Beranda blog Halaman 588

Gelar Halal Bihalal, IKA PMI Rumuskan 3 Pokok Gagasan untuk Pembangunan Aceh

0
IKA PMI Rumuskan 3 Pokok Gagasan untuk Pembangunan Aceh dalam Acara Halal Bihalal. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dalam momentum Syawal yang penuh keberkahan, Ikatan Alumni Pengembangan Masyarakat Islam (IKA-PMI) menggelar Halal Bihalal sebagai ajang mempererat ukhuwah sesama alumni, baik yang berdomisili di Banda Aceh maupun dari luar daerah. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, 18 April 2025, dengan format hybrid—tatap muka dan daring melalui Zoom Meeting.

Ketua IKA-PMI, Dr. Masrizal, M.A., kepada Nukilan.id menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan dukungan para alumni. Ia menekankan pentingnya menjaga ukhuwah antar sesama alumni sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

“Pentingnya keterlibatan alumni PMI dalam berpartisipasi memberikan masukan kepada pemerintah, baik yang ditingkat gampong, dalam hal ini pak Keuchik hingga kepemerintahan di atasnya, Camat, Bupati dan juga Gubernur, agar keberadaan kesarjanaan Pengembangan Masyarakat Islam mewarnai pembangunan di Aceh, yang juga Aceh dikenal dengan daerah Syariat Islam,” ujarnya.

Acara ini turut dibuka secara resmi oleh Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Ar-Raniry, Dr. Sabirin, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal IKA-PMI. Dalam sambutannya, ia memberikan apresiasi tinggi terhadap semangat kontribusi para alumni terhadap pembangunan Aceh dan Indonesia.

Dr. Sabirin juga menyampaikan harapannya agar Pemerintah Aceh memberikan ruang dalam formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk lulusan Pengembangan Masyarakat Islam. Ia menyoroti bahwa selama ini para lulusan PMI banyak terserap di Kementerian Sosial dan Kementerian Desa sebagai pendamping PKH, Sakti Peksos, serta pendamping desa.

“Kami berharap ke depan Pemda Aceh dapat membuka formasi khusus bagi lulusan PMI, agar mereka bisa berkontribusi lebih maksimal di daerah,” kata Sabirin.

Kegiatan tahunan ini juga diisi dengan ceramah agama oleh Dr (Cand) Furqan, M.A., yang mendorong para alumni agar menyebarkan ilmu yang telah mereka peroleh demi kemaslahatan masyarakat di mana pun mereka berada—baik di Aceh, wilayah lain di Indonesia, bahkan hingga Thailand dan Malaysia.

Dalam tausiyahnya, Furqan juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang amanah. “Para alumni yang telah mendapatkan amanah di tempat kerjanya, baik sebagai ASN di pemerintahan daerah, kabupaten, maupun di BUMN, harus menjalankan tanggung jawab tersebut dengan integritas dan menjadi teladan di lingkungannya,” ujarnya.

Sebagai lulusan Community Development, lanjutnya, sarjana PMI memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat.

Acara ditutup dengan sesi temu ramah antaralumni, yang kemudian menghasilkan tiga pokok pikiran penting sebagai masukan untuk para pembuat kebijakan (policy makers) di Aceh:

  1. Mengapresiasi kerja nyata pemerintah Aceh. Para alumni menilai langkah-langkah yang telah diambil Gubernur, Wakil Gubernur, para bupati dan wali kota dalam seratus hari kerja pasca-retreat di Magelang patut diapresiasi, terutama dalam mengeksekusi program-program prioritas sesuai visi dan misi masing-masing kepala daerah.

  2. Mendorong kolaborasi dengan investor. Alumni PMI berharap pemerintah daerah dapat membangun kerja sama strategis dengan investor, baik dari Aceh, luar daerah, maupun mancanegara, guna mengatasi persoalan sosial dan ekonomi. Hal ini merespons data BPS yang masih menempatkan Aceh sebagai daerah termiskin di Sumatera.

  3. Menjaga marwah Syariat Islam. Sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam, Aceh diharapkan terus menjaga nilai-nilai tersebut dan menjadikannya sebagai teladan dalam tata kelola masyarakat yang beradab, religius, dan berintegritas.

