Beranda blog Halaman 557

Azhari Cage Desak Pemerintah Kaji Ulang Rencana Pembangunan 4 Batalion TNI di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Senator Aceh, Azhari Cage. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | BANDA ACEH – Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, mendesak pemerintah pusat untuk mengkaji ulang rencana pembangunan empat batalion Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Aceh. Ia menilai, kebijakan tersebut berpotensi melanggar Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang menjadi dasar perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia.

Menurut Azhari, MoU Helsinki bukan sekadar dokumen, melainkan simbol berakhirnya konflik panjang di Aceh. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut keamanan dan militer di Aceh harus mengacu pada kesepakatan tersebut.

“MoU Helsinki menandai berakhirnya konflik berkepanjangan di Aceh. Kita mengharapkan kedua pihak terus mengawal dan merealisasikan MoU tersebut dan bila ada pihak-pihak yang melanggar ini sangat mencederai kesepakatan tersebut,” ujar Azhari Cage, yang juga menjabat sebagai juru bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).

Mengacu pada Poin Penting dalam MoU

Azhari menegaskan bahwa dalam MoU Helsinki, terutama pada poin 4.7, 4.8, dan 4.11, telah diatur secara jelas mengenai jumlah pasukan organik TNI yang diizinkan berada di Aceh. Selain itu, terdapat batasan mengenai mobilisasi pasukan di wilayah tersebut.

Ia mengingatkan bahwa dalam kondisi damai, hanya pasukan organik yang boleh ditempatkan di Aceh. Oleh karena itu, wacana pembangunan empat batalion baru dinilai bertentangan dengan semangat perdamaian yang telah dibangun selama ini.

“Wacana penambahan empat batalion ini banyak menimbulkan penolakan, maka saya sebagai senator perwakilan Aceh sudah sangat wajar menyuarakan dan menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat,” tegasnya.

Bukan Anti-TNI, Tapi Patuh pada Kesepakatan

Meski menolak rencana tersebut, Azhari menekankan bahwa sikapnya bukanlah bentuk penolakan terhadap TNI secara kelembagaan. Sebaliknya, ia mengakui bahwa banyak putra Aceh yang menjadi bagian dari TNI dan ikut serta menjaga kedaulatan negara.

“Kita (Aceh) tidak anti kepada TNI. Banyak juga putra Aceh yang menjadi bagian dari TNI dan kami mendukung TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Tapi dalam konteks Aceh, kita harus patuh pada kesepakatan MoU Helsinki yang telah disepakati bersama,” tambahnya.

Ajakan untuk Menghormati Komitmen Perdamaian

Di akhir pernyataannya, Azhari kembali mengingatkan pentingnya menghormati MoU Helsinki sebagai bentuk komitmen bersama demi menjaga perdamaian yang telah terjalin hampir dua dekade.

“Mohon dikaji ulang dan dipertimbangkan dengan berpedoman pada MoU Helsinki,” tegasnya.

Ia berharap, pemerintah pusat dan institusi terkait tidak mengabaikan isi kesepakatan tersebut. Sebab, keberlangsungan perdamaian di Aceh sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk tetap menjunjung tinggi semangat rekonsiliasi.

Editor: Akil

Pelanggaran Lampu Merah di Aceh Barat Masih Marak

Penulis
nukil
-
0
Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Barat, Iptu Yusrizal, di RRI Meulaboh, Kamis, 8 Mei 2025. (Foto RRI)

NUKILAN.id | Meulaboh — Pelanggaran lalu lintas berupa penerobosan lampu merah masih sering terjadi di wilayah hukum Polres Aceh Barat. Meski upaya penindakan dan edukasi terus dilakukan, kesadaran masyarakat terhadap aturan jalan raya dinilai masih sangat rendah.

“Kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas masih sangat rendah,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Barat, Iptu Yusrizal, di Meulaboh, Kamis (8/5/2025).

Ia menekankan bahwa menerobos lampu merah bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga bisa membahayakan nyawa pengendara dan pengguna jalan lainnya. Menurutnya, tingkat fatalitas kecelakaan akibat pelanggaran di persimpangan jalan terbilang tinggi, terlebih pada jam-jam sibuk.

Lebih lanjut, Iptu Yusrizal mengungkapkan bahwa pelanggaran lain yang sering dijumpai adalah rendahnya penggunaan helm oleh pengendara sepeda motor. Padahal, helm merupakan perlindungan dasar yang sangat penting untuk keselamatan kepala.

