum yang menawarkan titik tersebut bahkan mencatut nama pejabat tinggi BGN agar calon mitra yakin dan bersedia melakukan pembayaran.

Program MBG Harus Terus Berlanjut

Tongkat kepemimpinan BGN kini berada di tangan Nanik S. Deyang. Pergantian tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah Presiden memutuskan melakukan perubahan kepemimpinan di BGN sebagai bagian dari penguatan kelembagaan sekaligus peningkatan kualitas pelayanan terhadap program prioritas nasional.

Di tengah pergantian itu, muncul pertanyaan di ruang publik mengenai alasan Nanik tidak ikut terseret dalam perkara yang menjerat Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, padahal sebelumnya ia juga merupakan bagian dari jajaran pimpinan BGN.

Salah satu penjelasan yang dinilai masuk akal ialah karena Nanik bergabung lebih belakangan sehingga tidak berada dalam lingkaran dugaan korupsi yang melibatkan Dadan dan sejumlah pejabat lainnya.

Nanik diketahui dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Kepala BGN pada 17 September 2025, bersamaan dengan Sony Sonjaya. Sementara Lodewyk Pusung telah lebih dahulu menduduki posisi wakil kepala sejak pelantikannya pada 22 Oktober 2024.

“Kalau saya sih positive thinking aja karena dia paling belakangan masuknya. Dia tegak lurus ke Pak Prabowo, sehingga dia bisa menjaga marwah itu,” ungkap Analis Komunikasi Politik Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio dikutip dari inilah.com.

Kini, setelah tiga petinggi BGN tersebut menjalani proses hukum, tantangan terbesar pemerintah bukan hanya memastikan para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tugas yang lebih penting adalah mengembalikan Program Makan Bergizi Gratis kepada tujuan utamanya, yakni memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.

Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari seberapa banyak anak sekolah dapat menikmati makanan bergizi tanpa hak mereka dikurangi oleh praktik korupsi.

Pemerintah melalui Istana juga menegaskan bahwa Program MBG tetap menjadi prioritas nasional. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Ruang Sidang Kabinet, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, pergantian pimpinan merupakan bagian dari evaluasi sekaligus langkah memperkuat organisasi agar pelaksanaan program BGN berlangsung lebih efektif, profesional, dan tepat sasaran. Pergantian itu, kata dia, sama sekali tidak mengurangi komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan Program MBG.

“Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional,” jelasnya. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

BBPOM Aceh Pastikan Pangan di Stadion Harapan Bangsa Bebas Bahan Berbahaya

Penulis
Sammy
-
0
Kegiatan Puncak Pekan Jamu Nasional 2026 di Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya, Banda Aceh. (Foto: Dok BBPOM Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh memastikan sejumlah pangan yang dijual di kawasan Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, bebas dari kandungan bahan berbahaya. Temuan tersebut diperoleh melalui pengujian cepat terhadap 10 sampel pangan dalam rangka Puncak Pekan Jamu Nasional 2026 yang digelar di stadion tersebut, Minggu (7/6/2026).

Pengujian dilakukan menggunakan mobil laboratorium keliling BBPOM Aceh terhadap berbagai jenis pangan yang beredar di lokasi kegiatan, seperti tahu isi bakso, dimsum kukus, dimsum goreng, otak-otak, pangsit beserta saus, es keriting, bakso, tahu, dan bubur mutiara merah.

Kepala BBPOM Aceh, Riyanto, mengatakan seluruh sampel yang diperiksa menunjukkan hasil negatif terhadap kandungan Boraks, Formalin, Rhodamin B, dan Methanyl Yellow yang merupakan bahan berbahaya dan dilarang digunakan dalam pangan.

“Berdasarkan hasil pengujian cepat yang dilakukan petugas laboratorium, seluruh sampel memenuhi ketentuan keamanan pangan karena tidak ditemukan kandungan bahan berbahaya,” kata Riyanto dalam keterangannya kepada Nukilan, Minggu (7/6/2026).

Pemeriksaan tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan Puncak Pekan Jamu Nasional 2026 yang mengusung tema “Menjamu Masa Depan dengan Jamu”. Kegiatan berlangsung di Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya, Banda Aceh, dan dihadiri pegawai BBPOM Aceh, Dharma Wanita Persatuan BBPOM Aceh, purnabakti, serta masyarakat.

