Beranda blog Halaman 590

Politik Aceh Penuh Anomali, Tak Bisa Dibaca Secara Linear

Penulis
Akil
-
0
Akademisi FISIP USK, Aryos Nivada. (Foto: @JalanAry)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Pengamat politik Aceh, Aryos Nivada, menyampaikan pandangan kritis dan mendalam terkait kompleksitas dinamika politik di Tanah Rencong. Dalam monolog berjudul Membaca Anatomi Politik Aceh yang ditayangkan melalui kanal YouTube @JalanAry, Aryos menegaskan bahwa politik Aceh tidak dapat dipahami dengan pendekatan linier seperti lazimnya politik di daerah lain. Pernyataan tersebut dikutip dari Nukilan.id, Kamis (17/4/2025).

“Kalau kita membicarakan tentang membaca lanskap atau anatomi politik Aceh, saya menyimpulkan sejak awal bahwa politik Aceh tidak bisa didefinisikan secara linear,” kata Aryos membuka analisisnya.

Menurutnya, politik di Aceh kerap kali menampilkan pola-pola yang tidak mudah ditebak. Permainan para elite politik lokal tidak mengikuti alur tetap yang bisa diprediksi, melainkan dipenuhi oleh berbagai keanehan yang kadang sulit dijelaskan secara rasional.

“Politik di Aceh tidak bisa dikatakan berada pada satu jalur utama yang menjadi pola permainan tetap dari elite politik lokal. Banyak keanomalian yang terjadi dalam dinamika politik Aceh, banyak hal-hal yang sulit dijelaskan secara logis justru terjadi dalam politik daerah ini,” ungkapnya.

Pengalaman panjang Aryos sebagai peneliti politik lokal di Aceh selama hampir dua dekade membuatnya semakin yakin bahwa memahami perilaku politik masyarakat Aceh bukanlah perkara mudah. Bahkan, hingga kini ia belum dapat merumuskan karakteristik pemilih secara pasti.

“Selama saya berkecimpung hampir dua dekade dalam meneliti politik lokal di Aceh, saya belum mampu membuat diagnosis baku terkait karakteristik pemilih di Aceh,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Aryos juga menyinggung relevansi literatur klasik dalam membaca realitas politik kekinian di Aceh. Ia menyebut bahwa meski karya-karya intelektual seperti Snouck Hurgronje, Denis Lombard, hingga Muhammad Said masih penting sebagai referensi awal, namun konteks hari ini telah banyak berubah.

“Kalau kita ingin memahami perilaku politik masyarakat Aceh, tentu kita bisa merujuk pada beberapa literatur seperti karya Snouck Hurgronje, Denis Lombard, atau Muhammad Said. Buku-buku tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk membaca karakter masyarakat Aceh secara sosiologis dan antropologis,” ucap Aryos.

Namun demikian, ia menegaskan pentingnya menyadari adanya perubahan besar dalam lanskap politik Aceh yang tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kerangka berpikir lama.

“Namun yang ingin saya tekankan adalah bahwa saat kita membaca buku-buku tersebut dan membenturkannya dengan realitas hari ini, terjadi banyak pergeseran,” tuturnya.

Aryos melihat pergeseran ini sebagai sebuah dinamika hidup yang justru memperkaya karakter politik Aceh. Menurutnya, perubahan-perubahan ini menciptakan warna tersendiri dalam praktik politik lokal.

“Pergeseran politik inilah yang menurut saya menjadi dinamika yang hidup, dan itu pula yang memberi warna tersendiri dalam politik Aceh,” pungkasnya. (XRQ)

Reporter: Akil

Pemko Banda Aceh Tambah 301 Tapping Box untuk Optimalkan Pendapatan Daerah

Penulis
Redaksi
-
0
Pemko Banda Aceh Tambah 301 Tapping Box untuk Optimalkan Pendapatan Daerah. (Foto: RRI)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya memperkuat sistem pemungutan pajak daerah dengan menambah 301 unit tapping box atau alat perekam transaksi online di sejumlah tempat usaha wajib pajak pada tahun ini.