“Padahal, helm adalah pelindung kepala paling dasar bagi pengendara roda dua. Tapi faktanya, masih banyak yang tidak memakainya,” ujarnya.

Fenomena ini tentu memperbesar risiko luka berat bahkan kematian jika terjadi kecelakaan. Terlebih di daerah yang lalu lintasnya cukup padat seperti Meulaboh dan sekitarnya.

Meski razia rutin dan sistem tilang elektronik telah digencarkan, namun hasilnya belum signifikan. Menurut Yusrizal, perubahan perilaku masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum semata.

“Kami tidak hanya menindak, tetapi juga mengedukasi. Namun perubahan pola pikir butuh waktu dan kerja sama semua pihak,” kata dia.

Ia juga menegaskan bahwa rambu-rambu lalu lintas, termasuk lampu merah, dibuat untuk mengatur dan melindungi seluruh pengguna jalan. Oleh sebab itu, ia mengimbau masyarakat agar selalu menaati aturan dan menggunakan perlengkapan keselamatan.

Pihak Satlantas berharap agar masyarakat mulai menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan. Menghormati lampu lalu lintas dan memakai helm bukan hanya soal taat hukum, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap diri sendiri dan orang lain.

Safriandi: Rekonsiliasi Adalah Soal Kehendak, Bukan Sekadar Prosedur

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua Kelompok Kerja Rekonsiliasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Safriandi. (Foto: KKR Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Rekonsiliasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Safriandi, mengungkapkan bahwa proses rekonsiliasi sejatinya bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan berakar dari kehendak tulus semua pihak yang terlibat.

Dikutip Nukilan.id pada 9 Mei 2025, Safriandi menekankan bahwa kunci utama dalam proses tersebut adalah kehendak, bukan sekadar aturan atau struktur kelembagaan.

“Sebetulnya ini kehendak. Katakanlah kalau tadi rulenya KKR kan ada data yang masuk ke kita, kita analisis. Nah, kita pelajari di lapangan, kita jumpai lagi, kita tanyakan kembali bagaimana sudah situasi sekarang,” ungkap Safriandi.

Ia menekankan bahwa pendekatan KKR tidak berhenti di meja kerja, tetapi melibatkan keterlibatan langsung di lapangan. Tim KKR akan turun untuk memverifikasi situasi korban secara langsung, termasuk kebutuhan mereka terhadap pemulihan.

“Nah, ketika itu terkonfirmasi bahwa korban butuh difasilitasi untuk bisa pemulihan, kita akan datang dan kita fasilitasi gitu,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Safriandi menuturkan bahwa dalam proses rekonsiliasi, KKR Aceh menerapkan pendekatan dialog melalui tokoh-tokoh netral yang dihormati oleh kedua belah pihak. Tokoh ini berperan sebagai jembatan untuk membangun kembali komunikasi dan kepercayaan antara korban dan pelaku.

“Kita berbicara lagi dengan para pihak. Kita di KKR ada istilah mediator. Mediator ini ada tokoh masyarakat yang bisa didengar oleh kedua belah pihak, dan dia netral. Kemudian menyatukan persepsi untuk ayo kita jabat tangan lagi,” katanya.

Pernyataan Safriandi menggambarkan bahwa rekonsiliasi di Aceh tidak hanya mengandalkan perangkat formal kelembagaan, tetapi juga bertumpu pada relasi sosial, nilai-nilai lokal, dan peran serta masyarakat secara aktif. Pendekatan ini dinilai penting untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan pascakonflik. (XRQ)

Reporter: Akil

SMA Negeri 10 Fajar Harapan Jadi Lokasi Sekolah Unggul Garuda

Penulis
Redaksi
-
0
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Stella Christie memberikan sambutan terkait dengan Sekolah Unggul Garuda di hadapan para siswa SMA Negeri 10 Fajar Harapan di dalam sela kunjungan kerjanya ke Provinsi Aceh, Kamis (8/5/2025). (Foto: RRI)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Stella Christie melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh, Kamis (8/5/2025). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meninjau kesiapan peluncuran program Sekolah Unggul Garuda yang akan diresmikan pada 1 Juni mendatang.

Dalam kunjungan tersebut, Prof. Stella menyambangi SMA Negeri 10 Fajar Harapan. Sekolah ini menjadi salah satu dari 12 institusi pendidikan di Indonesia yang dipilih untuk bertransformasi menjadi Sekolah Unggul Garuda Transformasi.

