Beranda blog Halaman 593

Illiza dan Afdhal Resmi Pimpin Banda Aceh, Usung Konsep Kota Kolaborasi

Penulis
Redaksi
-
0
Illiza dan Afdhal Resmi Pimpin Banda Aceh, Usung Konsep Kota Kolaborasi. (Foto: Diskominfo BNA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kota Banda Aceh memasuki babak baru kepemimpinan setelah Wali Kota terpilih, Illiza Sa’aduddin Djamal, dan Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah resmi dilantik pada Rabu (12/2/2025). Prosesi pelantikan yang berlangsung di Aula DPRK Banda Aceh ini dipimpin langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

“Atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik saudari Illiza Sa’aduddin Djamal sebagai Wali Kota Banda Aceh berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri,” ujar Gubernur Muzakir Manaf saat membacakan sumpah jabatan.

Dalam pidato pertamanya sebagai Wali Kota, Illiza menegaskan bahwa kepemimpinannya bersama Afdhal akan mengedepankan konsep kolaborasi dalam membangun Banda Aceh.

“Ini merupakan langkah awal kota kolaborasi. Sejarah akan mencatat kolaborasi ini. Bersinergi bersama masyarakat bersatu menggapai cita, Kota Banda Aceh akan semakin hebat,” katanya penuh optimisme.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu dalam mewujudkan visi tersebut. Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci dalam membangun Banda Aceh yang lebih baik.

“Insyaallah Allah mudahkan segala ikhtiar untuk memajukan Aceh bersama-sama seluruh masyarakat,” lanjutnya.

Pelantikan ini menjadi momentum bagi Illiza dan Afdhal untuk memulai perjalanan mereka dalam memimpin kota selama lima tahun ke depan. Illiza juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung dan mempersiapkan seluruh rangkaian acara pelantikan.

“Kepemimpinan adalah ibadah. Roda pemerintahan lima tahun mendatang adalah kepercayaan yang akan kami tempuh. Dukungan dari kalangan merupakan energi bersama,” jelasnya.

Lebih lanjut, Illiza menekankan pentingnya membangun kebersamaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, pemahaman yang sama dan silaturahmi yang erat akan memperkuat visi Banda Aceh sebagai kota yang inklusif dan maju.

“Untuk membangun kota ini kita perlu saling memahami. Bersama sebuah visi yang mampu mempererat silaturahmi dan mewujudkan kota inklusi dengan tujuan besarnya adalah adalah kota kolaborasi,” tutupnya.

Dengan semangat kebersamaan dan sinergi yang diusung, Banda Aceh kini bersiap menatap masa depan di bawah kepemimpinan baru yang menjanjikan perubahan dan inovasi.

Editor: Akil

Kejari Bireuen dan LPS Teken MoU Penanganan Masalah Perbankan

Penulis
Rezi
-
0
Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, Munawal Hadi, SH. MH (kiri) dan Direktur Group Likuidasi Bank LPS, Daly Rustamblin (kanan) teken MoU di Aula Kejari Bireuen, pada Kamis 13 Februari 2024. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Bireun – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Aula Kejaksaan Negeri setempat, pada Kamis (13/2/2025). 

Penandatanganan ini menandai langkah strategis penguatan kerja sama kedua lembaga dalam penanganan masalah hukum terkait pemulihan keuangan negara dan penyelesaian aset perbankan bermasalah.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, Munawal Hadi, SH. MH, menyatakan kerja sama ini bertujuan memastikan penyelesaian hukum terkait aset perbankan dan kewajiban bank yang telah dicabut izinnya dapat berjalan sesuai aturan perundang-undangan. 

“Kejaksaan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara akan memberikan pendampingan hukum, bantuan hukum, serta tindakan litigasi jika diperlukan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Group Likuidasi Bank LPS, Daly Rustamblin, menekankan pentingnya kolaborasi ini untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas LPS. “Dengan dukungan Kejari Bireuen, kami optimis penyelesaian sengketa hukum dapat dilakukan lebih cepat dan efektif, sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga,” jelasnya.

MoU tersebut mencakup empat aspek utama, yaitu pemberian pertimbangan hukum kepada LPS dalam proses penyelesaian aset dan kewajiban bank, pendampingan dan bantuan hukum oleh Kejari dalam penyelesaian masalah hukum, representasi hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dalam litigasi, serta upaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui mediasi dan negosiasi.

