Beranda blog Halaman 574

Warga Aceh Resah dengan Kehadiran Rohingya, Soroti TPPO dan Pelanggaran Syariat

Penulis
Redaksi
-
0
Kapal yang membawa Rohingya terdampar di laut Indonesia, Senin (27/12/2021). [Foto: Antara]

NUKILAN.id | Banda Aceh – Masyarakat Aceh semakin resah dengan keberadaan ribuan pengungsi Rohingya yang menempati berbagai lokasi pengungsian di provinsi ini. Mereka menilai beberapa perilaku pengungsi tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang diterapkan di Aceh. Selain itu, muncul dugaan praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang semakin mengkhawatirkan.

Kepala Kantor Dirjen Imigrasi Aceh, Novianto Sulaksono, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/2), menyoroti keresahan masyarakat terkait hal ini.

“Masyarakat Aceh akhir-akhir hari ini merasa resah, karena para pengungsi sudah ada beberapa yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga masyarakat mengkhawatirkan itu,” ujar Novianto.

Saat ini, pengungsi Rohingya paling banyak tersebar di Kabupaten Pidie, dengan jumlah mencapai sekitar 600 orang. Novianto menegaskan bahwa peraturan terkait penanganan pengungsi di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016. Namun, ia menilai aturan tersebut perlu dikaji ulang agar lebih jelas dalam implementasi di lapangan.

“Kiranya perlu dipertegas lagi siapa berbuat apa, dan apa yang harus dilakukan. Serta yang terpenting juga kami melihat di sini anggaran masih belum jelas untuk penanganan pengungsi,” tutur Novianto.

Selain masalah pelanggaran syariat Islam, Novianto juga mengungkapkan adanya indikasi kasus pelecehan di antara para pengungsi serta kaburnya sejumlah pengungsi yang diduga menuju Malaysia melalui jaringan TPPO.

“Terhadap permasalahan pengungsi adalah, satu pelecehan antara sesama pengungsi di tempat, pengungsi melarikan diri yang dicurigai kabur ke Malaysia menggunakan jaringan TPPO,” ungkapnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Novianto mengusulkan agar para pengungsi ditempatkan di negara yang bersedia menerima mereka atau dipindahkan ke pulau khusus.

“Penolakan terhadap rencana penambahan pengungsi Rohingya yang baru di tempat penuh darurat, kecemburuan sosial masyarakat terhadap pengungsi Rohingya, belum terdapatnya anggaran,” pungkasnya.

Kehadiran pengungsi Rohingya di Aceh telah menjadi isu yang kompleks. Di satu sisi, ada faktor kemanusiaan yang mendorong penerimaan mereka, tetapi di sisi lain, masyarakat mulai merasakan dampak sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kebijakan.

Editor: Akil

Investasi Migas di Aceh: Harapan Baru bagi Kesejahteraan Rakyat

Penulis
Redaksi
-
0
Simposium Nasional Mahasiswa Aceh 2025 (Road Map Tantangan Pembangunan Aceh Masa Depan) yang berlangsung di Ballroom Mess Aceh, Jakarta, Sabtu (22/2/2025). (Foto: RRI)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Potensi besar sektor minyak dan gas (migas) di Aceh menjadi sorotan dalam Simposium Nasional Mahasiswa Aceh 2025 yang digelar di Ballroom Mess Aceh, Jakarta, pada Sabtu (22/2/2025). Dalam acara bertajuk Road Map Tantangan Pembangunan Aceh Masa Depan ini, anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, menekankan pentingnya investasi migas yang dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat Aceh.

Dalam pemaparannya, Haji Uma mengingatkan bahwa kekayaan alam harus dikelola untuk kemakmuran masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Ia menjelaskan bahwa Aceh memiliki cadangan migas yang besar, dengan blok-blok potensial seperti Blok North Sumatra Offshore (NSO) dan Blok Andaman. Selain itu, keberadaan infrastruktur migas, seperti fasilitas eks LNG Arun, menjadi nilai tambah bagi pengembangan industri hilir.