Selain pengawasan pangan, BBPOM Aceh juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan obat tradisional. Sosialisasi difokuskan pada bahaya penggunaan obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) serta pentingnya memilih produk yang telah memiliki izin edar.

Riyanto mengingatkan masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip Cek KLIK, yakni memeriksa Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa sebelum membeli atau mengonsumsi produk obat maupun makanan.

Menurutnya, upaya peningkatan literasi masyarakat mengenai keamanan obat dan pangan menjadi bagian penting dalam melindungi kesehatan masyarakat sekaligus mendukung pelestarian jamu sebagai warisan budaya Indonesia.

“Jamu bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga memiliki potensi kesehatan yang besar. Namun masyarakat harus memastikan produk yang dikonsumsi legal, aman, dan memiliki izin edar agar manfaatnya dapat diperoleh tanpa menimbulkan risiko kesehatan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, BBPOM Aceh berharap kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan dan obat bahan alam terus meningkat, seiring upaya pelestarian jamu sebagai bagian dari gaya hidup sehat masyarakat Indonesia. []

Reporter: Sammy

DEMA Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Sukses Gelar Upgrading dan Raker 2026

Penulis
Redaksi
-
0
dema fsh
Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry sukses menyelenggarakan kegiatan Upgrading dan Rapat Kerja (Raker) Pengurus DEMA Tahun 2026 di Aula Bappeda Aceh, Jumat (6/6/2026). (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry sukses menyelenggarakan kegiatan Upgrading dan Rapat Kerja (Raker) Pengurus DEMA Tahun 2026 di Aula Bappeda Aceh, Jumat (6/6/2026).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Aktualisasi Kajian, Aksi, dan Kemitraan sebagai Pilar Transformasi DEMA Syariah dan Hukum dalam Membangun Kepengurusan yang Solid, Berintegritas, dan Berdampak.”

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan mahasiswa, meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, serta menyusun arah gerak strategis DEMA Fakultas Syari’ah dan Hukum untuk satu periode kepengurusan ke depan.

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prof. Dr. Kamaruzzaman, menegaskan bahwa organisasi mahasiswa harus menjadi ruang pembentukan karakter kepemimpinan yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab sosial.

“Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum harus mampu menjadi agen perubahan yang mengedepankan nilai-nilai keilmuan, etika, dan pengabdian. Saya berharap DEMA mampu menghadirkan program-program yang produktif, solutif, dan memberikan dampak nyata bagi mahasiswa, fakultas, serta masyarakat luas. Kepengurusan yang solid harus dibangun di atas semangat kolaborasi, profesionalisme, dan integritas,” ujar Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

Ketua Panitia, Agli Ardhi Wizarah, menjelaskan bahwa kegiatan upgrading dan rapat kerja dirancang sebagai ruang pembelajaran sekaligus konsolidasi internal bagi seluruh pengurus DEMA.

“Kami berharap seluruh peserta tidak hanya memahami tugas dan fungsi organisasi, tetapi juga mampu membangun semangat kebersamaan dalam menjalankan amanah kepengurusan. Kegiatan ini menjadi titik awal untuk melahirkan program kerja yang terukur, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum DEMA Fakultas Syari’ah dan Hukum, M. Ikram Al Ghifari, menegaskan bahwa DEMA harus hadir sebagai organisasi yang berorientasi pada kajian ilmiah, aksi nyata, dan penguatan kemitraan strategis.

“Theme yang kami usung bukan sekadar slogan, tetapi menjadi arah perjuangan organisasi. Kajian harus menjadi dasar berpikir, aksi menjadi bentuk keberpihakan terhadap kepentingan mahasiswa, dan kemitraan menjadi instrumen untuk memperluas manfaat organisasi. Kami ingin membangun DEMA yang tidak hanya aktif secara administratif, tetapi juga berdampak bagi fakultas, kampus, dan masyarakat Aceh secara luas,” tegas M. Ikram Al Ghifari.

Kegiatan upgrading dan raker tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki pengalaman dalam bidang kepemimpinan, organisasi, serta pengembangan sumber daya manusia.

Pemateri pertama, H. Ilmiza Sa’aduddin Djamal, membawakan materi mengenai pentingnya membangun karakter kepemimpinan yang visioner dan adaptif di tengah tantangan zaman. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa mahasiswa harus mampu menjadi pemimpin yang memiliki kapasitas intelektual, kemampuan komunikasi, serta keberanian dalam mengambil keputusan.

