Beranda blog Halaman 562

Cut Syazalisma Mundur, Masrizal Ditunjuk Jadi Plt Sekda Aceh Selatan

Penulis
Redaksi
-
0
Cut Syazalisma Mundur
Cut Syazalisma Mundur dari Kursi Sekda Aceh Selatan. (Foto: LarasNews)

NUKILAN.id | Tapaktuan — Kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Selatan resmi berganti. Cut Syazalisma memutuskan mundur dari jabatannya dan akan melanjutkan pendidikan doktoral di Banda Aceh. Sebagai penggantinya, Bupati Aceh Selatan menunjuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Masrizal S.E., M.Si., sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda.

Penunjukan Masrizal tertuang dalam Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) bernomor: 800/63/20025 yang ditandatangani langsung oleh Bupati Aceh Selatan pada 5 Mei 2025.

Dilansir dari LarasNews, Cut Syazalisma menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku.

“Pak Bupati sudah menunjuk Plt Sekda, yaitu Kepala Bappeda, Masrizal, SPMT-nya tadi pagi dikeluarkan,” kata mantan Pj Bupati Aceh Selatan tersebut.

Lebih lanjut, Cut Syazalisma mengungkapkan bahwa alasan pengunduran dirinya berkaitan dengan keinginannya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

“Saya ucapkan terimakasih atas kesempatan dan kepercayaan serta dukungan dari Bapak Bupati dan segenap masyarakat Aceh Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengabdi kepada tanah kelahiran saya. Disamping itu, saya juga memohon maaf apabila selama menjabat sebagai Sekda dan sebagai PJ Bupati tentu terdapat banyak kekurangan dan kelemahan,” ucapnya.

Baca Juga: Aceh Surplus Beras, Bulog Serap Maksimal Tanpa Batas

Sebagai informasi, Cut Syazalisma sebelumnya dilantik menjadi Penjabat (Pj) Bupati Aceh Selatan oleh Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, pada 27 September 2023. Ia menggantikan Bupati T Amran yang masa jabatannya telah berakhir.

Penunjukan Masrizal sebagai Plt Sekda dinilai strategis, mengingat latar belakangnya yang selama ini menjabat sebagai Kepala BAPPEDA. Dengan pengalaman birokrasi yang mumpuni, ia diharapkan mampu menjaga kesinambungan roda pemerintahan di Kabupaten Aceh Selatan, terutama dalam masa transisi menuju Pilkada 2024.

Sebelumnya, sejumlah nama sempat dikaitkan dengan posisi tersebut. Namun akhirnya, keputusan Bupati jatuh kepada Masrizal yang dianggap paling siap secara struktural dan administratif untuk mengemban tugas itu.

Kini, dengan adanya penunjukan Plt Sekda yang baru, publik menanti langkah-langkah kebijakan lanjutan yang akan diambil oleh Masrizal demi memperkuat sistem tata kelola pemerintahan di Aceh Selatan.

Editor: Akil

Pemerintah Aceh Dukung Penuh Proyek Geothermal Seulawah

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi energi panas bumi atau geothermal. (Foto: UNSPLASH)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Seulawah yang berlokasi di Kabupaten Aceh Besar. Komitmen itu ditegaskan langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, S.E., dalam pertemuan bersama jajaran manajemen PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) di Grha Pertamina, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

“Bagi kami, Pemerintah Aceh, kami mendukung sepenuhnya tujuan baik ini dengan harapan menjadikan Aceh lebih baik,” ujar Fadlullah dalam pertemuan tersebut.

PLTP Seulawah merupakan proyek strategis nasional yang ditargetkan mampu menyumbang hingga 55 megawatt (MW) ke jaringan listrik nasional. Proyek ini digarap oleh PT Geothermal Energy Seulawah, perusahaan patungan antara PGE (75%) dan PT Pembangunan Aceh (PEMA, 25%), dengan wilayah kerja panas bumi yang dilelang sejak 2013 dan perizinan resmi dikantongi pada 2018.

Direktur Utama PGE, Julfi Hadi, menyebutkan bahwa proyek Seulawah kini telah memasuki tahap eksplorasi dan ditargetkan memulai pengeboran perdana pada Agustus 2025.