Acara penandatanganan dihadiri oleh jajaran pejabat kedua institusi, termasuk Kasi Datun Kejaksaan Negeri Bireuen Hanita Azrica, S.H.M.H, Kepala Divisi Likuidasi Bank II LPS, Pengawas Likuidasi Bank II LPS, Tim Likuidasi PT BPRS Kota Juang (DL), serta para anggota Bank LPS. []

Ramai WNI Ingin Pindah ke Luar Negeri, Diaspora Aceh Ingatkan Tantangannya

Penulis
Akil
-
0
saddam rassanjani
Saddam Rassanjani. (Foto: Instagram @sani.armn)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Tagar #KaburAjaDulu tengah ramai diperbincangkan di platform media sosial X sejak Minggu (9/2/2025). Banyak warganet mengungkapkan keinginan untuk pindah ke luar negeri, mencari kehidupan yang dianggap lebih nyaman di negara-negara seperti Denmark, Belanda, Norwegia, Belgia, Prancis, Swedia, Jerman, Jepang, Australia, Dubai, hingga Inggris.

Namun, benarkah hidup di luar negeri selalu lebih baik? Diaspora Aceh, Saddam Rasaanjani, yang saat ini menempuh studi doktoral di Britania Raya, mengingatkan bahwa ada banyak tantangan yang harus dihadapi seseorang ketika memilih untuk menetap di negara lain.

“Salah satu yang paling utama adalah biaya hidup yang jauh lebih tinggi dibanding di Indonesia, terutama di negara-negara seperti Inggris dan Australia,” kata Saddam yang juga Akademisi FISIP Universitas Syiah Kuala tersebut pada Kamis (13/2/2025).

Tak hanya soal biaya, Saddam juga menyoroti ketatnya persaingan di dunia kerja dan akademik. Ia menegaskan bahwa mereka yang memilih untuk merantau harus siap bersaing dengan individu dari berbagai negara yang memiliki keterampilan tinggi.

“Selain itu, persaingan di dunia kerja dan akademik juga sangat ketat, mengingat kita harus bersaing dengan orang-orang dari berbagai negara yang memiliki keterampilan tinggi,” tambahnya.

Selain itu, adaptasi terhadap budaya baru sering kali menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan gaya hidup, kondisi iklim, hingga sistem kerja di negara lain bisa berbeda jauh dari yang biasa dihadapi di Indonesia.

“Adaptasi terhadap budaya baru juga menjadi tantangan tersendiri, mulai dari perbedaan gaya hidup, iklim, hingga sistem kerja yang mungkin berbeda dengan yang biasa kita hadapi di Indonesia,” katanya.

Di sisi administrasi, ia juga menekankan bahwa regulasi di banyak negara cenderung sangat ketat. Mulai dari urusan visa, izin tinggal, hingga aturan tenaga kerja, semuanya bisa menjadi hambatan bagi mereka yang belum memiliki rencana matang.

“Oleh karena itu, hidup di luar negeri bukan sekadar tentang mencari peluang, tetapi juga kesiapan menghadapi tantangan yang datang bersamaan dengan peluang tersebut,” tutupnya.

Antusiasme netizen untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri memang tinggi, tetapi kesiapan dalam menghadapi tantangan juga menjadi faktor krusial. Bagi mereka yang serius ingin hijrah ke negara lain, perencanaan yang matang menjadi kunci agar tak hanya mengejar impian, tetapi juga mampu bertahan dalam realitas hidup di negeri orang. (XRQ)

Reporter: Akil

Pertamina Respons Gubernur Aceh Soal BBM Tanpa Barcode

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Pertamina. (Foto: Dok. Mypertamina).

NUKILAN.id | Banda Aceh – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut merespons pernyataan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, terkait permintaan agar pembelian BBM bersubsidi dapat dilakukan tanpa barcode. Pihak Pertamina menegaskan bahwa sistem barcode merupakan bagian dari mekanisme pencatatan elektronik guna memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih transparan dan tepat sasaran.

