Beranda blog Halaman 53

Mitigasi Bencana Berbasis Ekologi, Polda Aceh Tanam 10 Ribu Mangrove di Pesisir Banda Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Polda Aceh Tanam 10 Ribu Mangrove di Pesisir Banda Aceh. (Foto: Ilustrasi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sebanyak 10 ribu bibit mangrove ditanam oleh jajaran Polda Aceh di Gampong Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah mitigasi bencana sekaligus upaya pelestarian lingkungan dan penguatan ketahanan wilayah pesisir.

Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menyampaikan bahwa penanaman mangrove tersebut merupakan bagian dari program polisi hijau atau Green Policing yang digagas Polda Aceh. Program ini menjadi bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup, khususnya di kawasan pesisir.

“Kawasan pesisir memiliki peran strategis dalam mitigasi bencana, pencegahan abrasi, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir,” kata Marzuki dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, penanaman mangrove bukan hanya kegiatan seremonial, melainkan investasi jangka panjang bagi generasi mendatang. Mangrove dinilai memiliki fungsi penting dalam menjaga ekosistem pantai, menjadi habitat berbagai biota laut, serta berperan sebagai penyerap karbon dan penghasil oksigen.

“Green Policing Polda Aceh diawali dengan penanaman 10 ribu bibit tanaman mangrove. Ke depan, saya memerintahkan seluruh Kapolres dan Kapolresta jajaran di Aceh untuk melaksanakan kegiatan serupa,” ucapnya.

Program ini juga mendapat apresiasi dari anggota Komisi III DPR dari daerah pemilihan Aceh, Nasir Djamil. Ia menilai langkah tersebut sebagai pendekatan strategis dalam memperkuat pertahanan ekologis kawasan pesisir sekaligus model mitigasi bencana berbasis lingkungan.

“Inisiatif Kapolda Aceh yang menanam 10 ribu tanaman mangrove patut mendapat dukungan dari semua pihak di Aceh. Mangrove itu banyak manfaatnya. Selain tempat tinggal ikan, dan jenis binatang laut lainnya, pohon mangrove itu juga bisa mengurai air saat gelombang besar, seperti tsunami. Karena itu, inisiasi 10 ribu tanaman mangrove adalah model mitigasi bencana melalui pendekatan ekologi,” ujar Nasir.

Ia menambahkan, inisiatif tersebut juga bertujuan membangun kembali kedekatan masyarakat pesisir dengan lingkungannya, terutama kalangan generasi muda yang dinilai belum sepenuhnya memahami pentingnya mangrove.

“Inisiatif di atas sebenarnya, dalam pandangan kami ingin mendekatkan kembali masyarakat pesisir dengan lingkungannya. Terutama generasi muda yang selama ini mungkin tidak banyak tahu tentang tanaman mangrove,” lanjut Nasir.

Selain manfaat ekologis, Nasir menilai mangrove yang tumbuh optimal dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Kawasan mangrove berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata edukasi berbasis lingkungan yang mampu meningkatkan pendapatan desa.

“Mangrove yang tumbuh dengan baik akan menjadi nilai tambah berupa udara yang bersih di sekiranya dan juga bisa menjadi income bagi desa yang menjadikan tanaman mangrove sebagai tempat wisata edukasi dan lingkungan,” bebernya.

Ia juga menegaskan bahwa konsep Green Policing di setiap daerah dapat berbeda sesuai karakteristik wilayah masing-masing, meskipun memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga lingkungan dari kerusakan akibat aktivitas seperti pertambangan dan penebangan liar.

“Green policing tentu berbeda di masing-masing daerah. Tapi tujuannya sama. Ingin menyelamatkan lingkungan dari kerusakan akibat pertambangan dan penebangan kayu secara liar,” ungkapnya.

Nasir menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan program tersebut, termasuk melalui pengalokasian anggaran dalam menjaga kelestarian mangrove di kawasan pesisir.

“Inisiatif Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki harus didukung oleh pemerintah setempat dengan cara mengalokasikan dana untuk menjaga kelestarian tanaman mangrove. Menjaga keseimbangan ekologi di kawasan pesisir menjadi keharusan dan Kapolda Aceh telah lakukan inisiatif,” pungkasnya.

Bupati TRK Lantik 326 Tuha Peut Gampong, Tekankan Amanah dan Sinergi Bangun Desa

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati TRK Lantik 326 Tuha Peut Gampong. (Foto: Humas Nagan Raya)

NUKILAN.ID | SUKA MAKMUE — Bupati Nagan Raya, TR. Keumangan, melantik dan mengambil sumpah jabatan 326 Tuha Peut Gampong periode 2026–2032 hasil pemilihan tahap pertama tahun 2026. Prosesi pelantikan berlangsung di halaman Kantor Bupati, Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Rabu (4/3/2026).

Ratusan Tuha Peut yang dilantik berasal dari tiga kecamatan, yakni Seunagan Timur sebanyak 178 orang, Beutong Ateuh Banggalang 20 orang, dan Tadu Raya 128 orang. Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 400.10.2/05/Kpts/2026 tentang Pengangkatan Tuha Peut Gampong Periode 2026–2032 dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026.

