Beranda blog Halaman 550

Gubernur Aceh Apresiasi Safrizal: Kepemimpinan yang Patut Dicontoh

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, saat menerima buku karya Pj. Gubernur Aceh Periode 2024-2025, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, pada acara Malam Pisah Sambut, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, atas dedikasi dan kerja kerasnya selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Aceh periode 2024-2025. Dalam acara Malam Pisah Sambut yang digelar di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (12/2/2025) malam, Muzakir Manaf menekankan bahwa pengalaman Safrizal di tingkat birokrasi pusat merupakan pembelajaran berharga bagi para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

“Apakah para Kepala SKPA telah mencontoh kepemimpinan Kanda Safrizal? Beliau benar-benar senior yang datang ke Aceh dengan segala pengalamannya di dunia birokrasi tingkat pusat, di Kementerian Dalam Negeri untuk diaplikasikan selama beliau memimpin Aceh. Oleh karena itu, para Kepala SKPA harus mencontoh beliau,” ujar Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem.

Dalam kesempatan tersebut, Mualem juga menyampaikan terima kasih atas kontribusi Safrizal dalam menyukseskan berbagai agenda penting di Aceh, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI serta pengawalan pelaksanaan Pilkada yang demokratis dan aman.

“Apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Safrizal, atas dedikasi dan kerja kerasnya selama memimpin Aceh serta sukses menggelar PON XXI, mengawal pelaksanaan Pilkada dengan demokratis serta memastikan transisi kepemimpinan berjalan baik,” tambahnya.

Ia berharap agar Safrizal tetap memberikan perhatian bagi kemajuan Aceh, meskipun telah kembali bertugas di Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri.

“Kami berharap Kanda Safrizal tetap memikirkan dan memberikan sumbangsih terbaik bagi Aceh, serta selalu membangun komunikasi yang baik. Kami juga mendo’akan agar kanda sukses selalu selama bertugas di Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri,” lanjut Mualem.

Pada malam perpisahan itu, Mualem juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pembangunan Aceh di bawah kepemimpinannya.

“Kami juga mengharapkan do’a dan dukungan masyarakat selama memimpin Aceh. Saya yakin dan percaya dengan kerja bersama kita mampu berbuat yang terbaik untuk daerah kita tercinta. Jadi, mari bekerja dengan dedikasi tinggi sesuai tugas dan fungsi masing-masing demi kemajuan Aceh tercinta,” katanya.

Sementara itu, dalam sambutan perpisahannya, Safrizal mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung kepemimpinan Muzakir Manaf dan Fadhlullah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan program pembangunan berjalan dengan optimal.

“Kepemimpinan Aceh kini berada di tangan Pak Mualem dan Pak Fadhlullah selaku wakil. Untuk itu, para Kepala SKPA dan seluruh elemen masyarakat untuk mendukung agar Pak Mualem bisa segera tancap gas, agar semua program pembangunan bisa segera berjalan maksimal,” ujar Safrizal.

Dalam kesempatan itu, ia juga memperkenalkan satu per satu Kepala SKPA kepada Gubernur Muzakir Manaf. Sebagai penutup, Safrizal menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Aceh selama masa kepemimpinannya.

“Sebagai manusia biasa, saya, istri dan keluarga memohon maaf jika selama bertugas di Aceh ada hal yang tidak berkenan. Pesan saya, dukung pemerintahan Pak Mualem dan Pak Fadhlullah sekuatnya. Ruang kerja saya di Dirjen Bina Adwil selalu terbuka untuk silaturrahmi dan diskusi-diskusi tentang Aceh. Terima kasih,” pungkasnya.

Acara malam pisah sambut ini turut dihadiri oleh Ketua DPRA Zulfadli, Kapolda Aceh Irjen Pol Achmad Kartiko, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Niko Fahrizal, Plt Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, para Pj Bupati dan Wali Kota se-Aceh, para Kepala SKPA, serta tamu undangan lainnya.