Langkah ini dilakukan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, dengan pemasangan tahap pertama dimulai pada 17 April hingga 17 Mei 2025 sebanyak 140 perangkat. Lokasi pemasangan mencakup Jalan TP Nyak Makam, Jalan Prof Ali Hasyimi, Jalan Daud Beureueh, Jalan Teuku Umar, dan sejumlah ruas jalan strategis lainnya.

Selanjutnya, sebanyak 161 tapping box tambahan akan dipasang di kawasan Jalan T Nyak Arief, Jalan Mr Mohd Hasan, Jalan AMD, Jalan Syiah Kuala, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jalan Tgk Imum Lueng Bata, serta kawasan Peunayong. Pemasangan ditargetkan rampung hingga 23 Mei 2025.

Plt Kepala BPKK Banda Aceh, Alriandi Adiwinata, menyampaikan informasi ini dalam kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha hotel dan restoran yang berlangsung di Aula Gedung Mawardy Nurdin, Rabu (16/4/2025).

“Pada periode sebelumnya, kami telah memasang 99 unit tapping box. Jadi nanti setelah semuanya terealisasi, total tapping box yang sudah terpasang di Kota Banda Aceh tahun ini berjumlah 400 unit,” ujar Alriandi.

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah kota dalam menghadirkan sistem perpajakan yang lebih modern dan akuntabel.

“Penerapan tapping box akan memastikan seluruh potensi pajak daerah dapat terpantau dengan lebih akurat, adil, dan transparan,” kata Illiza.

Ia menekankan bahwa penggunaan teknologi ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga demi menciptakan sistem perpajakan yang lebih merata dan mencegah kebocoran.

“Ini bukan hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga untuk memastikan bahwa beban pajak dibagi secara merata, dan tidak ada kebocoran yang merugikan kita bersama,” tambahnya.

Illiza juga menggarisbawahi pentingnya peran serta para pelaku usaha dalam membangun Banda Aceh.

“Pajak yang dibayarkan tidak hilang begitu saja, melainkan dikembalikan dalam bentuk berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Dengan kata lain, setiap rupiah yang bapak/ibu bayarkan melalui pajak, adalah investasi nyata untuk kemajuan Kota Banda Aceh.”

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha terus terjalin kuat demi mencapai Banda Aceh yang lebih maju.

“Dengan semangat kolaborasi, kita bisa mewujudkan Banda Aceh sebagai kota yang mandiri secara fiskal, unggul dalam pelayanan publik, dan semakin sejahtera masyarakatnya.”

Illiza menutup dengan ajakan kepada para pelaku usaha untuk mematuhi kewajiban perpajakan secara jujur dan tepat waktu.

“Tapping box bukan alat pengawasan semata, melainkan alat bantu agar proses ini menjadi lebih mudah, efisien, dan terpercaya,” tegasnya.

Editor: Akil

OIA USK Gandeng Kedutaan Jepang Kenalkan Beasiswa MEXT ke Mahasiswa

Penulis
Redaksi
-
0
OIA USK Gandeng Kedutaan Jepang Kenalkan Beasiswa MEXT ke Mahasiswa. (Foto: Humas USK)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kantor Urusan Internasional (OIA) Universitas Syiah Kuala (USK) terus memperluas cakrawala akademik mahasiswa dengan menggelar sesi informasi seputar studi di Jepang melalui Beasiswa MEXT. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama dengan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia dan berlangsung pada Selasa, 19 Maret 2025, di Ruang Adnan Ganto, Perpustakaan USK.

Acara ini menghadirkan Teresa Chiquita Goenawan, Study Abroad Advisor dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, yang secara khusus memaparkan peluang studi di Negeri Sakura bagi mahasiswa Indonesia.

Kepala OIA USK, Dr. Muzailin Affan, membuka acara secara resmi dan menekankan pentingnya program semacam ini dalam memperluas wawasan internasional mahasiswa. Ia juga menyampaikan harapannya agar semakin banyak mahasiswa dan alumni USK yang mengambil peluang melanjutkan studi ke Jepang melalui Beasiswa MEXT.

“OIA USK juga berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan serupa, guna memberikan informasi dan peluang pendidikan terbaik bagi mahasiswa,” ujar Muzailin.