Acara yang berlangsung hangat ini dihadiri oleh Wakil Dekan III FDK UIN Ar-Raniry, Ketua IKA-PMI, Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi PMI, serta para alumni dari berbagai daerah. Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan sesi foto kenang-kenangan. (XRQ)

Reporter: Akil

Disdik Aceh Imbau Sekolah Tak Wajibkan Wisuda, Fokus pada Substansi Pendidikan

0
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh mengeluarkan imbauan penting kepada seluruh sekolah menengah di wilayahnya agar tidak mewajibkan pelaksanaan wisuda bagi siswa. Kebijakan ini diambil guna mengurangi beban ekonomi yang dirasakan orang tua murid, terutama dalam situasi pemulihan pasca-pandemi yang masih berlangsung.

Imbauan ini tertuang dalam surat resmi bernomor 400.3.8/5345, tertanggal 16 April 2025, yang ditandatangani langsung oleh Kepala Disdik Aceh, Marthunis, ST., D.E.A.

“Kami menghimbau agar sekolah tidak mewajibkan kegiatan wisuda, apalagi jika biayanya memberatkan orang tua,” ujar Marthunis.

Ia menambahkan, sekolah juga dilarang melakukan penarikan biaya untuk acara perpisahan, baik saat penerimaan peserta didik baru maupun di akhir masa sekolah. Hal ini sebagai bagian dari upaya untuk memastikan seluruh proses pendidikan berjalan tanpa tekanan finansial tambahan bagi wali murid.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2023, yang menekankan pembatasan kegiatan wisuda di jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan menengah. Disdik Aceh ingin memastikan bahwa dunia pendidikan di daerah tersebut tidak terjebak pada seremoni simbolik yang mengesampingkan esensi pembelajaran.

Lebih lanjut, Marthunis menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi orang tua dalam setiap program sekolah. Ia mengingatkan agar kegiatan seperti wisuda dikonsultasikan terlebih dahulu dengan komite sekolah, sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

“Setiap kegiatan sekolah harus transparan dan melibatkan orang tua. Jangan ada lagi wisuda yang terkesan dipaksakan,” tegasnya.

Untuk memastikan imbauan ini dipatuhi, Disdik Aceh menginstruksikan pengawas pembina dan kepala cabang dinas di tiap wilayah untuk melakukan pengawasan aktif di lapangan.

Dengan kebijakan ini, Disdik Aceh berharap tercipta iklim pendidikan yang lebih inklusif, terjangkau, dan berfokus pada kualitas, bukan sekadar seremoni.

Editor: Akil

Lampu Hijau untuk PSSI! Bobby Oenen, Pemuda Berdarah Aceh-Sidoarjo Siap Merumput di Liga 1

0
Bobby Oenen. (Foto: Disway)

NUKILAN.id | Jakarta – Nama Bobby Oenen mungkin belum banyak dikenal publik sepak bola Tanah Air. Namun, semangat dan cintanya terhadap negeri leluhur membuatnya patut masuk radar PSSI sebagai salah satu pemain keturunan yang menjanjikan.

Lahir di Breda, Belanda, pada 6 Februari 2001, Bobby tumbuh dalam sistem sepak bola Eropa. Kini ia memperkuat klub VV Baronie sebagai gelandang tengah dengan kemampuan membaca permainan yang mumpuni, akurasi umpan tajam, serta fisik kuat yang ditopang postur 1,85 meter.

Meski besar di luar negeri, darah Indonesia mengalir kental dalam dirinya. Ayahnya berasal dari Sidoarjo, sementara ibunya memiliki darah Aceh. Kedekatannya dengan cerita-cerita masa kecil tentang Indonesia membentuk ikatan emosional yang kuat, hingga kini memupuk keinginan untuk kembali ke negeri asal orang tuanya.

Dalam wawancara eksklusif bersama media Indonesia, Bobby menyampaikan hasratnya untuk mencicipi kompetisi Liga 1 Indonesia. Tak hanya ingin merumput di liga kasta tertinggi, ia juga menyebut dua klub legendaris sebagai destinasi impian.

“Saya ingin membela Persebaya Surabaya. Tapi kalau bisa memulai di Deltras FC, klub yang berasal dari kota leluhur saya di Sidoarjo, itu akan jadi awal yang sangat bermakna,” ujar Bobby.

Saat ini, kontraknya bersama VV Baronie telah diperpanjang hingga 30 Juni 2026. Namun, tekadnya untuk merasakan atmosfer sepak bola Indonesia tak luntur sedikit pun. Menariknya, Bobby tidak ingin langsung melompat ke klub besar. Ia memilih langkah yang lebih realistis dan penuh dedikasi.