Penyampaian materi tersebut mendapat apresiasi dari para peserta. Selain dikenal aktif dalam pembinaan generasi muda, Ilmiza juga dinilai konsisten mengawal berbagai isu strategis Aceh melalui perannya sebagai Ketua Komisi VII DPRA. Dalam kapasitas tersebut, ia disebut memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pengalaman dan pandangannya terkait pembangunan daerah, penguatan sumber daya manusia, serta pengawalan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kekhususan Aceh menjadi inspirasi bagi peserta untuk mengambil peran dalam menjaga dan memperjuangkan masa depan Aceh melalui jalur akademik, organisasi, maupun pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya, pemateri kedua, Mahmuddin, memberikan pemahaman mengenai tata kelola organisasi yang efektif, pentingnya budaya kerja kolektif, serta strategi membangun organisasi yang profesional dan berkelanjutan.

Sementara itu, pemateri ketiga, Razif Al Farisy, membagikan pengalaman kepemimpinannya selama menjabat sebagai Ketua Umum DEMA Fakultas Syari’ah dan Hukum periode 2025. Ia menekankan pentingnya menjaga soliditas internal organisasi, membangun komunikasi yang efektif antar pengurus, serta memastikan setiap program kerja memiliki arah dan tujuan yang jelas.

Melalui kegiatan ini, para pengurus DEMA tidak hanya memperoleh penguatan kapasitas kepemimpinan dan organisasi, tetapi juga menyusun berbagai program kerja yang akan menjadi pedoman pelaksanaan agenda organisasi selama satu tahun ke depan.

Hasil rapat kerja yang telah dirumuskan diharapkan mampu menjadi landasan strategis dalam mewujudkan organisasi mahasiswa yang solid, berintegritas, dan berdampak, sejalan dengan kebutuhan serta harapan civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Guest Lecture Prodi MDRK USK: Michael Beer Tegaskan Perdamaian Bukan Sekadar Kesepakatan Politik

Penulis
Redaksi
-
0
MDKR USK
Program Studi Magister Damai dan Resolusi Konflik (MDRK) Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar kuliah tamu (Guest Lecture) bertema “NVI, Palestine, and US Politics and Foreign Policy” yang menghadirkan Michael Beer, aktivis perdamaian sekaligus Direktur Nonviolence International (NVI). (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Program Studi Magister Damai dan Resolusi Konflik (MDRK) Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar kuliah tamu (Guest Lecture) bertema “NVI, Palestine, and US Politics and Foreign Policy” yang menghadirkan Michael Beer, aktivis perdamaian sekaligus Direktur Nonviolence International (NVI).

Michael Beer dikenal sebagai salah satu pegiat perdamaian internasional yang banyak menulis dan terlibat dalam isu Aceh, terutama pada masa konflik dan transisi perdamaian. Pandangannya terhadap Aceh berangkat dari pendekatan non-kekerasan (nonviolence) dan pembangunan perdamaian berbasis masyarakat (community-based peacebuilding).

Dalam diskusi terfokus yang berlangsung di ruang seminar Prodi MDRK, Beer menjelaskan bahwa konflik Aceh tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan keamanan semata. Menurutnya, akar konflik Aceh tidak dapat dijelaskan hanya sebagai pemberontakan bersenjata antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), melainkan juga berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, marginalisasi politik, ketidakadilan ekonomi, serta terbatasnya ruang dialog antara masyarakat Aceh dan pemerintah pusat.

Berangkat dari memori kolektif masyarakat Aceh pada masa konflik, Michael Beer mengajak para peserta untuk melihat bahwa perdamaian yang berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar kesepakatan politik. Ia menghubungkan pengalaman Aceh dengan berbagai dinamika konflik yang masih berlangsung di Palestina, Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Menurut Beer, konflik yang terus berlangsung di Timur Tengah memberikan pelajaran penting bahwa perdamaian berkelanjutan tidak dapat dibangun hanya melalui perjanjian politik maupun gencatan senjata. Berbagai kesepakatan diplomatik yang pernah dicapai dalam sejarah memang mampu menghentikan kekerasan dalam jangka waktu tertentu, tetapi sering kali gagal menyelesaikan akar persoalan yang sesungguhnya.

