Beranda blog Halaman 541

Bangun Budaya Gemar Membaca Sejak Dini, DPKA Ajak Sekolah Berkunjung ke Mall Baca

Penulis
Redaksi
-
0
Bangun Budaya Gemar Membaca Sejak Dini, DPKA Ajak Sekolah Berkunjung ke Mall Baca. (Foto: Arpus)

NUKILAN.id | BANDA ACEH – Mall Baca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh di Pustaka Wilayah menerima kunjungan edukasi dari tiga sekolah, yaitu Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Ilmu, Madrasah Islamiyah Terpadu Al-Jannah dan PAUD Nizamiya.

“Alhamdulillah, hari ini kami mendapat kunjungan dari tiga sekolah tingkat dasar. Anak-anak terlihat gembira tadi. Luas dan banyaknya daftar buku yang bisa mereka lihat dan baca tentu saja membuat mereka senang dan terlihat ingin membaca semua,” sambung Zulfadli.

Kepala Bidang Layanan Pustaka DPKA Zulfadli menjelaskan, Mall Baca akan terus berupaya mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk membangun budaya gemar membaca sejak dini.

“Upaya membangun budaya gemar membaca tentu bukan hal mudah, namun kami akan terus merumuskan langkah strategis. Salah satunya tentu saja dengan mengundang sekolah-sekolah untuk berkunjung ke Mall Baca,” ujar Zufadli.

Zulfadli menambahkan, untuk menghadirkan kenyamanan dan menambah daya tarik masyarakat agar rajin berkunjung ke Mall baca, selama ini DPKA terus melengkapi dan menambah jumlah buku serta menambah fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja.

“Jumlah, judul dan jenis buku terus kita perkaya, kita tambah. Fasilitas pendukung juga terus kami tambah. Mulai dari area ramah anak, balkon dan ruang visual seperti bioskop yang bisa dinikmati dan dimanfaatkan, tentu saja untuk kegiatan yang berkaitan dengan edukasi,” ungkap Zulpadli.

“Tadi anak-anak juga sempat menikmati film edukasi di ruang visual Mall Baca. Ruang ini bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Namun tentu saja harus berkoordinasi dengan DPKA untuk izin penggunaannya. Setiap akhir pekan kami juga rutin menggelar nonton bareng film-film bertema pendiikan,” pungkas Zulfadli.

Editor: AKil

Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Banda Aceh

Penulis
Rezi
-
0
Ilustrasi gempa magnitudo 5,2 guncang Banda Aceh. (Foto: BMKG)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Gempa bumi berkekuatan magnitudo (m) 5,2 mengguncang Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, pada Kamis 20 Februari 2025 pagi.

Dikutip Nukilan.id dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui inatews.bmkg.go.id, bahwa gempa tersebut terjadi pukul 10.19 WIB.

Lebih lanjut, BMKG melaporkan pusat gempa berada di lokasi 4.92 LU dan 94.163 Bujur Timur, tepatnya berada di laut 103 kilometer barat daya Banda Aceh.

BMKG juga menyampaikan, gempa yang terjadi di kedalaman 10 kilometer tersebut tidak berpotensi tsunami.

Meskipun demikian, BMKG mengimbau kepada masyarakat, agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.

“Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi,” demikian peringatan yang dikeluarkan BMKG dalam situs resminya.

Reporter: Rezi

Wagub Fadhlullah: Kita Satu Perahu, Mari Bekerja untuk Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Dek Fadh
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengawali masa kepemimpinannya dengan mengumpulkan seluruh pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Aceh. Dalam pertemuan yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Senin (17/2/2025), ia menegaskan pentingnya kerja sama dan profesionalisme dalam menjalankan roda pemerintahan.

Fadhlullah menekankan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) harus bekerja secara maksimal dalam melayani masyarakat. Ia meminta agar setiap permasalahan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditangani secara cepat dan efektif.

“Saya minta semua permasalahan agar segera dideteksi dan diatasi. Arahan Pak Gubernur kepada saya adalah agar Bapak-Ibu sekalian bekerja sebaik-baiknya,” ujar Fadhlullah dalam arahannya.