Dalam sesi pemaparan, Teresa menjelaskan secara komprehensif tentang skema Beasiswa MEXT, mulai dari persyaratan pendaftaran, tahapan seleksi, hingga manfaat yang akan diperoleh oleh penerima beasiswa. Tak hanya itu, ia juga membagikan pengalaman pribadi serta memberikan sejumlah tips penting agar para calon pelamar dapat mempersiapkan diri secara optimal.

Untuk memudahkan akses informasi, Teresa turut membagikan sejumlah tautan daring yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menggali lebih dalam mengenai program beasiswa ini.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, OIA USK berharap dapat membuka lebih banyak peluang internasional bagi sivitas akademika USK dan memperkuat jejaring pendidikan global kampus tersebut.

Editor: Akil

22 Ribu Warga Aceh Alami Gangguan Jiwa, Pemerintah Resmikan Instalasi Rehabilitasi Terpadu

Penulis
Redaksi
-
0
Pelaksana Tugas Sekda Aceh, M Nasir Syamaun, meresmikan Instalasi Rehabilitasi Terpadu Kuta Malaka milik Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh, di Kuta Malaka, Aceh Besar, Rabu, 16 April 2025. (Foto: Analisadaily)

NUKILAN.id | Jantho — Pemerintah Aceh meresmikan Instalasi Rehabilitasi Terpadu Kuta Malaka, sebuah pusat rehabilitasi yang dirancang khusus untuk menangani pemulihan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Peresmian fasilitas yang berlokasi di kawasan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, ini menjadi langkah penting dalam upaya membangun layanan kesehatan jiwa yang inklusif dan berkelanjutan.

Peresmian dilakukan pada Rabu (16/4/2025) oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun, yang mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Hadir pula para pejabat lintas sektor, mulai dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan hingga tokoh masyarakat Mukhlis Basyah, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Aceh Besar.

Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh, dr Hanif, mengungkapkan bahwa terdapat sedikitnya 22.000 warga Aceh yang mengalami gangguan jiwa, dengan lebih dari separuh di antaranya tergolong berat.

“Berdasarkan data Rumah Sakit Jiwa Aceh menunjukkan terdapat sekitar 22 ribu kasus gangguan jiwa di Aceh, dengan lebih dari 50 persen tergolong berat. Hal ini menjadi dasar pentingnya pusat rehabilitasi seperti di Kuta Malaka,” kata Hanif dalam sambutannya.

Fasilitas baru ini hadir sebagai rumah kedua bagi mereka yang selama ini terpinggirkan oleh stigma masyarakat. Pemerintah Aceh berharap kehadiran instalasi ini dapat menjadi jawaban atas tantangan besar dalam fase pasca-perawatan ODGJ.

“Pemerintah Aceh memandang kesehatan jiwa merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sektor kesehatan. Masa pasca-rawat justru menjadi fase krusial, karena banyak tantangan yang dihadapi ODGJ dan keluarganya, termasuk stigma dari masyarakat dan kurangnya pemberdayaan,” ujar M. Nasir.

Ia menambahkan, apa yang dilakukan RSJ Aceh adalah “ladang amal” yang nyata, karena membangun tempat pembinaan dan pelatihan bagi ODGJ yang telah melewati masa kritis. “Terima kasih inovasinya pak Kepala RSJ Aceh. Saya harap Kepala SKPA lain bisa urun tangan membantu menjalankan program dari apa yang telah dibangun ini,” ucapnya.

M Nasir menegaskan bahwa upaya ini adalah bentuk nyata dalam memanusiakan kembali para pasien.

“Mereka dicoba tangani, sembuhkan dan diharapkan bisa diterima kembali di tengah-tengah masyarakat,” tambahnya.

Instalasi rehabilitasi ini dibangun di atas lahan seluas 26 hektar milik RSJ Aceh yang sebelumnya dirancang sebagai pusat layanan rumah sakit umum. Kini, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025–2030, area tersebut difokuskan menjadi pusat rehabilitasi terpadu.

“Awalnya ini dirancang sebagai rumah sakit umum untuk layanan kesehatan jiwa. Tapi sekarang diarahkan menjadi tempat rehabilitasi terpadu. Selain ODGJ yang sudah sembuh klinis, nanti korban Napza juga akan direhabilitasi di sini,” terang dr Hanif.

Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas ini tidak lepas dari dukungan sejumlah instansi pemerintah daerah.

“Kami dibantu beberapa SKPA. Misalnya, Dinas Pertanian memberikan traktor, Dinas Peternakan dan Energi memberikan lampu penerangan dan bibit tanaman. Pasien kami tanam sayur, hasilnya mereka jual. Uangnya mereka pakai untuk belanja ke rumah sakit, minum kopi, beli baju. Ini bentuk pemberdayaan nyata,” ujar Hanif.

Meski demikian, tantangan dalam perawatan ODGJ masih cukup besar, terutama terkait stigma sosial dan kondisi ekonomi keluarga pasien.

“Kadang orang tua mereka sudah meninggal dan keluarga tidak sanggup merawat. Bahkan, ada anggapan kehadiran mereka mengganggu ketenangan kampung. Kami merasa kamilah yang harus menjaga mereka,” katanya.

dr Hanif juga menekankan pentingnya pemenuhan standar minimal pelayanan bagi seluruh wilayah Aceh.

“Standar minimal pelayanan 100 persen wajib dipenuhi. Kami sadar fasilitas di kabupaten/kota masih terbatas. Karena itu, kami sampaikan kepada bupati dan wali kota, kalau dibutuhkan, kami siap membantu,” tuturnya.

Ia menegaskan komitmen RSJ Aceh dalam mendukung program eliminasi pasung yang ditargetkan rampung pada tahun 2025.

“Tolong bantu para penderita gangguan jiwa ini agar bisa sembuh dan hidup mandiri,” ujarnya.

Dengan diresmikannya instalasi ini, Pemerintah Aceh berharap dapat menghadirkan layanan kesehatan jiwa yang lebih manusiawi, terintegrasi, dan berorientasi pada pemulihan menyeluruh. Kehadiran Instalasi Rehabilitasi Terpadu Kuta Malaka diharapkan menjadi model inspiratif yang bisa direplikasi oleh daerah lain di Indonesia.

Editor: Akil

Wali Kota Banda Aceh Ingatkan ASN Taat Aturan Kawasan Tanpa Rokok

Penulis
Redaksi
-
0
Poster larangan merokok di area kawasan tanpa rokok (KTR) yang terdapat di Balai Kota Banda Aceh, Aceh, Rabu (16/4/2025). (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menerapkan aturan kawasan tanpa rokok (KTR). Ia mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat agar tidak merokok di area yang telah ditetapkan sebagai zona larangan merokok.

“Sebetulnya itu sudah lama ya, kawasan tanpa rokok. Jadi, saya menghidupkan kembali karena memang kita kan perlu menjaga kesehatan masyarakat kita, lingkungan kita,” ungkap Illiza kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu (16/4/2025).

Illiza menjelaskan, Banda Aceh merupakan daerah pelopor di Aceh dalam melahirkan peraturan terkait KTR. Beberapa lokasi yang termasuk dalam kawasan ini meliputi perkantoran, sekolah, tempat ibadah, hotel, hingga berbagai ruang publik lainnya.

“Banda Aceh ini menjadi inisiator terhadap lahirnya qanun atau peraturan kawasan tanpa rokok. Komitmen kita agar kota Banda Aceh menerapkan aturan hukum kawasan tanpa rokok ini dan ditaati,” kata Illiza.

Untuk memastikan aturan ini berjalan efektif, Pemkot Banda Aceh mengandalkan pemantauan melalui kamera pengawas (CCTV) serta kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan dan instansi pemerintah.

“Saya lihat sampai hari ini tidak ada kendala. Jadi, sudah punya kesadaran yang cukup tinggi,” tuturnya.

Meski tegas dalam melarang aktivitas merokok di zona KTR, Pemkot tetap memberikan ruang bagi perokok dengan menyediakan area khusus di ruang terbuka, yang tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

“Kita tidak fasilitasi ruang kalau di Balai Kota, tapi mereka boleh merokok di tempat-tempat yang memang diperbolehkan, di tempat yang terbuka, tidak mengganggu lingkungan,” kata Illiza menambahkan.

