Beranda blog Halaman 590

Konsorsium Arab Minati Investasi di Aceh, dari Industri CPO hingga Energi

Penulis
Redaksi
-
0
Konsorsium Arab Minati Investasi di Aceh. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Subulussalam – Peluang investasi di Aceh semakin terbuka lebar. Konsorsium investor dari Kerajaan Arab Saudi menunjukkan minatnya untuk menanamkan modal di sejumlah sektor strategis di provinsi berjuluk Bumi Serambi Mekkah ini.

Hal ini diungkapkan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, setelah bertemu dengan utusan konsorsium Arab Saudi, Prof. Dr. Abdul Karim Bin Abdul Aziz Asishri. Pertemuan tersebut berlangsung usai pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam, Sabtu (15/2/2025).

“Alhamdulillah, tadi baru saja saya berbincang dengan Prof. Abdul Karim. Beliau menyampaikan ketertarikan konsorsium dari Kerajaan Arab Saudi untuk berinvestasi pada beberapa sektor di Aceh,” ujar Gubernur.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Mualem itu mengungkapkan bahwa konsorsium tersebut berminat untuk mendirikan pabrik pengolahan crude palm oil (CPO) dan pabrik minyak goreng. Tak hanya itu, mereka juga ingin berinvestasi di sektor energi listrik serta pertambangan mineral di Aceh.

“Kita tentu sangat menyambut baik ketertarikan konsorsium ini, karena sangat berkaitan erat dengan visi saya, yaitu Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan, serta misi untuk melaksanakan kemandirian ekonomi dengan basis sektor unggulan Aceh,” jelasnya.

Menurutnya, kehadiran investor dari luar negeri akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Aceh, terutama dalam membuka lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran.

“Kita tentu menyambut baik minat investor dari mana saja, karena semakin banyak investasi, maka akan semakin banyak lapangan kerja yang terbuka. Ini tentu sangat berimbas positif pada upaya kita mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Efek berganda investasi di Aceh akan membuka peluang usaha baru yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi kita,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Aceh juga menawarkan kerja sama di bidang kesehatan, yang menurutnya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Aceh.

“Kita menyambut baik dan akan mengkaji serta berkoordinasi dengan pemangku kebijakan terkait. Saya tadi juga menawarkan kerja sama di bidang kesehatan, karena hal ini juga akan sangat bermanfaat bagi rakyat Aceh,” pungkasnya.

Selain membahas investasi, Prof. Abdul Karim, yang juga merupakan utusan Masjidil Haram serta Guru Besar di Universitas Ummul Qura, Mekkah, mengundang putra-putri Aceh untuk melanjutkan pendidikan di universitas tersebut.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Diwarsyah, Plh. Asisten Sekda Aceh bidang Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Syakir, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat.

Editor: Akil

Gubernur Aceh Tolak QR Code BBM, Wamen ESDM: Distribusinya Bagaimana?

Penulis
Redaksi
-
0
Wamen ESDM, Yuliot Tanjung. (Foto: SuaraNusantara.com)

NUKILAN.id | Jakarta – Polemik penggunaan QR Code dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di Aceh. Gubernur Aceh yang baru dilantik, Muzakir Manaf, menegaskan komitmennya untuk menghapus sistem tersebut di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Aceh. Pernyataan ini pun mendapat tanggapan dari pemerintah pusat.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mempertanyakan langkah tersebut, mengingat sistem barcode merupakan bagian dari mekanisme distribusi yang telah diterapkan secara nasional.

“Itu nanti distribusinya bagaimana?” kata Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Menurutnya, aturan mengenai pembelian BBM bersubsidi masih mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Saat ini, regulasi tersebut tengah direvisi untuk menyesuaikan mekanisme distribusi yang lebih efektif.

“Ini lagi disiapkan,” ujar Yuliot tanpa merinci lebih lanjut terkait revisi yang sedang dilakukan.

