Beranda blog Halaman 6

Beasiswa ASEAN–UK Women in STEM Masih Dibuka, Kuliah S2 di Inggris Dibiayai hingga Rp 898 Juta

0
Pemandangan Big Ben di kota London, Inggris. (FOTO: PIXABAY/12019)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Program beasiswa ASEAN–UK Women in STEM untuk tahun akademik 2026/2027 masih membuka pendaftaran hingga akhir April. Program ini memberi kesempatan bagi perempuan untuk menempuh studi magister selama satu tahun di berbagai universitas dan lembaga riset terkemuka di Inggris.

Beasiswa ini didanai oleh British Council bersama UK Mission to ASEAN, dengan tujuan memperluas akses perempuan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), sekaligus memperkuat kepemimpinan perempuan dalam inovasi dan riset global.

Global Head of Enabling Research & Science di British Council, Dr. Jen Bardsley, menyebut program ini sebagai peluang besar bagi perempuan untuk berkembang di bidang STEM.

“Program ini benar-benar menciptakan suara-suara yang lebih inklusif dan beragam dalam sains, yang kita tahu akan menghasilkan sains yang lebih baik dan dampak yang lebih positif bagi semua,” ujar Jen dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (3/4/2026).

Setiap penerima beasiswa akan mendapatkan pendanaan minimal sebesar 40.000 Poundsterling atau sekitar Rp 898 juta. Dana tersebut mencakup biaya kuliah, tunjangan hidup, biaya perjalanan dan visa, asuransi kesehatan, hingga dukungan kemampuan bahasa Inggris.

Selain itu, penerima juga akan memperoleh akses ke universitas sains dan riset terkemuka di Inggris, serta kesempatan membangun jejaring dengan para ahli STEM dan alumni global Inggris.

Sebanyak 20 kuota beasiswa disediakan bagi pelamar dari kawasan Asia Timur, bekerja sama dengan empat universitas di Inggris.

Sementara itu, Country Director Indonesia dan Director South East Asia di British Council, Summer Xia, menilai bahwa perempuan di bidang STEM memiliki potensi besar, meski masih menghadapi berbagai hambatan struktural.

Ia menegaskan bahwa program ini hadir untuk membantu perempuan di ASEAN, termasuk Indonesia dan Timor Leste, agar dapat melanjutkan studi dan berkontribusi dalam inovasi global.

“Serta kemajuan sosial, baik di dalam negeri maupun secara internasional. Kami bangga membuka pendaftaran tahun ini dan berharap dapat melihat lebih banyak perempuan Indonesia memimpin dan membentuk masa depan STEM,” ujar Summer.

Bagi yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai rincian beasiswa, dapat mengakses laman resmi British Council di https://www.britishcouncil.org/study-work-abroad/in-uk/scholarship-women-stem. (xrq)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Empat Puskesmas di Aceh Tengah Terima Penghargaan dari BPJS Kesehatan

0
Empat Puskesmas di Aceh Tengah Terima Penghargaan dari BPJS Kesehatan. (Foto: BPS)

NUKILAN.ID | Lhokseumawe – Empat Puskesmas di Kabupaten Aceh Tengah mendapatkan penghargaan dari BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe atas pelayanan yang diberikan kepada peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (07/04) dan dihadiri jajaran Dinas Kesehatan, kepala puskesmas, serta pimpinan klinik mitra BPJS Kesehatan setempat.

Puskesmas yang menerima penghargaan adalah Puskesmas Kebayakan, Puskesmas Bies, Puskesmas Atu Lintang, dan Puskesmas Pegasing. Pemberian penghargaan ini dilakukan bersamaan dengan agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) capaian Kapitasi Berbasis Komitmen (KBK), yang secara periodik dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan mutu layanan kesehatan di fasilitas kesehatan mitra tetap terjaga.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe, Rita Masyita Ridwan, menjelaskan, “Hari ini kita melakukan pertemuan untuk monitoring, evaluasi serta pemberian penghargaan atas beberapa indikator kepatuhan, diantaranya kepatuhan faskes terhadap kontrak, capaian pemanfaatan antrean online dan Mobile JKN, serta KBK terbaik, semoga capaian ini dapat terus dipertahankan dan terus ditingkatkan.”