“Saya tidak mau langsung ke klub besar. Saya ingin berproses dari bawah, beradaptasi, dan mengenal lebih dekat budaya sepak bola Indonesia. Deltras bisa jadi awal yang ideal,” katanya penuh keyakinan.

Langkah Bobby ini bisa menjadi sinyal positif bagi PSSI untuk terus membuka pintu bagi talenta diaspora yang ingin berkontribusi bagi sepak bola nasional. Dengan semangat, kualitas, dan koneksi emosional yang kuat terhadap Indonesia, bukan tidak mungkin Bobby akan menjadi salah satu andalan Garuda di masa mendatang.

Editor: Akil

Pemerintah Aceh Bahas Tindak Lanjut Usulan Infrastruktur Bersama Kemenko Infrastruktur RI

0
Plt Sekda Aceh melakukan pertemuan dengan KemenkoInfrastruktur dan Pembangunan Wilayah Republik Indonesia (RI), Kamis (17/4/2025). (Foto: Biro Adpim)

NUKILAN.id | Jakarta — Pemerintah Aceh terus mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur strategis di wilayahnya. Upaya ini diwujudkan melalui pertemuan lanjutan antara Plt Sekda Aceh, M. Nasir, dengan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Republik Indonesia (RI), Kamis (17/4/2025), di Jakarta.

Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut dari diskusi sebelumnya antara Gubernur Aceh dengan Menko Kemaritiman dan Investasi serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang membahas usulan pembangunan infrastruktur di Aceh.

“Pada pertemuan kali ini, Pemerintah Aceh telah menyusun sejumlah usulan prioritas terkait pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan di Aceh,” ungkap M. Nasir usai pertemuan. Ia turut didampingi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, Kepala Dinas PUPR Aceh Mawardi, Kepala Dinas Pengairan Aceh Ade Surya, serta Staf Khusus Menteri Ekraf, Rian Firmansyah.

Menurut M. Nasir, seluruh usulan yang telah dirancang berdasarkan arahan sebelumnya kini telah disiapkan untuk diajukan kembali ke Kementerian PUPR dan Kemenko Infrastruktur. Diharapkan, langkah ini mampu mempercepat proses persetujuan dan pelaksanaan proyek-proyek yang telah diusulkan.

“Semua bahan-bahan yang dibutuhkan telah kami siapkan, dan harapannya proses ini bisa mempercepat realisasi proyek-proyek pembangunan untuk Aceh, sehingga tahun ini dan tahun depan kita sudah bisa merasakan hasil dari pertemuan-pertemuan ini,” kata M. Nasir.

Pertemuan ini juga menjadi penanda kuatnya komitmen Pemerintah Aceh untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah. Sinergi antara Kementerian PUPR dan Kemenko Infrastruktur pun dinilai krusial untuk mewujudkan proyek-proyek pembangunan yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Aceh.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko Infrastruktur RI, Nasib Faizal, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima dokumen lengkap dari Pemerintah Aceh.

“Dan sesuai arahan Menko, kita akan memprioritaskan realisasi pembangunan secepatnya di Aceh,” ujar Nasib.

Editor: Akil

Syech Muharram dan Illiza Komit Dukung Hajatan Akbar Forsiar 2025

0
Syech Muharram dan Illiza Komit Dukung Hajatan Akbar Forsiar 2025. (Foto: MC Banda Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Bupati Aceh Besar, Syech Muharram Idris, bersama Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyatakan komitmen penuh untuk menyukseskan agenda besar Forum Silaturahmi Aceh Rayeuk (Forsiar) yang akan digelar pada 26 April 2025 mendatang.

Acara yang rencananya berlangsung di Gedung AAC Dayan Dawood, Kopelma Darussalam, ini akan mengusung sejumlah agenda penting, mulai dari halal bihalal, pengukuhan pengurus Forsiar, hingga peusijuk tokoh-tokoh masyarakat Aceh Besar. Lebih dari 1.000 undangan diperkirakan hadir dalam kegiatan tersebut.

Menurut Syech Muharram, kegiatan ini menjadi simbol kuat kolaborasi antara dua daerah bertetangga, Aceh Besar dan Banda Aceh.