“Aceh memiliki potensi besar di sektor migas, selain cadangan migas yang besar, Aceh juga fasilitas yang mendukung, misal fasilitas eks LNG Arun dan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk hilirisasi industri turunan di sektor migas,” ujar Haji Uma.

Lebih lanjut, ia menyoroti peluang yang ditawarkan oleh Undang-Undang Pemerintah Aceh, yang memungkinkan adanya bagi hasil dengan pemerintah pusat. Menurutnya, optimalisasi pendapatan dari sektor migas dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, di balik potensi tersebut, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi. Regulasi yang mendukung optimalisasi sumber daya migas, peran Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), serta peningkatan iklim investasi menjadi faktor kunci dalam memastikan industri migas memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh.

Di penghujung penyampaiannya, Haji Uma kembali menegaskan bahwa keadilan sosial harus menjadi prinsip utama dalam setiap investasi di sektor migas.

“Berbagai investasi yang mengeksplorasi kekayaan alam Aceh harus bisa dirasakan manfaatnya dan mensejahterakan rakyat Aceh sendiri. Jangan sampai Aceh jadi lumbung energi tapi tanpa bisa merasakan manfaat dari sumber daya alam kita sendiri,” tegasnya.

Selain Haji Uma, simposium ini turut menghadirkan sejumlah narasumber lain, di antaranya Sekjen SKK Migas Luky A. Yusgiantoro, Direktur PT PEMA 2023-2024 Ali Mulyagusdin, Kabid Minyak dan Gas Bumi Aceh Dian Budi Darma, Analis Ekonomi Indonesia Salamuddin Daeng, serta Akmal Fahmi dari Activism Milenial Collaboration Indonesia. Kehadiran para pakar ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan solusi konkret bagi pengelolaan sektor migas di Aceh menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Editor: AKil

Wabup Aceh Selatan Hadiri Munas Forkonas PP DOB, Dorong Percepatan Pemekaran Daerah

Penulis
Redaksi
-
0
Wabup Aceh Selatan Hadiri Munas Forkonas PP DOB. (Foto: TheTapaktuanPost)

NUKILAN.id | Jakarta – Wakil Bupati Aceh Selatan, H Baital Mukadis SE, menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) III Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) yang digelar di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2025). Acara ini menjadi ajang penting bagi berbagai daerah yang tengah memperjuangkan pemekaran wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Baital Mukadis menegaskan dukungannya terhadap percepatan pemekaran daerah yang telah lama diperjuangkan. Ia menilai bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami mendukung penuh langkah-langkah percepatan pemekaran daerah, terutama dalam konteks Aceh Selatan dan daerah sekitarnya. Dengan pemekaran, kita berharap pemerataan pembangunan dapat lebih maksimal dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” ujar Baital Mukadis dikutip dari TheTapaktuanPost.

Sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Selatan, Baital Mukadis turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung perjuangan pemekaran daerah sebagai bagian dari upaya membangun wilayah yang lebih maju dan mandiri.

“Kita berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan dan segera membuka kembali moratorium pemekaran daerah agar cita-cita masyarakat dapat segera terwujud,” tambahnya.

Selain Wakil Bupati Aceh Selatan, Munas III Forkonas PP DOB juga dihadiri oleh sejumlah utusan dari Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Aceh Selatan Jaya (Asja). Di antara mereka adalah Ketua DPRK Aceh Selatan, Rema Mishul Azwa, Ketua Umum Panitia Asja, Ketua Harian Asja, Sekretaris Asja, serta beberapa peserta lainnya yang hadir sebagai peninjau.