Acara itu turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Bupati Raja Sayang, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Zulkifli, sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), para camat, Ketua Forum Imum Mukim, serta Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Nagan Raya.

Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa TRK menyampaikan ucapan selamat kepada para Tuha Peut Gampong terpilih. Ia menegaskan jabatan tersebut merupakan amanah besar yang diberikan langsung oleh masyarakat.

“Saudara-saudari memegang amanah besar yang diberikan langsung oleh masyarakat. Jalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” ujar TRK.

Menurutnya, sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat gampong, Tuha Peut memiliki posisi strategis sebagai mitra keuchik dalam mendorong tata kelola pemerintahan gampong yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Ia juga mengingatkan pentingnya kemampuan Tuha Peut dalam menyerap serta menyalurkan aspirasi warga melalui forum musyawarah secara santun dan konstruktif di gampong masing-masing.

“Saudara-saudari harus mampu menyerap aspirasi warga dengan sabar, kemudian menyampaikannya dalam forum musyawarah secara santun demi kemajuan gampong,” ungkapnya.

Di akhir arahannya, TRK berharap para Tuha Peut dapat bersinergi dengan keuchik dalam menjalankan roda pemerintahan gampong, menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat desa, serta mendukung pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.

“Semoga di bawah pengawasan saudara-saudari, tata kelola pemerintahan gampong semakin tertib dan bersinergi dalam membangun gampong yang maju, sejahtera, dan bermartabat,” pungkasnya.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Bupati TRK menyerahkan Surat Keputusan (SK) secara simbolis kepada tiga perwakilan Tuha Peut Gampong, yakni Taswin dari Kecamatan Seunagan Timur, Nur Alfidar dari Kecamatan Tadu Raya, dan Sana Diwa dari Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.

Tuha Peut Gampong merupakan unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan. Lembaga ini bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas serta menyepakati Qanun Gampong, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan gampong dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

Aceh Jaya Dinobatkan sebagai Daerah dengan Posbankum Gampong Terbaik di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Aceh Jaya Dinobatkan sebagai Daerah dengan Posbankum Gampong Terbaik di Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | CALANG – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya meraih penghargaan sebagai daerah dengan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Gampong terbaik se-Aceh. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dan diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Meurah Budiman, kepada Bupati Aceh Jaya, Safwandi, dalam agenda yang dirangkai dengan sosialisasi penguatan serta pendampingan pelaporan Posbankum Gampong.

Kegiatan itu berlangsung di Aula DPMPKB Aceh Jaya, Selasa (3/3/2026), dan turut dihadiri jajaran pemerintah daerah serta aparatur gampong.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya bersama pemerintah gampong dalam menghadirkan layanan bantuan hukum yang mudah diakses masyarakat.

Selain seremoni penyerahan penghargaan, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi yang bertujuan memperkuat tata kelola serta sistem pelaporan Posbankum agar berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Safwandi menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, aparatur gampong, serta para pendamping hukum yang selama ini aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menilai keberadaan Posbankum di tingkat gampong telah membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan, terutama bagi warga kurang mampu dan kelompok rentan.

Ia menegaskan, “Penghargaan yang diterima bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan.”

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Posbankum Gampong tidak hanya berperan sebagai tempat konsultasi hukum, tetapi juga menjadi ruang edukasi, mediasi, dan pendampingan dalam penyelesaian persoalan masyarakat secara adil dan bermartabat.

Safwandi juga menekankan pentingnya sistem pelaporan yang rapi dan berbasis data. Menurutnya, dokumentasi yang baik akan memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi sekaligus merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.

Sementara itu, Meurah Budiman memberikan apresiasi atas keseriusan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam membentuk dan memperkuat Posbankum Gampong di wilayahnya.

Ia berharap pengelolaan Posbankum di Aceh Jaya terus ditingkatkan, khususnya dalam aspek pelaporan dan akuntabilitas, sehingga program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan serta menjadi rujukan bagi daerah lain di Aceh.

Kakanwil Kemenag Aceh Resmi Buka Bimtek Koding dan AI untuk Guru Madrasah Aliyah

Penulis
Redaksi
-
0
Kakanwil Kemenag Aceh Resmi Buka Bimtek Koding dan AI untuk Guru Madrasah Aliyah. (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Drs H Azhari MSi, secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) bagi guru Madrasah Aliyah (MA) Angkatan I. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Seventeen 17 Setui, Banda Aceh, Selasa (3/3/2026).

Dalam sambutannya, Kakanwil menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas guru madrasah agar siap menghadapi era transformasi digital. Menurutnya, pengenalan koding dan kecerdasan artifisial tidak hanya berorientasi pada penguasaan teknologi, tetapi juga harus selaras dengan pembentukan karakter dan nilai-nilai keislaman.

Sebelum membuka kegiatan, Kakanwil bersama jajaran dan santri menunaikan shalat khusuf di Pesantren Modern Al Manar Cot Irie, Krueng Barona Jaya. Pada kesempatan pembukaan bimtek, ia kembali menekankan pentingnya kesiapan madrasah dalam merespons perkembangan teknologi.