Ia juga memastikan bahwa di bawah kepemimpinan dirinya dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, setiap aparatur pemerintah diberikan kesempatan untuk bekerja dengan baik tanpa perlu merasa khawatir akan adanya rotasi jabatan. Fokus utama, menurutnya, adalah menunjukkan kinerja yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Pilkada telah usai. Hari ini, kami telah dipercaya oleh rakyat untuk memimpin Aceh selama lima tahun ke depan. Mari kita bekerja dengan baik. Kita satu tim, kita satu perahu untuk membawa Aceh ke arah yang lebih baik,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fadhlullah juga mengingatkan jajarannya terkait kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah diterapkan oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini, menurutnya, bertujuan untuk memperkuat ketahanan keuangan negara agar pembangunan dapat berjalan lebih terukur dan berkelanjutan.

Menjelang bulan suci Ramadhan, Fadhlullah turut menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di pasar. Ia meminta dinas terkait untuk memastikan agar tidak terjadi lonjakan harga yang dapat memberatkan masyarakat.

“Kita harus mengawal kestabilan pasar menjelang Ramadan. Jangan sampai ada gejolak negatif terkait ketersediaan barang dan harga,” katanya.

Pertemuan ini menjadi langkah awal bagi Pemerintah Aceh dalam mempererat sinergi dan menyamakan visi guna membangun Aceh yang lebih maju dan sejahtera.

Editor: AKil

Komisi I DPRA Sambangi KemenPAN RB, Dorong Pengangkatan PPPK R2/R3

Penulis
Redaksi
-
0
Komisi I DPRA Sambangi KemenPAN RB, Dorong Pengangkatan PPPK R2/R3. (Foto: DPRA)

NUKILAN.id | JAKARTA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan pertemuan penting dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) di Jakarta, Kamis (20/2/2025). Pertemuan ini menjadi ajang konsultasi dan koordinasi terkait usulan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dari kategori R2/R3.

Rombongan Komisi I DPRA dipimpin oleh Ketua Komisi, Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I., MM, bersama Wakil Ketua Rusyidi Mukhtar, S.Sos, Sekretaris Komisi Arif Fadillah, S.I.Kom., MM, serta anggota Muhammad Raji Firdana, Ir. Iskandar, Dony Arega Rajes, dan Drs. H. Taufik, MM. Mereka diterima langsung oleh pejabat Bidang Kedeputian SDM Aparatur KemenPAN RB, Isti Isrokhimah.

Pertemuan juga turut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA), Abd. Qahar, S.Kom., MM, Kepala BKN Regional XIII Provinsi Aceh, Ir. Agus Sutiadi, M.Si, serta para Ketua DPRK dari seluruh Aceh. Tak ketinggalan, sejumlah perwakilan Aliansi Tenaga Non-ASN Pemerintah Aceh juga hadir untuk menyampaikan aspirasi, dipimpin oleh Mursal Mardani bersama Nasrullah, Mukhlis Paru, Vavi Lendra, Hibban Tripa, Faizul, dan Khairul Walidin.

Ketua Komisi I DPRA, Tgk. Muharuddin, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung pengangkatan pegawai paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, namun tetap harus melalui proses evaluasi yang jelas.

“Komisi I DPR Aceh berharap agar proses pengangkatan PPPK di masa depan dapat dipermudah, termasuk dalam pengaturan formasi PPPK yang lebih efektif dan efisien,” jelas Muharuddin.

Ia juga menyoroti nasib tenaga kesehatan yang tidak memiliki Surat Keputusan (SK) dan karenanya terhambat dalam mengikuti seleksi PPPK. Menurutnya, mereka yang telah mengabdi hingga dua dekade patut mendapatkan perhatian.

“Ia berharap agar nakes yang ada di 23 kab/kota yang telah bekerja hingga 15 sampai 20 tahun cukup melampirkan bukti masa aktif kerja sebagai syarat pengangkatan PPPK tanpa harus memiliki SK, mengingat kesulitan yang dihadapi oleh para tenaga kesehatan tersebut,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I, Rusyidi Mukhtar alias Ceulangiek, menambahkan bahwa proses seleksi sebaiknya dibatasi hanya untuk mereka yang sudah bekerja di instansi masing-masing.

“Hal ini bertujuan agar proses seleksi lebih terukur dan tertata dengan baik, menghindari kekacauan dan aksi-aksi yang tidak diinginkan, seperti yang pernah terjadi sebelumnya,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRA, Arif Fadillah, mengingatkan bahwa apabila pegawai non-ASN tidak ditampung dalam formasi PPPK, maka kebijakan tersebut akan kontraproduktif terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Aceh.