Berbincang dengan Siswa dan Kepala Sekolah

Di sekolah tersebut, Prof. Stella menyempatkan diri berbincang dengan sejumlah siswa serta kepala sekolah. Ia juga memberikan motivasi kepada para pelajar untuk terus berprestasi dan mempersiapkan diri menjadi generasi unggul masa depan.

Tak hanya itu, Stella turut memantau kesiapan infrastruktur, penguatan kurikulum, serta ekosistem pembelajaran yang diproyeksikan bertaraf internasional.

Menurutnya, program Sekolah Unggul Garuda merupakan bagian dari visi langsung Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita. Program ini menjadi salah satu pilar penting dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Strategi Jembatani Siswa Menuju Universitas Dunia

Di sela kunjungan, Prof. Stella memberikan keterangan kepada wartawan terkait program Sekolah Unggul Garuda. Ia menyebutkan bahwa program ini terdiri dari dua model, yaitu pembangunan sekolah baru di daerah tanpa akses SMA unggulan, dan transformasi sekolah-sekolah potensial menjadi bagian dari ekosistem Sekolah Unggul Garuda.

“Kami ingin universitas-universitas terbaik dunia tahu bahwa lulusan dari Banda Aceh punya potensi luar biasa. Ini bukan program pendanaan. Ini pembinaan strategis—jembatan dari SMA ke universitas unggulan dunia,” kata Stella.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarpihak, termasuk dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Stella mengapresiasi keberadaan dana abadi pendidikan Aceh sebesar Rp1,4 triliun, yang dinilainya sebagai peluang nyata untuk mendukung transformasi pendidikan di provinsi tersebut.

Menjawab Kesenjangan Akses Pendidikan

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Insaf Albert Tarigan, turut mendampingi kunjungan ini. Ia menyatakan bahwa Sekolah Unggul Garuda merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, program ini dirancang untuk memperluas keadilan akses terhadap pendidikan unggulan di berbagai wilayah.

“Setiap tahun, Indonesia melahirkan lebih dari 4 juta anak. Dan dari jutaan itu, ada puluhan ribu anak-anak yang punya potensi luar biasa. Tapi masalahnya satu: mereka belum mendapat akses terhadap pendidikan kelas dunia,” ujar Albert.

Hanya 0,2 Persen Siswa yang Menikmati IB Diploma

Albert juga mengungkapkan bahwa saat ini hanya terdapat sekitar 50 sekolah di Indonesia yang menawarkan program IB Diploma—salah satu kurikulum paling ketat di dunia. Sayangnya, kapasitasnya hanya mencakup sekitar 0,2 persen dari total pelajar Indonesia.

“Bayangkan jika anak-anak dari Blangpidie, Singkil, atau Gayo Lues bisa ikut sekolah di sekolah unggul yang diakui dunia. Nah, Sekolah Unggul Garuda ini adalah jalan yang dibuka negara. Presiden Prabowo sejak dahulu punya perhatian sangat serius terhadap kualitas pendidikan kita,” tambahnya.

Lebih dari Sekadar Program Sekolah Unggulan

Albert menegaskan bahwa Sekolah Unggul Garuda bukan sekadar program pendidikan biasa. Program ini harus dilihat sebagai bagian dari transformasi besar sistem pendidikan Indonesia secara menyeluruh.

“Presiden tidak hanya bangun ruang kelas. Presiden juga menyiapkan sarana pendidikan sebagai jembatan bagi anak-anak Indonesia, termasuk dari Aceh menuju panggung global,” ucapnya.

Menurutnya, program ini terintegrasi dengan berbagai kebijakan strategis lainnya seperti peningkatan tunjangan dan kapasitas guru, renovasi sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat, digitalisasi pembelajaran, penguatan beasiswa LPDP, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendukung kecerdasan siswa.

Transformasi sistem pendidikan melalui program Sekolah Unggul Garuda dinilai sangat mendesak. Mengingat, berdasarkan hasil PISA 2022, Indonesia masih berada di peringkat ke-66 dari 81 negara.

Oleh karena itu, pada tahun ini pemerintah akan meresmikan sebanyak 12 Sekolah Unggul Garuda Transformasi dan membangun empat sekolah baru di wilayah prioritas, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN), Bangka Belitung, Sulawesi Utara, NTT, dan Papua.

Editor: Akil

Wamen Stella Dukung Jam Malam untuk Siswa di Aceh: Bisa Tekan Kriminalitas Remaja

Penulis
Redaksi
-
0
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie. (Foto: CNN Indonesia)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemberlakuan jam malam bagi siswa yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Aceh.