“Ini proyek besar dan memiliki tantangan tinggi, karena kami memulai dari eksplorasi penuh yang memiliki risiko besar. Namun, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pusat, termasuk insentif untuk penurunan KAPEX, kami optimistis dapat menekan biaya pengembangan dan mempercepat tahapan hingga mencapai COD (Commercial Operation Date),” ujar Julfi.

Ia menjelaskan, metode eksplorasi dilakukan secara bertahap dengan pengeboran sedalam dua kilometer untuk mencapai sumber panas bumi yang berada di kedalaman sekitar tujuh kilometer. Teknologi injeksi ulang akan diterapkan, memastikan proses konversi energi berlangsung secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Lebih lanjut, Julfi menegaskan bahwa pengembangan proyek geothermal ini sejalan dengan upaya nasional memaksimalkan potensi panas bumi Indonesia, yang dikenal sebagai terbesar kedua di dunia.

“Jika eksplorasi ini sukses, PLTP Seulawah akan menjadi contoh nyata bagaimana daerah dapat menjaga kelestarian hutan sekaligus mendorong pembangunan ekonomi,” katanya.

Dari sisi lingkungan dan sosial, PGE memastikan bahwa proyek ini justru berkontribusi terhadap konservasi hutan. Kawasan pengelolaan akan dijaga secara ketat dan diberdayakan untuk menjaga kelestarian alam. Masyarakat lokal juga akan dilibatkan aktif, baik dalam pekerjaan langsung maupun dalam pengembangan wilayah sekitar proyek.

Dengan target operasi penuh dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun ke depan, PLTP Seulawah diharapkan menjadi tonggak penting dalam transisi energi bersih di wilayah barat Indonesia. Proyek ini juga diyakini dapat menjadi pelopor bagi pengembangan pembangkit serupa di berbagai daerah lainnya.

Editor: Akil

Aceh Surplus Beras, Bulog Serap Maksimal Tanpa Batas

Penulis
Redaksi
-
0
Aceh Surplus Beras
Ilustrasi beras bulog. (Foto: Perum Bulog)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Produksi gabah dan beras di Provinsi Aceh mencatatkan hasil yang melimpah sepanjang 2025. Menyikapi kondisi tersebut, Perum Bulog Wilayah Aceh memastikan tak akan membatasi penyerapan hasil panen dari petani.

Kepala Perum Bulog Wilayah Aceh, Ihsan, menyampaikan, pihaknya terus menyerap hasil panen secara optimal demi menjaga stabilitas harga dan mendukung ketahanan pangan daerah.

“Selama masih ada panen, kita tetap serap. Tidak ada perintah untuk berhenti,” tegas Ihsan saat meninjau langsung gudang Bulog di kawasan Siron, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Senin (5/5/2025).

Surplus yang tercatat pada 2025 ini terbilang signifikan. Target awal pengadaan yang sebelumnya ditetapkan 54.490 ton, beberapa kali direvisi seiring peningkatan produksi.

“Awalnya target kita 54.490 ton, direvisi menjadi 85.000 ton, dan terakhir menjadi 104.000 ton. Semua sudah tercapai secara bertahap,” jelasnya.

Data hingga 4 Mei 2025 menunjukkan, Bulog Aceh telah menyerap 159.831 ton Gabah Kering Panen (GKP), 300 ton Gabah Kering Giling (GKG), dan 6.007 ton beras. Jika dikonversi, jumlah tersebut setara 86.113 ton beras—atau sekitar 87,79 persen dari target akhir 98.085 ton.

Menurut Ihsan, hasil panen terbanyak berasal dari sentra produksi utama seperti Lhokseumawe, Pidie, Sigli, Aceh Timur, dan Aceh Besar. Akibat tingginya volume penyerapan, kapasitas gudang Bulog kini nyaris penuh.

“Karena kapasitas penyimpanan penuh, Bulog bekerja sama dengan gudang milik pemerintah kabupaten/kota serta TNI AU, khususnya Lanut Iskandar Muda,” ujarnya.

Stok beras di seluruh gudang Bulog Aceh saat ini mencapai 118 ribu ton, dengan 18 ribu ton tersimpan di gudang Siron. Jumlah itu dinilai mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat hingga satu tahun lebih.

“Dengan stok yang kita miliki, suplai beras bisa mencukupi kebutuhan hingga 14 bulan ke depan,” ujar Ihsan.

