Beranda blog Halaman 561

DEMA FSH UIN Ar-Raniry Audiensi dengan Bupati Aceh Besar

Penulis
Redaksi
-
0
DEMA FSH
DEMA FSH UIN Ar-Raniry Audiensi dengan Bupati Aceh Besar. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Jantho — Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry menjajaki peluang kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Bupati Aceh Besar, kedua belah pihak membahas potensi kolaborasi untuk melaksanakan program sosial dan pengabdian masyarakat berbasis sinergi.

Audiensi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat peran mahasiswa dalam pembangunan daerah. Ketua DEMA FSH, Razif Al Farisy, menegaskan komitmen pihaknya untuk berkontribusi langsung melalui kegiatan sosial yang menyentuh masyarakat.

“DEMA FSH memiliki program tahunan yang merupakan Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat. Kami membawa semangat perubahan dengan menawarkan program-program yang bersifat sosial, edukatif, dan pemberdayaan masyarakat. Harapannya, sinergi ini bisa menjadi jembatan antara dunia kampus dan pemerintahan,” ujarnya.

Usulan Program Unggulan Mahasiswa

Dalam pertemuan tersebut, DEMA FSH turut mempresentasikan sejumlah program unggulan yang telah dirancang. Wakil Sekretaris Jenderal DEMA FSH, Elin Aprilia, menguraikan bahwa program tersebut mencakup bakti sosial, pembentukan desa binaan, serta pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, mereka juga mengusulkan pembentukan Qanun Gampong berbasis nilai-nilai syariah dan kearifan lokal sebagai solusi regulatif atas persoalan sosial di tingkat desa.

“Kami melihat pentingnya peran mahasiswa dalam memperkuat regulasi di tingkat gampong yang bisa membantu menyelesaikan persoalan sosial secara berkelanjutan,” jelas Elin.

Disambut Positif oleh Pemerintah Daerah

Menanggapi pemaparan dari mahasiswa, Bupati Aceh Besar, Syeck Muharram, menyampaikan dukungan penuh. Ia menilai inisiatif mahasiswa sebagai langkah positif yang selaras dengan visi pemerintah daerah.

“Program seperti ini sangat bagus sekali. Pemerintah tentu siap mendukung kegiatan mahasiswa yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, khususnya dalam memperkuat peran pemuda di gampong,” ujar Bupati.

Audiensi ini tak hanya menjadi wadah diskusi, namun juga menjadi momen silaturahmi antara mahasiswa dan pemerintah daerah. Melalui kolaborasi ini, DEMA FSH berharap peran perguruan tinggi tidak hanya terbatas di dalam kampus, tetapi turut memberi dampak nyata bagi masyarakat Aceh Besar.

Editor: Akil

Keuchik Lampulo Alta Zaini Tutup Usia, Pemko Banda Aceh Sampaikan Belasungkawa

Penulis
Akil
-
0
Keuchik lampulo
Pemko Banda Aceh sampaikan belasungkawa atas meninggalnya Keuchik Lampulo, Alta Zaini. (Foto: Humas BNA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kabar duka menyelimuti Kota Banda Aceh. Keuchik Gampong Lampulo, Alta Zaini, meninggal dunia pada Selasa (6/5/2025) sore dalam usia 62 tahun.

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyampaikan rasa duka yang mendalam atas wafatnya sosok yang dikenal bersahaja dan penuh dedikasi itu. Ungkapan belasungkawa disampaikan melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Banda Aceh, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Keuchik Alta Zaini,” ungkap Illiza, seperti dikutip Nukilan.id, Selasa (6/5/2025).

Dalam pernyataannya, Illiza mengenang almarhum sebagai pemimpin yang peduli terhadap masyarakat serta aktif mendorong pembangunan di wilayahnya. Ia juga menekankan kontribusi Alta Zaini terhadap kesejahteraan warga Lampulo.