Editor: Akil

Kemenkum Aceh dan USK Perkuat Sinergi Perlindungan Kekayaan Intelektual

Penulis
Redaksi
-
0
Kemenkum Aceh dan USK Perkuat Sinergi Perlindungan Kekayaan Intelektual. (Foto: Humas Kemenkum Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum) Aceh semakin memperkuat sinergi dalam perlindungan kekayaan intelektual (KI) di provinsi ini. Langkah tersebut ditandai dengan audiensi antara Kanwil Kemenkum Aceh dan Pusat Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (PPHKI) Universitas Syiah Kuala (USK) yang berlangsung pada Kamis (13/2/2025).

Dalam pertemuan ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Aceh, Purwandani Harum Pinilihan, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Bukhari, serta sejumlah analis KI. Rombongan mereka disambut oleh Wakil Ketua LPPM USK, Sulastri, bersama Kepala PPHKI USK, Saiful, dan jajaran akademisi lainnya.

Purwandani menegaskan pentingnya kolaborasi ini dalam memperluas informasi terkait layanan KI. Ia berharap kerja sama ini tidak hanya sebatas audiensi, tetapi juga melibatkan tenaga pengajar dan mahasiswa dalam kajian akademis untuk meningkatkan permohonan kekayaan intelektual, khususnya produk khas Aceh.

“Semoga sinergi ini dapat mempercepat perlindungan hukum terhadap inovasi dan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat Aceh,” ujar Purwandani.

Wakil Ketua LPPM USK, Sulastri, menyambut baik inisiatif tersebut dan menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pengembangan dan perlindungan kekayaan intelektual.

Ia juga mengapresiasi kontribusi Kanwil Kemenkum Aceh dalam mendukung penyelesaian berbagai permohonan KI yang sebelumnya menghadapi kendala. Salah satu hasil nyata dari kolaborasi ini adalah keberhasilan dalam membimbing penyusunan dokumen paten tahun lalu, yang menghasilkan 27 permohonan, di mana 26 di antaranya telah mendapatkan sertifikat paten.

Selain itu, LPPM USK saat ini tengah mengembangkan penelitian berbasis wilayah terkait sumber daya alam Aceh. Sulastri berharap kerja sama dengan Kanwil Kemenkum Aceh semakin diperluas dengan melibatkan lebih banyak instansi terkait guna memastikan perlindungan serta pemanfaatan kekayaan intelektual bagi kemajuan daerah.

Editor: Akil

Cuaca Panas di Aceh Berpotensi Picu Karhutla, BMKG dan BPBD Beri Peringatan

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Karhutla di Aceh Barat, Petugas Kesulitan Padamkan Api. (Foto: RRI)

NUKILAN.id | Meulaboh – Cuaca panas yang melanda wilayah pantai barat selatan Aceh masih berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat suhu udara di kawasan ini mencapai 30 hingga 31 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan yang tinggi.

“Jika melihat pemantauan citra satelit, suhu panas seperti ini masih bisa menyebabkan Karhutla, khususnya di daerah rawan terjadinya kebakaran lahan,” ujar Prakirawan Stasiun BMKG Meulaboh-Nagan Raya, Rijal Sains Fikri, saat dikonfirmasi, Kamis (13/2/2025).

Rijal menjelaskan bahwa kondisi cuaca panas ini disebabkan oleh minimnya pertumbuhan awan di wilayah daratan dan pegunungan. Selain itu, rendahnya pertumbuhan awan di wilayah laut juga berkontribusi pada meningkatnya suhu udara.

Sebagai langkah pencegahan, BMKG mengimbau para petani dan pekebun untuk mematuhi arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) guna menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran lahan. BMKG juga memberikan saran bagi masyarakat yang beraktivitas di luar rumah agar melindungi diri dari paparan sinar matahari.

“Masyarakat juga diimbau lebih banyak mengonsumsi air putih, jika banyak beraktivitas di luar rumah,” tambah Rijal.