Kasus Palestina-Israel menjadi salah satu contoh yang paling nyata. Selama beberapa dekade, berbagai proses negosiasi dan upaya perdamaian telah dilakukan, namun konflik terus berulang karena persoalan mendasar seperti keadilan, keamanan, identitas, pengakuan politik, hak pengungsi, serta penguasaan wilayah belum terselesaikan secara menyeluruh. Dalam perspektif studi perdamaian, kondisi tersebut sering disebut sebagai negative peace, yaitu situasi ketika kekerasan berhenti, tetapi keadilan dan rekonsiliasi belum benar-benar terwujud.

Beer juga menyinggung eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa stabilitas kawasan tidak cukup dijaga melalui keseimbangan militer ataupun kesepakatan elite politik. Ketika rasa saling curiga, rivalitas geopolitik, serta narasi permusuhan tetap hidup di tengah masyarakat, maka potensi konflik akan selalu muncul kembali dalam berbagai bentuk.

Dalam kajian perdamaian, perdamaian berkelanjutan (sustainable peace) mensyaratkan transformasi hubungan sosial, pembangunan kepercayaan (trust-building), penguatan institusi yang adil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam proses penyelesaian konflik. Perdamaian, menurutnya, harus tumbuh dari bawah (bottom-up), bukan semata-mata diputuskan dari atas (top-down).

Karena itu, pelibatan masyarakat lokal menjadi elemen yang sangat penting dalam menciptakan perdamaian yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Pengalaman berbagai negara pascakonflik menunjukkan bahwa keberhasilan perdamaian tidak hanya diukur dari berhentinya perang, tetapi juga dari kemampuan masyarakat membangun kembali hubungan sosial yang rusak akibat kekerasan.

Rekonsiliasi, dialog lintas kelompok, pembangunan ekonomi yang inklusif, serta penguatan nilai-nilai kemanusiaan menjadi fondasi penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses perdamaian. Bagi Indonesia, khususnya Aceh yang memiliki pengalaman panjang dalam transformasi konflik menuju perdamaian, pelajaran dari Palestina, Iran, Israel, dan Amerika Serikat menjadi pengingat bahwa perdamaian bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang harus terus dirawat.

Kesepakatan politik memang penting sebagai pintu masuk menuju penyelesaian konflik. Namun, perdamaian yang berkelanjutan hanya akan terwujud apabila dibangun di atas keadilan, kepercayaan, partisipasi masyarakat, dan komitmen bersama untuk menghormati martabat kemanusiaan.

Sebagaimana yang sering ditekankan dalam kajian perdamaian kontemporer, “perdamaian sejati bukan hanya tidak adanya perang, tetapi hadirnya keadilan, keamanan, dan harapan bagi semua pihak.” Dalam konteks tersebut, masa depan Timur Tengah maupun kawasan konflik lainnya tidak cukup ditentukan oleh hasil perundingan di meja diplomasi, melainkan oleh kemampuan para pihak membangun hubungan sosial yang lebih adil, inklusif, dan manusiawi.

Menutup kuliah tamunya, Michael Beer menegaskan bahwa, “Perdamaian bukan hanya penandatanganan kesepakatan politik, tetapi proses panjang membangun keadilan, kepercayaan, dialog, dan partisipasi masyarakat.”

Turut hadir dalam diskusi tersebut Prof. Agussabti, Saifuddin Bantasyam, Munawar Liza Zainal, Muslahudin Daud, para pegiat sosial perdamaian, dosen, serta mahasiswa Prodi MDRK dan Prodi Sosiologi FISIP USK.

Kegiatan diakhiri dengan serah terima buku karya Michael Beer berjudul Civil Resistance Tactics in the 21st Century. Pada kesempatan yang sama, Koordinator Prodi MDRK, Dr. Masrizal, M.A., menyerahkan sejumlah buku hasil karya para dosen yang diterbitkan bersama Kesbangpol Aceh kepada Michael Beer, disaksikan oleh seluruh peserta yang hadir.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Gempa Magnitudo 4,2 Guncang Bener Meriah, Jendela Masjid Al-Muttaqin Rusak Ringan

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi gempa. (Foto: iStockphoto)

NUKILAN.ID | REDELONG – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,2 mengguncang wilayah Kabupaten Bener Meriah, Aceh, pada Minggu (7/6/2026) sekitar pukul 12.32 WIB. Guncangan tersebut menyebabkan kerusakan ringan pada salah satu bagian Masjid Al-Muttaqin di Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada pada koordinat 4,74 Lintang Utara dan 96,75 Bujur Timur. Episentrum tercatat berada sekitar 12 kilometer di sebelah barat Kabupaten Bener Meriah dengan kedalaman 10 kilometer.