Dalam kunjungannya ke SMA Negeri 10 Fajar Harapan, Banda Aceh, Kamis (8/5), Stella menilai bahwa kebijakan ini telah melewati proses pertimbangan yang matang. Ia pun menilai kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan.

“Tentu saja ini adalah suatu kebijakan dari pemerintah. Dan saya rasa sudah dipertimbangkan kebaikan, keuntungan dan ketidakuntungannya,” ujar Stella.

Tekan Kenakalan Remaja, Perlu Dukungan Bersama

Pemerintah Aceh menetapkan jam malam bagi siswa sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap kenakalan remaja yang marak terjadi belakangan ini. Melalui Surat Edaran Nomor 400.3.8/5936 Tahun 2025, siswa diminta tidak berada di luar rumah setelah pukul 22.00 WIB.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, kebijakan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menumbuhkan kebiasaan hidup teratur bagi siswa.

“Kita minta kepada orang tua untuk memastikan anak-anak mereka tidak berada di luar rumah setelah pukul 22.00 WIB kecuali untuk kepentingan yang mendesak dan tetap didampingi,” kata Marthunis, Senin (5/5).

Ia menambahkan, waktu malam sebaiknya digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat dan istirahat yang cukup. Selain itu, kebijakan ini juga selaras dengan nilai-nilai agama, amanat Qanun Aceh tentang penyelenggaraan pendidikan, serta kebijakan nasional terkait penguatan karakter.

Tidak Berlaku Nasional

Meski mendukung, Stella menegaskan bahwa kebijakan serupa belum tentu cocok untuk diterapkan di wilayah lain. Ia mengingatkan bahwa setiap daerah memiliki pertimbangan dan konteks yang berbeda.

“Kalau kita jalankan bersama, dan itu sesuatu yang akan bisa memperbaiki lingkungan di sini, atau untuk kebaikan lingkungan, saya rasa baik kita jalani bersama,” katanya.

“Saya rasa tidak ada pertimbangan seperti itu. Sementara ini masing-masing daerah tentu saja punya pertimbangan masing-masing,” jelasnya.

Dengan dukungan dari pemerintah pusat dan keterlibatan orang tua, kebijakan jam malam bagi siswa di Aceh diharapkan mampu menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan kondusif bagi perkembangan generasi muda.

Editor: Akil

Polda Aceh Geledah BPRS Gayo, Usut Dugaan Pembiayaan Fiktif Rp48 Miliar

Penulis
Redaksi
-
0
Polda Aceh Geledah BPRS Gayo, Usut Dugaan Pembiayaan Fiktif Rp48 Miliar. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh menggeledah kantor PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis (8/5/2025). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan pembiayaan fiktif yang nilainya mencapai Rp48 miliar.

Penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Subdirektorat Fiskal, Moneter, dan Devisa (Fismondev) ini berlangsung selama lebih dari enam jam, dimulai pukul 10.00 WIB hingga 16.30 WIB.

“Penggeledahan itu dimulai sejak pukul 10.00 hingga pukul 16.30 WIB. Tim penyidik terlihat intensif menelusuri berbagai dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah di bank tersebut,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh Kombes Pol Zulhir Destrian di Banda Aceh.

Diduga Libatkan Oknum Internal

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Fismondev, AKBP Supriadi, menyebutkan bahwa dugaan pembiayaan fiktif di BPRS Gayo telah berlangsung cukup lama, yakni sejak Desember 2018 hingga April 2024.

“Dugaan pembiayaan fiktif tersebut sejak Desember 2018 hingga April 2024 dengan nilai total Rp48 miliar. Tindak pidana perbankan tersebut diduga melibatkan sejumlah oknum karyawan di internal bank,” kata Supriadi.

Menurutnya, penggeledahan ini bertujuan untuk mencari dan mengamankan barang bukti yang mendukung proses hukum. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik berhasil menyita 963 dokumen pembiayaan nasabah serta satu sertifikat hak milik atas nama Andika Putra, yang mencakup tanah dan bangunan.

Langkah Tegas Jaga Kepercayaan Publik

Lebih lanjut, AKBP Supriadi menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari komitmen Polda Aceh dalam menjaga integritas sektor perbankan. Ia juga memastikan proses penyidikan akan terus berlanjut.

“Penyidikan masih terus berlanjut dan Polda Aceh berkomitmen mengusut tuntas kasus ini demi menjaga integritas sektor perbankan serta melindungi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di daerah. Polda Aceh pun menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik perbankan yang menyimpang, terlebih bila melibatkan internal bank sendiri.