Di sisi lain, BPBD Kabupaten Aceh Barat mencatat terdapat 22 titik rawan Karhutla yang tersebar di 10 kecamatan di wilayah tersebut.

“Ada 22 titik rawan Karhutla di Aceh Barat, tersebar di 10 kecamatan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat, Teuku Ronal, di Meulaboh, Rabu (5/2) pekan lalu.

Adapun kecamatan yang masih berstatus rawan Karhutla meliputi Kecamatan Woyla Timur, Woyla Barat, Woyla, Arongan Lambalek, Bubon, Pante Ceureumen, Kaway XVI, Meureubo, Johan Pahlawan, dan Samatiga.

Seiring meningkatnya risiko Karhutla akibat cuaca panas, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan segera melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan titik api di sekitar wilayahnya. Pemerintah daerah bersama BPBD dan tim pemadam kebakaran juga terus melakukan pemantauan serta langkah-langkah mitigasi guna mencegah kebakaran semakin meluas.

Sementara itu, petugas BPBD masih berupaya memadamkan kebakaran lahan yang terjadi di Desa Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Hingga Kamis (13/2), luas lahan yang terbakar telah mencapai 7,5 hektare.

Editor: Akil

Strategi Menghadapi Dampak Perubahan Iklim di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Banjir melanda Aceh Tamiang. (Foto: MetroTV)

NUKILAN.id | Sabang – Dampak perubahan iklim global semakin nyata dirasakan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Aceh, sebagai salah satu provinsi di barat Indonesia, juga tidak luput dari ancaman perubahan iklim yang menyebabkan berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga angin puting beliung.

Ketua Departemen Fisika FMIPA Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Saumi Syahreza, mengungkapkan bahwa perubahan iklim turut mempengaruhi pola cuaca di Aceh. “Di wilayah Aceh, perubahan iklim global juga mempengaruhi perubahan curah hujan, cuaca ekstrem, sehingga berdampak pada bencana hidrometeorologi daerah Aceh,” ujarnya dikutip dari RRI pada Jumat (14/2/2025).

Berdasarkan data dari Meteoblue, anomali kenaikan suhu di Aceh sejak tahun 2000 telah mencapai 1,9 derajat Celsius. Kenaikan suhu ini berdampak pada meningkatnya kejadian kekeringan dan gagal panen di Aceh Besar dan Aceh Utara. Sementara itu, daerah Aceh Selatan dan Aceh Tengah kerap mengalami banjir akibat perubahan pola curah hujan yang semakin ekstrem. Tak hanya itu, angin puting beliung dan banjir rob juga semakin sering melanda wilayah pesisir Aceh.

Dr. Saumi menegaskan bahwa bencana di Aceh saat ini tidak lagi bersifat tunggal, melainkan telah menjadi multi hazard, di mana satu bencana dapat memicu bencana lainnya. Untuk itu, ia menekankan pentingnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui berbagai langkah strategis.

“Oleh karena itu, kesiapan kita dalam menghadapi bencana harus ditingkatkan. Yang pertama melalui kurikulum pendidikan harus termasuk materi mitigasi bencana, kemudian melihat faktor-faktor alam seperti panas menyengat, potensi banjir bandang, lalu revolusi atap terhadap struktur rumah, kemudian memantau informasi valid tentang cuaca dan iklim dari sumber yang benar seperti BMKG, BPBA, dan instansi terkait lainnya,” ungkapnya.

Mitigasi bencana menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Pemerintah daerah bersama akademisi dan masyarakat diharapkan dapat bersinergi dalam menciptakan sistem peringatan dini yang efektif serta mengedukasi masyarakat tentang langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan bencana.

Dengan kondisi perubahan iklim yang semakin ekstrem, upaya adaptasi dan mitigasi menjadi kebutuhan mendesak agar Aceh dapat lebih tangguh dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan. Kesadaran kolektif dan kebijakan yang tepat akan menjadi kunci dalam melindungi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Aceh di masa depan.