Editor: AKil

DPD RI Dukung Pengolahan Gas Alam oleh Mubadala Energy Dilakukan di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
DPD RI Dukung Pengolahan Gas Alam oleh Mubadala Energy Dilakukan di Aceh. (Foto: RRI)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, mendorong agar perusahaan energi asal Uni Emirat Arab, Mubadala Energy, segera melanjutkan proses eksploitasi gas alam di Wilayah Kerja (WK) South Andaman, lepas pantai utara Sumatera.

Dorongan tersebut disampaikan Haji Uma usai berdiskusi dengan Rektor Universitas Malikussaleh, Prof. Dr. Herman Fitra, Asean Eng, yang menyoroti besarnya harapan masyarakat terhadap proyek energi ini sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi di Aceh. Menurutnya, iklim investasi di Aceh saat ini cukup kondusif dan aman.

Sebagai informasi, Mubadala Energy telah memulai kegiatan eksplorasi migas di WK South Andaman sejak beberapa tahun terakhir. Pada Maret 2024, perusahaan ini bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah menyelesaikan pengeboran sumur eksplorasi kedua, Tangkulo-1, yang terletak sekitar 166 kilometer timur laut Banda Aceh dan 67 kilometer utara Lhokseumawe.

Tahapan selanjutnya adalah proses eksploitasi, yang menurut Haji Uma sangat dinantikan masyarakat Aceh.

“Tentu kita berharap Mubadala Energy dapat segera melaksanakan operasional eksploitasi gas alam di Wilayah Kerja South Andaman. Hal ini juga menjadi harapan seluruh masyarakat Aceh, agar kehadiran industri ini dapat memberikan dampak nyata bagi kemajuan perekonomian Aceh ke depan,” ungkap Haji Uma.

Dalam diskusinya bersama Prof. Herman, Haji Uma juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemetaan sosial (social mapping) yang pernah dilakukan oleh Universitas Malikussaleh, masyarakat pesisir yang berada dekat dengan lokasi blok Andaman menyatakan dukungan terhadap investasi ini. Namun demikian, ada catatan penting yang harus diperhatikan.

Ia menekankan pentingnya menghindari pengulangan pengalaman pahit masyarakat terhadap proyek Arun LNG di masa lalu yang dinilai tidak memberikan manfaat signifikan bagi warga sekitar.

Senator yang kini memasuki periode ketiganya itu juga menegaskan bahwa Aceh tidak boleh hanya menjadi “penonton” dari aktivitas industri migas di wilayahnya. Menurutnya, masyarakat dan daerah harus merasakan dampak ekonomi secara nyata dari investasi tersebut.

“Selaku anggota DPD RI dapil Aceh, saya menerima banyak aspirasi dari masyarakat dan kepala daerah terkait investasi migas terutama Mubadala Energy agar jangan sampai Aceh hanya menjadi penonton tanpa menerima dampak sama sekali terhadap sosial ekonomi dan kemakmuran masyarakat,” tegasnya.

Lebih jauh, Haji Uma menyoroti pentingnya agar proses pengolahan gas tidak dilakukan sepenuhnya di tengah laut. Ia menilai hal itu berpotensi mengurangi kontrol daerah terhadap sumber daya alam yang dikelola.

“Kalau pengolahannya di laut dan langsung dikapalkan, maka ini tidak bisa kita kontrol, dan akan kembali mendegradasi hak-hak daerah. Maka dari itu, kita akan dorong pemerintah agar proses pengolahan (destilasi) dilakukan di Aceh. Apalagi Lhokseumawe misalnya telah memiliki berbagai infrastruktur dari Arun dulu,” tutupnya.

Dengan potensi migas yang besar dan dukungan masyarakat serta infrastruktur yang telah ada, Aceh diharapkan bisa menjadi pusat pertumbuhan industri energi nasional yang benar-benar memberi manfaat langsung bagi rakyatnya.

Editor: Akil

Pemerintah Aceh Bahas Pembangunan Infrastruktur dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah

Penulis
Redaksi
-
0
Pemerintah Aceh Bahas Pembangunan Infrastruktur dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah. (Foto: BPPA)

NUKILAN.id | JAKARTA – Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Aceh, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, dan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Republik Indonesia (RI). Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas tindak lanjut usulan pembangunan infrastruktur di Aceh yang selama ini menjadi prioritas.

Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya yang dilakukan oleh Gubernur Aceh bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU). Diskusi tersebut membuka jalan bagi pertemuan lebih lanjut mengenai pengembangan infrastruktur di provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia ini.

“Pada pertemuan kali ini, Pemerintah Aceh telah menyusun sejumlah usulan prioritas terkait pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan di Aceh,” ujar M. Nasir, didampingi oleh Kepala BPKA, Reza Saputra, Kadis PUPR Aceh, Mawardi, Kadis Pengairan Aceh, Ade Surya, dan Staf Khusus Menteri Ekraf, Rian Firmansyah, di Kemenko Marves, Kamis (17/4/2025).

Sekda Aceh menjelaskan bahwa usulan yang telah disusun berdasarkan hasil diskusi dan arahan sebelumnya kini akan disampaikan kembali kepada Kementerian PU dan Kemenko Infrastruktur. “Semua bahan-bahan yang dibutuhkan telah kami siapkan, dan harapannya proses ini bisa mempercepat realisasi proyek-proyek pembangunan untuk Aceh, sehingga tahun ini dan tahun depan kita sudah bisa merasakan hasil dari pertemuan-pertemuan ini,” ungkapnya.

Komitmen Pemerintah Aceh untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah ini terlihat jelas, dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Keberlanjutan dan sinergi antara Kemenko Infrastruktur dan Kementerian PU menjadi kunci utama agar proyek-proyek pembangunan yang mendesak dapat segera direalisasikan.

Nasib Faizal, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima dokumen dari Pemerintah Aceh. “Dan sesuai arahan Menko, kita akan memprioritaskan realisasi pembangunan secepatnya di Aceh,” katanya, menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, harapan besar pun tergantung pada proses yang semakin cepat ini. Pemerintah Aceh optimistis, pertemuan-pertemuan seperti ini akan mempercepat pembangunan dan berdampak positif pada ekonomi Aceh dalam waktu dekat.

BPPA Fasilitasi Pertemuan Wagub Aceh dan Dubes UEA Bahas Investasi Strategis

Penulis
Redaksi
-
0
BPPA Fasilitasi Pertemuan Wagub Aceh dan Dubes UEA Bahas Investasi Strategis. (Foto: BPPA)

NUKILAN.id | JAKARTA – Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) memfasilitasi pertemuan penting antara Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, dan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri. Pertemuan tersebut dikemas dalam jamuan makan malam diplomatik yang berlangsung di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Pertemuan ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, Dubes UEA telah melakukan kunjungan ke Aceh. Kini, forum ini menjadi langkah lanjutan untuk membahas rencana kunjungan balasan Pemerintah Aceh ke Abu Dhabi bersama sejumlah calon investor potensial.

Suasana jamuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kedua pihak sepakat untuk mempererat kerja sama, khususnya di sektor investasi syariah, pariwisata, dan pembangunan infrastruktur. Mereka melihat potensi Aceh yang besar dan belum sepenuhnya tergarap maksimal.

Wakil Gubernur Fadlullah menyampaikan apresiasi atas perhatian serius yang diberikan pemerintah UEA terhadap pengembangan wilayah Aceh. Ia menyoroti minat UEA terhadap proyek unggulan bertajuk “Pusat Tamaddun Aceh” — sebuah kawasan terpadu yang mengusung konsep peradaban Islam modern.

“Proyek ini menjadi simbol sinergi antara nilai-nilai Islam yang kami anut dengan visi kemajuan kawasan. Kami melihat UEA sebagai mitra strategis untuk mewujudkan gagasan ini,” kata Fadlullah.

Lebih lanjut, Fadlullah menegaskan kesiapan Pemerintah Aceh dalam menyambut masuknya investasi asing. Terutama di sektor-sektor unggulan seperti industri halal, kawasan ekonomi khusus (KEK), serta pariwisata berbasis budaya dan sejarah.

Tidak hanya itu, pertemuan ini juga diharapkan membuka jalur komunikasi investasi yang lebih aktif dan berkelanjutan antara Aceh dan Abu Dhabi. Pemerintah Aceh optimistis, kerja sama ini akan berkembang menjadi kemitraan konkret dalam waktu dekat.