“Tugas saya malam ini, mengantar kepala OPD Aceh Besar untuk berkolaborasi dengan OPD Banda Aceh, serta panitia bersama Forsiar,” ujarnya dalam rapat persiapan yang digelar di Aula Balai Kota Banda Aceh, Rabu (16/4/2025).

Ia menyampaikan optimisme terhadap kesuksesan acara tersebut, mengingat kesiapan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia dari kedua pemerintah daerah.

“Apalagi bapak-ibu sudah kerap menggelar acara berskala besar,” tambahnya.

Terkait teknis pelaksanaan, Muharram menyerahkan sepenuhnya kepada panitia bersama untuk merancang skedul dan teknis acara. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, ujarnya, juga siap memberikan dukungan anggaran sesuai kemampuan daerah.

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, turut menyampaikan dukungan serupa. Ia mengapresiasi kerja keras panitia dalam mempersiapkan hajatan akbar tersebut.

“Melihat progresnya, insyaallah acara kita pada hari H nanti bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Illiza juga menekankan pentingnya pembagian tugas antarlembaga secara rinci. “Mulai dari parkir, keamanan, konfirmasi kehadiran, hingga penyambutan tamu undangan,” tegasnya kepada para pejabat terkait dari dua daerah.

Sebagai bentuk koordinasi lintas wilayah, Illiza menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Banda Aceh, Wahyudi, sebagai liaison officer (LO) dari pihaknya. Ia juga meminta Wahyudi untuk menjalin komunikasi intensif dengan Asisten I Setdakab Aceh Besar, Farhan, yang juga ditunjuk sebagai LO dari pihak Aceh Besar. “Mengingat waktu yang kian terbatas,” kata Illiza.

Ia menutup arahannya dengan menyampaikan optimisme serupa. “Kami siap mendukung dan mem-backup penuh hajatan akbar Forsiar hingga sukses. Saya yakin kegiatan ini akan menjadi momentum penting dan memberikan dampak positif terhadap kemajuan pembangunan Banda Aceh dan Aceh Besar ke depan,” pungkasnya.

Editor: Akil

OJK Bekukan Kegiatan Usaha PT Sarana Aceh Ventura

0
Otoritas Jasa Keuangan. (Foto: OJK)

NUKILAN.id | Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menjatuhkan sanksi berupa pembekuan kegiatan usaha kepada PT Sarana Aceh Ventura, perusahaan modal ventura yang berbasis di Banda Aceh.

Langkah tegas ini ditetapkan melalui Surat Nomor S-16/PL.1/2025 tertanggal 20 Maret 2025 yang memuat keputusan mengenai penghentian seluruh aktivitas usaha perusahaan tersebut.

Dalam pembekuan ini, PT Sarana Aceh Ventura dilarang melakukan berbagai aktivitas usaha, termasuk menyalurkan investasi dan/atau penyertaan baru, menyalurkan pembiayaan, menjual sebagian atau seluruh aset, serta mengalihkan kewajiban (liabilities) kepada pihak lain maupun pihak terafiliasi.

Tak hanya itu, perusahaan juga dilarang menerbitkan surat utang, serta melakukan aksi korporasi seperti merger atau konsolidasi dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) lainnya.

“Selain itu, perseroan dilarang menerbitkan surat utang, dan melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) sejenis lainnya,” ujar Jasmi, Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan, PMV, LKM, dan LJK Lainnya OJK, dikutip pada Kamis (18/4/2025).

Menurut Jasmi, sanksi ini diberikan karena PT Sarana Aceh Ventura tidak memenuhi ketentuan terkait modal minimum. Hingga batas waktu 31 Desember 2020, perusahaan belum mampu memenuhi syarat ekuitas minimum sebesar Rp20 miliar.

Hal ini membuat perusahaan dinilai melanggar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a POJK 35/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yang telah diperbarui dalam Pasal 118 ayat (15) POJK 25/2023 tentang penyelenggaraan usaha bagi perusahaan modal ventura konvensional dan syariah.

Editor: Akil

Pemerintah Aceh dan UEA Bahas Arah Baru Investasi Strategis

0
Pemerintah Aceh dan UEA Bahas Arah Baru Investasi Strategis. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Aceh terus memperkuat upaya menjalin kerja sama investasi dengan Uni Emirat Arab (UEA). Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, kembali menggelar pertemuan penting dengan Duta Besar UEA untuk Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri, pada Kamis malam (17/4/2025) di Jakarta.