Editor: Akil

Biaya Haji Embarkasi Aceh 2025 Turun Menjadi Rp46,9 Juta

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi haji. (Foto: PIXABAY)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) untuk embarkasi Aceh tahun 2025 resmi ditetapkan sebesar Rp46,9 juta per jamaah. Angka ini mengalami penurunan sekitar Rp3 juta dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp49,9 juta.

“Biaya perjalanan ibadah haji tahun ini turun sekitar Rp3 juta, kalau tahun lalu mencapai Rp49,9 juta,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Aceh, Azhari, di Banda Aceh, Kamis (13/2/2025).

Keputusan ini merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi. Dalam regulasi tersebut, ditetapkan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan BIPIH per embarkasi mengalami penyesuaian.

Azhari menjelaskan bahwa BPIH 1446 Hijriah untuk embarkasi Aceh juga mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 1445 Hijriah lalu total biaya mencapai Rp93,4 juta, maka tahun ini turun menjadi Rp80,9 juta.

Namun, sama seperti tahun sebelumnya, tidak seluruh biaya haji dibebankan kepada jamaah. Masyarakat hanya perlu membayar Rp46,9 juta, sementara sisanya ditanggung melalui nilai manfaat setoran BIPIH yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Jadi jamaah hanya menambah sisa dari Rp25 juta setoran awal. Sekitar Rp21,9 juta lagi,” tambahnya.

Meski biaya haji tahun ini lebih rendah, Kemenag memastikan kualitas pelayanan bagi jamaah tetap menjadi prioritas. Berbagai fasilitas dan layanan akan tetap dijaga agar jamaah mendapatkan pengalaman ibadah yang nyaman dan lancar.

Selain itu, daftar nama jamaah haji Aceh yang masuk dalam alokasi kuota haji reguler telah diumumkan melalui website resmi Kemenag Aceh. Terkait waktu pelunasan biaya haji, pihaknya masih menunggu keputusan dari Menteri Agama.

“Syarat untuk dapat melunasi di bank, tetapi sebelum itu, para jamaah haji harus dinyatakan istithaah kesehatan terlebih dahulu. Maka, persiapkan diri mulai dari sekarang,” pungkas Azhari.

Editor: Akil

Saddam Rasaanjani Sebut Kebijakan Pemerintah yang Tidak Tepat Sebabkan Anak Muda Indonesia Memilih ‘Kabur’

Penulis
Redaksi
-
0
Saddam Rassanjani
Saddam Rasaanjani, akademisi FISIP Universitas Syiah Kuala. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Gelombang kekecewaan terhadap kondisi dalam negeri kembali mencuat di media sosial. Tagar #KaburAjaDulu menjadi trending di platform X sejak Minggu (9/2/2025) dan masih terus diperbincangkan hingga kini. Banyak anak muda mulai mempertimbangkan untuk pindah ke negara lain yang dinilai lebih nyaman, seperti Denmark, Belanda, Norwegia, Belgia, Prancis, Swedia, Jerman, Jepang, Australia, Dubai, hingga Inggris.

Fenomena ini mendapat perhatian dari Saddam Rasaanjani, akademisi FISIP Universitas Syiah Kuala yang saat ini menempuh studi doktoral di Britania Raya. Dalam wawancara dengan Nukilan.id, ia menegaskan bahwa keinginan anak muda untuk mencari pengalaman di luar negeri adalah hal yang wajar.

“Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan anak muda yang ingin ke luar negeri untuk mencari pengalaman baru, menempuh pendidikan, atau membangun karier,” katanya kepada Nukilan.id pada Kamis (14/2/2025).

Menurutnya, keberangkatan mereka justru bisa menjadi aset bagi Indonesia jika mereka kembali dengan wawasan dan keterampilan yang lebih baik.