Rita menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai evaluasi terukur terhadap capaian layanan yang telah dilaksanakan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), sekaligus mendorong FKTP lain untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi peserta JKN.

Perwakilan Dinas Kesehatan Aceh Tengah, Yuanita Wilda, menyampaikan bahwa meski optimalisasi layanan telah dilakukan, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi, terutama terkait digitalisasi layanan agar akses masyarakat semakin mudah.

“Dengan adanya evaluasi hari ini, puskesmas dan FKTP lainnya dapat mengetahui rapot atau laporan hasil kerjanya dan juga menjadi wadah diskusi untuk mencari solusi ke depannya supaya semua tercapai sesuai yang direncanakan. Mari kita sama-sama berkomitmen dan konsisten menjaga kualitas dan mutu layanan untuk menciptakan masyarakat Aceh Tengah yang lebih sehat,” tutup Yuanita.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Ombudsman Aceh Terima Audiensi BKKBN untuk Perkuat Kapasitas Pelayanan Publik

0
Ombudsman Aceh Terima Audiensi BKKBN untuk Perkuat Kapasitas Pelayanan Publik. (Foto: Ombudsman)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh menerima audiensi dari Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh, Rabu (8/4/2026), di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pelayanan publik di lingkungan BKKBN Aceh.

Rombongan BKKBN Aceh dipimpin Sekretaris Perwakilan, Ihya, bersama jajaran. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh, Dian Rubianty, beserta staf dalam suasana diskusi konstruktif dan terbuka.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk penguatan pemahaman terkait standar pelayanan, pencegahan maladministrasi, serta pengelolaan pengaduan masyarakat. Langkah ini dinilai penting agar pelayanan berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sekretaris Perwakilan BKKBN Aceh, Ihya, menyatakan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari komitmen BKKBN Aceh untuk terus berbenah dalam memberikan pelayanan optimal, khususnya di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh menekankan pentingnya penerapan prinsip pelayanan publik yang baik, serta mendorong setiap instansi aktif melakukan perbaikan berkelanjutan. Ombudsman juga membuka ruang konsultasi bagi BKKBN Aceh untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mencegah potensi maladministrasi di masa depan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara BKKBN Aceh dan Ombudsman RI Aceh semakin kuat dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan berintegritas di Provinsi Aceh.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Harga Gabah di Aceh Turun Saat Panen Raya, Petani Curiga Ada Permainan Pasar

0
Ilustrasi petani saat panen. (Foto: MI)

NUKILAN.ID | SIGLI – Petani padi sawah di Aceh tengah memasuki panen raya musim rendengan, atau musim tanam utama. Setelah panen ini, mereka berharap bisa segera menyiapkan sawah untuk musim gadu, yang diperkirakan berlangsung pertengahan April hingga Mei 2026.

Lokasi panen raya saat ini tersebar di beberapa kabupaten, termasuk Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Tamiang, dan Aceh Selatan. Namun, kondisi yang seharusnya menggembirakan ini justru memunculkan kekhawatiran. Harga gabah terus mengalami penurunan yang signifikan, membuat petani resah.

Mengutip Media Indonesia, pada Selasa dan Rabu (8/4) di Kabupaten Pidie, harga gabah kering panen berada di kisaran Rp 7.000–Rp 7.100 per kilogram, lebih rendah dibandingkan awal panen sekitar dua pekan lalu yang mencapai Rp 7.400 per kilogram.

Tidak ada penjelasan pasti mengenai penyebab penurunan harga yang cukup drastis dalam waktu singkat ini. Apakah karena berkurangnya serapan beras atau ulah tengkulak dan permainan pasar, masih menjadi pertanyaan.

“Pada awal musim padi di akhir bulan Ramadhan tiga pekan lalu harga gabah mencapai Rp 7.400/kg, sekarang menurun drastis menjadi Rp 7.000/kg. Penurunan dalam tempo waktu cukup singkat itu sangat meresahkan petani,” kata Muhammad Nasir, tokoh masyarakat petani di Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie.

