Beranda blog Halaman 574

Fenomena Bunuh Diri di Aceh: Antara Tekanan Hidup dan Minimnya Dukungan Psikologis

Penulis
Akil
-
0
Ilustasi Depresi. (Foto: CNN Indonesia)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Maraknya kasus bunuh diri di Aceh dalam beberapa waktu terakhir menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Salah satu kasus terbaru melibatkan seorang mahasiswi yang ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar kos kawasan Darussalam, Banda Aceh. Tragedi ini menyisakan pertanyaan besar: apakah masyarakat Aceh tidak tahu bahwa bunuh diri adalah perbuatan dosa, terlebih Aceh dikenal sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam?

Menanggapi hal ini, Miftahul Jannah, seorang akademisi dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh, memberikan penjelasan dalam sebuah podcast yang disiarkan oleh SagoeTV.

Dikutip Nukilan.id pada Selasa (29/4/2025), ia menegaskan bahwa pengetahuan masyarakat Aceh terhadap hukum agama sejatinya tidak diragukan.

“Semua orang tahu bahwa bunuh diri itu adalah dosa. Tapi kenapa juga beberapa orang melakukan bunuh diri? itulah karena tekanan hidup yang tidak sanggup dihadapi. Sehingga mencari jalan-jalan yang tidak baik,” ujar Miftahul.

Ia menilai bahwa tekanan hidup yang berat, baik karena persoalan pribadi, sosial, maupun akademik, menjadi penyebab utama seseorang memilih mengakhiri hidupnya. Dalam beberapa kasus, tekanan emosional yang berasal dari hubungan asmara juga turut memicu tindakan nekat tersebut.

“Banyak juga kasus mungkin selain stres akademik juga mungkin kasus percintaan dan putus cinta ikutam untuk aksi (bunuh diri) itu juga,” katanya.

Karena itu, menurut Miftahul, penting bagi kalangan muda, terutama mahasiswa, untuk memiliki kemampuan mengelola emosi dan memahami batas dalam membina hubungan dengan lawan jenis.

“Kalau di kampus kan selalu dosen menyampaikan remaja itu harus pintar-pintar membawa diri pada masa yang baru mengenal pasangan atau mengenal lawan jenis,” tuturnya.

Lebih lanjut, Miftahul juga merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti BRIN, Yurika Fauzia Wardani. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa dari tahun 2012 hingga 2020 terdapat lebih dari 2.000 kasus bunuh diri di Indonesia. Faktor percintaan disebut sebagai salah satu penyebab utama.

“Ada peneliti dari BRIN oleh Bu Yurika Fauzia Wardani. beliau meneliti sejak 2012 sampai 2020 ada 2.000 kasus lebih tentang bunuh diri. saya baca beberapa penelitian beliau, termasuk salah satu penyebab (bunuh diri) itu percintaan,” ujar Miftahul.

Fenomena ini menjadi pengingat bahwa pendekatan agama saja tidak cukup tanpa dukungan psikososial dan kesehatan mental yang memadai. Pencegahan bunuh diri perlu menjadi agenda bersama semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan keluarga, untuk menciptakan ruang aman bagi masyarakat yang sedang berjuang menghadapi tekanan hidup. (XRQ)

Reporter: Akil

Kasus Bunuh Diri Meningkat di Aceh, Akademisi UIN Ar-Raniry Ungkap Pola dan Penyebabnya

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi Bunuh Diri. (Foto: SuaraSurabaya)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Fenomena bunuh diri kembali menggemparkan publik Aceh. Beberapa waktu lalu, seorang mahasiswi ditemukan meninggal dunia setelah diduga mengakhiri hidupnya sendiri di sebuah kamar kos di kawasan Darussalam, Banda Aceh.

Peristiwa memilukan ini menambah daftar panjang kasus serupa yang kian sering terjadi di Tanah Rencong. Masyarakat pun dibuat cemas, terutama karena banyak korban berasal dari kelompok usia muda, termasuk pelajar dan mahasiswa.