Namun, Saddam menyoroti permasalahan utama yang membuat banyak anak muda enggan pulang ke tanah air.

“Yang menjadi persoalan adalah ketika mereka merasa tidak ada alasan untuk kembali,” ungkapnya.

Ia menilai bahwa pemerintah harus serius melakukan pembenahan agar generasi muda tidak kehilangan harapan pada masa depan Indonesia.

“Nah, untuk mengurangi faktor-faktor yang membuat banyak anak muda memilih ‘kabur’ dan enggan pulang, pemerintah harus serius berbenah. Jangan cuma sekadar ‘omon-omon’ saja,” tegasnya, meminjam istilah yang sering digunakan netizen.

Salah satu hal yang menurutnya perlu segera diperbaiki adalah birokrasi yang masih terlalu gemuk dan tidak efisien.

“Reformasi birokrasi harus nyata, katanya efisiensi, tetapi tumpukan jabatan, kementerian yang gemuk, staf khusus bertambah, masih terjadi,” kritiknya.

Selain itu, Saddam juga menyoroti bagaimana dinamika politik dan kebijakan pemerintah sering kali menciptakan kegaduhan yang tidak perlu.

“Selain itu, kurangi drama dalam kepemimpinan. Banyak kebijakan yang justru bikin gaduh, entah karena kurang perhitungan atau karena pejabatnya yang asal-asalan,” pungkasnya.

Kekecewaan yang meluas di kalangan anak muda ini menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera bertindak. Jika tidak, gelombang #KaburAjaDulu bisa berubah menjadi kenyataan, dengan semakin banyaknya talenta muda yang memilih membangun masa depan mereka di luar negeri. (XRQ)

Reporter: Akil

DPR Aceh Sukses Gelar Pelantikan Gubernur-Wagub, Sekwan: Ini Bukti Kerjasama Optimal

Penulis
Rezi
-
0
Sekretaris DPRA (Sekwan), Khudri, S.Ag, MA

NUKILAN.id Banda Aceh – Pelantikan Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030 berlangsung sukses di Gedung DPR Aceh, Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).

Sekretaris DPRA (Sekwan), Khudri, S.Ag, MA mengungkapkan bahwa keberhasilan acara pelantikan merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, bukan hanya peran DPRA sebagai tempat pelaksanaan.

“Kami di DPRA merasa bersyukur karena dapat memberikan citra positif bagi penyelenggaraan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Sesuai dengan amanah yang tertuang dalam regulasi UUPA, pelantikan ini dilaksanakan di gedung parlemen Aceh DPRA sebagai bagian dari tanggung jawab kami,” ujar Khudri kepada Nukilan, Kamis (13/2/2025).

Khudri menekankan bahwa semangat kebersamaan dan sinergi selama proses pelantikan menjadi modal utama dalam mewujudkan acara yang aman, tertib, dan berwibawa. 

Ia mengapresiasi kontribusi semua pihak, mulai dari aparat keamanan, penyelenggara, media, tim pemenangan kandidat, hingga masyarakat luas.

“Ini adalah bukti nyata bahwa keberhasilan suatu acara besar tidak bisa dicapai oleh satu institusi saja, melainkan merupakan cerminan kerjasama optimal dari berbagai pihak yang saling mendukung,” jelasnya.

Lebih lanjut, Khudri berharap momentum pelantikan ini tidak hanya sebagai simbol pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi landasan untuk mendorong kinerja pemerintahan Aceh yang lebih profesional, transparan, dan berpihak kepada rakyat.

“Acara pelantikan yang berlangsung khidmat dan penuh kekeluargaan ini menjadi bukti nyata bahwa semangat persatuan dan kerja sama lintas sektor mampu menghasilkan momentum politik yang stabil dan penuh harapan bagi masa depan Aceh,” pungkasnya.