Komitmen Gubernur Aceh

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, menegaskan kebijakan ini diambil demi kesejahteraan masyarakat Aceh. Ia menilai, sistem barcode justru menyulitkan warga dalam mendapatkan BBM.

“Yang perlu digarisbawahi adalah, karena sesuai dengan sumpah tadi, kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. PR hari ini, semua SPBU di Aceh tidak ada lagi istilah barcode. Mohon digarisbawahi,” ucapnya dalam sambutan usai pelantikan, Rabu (12/2/2025).

Mualem juga mengklaim bahwa penggunaan QR Code dalam pembelian BBM telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Bahkan, ia menyebut ada warga yang ingin membakar SPBU akibat kebijakan tersebut.

“Maka saya ambil kesimpulan untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU di Aceh,” katanya.

Sikap Pertamina

Menanggapi pernyataan gubernur, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara menyatakan akan tetap berkoordinasi dengan regulator di pemerintah pusat.

“Paralel kami juga berkoordinasi dengan pihak regulator pemerintah pusat,” ujar Manager Communication, Relations, and Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina, Susanto August Satria, dalam keterangan tertulis, Kamis (13/2/2025).

Ia menjelaskan, sistem barcode diterapkan sebagai bagian dari Program Subsidi Tepat yang bertujuan memastikan BBM bersubsidi sampai ke pengguna yang berhak. Saat ini, terdapat 71.775 kendaraan di Aceh yang telah terdaftar dalam program subsidi untuk BBM jenis Biosolar, sementara 150.413 kendaraan terdaftar untuk Pertalite.

“Pembelian BBM subsidi melalui barcode dalam Program Subsidi Tepat merupakan program yang dijalankan secara nasional di Indonesia,” katanya.

Menurut Susanto, penerapan sistem ini juga bertujuan menghindari penyalahgunaan serta memastikan kuota BBM subsidi tetap terjaga.

“Hingga saat ini, pelaksanaan program ini di Aceh berjalan dengan lancar, dan tidak ditemukan kendala. Bahkan, Aceh merupakan salah satu provinsi yang terlebih dahulu menjalankan Program Subsidi Tepat BBM Pertalite,” tuturnya.

Pernyataan Muzakir Manaf ini pun mendapat reaksi beragam dari masyarakat Aceh. Sebagian warga mendukung langkah gubernur, sementara yang lain mempertanyakan bagaimana kebijakan ini akan dijalankan tanpa mengganggu distribusi BBM bersubsidi. Hingga kini, pemerintah pusat dan Pemprov Aceh masih membahas kelanjutan dari polemik ini.

Editor: AKil

BSI Aceh Resmi Dapat Izin, Siap Jalankan Bisnis Bank Bulion

Penulis
Redaksi
-
0
Gedung Landmark BSI Aceh. (Foto: Humas BSI)

NUKILAN.id | Banda Aceh – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) semakin memperluas layanan keuangan syariahnya dengan memasuki bisnis bank bulion. Langkah ini menyusul diterbitkannya izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 12 Februari 2025 untuk penyelenggaraan kegiatan usaha bulion, yang mencakup perdagangan emas dan penitipan emas.

Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, menyatakan bahwa izin dari OJK ini memberikan dasar hukum (legal standing) bagi BSI untuk menjalankan bisnis bank bulion. Kegiatan ini merujuk pada Peraturan OJK (POJK) No. 17 Tahun 2024, yang mengatur usaha terkait emas oleh lembaga jasa keuangan.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, OJK mengarahkan BSI untuk segera mengimplementasikan produk baru ini dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah izin diterbitkan.

Regional CEO BSI Aceh, Wachjono, menyoroti tren kenaikan harga emas yang terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai 21,5%. Ia menekankan bahwa emas tetap menjadi instrumen investasi yang stabil di tengah ketidakpastian ekonomi.

