NUKILAN.ID | MEUREUDU – Dosen Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh (Unimal) sekaligus Koordinator Humansight Pidie Jaya, Mohd. Habibie, mendorong penguatan sistem respons bencana berbasis data yang tetap menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan. Hal itu ia sampaikan dalam refleksinya mengenai pengalaman merespons bencana banjir dan lumpur yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, termasuk Pidie Jaya.

Habibie yang merupakan warga Dayah Kruet, Pidie Jaya, mengaku rumahnya ikut terdampak dan ditenggelamkan lumpur. Dari pengalaman pribadi tersebut, ia melihat bagaimana solidaritas publik bisa bergerak cepat melalui media sosial, namun juga cepat memudar.

“Di balik angka dan laporan bencana, ada manusia dengan cerita, luka, harapan, dan ketangguhan. Cerita ini datang dari para penyintas banjir di Aceh,” tulis Humansight dalam salah satu unggahan awal mereka tentang banjir Aceh.

Kepada Nukilan.id, Habibie menjalaskan setiap bencana memang selalu melahirkan angka—jumlah korban jiwa, pengungsi, hingga kerusakan fasilitas. Namun ia menilai angka tidak boleh menjadi tujuan akhir.

Ia memperkenalkan pendekatan yang mereka sebut sebagai Humanitarian Data-Driven Response, yakni respons kemanusiaan berbasis data yang tidak berhenti pada statistik, tetapi ditindaklanjuti menjadi kebijakan dan aksi nyata. Data, kata dia, harus diberi konteks, wajah, dan koordinat agar benar-benar bermakna dalam proses pemulihan.

Dari kolaborasi dengan Pemerintah Aceh, lahirlah platform tanggapi.acehprov.go.id yang dirancang bersama Dinas Komunikasi dan Informatika dan Sandi Aceh. Platform tersebut menjadi saluran resmi pelaporan masyarakat agar setiap informasi terdokumentasi dan ditindaklanjuti.

Habibie menjelaskan, sistem itu kini berkembang menjadi Dashboard Peta Aksi dan Partisipasi Masyarakat yang terintegrasi dalam enam klaster penanggulangan bencana, yakni pencarian dan pertolongan, logistik, pengungsian, kesehatan, pendidikan, serta pemulihan.

Ia menegaskan, kontribusi Humansight dalam kolaborasi tersebut bukan sekadar penyediaan data atau kode pemrograman, melainkan perspektif yang menempatkan manusia sebagai pusat setiap titik informasi. Setiap laporan yang masuk, menurutnya, merepresentasikan kebutuhan nyata warga terdampak di lapangan.

Habibie juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar dalam penanganan bencana sering kali muncul ketika perhatian publik mulai surut. Ia menyebut, beberapa bulan setelah bencana, sorotan media dan solidaritas publik biasanya berkurang, sementara persoalan di lapangan belum sepenuhnya selesai.

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan platform yang tersedia agar suara warga tidak lagi bergantung pada momentum viral di media sosial.

“Sudah cukup? Tidak. Belum cukup. Belum pernah cukup,” ujarnya.

Ia pun mengajak warga terdampak untuk melaporkan kondisi di lapangan, relawan untuk mendokumentasikan temuan, serta akademisi, jurnalis, dan pegiat data untuk melakukan analisis dan pengawalan kebijakan.

“Jika Anda warga terdampak, laporkan. Jika Anda relawan di lapangan, dokumentasikan. Jika Anda akademisi, jurnalis, atau pegiat data. analisis dan kawal. Jika Anda hanya punya hp dan empat menit waktu luang, buka, lihat, dan sebarkan,” katanya.

Melalui pendekatan tersebut, Habibie berharap sistem respons bencana di Aceh tidak hanya reaktif, tetapi juga berkelanjutan, dengan memastikan tidak ada suara warga terdampak yang terabaikan dalam proses pemulihan. (XRQ)