Penurunan harga terjadi bertahap sejak awal Lebaran 1447 H. Menjelang lima hari Lebaran, harga gabah kering panen berada di kisaran Rp 7.300/kg. Tiga hari setelah Idulfitri, turun menjadi Rp 7.200/kg, kemudian pekan kedua Lebaran turun lagi menjadi Rp 7.100/kg, dan kini bercokol di posisi Rp 7.000/kg.

Kondisi ini membuat petani di Aceh semakin khawatir. Mereka takut harga gabah musim rendengan kali ini bakal turun lebih jauh seiring dengan panen raya di Aceh Utara dan Aceh Timur.

Ridwan, petani di Kecamatan Indrajaya, mengatakan penurunan harga gabah saat panen raya memang sudah kerap terjadi. Para pedagang pengumpul atau tengkulak biasanya menggunakan dua alasan. Pertama, mengaku stok gabah melimpah karena panen raya. Kedua, alasan keterbatasan dana untuk membeli.

“Dengan gertakan atau menakut-nakuti begitu, akhirnya petani terpaksa menjual walau harga lebih rendah dari sebelumnya. Mana mungkin harga gabah berpengaruh besar hanya karena musim panen di Aceh. Sebab beras dari Aceh juga dipasok ke pasar luar daerah, seperti Sumatera Utara dan provinsi lainnya,” tutur Ridwan.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Kejati Aceh Tetapkan Tersangka Tambahan Kasus Dugaan Korupsi Beasiswa

0
Petugas Kejati Aceh mengawal tersangka dugaan tindak pidana korupsi beasiswa di Banda Aceh, Selasa (7/4/2026). (FOTO: Humas Kejati Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menetapkan satu tersangka tambahan terkait dugaan tindak pidana korupsi beasiswa Pemerintah Aceh, sehingga jumlah tersangka dalam kasus ini menjadi empat orang.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis, menyampaikan penambahan tersangka setelah jaksa penyidik menetapkan ET, karyawan bagian keuangan IEP Persada Nusantara, sebagai tersangka.

“ET ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi beasiswa Pemerintah Aceh pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh tahun anggaran 2021 hingga 2024,” kata Ali Rasab Lubis.

Sebelumnya, Kejati Aceh telah menetapkan tiga tersangka lain, yakni S selaku Kepala BPSDM Aceh 2021–2024, CP selaku Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Kerja Sama BPSDM Aceh, dan RH selaku Pejabat Pelaksana Teknis program beasiswa di BPSDM Aceh.

“Selain menetapkan ET sebagai tersangka, penyidik juga menahan ET. Ketiga tersangka sebelumnya juga sudah ditahan. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan,” tambah Ali Rasab Lubis.

Dugaan korupsi ini bermula saat Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran beasiswa melalui BPSDM Aceh. Beasiswa yang disalurkan kepada mahasiswa asal Aceh di University of Rhode Island pada 2021–2023 mencapai Rp21 miliar lebih, sementara pada 2023 penyaluran serupa mencapai Rp5,8 miliar lebih.

“Penyaluran melalui rekening IEP Persada Indonesia tidak sesuai ruang lingkup perjanjian pemberian beasiswa, termasuk adanya penagihan fiktif biaya kuliah. Beasiswa tidak disalurkan kepada mahasiswa maupun tidak disetorkan ke University of Rhode Island sehingga terjadi kelebihan penyaluran Rp8,25 miliar,” ujar Ali Rasab Lubis.

Akibat pengelolaan dan penyaluran beasiswa yang tidak riil dan fiktif, negara mengalami kerugian lebih dari Rp14 miliar. Dari jumlah itu, Rp1,88 miliar telah disita selama penyidikan.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 huruf a dan c UU Nomor 1 Tahun 2023, serta Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf a dan c UU Nomor 1 Tahun 2023.