Illiza dan Afdhal Resmi Pimpin Banda Aceh, Usung Konsep Kota Kolaborasi

Penulis
Redaksi
-
0
Illiza dan Afdhal Resmi Pimpin Banda Aceh, Usung Konsep Kota Kolaborasi. (Foto: Diskominfo BNA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kota Banda Aceh memasuki babak baru kepemimpinan setelah Wali Kota terpilih, Illiza Sa’aduddin Djamal, dan Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah resmi dilantik pada Rabu (12/2/2025). Prosesi pelantikan yang berlangsung di Aula DPRK Banda Aceh ini dipimpin langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

“Atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik saudari Illiza Sa’aduddin Djamal sebagai Wali Kota Banda Aceh berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri,” ujar Gubernur Muzakir Manaf saat membacakan sumpah jabatan.

Dalam pidato pertamanya sebagai Wali Kota, Illiza menegaskan bahwa kepemimpinannya bersama Afdhal akan mengedepankan konsep kolaborasi dalam membangun Banda Aceh.

“Ini merupakan langkah awal kota kolaborasi. Sejarah akan mencatat kolaborasi ini. Bersinergi bersama masyarakat bersatu menggapai cita, Kota Banda Aceh akan semakin hebat,” katanya penuh optimisme.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu dalam mewujudkan visi tersebut. Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci dalam membangun Banda Aceh yang lebih baik.

“Insyaallah Allah mudahkan segala ikhtiar untuk memajukan Aceh bersama-sama seluruh masyarakat,” lanjutnya.

Pelantikan ini menjadi momentum bagi Illiza dan Afdhal untuk memulai perjalanan mereka dalam memimpin kota selama lima tahun ke depan. Illiza juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung dan mempersiapkan seluruh rangkaian acara pelantikan.

“Kepemimpinan adalah ibadah. Roda pemerintahan lima tahun mendatang adalah kepercayaan yang akan kami tempuh. Dukungan dari kalangan merupakan energi bersama,” jelasnya.

Lebih lanjut, Illiza menekankan pentingnya membangun kebersamaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, pemahaman yang sama dan silaturahmi yang erat akan memperkuat visi Banda Aceh sebagai kota yang inklusif dan maju.

“Untuk membangun kota ini kita perlu saling memahami. Bersama sebuah visi yang mampu mempererat silaturahmi dan mewujudkan kota inklusi dengan tujuan besarnya adalah adalah kota kolaborasi,” tutupnya.

Dengan semangat kebersamaan dan sinergi yang diusung, Banda Aceh kini bersiap menatap masa depan di bawah kepemimpinan baru yang menjanjikan perubahan dan inovasi.

Editor: Akil

Kejari Bireuen dan LPS Teken MoU Penanganan Masalah Perbankan

Penulis
Rezi
-
0
Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, Munawal Hadi, SH. MH (kiri) dan Direktur Group Likuidasi Bank LPS, Daly Rustamblin (kanan) teken MoU di Aula Kejari Bireuen, pada Kamis 13 Februari 2024. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Bireun – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Aula Kejaksaan Negeri setempat, pada Kamis (13/2/2025). 

Penandatanganan ini menandai langkah strategis penguatan kerja sama kedua lembaga dalam penanganan masalah hukum terkait pemulihan keuangan negara dan penyelesaian aset perbankan bermasalah.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, Munawal Hadi, SH. MH, menyatakan kerja sama ini bertujuan memastikan penyelesaian hukum terkait aset perbankan dan kewajiban bank yang telah dicabut izinnya dapat berjalan sesuai aturan perundang-undangan. 

“Kejaksaan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara akan memberikan pendampingan hukum, bantuan hukum, serta tindakan litigasi jika diperlukan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Group Likuidasi Bank LPS, Daly Rustamblin, menekankan pentingnya kolaborasi ini untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas LPS. “Dengan dukungan Kejari Bireuen, kami optimis penyelesaian sengketa hukum dapat dilakukan lebih cepat dan efektif, sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga,” jelasnya.