Munas ini turut dihadiri berbagai tokoh penting dari daerah yang mengajukan pemekaran, serta sejumlah pejabat pemerintahan. Ketua Umum Forkonas PP DOB, Syaiful Huda, dalam sambutannya menegaskan bahwa Munas ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam perjuangan DOB serta menyegarkan kepengurusan Forkonas agar lebih solid dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Dengan berlangsungnya Munas III Forkonas PP DOB, harapan masyarakat terhadap percepatan pemekaran daerah semakin menguat. Para peserta berharap pemerintah pusat segera merespons aspirasi mereka dengan kebijakan konkret yang mendukung terbentuknya daerah otonomi baru di berbagai wilayah di Indonesia. (xrq)

Editor: AKil

Forkopimda Banda Aceh Keluarkan Seruan Bersama Sambut Ramadhan 1446 H

Penulis
Redaksi
-
0
Forkopimda Banda Aceh Keluarkan Seruan Bersama Sambut Ramadhan 1446 H. (Foto: MC BNA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Menjelang bulan suci Ramadhan 1446 H, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banda Aceh mengeluarkan seruan bersama untuk mengatur tata laksana ibadah selama bulan puasa. Seruan ini bertujuan menciptakan suasana yang kondusif bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah Ramadhan dengan nyaman dan tertib.

Seruan bersama tersebut ditandatangani oleh Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’duddin Djamal, Ketua DPRK Irwansyah, Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli, Dandim 0101/KBA Kolonel CZi Widya Wijamarko, Kajari Banda Aceh Suhendri, Ketua Pengadilan Negeri Teuku Syarafi, Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh Sakwanah, serta Ketua MPU Banda Aceh Tgk Syibral Malasyi.

Dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Pj Sekda Kota Banda Aceh Bachtiar di Pendopo Wali Kota pada Senin (24/2/2025), Forkopimda bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait membahas berbagai teknis penerapan kebijakan guna memastikan ibadah Ramadhan berjalan lancar.

Salah satu poin utama yang disepakati adalah pentingnya masjid dan meunasah menyediakan fasilitas yang bersih, sehat, dan nyaman bagi jamaah. Pengaturan tata laksana shalat juga harus mengikuti ketentuan syariat, menjaga keharmonisan umat, serta menghidupkan berbagai kegiatan syiar Islam yang positif selama bulan Ramadhan.

Selain itu, seruan bersama ini juga mengatur aktivitas usaha dan tempat hiburan. Rumah makan, kafe, mal, supermarket, hotel, dan tempat hiburan dilarang menjual makanan dan minuman mulai waktu imsak hingga pukul 16.30 WIB.

Seluruh jenis usaha dan jasa diwajibkan tutup mulai waktu salat Isya hingga selesai salat Tarawih. Namun, ada pengecualian bagi usaha yang dapat kembali buka antara pukul 21.30 WIB hingga 24.00 WIB selama Ramadhan. Sementara itu, kegiatan hiburan seperti karaoke, permainan bilyard, PlayStation, dan game online tidak diperbolehkan selama bulan puasa.

Hotel, wisma, dan penginapan juga diwajibkan tidak menyediakan makanan dan minuman kepada tamu mulai waktu imsak hingga berbuka puasa. Untuk memastikan seruan ini dijalankan, Satpol PP dan WH akan melakukan pengawasan yang didukung oleh TNI/Polri.

Forkopimda Banda Aceh turut mengimbau warga non-Muslim agar menghormati pelaksanaan ibadah puasa sebagai bagian dari upaya menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama di kota ini. “Seruan ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menciptakan suasana yang kondusif dan penuh berkah selama bulan Ramadhan,” ujar Pj Sekda Bachtiar.

Dr. Nurlis Effendi Resmi Dilantik sebagai Rektor Universitas Abulyatama Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Dr. Nurlis Effendi Resmi Dilantik sebagai Rektor Universitas Abulyatama Aceh. (Foto: AcehStandar.com)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Universitas Abulyatama (Unaya) kini memiliki pemimpin baru. Dr. Nurlis Effendi, SH, MH, resmi dilantik sebagai Rektor Unaya untuk periode 2025–2029 dalam sebuah acara yang berlangsung di Balai Pertemuan Kampus Abulyatama, Lampoh Keudee, Sabtu (21/2/2025).