“Jika pegawai non-ASN yang tidak ditampung justru dirumahkan, maka hal tersebut akan mematahkan teori pemerintah yang mengklaim bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar 2% di Aceh,” tegas Arif.

Menanggapi aspirasi tersebut, Isti Isrokhimah dari KemenPAN RB menyampaikan bahwa pihaknya membuka ruang untuk memproses usulan pengangkatan PPPK penuh waktu, selama daerah mampu menyediakan anggaran dan mengikuti regulasi yang berlaku.

“Ia menyatakan bahwa pihak KemenPAN RB siap memproses usulan pengangkatan PPPK penuh waktu dari paruh waktu jika daerah mampu menyediakan anggaran yang dibutuhkan, sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ucapnya.

Langkah Komisi I DPRA ini menjadi bukti nyata komitmen legislatif Aceh dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer yang telah lama mengabdi, sekaligus mendorong pemerintah pusat agar lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan daerah.

Gubernur Aceh Dorong Kopi Tangse dan Melinjo Pidie Jadi Sumber PAD

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) melantik Sarjani Abdullah dan Alzaizi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pidie. (Foto: Dok. istimewa)

NUKILAN.id | Pidie – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menegaskan pentingnya pengembangan sektor unggulan daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyoroti potensi besar Kopi Tangse dan melinjo sebagai komoditas andalan yang dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Mualem saat melantik Sarjani Abdullah dan Alzaizi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pidie periode 2025-2030 dalam rapat paripurna DPRK Pidie, Rabu, 19 Februari 2025. Dalam kesempatan itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Pidie untuk memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Aceh guna memastikan pembangunan daerah berjalan optimal.

“Kopi Tangse dan melinjo, dua komoditas ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mualem.

Sinergi Pemda dan Akademisi

Mualem menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Pemerintah Aceh dalam menyusun strategi pembangunan. Menurutnya, keterbukaan pemerintah menjadi kunci utama dalam merumuskan program yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Pemerintah Kabupaten Pidie harus senantiasa berkomunikasi dengan Pemerintah Aceh, karena kami akan terus mendukung pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Pidie,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keterlibatan akademisi dalam setiap perencanaan pembangunan daerah. Dengan pendekatan berbasis riset, program-program yang dijalankan diharapkan lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dukungan bagi Dunia Usaha

Selain menggandeng akademisi, Mualem juga menyoroti peran dunia usaha dalam menciptakan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi di Pidie. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dinilai krusial dalam mengembangkan potensi sektor pertanian dan perkebunan di daerah tersebut.

Sebagai bagian dari agenda pemerintahan, Mualem mengumumkan bahwa Bupati Pidie akan mengikuti pelatihan kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sementara itu, Wakil Bupati dijadwalkan menghadiri sesi pengarahan oleh Presiden pada 28 Februari.

“Selamat bekerja, semoga Kabupaten Pidie senantiasa dalam keadaan aman dan damai, serta kita semua mendapat petunjuk dan rahmat dari Allah SWT,” pungkasnya.

Editor: AKil

Sambut Ramadhan, Disdik Aceh Ajak Siswa Tuangkan Resolusi dalam Esai

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Menyambut bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah, Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh menghadirkan berbagai program pembelajaran yang tidak hanya memperkuat nilai keagamaan, tetapi juga mendorong refleksi diri bagi para siswa. Salah satu program menarik yang digagas adalah tugas menulis esai bertajuk Resolusi Aku Selama Ramadhan 1446 H, yang diharapkan dapat menjadi sarana bagi siswa untuk merancang tujuan spiritual mereka selama bulan penuh berkah ini.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 400.3.8.1/2409 tentang Kegiatan Ramadhan Tahun 1446 H yang ditandatangani Kepala Disdik Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A., pada 17 Februari 2025. Surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari arahan bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri guna mengoptimalkan pembelajaran di bulan Ramadhan.

Pembelajaran Mandiri dan Kegiatan Keagamaan

Sebagai bagian dari program ini, pada 27-28 Februari serta 3, 4, dan 5 Maret 2025, siswa akan menjalani pembelajaran mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat. Mereka diberikan tugas oleh sekolah, salah satunya menulis esai sepanjang 500-750 kata yang mendorong mereka untuk merenungkan dan menuliskan resolusi pribadi selama Ramadhan.