BSI Aceh juga terus memperkuat bisnis emasnya melalui kerja sama dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Selain itu, pada akhir November 2024, perseroan menjalin kemitraan strategis dengan PT Hartadinata Abadi Tbk untuk menghadirkan solusi investasi yang aman dan mendorong pendalaman sektor keuangan syariah melalui industri emas.

“Melalui kerja sama ini perseroan meluncurkan BSI Gold. Produk tersebut merupakan logam emas batangan eksklusif berlogo BSI dengan karatase 99,99% yang memiliki standar SNI, dan telah memperoleh rekomendasi Kesesuaian Syariah dari MUI yang dapat dimiliki masyarakat melalui produk BSI Cicil Emas,” ujar Wachjono.

Ia juga menambahkan bahwa emas semakin diminati oleh kalangan anak muda sebagai alternatif investasi. Dengan sifatnya yang tahan inflasi dan likuid, emas menjadi pilihan tepat untuk investasi jangka menengah.

Untuk semakin melengkapi ekosistem bisnis emas, BSI menghadirkan berbagai layanan, termasuk cicil emas dan gadai emas. Wachjono menegaskan bahwa nasabah dapat dengan mudah mengakses layanan ini di kantor cabang BSI di seluruh Indonesia.

“Nasabah dapat menikmati kemudahan di kantor-kantor cabang BSI di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan beragam layanan yang kami sediakan ini, nasabah tidak perlu khawatir apabila nantinya membutuhkan dana cepat, bisa menggadaikan emas di BSI tanpa harus menjual emas yang sudah dimiliki,” tutup Wachjono.

Dengan berbagai inisiatif ini, BSI Aceh semakin memperkokoh posisinya dalam industri keuangan syariah, khususnya dalam bisnis bank bulion yang semakin berkembang.

Editor: Akil

Alumni Young Progressive Academy Pelajari Inovasi Kampung Susun Akuarium

Penulis
Akil
-
0

NUKILAN.id | Jakarta – Alumni Young Progressive Academy (YPA) melakukan kunjungan ke Kampung Susun Akuarium, Jakarta, dalam rangka belajar dari komunitas penggerak. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami konsep perumahan berbasis komunitas serta melihat langsung upaya pemberdayaan warga di kawasan tersebut.

Rombongan alumni YPA berangkat dari Hotel Mercure Jakarta Cikini menggunakan tiga bus dan menempuh perjalanan sekitar satu jam. Setibanya di lokasi, tim Nukilan.id yang bersama rombongan disambut oleh pemandangan rumah susun dengan arsitektur tropis yang khas dan selaras dengan kawasan Kota Tua. Ciri khas utama dari Kampung Susun Akuarium yang membedakannya dari rumah susun lain di Jakarta adalah penggunaan atap pelana, yang memberikan kesan tradisional dan fungsional.

Saat memasuki salah satu blok gedung, para peserta mengamati desain sirkulasi udara yang dirancang sedemikian rupa agar penghuni tidak memerlukan penyejuk udara (AC). Kampung Susun Akuarium yang berjarak sekitar 2,8 kilometer dari Pelabuhan Sunda Kelapa ini memang didesain agar tetap sejuk meski berada di tengah kota.

Selain itu, bagi para penggemar sejarah, kawasan ini juga menawarkan galeri dan perpustakaan yang menyimpan dokumentasi tentang perjalanan Kampung Akuarium. Sejarahnya bermula dari keberadaan sebuah bangunan penelitian biota laut yang dikenal sebagai Akuarium, yang diklaim sebagai pusat riset terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Setelah fungsinya dialihkan ke Ancol, kawasan tersebut kemudian berkembang menjadi permukiman warga dan diberi nama Kampung Akuarium sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarahnya.