Getaran gempa dirasakan warga, terutama di kawasan Kecamatan Wih Pesam. Dari hasil pendataan sementara, dampak yang ditimbulkan hanya berupa kerusakan ringan pada jendela Masjid Al-Muttaqin di Desa Simpang Balek.

Hingga proses pendataan dilakukan, tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun warga yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Peristiwa itu juga tidak menyebabkan masyarakat mengungsi, dan aktivitas warga kembali berlangsung seperti biasa setelah kondisi dinyatakan aman.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bener Meriah langsung menurunkan tim ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan serta mendata dampak yang ditimbulkan. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan kondisi bangunan yang terdampak sekaligus menjamin keselamatan masyarakat di sekitar lokasi.

BPBD mengimbau masyarakat agar tetap tenang menyikapi kejadian tersebut. Warga diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengacu pada informasi resmi yang disampaikan BMKG maupun instansi pemerintah terkait.

Sampai saat ini, situasi di wilayah terdampak dilaporkan kondusif. Tidak ditemukan adanya kerusakan tambahan maupun dampak lanjutan yang mengancam keselamatan masyarakat. (XRQ)

Mantan Pemain Barito Putera, Muhammad Hargianto Dirumorkan Diincar Persiraja Banda Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
persiraja
Mantan pemain Barito Putera, Muhammad Hargianto. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Mantan pemain Barito Putera, Muhammad Hargianto, dirumorkan menjadi salah satu target Persiraja Banda Aceh untuk memperkuat skuad menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026/2027.

Persiraja Banda Aceh menutup musim Championship 2025/2026 dengan menempati posisi kelima klasemen akhir Grup Barat. Tim berjuluk Laskar Rencong itu mengoleksi 40 poin dari 27 pertandingan yang dijalani.

Sepanjang musim, Persiraja mencatatkan 10 kemenangan, 10 hasil imbang, dan 7 kekalahan. Mereka berhasil mencetak 42 gol serta kebobolan 32 gol.

Sementara itu, Hargianto tampil sebanyak 23 pertandingan bersama Barito Putera pada musim 2025/2026. Gelandang bertahan tersebut resmi bergabung dengan Laskar Antasari pada Juni 2025.

Sebelum memperkuat Barito Putera, pemain kelahiran Jakarta, 24 Juli 1996 itu sukses membawa Bhayangkara FC meraih promosi ke Super League pada musim 2024/2025.

Hargianto juga memiliki rekam jejak yang cukup mentereng di level internasional. Ia dikenal sebagai mantan gelandang andalan Timnas Indonesia U-19 saat menjuarai Piala AFF U-19 tahun 2013. Selain itu, ia turut menyumbangkan medali perunggu bagi Indonesia pada ajang SEA Games 2017.

Selain aktif sebagai pesepak bola profesional, Hargianto juga merupakan anggota kepolisian aktif yang telah dilantik sejak tahun 2017.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Persiraja Banda Aceh terkait kabar ketertarikan terhadap Hargianto. Namun, rumor tersebut mulai ramai diperbincangkan menjelang persiapan klub-klub Liga 2 menghadapi musim kompetisi 2026/2027.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Polda Aceh Ajak Masyarakat Meriahkan Bank Aceh Bhayangkara Run 2026

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto. (FOTO: Bidhumas Polda Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Polda Aceh mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Bank Aceh Bhayangkara Run 2026 yang akan digelar pada Minggu, 21 Juni 2026, di Kota Banda Aceh. Kegiatan olahraga massal tersebut merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang bertujuan mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui semangat hidup sehat, sportivitas, serta kebersamaan.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi sarana membangun sinergi dan kedekatan antara Polri dengan berbagai elemen masyarakat.

“Bank Aceh Bhayangkara Run 2026 bukan sekadar perlombaan lari, tetapi juga momentum untuk memperkuat silaturahmi, membangun semangat kebersamaan, serta mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui olahraga,” kata Joko, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, kegiatan yang mendapat dukungan dari Bank Aceh Syariah melalui Bank Aceh Action itu terbuka bagi seluruh kalangan, mulai dari masyarakat umum, komunitas lari, pelajar, mahasiswa, pegawai instansi pemerintah, karyawan swasta, hingga personel TNI dan Polri.