“Semoga segala amal ibadah dan pengabdian almarhum diterima di sisi Allah SWT dan beliau ditempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya. Kepada keluarga yang ditinggalkan, kami doakan agar diberi ketabahan dan keikhlasan,” tutur Illiza.

Penerima Anugerah Paralegal Justice Award 2024

Tak hanya dikenal di tingkat gampong, Alta Zaini juga memiliki rekam jejak membanggakan secara nasional. Ia menjabat sebagai Ketua Asosiasi Keuchik Kecamatan Kuta Alam (Asokulam) dan sukses mengharumkan nama Banda Aceh lewat sejumlah prestasi.

Salah satu pencapaiannya yang paling berkesan adalah saat menerima Anugerah Paralegal Justice Award (PJA) 2024, yang diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bersama Kementerian Hukum dan HAM RI. Penghargaan tersebut diterimanya dalam sebuah seremoni di Hotel Bidakara, Jakarta, pada 1 Juni 2024.

Sebagai bagian dari penghargaan tersebut, almarhum dianugerahi PIN Lencana Non Litigation Peacemaker (NL.P), Medali PJA, Sertifikat Anubhawa Sasana Jagaddhita, dan gelar non-akademik Non Litigation Peacemaker (NL.P).

Warisan Pengabdian untuk Lampulo

Alta Zaini juga dikenal sebagai sosok visioner. Ia pernah menggagas wacana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, yang menurutnya memerlukan kajian mendalam sebelum direalisasikan. Gagasan tersebut menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pendekatan kelembagaan.

Kini, kepergian Alta Zaini menyisakan duka yang dalam bagi warga Lampulo dan jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh. Namun demikian, warisan perjuangan dan dedikasinya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. (XRQ)

Reporter: Akil

Keuchik Lampulo Banda Aceh Alta Zaini Tutup Usia

Penulis
Rezi
-
0
Keuchik Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Alta Zaini. (Foto: Facebook/Alta Zaini)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Keuchik Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Alta Zaini (62) telah meninggal dunia pada Selasa (6/5/2025). 

Informasi yang diterima Nukilan, Alta Zaini menghembuskan nafas terakhirnya sekitar pukul 15.30 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUZA) Zainoel Abidin Banda Aceh.

“Innalillah wainnailaihi raji’un, telah berpulang ke rahmatullah pak keuchik Lampulo, Alta Zaini. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah SWT,” ungkap sumber Nukilan.

Jenazah Alta Zaini kemudian dimakamkan di Gampong Lampulo.

Alta Zaini merupakan tokoh yang disegani di Lampulo. Ia telah menjabat sebagai Keuchik Lampulo sejak tahun 2021 hingga akhir hayatnya. Sebelumnya, Alta Zaini juga pernah dipercaya untuk memimpin desa yang sama pada periode 2008-2013.

Selain aktif sebagai kepala desa, Alta Zaini juga dikenal melalui kiprahnya sebagai ketua Pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kota Banda Aceh periode 2018-2022, menunjukkan dedikasinya dalam berbagai bidang pelayanan masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi mengenai penyebab meninggalnya Alta Zaini.

Reporter: Rezi

Pemkab Aceh Barat Gelar Program Sehari Berkantor di Teumarom

Penulis
Redaksi
-
0
Pemkab aceh barat
Bupati Aceh Barat menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat saat program Sehari Berkantor di Teumarom, Woyla. (Foto: RRI)

NUKILAN.id | Meulaboh – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat pelosok. Pada Senin (5/5/2025), Bupati Tarmizi, SP, MM, bersama Wakil Bupati Said Fadheil, SH, serta jajaran kepala SKPK, berkantor sehari penuh di Gampong Simpang Teumarom, Kecamatan Woyla Barat.

Dalam kegiatan bertajuk “Sehari Berkantor di Desa”, berbagai layanan langsung diberikan kepada masyarakat. Mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, vaksinasi hewan ternak, hingga layanan pustaka keliling turut meramaikan kunjungan ini. Tak hanya itu, warga juga menerima paket pasar murah dan bibit jambu Jamaika yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Tarmizi.