Setelah masa pembelajaran mandiri, kegiatan belajar akan kembali berlangsung di sekolah pada 6 hingga 25 Maret 2025 dengan tambahan program khusus untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Bagi siswa muslim, sejumlah kegiatan seperti tadarus Al-Qur’an, pesantren kilat, dan kajian keislaman akan digelar. Sementara itu, siswa non-muslim juga didorong untuk mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan mereka guna menciptakan harmoni dan toleransi di lingkungan sekolah.

Penyesuaian Jam Belajar dan Peran Orang Tua

Disdik Aceh juga menyesuaikan jam belajar selama bulan Ramadhan. Sekolah akan dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir menjelang waktu Dzuhur pada hari Senin hingga Sabtu. Khusus hari Jumat, kegiatan belajar akan berakhir lebih awal, yakni pukul 11.00 WIB, guna memberikan kesempatan bagi siswa dan guru untuk lebih fokus beribadah.

Kepala Disdik Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A., menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak-anak selama bulan Ramadhan.

“Kami mengajak seluruh orang tua untuk terlibat dalam membimbing anak-anak mereka, baik dalam pembelajaran mandiri maupun kegiatan keagamaan. Ini adalah momen penting untuk memperkuat ikatan keluarga dan nilai-nilai spiritual,” ujarnya.

Komitmen Zona Integritas dan Transparansi

Selain fokus pada penguatan nilai keagamaan, Disdik Aceh juga menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Marthunis mengingatkan seluruh pihak untuk menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan selama Ramadhan ini berjalan dengan transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Melalui kebijakan ini, Disdik Aceh berharap dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif serta memperkuat karakter dan spiritualitas peserta didik di seluruh Aceh.

“Ramadhan 1446 Hijriah diharapkan dapat menjadi momen yang penuh berkah, tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bagi civitas pendidikan di Aceh,” kata Marthunis.

Editor: Akil

MPU Aceh Keluarkan Fatwa Haram Plagiasi dan Kecurangan dalam Dunia Pendidikan

Penulis
Redaksi
-
0
MPU Aceh Keluarkan Fatwa Haram Plagiasi dan Kecurangan dalam Dunia Pendidikan. (Foto: MPU)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa plagiasi dan kecurangan dalam dunia pendidikan merupakan perbuatan haram. Keputusan ini disampaikan dalam Sidang Paripurna-I di Gedung Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba MPU Aceh pada Rabu (19/2/2025).

MPU Aceh menyoroti bahwa praktik plagiasi dan berbagai bentuk kecurangan akademik semakin marak terjadi di tengah masyarakat, bahkan cenderung dianggap lumrah. Kondisi ini, jika dibiarkan, dinilai dapat merusak sistem pendidikan dan menurunkan mutu serta integritas akademik. Selain itu, tindakan plagiasi juga merugikan hak kekayaan intelektual serta mengancam prestasi peserta didik yang menjunjung tinggi kejujuran.

Fatwa yang diberi judul Plagiasi dan Kecurangan Pelaksanaan Evaluasi dalam Dunia Pendidikan Menurut Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Adat Aceh itu secara tegas menyatakan bahwa plagiasi adalah pelanggaran hak cipta yang dipandang sebagai tindakan pencurian dan penipuan.

“Plagiasi termasuk ke dalam kategori perbuatan pencurian serta penipuan dan hukumnya adalah haram,” bunyi salah satu poin dalam draft fatwa tersebut.

Selain plagiasi, MPU Aceh juga menyoroti bentuk-bentuk kecurangan dalam evaluasi pendidikan, seperti praktik laundry nilai, menyontek, serta jasa perjokian. Tindakan ini dikategorikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan dinyatakan haram.

“Penghasilan yang diperoleh dari hasil perjokian, plagiasi, dan kecurangan evaluasi pendidikan adalah haram,” bunyi poin lain dalam fatwa tersebut.

MPU Aceh juga mengeluarkan butir Taushiyah yang menyerukan Pemerintah Aceh untuk segera menetapkan regulasi guna mencegah plagiasi dan berbagai bentuk kecurangan dalam dunia pendidikan.

Di sisi lain, kepada peserta didik, MPU Aceh mengimbau agar menjunjung tinggi prinsip kejujuran akademis dalam seluruh proses pendidikan, baik dalam mengikuti ujian maupun dalam menghasilkan karya tulis yang orisinil.