Miftahul Jannah, seorang akademisi dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh, mengungkapkan keprihatinannya terhadap tren ini dalam sebuah podcast yang disiarkan SagoeTV.

Dikutip Nukilan.id pada Selasa (29/4/2024), ia menyebut bahwa data dari sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kasus bunuh diri di Aceh melibatkan proporsi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan.

“Jadi angka bunuh diri di Aceh itu ada laki-laki dan ada perempuan. Kalau dari beberapa penelitian kita lihat sama angkanya,” ujarnya.

Namun, menurutnya, alasan di balik tindakan nekat ini seringkali berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ia menjelaskan bahwa konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi yang dianggap “lebih kuat” justru kerap membuat mereka menutup diri saat menghadapi tekanan.

“Kalau laki-laki kan karena dianggap lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan sehingga kalau punya masalah itu agak tertutup, tidak berani menceritakan kepada orang lain,” tambahnya.

Sementara itu, pada kasus perempuan, beban mental dan rasa terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar sering menjadi pemicu utama. Tekanan emosional yang tak tersalurkan secara sehat dapat menggiring pada keputusan tragis.

“Kalau perempuan biasanya ketika sudah pikirannya mentok dan tidak punya jalan lain untuk diselesaikan, mencari jalan pintas untuk bunuh diri,” jelas Miftahul.

Di akhir pernyataannya, Miftahul menitipkan pesan khusus kepada para remaja dan generasi muda Aceh. Ia berharap mereka lebih berani mengungkapkan beban pikiran, mencari bantuan, dan percaya bahwa setiap masalah memiliki solusi.

“Nah, kepada remaja-remaja sekarang yang akan beranjak dewasa, kalian adalah penerus generasi bangsa. Kalau punya masalah tentu ada hikmah di balik masalah itu dan insyaallah akan ada jalan titik terang untuk masa depan kalian,” tutupnya penuh harap.

Fenomena ini menjadi alarm bagi semua pihak—keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, hingga masyarakat luas—untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental, khususnya di kalangan generasi muda. Sebab, di balik senyum dan prestasi, bisa jadi ada jiwa yang sedang berteriak minta tolong dalam diam. (XRQ)

Reporter: Akil

UMY Anugerahkan Novel Baswedan Penghargaan atas Dedikasi Berantas Korupsi

Penulis
Redaksi
-
0
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menganugerahkan penghargaan istimewa kepada mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. (Foto: CNN Indonesia)

NUKILAN.id | Jakarta — Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menganugerahkan penghargaan istimewa kepada mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Penghargaan itu diberikan dalam momentum Rapat Senat Terbuka Laporan Tahunan Rektor & Pidato Milad ke-44 UMY, Senin (28/4).

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kiprah panjang Novel dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

“Terkait dengan dedikasi dalam pemberantasan korupsi dan perjuangan HAM [Hak Asasi Manusia] serta konsistensi dalam integritas,” ujar Novel saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Senin (28/4).

Pihak UMY menyampaikan bahwa rilis resmi terkait penghargaan tersebut akan segera disebarluaskan.

UMY Awards merupakan agenda tahunan yang diberikan kepada tokoh nasional yang dinilai berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa, terutama pada bidang-bidang strategis. Tahun ini, penghargaan difokuskan pada bidang Hukum dan HAM, yang dianggap krusial dalam menjaga keadilan dan stabilitas sosial.

“UMY Awards bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga komitmen kami untuk mendorong semangat perjuangan membangun Indonesia yang lebih baik,” kata Ketua Pelaksana Pidato Milad ke-44 UMY, Zain Maulana, dikutip dari laman resmi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Rekam Jejak Perjuangan

Bukan pertama kali Novel menerima penghargaan atas konsistensinya melawan korupsi. Sebelumnya, pada 2020, ia juga meraih penghargaan bergengsi dari Perdana International Anti-Corruption Champion Fund (PIACCF), yang diserahkan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia saat itu, Tun Dr Mahathir Mohamad, di Putrajaya.