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Yayasan Abulyatama, Rusli Muhammad, yang juga melantik empat wakil rektor yang akan mendampingi Nurlis dalam menjalankan roda kepemimpinan universitas. Keempatnya adalah Dr. Usman Lamreung, MSi, sebagai Wakil Rektor I, Dr. Akhyar Abdullah, MSi, sebagai Wakil Rektor II, Dr. Edward M. Nur, SE, MSi, sebagai Wakil Rektor III, serta Muhammad Saleh, SE, MSi, sebagai Wakil Rektor IV.

Turut hadir dalam acara tersebut pendiri dan pembina Yayasan Abulyatama, Dr. (Hc) Rusli Bintang, serta sejumlah pengurus yayasan. Dalam sambutannya, Rusli Bintang menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang baru dilantik, seraya berharap mereka dapat membawa universitas ke arah yang lebih baik.

“Kita harapkan kontribusi mereka ke depan bisa memajukan universitas ini dengan keberhasilan yang ditorehkan bisa membanggakan kita semua. Nah, itu juga harapan masyarakat,” ujar Rusli Bintang.

Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Yayasan Abulyatama Nomor 01/SK/YAY/II/2025. Sebagai rektor, Dr. Nurlis Effendi diamanahkan untuk menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999.

Dengan formasi kepemimpinan yang baru ini, Universitas Abulyatama diharapkan semakin berkembang dan mampu menghadapi tantangan dunia pendidikan tinggi di masa mendatang.

Editor: Akil

Stick Kopi: Inovasi dari 1000 Warung Kopi Aceh, Kini Jadi Oleh-Oleh Favorit

Penulis
Redaksi
-
0
Stick Kopi: Inovasi dari 1000 Warung Kopi Aceh, Kini Jadi Oleh-Oleh Favorit. (Foto: RRI)

NUKILAN.id | Lhokseumawe – Aceh dikenal sebagai negeri “1000 warung kopi.” Di setiap sudut kota hingga desa, aroma kopi khas Aceh selalu menggoda pencinta kopi. Kopi bagi masyarakat Aceh bukan sekadar minuman, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan identitas budaya.

Terinspirasi dari budaya ini, Mahnizar, seorang pengusaha asal Desa Uteunkot, Muara Dua, Lhokseumawe, menciptakan inovasi kopi yang unik dan praktis. Ia melihat peluang besar dalam menjadikan kopi sebagai oleh-oleh khas Aceh yang mudah dibawa dan dinikmati kapan saja.

Dikutip dari RRI, Inovasi ini berawal dari perjalanannya ke event Meurah Silu 2 di Takengon pada tahun 2022, yang diselenggarakan oleh KPW Bank Indonesia Lhokseumawe. Dari sanalah Mahnizar—yang akrab disapa Dede—terinspirasi untuk menciptakan Stick Kopi, varian kopi dalam kemasan praktis yang kini menjadi produk unggulan dan banyak diburu wisatawan.

Kesuksesan Stick Kopi tidak lepas dari strategi pemasaran yang tepat. Dede menggandeng berbagai toko suvenir, supermarket, hingga toko roti untuk memperluas distribusi. Ia juga aktif memasarkan produknya melalui media sosial dan marketplace, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia bisa dengan mudah mendapatkan Stick Kopi tanpa harus datang langsung ke Aceh.

Selain menjadi oleh-oleh khas, Stick Kopi juga kerap dijadikan sebagai hadiah dalam berbagai acara besar. Produk ini hadir dalam dua pilihan kemasan menarik, menjadikannya pilihan tepat untuk berbagai kesempatan.

Dengan inovasi ini, Mahnizar berhasil membawa semangat 1000 warung kopi Aceh ke dalam produk yang praktis dan mudah dinikmati siapa saja. Kini, Stick Kopi tak hanya mencerminkan kekayaan budaya kopi Aceh, tetapi juga menjadi ikon baru oleh-oleh dari Tanah Rencong.

Editor: Akil

Ketua MPU Aceh Serukan Persatuan di Tengah Polemik Sekda

Penulis
Redaksi
-
0
lem faisal
Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali alias Lem Faisal. (Foto: Nukilan).

NUKILAN.id | Banda Aceh – Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali, menyerukan semua pihak untuk mengakhiri polemik yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan menghindari perpecahan, terutama dalam menyikapi dinamika politik yang tengah berlangsung.