Polda Aceh berharap tingginya partisipasi masyarakat dapat menjadikan Bank Aceh Bhayangkara Run 2026 sebagai salah satu agenda olahraga terbesar di Aceh tahun ini. Selain menjadi wadah olahraga dan rekreasi, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.

Panitia telah membuka pendaftaran peserta sejak 1 Juni dan akan ditutup pada 15 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, peserta dapat memilih dua kategori lomba yang disediakan, yakni 5 Kilometer (5K) dan 10 Kilometer (10K), sesuai kemampuan dan minat masing-masing.

Untuk menambah daya tarik peserta, panitia menyiapkan hadiah bagi para pemenang di setiap kategori. Pada nomor 5K maupun 10K, juara pertama akan memperoleh hadiah Rp5 juta, juara kedua Rp3 juta, dan juara ketiga Rp2 juta. Hadiah tersebut berlaku untuk kategori Umum, TNI/Polri, dan Master, dengan total hadiah podium mencapai Rp90 juta.

Selain hadiah utama, panitia juga menyediakan doorprize dengan total nilai mencapai Rp150 juta. Berbagai hadiah menarik telah disiapkan, mulai dari sepeda listrik, sepeda gunung, televisi, kulkas, mesin cuci, telepon pintar, sepatu lari, perlengkapan olahraga, hingga beragam hadiah lainnya.

Joko menilai kegiatan olahraga bersama seperti ini memiliki manfaat yang lebih luas dibandingkan sekadar kompetisi. Menurutnya, event tersebut dapat menjadi ruang interaksi yang positif antara masyarakat dan institusi Polri, sekaligus memperkuat citra Polri sebagai mitra masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sekaligus memperkuat hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat. Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis kegiatan ini akan berlangsung meriah dan memberikan manfaat bagi banyak orang,” ujarnya.

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan tersebut, pendaftaran dapat dilakukan melalui QR Code yang telah disediakan panitia sesuai kategori yang dipilih. Untuk kategori 5K, peserta juga dapat menghubungi Contact Person 0831-3425-3467, sedangkan kategori 10K dapat menghubungi 0851-2229-4744 apabila mengalami kendala saat proses pendaftaran.

Polda Aceh mengimbau masyarakat untuk segera mendaftarkan diri sebelum batas akhir pendaftaran pada 15 Juni 2026. Melalui Bank Aceh Bhayangkara Run 2026, penyelenggara berharap semangat hidup sehat, persatuan, dan kebersamaan dapat terus tumbuh sejalan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang mengusung kedekatan Polri dengan masyarakat.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Jemaah Haji Aceh Meninggal di Tanah Suci Bertambah Menjadi Delapan Orang

Penulis
Redaksi
-
0
Pemakaman di Makkah (Foto: Www.infoyunik.com)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Jumlah jemaah haji asal Aceh yang meninggal dunia di Tanah Suci kembali bertambah. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Aceh mencatat hingga Sabtu (6/6/2026), total delapan jemaah haji Aceh wafat selama menjalankan ibadah haji di Makkah, Arab Saudi.

Ketua PPIH Embarkasi Aceh, Arijal, mengatakan penambahan jumlah tersebut terjadi setelah seorang jemaah asal Kabupaten Pidie meninggal dunia akibat gangguan kesehatan.

“Jemaah haji Aceh meninggal dunia di Makkah bertambah menjadi delapan orang,” ujarnya, Sabtu (6/6/2026).

Jemaah yang terbaru dilaporkan meninggal dunia adalah Nurdin Ali (69), anggota kelompok terbang (kloter) 10 asal Kabupaten Pidie. Ia wafat di Hotel Burj Al Wahda Al Mutamayyiz, Makkah, pada Sabtu (6/6/2026) akibat gangguan jantung.

Sebelum Nurdin Ali, tujuh jemaah haji Aceh lainnya lebih dahulu meninggal dunia selama berada di Arab Saudi. Mereka adalah Mahdi Muhammad Sufi (60) dari kloter 2 asal Kabupaten Aceh Besar yang wafat di RS King Abdul Aziz akibat penyakit ginjal, Ibrahim Bin Abdul Kadir Nuh (74) dari kloter 10 asal Kabupaten Pidie yang meninggal di King Abdul Aziz Hospital pada 31 Mei 2026, serta Sulasry Abdul Gani (74) dari kloter 5 asal Kabupaten Bireuen yang wafat di kamar Hotel Burj Al Wahda Almutamayiz, Makkah, pada 31 Mei 2026.