Pemerintah Hadir Hingga Pelosok

Program ini, menurut Bupati Tarmizi, merupakan bagian dari upaya strategis untuk menjangkau desa-desa terpencil yang selama ini kurang terlayani.

“Tujuan kami adalah agar tidak ada masyarakat yang merasa terabaikan. Pemerintah hadir secara nyata untuk mendengar dan memenuhi kebutuhan masyarakat, baik di kota maupun di desa,” ujar Tarmizi.

Sebagai bentuk perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan, Pemkab Aceh Barat juga menyelenggarakan pelatihan bagi perangkat gampong. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dalam melayani masyarakat secara efektif dan profesional.

Dana Khusus untuk Kawasan Transmigrasi

Menariknya, Gampong Simpang Teumarom yang menjadi lokasi kegiatan kali ini merupakan salah satu kawasan transmigrasi. Desa tersebut mendapatkan alokasi dana khusus sebesar Rp1,2 miliar. Dana ini terbagi ke dalam tiga paket utama, yang difokuskan pada peningkatan fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Selain itu, sosialisasi shalat berjamaah juga turut digelar, mencerminkan perpaduan antara pelayanan pemerintahan dan pembinaan nilai keagamaan di masyarakat.

Bupati Tarmizi menegaskan bahwa kegiatan serupa akan dilaksanakan secara bergilir di berbagai desa terisolir di tiap kecamatan.
Tujuannya jelas: memastikan pemerataan pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat.

“Pemerintah hadir secara nyata untuk mendengar dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Editor: Akil

Anak Muda Aceh Luncurkan Aplikasi Ojol WayOn

Penulis
Redaksi
-
0
anak muda
Anak Muda Aceh Luncurkan Aplikasi Ojol WayOn. (Foto: SerambiNews)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Keren! Sejumlah anak muda kreatif dari Aceh meluncurkan aplikasi ojek online lokal bernama WayOn. Kehadiran aplikasi ini menantang dominasi layanan ojol nasional yang telah lebih dulu menguasai pasar.

Peluncuran resmi aplikasi WayOn berlangsung pada Senin (5/5/2025). Menariknya, aplikasi ini akan mulai tersedia di PlayStore pada 15 Mei mendatang. Meski baru hadir di Banda Aceh, WayOn menargetkan ekspansi ke kota-kota lain di Aceh seperti Lhokseumawe, Bireuen, dan Meulaboh. Bahkan, mereka punya ambisi untuk menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.

Aplikasi ini digagas oleh anak muda yang ingin menciptakan layanan ojol yang murah, mudah, dan yang paling penting—berpihak pada mitra driver.

Hadir dari Obrolan Santai, Kini Jadi Produk Nyata

Owner WayOn, Amiratul Jannah Erhasy, mengungkapkan bahwa ide aplikasi ini lahir dari obrolan santai di tengah kejenuhan sebagai mahasiswa tingkat akhir.

“WayOn hadir dari obrolan santai bersama teman-teman yang merasa jenuh sebagai mahasiswa akhir,” ungkapnya sebagaimana dikutip dari Serambinews.com.

Saat ini, WayOn menawarkan tiga layanan utama, yaitu:

  • WayRide untuk layanan ojek,

  • WayCare untuk pengantaran barang,

  • dan WayFood untuk pemesanan makanan.

Tidak berhenti di situ, mereka juga sedang mengembangkan layanan tambahan seperti kargo, travel wisata, hingga umrah. Ini menunjukkan keseriusan WayOn dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

Salah satu daya tarik utama WayOn adalah sistem komisinya. Jika aplikasi nasional dikenal dengan potongan besar, WayOn hanya mengambil 10 persen dari pendapatan mitra driver. Ini tentu menjadi angin segar bagi para pengemudi lokal.

Harapan Baru bagi UMKM Aceh

Kehadiran WayOn mendapat sambutan hangat dari kalangan akademisi. Salah satunya datang dari Dr H Nasir Ibrahim, dosen Universitas Serambi Mekkah (USM), yang menilai langkah ini sebagai bentuk kemajuan signifikan.