Selain Novel, penghargaan serupa juga diberikan kepada almarhum Datuk Anthony Kevin Morais, Wakil Jaksa Penuntut Umum Malaysia.

Nama Novel Baswedan tak asing dalam deretan kasus besar korupsi di Indonesia. Ia terlibat dalam pengungkapan berbagai perkara kakap, seperti megakorupsi proyek KTP elektronik (e-KTP), suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, korupsi proyek simulator SIM Korlantas Polri, hingga skandal suap cek pelawat Deputi Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom, pada 2004.

Namun, perjalanan Novel dalam memberantas korupsi penuh tantangan. Ia sempat mengalami kriminalisasi, bahkan menjadi korban kekerasan. Salah satu insiden mencolok terjadi saat operasi penangkapan mantan Bupati Buol, Amran Batalipu, ketika motor yang dikendarainya ditabrak oleh sekelompok orang tidak dikenal.

Ia juga pernah mengalami insiden serupa saat menuju kantor KPK dari rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, kala tengah menyelidiki kasus reklamasi Jakarta.

Diserang hingga Diberhentikan

Puncak kekerasan terjadi pada April 2017. Seusai salat subuh di Masjid Al Ihsan, Novel diserang dua orang tak dikenal dengan siraman air keras ke wajahnya. Serangan brutal itu membuat kedua matanya terluka parah, bahkan mata kirinya nyaris rusak permanen. Hingga kini, kasus penyiraman air keras tersebut dinilai publik belum mendapatkan penyelesaian hukum yang memuaskan.

Perjalanan Novel di KPK berakhir pada Mei 2021. Ia bersama puluhan pegawai lain dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemecatan massal ini menuai kritik keras dari berbagai kalangan.

Tak lama berselang, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak Novel dan sejumlah eks pegawai KPK untuk bergabung dalam Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi di bawah naungan Polri, melanjutkan perjuangan mereka dalam mencegah praktik korupsi di tanah air.

EDITOR: AKIL

Hasan Nasbi Mundur dari Kepala PCO, Akhiri Perjalanan di Lingkaran Istana

Penulis
Redaksi
-
0
Hasan Nasbi. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.id | Jakarta – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, resmi mengundurkan diri dari jabatannya di Kabinet Merah Putih. Pengunduran diri itu telah diajukan Hasan sejak 21 April 2025.

Surat pengunduran dirinya dikirimkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto melalui dua orang kepercayaan di lingkaran Istana, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ujar Hasan melalui akun Instagram @totalpolitikcom, dikutip Selasa (29/4/2025).

Hasan juga menyatakan bahwa tanggal 21 April adalah hari terakhirnya menjalankan tugas sebagai Kepala PCO.

“Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan.”

Dalam unggahannya, Hasan menekankan bahwa keputusannya tidak lahir dari emosi sesaat atau tekanan politik tertentu.

“Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang, dan demi kebaikan komunikasi pemerintah yang akan datang,” ucapnya.

Langkah Hasan mundur memunculkan spekulasi di publik. Sejumlah pengamat menilai keputusan itu tak lepas dari dinamika internal di Istana. Apalagi, Presiden Prabowo beberapa waktu lalu menunjuk langsung Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara Presiden, langkah yang dinilai sebagian pihak sebagai bentuk kekecewaan terhadap Hasan.

Nama Hasan Nasbi bukan sosok asing di dunia komunikasi politik nasional. Pria kelahiran Bukittinggi, 11 Oktober 1979 ini dikenal luas sebagai konsultan politik dan pendiri lembaga survei Cyrus Network.

Hasan menempuh pendidikan di SMA 2 Bukittinggi dan melanjutkan ke Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI). Kariernya di dunia politik dimulai sebagai wartawan pada 2005-2006, lalu berlanjut sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik UI hingga 2008.