Selain itu, Aminah Ahmad (76) dari kloter 13 asal Kabupaten Pidie Jaya meninggal dunia di Sheefa Hospital pada 30 Mei 2026. Siti Salmijah (83), juga dari kloter 13 asal Pidie Jaya, wafat di RS Mina Al Wadi pada 28 Mei 2026. Kemudian Maimunah Yusuf Ali (72) dari kloter 13 asal Aceh Tamiang meninggal dunia pada 26 Mei 2026, serta Nurwaida Muhammad Yusuf (76) dari kloter 8 asal Kabupaten Bireuen yang wafat pada tanggal yang sama.

Menurut Arijal, seluruh jemaah haji Aceh yang meninggal dunia tersebut telah dimakamkan di Arab Saudi, yakni di pemakaman Syariah dan Saraya Suhada Al Haram.

Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan.

“Dan kepada pihak keluarga semoga diberikan kekuatan dan keikhlasan atas kepergian almarhum-almarhumah,” tutur Arijal.

Di sisi lain, PPIH Embarkasi Aceh melaporkan masih ada sejumlah jemaah haji asal Aceh yang menjalani perawatan medis di rumah sakit di Arab Saudi. Arijal menyebutkan sebanyak 10 jemaah haji Aceh saat ini masih mendapatkan penanganan kesehatan karena berbagai kondisi medis yang dialami.

PPIH Embarkasi Aceh berharap seluruh jemaah yang masih dirawat dapat segera pulih sehingga dapat melanjutkan rangkaian ibadah haji dengan kondisi kesehatan yang lebih baik.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Pemko Banda Aceh Gelar Dakwah Umum Sambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Penulis
Redaksi
-
0
Pemerintah Kota Banda Aceh tengah mematangkan persiapan pelaksanaan Dakwah Umum dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Banda Aceh, Rabu (3/6/2026). (Foto: Pemko Banda Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh tengah mematangkan persiapan pelaksanaan Dakwah Umum dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Banda Aceh, Rabu (3/6/2026).

Kegiatan dakwah yang mengusung tema “Berkolaborasi dalam Dakwah” ini akan menghadirkan Ustadz Syech Dr. Reza Abdul Jabbar dan Ustazah Khadijah Peggy Melati Sukma sebagai penceramah. Sementara subtema yang diangkat yakni “Cinta Keluarga Berlandaskan Syariat Islam” dan “Bersama dalam Cinta, Berkolaborasi dalam Dakwah”.

Rapat persiapan turut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah dan instansi terkait, di antaranya Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik), Dinas Syariat Islam, Dinas Dayah, serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH).

Asisten Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh, Bachtiar, menyampaikan bahwa keberhasilan kegiatan tersebut membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dakwah Umum tersebut dijadwalkan berlangsung di Bustanussalatin pada Selasa malam, 9 Juni 2026. Rangkaian acara akan diawali dengan penampilan hadrah serta pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Habibul Hamiz, Juara I Tilawah Anak-anak pada MTQ Provinsi Aceh di Kabupaten Pidie Jaya.

Selanjutnya, jamaah akan mendapatkan tausiah dan doa yang disampaikan oleh Syech Dr. Reza Abdul Jabbar dan Ustazah Khadijah Peggy Melati Sukma.

Panitia juga mengundang berbagai unsur masyarakat untuk turut hadir dalam kegiatan tersebut. Undangan ditujukan kepada Forkopimda Aceh dan Kota Banda Aceh, anggota DPRK Banda Aceh, organisasi perangkat daerah, aparatur gampong, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, majelis taklim, dai dan daiyah perkotaan, muhtasib gampong, serta masyarakat umum.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Banda Aceh berharap semangat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dapat menjadi momentum memperkuat ukhuwah, membangun keluarga yang harmonis berdasarkan syariat Islam, serta mempererat kolaborasi dakwah di tengah masyarakat.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Inilah 5 Daerah di Aceh yang Diusulkan Bergabung Membentuk Provinsi Baru Aceh Leuser Antara, Apakah Daerahmu Termasuk?

Penulis
Akil
-
0
ACEH LEUSER ANTARA

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki wilayah geografis cukup luas. Di satu sisi, kondisi ini menjadi keuntungan karena kaya akan sumber daya dan potensi pembangunan. Namun di sisi lain, luasnya wilayah juga menghadirkan tantangan, terutama dalam upaya pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.