Kondisi ini juga berdampak pada kebijakan distribusi beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun rencana impor. “Dengan stok sebesar ini, saya rasa tidak ada kebutuhan untuk impor. Produksi dalam negeri sudah cukup,” pungkasnya.

Bulog Aceh mulai menyerap hasil panen sejak akhir Januari 2025. Dalam kurun empat bulan saja, target awal sudah berhasil dipenuhi. Kinerja positif ini diharapkan dapat terus menjaga stabilitas pasokan dan kesejahteraan petani di seluruh Aceh.

Editor: Akil

Keterbatasan Anggaran dan Akses Jadi Kendala KKR Aceh Bantu Korban Konflik

Penulis
Akil
-
0
Komisioner KKR Aceh, Sharli Maidelina. (Foto: KKR Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh mengakui masih banyak korban konflik di Aceh yang belum tersentuh bantuan secara merata. Hal ini bukan tanpa sebab.

Dilansir Nukilan.id dari podcast SagoeTv beberapa waktu lalu, Komisioner KKR Aceh, Sharli Maidelina, membeberkan sejumlah tantangan yang dihadapi lembaganya dalam menjalankan mandat kemanusiaan tersebut.

“Jadi istilahnya KKR Aceh ini dibentuk sebagai lembaga pemerintah, tapi kita tidak disupport anggaran pemerintah. Kita bekerja sama dengan organisasi di luar,” ujar Sharli menjawab pertanyaan host tentang hambatan utama yang menyebabkan korban konflik belum mendapatkan keadilan dan pemulihan secara menyeluruh.

Ketiadaan dukungan anggaran dari pemerintah membuat KKR Aceh harus menggandeng berbagai organisasi eksternal untuk menopang operasionalnya. Namun kerja sama tersebut belum mampu menutup seluruh kebutuhan, terutama dalam menjangkau korban di wilayah-wilayah pelosok.

“Banyak tantangannya, terutama korban kita ini kan korban pelanggaran HAM. Korban pelanggaran HAM itu biasanya kan terjadi di daerah-daerah terpencil. Kita juga terkendala dengan wilayah-wilayah terpencil,” lanjut Sharli menggambarkan kondisi geografis Aceh yang menyulitkan proses identifikasi dan pendampingan terhadap para korban.

Tantangan tersebut diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia. KKR Aceh mengalami kesulitan untuk merekrut dan mengerahkan petugas pengambil pernyataan yang sanggup menembus medan berat di wilayah terpencil.

“Untuk mencari petugas pengambil pernyataan yang bisa menjangkau wilayah-wilayah terpencil itu juga terbatas,” ungkapnya.

Di tengah keterbatasan anggaran dan infrastruktur, semangat para petugas di lapangan pun sering kali diuji. Ada kalanya medan yang harus dilalui tidak sebanding dengan kompensasi yang diterima.

“Dengan anggaran yang terbatas, terkadang ada petugas kita itu ngerasa tidak sesuai dengan medan yang harus mereka lalui. Enggak kita ambil enggak mungkin, karena itu memang proses yang harus dilalui,” tambah Sharli dengan nada prihatin.

Meski demikian, KKR Aceh tetap berkomitmen melanjutkan proses rekonsiliasi dan pemulihan bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh. Dukungan yang lebih kuat dari pemerintah dan masyarakat luas menjadi harapan besar agar kerja-kerja kemanusiaan ini bisa berjalan lebih efektif dan menjangkau seluruh korban secara adil dan menyeluruh. (XRQ)

Reporter: Akil

Tiga Tantangan Serius KKR Aceh dalam Melindungi Saksi dan Korban

Penulis
Akil
-
0
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan Saksi dan Korban KKR Aceh, Tasrizal. (Foto: KKR Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan mandatnya untuk mengungkap kebenaran dan memberikan perlindungan kepada saksi serta korban pelanggaran HAM masa lalu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan Saksi dan Korban KKR Aceh, Tasrizal, dalam podcast SagoeTv yang disiarkan baru-baru ini.

Dikutip Nukilan.id pada Senin (5/5/2025), dalam kesempatan itu Tasrizal mengungkapkan bahwa terdapat tiga hambatan utama yang menjadi ganjalan serius dalam upaya pengungkapan kebenaran.

Hambatan pertama, menurutnya, terletak pada belum adanya regulasi di tingkat nasional yang memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh kepada para saksi, korban, maupun pelaku yang bersedia memberikan keterangan.