Editor: Akil

Rusli Bintang Laporkan Kepala LLDIKTI Aceh ke Polisi

Penulis
Redaksi
-
0
Rusli Bintang
Dr. (HC) Rusli Bintang, Pembina Yayasan Abulyatama Aceh sekaligus pendiri Universitas Abulyatama. (Foto: Facebook)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIII Aceh, Dr. Rizal Munadi, dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Aceh atas dugaan kejahatan jabatan. Pelaporan ini dilakukan oleh Dr. (HC) Rusli Bintang, Pembina Yayasan Abulyatama Aceh sekaligus pendiri Universitas Abulyatama.

Laporan tersebut, yang disampaikan pada Kamis (8/5/2025), menyoroti tindakan Rizal Munadi yang dianggap sebagai penyebab kekacauan di lingkungan kampus.

“Tindakan Rizal Munadi mengandung motif jahat dan merusak tatanan akademik,” tegas Rusli dalam pernyataannya kepada media.

Kuasa Hukum: Ada Dasar Hukum Kuat

Melalui tim kuasa hukum Fadjri SH & Partner, Rusli Bintang menuding Rizal Munadi telah melanggar Pasal 421 KUHP tentang kejahatan jabatan. Pasal ini mengatur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, dengan ancaman hukuman hingga 2 tahun 8 bulan penjara.

Menurut Fadjri, seharusnya LLDIKTI berperan aktif dalam menyelesaikan konflik perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Kepmendikbudristek No. 412/O/2022. Namun, dalam kasus ini, lembaga tersebut justru dinilai lepas tangan.

“Pelaporan ini memiliki dasar hukum kuat. LLDIKTI seharusnya memfasilitasi penyelesaian masalah perguruan tinggi sesuai Kepmendikbudristek No. 412/O/2022, namun justru mengabaikan kewenangannya,” jelas Fadjri.

Konflik Tak Terselesaikan, Mahasiswa Jadi Korban

Konflik internal di Universitas Abulyatama sejatinya telah berlangsung sejak Februari 2025. Namun, LLDIKTI Aceh dituding tidak mengambil langkah konkret untuk menyelesaikannya. Akibatnya, situasi di kampus semakin memburuk.

“Pembiaran ini mengakibatkan eskalasi: mulai dari pengrusakan, penganiayaan, hingga tewasnya anggota satgas yayasan dalam insiden pengambilalihan kampus pada 17 April lalu,” tambah Fadjri.

Situasi itu pun berdampak serius terhadap aktivitas akademik. Sebanyak 23 dosen tidak memperoleh jadwal mengajar untuk semester genap 2024/2025. Bahkan, Yayasan Abulyatama NAD—yang menurut Rusli tidak sah—disebut telah menguasai sistem akademik kampus.

Sistem Akademik Dikuasai Pihak Tak Sah

Dalam pernyataannya, Fadjri mengungkapkan bahwa kegagalan LLDIKTI dalam mengamankan sistem digital kampus juga menjadi celah besar yang dimanfaatkan oleh pihak yayasan.

“LLDIKTI gagal mengganti password aplikasi, sehingga yayasan ilegal ini leluasa mengontrol urusan akademik,” kritik Fadjri.

Bahkan, menurut Rusli, kelalaian tersebut berpotensi membahayakan masa depan mahasiswa, terutama dalam hal legalitas ijazah mereka.

“Untuk mencegah kerusakan lebih luas, Rizal harus segera diberhentikan dan diproses hukum,” tegasnya.

Laporan tersebut kini telah masuk dalam tahap penyelidikan oleh Polda Aceh. Sementara itu, masyarakat dan komunitas akademik menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk memulihkan kembali stabilitas dunia pendidikan tinggi di Aceh.

Editor: Akil

Evaluasi 200 Hari Kabinet Merah Putih: Bagaimana Aspek Politik, Kebijakan Publik, dan Birokrasi?

Penulis
Akil
-
0
Evaluasi 200 Hari
Kabinet merah-putih. (Foto: Menpan RB)

NUKILAN.id | Jakarta — Memasuki 200 hari pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, The Indonesian Institute (TII) merilis sebuah studi evaluatif bertajuk Evaluasi 200 Hari Menteri Kabinet Merah Putih. Studi ini menilai kinerja para menteri dengan menyoroti aspek politik, kebijakan publik, dan birokrasi.