Puncak karier politiknya tercatat saat ia menjadi bagian dari tim pemenangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI Jakarta 2012. Lewat pendekatan kampanye yang segar dan terukur, pasangan ini sukses merebut hati warga Jakarta.

Hasan juga dikenal sebagai inisiator “Teman Ahok”, gerakan relawan yang sempat mengguncang politik ibu kota pada Pilkada 2017. Gerakan ini menjadi simbol independensi politik saat Ahok mencoba maju lewat jalur non-partai.

Dukungan Hasan kepada Jokowi berlanjut hingga dua periode Pilpres, yakni pada 2014 dan 2019. Namun pada Pilpres 2024, ia beralih arah mendukung pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, dan dipercaya menakhodai komunikasi presiden sebagai Kepala PCO.

Kini, setelah hampir satu tahun menjabat, Hasan memilih menepi dari panggung kekuasaan. Meskipun belum jelas siapa penggantinya, publik menanti sosok baru yang akan membawa arah komunikasi pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

Editor: Akil

Rencana Pembentukan Kota Gayo Makin Terang, Bupati Aceh Tengah Beri Dukungan

Penulis
nukil
-
0
Suku Gayo. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.id | Takengon — Rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Gayo, pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, kian menemukan titik terang. Dukungan nyata datang dari Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Komite Percepatan Pembentukan Kotamadya Gayo (KP2KG), Mustawalad, pada Selasa (29/4/2025).

Dikutip dari LintasGayo.com, Mustawalad mengungkapkan sinyal positif dari Bupati muncul saat pengurus KP2KG melakukan audiensi dengan Haili Yoga di ruang kerja Bupati pada Senin (28/4/2025).

“Kami pengurus memberi apresiasi kepada Bapak Bupati dan jajarannya atas sambutan dan solusi konkret yang diberikan dalam diskusi kemarin, kami berharap ada dukungan pemerintah daerah sebagai salah satu syarat pembentukan DOB, yang juga merupakan tujuan kami melakukan audiensi itu,” kata Mustawalad.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Haili Yoga juga menghadirkan sejumlah pejabat strategis, antara lain Pj Sekda Mursyid, Plt Kepala Bappeda Jumadil Enka, Kabag Hukum sekaligus Plt Asisten I Abshar, serta Kabag Tata Pemerintahan Asmaul Husna.

Mustawalad menambahkan, Bupati Aceh Tengah sebelumnya telah menjalin komunikasi intensif dengan Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Profesor Abubakar Karim, guna memperdalam pemahaman tentang aturan dan mekanisme pembentukan daerah otonomi baru.

“Pertemuan kemarin di kantor Bupati sangat produktif, dimana Pak Bupati memberikan arahan terkait pembuatan kerangka kerja tentang rencana pembentukan DOB kepada jajarannya, juga menyebutkan pembentukan kota baru hasil pemekaran dari Aceh Tengah sudah seharusnya, dan layak jika dibandingkan dengan kota lainnya yang telah terbentuk sebelumnya di Aceh,” tambah Mustawalad.

Tak hanya itu, gaya komunikatif Haili Yoga dalam memberikan arahan dan masukan juga mendapat apresiasi dari pengurus KP2KG.

Dalam diskusi tersebut, Plt Kepala Bappeda Aceh Tengah, Jumadil Enka, turut menyampaikan pesan penting terkait tujuan pemekaran.

“Pembentukan daerah otonomi baru jangan sampai menimbulkan interaksi negatif sesama masyarakat karena tujuan pemekaran adalah untuk percepatan pembangunan,” kata Jumadil.

Diskusi itu juga dihadiri oleh Presiden Mahasiswa Universitas Gajah Putih (UGP) dan sejumlah mahasiswa lainnya, menunjukkan keterlibatan aktif kalangan muda dalam mendukung proses pembentukan Kota Gayo.

Sebagai langkah lanjutan, KP2KG berencana menggelar audiensi dengan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah untuk memperkuat dukungan politik atas inisiatif tersebut.