Melalui kunjungan ini, para alumni YPA mendapat wawasan tentang pentingnya pemberdayaan komunitas dalam menciptakan hunian yang berkelanjutan dan layak bagi warga kota. Kampung Susun Akuarium menjadi contoh nyata bagaimana pembangunan dapat berjalan sejalan dengan nilai-nilai sosial dan sejarah yang ada di suatu kawasan. (Xrq)

Reporter: Akil

Andhyta Firselly Utami Jadi Pemateri dalam Pertemuan Alumni YPA di Jakarta

Penulis
Akil
-
0

NUKILAN.id | Jakarta – Dalam acara Pertemuan Alumni Yayasan Pendidikan Aceh (YPA) yang berlangsung di Hotel Mercure Jakarta, Cikini, Andhyta Firselly Utami, Founder & CEO Think Policy, menjadi narasumber utama dengan materi bertajuk “Berpikir Sistemik untuk Mendorong Perubahan.”

Amatan Nukilan.id, perempuan yang akrab disapa Afu ini mengajak para peserta untuk melihat permasalahan dengan perspektif yang lebih luas, mengungkapkan bahwa seringkali masalah tidak terselesaikan karena diagnosa yang tidak tepat.

Dalam pembukaannya, Afu menyampaikan bahwa banyak masalah yang terjebak dalam lingkaran tak berujung disebabkan oleh pendekatan yang salah dalam memahami penyebabnya.

“Banyak masalah tidak selesai karena diagnosa penyakit dan persepsi obat yang tidak tepat,” ujarnya.

Afu kemudian mengajukan sebuah pertanyaan penting kepada para peserta, “Kenapa ada masalah yang tidak bisa diselesaikan?”

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini, salah satunya adalah budaya yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat, sehingga sulit untuk diubah.

“Budaya yang telah lama tertanam membuat perubahan menjadi tantangan besar,” jelasnya.

Selain itu, cakupan masalah yang terlalu besar juga menjadi hambatan utama dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut.

Tak hanya membahas tantangan, Afu juga memberikan solusi konkret untuk para aktivis yang ingin mendorong perubahan. Dalam setiap permasalahan, kata dia, terdapat berbagai faksi dengan persepsi yang berbeda-beda. Untuk itu, diperlukan aktivis yang mampu menyatukan faksi-faksi tersebut agar memiliki persepsi yang sama dalam mengatasi masalah.

Afu mengibaratkan proses perubahan seperti merebus ayam.

“Perubahan itu seperti merebus ayam, butuh suhu yang pas. Jika suhunya terlalu rendah, perubahan tidak akan terjadi. Namun, jika terlalu tinggi, akan meluap. Tapi jika suhu tepat, maka perubahan akan produktif,” ungkapnya, memberikan gambaran jelas tentang pentingnya pendekatan yang tepat dalam mendorong perubahan.

Acara ini tidak hanya menjadi sarana bagi para alumni untuk berbagi wawasan, tetapi juga memberikan pemahaman lebih dalam tentang pentingnya berpikir sistemik dalam menghadapi permasalahan sosial. Afu berharap para aktivis dan peserta dapat membawa pemikiran ini dalam tindakan nyata untuk mendorong perubahan yang lebih baik di masyarakat. (xrq)

Reporter: Akil

Ekonom: Aceh Harus Prioritaskan Pertanian dan Perikanan di Tengah Efisiensi Anggaran

Penulis
Redaksi
-
0
Guru Besar Ekonomi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB USK), Prof Said Munasdi. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Aceh didorong untuk memfokuskan anggaran pada sektor pertanian dan perikanan guna menghadapi efisiensi belanja sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Ekonomi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB USK), Prof Said Munasdi, di Banda Aceh, Jumat (14/2).

“Anggaran yang ada harus diarahkan untuk mendukung sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi Aceh, bukan untuk belanja birokrasi yang kurang produktif,” katanya dikurtip dari ANTARA.

Instruksi efisiensi ini muncul di tengah kebijakan pemotongan dana transfer daerah bagi Aceh. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 29 Tahun 2025, dana transfer yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp8,25 triliun turun menjadi Rp7,93 triliun. Sementara itu, dana otonomi khusus (otsus) untuk Aceh juga mengalami pengurangan dari Rp4,466 triliun menjadi Rp4,309 triliun, atau berkurang sebesar Rp156 miliar.