Wagub Aceh Temui Direktur IsDB, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan SDM

Penulis
Redaksi
-
0
Wagub Aceh Temui Direktur IsDB, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan SDM. (Foto: BPPA)

NUKILAN.id | JAKARTA — Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, menggelar pertemuan strategis dengan Direktur Islamic Development Bank (IsDB), Amer Bukvic, Kamis, 17 April 2025. Pertemuan ini difasilitasi oleh Badan Penghubung Pemerintah Aceh dan berlangsung di Gedung Office lantai 35, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Fadlullah memaparkan sejumlah prioritas pembangunan Aceh. Di antaranya adalah penguatan sektor ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia menekankan pentingnya program beasiswa ke negara-negara anggota OKI, pembangunan pelabuhan ekspor-impor, hingga pengembangan kawasan industri halal dan wisata religi.

“Kami menekankan pentingnya membangun Aceh yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga unggul dalam kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kami sangat berharap dukungan dari IsDB untuk program-program pendidikan dan infrastruktur,” ujar Fadlullah.

Tak hanya itu, Fadlullah juga memperkenalkan rencana pendirian Aceh Tamadun Center. Pusat ini diharapkan menjadi ikon peradaban Islam di Asia Tenggara sekaligus pusat manasik haji dan edukasi kebudayaan Islam.

Menanggapi pemaparan tersebut, Direktur IsDB Amer Bukvic menyampaikan apresiasi atas visi besar Pemerintah Aceh.

“Kami melihat Aceh sebagai mitra strategis. Komitmen kami adalah mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, UMKM, dan tata kelola kelembagaan,” kata Bukvic.

Secara khusus, Bukvic juga menyinggung kesuksesan program Kafala Orphans di Aceh, yang menurutnya menjadi simbol eratnya hubungan antara masyarakat Aceh dan IsDB.

“Program Kafala Orphans di Aceh adalah salah satu yang paling berhasil dalam sejarah IsDB. Selama 17 tahun, program ini telah menyentuh kehidupan lebih dari 17.000 anak yatim. Ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan kami dengan Aceh,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bukvic membuka peluang untuk menyelenggarakan strategic retreat di Banda Aceh. Acara ini direncanakan bersama Kementerian Keuangan RI dan bertujuan merumuskan peta jalan kerja sama antara Aceh dan IsDB pasca-2025.

Selain itu, IsDB juga berkomitmen menjembatani Aceh dengan berbagai lembaga keuangan Islam di bawah koordinasi mereka. Langkah ini diharapkan dapat memperluas jaringan kemitraan Aceh dalam ekosistem keuangan Islam global.

Pertemuan ini menandai babak baru dalam hubungan Pemerintah Aceh dan IsDB. Kerja sama yang terjalin erat ini sejalan dengan tekad Aceh untuk menjadi pusat peradaban Islam sekaligus kekuatan ekonomi regional di masa depan.

Wakil Gubernur Fadlullah turut didampingi oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, Syadirin, dan Wali Kota Subulussalam, H.M. Rasyid Bancin.

Civil Insight 2025, Langkah Strategis USK Hadapi Masa Depan Infrastruktur Indonesia

Penulis
nukil
-
0
Civil Insight 2025, Langkah Strategis USK Hadapi Masa Depan Infrastruktur Indonesia. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (USK) kembali menegaskan perannya dalam pembangunan nasional dengan menyelenggarakan Civil Insight 2025, sebuah forum strategis yang mengangkat tema “Masa Depan Infrastruktur Indonesia: Tantangan dan Peluang bagi Insinyur Teknik Sipil”, Rabu (16/4/2025).

Kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Rektor USK Prof. Dr. Ir. Marwan, IPU., APEC.Eng., Dekan Fakultas Teknik USK Prof. Dr. Ir. Alansyah Yulianur BC., IPU., ASEAN.Eng., serta perwakilan dari berbagai instansi seperti Sekretariat Daerah Aceh, BPMA, kementerian teknis, BUMN konstruksi, asosiasi profesi, hingga alumni dan civitas akademika USK.