Pertemuan tersebut menjadi langkah lanjutan dari kunjungan sebelumnya yang dilakukan pihak UEA ke Aceh pada bulan Ramadhan lalu. Dalam pertemuan kali ini, kedua belah pihak membahas rencana kunjungan balasan Pemerintah Aceh ke Abu Dhabi bersama sejumlah calon investor.

“Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Dubes UEA ke Aceh sebelumnya, sekaligus membahas rencana kunjungan balasan Pemerintah Aceh ke Abu Dhabi bersama sejumlah calon investor,” ungkap Fadhlullah dalam keterangannya di Banda Aceh, Jumat (18/4/2025).

Fokus diskusi dalam forum tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, di antaranya investasi berbasis syariah, pengembangan pariwisata, dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah Aceh menilai UEA sebagai mitra potensial untuk mewujudkan berbagai program unggulan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Salah satu proyek yang mendapat sorotan adalah “Pusat Tamaddun Aceh”, sebuah kawasan terpadu yang dirancang sebagai pusat peradaban Islam modern. Kawasan ini akan menggabungkan fungsi edukasi, sejarah, ekonomi kreatif, dan wisata religi.

“Proyek ini menjadi simbol sinergi antara nilai-nilai Islam yang kami anut dengan visi kemajuan kawasan. Kami melihat UEA sebagai mitra strategis untuk mewujudkan gagasan ini,” kata Fadhlullah.

Ia menegaskan kesiapan Aceh untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi asing, khususnya di sektor industri halal, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan pariwisata berbasis budaya.

“Kita berharap pertemuan ini membuka jalan kerja sama konkret dalam waktu dekat, termasuk pembentukan jalur komunikasi investasi yang lebih aktif dengan Abu Dhabi,” tambahnya.

Sebagai informasi, pada pertengahan Maret 2025 lalu, Duta Besar UEA bersama Presiden Mubadala Energy telah melakukan kunjungan selama tiga hari ke Aceh. Kunjungan tersebut menyoroti berbagai peluang investasi, mulai dari sektor migas, pariwisata, pembangunan jalan tol, hingga sektor-sektor strategis lainnya.

Saat ini, perusahaan energi asal UEA, Mubadala Energy, telah aktif melakukan eksplorasi minyak dan gas di Aceh. Salah satu proyek yang tengah digarap adalah eksplorasi cadangan gas di Tangkulo-1, yang berada dalam wilayah Blok South Andaman.

Editor: Akil

Bupati Aceh Timur Soroti Efektivitas Program CSR PT Medco E&P Malaka

0
Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Alfarlaky (baju batik) berbincang dengan pihak PT Medco E&P Malaka terkait CSR. (Foto: Pemkab Aceh Timur)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky menyoroti pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan hak partisipasi daerah (Participating Interest/PI) dalam pengelolaan migas oleh PT Medco E&P Malaka. Ia menilai program yang berjalan saat ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat setempat.

“Kami menegaskan bahwa program tanggung jawab sosial harus berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar kegiatan simbolis. Program CSR juga harus menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar rutinitas tahunan,” ungkap Iskandar di Banda Aceh, Kamis (17/4/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan resmi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan manajemen PT Medco E&P Malaka. Pertemuan itu membahas evaluasi pelaksanaan CSR serta hak partisipasi daerah dalam industri migas.

Menurut Iskandar, forum tersebut menjadi langkah strategis dalam memastikan hak-hak daerah atas kehadiran industri migas benar-benar terpenuhi. Ia menekankan bahwa CSR dan PI merupakan bagian dari hak masyarakat yang harus dikelola secara transparan dan berdampak nyata terhadap pembangunan serta peningkatan pendapatan daerah.

“Kami menginginkan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR menyentuh seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Timur,” tegasnya.

Selama ini, lanjut Iskandar, pelaksanaan CSR PT Medco masih berfokus di kawasan lingkar tambang dan dikelola secara internal oleh perusahaan. Ia berharap ke depan pengelolaannya bisa melibatkan langsung Pemerintah Kabupaten Aceh Timur agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antarkawasan.

“Selama ini, sasaran CSR masih berada di kawasan lingkar tambang dan dikelola langsung oleh perusahaan. Ke depan, kami harap pengelolaannya dapat melibatkan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Ini penting guna menghindari kesenjangan pembangunan di wilayah Aceh Timur,” ujarnya.