“Pertama, belum adanya regulasi nasional yang memberikan payung hukum kepada korban, saksi dan para pelaku yang terlibat pada proses pengungkapan kebendaraan,” ujarnya.

Tasrizal mengungkapkan bahwa ketiadaan regulasi tersebut berdampak langsung pada keengganan sebagian korban untuk membuka suara. Mereka khawatir akan menghadapi tekanan atau bahkan stigma dari masyarakat.

“Mungkin karena takut nanti ada intimidasi, ada stigma sosial, sehingga ada hal penting yang tidak tersampaikan kepada KKR Aceh,” lanjut Tasrizal.

Selain hambatan eksternal, KKR Aceh juga dihadapkan pada kendala internal yang tak kalah kompleks. Salah satunya adalah keterbatasan kewenangan lembaga dalam menindaklanjuti hasil pengungkapan kebenaran secara hukum.

“Yang kedua, kelemahan di internal KKR Aceh itu adalah kita tidak ada kewenangan yudisial. Artinya, KKR Aceh hari ini adalah hanya sebatas melakukan pengungkapan kebenaran, kemudian konsekuensi setelahnya itu tidak ada,” jelasnya.

Tasrizal mengatakan, akibatnya para pelaku pelanggaran HAM tidak bisa dijerat secara hukum, sehingga proses keadilan bagi para korban menjadi terhambat.

“Jadi terhadap pelaku itu tidak ada konsekuensi hukum. Jadi, seharusnya perlu ada satu regulasi sehingga ini memberikan keadilan bagi korban,” tegas Tasrizal.

Hambatan ketiga yang disebutkan Tasrizal menyangkut perlindungan terhadap anggota KKR Aceh sendiri. Ia menilai belum adanya jaminan hukum membuat kerja-kerja lembaga rentan terhadap tekanan, terutama saat menyentuh pihak-pihak berpengaruh.

“Kemudian yang ketiga, belum adanya perlindungan hukum bagi anggota KKR Aceh. Jadi ketika dalam kerja-kerjanya itu menyentuh orang-orang yang berpengaruh ini, nanti akibatnya KKR Aceh tidak bisa independen,” ungkapnya.

Tasrizal berharap ke depan ada perhatian serius dari pemerintah pusat untuk memberikan payung hukum yang kuat, agar KKR Aceh dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan independen.

“Jadi harapan kita bahwa ke depan itu ada payung hukum yang jelas,” pungkasnya. (XRQ)

Reporter: Akil

Purnawirawan TNI Minta Gibran Dicopot, Jokowi: Usulan Boleh Saja

Penulis
Redaksi
-
0
Jokowi Tanggapi Santai Usulan Purnawirawan TNI yang Minta Gibran Dicopot. (Foto: CNN Indonesia)

NUKILAN.id | Solo – Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo, menanggapi dengan santai desakan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan agar Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya.

Saat ditemui di kediamannya di Solo pada Senin (5/5), Jokowi menyebut bahwa usulan tersebut adalah bagian dari dinamika demokrasi di Indonesia.

“Ya itu sebuah aspirasi, sebuah usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita,” ujar Jokowi.

Diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI sebelumnya menyatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai wakil presiden bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Mereka menilai proses tersebut telah melanggar hukum acara MK serta Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menanggapi hal itu, Jokowi menegaskan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah sah memenangkan Pemilihan Umum 2024 dan memperoleh mandat langsung dari rakyat.

“Semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum,” ucapnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyampaikan bahwa proses hukum terkait pencalonan Gibran telah melalui tahapan yang sesuai, termasuk adanya beberapa kali gugatan terhadap putusan MK.

“Ya itu semua kan sudah berproses semuanya. Sudah ada gugatan berapa kali,” ujarnya.

Pernyataan Jokowi ini datang di tengah mencuatnya kembali polemik seputar putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi Gibran maju sebagai cawapres meski belum berusia 40 tahun. Putusan tersebut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, termasuk dari kalangan purnawirawan TNI yang merasa proses tersebut mencederai prinsip keadilan konstitusional.

Meski demikian, Jokowi memilih untuk melihat kritik dan usulan tersebut sebagai bagian dari ruang kebebasan berpendapat yang dijamin dalam demokrasi.