“Saya sangat terkesan dengan ide ini. Ini menjadi modal besar bagi UMKM Aceh, dengan meluncurkan aplikasi seperti ini. Ini menjadi harapan baru. Dalam bisnis sudah pasti ada kompetitor yang sudah berjalan dan menguasai pasar. Produk baru ini diharapkan dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada,” jelasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Aceh pernah memiliki aplikasi serupa bernama HoJak, namun sayangnya tidak lagi beroperasi. Karena itu, banyak pihak berharap WayOn bisa belajar dari pengalaman tersebut dan terus berkembang menjadi produk unggulan.

Dr Nasir menegaskan, keberadaan WayOn adalah bukti nyata bahwa anak muda Aceh mampu menciptakan solusi digital yang inovatif dan layak mendapat dukungan penuh dari semua pihak.

Editor: Akil

Asrama Haji Aceh Siap Sambut 4.378 Calon Jamaah

Penulis
Redaksi
-
0
asrama haji
Asrama Haji Aceh Siap Sambut 4.378 Calon Jamaah. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Asrama Haji Embarkasi Aceh menyatakan kesiapannya menyambut kedatangan 4.378 calon jamaah haji asal Aceh yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci mulai 18 Mei 2025. Untuk memperkuat laupyanan, pihak asrama mengusung konsep pelayanan terpadu yang mengombinasikan sistem manual dan digital.

“UPT Asrama Haji bakal menerapkan Manajemen Unit Layanan Akomodasi di Asrama Haji (Munakosah) untuk memudahkan pelayanan bagi jamaah,” ujar Plt Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh, Irsyadi, di Banda Aceh, Senin (5/5).

Munakosah merupakan pengembangan dari sistem pelayanan satu atap yang telah diterapkan sebelumnya. Melalui pendekatan ini, jamaah akan mendapatkan informasi awal terkait akomodasi yang akan mereka tempati saat tiba di asrama.

Tak hanya itu, pemanfaatan teknologi juga ditujukan untuk mempermudah pengaturan akomodasi, termasuk bagi jamaah lanjut usia. Dengan begitu, proses pelayanan diharapkan lebih efisien dan nyaman.

Fasilitas Lengkap dan Terjaga

Irsyadi mengungkapkan, pada musim haji 1446 Hijriah ini, pihaknya telah menyiapkan 147 kamar dengan kapasitas total 500 tempat tidur. Jumlah ini melebihi kebutuhan setiap kelompok terbang (kloter).

“Kamar-kamar jamaah tersebut sudah siap, teknisi kami selalu memantau dan memperbaiki kalau ada kamar yang bocor, servis AC, kamar mandi mandek, dan lainnya, ini selalu menjadi perhatian kita sejak awal,” jelasnya.

Hingga awal Mei, berbagai persiapan utama telah dirampungkan. Mulai dari penginapan, aula, tempat ibadah, hingga fasilitas layanan kesehatan telah disiapkan secara menyeluruh.

“Insya Allah kami siap menyambut kedatangan dhuyufur rahman yang akan menuju Tanah Suci tahun 1446 Hijriah ini. Alhamdulillah, kami telah matangkan persiapan agar jamaah dapat terlayani dengan baik,” tambahnya.

Layanan Khusus bagi Lansia

Sebagai bentuk perhatian terhadap kenyamanan jamaah lansia, Asrama Haji Aceh juga menyediakan fasilitas tambahan seperti mobil golf dan tenda khusus. Semua ini ditujukan untuk memudahkan mobilitas dan memberikan pengalaman yang lebih layak selama masa persinggahan.

Selain itu, seluruh perlengkapan tidur seperti seprai dan selimut juga telah diperbarui. Langkah ini dilakukan untuk menjamin kebersihan dan mencegah risiko penyebaran penyakit di lingkungan asrama.