Kepala Departemen Teknik Sipil USK, Dr. Ir. Yusria Darma, S.T., M.Eng.Sc., menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai wadah multidimensi yang memadukan talkshow, kuliah umum, seminar, hingga ajang silaturahmi antar insan teknik sipil.

“Kegiatan ini bertujuan menjawab isu strategis infrastruktur terkini, memperkuat jejaring antara akademisi, alumni, dan pemangku kepentingan, serta meningkatkan kualitas lulusan magister demi mempertahankan akreditasi UNGGUL,” ujarnya.

Departemen Teknik Sipil FT USK sendiri telah berdiri sejak 1963 dan memiliki empat program studi, yakni D3, S1 Reguler, S1 Sumber Daya Air, serta S2. Setiap tahun, sekitar 400 lulusan dihasilkan dari jurusan ini untuk berkiprah di sektor infrastruktur nasional.

Dekan FT USK, Prof. Dr. Ir. Alansyah Yulianur BC., juga menekankan pentingnya sinergi antara kampus dan dunia industri dalam menyikapi perkembangan kebutuhan tenaga teknik sipil.

“Lulusan teknik sipil harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah dan praktisi industri. Selain penguatan keilmuan, aspek operasional dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan irigasi harus menjadi fokus agar pembangunan berkelanjutan tercapai,” tegasnya.

Rektor USK yang juga Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Aceh, Prof. Dr. Ir. Marwan, turut menggarisbawahi pentingnya relevansi kurikulum dengan dunia kerja dalam sambutannya.

“Penguatan soft skill melalui interpreneurship, teknologi, dan program magang menjadi kunci agar lulusan siap bersaing di lapangan,” ujarnya.

Civil Insight 2025 menghadirkan enam pembicara dari lintas sektor. Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, M.T., membuka sesi dengan menyoroti urgensi teknologi tepat guna untuk ketahanan pangan, khususnya dalam sistem irigasi.

Kusnadi C. Wijaya, S.E., M.Ak., PIA, Direktur Teknik dan Fasilitas PT ASDP Indonesia Ferry, memaparkan tiga strategi utama ASDP dalam mendukung logistik dan pariwisata nasional, yaitu peningkatan layanan terminal eksekutif, pembangunan kawasan marina Labuan Bajo, dan integrasi kawasan wisata-logistik di Bakauheni Harbour City.

Sementara itu, Prof. Dr. Ir. Agus Tauk Mulyono, M.T., IPU., Wakil Ketua Umum PII, mengkritisi lemahnya manajemen aset jalan yang menurutnya menjadi akar permasalahan over dimension and overload (ODOL) yang kerap merusak infrastruktur.

Dari unsur pemerintah daerah, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, S.T., M.T., menjelaskan sejumlah program strategis yang tengah dijalankan, seperti digitalisasi Trans Koetaradja, revitalisasi pelabuhan, serta rencana pengembangan kereta api perkotaan dan sistem transportasi ramah lingkungan.

Perwakilan pemerintah pusat, Ir. Edy Juharsyah, M.Tech., selaku Staf Ahli Kementerian PUPR, menyampaikan prioritas pembangunan nasional di bidang pengelolaan air, antara lain pembangunan bendungan, giant sea wall, dan perlindungan kawasan pesisir.

Menutup sesi, Kadis Pengairan Aceh, Ir. Ade Surya, S.T., M.E., memaparkan bahwa 80 persen irigasi lahan pertanian di Aceh telah berfungsi optimal. Namun ia menekankan bahwa tantangan ke depan terletak pada implementasi desain teknis di lapangan.

Dalam keterangannya, Ir. Ade Surya mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus selaras dengan kondisi nyata agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Tantangan ke depan adalah memastikan desain infrastktur selaras dengan realitas lapangan, sehingga setiap pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Dr. Ir. Yusria Darma, S.T., M.Eng.Sc.

Ia pun berharap, acara ini bisa menjadi penggerak percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

“Dengan ragam solusi yang diusung, Civil Insight 2025 diharapkan menjadi katalisator percepatan pembangunan infrastktur Indonesia yang tangguh, cerdas, dan berwawasan lingkungan,” tutupnya.

1...589590591...2,543Halaman 590 dari 2,543

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id