Editor: Akil

BPVP Banda Aceh Buka Pelatihan Wirausaha Gratis, Ini Jadwal dan Syaratnya

Penulis
Redaksi
-
0
Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banda Aceh kembali membuka program pelatihan kewirausahaan. (Foto: Tangkapan Layar IG BLK Banda Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kabar baik bagi Anda yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mandiri. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banda Aceh kembali membuka program pelatihan kewirausahaan tanpa dipungut biaya.

Dilansir Nukilan.id dari akun Instagram resminya, pelatihan ini ditujukan bagi alumni pelatihan berbasis kompetensi (PBK) yang ingin memperkuat kapasitas dalam mengelola usaha secara profesional. Kegiatan ini akan berlangsung pada 19 hingga 22 Mei 2025.

Pelatihan ini dirancang sebagai bagian dari upaya mendukung alumni pelatihan vokasi dalam mengembangkan atau merintis usaha mandiri.

Program pelatihan ini tidak hanya memberikan teori, tapi juga pembekalan teknis dan nonteknis, mulai dari perencanaan bisnis hingga strategi pemasaran. Peserta akan dibimbing oleh para instruktur bersertifikasi yang telah berpengalaman lebih dari tiga tahun di bidangnya.

Komposisi pembelajaran difokuskan pada keterampilan praktis, yakni minimal 70 persen dari total waktu pelatihan, sementara sisanya terdiri dari pengetahuan teoritis dan pembentukan sikap kerja.

BPVP Banda Aceh juga menjanjikan fasilitas lengkap bagi peserta, termasuk materi pelatihan dan sertifikat bagi yang mengikuti kegiatan hingga selesai.

Pendaftaran dibuka secara daring mulai tanggal 5 hingga 8 Mei 2025 melalui situs resmi BPVP Banda Aceh di blkaceh.kemnaker.go.id. Seleksi akan dilakukan secara bertahap, mulai dari tes substansi online pada 9 Mei, dilanjutkan dengan wawancara langsung pada 14 Mei 2025.

Hasil akhir seleksi diumumkan pada 15 Mei 2025, dan peserta yang dinyatakan lolos diwajibkan melakukan daftar ulang keesokan harinya, 16 Mei 2025.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi calon peserta antara lain:

  • Merupakan alumni pelatihan PBK,

  • Diutamakan bagi yang sudah memiliki usaha atau memiliki rencana untuk membuka usaha,

  • Bersedia mengikuti seluruh rangkaian pelatihan hingga selesai.

Tak hanya itu, BPVP Banda Aceh juga membuka peluang bagi lulusan pelatihan untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pelaku UMKM dan perusahaan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga pengolahan makanan.

BPVP Banda Aceh membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pelatihan vokasi gratis yang didanai oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Program ini diyakini mampu menjadi jembatan nyata dalam meningkatkan kompetensi kerja dan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya di Aceh.

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di berbagai bidang dan mempersiapkan mereka masuk ke dunia kerja secara profesional.

Bagi yang tertarik dan memenuhi syarat, segera daftar dan jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meningkatkan kapasitas diri dan menapaki jalan menjadi wirausaha tangguh.

Biru Muda Project Jadi Langkah Nyata AHY Gaet Generasi Muda ke Dunia Politik

Penulis
Akil
-
0
biru muda project
Biru Muda Project Jadi Langkah Nyata AHY Gaet Generasi Muda ke Dunia Politik. (Foto: Tangkapan Layar)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Biru Muda Project merupakan gerakan politik anak muda Partai Demokrat yang baru saja diluncurkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada Jumat malam, 2 Mei 2025, di Kantor DPP Partai Demokrat.

Gerakan ini mengajak generasi muda untuk menjadi pelopor politik yang rasional dan bertanggung jawab. Seruan ini muncul di tengah menguatnya fenomena post-truth politics dan penyebaran hoaks yang kian sulit dibedakan, terutama di era kecerdasan buatan saat ini.

“Politik harus membawa dampak positif. Jangan justru membuat seseorang menjadi pribadi yang buruk. Masuklah ke dunia politik untuk jadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat,” ujar AHY di hadapan para kader muda, sebagaimana dilansir Nukilan.id dari Kanal Youtube Info Pak Menteri AHY pada Senin (5/5/2025).

Rumah Besar Nasionalis-Religius

Dalam sambutannya, AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat adalah rumah besar bagi semua kalangan. Ia menyebut partainya merangkul baik yang nasionalis maupun religius, tanpa memandang suku, agama, maupun latar belakang.