Koordinasi Lintas Sektor

Dalam upaya meningkatkan pelayanan, Irsyadi menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak. Koordinasi aktif terus dilakukan bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Aceh serta pemangku kepentingan lainnya.

“Ikhtiar kita bersama untuk pelayanan terbaik kepada jamaah, kita terus berkoordinasi dengan Kakanwil Kemenag Aceh dan jajaran serta stakeholder terkait lainnya,” tegasnya.

Dengan segala persiapan tersebut, Asrama Haji Embarkasi Aceh optimistis dapat memberikan pelayanan terbaik bagi para tamu Allah yang akan memulai perjalanan suci mereka ke Tanah Haram.

Editor: AKil

Pemerintah Aceh Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi

Penulis
Redaksi
-
0
pemerintah aceh
Wagub Aceh, Fadhlullah, SE, memberikan sambutan saat menghadiri Rakor Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan Pemda Wil. I yang diselenggarakan KPK RI, di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.id | Jakarta — Pemerintah Aceh kembali menegaskan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini ditunjukkan lewat partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah wilayah I, yang digelar di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta Selatan, Senin (5/5/2025).

Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari program Koordinasi dan Supervisi Direktorat Wilayah I KPK. Program tersebut telah berlangsung sejak 28 April dan dijadwalkan selesai pada 22 Mei 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah dari tujuh provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, S.E., menyatakan dukungan penuh terhadap agenda KPK tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Kami menyadari bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Pemerintah Aceh tidak akan tinggal diam,” ujar Fadhlullah.

Lebih lanjut, Pemerintah Aceh telah menempuh sejumlah langkah konkret dalam upaya pencegahan korupsi. Beberapa di antaranya adalah penguatan sistem pengawasan internal dan pengembangan mekanisme whistleblower, optimalisasi kanal pengaduan publik SP4N-LAPOR!, serta peningkatan kualitas pelaporan melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP).

Tak hanya itu, digitalisasi tata kelola pemerintahan juga menjadi fokus utama. Sejumlah aplikasi seperti e-planning, e-budgeting, dan e-procurement telah diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah Aceh juga aktif membina program Desa Anti Korupsi sebagai upaya membangun budaya antikorupsi dari tingkat akar rumput.

Targetnya tahun ini cukup ambisius. Pemerintah Aceh menargetkan nilai capaian MCP sebesar 95,89 persen, sebagai tolok ukur keseriusan dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas.

“Kolaborasi dengan KPK adalah bentuk nyata dari sinergi pusat dan daerah dalam menutup celah korupsi dan membangun sistem yang akuntabel. Kami percaya, dengan langkah konkret dan komitmen kolektif, pemberantasan korupsi dapat kita lakukan secara efektif dan berkelanjutan,” pungkas Wakil Gubernur.

Acara ini turut dihadiri oleh pimpinan KPK, para kepala daerah, dan perwakilan instansi dari seluruh wilayah Sumatera I. Dari Aceh, hadir pula Ketua dan Wakil Ketua DPRA, Plt. Sekda Aceh, Inspektur Aceh, Plt. Kepala Bappeda Aceh, dan Kepala BPKA.

Selain itu, para bupati dan wali kota juga hadir bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRK, Sekda, Inspektur, Sekwan, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Keuangan dari seluruh kabupaten/kota se-Aceh.

Editor: Akil

Suaka Badak di Aceh Timur Disiapkan Jadi Pusat Riset

Penulis
Redaksi
-
0
Indra, anak badak sumatera yang lahir di SRS TNWK, Minggu (16/2/2025). (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.id | Idi Rayeuk – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh menetapkan Suaka Badak Sumatra (Sumatran Rhino Sanctuary/SRS) di Kabupaten Aceh Timur sebagai pusat riset dan pengembangbiakan badak sumatra (Dicerorhinus sumatrensis), satwa liar yang kini terancam punah.

Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata, menjelaskan bahwa pembangunan SRS ini bertujuan menyelamatkan populasi badak sumatra yang jumlahnya terus menurun di alam liar.

