NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pagi belum sepenuhnya ramai di kawasan Lampeuneurut, Aceh Besar, ketika Amal mulai menata galon-galon di depan depot air minum isi ulang miliknya. Satu per satu pelanggan datang membawa galon kosong, menukar kebutuhan harian yang sederhana namun tak pernah sepi permintaan.
Usaha kecil itu mungkin tampak biasa. Namun di balik aktivitas rutin tersebut tersimpan satu pertanyaan besar: apakah usaha seperti milik Amal benar-benar terlihat dalam peta ekonomi negara?
“Kalau soal pendataan, kami kurang tahu juga. Yang penting usaha jalan,” kata Amal saat diwawancarai Nukilan.id, pada Sabtu (21/2/2026).
Padahal, usaha-usaha kecil seperti miliknya justru menjadi fondasi utama perekonomian Aceh. Seperti Amal, misalnya, yang mampu mempekerjakan dua orang karyawan dalam usahanya. Tanpa pendataan yang akurat, denyut ekonomi masyarakat berisiko tidak terbaca secara utuh oleh para pembuat kebijakan.
Inilah yang menjadi latar belakang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebuah pendataan ekonomi nasional yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali.
Potret Ekonomi Aceh Masih Ditopang UMKM
Hasil Sensus Ekonomi 2016 menunjukkan struktur ekonomi Aceh sangat bergantung pada usaha mikro dan kecil. Tercatat sebanyak 422.469 usaha masuk kategori Usaha Mikro Kecil (UMK), sementara Usaha Menengah Besar (UMB) hanya berjumlah 4.412 usaha.
Dominasi tersebut semakin terlihat dari sisi penyerapan tenaga kerja. UMK menyerap sekitar 1.061.217 tenaga kerja, jauh melampaui UMB yang mempekerjakan 110.838 tenaga kerja.
Data ini menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Aceh. Namun dalam satu dekade terakhir, pola usaha berubah cepat seiring perkembangan teknologi digital, perubahan perilaku konsumsi, serta munculnya model bisnis baru yang belum sepenuhnya tergambar dalam data lama.
Wajah Baru UMKM Aceh
Perubahan lanskap usaha terlihat jelas di Banda Aceh. Zakir, pelaku usaha coffeeshop di kawasan Simpang Mesra, menyaksikan langsung pertumbuhan bisnis kopi yang semakin pesat.
Saat diwawancarai Nukilan.id pada Sabtu (21/2/2026) malam, Zakir menilai menjamurnya coffeeshop di hampir setiap kawasan menjadi tanda semakin banyak anak muda yang berani membuka usaha sendiri. Menurutnya, pendataan yang lengkap akan membantu pemerintah melihat perkembangan ekonomi masyarakat secara lebih nyata.
“Sekarang coffeeshop hampir di setiap kawasan. Banyak anak muda membuka usaha sendiri. Kalau datanya lengkap, pemerintah bisa melihat perkembangan ekonomi sebenarnya,” kata Zakir.
Dalam menjalankan usaha kedai kopi miliknya, Zakir juga menyediakan layanan pembayaran nontunai karena mayoritas pelanggannya berasal dari kalangan mahasiswa. Usaha tersebut turut membuka lapangan kerja dengan menyerap lima tenaga kerja muda.
Transformasi ekonomi juga terlihat melalui munculnya bisnis berbasis digital. Salah satunya dijalankan oleh Wanbalqis, pedagang lasagna khas Italia di Banda Aceh, yang mengelola usahanya tanpa toko fisik. Kepada Nukilan.id, ia mengaku bersama dua rekannya memasarkan produk tersebut hanya melalui media sosial dengan sistem pre-order (PO).
“Pesanan datang lewat Instagram dan WhatsApp. Jadi produksi sesuai order, tidak perlu stok banyak,” ujarnya.
Model usaha seperti ini semakin umum di kalangan pelaku UMKM muda. Namun usaha berbasis digital kerap sulit terpetakan jika pendataan ekonomi tidak diperbarui secara menyeluruh.
Pendataan Ekonomi Terbesar di Indonesia
Sensus Ekonomi merupakan program pendataan ekonomi terbesar dan paling lengkap di Indonesia yang telah dilaksanakan sejak 1986 oleh BPS setiap sepuluh tahun sekali. SE2026 bertujuan menyediakan data dasar yang terpercaya bagi seluruh kegiatan ekonomi nonpertanian sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional.
Pendataan mencakup berbagai entitas, mulai dari perusahaan seperti restoran, hotel, bank, dan jasa konstruksi; lembaga pemerintah seperti sekolah dan rumah sakit; usaha rumah tangga termasuk bisnis online dan sektor informal; hingga lembaga non-profit seperti organisasi sosial dan tempat ibadah.
Seluruh pelaku usaha di Indonesia akan menjadi responden dalam sensus ini.
Pelaksanaan SE2026 dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026, diawali pengisian kuesioner online secara mandiri pada 1–31 Mei 2026. Selanjutnya, petugas BPS akan melakukan pendataan lapangan secara door-to-door pada 1 Juni hingga 31 Juli 2026 bagi usaha yang belum mengisi secara daring.
Menjawab Tantangan Ekonomi Modern
Melalui SE2026, pemerintah berupaya menjawab berbagai isu strategis ekonomi, seperti daya saing usaha antarwilayah, pemetaan struktur ekonomi daerah, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, hingga perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.
Pendataan ini juga akan mengidentifikasi persoalan dunia usaha serta kebutuhan dukungan yang diperlukan pelaku usaha dalam merencanakan ekspansi dan mencari peluang pasar baru.
Bagi pemerintah, data sensus menjadi dasar kebijakan yang akurat agar pembangunan ekonomi tidak lagi bertumpu pada asumsi. Sementara bagi pelaku usaha, hasil sensus dapat menjadi referensi untuk memahami tren pasar, persaingan usaha, serta potensi pengembangan bisnis.
Data sebagai Fondasi Masa Depan Ekonomi
Bagi sebagian orang, pendataan mungkin tampak sebagai hal sederhana. Namun bagi Pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat, data ekonomi menjadi fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, setiap aktivitas usaha diharapkan dapat tergambar secara utuh dalam peta ekonomi Indonesia.
Dengan data yang lebih mutakhir dan komprehensif, kebijakan ekonomi ke depan diharapkan menjadi lebih tepat sasaran, inklusif, dan benar-benar mencerminkan denyut usaha masyarakat Aceh yang terus berkembang. (xrq)