Ajakan tersebut disampaikan menanggapi ketegangan antara legislatif dan eksekutif terkait penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh yang memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Tgk H Faisal Ali mengingatkan bahwa persatuan dapat terwujud jika masyarakat tetap menjaga silaturahmi. Islam, menurutnya, sangat menekankan pentingnya silaturahmi dan melarang segala hal yang dapat memutus hubungan baik antar sesama.

“Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi Muhammad SAW menegaskan, ‘Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya hendaklah ia bersilaturahmi’,” ujarnya pada Minggu (23/2/2025).

Agar tali silaturahmi tetap terjaga, ia menekankan pentingnya komunikasi yang baik. Menurutnya, komunikasi yang berbobot harus didasarkan pada informasi yang kuat, masuk akal, dan membawa kebaikan.

“Karena itu, Islam menganjurkan kita untuk selalu memeriksa informasi agar terhindar dari kekeliruan dan dampak buruk lainnya,” tambahnya.

Di tengah dinamika politik yang berkembang, Tgk H Faisal Ali menegaskan perlunya segera mengakhiri ketegangan agar tidak semakin memperkeruh suasana.

“Yang ka leuh, ka keuh. Bek peupayang le. Ta cok hikmah dan kembali perkuat persatuan,” ajaknya dalam bahasa Aceh, yang berarti apa yang sudah berlalu biarlah berlalu, jangan terus memperpanjangnya, ambil hikmahnya dan kembali memperkuat persatuan.

Ia juga mengingatkan bahwa Aceh baru saja memasuki era kepemimpinan yang baru. Dibutuhkan energi besar untuk membawa daerah ini menuju visi Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan.

“Untuk itu modal utama yang dapat menjaga persatuan itu ada pada aqidah umat, syariat umat, dan akhlak umat. Jadi, bek ta peukabeh ata nyo, bah mandum urosan keacehan, lancar tanpa huro hara,” pungkasnya.

Editor: Akil

Aktivis Buruh Usulkan Diversifikasi Program JKP untuk Pekerja Pasca-PHK

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi PHK. (Foto: Detik)

NUKILAN.id | Jakarta – Aktivis Buruh Indonesia, Syamsul Arif, menyoroti pentingnya diversifikasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) agar lebih efektif membantu pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, JKP tidak seharusnya hanya berfokus pada bantuan finansial, tetapi juga harus mencakup program peningkatan keterampilan agar pekerja lebih siap menghadapi dunia kerja.

“JKP tidak seharusnya hanya berupa bantuan finansial, tetapi juga harus mencakup program pelatihan ulang dan pengembangan keterampilan agar pekerja lebih mudah menemukan pekerjaan baru,” ujar Syamsul dalam wawancara dengan Nukilan.id pada Minggu (23/2/2025).

Ia menekankan bahwa selain dukungan pelatihan, pemerintah juga perlu memperluas cakupan JKP dengan memberikan dukungan kepada pekerja yang ingin berwirausaha. Menurutnya, banyak pekerja yang kesulitan mendapatkan pekerjaan baru setelah PHK dan memilih untuk beralih ke sektor informal atau merintis usaha sendiri.

“Jadi pekerja yang ingin beralih ke sektor informal atau berusaha mandiri setelah mengalami pemutusan hubungan kerja dapat pendampingan hingga permodalan,” tambahnya.

Syamsul menilai bahwa dengan adanya program pendampingan dan penyediaan modal, pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat memiliki alternatif yang lebih jelas untuk tetap bertahan secara ekonomi. Ia berharap pemerintah segera mempertimbangkan kebijakan ini agar JKP benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pekerja yang terdampak. (XRQ)

Reporter: Akil

Israel Tunda Pembebasan 620 Tahanan Palestina, Alasan Tidak Jelas

Penulis
Redaksi
-
0
Hamas sudah membebaskan enam sanderanya pada Sabtu (22/2), sementara Israel menunda seharusnya pelepasan lebih dari 600 tahanan. (Foto: AFP/BASHAR TALEB)