“Suaka badak sumatra atau sumatran rhino sanctuary di Kabupaten Aceh Timur akan dijadikan pusat penelitian dan pengembangbiakan badak sumatra yang kini terancam punah di alam liar,” katanya, Senin (5/5/2025).

Pembangunan Hampir Rampung

Hingga saat ini, pembangunan suaka tersebut telah mencapai 90 persen. Meski demikian, masih ada pekerjaan rumah berupa akses jalan menuju lokasi. Beruntung, proyek jalan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.

SRS di Aceh Timur nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas penting. Di antaranya, bangunan khusus untuk riset ilmiah, klinik kesehatan satwa, serta area pengembangbiakan buatan. Menurut Ujang, luas keseluruhan lahan SRS ini mencapai 10 hektare.

“Luas lahan SRS mencapai 10 hektare. Jika semua infrastrukturnya selesai, maka SRS tersebut segera dioperasikan. Terkait pembangunan jalan, sudah kami sampaikan kepada Bupati Aceh Timur,” kata Ujang Wisnu Barata.

Populasi Badak Sumatra Makin Terdesak

Keberadaan SRS ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam upaya penyelamatan badak sumatra. Sebab, menurut Ujang, populasi satwa bercula dua ini di Provinsi Aceh hanya berkisar antara 30 hingga 50 ekor.

Badak sumatra dikenal memiliki dua cula—satu berukuran kecil dan satu lagi lebih besar, yang berada dekat dengan mulut. Sayangnya, spesies ini makin terancam akibat penyempitan habitat dan aktivitas manusia.

“Keberadaan SRS tersebut diharapkan nantinya menjadi tempat penyelamatan badak sumatra. Apalagi badak sumatra yang merupakan satwa kunci kini kondisinya terancam punah karena habitatnya semakin sempit,” kata Ujang.

Sebagai catatan, Aceh menjadi salah satu wilayah penting bagi pelestarian badak sumatra. Oleh karena itu, hadirnya suaka ini membuka harapan baru bagi upaya konservasi jangka panjang, terutama melalui pendekatan berbasis penelitian dan pengembangbiakan.

Edito: Akil

Ketimpangan Gender di Aceh Terus Menurun

Penulis
Redaksi
-
0
ketimpangan gender di aceh
Ilustrasi kesetaraan gender. (Foto: Shutterstock)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mencatat penurunan signifikan pada Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2024. Angkanya tercatat sebesar 0,459 poin, atau turun sebanyak 0,030 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Dikutip dari AJNN, Pelaksana Tugas Kepala BPS Aceh, Tasdik Ilhamudin, mengatakan tren penurunan ini berlangsung secara konsisten dalam dua tahun terakhir.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Aceh terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

“Sejak 2019, IKG Provinsi Aceh mengalami penurunan sebesar 0,014 poin per tahun sehingga totalnya mencapai 0,07 poin selama lima tahun terakhir, meskipun sempat mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 0,001,” kata Tasdik pada Senin, 5 Mei 2025.

Di tingkat kabupaten dan kota, lanjut Tasdik, sebagian besar daerah juga mencatatkan perkembangan yang positif dalam upaya mengurangi ketimpangan gender selama periode 2023–2024.

Kota Banda Aceh menjadi daerah dengan indeks ketimpangan gender paling rendah tahun ini. Posisi selanjutnya ditempati oleh Kota Sabang dan Kabupaten Pidie.

Sebaliknya, dua daerah tercatat masih menghadapi tantangan besar. Kabupaten Aceh Utara dan Nagan Raya menjadi wilayah dengan ketimpangan gender tertinggi di Aceh pada tahun 2024.

“Sejumlah 13 kabupaten kota memiliki ketimpangan gender di bawah angka provinsi. Sementara itu, 10 lainnya memiliki ketimpangan gender yang masih di atas angka level provinsi, di antaranya adalah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Bener Meriah, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam,” ucap Tasdik.