Area Manager Communication, Relations, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati pernyataan Gubernur Aceh dan saat ini sedang berkoordinasi dengan regulator pemerintah pusat terkait hal tersebut.

“Hingga saat ini, di Provinsi Aceh sudah terdapat 71.775 kendaraan yang terdaftar dalam Program Subsidi Tepat Sasaran untuk BBM Biosolar dan 150.413 kendaraan untuk BBM Pertalite,” ujar Susanto dalam keterangan resminya, Kamis (13/2/2025).

Menurutnya, sistem barcode telah diterapkan secara nasional dalam Program Subsidi Tepat untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi digunakan sesuai dengan aturan dan kuota yang telah ditetapkan. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Di Aceh, penerapan program ini disebut berjalan dengan baik tanpa kendala berarti. Bahkan, Aceh menjadi salah satu provinsi yang lebih awal menerapkan Program Subsidi Tepat untuk BBM Pertalite dibandingkan daerah lain.

“Kami terus berupaya memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar berhak,” tambah Susanto.

Untuk itu, Pertamina terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan barcode dalam pembelian BBM bersubsidi, guna mendukung transparansi dan ketepatan distribusi energi bagi masyarakat.

Editor: Akil

Karhutla Meluas di Aceh Barat, Petugas Kesulitan Padamkan Api

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Karhutla di Aceh Barat, Petugas Kesulitan Padamkan Api. (Foto: RRI)

NUKILANi.id | Meulaboh – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Aceh Barat semakin meluas, membakar setidaknya 9,5 hektar lahan dalam empat hari terakhir. Hingga Rabu (12/2/2025), titik api terus bermunculan, sementara petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih berjuang keras mengendalikan kobaran api di beberapa lokasi.

Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, T Ronal Nehdiasyah, menyebutkan bahwa kebakaran terjadi di beberapa desa, termasuk Blang Beurandang dan Leuhan.

“Saat ini ada tiga titik kebakaran, pertama di Darul Huda Kecamatan Woyla yang sudah tertangani, kedua di Gampa dekat permukiman yang juga berhasil dikendalikan, dan ketiga di Blang Beurandang serta Leuhan yang masih dalam penanganan,” ujarnya.

Tak hanya itu, titik api baru sempat muncul di Desa Alue Penyareng, dekat Kampus Universitas Teuku Umar (UTU), meski petugas akhirnya berhasil memadamkannya. Kendala utama dalam proses pemadaman adalah keterbatasan sumber air dan peralatan.

“Saat ini kami berada di lokasi dengan sumber air yang cukup, tetapi titik api berjarak sekitar 700 meter, sedangkan selang yang tersedia hanya 300 meter,” kata Ronal. Akibatnya, petugas hanya bisa melakukan penyekatan api di area pinggiran yang bisa dijangkau oleh peralatan yang ada.

Selain keterbatasan peralatan, kondisi cuaca turut memperburuk situasi. Angin kencang membuat api cepat menjalar, menyulitkan upaya pemadaman. Asap pekat mulai menyelimuti kawasan Aceh Barat, berpotensi mengganggu kesehatan warga serta menyebabkan pencemaran udara.

Hingga saat ini, petugas masih berjibaku di lapangan untuk mencegah kebakaran semakin meluas. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, seperti membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar.

Editor: AKil

Karo Isra Setda Aceh: Perlu Gerakan Syiar Kembali Syariat Islam di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala Biro Isra Setda Aceh, Dr. Yusrizal, M.Si.(Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gagasan untuk menggerakkan kembali semangat syiar dan penerapan syariat Islam di Aceh mencuat dalam forum koordinasi lembaga keistimewaan Aceh yang digelar di ruang rapat Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Kamis (13/2/2025).

Forum yang diprakarsai MPU Aceh ini dihadiri sejumlah lembaga keistimewaan, seperti Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Aceh (MPA), Mahkamah Syar’iyah Aceh, Baitul Mal Aceh, Dinas Syariat Islam, Satpol PP-WH Aceh, serta Kepala Biro Isra Setda Aceh, Dr. Yusrizal, M.Si.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Biro Isra, Yusrizal, menekankan pentingnya sinergi semua pihak untuk kembali menghidupkan semangat pelaksanaan syariat Islam di Tanah Rencong.