Fokus pada Sektor Unggulan

Prof Said menegaskan bahwa perekonomian Aceh sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar 4,66 persen, dengan sektor pertanian menyumbang 30,97 persen.

Namun, ia menyayangkan sektor tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Para petani kesulitan mendapatkan pupuk, terbatasnya alat pertanian seperti traktor, serta infrastruktur irigasi yang belum memadai.

Di sektor perikanan, tantangan serupa juga terjadi. Banyak nelayan hanya mampu beroperasi di perairan dangkal akibat keterbatasan peralatan. Selain itu, sumber daya ikan semakin bergeser ke laut lepas akibat perubahan iklim dan pencemaran.

“Jika kita serius ingin membangun ekonomi Aceh, maka anggaran harus difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sampai pemotongan anggaran justru memperparah kondisi sektor-sektor yang sebenarnya bisa menjadi kekuatan ekonomi kita,” ujarnya.

Evaluasi Infrastruktur dan Strategi Investasi

Prof Said juga menilai bahwa strategi menarik investor ke Aceh masih kurang efektif. Menurutnya, Aceh sebaiknya lebih fokus membangun ekonomi berbasis keahlian dan sumber daya lokal.

“Daripada bergantung pada investor yang belum tentu datang, lebih baik kita fokus memperkuat sektor yang sudah kita kuasai. Dengan kebijakan yang tepat, Aceh bisa menciptakan ketahanan ekonomi tanpa harus terus berharap pada dana dari pusat,” katanya.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur yang kurang produktif, seperti gedung-gedung terbengkalai dan proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

“Kita harus memastikan bahwa anggaran digunakan untuk proyek yang benar-benar berdampak pada masyarakat, bukan sekadar untuk memenuhi kepentingan tertentu,” tegasnya.

Advokasi ke Pemerintah Pusat

Meski menekankan pentingnya efisiensi anggaran, Prof Said tetap meminta Pemerintah Aceh untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat agar pemotongan dana transfer tidak menghambat upaya pengentasan kemiskinan.

“Pemerintah Aceh dan anggota dewan harus melakukan negosiasi dengan pusat agar efisiensi anggaran ini tidak serta-merta berarti pengurangan dana bagi Aceh. Jika pemotongan tetap dilakukan, maka anggaran yang tersisa harus dialokasikan secara efektif,” katanya.

Dengan strategi yang tepat dan fokus pada sektor unggulan, Aceh diyakini mampu mengatasi tantangan ekonomi meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat.

Editor: Akil

Gelombang Laut di Perairan Aceh Berpotensi Mencapai 2,5 Meter, Nelayan Diminta Waspada

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi gelombang tinggi (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Gelombang tinggi berpotensi terjadi di sejumlah perairan Aceh dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi cuaca di perairan Aceh diperkirakan mengalami perubahan signifikan mulai 15 Februari 2025 pukul 07.00 WIB hingga 18 Februari 2025 pukul 07.00 WIB. Ketinggian gelombang diperkirakan mencapai 1,25 hingga 2,5 meter di beberapa wilayah laut.

“Perairan yang berisiko meliputi Perairan Sabang – Banda Aceh, Perairan Aceh Besar – Meulaboh, Perairan Aceh Barat Daya – Simeulue, Perairan Aceh Singkil – Pulau Banyak, dan Perairan Selatan Simeulue,” kata Prakirawan Cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Khairul Akbar, Jumat (14/2/2025). ​

Menurut Khairul, pola angin yang bergerak dari Utara hingga Timur Laut dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 20 knot menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi kondisi laut dan keselamatan pelayaran di sejumlah perairan tersebut. Ia mengimbau para nelayan serta pelaku pelayaran untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi perahu nelayan dan kapal tongkang.