Salah satu capaian paling mencolok datang dari Kabupaten Pidie Jaya. Daerah ini mencatatkan penurunan ketimpangan gender tertinggi, yakni sebesar 0,386 poin.

Namun, tidak semua daerah menunjukkan kemajuan. Nagan Raya justru mengalami peningkatan ketimpangan gender paling besar, dengan kenaikan sebesar 0,303 poin.

Melalui data ini, BPS menilai bahwa secara umum Provinsi Aceh berada di jalur positif dalam mengurangi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun begitu, pekerjaan rumah masih ada bagi sejumlah daerah yang belum menyamai capaian provinsi.

Editor: Akil

GerPALA Desak Kejati Aceh Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Pemkab Aceh Selatan

Penulis
Redaksi
-
0
GerPALA
Gedung Kejati Aceh. (Foto: Mediananggroe.com)

NUKILAN.id | Tapaktuan – Langkah cepat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mengusut dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Aceh Besar patut diapresiasi. Namun, respons ini belum dirasakan oleh masyarakat Aceh Selatan.

Warga setempat menilai, banyak kasus dugaan korupsi di daerah mereka justru terkesan diabaikan. Hal ini memunculkan tanda tanya besar soal komitmen penegakan hukum di wilayah yang dikenal sebagai Negeri Pala tersebut.

Koordinator Gerakan Pemuda Negeri Pala (GerPALA), Fadhli Irman, mendesak Kepala Kejati Aceh yang baru, Yudi Triadi, untuk turun tangan. Ia meminta agar mantan Pj Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Selatan segera diperiksa.

“Kita meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh yang baru Yudi Triadi juga memerintahkan pemeriksaan mantan Pj Bupati dan TAPK Aceh Selatan terkait defisit dan utang Pemkab Aceh Selatan tahun anggaran 2023–2024, mengingat adanya indikasi penyalahgunaan dana eanmark yang begitu besar,” ujar Fadhli, Senin, 5 Mei 2025.

Menurut GerPALA, dana eanmark seharusnya digunakan sesuai ketentuan. Namun kenyataannya, dana ini justru dipakai untuk kegiatan lain yang tidak relevan.

Akibat penyimpangan tersebut, banyak program tak bisa dilaksanakan. Beban utang daerah pun membengkak.

“Terhitung sejak tahun anggaran 2023 kabupaten berjuluk Negeri Pala itu mengalami utang belanja teraudit yang cukup besar mencapai Rp122,5 miliar dan defisit riil sekitar Rp142,8 miliar yang membebani APBK Aceh Selatan Tahun 2024. Bahkan pada tahun 2023, BPK RI menemukan penyalahgunaan dana eanmark yang telah dibatasi peruntukannya mencapai Rp73,9 miliar. Hal paling menyedihkan, dana ZIS yang bersumber dari umat pun turut dipakai untuk membiayai proyek mencapai Rp5,45 miliar,” katanya.

Fadhli menambahkan, penyalahgunaan dana eanmark pada 2023 mencapai sekitar Rp73,96 miliar. Jumlah itu terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp26,9 miliar, DAK Non Fisik Rp5 miliar, dan Dana Otsus Rp4,4 miliar. Selain itu, ada pula DAU Eanmarked sebesar Rp24,8 miliar, insentif fiskal Rp5,8 miliar, dan hibah rehabilitasi-rekonstruksi Rp2,4 miliar. Dana ZIS yang semestinya disalurkan untuk umat juga ikut terpakai, yakni sebesar Rp5,45 miliar.

Jika dikurangi dengan sisa kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1,16 miliar, maka nilai penyimpangan dana mencapai Rp73,96 miliar.

GerPALA menilai, pembiaran terhadap kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, mereka berharap kehadiran Kajati yang baru mampu menjadi angin segar dalam penegakan hukum.

Saat ini rakyat sudah pesimis dengan penegakan hukum di Bumi Pala, sehingga kehadiran Kejati Aceh diharapkan dapat memberikan angin segar dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Editor: Akil

1...560561562...2,540Halaman 561 dari 2,540

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id