“Penyidikan masih terus berlangsung. Tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka baru jika ditemukan alat bukti baru. Kami juga mengimbau pihak yang menerima beasiswa tetapi menggunakan tidak sesuai peruntukan agar segera mengembalikannya,” kata Ali Rasab Lubis.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Keren! 533 Siswa Madrasah di Aceh Besar Lulus SPAN-PTKIN

0
Logo SPAN-PTKIN. (Foto: ptkin.ac.id)

NUKILAN.ID | JANTHO – Sebanyak 533 siswa madrasah di Kabupaten Aceh Besar berhasil lolos ke perguruan tinggi melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) tahun 2026.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar, H. Saifuddin SE, mengapresiasi pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ratusan siswa ini menjadi bukti kualitas pendidikan madrasah yang terus meningkat.

“Ini prestasi yang sangat membanggakan. Kami mengapresiasi kerja keras para siswa kita, guru, dan semua pihak yang terlibat dalam proses pembinaan akademik di madrasah,” kata Saifuddin.

Dari 533 siswa yang lulus, Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Ruhul Islam Anak Bangsa mencatat jumlah terbanyak dengan 126 siswa, disusul MAS Insan Qurani 98 siswa, dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 sebanyak 53 siswa. Selain itu, MAS Oemar Diyan meluluskan 61 siswa, MAS Darul Ihsan 44 siswa, MAS Muta’allimin 35 siswa, MAN 3 sebanyak 27 siswa, dan MAN 1 sebanyak 20 siswa.

Selanjutnya, MAS Ar Rabwah meluluskan 18 siswa, MAN 5 sebanyak 13 siswa, dan MAS Al Manar 8 siswa. Sementara itu, MAS Daruzzahidin, MAS Luqman Al Hakim, MAS Sidiq, dan MAS Imam Syafi’i masing-masing meluluskan 4 siswa. MAN 6, MAS Asaasunnajah, dan MAS Darul Hikmah masing-masing 3 siswa, sedangkan MAS Darul Aman dan MAN 2 masing-masing 2 siswa, serta satu siswa dari MAS Baitul Arqom.

Ratusan siswa tersebut diterima di berbagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, antara lain UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Gunung Djati, UIN Imam Bonjol, UIN Makassar, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Walisongo, dan beberapa lainnya.

“Capaian ini mempertegas kontribusi madrasah dalam mencetak lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional,” ujar Yahwa—sapaan akrab Saifuddin.

Yahwa menambahkan, Kemenag Aceh Besar berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan madrasah, baik dari sisi akademik maupun penguatan karakter. Upaya itu dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan, peningkatan kompetensi guru, serta pendampingan intensif bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Ia berharap madrasah menjadi pilihan utama masyarakat, sekaligus melahirkan generasi yang unggul dan berdaya saing.

“Kami juga menyampaikan terimakasih tak terhingga untuk semua kepala madrasah yang tak henti berinovasi di berbagai bidang hingga lahir pencapaian seperti ini. Dan tentunya ini juga tak lepas dari pertolongan Allah atas doa-doa kita bersama untuk kemajuan Aceh Besar,” ujarnya.

SPAN-PTKIN merupakan jalur seleksi nasional bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri berdasarkan prestasi akademik selama di bangku sekolah.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Resmi! Layanan Peradilan Syar’iyah Kini Hadir di MPP Banda Aceh

0
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh bersama Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas IA resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Banda Aceh, Rabu (8/4/2026). (FOTO: HUMAS BNA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh bersama Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas IA resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Banda Aceh, Rabu (8/4/2026).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh, Faisal M., S.STP, dan Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas IA, Hj. Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H., disaksikan jajaran masing-masing instansi dalam suasana penuh khidmat.

Melalui kerja sama ini, Mahkamah Syar’iyah menghadirkan beragam layanan peradilan yang sebelumnya hanya tersedia di kantor pengadilan. Kini, masyarakat dapat mengakses layanan tersebut langsung di MPP Kota Banda Aceh.

Faisal menjelaskan, layanan yang disediakan mencakup informasi terkait berperkara dan pengaduan, pendaftaran perkara, pengambilan produk pengadilan seperti putusan dan penetapan, serta layanan legalitas produk pengadilan berupa legalisasi putusan dan penetapan.

DPMPTSP dan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sepakat bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terintegrasi di satu tempat.