“Bagi perahu nelayan, gelombang tinggi lebih dari 1,25 meter dan kecepatan angin mencapai 15 knot dapat membahayakan keselamatan pelayaran. Sementara kapal tongkang juga berisiko apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dengan gelombang mencapai 1,5 meter,” jelasnya.

BMKG juga menekankan pentingnya langkah antisipatif bagi pelaut dan nelayan untuk meminimalkan risiko akibat cuaca buruk. Para pelaut diimbau untuk memperhatikan prakiraan cuaca sebelum melaut dan memastikan alat keselamatan tersedia di kapal.

“Peringatan dini ini bertujuan untuk menghindari potensi kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran di perairan Aceh dalam periode cuaca buruk ini,” ujarnya.

Dengan adanya peringatan ini, diharapkan pemerintah dan instansi terkait dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi dampak buruk akibat kondisi cuaca ekstrem. Para nelayan dan pemilik kapal diharapkan lebih berhati-hati dalam menentukan waktu berlayar guna menghindari risiko kecelakaan di laut.

Editor: Akil

Kejati Aceh Tangkap DPO Perdagangan Imigran Rohingya

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi DPO. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh berhasil mengamankan Mujiono (42), terpidana kasus perdagangan imigran etnis Rohingya yang selama ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Mujiono ditangkap di Kampung Tandean, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada Sabtu (15/2/2025).

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis, menyampaikan bahwa operasi penangkapan ini dipimpin langsung oleh Asisten Intelijen Kejati Aceh, Mukhzan. Setelah diamankan, Mujiono segera diserahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe untuk menjalani eksekusi hukuman.

Mujiono, warga Desa Alue Ie Itam, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, terbukti terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Ia membawa 20 imigran etnis Rohingya dari tempat penampungan di eks Kantor Imigrasi Lhokseumawe menuju Tanjung Balai, Sumatera Utara, menggunakan minibus. Aksi tersebut dilakukan demi mendapatkan sejumlah imbalan.

Pada awalnya, Pengadilan Negeri Lhokseumawe memutuskan membebaskan Mujiono dari dakwaan. Namun, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang akhirnya mengabulkan permohonan tersebut. Mujiono dijatuhi hukuman tiga tahun penjara serta denda Rp120 juta dengan subsidair tiga bulan kurungan.

Ketika Kejaksaan hendak mengeksekusi putusan Mahkamah Agung, Mujiono tidak menunjukkan itikad baik dan berpindah-pindah tempat untuk menghindari penangkapan. Sejak Januari 2024, ia resmi masuk dalam daftar buronan.

Ali Rasab Lubis menegaskan bahwa Kejati Aceh terus memburu para buronan guna memastikan hukum tetap ditegakkan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

“Kami juga mengingatkan kepada seluruh buronan untuk segera menyerahkan diri guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak ada tempat bagi DPO atau buronan dan hukum harus tetap ditegakkan,” ujar Ali Rasab Lubis.

Selain itu, Kejati Aceh mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan keberadaan buronan yang masih berkeliaran. Dengan adanya partisipasi masyarakat, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif demi mewujudkan keadilan bagi semua.

Editor: Akil

BMKG Aceh Pastikan Pelayanan Tetap Optimal di Tengah Kebijakan Efisiensi

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Aceh Muhajir. (Foto: dokumen pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Aceh memastikan bahwa pelayanan informasi kepada publik tetap berjalan normal meskipun menerapkan sistem kerja kombinasi antara Work from Office (WFO) dan Work from Anywhere (WFA). Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari program efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Anggaran.

Mulai pekan ini, BMKG Aceh menerapkan pola kerja baru di mana pegawai bekerja dari kantor selama tiga hari, yakni Senin hingga Rabu, sementara pada Kamis dan Jumat menjalankan tugas secara fleksibel dari lokasi mana pun dengan sistem shift.