“Kita perlu gerak bersama istilahnya mensyiarkan kembali, untuk menggelorakan kembali syariat Islam. Kita perlu menyamakan persepsi sampai pucuk pimpinan,” ujarnya.

Menurutnya, walau penerapan syariat Islam telah berjalan puluhan tahun di Aceh, semangat pelaksanaannya kini memerlukan perhatian serius agar nilai-nilainya tetap hidup di tengah masyarakat. Ia juga berharap forum koordinasi lembaga keistimewaan seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin bersama instansi terkait.

Senada dengan hal itu, Abu Faisal menilai bahwa salah satu cara efektif untuk menggerakkan kembali syiar Islam adalah melalui mimbar Jumat.

“Tentang gerak syiar kembali ini, kami melihat perlu menyamakan tema khutbah jumat itu, misalkan jumat ini tentang aurat, ini salah satu kita syiarkan kembali. Salah satu langkahnya syiar ini bisa melalui mimbar Jumat,” jelasnya.

Forum tersebut turut dihadiri Kepala Sekretariat MPU Aceh, Usamah, S.Ag., MM, beserta jajarannya. Pertemuan itu menjadi ruang penting bagi para pemangku kebijakan keistimewaan Aceh untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga dan menegakkan nilai-nilai syariat Islam di Aceh.

Gubernur Aceh Ingatkan Bupati Aceh Besar: Jaga Kepercayaan dengan Kerja Nyata

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, saat mengambil sumpah jabatan dan melantik H. Muharram Idris sebagai Bupati Aceh Besar, dan Drs. Syukri A Jalil sebagai Wakil Bupati Aceh Besar, periode 2025-2030 pada Rapat Paripurna DPRK Aceh Besar, di Jantho Sport Center, Aceh Besar. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.id | Jantho – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dengan kerja nyata dalam memimpin Aceh Besar. Pesan ini disampaikannya saat melantik Muharram Idris sebagai Bupati Aceh Besar dan Syukri A Jalil sebagai Wakil Bupati Aceh Besar di Jantho Sport Center, Kamis (13/2/2025).

“Amanah ini adalah bentuk kepercayaan masyarakat yang harus dijaga dengan baik. Semoga saudara sekalian dapat menjadi pemimpin yang amanah, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas selama lima tahun ke depan,” ujar Gubernur yang akrab disapa Mualem.

Gubernur menekankan bahwa perubahan hanya akan terjadi jika seluruh elemen bersatu dan menyamakan pemahaman. Ia mengingatkan bahwa tantangan kepemimpinan tidaklah ringan, terutama bagi pasangan independen seperti Muharram dan Syukri, yang kini harus berhadapan dengan partai politik di DPRK Aceh Besar.

“Mau tidak mau, harus diterima. Karena itu, singkirkan ego masing-masing. Bekerjasama untuk kepentingan rakyat Aceh Besar adalah pilihan yang terbaik. Bangun hubungan dari sekarang, dan jalin kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif,” pesan Mualem.

Gubernur juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah Aceh serta melibatkan akademisi dalam setiap perencanaan pembangunan agar program yang dijalankan dapat terukur dan berdampak positif bagi masyarakat.

“Semua kegiatan yang diawali dengan kajian ilmiah akan lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan pentingnya keterlibatan pengusaha dalam diskusi pembangunan guna menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Dukungan masyarakat serta restu para ulama juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan daerah.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Muzakir Manaf juga menegaskan dukungannya terhadap pendirian kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Aceh Besar.

“Kampus IPDN harus ada di Aceh Besar, ini tekad saya. Saya sudah bertemu dengan kementerian terkait, termasuk kepada Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Aceh siap mendukung, apalagi tanah sudah kita sediakan. Insya Allah, kita akan terus perjuangkan bersama,” ungkapnya.

Gubernur juga menyampaikan ucapan selamat kepada Muharram Idris dan Syukri A Jalil atas amanah yang mereka emban hingga 2030.

“Selamat bekerja, jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Editor: Akil

Bupati Aceh Besar: Tak Ada Oposisi, Semua Berkoalisi

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Aceh Besar, Muharram Idris. (Foto: Detik)

NUKILAN.id | Jantho – Gubernur Aceh Muzakir Manaf resmi melantik Muharram Idris sebagai Bupati Aceh Besar dan Syukri A Jalil sebagai Wakil Bupati Aceh Besar di Jantho Sport Center, Kamis (13/2/2025).