Faisal berharap kehadiran layanan ini mampu mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan peradilan yang selama ini terkendala jarak, waktu, atau birokrasi. “Dengan lokasi yang terintegrasi di MPP, masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik ke kantor pengadilan,” pungkasnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Pemerintah Aceh dan PT ASDP Teken Kerja Sama Pengelolaan KMP Aceh Hebat 1

0
Penandatanganan dilakukan Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal ST, MT, bersama Direktur Operasi dan Transformasi ASDP, Rio Theodore Natalianto Lasse, di Jakarta, Selasa (7/4/2026). (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Pemerintah Aceh menandatangani kelanjutan kerja sama pengelolaan kapal penyeberangan KMP Aceh Hebat 1 dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Penandatanganan dilakukan Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal ST, MT, bersama Direktur Operasi dan Transformasi ASDP, Rio Theodore Natalianto Lasse, di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Kerja sama ini menjadi momentum bagi Pemerintah Aceh untuk mendorong peningkatan kualitas layanan penyeberangan, termasuk penerapan sistem tiket elektronik (e-ticketing) secara menyeluruh, khususnya pada lintas barat selatan Aceh. Langkah ini dinilai penting guna menciptakan pelayanan yang lebih modern, tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjawab dinamika yang terjadi pada masa angkutan lebaran lalu.

“Kami mendorong penerapan e-ticketing secara menyeluruh, terutama di lintas barat selatan. Ini penting agar pelayanan lebih tertib, transparan, dan mampu mengurangi antrean penumpang di pelabuhan,” ujar Asisten II Sekda Aceh, T. Robby Irza.

Dorongan tersebut juga menjadi respons atas antrean panjang dan penumpukan penumpang akibat sistem penjualan tiket manual, terutama pada lintasan menuju Simeulue yang mengalami lonjakan signifikan. Dengan e-ticketing, proses pelayanan diharapkan lebih efisien, mengurangi antrean, dan memberi kepastian jadwal keberangkatan bagi masyarakat.

Gubernur Aceh yang diwakili Robby Irza menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar kontrak administratif, melainkan langkah strategis memperkuat konektivitas wilayah, khususnya daerah kepulauan dan kawasan terluar yang menjadi prioritas pembangunan Aceh.

“Konektivitas bukan hanya soal transportasi, tetapi juga menyangkut akses ekonomi, pelayanan publik, dan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat Aceh,” ujar Robby.

Pemerintah Aceh saat ini memiliki sejumlah armada penyeberangan, antara lain KMP Aceh Hebat 1 (lintasan Calang–Sinabang), KMP Aceh Hebat 2 (Ulee Lheue–Balohan Sabang), dan KMP Aceh Hebat 3 (Singkil–Pulau Banyak). Robby menekankan bahwa pengelolaan aset daerah harus profesional dan produktif, tidak hanya memberikan layanan publik optimal, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami ingin agar aset yang dimiliki Pemerintah Aceh dapat dikelola secara optimal, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Robby.

Pemerintah Aceh juga mendorong optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pengembangan kawasan pelabuhan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan pemberdayaan tenaga kerja lokal, baik di darat maupun di atas kapal.

“Kerja sama ini harus memberi dampak luas, tidak hanya pada layanan transportasi, tetapi juga pada pembukaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal.

Faisal menegaskan KMP Aceh Hebat 1 tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga penggerak ekonomi wilayah kepulauan. “Transportasi penyeberangan ini merupakan urat nadi bagi masyarakat kepulauan. Dengan layanan yang baik dan terjadwal, aktivitas ekonomi, distribusi barang, dan sektor pariwisata bisa tumbuh,” katanya.

Ia juga menekankan penyesuaian pola operasional kapal sesuai kebutuhan masyarakat, terutama pada periode lonjakan penumpang seperti akhir pekan dan musim libur. “Simeulue ini salah satu destinasi wisata unggulan. Saat akhir pekan biasanya terjadi peningkatan jumlah penumpang. Kami minta pola operasi kapal bisa menyesuaikan, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terlayani dengan baik,” ujar Faisal.