MoU tersebut mencakup empat aspek utama, yaitu pemberian pertimbangan hukum kepada LPS dalam proses penyelesaian aset dan kewajiban bank, pendampingan dan bantuan hukum oleh Kejari dalam penyelesaian masalah hukum, representasi hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dalam litigasi, serta upaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui mediasi dan negosiasi.

Acara penandatanganan dihadiri oleh jajaran pejabat kedua institusi, termasuk Kasi Datun Kejaksaan Negeri Bireuen Hanita Azrica, S.H.M.H, Kepala Divisi Likuidasi Bank II LPS, Pengawas Likuidasi Bank II LPS, Tim Likuidasi PT BPRS Kota Juang (DL), serta para anggota Bank LPS. []

Ramai WNI Ingin Pindah ke Luar Negeri, Diaspora Aceh Ingatkan Tantangannya

Penulis
Akil
-
0
saddam rassanjani
Saddam Rassanjani. (Foto: Instagram @sani.armn)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Tagar #KaburAjaDulu tengah ramai diperbincangkan di platform media sosial X sejak Minggu (9/2/2025). Banyak warganet mengungkapkan keinginan untuk pindah ke luar negeri, mencari kehidupan yang dianggap lebih nyaman di negara-negara seperti Denmark, Belanda, Norwegia, Belgia, Prancis, Swedia, Jerman, Jepang, Australia, Dubai, hingga Inggris.

Namun, benarkah hidup di luar negeri selalu lebih baik? Diaspora Aceh, Saddam Rasaanjani, yang saat ini menempuh studi doktoral di Britania Raya, mengingatkan bahwa ada banyak tantangan yang harus dihadapi seseorang ketika memilih untuk menetap di negara lain.

“Salah satu yang paling utama adalah biaya hidup yang jauh lebih tinggi dibanding di Indonesia, terutama di negara-negara seperti Inggris dan Australia,” kata Saddam yang juga Akademisi FISIP Universitas Syiah Kuala tersebut pada Kamis (13/2/2025).

Tak hanya soal biaya, Saddam juga menyoroti ketatnya persaingan di dunia kerja dan akademik. Ia menegaskan bahwa mereka yang memilih untuk merantau harus siap bersaing dengan individu dari berbagai negara yang memiliki keterampilan tinggi.

“Selain itu, persaingan di dunia kerja dan akademik juga sangat ketat, mengingat kita harus bersaing dengan orang-orang dari berbagai negara yang memiliki keterampilan tinggi,” tambahnya.

Selain itu, adaptasi terhadap budaya baru sering kali menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan gaya hidup, kondisi iklim, hingga sistem kerja di negara lain bisa berbeda jauh dari yang biasa dihadapi di Indonesia.

“Adaptasi terhadap budaya baru juga menjadi tantangan tersendiri, mulai dari perbedaan gaya hidup, iklim, hingga sistem kerja yang mungkin berbeda dengan yang biasa kita hadapi di Indonesia,” katanya.

Di sisi administrasi, ia juga menekankan bahwa regulasi di banyak negara cenderung sangat ketat. Mulai dari urusan visa, izin tinggal, hingga aturan tenaga kerja, semuanya bisa menjadi hambatan bagi mereka yang belum memiliki rencana matang.

“Oleh karena itu, hidup di luar negeri bukan sekadar tentang mencari peluang, tetapi juga kesiapan menghadapi tantangan yang datang bersamaan dengan peluang tersebut,” tutupnya.

Antusiasme netizen untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri memang tinggi, tetapi kesiapan dalam menghadapi tantangan juga menjadi faktor krusial. Bagi mereka yang serius ingin hijrah ke negara lain, perencanaan yang matang menjadi kunci agar tak hanya mengejar impian, tetapi juga mampu bertahan dalam realitas hidup di negeri orang. (XRQ)

Reporter: Akil

1...549550551...2,418Halaman 550 dari 2,418

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id