Dalam pidatonya usai dilantik, Bupati Aceh Besar Muharram Idris menegaskan tekadnya untuk berkoalisi dengan seluruh anggota DPRK agar pembangunan daerah dapat berjalan lancar.

“Kami siap berkoalisi dengan 40 anggota DPRK Aceh Besar. Di Aceh Besar tidak ada oposisi, semua akan berkoalisi untuk mengejar segala ketertinggalan dan menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Muharram juga menyoroti beberapa kebijakan yang akan diambil, termasuk penghapusan sistem barcode dalam pengisian BBM di SPBU karena dinilai menyulitkan masyarakat. Ia juga berjanji untuk memantau distribusi gas 3 kilogram agar tepat sasaran.

Terkait pendirian kampus IPDN di Aceh Besar, Muharram menyatakan tekadnya untuk mewujudkan rencana tersebut.

“Kami bertekad mendirikan kampus IPDN di Aceh Besar. Karena itu, kami memohon dukungan Mualem selaku Kepala Pemerintahan Aceh untuk mewujudkan cita-cita ini,” katanya.

Di akhir pidatonya, Muharram menegaskan bahwa era kepemimpinannya akan membawa perubahan di lingkungan birokrasi Aceh Besar.

“Siapkah jajaran SKPD memasuki era perubahan? Jika selama ini ada melakukan hal-hal yang menyimpang, maka tinggalkanlah. Jika tidak, maka siap-siaplah berhadapan dengan aparat penegak hukum,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Muhammad Iswanto yang telah menjabat sebagai Pj Bupati Aceh Besar sebelumnya, serta meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat untuk menjalankan amanah dengan baik.

Pelantikan ini turut dihadiri oleh Plt Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Diwarsyah, mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, sejumlah pejabat, tokoh masyarakat, serta ribuan warga Aceh Besar.

Editor: Akil

Bertabur Keluarga Bintang Siap Bersaing. Saksikan ‘Keluarga Seleb Indonesia’ di MNCTV

Penulis
Redaksi
-
0

NUKILAN.id | Iklan – Masuk di sudah masuk dalam kah keluarin lagi MNCTV menghadirkan program terbaru yang menghadirkan keseruan yang melibatkan antar keluarga bintang akan bertanding di ‘Keluarga Seleb Indonesia’ yang ditayangkan setiap Kamis, pukul 21.00 WIB.

Akan banyak kejutan yang dihadirkan seperti kolaborasi duo generasi yang siap beraksi bernyanyi menampilkan aksi panggung seru dan banyak momen kekompakan pasangan keluarga.

Menghadirkan Family Juri, yakni Hetty Koes Endang & Afifah, Iis Dahlia & Salsha, Ikang Fawzi & Bella Fawzi.

Keluarga Seleb grup A yang sudah tampil dan lolos ke babak selanjutnya adalah Fajar Sadboy & Ibu Rahmiyati dan Chika Jessica & Om Wawan. Keluarga Seleb grup B yang sudah tampil dan lolos ke babak selanjutnya adalah Yadi Sembako & Katthan.

Minggu ini, yang akan bertanding adalah Grup C : Dema & Razqa (Kesayangan Mama Vega – suami dan anak dari Vega Darwanti), Eva Gonzalez & Michael Gonzalez (Keluarga dari mantan atlet Sepakbola Indonesia, Christan Gonzalez), Mandra & Tia Septiana (Duo Legenda Betawi Siap Mengalahkan semua orang), Mastur & Ahmad Pule.

Penampilan keluarga seleb favoritmu bisa di vote di Aplikasi RCTI+. Siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya ? Saksikan Keluarga Seleb Indonesia tayang setiap Hari Kamis pukul 21.00 WIB LIVE di MNCTV & RCTI+.

Dukung terus keluarga seleb favoritmu di aplikasi RCTI+ dan jangan sampai ketinggalan aksi seru dan penuh kejutan dari keluarga-keluarga selebriti terbaik di Keluarga Seleb Indonesia, setiap Kamis pukul 21.00 WIB hanya di MNCTV.