NUKILAN.id | Jakarta – Israel menunda pembebasan 620 tahanan Palestina yang seharusnya dilakukan pada Sabtu (22/2), meskipun Hamas telah memenuhi kesepakatan dengan membebaskan enam sandera. Hingga saat ini, tidak ada alasan jelas yang disampaikan pihak Israel terkait penundaan tersebut.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pernyataannya menegaskan bahwa pihaknya akan “terus bertindak tegas membawa semua sandera kami kembali ke rumah.” Netanyahu dijadwalkan menggelar konsultasi keamanan pada Sabtu malam guna menentukan langkah berikutnya.

“Setelah konsultasi keamanan berakhir, keputusan akan dibuat mengenai langkah selanjutnya,” kata seorang pejabat Israel yang enggan disebutkan namanya, seperti dilaporkan AFP.

Sementara itu, Klub Tahanan Palestina menyatakan bahwa 620 tahanan yang dijadwalkan bebas mayoritas adalah warga Gaza yang ditangkap selama perang berlangsung.

Pada hari yang sama, Hamas telah membebaskan enam sandera Israel, beberapa di antaranya memiliki kewarganegaraan ganda. Pembebasan ini menjadi bagian dari fase pertama gencatan senjata yang sudah berjalan dan memungkinkan 30 tawanan kembali ke keluarganya.

Namun, dengan fase pertama gencatan senjata yang akan segera berakhir pada awal Maret, negosiasi untuk fase kedua, yang bertujuan mengakhiri perang secara permanen, belum menunjukkan kemajuan.

Ketegangan pun meningkat seiring langkah Israel yang masih enggan melepas ratusan tahanan Palestina, meski Hamas telah memenuhi bagian dari kesepakatan tersebut.

Editor: AKil

Aktivis Buruh Dorong Skema Kompensasi JKP yang Lebih Adil

Penulis
Akil
-
0
Logo JKP. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.id | Jakarta – Skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dinilai masih perlu perbaikan agar manfaat yang diberikan lebih optimal bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Aktivis Buruh Indonesia, Syamsul Arif, mengungkapkan bahwa saat ini manfaat JKP masih terbatas dan perlu ditingkatkan untuk benar-benar membantu pekerja dalam masa transisi mencari pekerjaan baru.

“Saat ini, JKP hanya menyediakan 60% dari gaji selama enam bulan,” ujar Syamsul dalam wawancara dengan Nukilan.id pada Minggu (23/2/2025).

Menurutnya, skema ini masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja yang kehilangan pekerjaan. Ia membandingkan dengan sistem yang diterapkan di beberapa negara maju yang lebih memberikan perlindungan kepada pekerja.

“Sebagai perbandingan, di negara-negara maju seperti Jerman, tunjangan pengangguran bisa mencapai 67% selama satu tahun penuh,” tambahnya.

Syamsul menilai, pemerintah seharusnya mempertimbangkan peningkatan manfaat JKP agar lebih sesuai dengan kebutuhan pekerja yang kehilangan mata pencaharian. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan sosial dan kemampuan pekerja untuk kembali ke dunia kerja tanpa tekanan ekonomi yang berlebihan.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan manfaat tersebut agar sesuai dengan kebutuhan hidup pekerja,” tegasnya.

Selain peningkatan jumlah manfaat, Syamsul juga mengusulkan adanya penyesuaian durasi manfaat JKP berdasarkan sektor pekerjaan. Menurutnya, beberapa sektor memiliki tantangan tersendiri dalam mencari pekerjaan baru setelah PHK.

“Misalnya, pekerja di sektor manufaktur yang menghadapi kesulitan untuk berpindah ke jenis pekerjaan lain mungkin memerlukan kompensasi yang lebih lama dibandingkan pekerja di sektor jasa,” jelasnya.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Syamsul berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi dan revisi kebijakan JKP agar lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, perlindungan yang lebih baik bagi pekerja tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan. (XRQ)

Reporter: Akil

1...573574575...2,457Halaman 574 dari 2,457

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id