Fatwa ini diharapkan dapat menjadi pedoman moral dan hukum dalam menegakkan integritas akademik di Aceh, serta membangun generasi yang berkompeten dan beretika dalam dunia pendidikan.

Editor: Akil

Mualem Lantik Tarmizi-Said Fadheil, Tegaskan Tak Ada Sekat Antara Gubernur dan Bupati

Penulis
Redaksi
-
0
Mualem Lantik Tarmizi-Said Fadheil. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.id | Meulaboh – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, melantik pasangan Tarmizi dan Said Fadheil sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat periode 2025-2030 dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Rabu (19/2). Pelantikan berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh jajaran pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.

Dalam pidatonya, Mualem—sapaan akrab Muzakir Manaf—menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam upaya membangun Aceh Barat. Ia memastikan bahwa hubungan antara gubernur dan bupati harus terjalin tanpa hambatan demi kesejahteraan masyarakat.

“Antara gubernur dan bupati tidak ada hijab, bisa berjumpa langsung,” tegasnya.

Mualem juga mengingatkan bahwa tugas utama pemimpin adalah menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan (Hablumminallah) dan hubungan dengan sesama manusia (Hablumminannas). Ia menegaskan pentingnya ketaatan kepada Allah dan Rasul, serta kepatuhan kepada pemimpin sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Sebagai langkah nyata dalam membangun Aceh Barat, Mualem mengumumkan beberapa kebijakan strategis. Salah satunya adalah penghapusan barcode untuk distribusi minyak, yang selama ini dinilai menyulitkan masyarakat. Selain itu, ia juga menginstruksikan pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan di Aceh untuk memastikan keadilan bagi rakyat. Tidak hanya itu, Mualem turut mencanangkan program tambang rakyat, terutama di Aceh Barat yang kaya akan sumber daya alam, seperti emas.

Bupati Aceh Barat yang baru dilantik, Tarmizi, menyampaikan komitmennya untuk mendukung visi dan misi Gubernur Aceh dalam memajukan daerah. Ia berharap pemerintah provinsi dapat mempercepat pembangunan Rumah Sakit Regional di Aceh Barat dan memastikan anggaran APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) dialokasikan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Tarmizi juga menyerukan agar perbedaan politik yang terjadi selama Pilkada segera diakhiri, dan masyarakat bersatu untuk membangun Aceh Barat yang lebih baik.

“Mari wujudkan harapan dan impian bersama untuk Aceh Barat maju. Semua perbedaan masa pilkada kita sudahi, fokus pada kebaikan,” ajaknya.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah, Tarmizi berjanji akan memberikan perhatian khusus kepada dunia usaha. Ia meminta perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal hingga 70 persen. Selain itu, ia menekankan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan harus tepat sasaran agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu program unggulan yang dicanangkan oleh Tarmizi adalah Kartu Aceh Barat Sehat, yakni bantuan sebesar Rp1 juta bagi masyarakat yang sakit dan harus dirujuk ke Rumah Sakit di Banda Aceh. Program ini dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Ramadhan atau 1 Maret mendatang.

“Setiap pasien yang dirujuk ke RS Banda Aceh akan mendapatkan dana tersebut. Insya Allah, 1 Maret akan terwujud,” ungkapnya.

Ketua DPRK Aceh Barat turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Ia juga mengapresiasi para kandidat bupati yang bersaing secara sehat serta peran Komisi Independen Pemilu (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) dalam memastikan jalannya Pilkada yang aman dan lancar.

Dengan dilantiknya Tarmizi dan Said Fadheil, harapan besar disematkan agar Aceh Barat dapat semakin maju, sejahtera, dan berkembang dalam berbagai aspek. Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat diharapkan menjadi kunci utama dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi Aceh Barat.

Editor: Akil

Alhudri Ditunjuk sebagai Plt Sekda Aceh, Fadhlullah: ASN Harus Jadi Teladan

Penulis
Redaksi
-
0
Alhudri Ditunjuk sebagai Plt Sekda Aceh. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, resmi menunjuk Alhudri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh menggantikan Muhammad Diwarsyah. Penyerahan Surat Keputusan (SK) dilakukan dalam sebuah acara di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Rabu (19/2/2025). Dalam kesempatan yang sama, sebanyak 47 Pegawai Negeri Sipil (PNS) turut dilantik dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Aceh.