Editor: Akil

Kapolres Bireuen Diperiksa Polda Aceh, Diduga Terlibat Penyalahgunaan Jabatan

Penulis
Redaksi
-
0
Mapolda Aceh. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kapolres Bireuen, AKBP Jatmiko, diperiksa oleh Polda Aceh setelah namanya terseret dalam dugaan penyalahgunaan jabatan yang viral di media sosial. Selain Jatmiko, sang istri yang juga seorang perwira polisi, AKP T, serta sejumlah perwira lainnya turut diperiksa untuk dimintai keterangan.

Kasus ini mencuat setelah beredarnya pesan anonim berisi 38 poin dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Jatmiko. Dalam pesan tersebut, ia dituding melakukan pungutan liar serta pemotongan dana yang seharusnya menjadi hak anggota polisi di Polres Bireuen. Tidak hanya itu, Jatmiko juga disebut-sebut menerima uang sebesar Rp 1,5 miliar dari salah satu calon Bupati Bireuen.

“Kami mohon kepada pimpinan kami di Polda Aceh dan Mabes Polri agar memeriksa Kapolres Bireuen dan kami mohon agar diproses hukum, sudah muak kami dengan pencitraan Kapolres Bireuen sekarang, proses hukum dan pecat dia dari Polri,” demikian bunyi pesan yang beredar luas di kalangan internal kepolisian dan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Propam Polda Aceh, Kombes Eddwi Kurniyanto, menyatakan bahwa pihaknya bersama Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Aceh telah melakukan pemanggilan terhadap Jatmiko dan istrinya untuk proses klarifikasi. Sejumlah saksi, termasuk beberapa perwira di Polres Bireuen, juga telah diperiksa terkait dugaan ini.

“Untuk proses penanganan Kapolres Bireuen ini nantinya setelah lengkap dari hasil laporan penyelidikan akan kita kirim dan proses penanganannya oleh Div Propam Polri,” ujar Eddwi dalam konferensi pers di Mapolda Aceh, Rabu (12/2/2025).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kasus ini akan ditangani langsung oleh Mabes Polri setelah bukti dan hasil klarifikasi terkumpul. “Untuk sementara ini masih dalam proses pelimpahan ke Div Propam Polri,” tambahnya.

Sementara itu, Irwasda Polda Aceh, Kombes Djoko Susilo, menjelaskan bahwa pemeriksaan masih berlangsung sehingga Jatmiko masih menjabat sebagai Kapolres Bireuen. Pihaknya masih mengumpulkan bukti sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

“Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan apakah seseorang itu dipindahkan sementara ini kita harus mengumpulkan bukti-bukti dulu,” ujar Djoko.

Di sisi lain, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdiyanto, menegaskan bahwa Polda Aceh tidak akan mentolerir segala bentuk penyalahgunaan jabatan dalam institusi kepolisian. Ia memastikan bahwa kepolisian akan tetap bekerja secara profesional dan berintegritas.

“Kami memahami kekhawatiran publik terhadap isu ini, dan kami tegaskan bahwa Polda Aceh akan melakukan investigasi yang objektif dan terbuka. Tidak ada ruang bagi penyimpangan di tubuh kepolisian. Kami juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi,” tegas Joko.

Ia juga menyebutkan bahwa informasi yang beredar berasal dari sumber anonim yang belum memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, masyarakat diminta menunggu hasil investigasi resmi sebelum menarik kesimpulan.

“Untuk menunjukkan keseriusannya dalam mengungkap persoalan ini, Polda Aceh juga sudah meminta Irwasum Mabes Polri untuk ikut dalam mengawasi persoalan ini. Jika terbukti ada pelanggaran, maka tindakan tegas akan diambil sesuai hukum yang berlaku,” lanjutnya.

Joko menekankan bahwa kepolisian bertugas untuk melayani dan melindungi masyarakat, bukan menyalahgunakan kewenangan.

“Kami ingin menegaskan bahwa kepolisian bekerja untuk melayani dan melindungi masyarakat, bukan untuk menyalahgunakan kewenangan. Oleh karena itu, kami meminta semua pihak untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum memiliki dasar yang kuat,” pungkasnya.

Editor: AKil

1...592593594...2,460Halaman 593 dari 2,460

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id