Evaluasi dilakukan dengan pendekatan yang ketat dan berbasis teori jaringan kebijakan publik, untuk memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana para menteri menjalankan tugasnya dalam mendukung visi dan misi pemerintahan.

Media Nukilan.id turut hadir secara daring dalam kegiatan ini dan mencatat bahwa hasil evaluasi TII memberikan catatan penting terkait efektivitas koordinasi antarmenteri, kualitas pengambilan kebijakan, serta tantangan birokrasi yang masih membayangi jalannya pemerintahan.

Felia Primaresti, Manajer Riset dan Program TII, menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan menggunakan lima indikator utama: komunikasi publik, partisipasi publik, kolaborasi lintas sektor, konsistensi kebijakan, dan key performance indicator. Masing-masing indikator terdiri dari empat sub-indikator, sehingga total nilai maksimal adalah 20. Penilaian ini disusun secara bertahap dengan metode mixed method, pembobotan, serta analisis kontekstual sesuai konten kebijakan.

Menko Polhukam Skor Terendah: Dinilai Tidak Kolaboratif

Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), mencatatkan skor terendah yaitu 7. Menurut Felia, pendekatan Budi yang lebih mengedepankan stabilitas dan komando dianggap tidak mencerminkan peran strategis Menko yang seharusnya lintas sektor.

“Akibatnya, peran Menko Polhukam yang seharusnya lebih kolaboratif dan integratif, justru tereduksi menjadi ‘penunggu arahan’,” jelas Felia.

Tito Karnavian: Akademis Tapi Negara-Sentris

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meraih skor 8. Felia mengakui bahwa Tito memiliki latar belakang akademik yang kuat. Namun, ia menilai pendekatan kebijakan yang digunakan masih sangat top-down dan terfokus pada aspek keamanan serta kontrol birokratis.

“Pendekatan kebijakan Tito tetap mengedepankan aspek keamanan dan kontrol birokratis, bukannya kolaborasi deliberatif atau keterlibatan masyarakat sipil yang lebih luas,” tambahnya.

Lebih lanjut, kebijakan yang terlalu mengedepankan kontrol dinilai dapat menghambat pembangunan politik yang lebih inklusif.

Rachmat Pambudy Dikritik karena Minim Strategi Pembangunan

Di bidang perencanaan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, memperoleh skor 9. Menurut Felia, hingga saat ini belum ada komunikasi terbuka kepada publik mengenai arah strategis pembangunan dalam jangka pendek maupun menengah.

“Hingga kini, belum ada komunikasi terbuka dengan publik terkait rencana jangka pendek maupun menengah pemerintah untuk mengatasi tantangan krisis dan kebutuhan riil masyarakat,” katanya.

Tak hanya itu, Rachmat juga sempat membuat blunder lewat pernyataan kontroversialnya soal MBG (Makan Bergizi Gratis).

“Blunder pernyataan Rachmat yang menganggap MBG lebih penting daripada lapangan kerja, mencerminkan rendahnya sensitivitas terhadap kondisi sosial-ekonomi rakyat,” tegas Felia.

Birokrasi: Ada Harapan dari Rini dan Prasetyo

Sementara itu, dalam ranah birokrasi dan reformasi administrasi, dua menteri mencatat skor tertinggi yakni 13. Mereka adalah Rini Widyantini, Menteri PAN-RB, dan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Felia mencatat bahwa Rini cukup responsif terhadap isu-isu strategis seperti pengangkatan ASN. Namun, ia juga menilai terdapat inkonsistensi kebijakan yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh tekanan politik.

Di sisi lain, Prasetyo justru mendapat apresiasi karena dinilai tanggap terhadap dinamika publik.

“Ini menunjukkan sensitivitas terhadap dinamika publik, meskipun ini bukan bagian dari tugas formalnya sebagai Mensesneg,” ujar Felia.

Latar Belakang Aparat Pengaruhi Gaya Kepemimpinan

Secara umum, Felia menyimpulkan bahwa menteri dengan latar belakang aparat keamanan, seperti Polri dan TNI, cenderung menggunakan pendekatan top-down serta kurang memiliki inisiatif dalam membangun komunikasi dan kolaborasi kebijakan.

“Politik dan kebijakan publik itu soal persepsi, dan persepsi yang baik bisa dibangun jika masyarakat percaya kepada pemerintah,” kata Felia.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keterampilan komunikasi para menteri untuk membangun relasi positif dengan masyarakat.

Sebagai penutup, Felia mengingatkan bahwa kolaborasi antar sektor serta transparansi kepada publik adalah kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif.