Selain mengangkat Alhudri sebagai Plt Sekda, Wakil Gubernur juga melantik Teuku Ahmad Dadek sebagai Perencana Ahli Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh. Sebelumnya, Dadek menjabat sebagai Kepala Bappeda Aceh. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Husnan ditunjuk sebagai Plt Kepala Bappeda Aceh.

Dalam pelantikan tersebut, 47 pejabat fungsional diangkat ke berbagai posisi strategis di instansi pemerintahan Aceh. Jabatan yang diisi antara lain:

  • Perencana Ahli Utama pada Bappeda Aceh: 1 orang
  • Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada DPMPTSP Aceh: 7 orang
  • Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada DPMPTSP Aceh: 24 orang
  • Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama pada DPMPTSP Aceh: 2 orang
  • Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Perkim Aceh: 6 orang
  • Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Perkim Aceh: 2 orang
  • Perekam Medis Terampil pada RSUDZA: 1 orang
  • Guru Ahli Pertama pada SMAN 1 Blangkejeren: 2 orang
  • Guru Ahli Pertama pada SMKN 1 Samatiga: 1 orang

Wakil Gubernur Fadhlullah menegaskan bahwa pejabat fungsional memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun Aceh.

“Dalam sistem birokrasi modern, keberadaan pejabat fungsional menjadi sangat vital. Dengan keahlian yang dimiliki, saudara-saudari diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan inovasi, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Aceh,” ujar Fadhlullah, yang akrab disapa Dek Fadh.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar para pejabat yang baru dilantik menjalankan tugas dengan penuh integritas dan terus mengembangkan kapasitas diri agar mampu menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin dinamis.

“Selanjutnya, jalin kerja sama dan sinergi yang baik dengan seluruh elemen pemerintahan serta masyarakat. Keberhasilan sebuah organisasi tidak terlepas dari kolaborasi yang solid antara berbagai pihak,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Dek Fadh menekankan pentingnya kedisiplinan dan etika dalam bekerja. Menurutnya, sebagai abdi negara, ASN harus menjadi contoh dalam hal kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme.

“Mari kita bersama-sama membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan mereka,” pungkasnya.

Editor: Akil

Aksi Indonesia Gelap di DPR Aceh: Mahasiswa Desak Pengembalian Otsus

Penulis
Rezi
-
0

NUKILAN.id | Banda Aceh – Ratusan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Banda Aceh, pada Rabu (19/2/2025). Aksi tersebut digelar dengan tajuk “Indonesia Gelap” yang merupakan bagian dari gerakan serupa yang telah berlangsung di berbagai kota di Indonesia.

Berdasarkan pantauan Nukilan di lokasi, para demonstran tiba di DPR Aceh pukul 15.30 WIB dengan membawa sejumlah spanduk berisi “Kabinet Perlu Diet” dan “Indonesia Gelap”. 

Koordinator lapangan, Anas Maulana, menyampaikan sejumlah tuntutan termasuk pengembalian otonomi khusus (otsus) seperti semula serta mendesak DPRA untuk lebih ketat dalam mengawasi realisasi anggaran otsus dan transparansi anggaran ke seluruh sektor.

Mahasiswa juga menuntut pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang dinilai belum berpihak pada kepentingan masyarakat Aceh.

Dalam aksinya, massa juga menuntut DPR RI untuk mengevaluasi dan mengawasi program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara. Program ini dinilai perlu ditinjau ulang implementasinya.

Para demonstran mendesak pemerintah melalui DPRA untuk menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. Mereka menilai dua sektor vital tersebut belum mendapat perhatian maksimal.

Menanggapi aksi tersebut, Anggota Komisi III DPR Aceh, Nurchalis, menerima tuntutan para mahasiswa. “Kami terima tuntutan ini, tuntutan ini sevisi dengan DPR Aceh,” ujarnya saat menemui para demonstran.

Nurchalis menambahkan bahwa sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Ketua DPR Aceh, Zulfadhli, tuntutan tersebut akan dibahas secara kelembagaan. “Setelah kami bahas, kami teruskan dan mengawal terhadap apa yang kami putuskan Legislatif Aceh, Pemerintah Aceh kepada pemerintah pusat,” tegasnya.

Reporter: Rezi

1...540541542...2,417Halaman 541 dari 2,417

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id