“Demokrat adalah rumah nasionalis-religius. Semua kita rangkul, semua dihormati. Kita satu keluarga besar—we are one big family,” ucapnya.

Menurut AHY, generasi muda tidak boleh terjebak dalam politik identitas yang memecah belah. Sebaliknya, ia mendorong pemuda untuk mengambil bagian dalam politik yang inklusif dan membangun.

Lebih jauh, AHY menekankan pentingnya memberi kepercayaan kepada kader muda untuk menempati posisi strategis di partai. Sebagai bukti nyata, ia menunjuk dua kader muda ke posisi penting: Rizki Aulia Natakusumah sebagai Kepala Badiklat dan Hillary Brigitta Lasut sebagai Kepala BPJK.

“Ini bukan simbol regenerasi, tapi langkah konkret. Saya percaya, politik harus diisi oleh mereka yang punya semangat juang dan idealisme,” tegas AHY.

Ia menambahkan bahwa sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Oleh karena itu, menurutnya, politik tidak hanya soal strategi kekuasaan, melainkan juga sarana pembentukan karakter dan kesadaran untuk mengabdi sejak dini.

Kolaborasi Lintas Generasi

AHY juga menekankan pentingnya kolaborasi antara generasi muda dan senior di partai. Menurutnya, para senior harus menjadi mentor yang membimbing dan mendampingi kader muda.

Ia berharap Biru Muda Project dapat menjadi ruang kreatif yang berkembang secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek sesaat.

“Politik harus jadi ruang yang menyenangkan namun bermakna. Ini baru permulaan. Saya ingin Biru Muda tumbuh menjadi gerakan yang berdampak nyata bagi masa depan bangsa,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Hillary Brigitta Lasut menegaskan bahwa anak muda tidak seharusnya takut untuk terjun ke dunia politik. Ia menyebut bahwa banyak mentor di Demokrat yang siap membimbing kader muda.

“Kita harus berani. Di Demokrat, banyak mentor yang siap membimbing. Jangan takut salah, karena dari situ kita belajar,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu inisiator Biru Muda Project, Teuku Agassi Revano Harsya, menyatakan bahwa gerakan ini dibentuk sebagai wadah pembelajaran politik yang sehat bagi anak muda dari berbagai latar belakang.

“Kami ingin belajar dari para senior, agar bisa berkontribusi nyata di lingkungan kami,” ujarnya.

Peluncuran Biru Muda Project turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting Partai Demokrat. Di antaranya adalah Annisa Pohan Yudhoyono (Ketua Umum Srikandi Demokrat), Herman Khaeron (Sekjen DPP Demokrat), Irwan Fecho (Bendahara Umum), Edhie Baskoro Yudhoyono, Teuku Riefky Harsya, serta M. Iftitah Sulaiman Suryanagara. (XRQ)

Reporter: AKil

Pertamina Pastikan Stok Avtur di Aceh Aman Jelang Penerbangan Haji 2025

Penulis
Redaksi
-
0
Petugas sedang mengisi bahan bakar untuk salah satu maskapai penerbangan (Foto: Humas Pertamina)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kabar baik bagi calon jemaah haji asal Aceh. PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memastikan pasokan bahan bakar pesawat (avtur) untuk mendukung operasional penerbangan haji di Embarkasi Aceh dalam kondisi aman dan mencukupi.

Tak tanggung-tanggung, ketahanan stok avtur di Aviation Fuel Terminal (AFT) yang mencakup Bandara Sultan Iskandar Muda mencapai 63 hari. Bahkan, tambahan pasokan sebesar 14.600 kiloliter akan didatangkan awal Mei 2025 guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan selama musim haji.

“Kami pastikan distribusi dan stok Avtur untuk embarkasi haji termasuk Aceh stok Avtur di AFT (Aviation Fuel Terminal) tersedia sangat cukup mencapai 63 hari,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, Minggu (4/5/2025).

Ia menjelaskan, kebutuhan avtur tahun ini diperkirakan meningkat signifikan. “Jika dibanding dengan tahun 2019 (kondisi sebelum pandemi), estimasi penerbangan haji tahun 2025 di AFT Sumbagut termasuk Aceh akan naik 38 persen,” tambah Susanto.