Aceh Luncurkan Program “Satu Data”, Dorong Pemerintahan Lebih Efisien dan Transparan

Penulis
Redaksi
-
0
Aceh Luncurkan Program “Satu Data”, Dorong Pemerintahan Lebih Efisien dan Transparan. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Pemerintah Aceh resmi meluncurkan program strategis bertajuk “Satu Data Aceh” dalam sebuah seremoni yang berlangsung khidmat di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur, Selasa (29/4/2025). Langkah ini diyakini menjadi tonggak penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berbasis data yang akurat.

Peluncuran dilakukan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Nasir, ditekankan bahwa validitas dan integrasi data adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah.

“Ketika integrasi dan validitas data belum terwujud, proses pengambilan kebijakan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, kehadiran Satu Data Aceh adalah sebuah langkah strategis,” ujar M. Nasir.

Program ini tak hanya sekadar gagasan administratif, melainkan telah masuk dalam daftar Quick Wins Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta menjadi bagian dari visi-misi pembangunan Aceh 2025–2030. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang diperkuat lewat Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2023.

Dalam struktur pengelolaan, Bappeda Aceh berperan sebagai koordinator Forum Satu Data, sedangkan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominsa) Aceh bertindak sebagai walidata utama. Sementara itu, SKPA serta pemerintah kabupaten/kota ditetapkan sebagai produsen data sekaligus walidata pendukung.

Gubernur juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Pusat, Program SKALA, serta Pemerintah Australia atas komitmen dan dukungan yang diberikan terhadap inisiatif ini. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak serentak demi menyukseskan program.

“Dengan semangat kolaborasi, Satu Data Aceh diharapkan menjadi pondasi kokoh untuk mempercepat pembangunan, menurunkan angka kemiskinan, dan memperkuat layanan dasar di seluruh Aceh,” kata M. Nasir.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Aceh menargetkan pembangunan platform data terintegrasi yang mencakup seluruh level pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penguatan juga dilakukan melalui optimalisasi aplikasi pendukung seperti SIGAP, yang hingga saat ini baru digunakan oleh 41 persen gampong.

Kepala Dinas Kominsa Aceh, Marwan Nusuf, turut menegaskan bahwa peluncuran program ini telah mendapatkan dukungan penuh dari Program SKALA, kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia. Ia menyebut, pelatihan teknis untuk para admin data di SKPA sudah dilaksanakan guna menjamin kesiapan implementasi.

“Seluruh admin data di SKPA sebelumnya sudah kami latih secara teknis terkait penggunaan platform ini. Kami berharap dukungan penuh semua pihak agar pelaksanaan Satu Data Aceh ke depan berjalan optimal,” ujarnya.

Acara peluncuran juga dirangkaikan dengan sesi diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari dalam dan luar negeri. Mereka antara lain Hannah Derwent, Counsellor for Governance and Human Development dari Kedutaan Besar Australia; Dini Maghfirra, Direktur Eksekutif SDI tingkat pusat Kementerian PPN/Bappenas; dan Yeni Indah Susanti, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi, Pusdatin Kemendagri.

Peluncuran Satu Data Aceh menjadi momentum penting bagi Aceh untuk melangkah menuju sistem pemerintahan yang berbasis informasi, kolaboratif, dan terukur. Jika dijalankan konsisten, program ini tak hanya memperbaiki tata kelola, tapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat luas.

Editor: Akil

Syech Muharram Tepati Janji, Geuchiek di Aceh Besar Kini Terima Gaji Setiap Bulan

Penulis
Akil
-
0
Bupati Aceh Besar, H Syech Muharram Idris menyampaikan sambutan dalam acara Penyerahan Penyaluran Gaji Perbulan Secara Simbolis Kepada Keuchik Kabupaten Aceh Besar di Gedung Dekranasda, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya. (Foto: MC Aceh Besar)

NUKILAN.id | Jantho — Bupati Aceh Besar, H Muharram Idris atau yang akrab disapa Syech Muharram, menepati salah satu janji kampanyenya. Mulai April 2025, para geuchiek (kepala desa) di Aceh Besar resmi menerima penghasilan tetap setiap bulan, menggantikan sistem pembayaran tiga bulanan yang selama ini berlaku.