“Dalam menjalankan pemerintahan yang efektif, kolaborasi antar sektor dan transparansi terhadap publik merupakan kunci utama untuk mempercepat pemulihan dan pembangunan nasional,” pungkasnya.

Reporter: Akil

Ini Alasan Ibu Kota Indonesia Harus Pindah ke IKN

Penulis
Akil
-
0
Warga berjalan-jalan dan berfoto di Taman Kusuma Bangsa, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu, 18 Agustus 2024. (Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja)

NUKILAN.id | Jakarta – Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukan hanya menjadi wacana domestik. Langkah ini turut menjadi sorotan dunia, termasuk media internasional seperti AFP dan lembaga global seperti NASA hingga World Economic Forum.

Dalam laporan yang dikutip Nukilan.id dari AFP, disebutkan bahwa IKN Nusantara resmi menjadi ibu kota baru Indonesia pada Agustus 2024. Keputusan ini merupakan langkah strategis yang sudah diumumkan sejak 2019 oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Salah satu alasan utamanya adalah untuk mengurangi beban Jakarta dan kawasan megapolitan Jabodetabek. Sebab, Jakarta kini menghadapi krisis ekologis yang semakin mendalam—terutama penurunan permukaan tanah yang berpotensi membuat kota ini tenggelam.

Masalah ini bahkan disinggung langsung oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dalam pidatonya di kantor Direktur Intelijen Nasional AS pada akhir Juli 2021. Ia menyatakan kekhawatirannya terkait masa depan Jakarta.

“Jika, pada kenyataannya, permukaan laut naik dua setengah kaki lagi, Anda akan memiliki jutaan orang yang bermigrasi, memperebutkan tanah yang subur…,” ujarnya kala itu.

“…Apa yang terjadi di Indonesia jika proyeksinya benar bahwa, dalam 10 tahun ke depan, mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena mereka akan berada di bawah air?”

Prediksi Jakarta Tenggelam Bukan Isapan Jempol

Ucapan Biden bukan tanpa dasar. Pada tahun 2019, World Economic Forum (WEF) merilis daftar kota yang terancam tenggelam jika tidak ada perubahan iklim signifikan. Jakarta berada di posisi teratas, mengungguli Lagos (Nigeria) dan Houston (Amerika Serikat).

Tak hanya itu, Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) juga memperkuat kekhawatiran tersebut. Pada 2021, NASA mempublikasikan data yang menunjukkan bahwa pemanasan global dan mencairnya lapisan es membuat kota-kota pesisir, termasuk Jakarta, menghadapi risiko banjir ekstrem dan kenaikan permukaan laut yang terus meningkat.

“Masalah banjir itu juga semakin memburuk dalam beberapa dekade karena adanya pemompaan air tanah yang menyebabkan tanah tenggelam atau surut,” ujar badan yang berbasis di Washington itu.

NASA mencatat bahwa permukaan laut dunia rata-rata naik sebesar 3,3 milimeter per tahun. Seiring dengan pemanasan atmosfer, intensitas badai dan hujan lebat pun meningkat. Hal ini menjadikan banjir sebagai fenomena yang semakin umum, bahkan rutin, di Jakarta.

Infrastruktur Tak Mampu Menahan Laju Krisis

Banjir besar sudah beberapa kali melumpuhkan Ibu Kota. Salah satu yang paling parah terjadi pada musim hujan 2007, ketika sekitar 70% wilayah Jakarta terendam.

Dalam data Landsat yang diunggah NASA, terlihat bahwa selama tiga dekade terakhir, Jakarta mengalami alih fungsi lahan besar-besaran. Hutan dan vegetasi di sekitar sungai Ciliwung dan Cisadane ditebangi, digantikan oleh permukaan kedap air. Akibatnya, daya serap air berkurang drastis.

Tak hanya itu, ledakan populasi—yang meningkat dua kali lipat antara 1990 hingga 2020—turut memperparah situasi. Lebih banyak orang kini tinggal di kawasan rawan banjir, sementara kanal dan saluran air kerap tersumbat oleh sedimen serta sampah.

Salah satu gambar menunjukkan bahwa sejak 1990, pembangunan lahan buatan telah meluas ke perairan dangkal di Teluk Jakarta. Bahkan, setidaknya 1.185 hektar lahan baru dibangun di sepanjang pantai.