Karena itu, wacana pemekaran wilayah Aceh menjadi beberapa provinsi baru kembali mencuat. Setidaknya terdapat tiga provinsi yang selama ini masuk dalam pembahasan, yakni Provinsi Aceh sebagai provinsi induk, Provinsi Aceh Barat Selatan, serta Provinsi Aceh Leuser Antara.

Salah satu usulan yang mendapat perhatian adalah pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara. Provinsi baru ini dinilai berpotensi mempercepat pembangunan di kawasan tengah dan tenggara Aceh yang selama ini memiliki karakteristik wilayah dan kebutuhan pembangunan tersendiri.

Wilayah yang Diusulkan Masuk Aceh Leuser Antara

Dalam wacana yang berkembang, Provinsi Aceh Leuser Antara akan terdiri dari enam wilayah administratif, yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam.

Secara keseluruhan, wilayah yang diusulkan memiliki luas sekitar 18.939,27 kilometer persegi.

Kota Subulussalam disebut-sebut sebagai calon ibu kota provinsi baru tersebut. Lokasinya yang berada di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara dinilai strategis karena dapat menjadi penghubung utama antara kedua provinsi.

Dengan posisi tersebut, Subulussalam berpotensi berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, serta layanan publik bagi wilayah Aceh Leuser Antara.

Selain itu, kawasan yang masuk dalam cakupan provinsi baru ini memiliki berbagai potensi ekonomi yang cukup besar. Salah satunya berasal dari sektor perkebunan, khususnya kopi Gayo yang telah dikenal luas hingga pasar internasional sebagai salah satu kopi berkualitas tinggi dari Indonesia.

Tidak hanya perkebunan, sektor pariwisata juga menjadi kekuatan penting. Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang berada di wilayah ini merupakan salah satu kawasan konservasi terbesar di Asia Tenggara dan memiliki nilai ekologis serta wisata yang tinggi.

Sektor Unggulan di Masing-Masing Daerah

Setiap daerah yang masuk dalam usulan Aceh Leuser Antara memiliki keunggulan ekonomi yang berbeda-beda.

Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues dikenal sebagai daerah dengan sektor pertanian dan peternakan yang cukup kuat. Berbagai komoditas seperti padi, jagung, serta hasil peternakan menjadi penopang ekonomi masyarakat setempat.

Sementara itu, Kabupaten Aceh Singkil memiliki kekuatan pada sektor kelautan dan perikanan karena berada di wilayah pesisir. Selain itu, daerah ini juga memiliki potensi wisata pantai yang terus berkembang.

Adapun Kota Subulussalam dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi pusat perdagangan dan distribusi barang karena letaknya yang strategis sebagai jalur penghubung antarwilayah.

Apakah Sudah Memenuhi Syarat Menjadi Provinsi Baru?

Dalam aturan pembentukan daerah otonomi baru, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki sedikitnya lima kabupaten/kota sebagai wilayah cakupan.

Provinsi Aceh Leuser Antara dinilai telah memenuhi syarat tersebut karena terdiri atas enam wilayah administratif yang siap bergabung.

Dari sisi luas wilayah, kawasan ini juga tergolong memadai. Dengan luas hampir 19 ribu kilometer persegi, wilayah tersebut dinilai sebanding dengan beberapa provinsi lain di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Barat.

Jumlah Penduduk dan PDRB

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk di wilayah calon Provinsi Aceh Leuser Antara mencapai sekitar 974 ribu jiwa.

Jumlah tersebut bahkan disebut lebih besar dibandingkan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara.

Dari sisi ekonomi, estimasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah ini disebut mencapai sekitar Rp1,21 triliun. Sementara PDRB per kapita diperkirakan berada pada angka Rp2,55 juta.

Dengan berbagai potensi yang dimiliki, mulai dari sektor perkebunan, pertanian, peternakan, kelautan, hingga pariwisata, pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk mendorong pemerataan pembangunan di kawasan tengah dan tenggara Aceh.

Meski demikian, hingga saat ini pembentukan provinsi baru tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Realisasinya tetap bergantung pada kebijakan pemerintah pusat serta pemenuhan berbagai persyaratan administratif, teknis, dan politik yang berlaku. (xrq)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

1...596061...2,510Halaman 60 dari 2,510

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id