Kick-off penyaluran gaji bulanan tersebut digelar di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Senin (28/4/2025). Acara ini difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh Besar.

Dalam sambutannya, Bupati Muharram menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Ini bagian dari janji kami untuk memperbaiki ekonomi Aceh Besar. Dulu gaji dibayar tiga bulan sekali, sekarang setiap bulan. Alhamdulillah, ini bukti amanah yang kami tunaikan,” ujar Syech Muharram disambut tepuk tangan hadirin.

Kepala DPMG Aceh Besar, Carbaini SAg, dalam kesempatan itu juga memaparkan landasan hukum program tersebut. Menurutnya, kebijakan pembayaran gaji bulanan ini berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong dan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Gampong (ADG).

“Namun, pencairan dana tetap bergantung pada kelengkapan administrasi dari masing-masing gampong,” jelas Carbaini.

Tak hanya soal gaji, Bupati Muharram juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pembangunan di tingkat desa. Ia meminta para camat dan geuchiek untuk lebih aktif memantau jalannya layanan publik, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

“Pelayanan masyarakat harus jadi prioritas. Semua camat dan geuchiek harus serius dalam mengawalnya,” tegasnya.

Pada tahap pertama, sebanyak 16 gampong sudah menerima pencairan penghasilan tetap, dengan total dana yang ditransfer mencapai Rp2,89 miliar. Untuk pembayaran bulan April 2025 saja, jumlah dana yang dikucurkan mencapai lebih dari Rp277 juta.

Program ini diharapkan menjadi langkah awal mempercepat pembangunan desa serta memperbaiki kesejahteraan aparatur gampong di seluruh Aceh Besar.

Editor: Akil

UMKM Binaan BSI di Aceh Tumbuh 28 Persen

Penulis
Redaksi
-
0
Gedung Landmark Bank Syariah Indonesia (BSI) di Jalan Tgk. Moh. Daud Beureueh, Banda Aceh. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Iklan – Upaya Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah membuahkan hasil positif. Sepanjang 2024, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan BSI Aceh tercatat mencapai 2.146 usaha, meningkat 28 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 1.670 UMKM.

“Alhamdulillah tren UMKM yang kita bina terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Regional CEO BSI Aceh, Wachjono, di Banda Aceh, Senin (28/4/2025).

Wachjono menjelaskan, UMKM binaan tersebut dikategorikan berdasarkan omzet tahunan. Kategori pemula mencakup usaha dengan omzet di bawah Rp100 juta, rintisan dengan omzet Rp100 juta hingga Rp200 juta, dan kategori berdaya untuk usaha dengan omzet di atas Rp200 juta.

Dari total binaan, sebanyak 1.617 UMKM berada pada kategori pemula, 287 usaha pada kategori rintisan, dan 242 usaha telah masuk kategori berdaya. UMKM tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

Secara rinci, Wachjono menyebutkan, sepanjang 2024, jumlah UMKM binaan BSI bertambah 476 unit dari tahun 2023. “Sehingga jumlah UMKM binaan BSI tahun 2024 menjadi 2.146 usaha,” ujarnya.

UMKM, menurut Wachjono, menjadi sektor penting dalam pengembangan ekonomi nasional. Karena itu, BSI berkomitmen terus memperkuat pendampingan, pembinaan, hingga pembiayaan untuk pelaku usaha kecil.

“BSI Aceh berkomitmen untuk terus mendukung dan memperkuat ekonomi Aceh khususnya memfasilitasi masyarakat mengakses layanan keuangan sesuai prinsip syariah,” tambah Wachjono.

Tak hanya sebatas pembiayaan, BSI Aceh juga memperkuat dukungannya dengan menghadirkan UMKM Center BSI di Aceh. Kehadiran pusat ini menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pelatihan, pembinaan, konsultasi bisnis, hingga menjadi tempat promosi produk-produk unggulan UMKM.