Adapun AFT Sumbagut mencakup Bandara Kualanamu (Sumatera Utara), Hang Nadim (Batam), Minangkabau (Sumatera Barat), dan Sultan Iskandar Muda (Aceh).

Selain ketersediaan bahan bakar, Pertamina juga menaruh perhatian serius terhadap aspek keselamatan dan keamanan. Manager Corporate, Operation and Services (COS) Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Wawan Hermawan menegaskan pihaknya siaga penuh selama musim haji.

“Kami juga berkoordinasi intens dengan maskapai penerbangan dan Otoritas Bandara guna memastikan jadwal penerbangan haji ke bandara wilayah Sumbagut sehingga selanjutnya dapat dilaksanakan rencana pengisian Avtur untuk operasional penerbangan haji,” ujar Wawan.

Pertamina turut menggandeng maskapai, otoritas bandara, pemerintah daerah, serta lembaga terkait dalam upaya menyukseskan ibadah haji tahun ini. Perusahaan pelat merah itu juga memastikan aspek Health, Safety, Security and Environment (HSSE) tetap menjadi prioritas utama.

Selama periode pemberangkatan dan pemulangan jemaah, Pertamina Patra Niaga akan tetap siaga selama 24 jam.

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk dan layanan Pertamina, informasi dapat diakses melalui Pertamina Call Center di nomor 135.

Editor: Akil

Satpol PP dan WH Aceh Amankan Belasan Pelajar yang Nongkrong di Warkop Saat Jam Sekolah

Penulis
Redaksi
-
0
Satpol PP dan WH Aceh menggelar razia terhadap pelajar yang membolos dan berkeliaran di warung kopi. (Foto: Satpol PP dan HW Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh kembali menggelar razia terhadap para pelajar yang membolos sekolah. Razia yang berlangsung Senin pagi (5/5) menyasar sejumlah warung kopi (warkop) di kawasan Lampineung, Banda Aceh.

Hasilnya, sebanyak 15 pelajar dari salah satu SMA Negeri diamankan petugas karena kedapatan nongkrong saat jam pelajaran berlangsung. Ironisnya, sebagian besar dari mereka bukan hanya bolos sekolah, tetapi juga asyik merokok dan bermain domino di tempat umum.

Petugas mendapati para pelajar tersebut sedang duduk santai di salah satu warkop sekitar pukul 10.25 WIB. Dua orang tampak hanya berbincang santai, sementara 13 lainnya sibuk bermain batu domino sambil merokok.

Kepala Satpol PP dan WH Aceh, Jalaluddin, SH., MM., melalui Kepala Seksi Hubungan Masyarakat, Mohd. Nanda Rahmana, S.STP., M.Si., menyebutkan bahwa razia ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kedisiplinan generasi muda di Aceh.

“Ini adalah upaya pembinaan dan pengawasan. Sangat disayangkan, 13 dari 15 siswa tersebut tidak hanya bolos sekolah, tetapi juga melakukan aktivitas yang menyimpang seperti merokok dan bermain domino,” jelas Nanda.

Dua pelajar yang hanya duduk santai diberikan pembinaan langsung di lokasi. Sementara 13 lainnya dibawa ke Kantor Satpol PP dan WH Aceh untuk menjalani pembinaan lebih lanjut.

Nanda menyebut perilaku membolos, merokok, dan bermain domino saat jam sekolah mencerminkan kemunduran dalam hal kedisiplinan siswa yang harus menjadi perhatian serius semua pihak.

“Ini bukan hanya pelanggaran kecil. Merokok dan bermain domino di warkop saat jam sekolah menunjukkan adanya degradasi kedisiplinan yang perlu ditindak dengan serius,” ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya mengimbau agar sekolah dan orang tua lebih aktif dalam memantau aktivitas anak-anak mereka di luar jam pelajaran.

“Kami akan terus melakukan pengawasan di berbagai titik. Harapan kami, pembinaan ini menjadi peringatan dan pembelajaran agar siswa tidak mengulangi perbuatan serupa,” tutupnya.

Satpol PP dan WH Aceh menegaskan, razia serupa akan terus digelar secara berkala sebagai langkah preventif dalam membina dan menjaga karakter pelajar Aceh sebagai generasi penerus bangsa.

Editor: Akil

1...561562563...2,540Halaman 562 dari 2,540

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id