IKN, Harapan Baru Indonesia

Melihat berbagai data dan peringatan dari komunitas internasional, pemindahan ibu kota ke IKN dinilai sebagai langkah strategis yang visioner. Pemerintah terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di kawasan baru tersebut. Bahkan, investasi dari dalam dan luar negeri mulai mengalir deras.

Dengan lokasi yang lebih aman dari ancaman bencana alam dan kepadatan penduduk yang belum tinggi, IKN diyakini akan menjadi simbol masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan. (XRQ)

Reporter: Akil

Inovasi Nilam ARC USK Dinilai Layak Jadi Model Hilirisasi Nasional

Penulis
Redaksi
-
0
Petani nilam. (Foto: Kemenag RI)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Inovasi hilirisasi nilam yang dikembangkan Atsiri Research Center (ARC) Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh dinilai mampu menjadi model nasional. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Prof Ahmad Erani Yustika, dalam Seminar dan Lokakarya Hilirisasi Komoditas Nasional Indonesia di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh, Rabu (7/5/2025).

Dalam kesempatan itu, Prof Erani memuji ARC USK sebagai contoh keberhasilan institusi pendidikan yang tak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga mengalirkannya ke masyarakat demi menciptakan nilai tambah ekonomi.

“Hilirisasi nilam berbasis rakyat yang dilakukan ARC USK dapat menjadi salah satu model pengembangan komoditas, khususnya pertanian dan perkebunan, serta bisa dicontoh berbagai pihak,” katanya.

Pemerintah Siap Dukung Pengembangan

Lebih lanjut, Prof Erani menyampaikan kekagumannya atas proses panjang yang ditempuh ARC USK dalam mengembangkan inovasi dan hilirisasi nilam. Ia menegaskan bahwa pemerintah siap melakukan ekspansi terhadap inisiatif yang telah berjalan tersebut.

“Perjuangan panjang ARC USK dalam inovasi dan hilirisasi nilam membuat saya tersentuh. Tentu pemerintah akan mendukung upaya ini dengan melakukan scaling up dari proses hilirisasi nilam yang sudah ada saat ini,” ujarnya.

Saat ini, Satgas Hilirisasi telah mengidentifikasi 28 komoditas strategis yang menjadi fokus pengembangan nasional. Namun demikian, Presiden RI memberikan ruang untuk menambah daftar tersebut jika terdapat komoditas lain yang memiliki potensi besar secara ekonomi.

“Amanat Presiden, jika ada komoditas lain yang memiliki potensi besar untuk ekonomi nasional, sangat terbuka untuk ditambahkan komoditas unggulan lainnya,” ujar Prof Erani.

Komitmen USK Dorong Transformasi Ekonomi Masyarakat

Rektor USK, Prof Marwan, juga menegaskan bahwa kampus harus mampu menjadi pusat solusi bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan paradigma baru yang digagas Kementerian Pendidikan Tinggi, yakni perguruan tinggi berdampak.

“Kampus harus fokus pada outcome dan impact melalui riset dan inovasi yang mampu menjawab persoalan nyata dalam kehidupan masyarakat dan bangsa,” jelasnya.

Menurutnya, hilirisasi nilam bukan sekadar proyek penelitian. Lebih dari itu, ini adalah peluang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi berbasis komoditas pertanian.

Dalam konteks Aceh, USK telah menjalankan riset komoditas nilam selama lebih dari satu dekade. Proses ini juga diiringi dengan pendampingan kepada masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Maka dari itu, kita memiliki harapan besar agar inovasi nilam ini bisa masuk atau menjadi prioritas dalam hilirisasi nasional,” tegas Prof Marwan.

ARC USK Ciptakan 30 Produk Turunan

Kepala ARC USK, Syaifullah Muhammad, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah menghasilkan sekitar 30 produk turunan dari tanaman nilam. Produk-produk ini tidak hanya berhasil masuk ke pasar, tetapi juga mencatatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.

Selain itu, ARC juga memaparkan hasil riset dan pengembangan teknologi yang mendukung rantai pasok dan rantai nilai industri nilam.

“Tanpa komitmen, kita tidak akan pernah memulai, dan tanpa konsistensi kita tidak akan pernah menyelesaikan,” pungkas Syaifullah, doktor lulusan Curtin University of Technology, Australia.

Dengan pencapaian tersebut, ARC USK terus berkomitmen menjadi pelopor dalam pengembangan industri nilam berbasis masyarakat—sebuah pendekatan yang kini dinilai relevan sebagai model hilirisasi nasional.

Editor: Akil

1...556557558...2,539Halaman 557 dari 2,539

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id