Dengan berbagai inisiatif tersebut, BSI Aceh berharap dapat mendorong pelaku UMKM untuk semakin kompetitif, tidak hanya di pasar lokal tetapi juga nasional dan global.

Sebagai informasi, BSI terus berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah di Indonesia melalui produk dan layanan perbankan yang sesuai prinsip syariah, sekaligus mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM.

Editor: Akil

Tuanku Muhammad Soroti Pudarnya Peran Keluarga dalam Mengatasi Tawuran di Banda Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Anggota DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad. (Foto: DPRK BNA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Tuanku Muhammad, menegaskan bahwa meningkatnya kasus tawuran remaja di Banda Aceh disebabkan oleh berkurangnya perhatian dan peran keluarga dalam mendidik anak-anak mereka. Fenomena tawuran yang melibatkan remaja, seperti yang terjadi di sekitar Lapangan Blang Padang pada Minggu dini hari, 27 April 2025, semakin mengkhawatirkan, menurutnya.

Tiga remaja yang diamankan oleh personel TNI dan Polri saat hendak melakukan tawuran di lokasi tersebut diketahui tergabung dalam komunitas “Satuan Remaja Malam.” Mereka merupakan warga Banda Aceh yang terlibat dalam aksi kekerasan, membawa senjata tajam, yang berpotensi mengancam keselamatan mereka sendiri dan orang lain.

Tuanku Muhammad, yang juga Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyayangkan kembali terulangnya kasus tawuran yang melibatkan anak di bawah umur di Kota Banda Aceh. Ia sangat mengapresiasi respons cepat Polresta Banda Aceh dalam mengamankan ketiga remaja tersebut sebelum peristiwa tawuran itu terjadi.

“Tentu kami sangat mengapresiasi aksi cepat Polresta Banda Aceh dalam menangkap ketiga remaja sebelum melakukan tawuran. Jika tidak, bisa saja akan ada korban yang terluka hingga meninggal ketika tawuran terjadi,” ujar Tuanku Muhammad, Selasa (29/04/2025).

Pemerintah dan masyarakat, menurut Tuanku Muhammad, harus bersinergi untuk mencegah kejadian serupa. Ia mengajak setiap keluarga di Banda Aceh untuk lebih peduli dan berperan aktif dalam mencegah anak-anak mereka terlibat dalam tindak kriminalitas atau hal-hal yang mengarah pada kemaksiatan.

“Saya melihat saat ini peran keluarga dalam mendidik dan menjaga anaknya agar menjadi anak yang baik mulai memudar. Banyak orang tua yang tidak lagi menaruh perhatian penting terhadap tumbuh kembang anak. Bahkan sama sekali tidak mau tahu apa yang selama ini anaknya lakukan,” ujar Tuanku dengan nada prihatin.

Padahal, lanjutnya, keluarga adalah lingkungan pertama yang memiliki peran besar dalam membentuk karakter anak. Keluarga berfungsi sebagai pendidik moral, etika, dan akhlak yang dapat mencegah anak-anak terjerumus ke dalam perbuatan negatif.

Tuanku Muhammad juga menekankan pentingnya peran masyarakat dan lingkungan sekitar dalam pencegahan kriminalitas. Lingkungan yang baik akan mengurangi ruang gerak bagi mereka yang ingin melakukan tindakan kejahatan.

“Masyarakat harus turut serta dalam menciptakan lingkungan yang baik dan mendukung kebaikan. Dengan begitu, akan mengurangi ruang gerak bagi yang ingin berbuat kriminalitas dan kemaksiatan di Kota Banda Aceh,” tambahnya.

Untuk itu, Tuanku Muhammad mengajak agar ada kolaborasi yang erat antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi generasi muda di Banda Aceh.