Direktur Operasi dan Transformasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Rio Theodore Natalianto Lasse, menyampaikan komitmen meningkatkan kualitas layanan transportasi laut bagi masyarakat. “Pelayanan transportasi merupakan kebutuhan masyarakat dalam menghubungkan berbagai wilayah. ASDP hadir dan akan terus berupaya meningkatkan layanan yang ada,” ujar Rio.

Rio menegaskan pihaknya akan menjaga kepercayaan Pemerintah Aceh dengan memberikan pelayanan terbaik, merawat kapal dengan baik, serta memenuhi bahkan melebihi ekspektasi pemerintah dan masyarakat. Ia juga meminta seluruh kru kapal menjaga aset pemerintah dengan baik dan menjalankan operasional sesuai standar.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Yossianis Marciano; Direktur SDM & Layanan Korporasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ardhie Ekapaty; Direktur Teknik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Nana Sutisna; General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil, Rachmadian Adha; Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, M. Hidayatullah; Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T. Rizki Fadhil; serta Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Aceh, Muhammad Alqadri.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

10.185 Warga Golongan Mampu di Aceh Barat Dicoret dari JKA Mulai Mei 2026

0
Ilstrasi JKA. (Foto: Ist)

NUKILAN.ID | MEULABOH – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Meulaboh memastikan sebanyak 10.185 warga Kabupaten Aceh Barat berpotensi dinonaktifkan dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) mulai 1 Mei 2026.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh, dr Sarwika Meuseke, mengatakan ribuan peserta tersebut masuk dalam kategori masyarakat mampu berdasarkan klasifikasi desil.

“10.185 peserta JKA di Aceh Barat ini masuk dalam kategori desil 8, 9, dan 10 yang berpotensi dinonaktifkan kepesertaan nya,” kata dr Sarwika Meuseke kepada ANTARA di Meulaboh, Rabu.

Ia menjelaskan, kebijakan ini tidak hanya berlaku di Aceh Barat. Secara keseluruhan, sekitar 500.000 jiwa di seluruh Provinsi Aceh terdampak penyesuaian data kepesertaan JKA.

Menanggapi hal tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh akan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat hingga ke tingkat desa untuk melakukan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Langkah ini bertujuan mendorong masyarakat yang tergolong mampu agar beralih menjadi peserta mandiri. Selain itu, perusahaan atau pemberi kerja juga diminta mendaftarkan pekerjanya secara mandiri jika belum mendapatkan jaminan kesehatan.

“Bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai (masuk desil mampu padahal tidak layak), dapat melakukan proses sanggah melalui aplikasi BPS untuk pemutakhiran data kembali,” katanya menambahkan.

Pemerintah berharap validasi data ini membuat anggaran JKA lebih tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Sarwika menambahkan, penyesuaian ini mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang perubahan kriteria penerima jaminan kesehatan.

Dalam aturan tersebut, pemerintah menggunakan data desil atau tingkat kesejahteraan sebagai dasar penentuan penerima bantuan. Masyarakat pada desil 1 hingga 7 tetap dijamin melalui integrasi JKA dengan BPJS Kesehatan.

Sementara itu, masyarakat pada desil 8, 9, dan 10 atau kelompok mampu akan dinonaktifkan secara otomatis dari program JKA.

BPJS Kesehatan juga mengimbau masyarakat agar tidak resah terhadap kebijakan ini.

“Mengingat anggaran pemerintah daerah yang terbatas, sudah sewajarnya mereka tidak lagi mendapatkan pembiayaan dari pemerintah,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan. Warga yang menderita penyakit katastropik, penyandang disabilitas, serta Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tetap akan dijamin oleh JKA.

“Tetap di-cover, yang penting ada surat keterangan dari dokter terkait penyakitnya,” kata dr Sarwika.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Tgk Sairul Bahri: Zakat Harus Melahirkan Muzakki Baru

0
Tgk. Sairul Bahri, S.Pd.I, Ketua Dewan Pengawas Baitul Mal Aceh Selatan hadir sebagai narasumber Podcast Kito Episode 5. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Podcast Kito Sahabat Zakat kembali menghadirkan diskusi inspiratif tentang peran zakat dalam membangun kemandirian umat. Pada episode kali ini, hadir Tgk. Sairul Bahri, S.Pd.I, Ketua Dewan Pengawas Baitul Mal Aceh Selatan yang juga dikenal sebagai pimpinan Dayah Raudhatussunnah Al Waliyyah di Gampong Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur.