Untuk memastikan implementasi yang lebih tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga berencana membentuk tim khusus yang menangani CSR dan PI. Tim ini bertugas memetakan dan mengawasi program-program yang dijalankan agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap adanya sinergi yang lebih kuat serta komitmen berkelanjutan dari perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Iskandar.

Menanggapi hal tersebut, General Manager PT Medco E&P Malaka, Tutu Paniji, mengatakan bahwa program CSR yang dijalankan perusahaan selama ini telah berpedoman pada prinsip keberlanjutan. Selain itu, program disusun berdasarkan indikator sosial serta masukan dari para pemangku kepentingan.

“Ada lima pilar utama program pengembangan masyarakat yang kami jalankan, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, dan infrastruktur,” ujar Tutu.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya siap menyelaraskan program CSR dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur demi terciptanya kolaborasi yang saling menguntungkan.

Editor: AKil

Rumoh Pangan Aceh Dorong Ketahanan Pangan Lewat Budidaya Kacang Koro

0
Asisten II Sekda Aceh Besar, M Ali SSos MSi, bersama unsur Forkopimcam Darussalam menanam bibit kacang koro, pada Pelatihan Pertanian Regeneratif dan Budidaya Kacang Koro yang digagas oleh Rumoh Pangan Aceh. (Foto: RRI)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Rumoh Pangan Aceh terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan dan memberdayakan petani lokal. Terbaru, organisasi ini menggandeng sejumlah mitra untuk menggelar Pelatihan Pertanian Regeneratif dan Budidaya Kacang Koro di Gampong Lampeudaya, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, Kamis (17/4/2025).

Pelatihan ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Asisten II Sekda Aceh Besar, HM Ali SSos MSi, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan langkah nyata dalam mendukung kemandirian pangan sekaligus peningkatan kesejahteraan petani.

“Kami sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Rumoh Pangan Aceh bersama mitra seperti Lembaga Gain, Narasa, dan Fakultas Pertanian USK. Ini adalah bentuk sinergi positif antara masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan pemerintah dalam mendorong produktivitas pertanian,” ungkap M Ali.

Ia juga berharap, kegiatan ini menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan untuk membangun sektor pertanian yang lebih kuat dan sejahtera.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan terus mendukung setiap inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian,” sambungnya.

Direktur Rumoh Pangan Aceh, Rivan Rinaldi, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari program pengembangan kacang koro dari hulu ke hilir. Tidak hanya pelatihan teknis, Rumoh Pangan juga berperan sebagai penampung hasil panen petani binaan untuk membantu pemasaran.

“Program ini adalah bentuk komitmen kami dalam membangun sistem pertanian yang berkelanjutan. Petani tidak hanya kami latih, tetapi hasil panen mereka juga akan kami tampung dan bantu pasarkan,” jelas Rivan.

Ia menyebutkan bahwa ini merupakan pelatihan kedua setelah sebelumnya digelar di Gampong Angan, juga di Kecamatan Darussalam. Dari total target delapan hektare lahan budidaya, dua hektare telah mulai ditanami di Lampeudaya. Selain pelatihan budidaya, peserta juga diberikan pelatihan pengolahan produk turunan kacang koro guna meningkatkan nilai tambah secara ekonomi.

Penasehat Rumoh Pangan Aceh, Almuniza Kamal SSTP MSi, turut menekankan pentingnya mencari alternatif pangan lokal. Ia menyebutkan bahwa kacang koro bisa menjadi solusi atas tingginya impor kedelai yang selama ini menjadi bahan baku utama produk pangan seperti tahu dan tempe.

“Hari ini Jawa Timur sudah mampu meyakinkan pemerintah bahwa kacang koro bisa dijadikan komoditas unggulan. Kalau mereka bisa, kenapa kita di Aceh tidak bisa? Tentunya kita bisa,” tegas Almuniza.

Ia juga menyinggung peluang besar dari komoditas lokal seperti cabai dan tomat yang belum dimanfaatkan maksimal. “Berapa banyak saus yang kita bawa dari Medan ke Aceh hanya untuk kebutuhan penjual bakso? Saus itu hanya produk turunan dari cabai dan tomat. Mengapa kita tidak bisa memproduksinya sendiri? Ini adalah peluang besar yang bisa kita manfaatkan,” imbuhnya.