PT Mifa Bersaudara dan Yayasan Sukma Bangsa Perluas Akses Pendidikan di Aceh Barat

Penulis
Redaksi
-
0
PT Mifa Bersaudara dan Yayasan Sukma Bangsa Perluas Akses Pendidikan di Aceh Barat. (Foto: MetroTvNews)

NUKILAN.id | Meulaboh — Komitmen PT Mifa Bersaudara bersama Yayasan Sukma Bangsa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh kembali diperkuat. Melalui program Beasiswa Bakti Mifa, sebanyak 55 siswa berprestasi dari berbagai daerah di Aceh kini berkesempatan melanjutkan pendidikan di Sekolah Sukma Bangsa Pidie.

Direktur Sekolah Sukma Bangsa Pidie, Marthunis Bukhari, menyebut program yang sudah berjalan sejak 2012 ini kini memasuki angkatan keempat hasil kolaborasi kedua lembaga. Fokus utama program ini adalah memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Proses seleksi dilaksanakan secara ketat di Kabupaten Aceh Barat pada 21-24 April 2025, meliputi tes akademik dan kunjungan rumah (home visit). Sebanyak 19 peserta dari berbagai desa mengikuti tes tulis di Aula Dinas Pendidikan Aceh Barat, dengan materi ujian meliputi Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan tes baca Al-Qur’an,” kata Marthunis dikutip dari Metrotvnews.com.

Seleksi tersebut dibuka langsung oleh Tengku Khadafi, Division Head CSR PT Mifa Bersaudara, dan dihadiri oleh Tim Rekrutmen Sekolah Sukma Bangsa Pidie yang dipimpin Akhmaluddin bersama delapan guru dan staf. Pada akhir kegiatan, peserta mendapat suntikan motivasi dari Bapak Nazaruddin Agani, pelaksana program CSR PT Mifa Bersaudara, yang membagikan kisah-kisah inspiratif alumni Sekolah Sukma Bangsa.

Tak berhenti di ujian tertulis, seleksi berlanjut dengan kunjungan rumah ke sejumlah desa di Kecamatan Meureubo, Woyla Barat, Samatiga, dan Arongan Lambalek.

“Tim seleksi kemudian melakukan home visit ke sejumlah desa di Kecamatan Meureubo, Woyla Barat, Samatiga, dan Arongan Lambalek. Kunjungan ini bertujuan memastikan bahwa calon penerima beasiswa benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan. Selain itu, tim juga melakukan tes susulan bagi peserta yang terkendala lokasi, termasuk mengunjungi rumah sakit untuk memverifikasi kondisi salah satu peserta yang sedang menjaga ibunya yang sakit,” ujarnya.

Dari 31 calon siswa yang mengikuti seleksi di Aceh Barat, mayoritas berasal dari Kecamatan Meureubo dengan 22 peserta, disusul Woyla Barat (6 peserta), serta masing-masing satu peserta dari Samatiga, Arongan Lambalek, dan Johan Pahlawan. Tingginya minat dari Meureubo menandakan besarnya antusiasme masyarakat, sementara kehadiran peserta dari wilayah terpencil menunjukkan semakin luasnya jangkauan program ini.

“Dari 55 kuota beasiswa yang tersedia, 30 dialokasikan untuk wilayah Aceh Barat, 6 untuk Pidie, dan 19 sisanya untuk kabupaten/kota lain di Aceh, yang proses rekrutmennya dijadwalkan berlangsung pada pekan kedua Mei 2025,” jelas Marthunis.

Dengan sistem seleksi yang ketat dan menyeluruh, pihak penyelenggara berharap para penerima beasiswa mampu memaksimalkan peluang ini untuk menjadi agen perubahan di daerahnya masing-masing.

“Mari kita dukung pendidikan yang lebih baik bagi penerima manfaat program Beasiswa Mifa Bakti Untuk Aceh, demi mempersiapkan generasi berkualitas dan lebih baik,” tutup Marthunis.

Editor: Akil

1...573574575...2,543Halaman 574 dari 2,543

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id