“Pimpinan pusat melalui Sekretaris Utama BMKG mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan WFO dan WFA untuk pegawai dalam rangka menindaklanjuti program efisiensi penggunaan anggaran. Ini sebagai pedoman bagi ASN di BMKG dan telah kami jalankan di daerah. WFO berlaku tiga hari, Senin, Selasa, dan Rabu, sedangkan WFA berlaku pada Kamis dan Jumat. Kebijakan ini sudah mulai berjalan sejak minggu ini,” ujar Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Aceh, Muhajir, pada Jumat (14/2/2025).

Menurut Muhajir, BMKG turut merasakan dampak dari kebijakan efisiensi ini, terutama dalam hal pengurangan anggaran operasional seperti belanja alat tulis kantor (ATK), kegiatan sosialisasi, serta berbagai pertemuan. Secara nasional, pemangkasan anggaran BMKG mencapai 50,3 persen. Namun, ia memastikan bahwa layanan informasi cuaca dan iklim tetap tersedia selama 24 jam dalam tujuh hari seminggu.

“Efisiensi anggaran memang ada, namun kami menjamin layanan publik tetap hadir 24 jam nonstop selama tujuh hari, baik melalui media sosial maupun situs web resmi BMKG. Informasi akan selalu kami perbarui tanpa henti. Dengan teknologi yang telah kami kembangkan, petugas tetap dapat memperbarui dan memantau data informasi secara online kapan pun dan di mana pun,” tambahnya.

Muhajir optimistis bahwa teknologi yang selama ini dibangun oleh BMKG dapat mendukung kelancaran tugas di lapangan. Ia menegaskan bahwa penerapan sistem kerja kombinasi WFO dan WFA tidak akan menghambat kinerja institusi, terutama dalam menyediakan data observasi harian yang sangat krusial bagi masyarakat.

Selain itu, BMKG juga telah mengusulkan restrukturisasi dan relaksasi anggaran sebagai langkah antisipasi untuk mengatasi dampak dari pemangkasan dana. Dengan langkah-langkah tersebut, BMKG Aceh berharap dapat tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat tanpa kendala berarti.

Editor: Akil

Aceh Kembali Terima Aset Rampasan KPK, Diharapkan Jadi Sumber Pendapatan Daerah

Penulis
Redaksi
-
0
Plt. Sekda Aceh, Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si, saat memberikan sambutan pada acara Serah Terima Barang Rampasan Negara Melalui Penetapan Status Penggunaan. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.id | Jakarta— Pemerintah Aceh kembali menerima hibah aset berupa tanah dan bangunan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aset tersebut merupakan hasil rampasan dari kasus tindak pidana korupsi dan berlokasi di Jakarta Selatan.

Penyerahan aset ini dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/2/2025). Selain Pemerintah Aceh, KPU juga menerima hibah aset hasil rampasan KPK dalam kesempatan yang sama.

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Dirwansyah, hadir langsung dalam prosesi serah terima, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, serta Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Aceh, T. Aznal Zahri. Ia mewakili Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, dalam menerima aset tersebut.

Dalam sambutannya, Dirwansyah menyampaikan apresiasi kepada KPK atas hibah yang diberikan kepada Pemerintah Aceh. Ia menilai aset ini dapat menjadi momentum bagi daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan dari luar Aceh guna mewujudkan kemandirian ekonomi.

“Dan kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengelola dan mengoptimalkan aset tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan dan kemajuan bagi Pemerintah Aceh dan khususnya bagi rakyat Aceh,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dirwansyah menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam mengelola aset hibah ini secara tertib dan transparan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Tak lupa juga saya sampaikan Pemerintah Aceh dengan senang hati masih sangat bersedia untuk menerima hibah atas barang-barang rampasan negara lainnya,” tutupnya.

Serah terima aset rampasan KPK kepada berbagai pihak, termasuk Pemerintah Aceh, diharapkan dapat memperkuat tata kelola aset negara serta mendukung pembangunan daerah secara lebih optimal.

Editor: Akil

1...589590591...2,460Halaman 590 dari 2,460

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id