Apresiasi serupa datang dari Keuchik Gampong Lampeudaya, Muallem. Ia menyambut baik pelatihan ini dan berharap semangat petani di wilayahnya semakin meningkat.

“Kami sangat berterima kasih kepada Rumoh Pangan Aceh yang telah menunjukkan kepeduliannya terhadap petani di gampong kami. Ini menjadi motivasi besar bagi masyarakat, khususnya para petani, untuk terus meningkatkan hasil pertanian mereka,” ujar Muallem.

Ia juga mengapresiasi kehadiran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang menurutnya menjadi bentuk perhatian nyata terhadap masyarakat di tingkat gampong. “Kehadiran pemerintah daerah merupakan bukti nyata perhatian terhadap desa dan masyarakat kecil. Semoga kolaborasi seperti ini dapat terus berlanjut demi kemajuan pertanian di Aceh Besar,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Camat Darussalam Burhanuddin SSos MSi, perwakilan Fakultas Pertanian USK, unsur Forkopimcam Darussalam, serta sejumlah petani dan mitra lainnya. Pelatihan ini diharapkan menjadi tonggak awal dalam menjadikan kacang koro sebagai komoditas pertanian strategis yang mendukung sistem pertanian berkelanjutan di Aceh Besar.

DPRK Banda Aceh Usulkan Grand Desain Syariat Islam Berbasis Kearifan Lokal

0
Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr Musriadi SPd MPd. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Musriadi, menilai perlunya penyusunan grand desain penerapan syariat Islam yang lebih relevan dengan dinamika sosial masyarakat Aceh masa kini. Menurutnya, penegakan syariat tak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi harus dibarengi langkah-langkah preventif dan berbasis kearifan lokal.

“Perlu ada pendekatan baru dalam pencegahan pelanggaran syariat. Tidak cukup hanya dengan penindakan. Kita butuh grand desain yang terarah, komprehensif, partisipatif, dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat kita saat ini yang sangat cepat berubah,” ujar Musriadi saat ditemui di Banda Aceh, Kamis (17/4/2025).

Pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya pelanggaran syariat Islam yang terungkap dalam razia beberapa hari terakhir di Kota Banda Aceh. Razia tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal dan menyasar sejumlah penginapan hingga kafe-kafe. Sejumlah pelanggaran berhasil diungkap, mulai dari praktik prostitusi online, khalwat, pesta minuman keras, hingga penyalahgunaan narkoba. Puluhan orang yang terlibat telah diamankan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH).

Musriadi juga menyinggung meningkatnya kasus HIV/AIDS serta berbagai penyakit sosial yang dinilai semakin mengkhawatirkan di ibu kota provinsi Aceh itu. Ia menyebut fenomena prostitusi yang kian terbuka sebagai ancaman nyata yang tak bisa lagi disangkal.

“Maraknya praktik prostitusi di Banda Aceh adalah fakta, bukan ilusi ataupun opini. Pelakunya datang dari berbagai latar belakang profesi. Ini sudah menjadi fenomena sosial yang nyata,” katanya.

Lebih jauh, Musriadi menekankan bahwa penanganan persoalan ini tidak bisa dibebankan hanya kepada Pemerintah Kota Banda Aceh semata. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, dunia usaha, lembaga pendidikan, hingga masyarakat luas sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang menyeluruh.

“Ini bukan semata-mata tugas Pemko Banda Aceh. Pemerintah Aceh, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan harus mengambil bagian dalam menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar razia-razia yang telah dilakukan dapat terus diintensifkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Tak hanya itu, Musriadi menyarankan agar tempat-tempat usaha yang terindikasi berulang kali melanggar syariat Islam diberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin usaha.

“Razianya harus intensif dengan melibatkan pemangku terkait lainnya termasuk Pemerintahan Aceh. Kalau sudah diingatkan beberapa kali dan kembali kedapatan, maka izinnya segera dicabut,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Musriadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun kolaborasi yang solid guna menghadirkan solusi yang berkelanjutan dan berlandaskan nilai-nilai Islam yang menyejukkan.

“Dengan sinergi, kita bisa menghadirkan solusi yang lebih manusiawi, preventif, dan berakar dari nilai-nilai Islam yang rahmatan lil‘alamin,” pungkasnya.