Diskusi tersebut dipandu oleh Sepri Kurniadi, dosen Politeknik Aceh Selatan sekaligus Pengurus MPD Pemuda ICMI Aceh Selatan. Dalam pengantarnya, Sepri menyampaikan bahwa zakat bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan kekuatan yang mampu mengubah kehidupan seseorang.

“Dari tangan yang menerima, menjadi tangan yang memberi. Dari yang dibantu, menjadi yang membantu. Inilah perjalanan kemuliaan dalam zakat,” ungkapnya.

Dalam pemaparannya, Tgk. Sairul Bahri menjelaskan bahwa konsep “Dari Mustahik Menuju Muzakki” merupakan tujuan ideal dalam sistem zakat Islam. Menurutnya, zakat tidak hanya berfungsi untuk meringankan beban sementara, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kehidupan yang mandiri dan bermartabat.

“Zakat itu bukan untuk membuat seseorang terus bergantung, tetapi untuk mengangkat derajatnya. Ketika seorang mustahik mampu bangkit dan akhirnya menjadi muzakki, di situlah zakat telah bekerja secara sempurna,” jelasnya.

Ia menambahkan, Baitul Mal memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi tersebut, tidak hanya melalui penyaluran bantuan konsumtif, tetapi juga melalui program pemberdayaan berkelanjutan. Program tersebut meliputi bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, hingga dukungan di bidang pendidikan.

Menurutnya, zakat produktif menjadi kunci dalam menciptakan perubahan jangka panjang. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat dapat menjadi modal yang mampu menggerakkan ekonomi keluarga hingga komunitas.

“Zakat yang dikelola dengan baik akan melahirkan kekuatan ekonomi umat. Dari satu usaha kecil, bisa tumbuh harapan besar,” tambahnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar tidak hanya terletak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pola pikir dan mentalitas. Dibutuhkan semangat, kerja keras, serta keyakinan untuk keluar dari ketergantungan.

“Jangan pernah merasa cukup hanya sebagai penerima. Jadikan zakat sebagai pijakan untuk melangkah lebih tinggi. Bangkitlah, karena setiap usaha adalah jalan menuju perubahan,” pesannya.

Sebagai Ketua Dewan Pengawas, Tgk. Sairul Bahri juga menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran dalam pengelolaan zakat. Ia menilai kepercayaan masyarakat menjadi fondasi utama dalam membangun sistem zakat yang kuat dan berkelanjutan.

Dalam pesannya kepada para mustahik, ia menyampaikan:
“Jangan merasa kecil karena menerima zakat. Itu adalah hak yang Allah berikan. Tetapi niatkan dalam hati, suatu hari nanti kita akan menjadi orang yang memberi. Karena sebaik-baik tangan adalah tangan yang di atas.”

Ia juga mengajak masyarakat Aceh Selatan untuk menyalurkan zakat dan infak melalui Baitul Mal agar pengelolaannya lebih terarah, merata, dan berdampak luas bagi kesejahteraan umat.

Menutup podcast, Sepri Kurniadi kembali menegaskan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban yang ditunaikan, melainkan harapan yang ditumbuhkan untuk masa depan.

“Setiap rupiah zakat yang kita keluarkan bukan hanya membantu hari ini, tetapi menanam harapan untuk esok yang lebih baik. Zakat adalah jembatan perubahan, dari mustahik menuju muzakki,” tutupnya.

Melalui Podcast Kito Sahabat Zakat, Baitul Mal Aceh Selatan terus berkomitmen menghadirkan edukasi publik yang terbuka, transparan, dan inspiratif, sekaligus mengajak masyarakat membangun kekuatan zakat demi terwujudnya Aceh Selatan yang lebih peduli, produktif, dan madani. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News