Ia menyampaikan bahwa penguasaan koding dan AI akan melahirkan generasi madrasah yang cakap digital, adaptif, inovatif, berakhlak, serta memiliki daya saing di tengah transformasi teknologi yang terus berkembang.

“Guru madrasah harus siap menghadapi tantangan zaman. Koding dan AI bukan lagi sekadar tren, tetapi sudah menjadi bagian dari kompetensi yang perlu dikenalkan kepada peserta didik,” ujarnya di hadapan peserta dan panitia kegiatan.

Menurutnya, madrasah tidak boleh tertinggal dalam arus perkembangan teknologi. Justru, lembaga pendidikan berbasis keagamaan itu harus menjadi bagian dari inovasi pendidikan nasional.

Kakanwil juga berharap para guru yang mengikuti bimtek mampu menjadi agen perubahan di satuan pendidikan masing-masing. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan komitmen dalam mengimplementasikan hasil pelatihan untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Bimtek KKA Angkatan I ini berlangsung selama tiga hari. Melalui kegiatan tersebut, Kanwil Kemenag Aceh berkomitmen mendorong madrasah agar semakin adaptif dan inovatif dalam menjawab tantangan pendidikan era digital.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (Kabid Penmad), H Khairul Azhar SAg MSi, menyampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1503 Tahun 2025, Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) telah ditetapkan sebagai salah satu mata pelajaran dalam struktur kurikulum madrasah. Mata pelajaran tersebut mulai diterapkan pada Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026.

Ia melaporkan bahwa Bimtek KKA Angkatan I diikuti oleh 69 guru MIPA/TIK dari seluruh kabupaten/kota di Aceh. Selama pelatihan, para peserta mendapatkan materi mengenai dasar-dasar perkembangan teknologi digital, khususnya terkait koding dan kecerdasan artifisial (AI).

Kegiatan ini diharapkan menjadi fondasi awal dalam memperkuat kompetensi guru madrasah, sehingga implementasi mata pelajaran KKA di Madrasah Aliyah dapat berjalan optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan di Aceh.

Politisi Gerindra Kritik Menu MBG Tak Sesuai Standar di Aceh: Jangan Cederai Program Presiden

Penulis
Redaksi
-
0
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Abdurrahman Ahmad. (Foto: Gerindra)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Abdurrahman Ahmad, menyoroti dugaan penyajian menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah titik di Aceh selama bulan suci Ramadhan yang dinilai kurang layak dan tidak memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Abdurrahman, program MBG yang disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG sejatinya merupakan program strategis yang harus dijalankan sesuai regulasi. Ia mengingatkan agar pelaksana di lapangan tidak mengabaikan standar yang telah ditentukan demi mendukung cita-cita besar menuju generasi Indonesia Emas.

“Program MBG ini sangat luar biasa. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa bisa mendapatkan asupan gizi yang layak, tanpa kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Semua mendapatkan hak yang sama,” kata Abdurrahman, Senin (2/3/2026).

Legislator dari Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa MBG tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan pelajar, tetapi juga menyasar ibu hamil dan lanjut usia. Ia menilai, keberadaan program tersebut membawa dampak signifikan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman Aceh.

“Warga, khususnya pelajar di daerah pedalaman, sangat membutuhkan program ini. Belum tentu seminggu sekali mereka bisa makan daging. Dengan adanya MBG, kebutuhan gizi mereka bisa lebih terpenuhi,” ujarnya.

Meski demikian, Abdurrahman mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program agar bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan amanah tersebut.

“Jangan mencari celah untuk keuntungan semata, apalagi sampai mengakali atau menyediakan menu yang tidak sesuai standar yang sudah ditetapkan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak ternodai oleh kelalaian atau praktik yang tidak sesuai aturan di tingkat pelaksanaan.

“Program Pak Prabowo sudah bagus, jadi jangan kita permalukan beliau,” tambah Abdurrahman yang juga menjabat Sekretaris Gerindra Aceh.

Terkait dugaan sejumlah dapur MBG di Aceh yang tidak menyalurkan menu sesuai standar, Abdurrahman menyatakan akan menjadikannya sebagai perhatian serius. Ia berencana melaporkan persoalan tersebut kepada Satgas BGN Pusat agar pengawasan dapat diperketat dan pelayanan gizi bagi masyarakat Aceh berjalan optimal sesuai harapan.

“Semoga semua pihak di Aceh dapat mendukung program ini, sehingga pemenuhan gizi generasi penerus bangsa benar-benar terwujud menuju Indonesia Emas,” tutupnya.

Banjir Rusak Dokumen Tanah, Warga Aceh Mulai Pilih Sertifikat Elektronik untuk Lindungi Aset

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Sertifikat Elektronik. (Foto: KemenATR)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Bencana alam yang datang tanpa aba-aba kerap menyisakan kerugian besar bagi masyarakat. Selain merendam rumah dan harta benda, banjir juga dapat menghancurkan dokumen penting, termasuk sertifikat tanah. Pengalaman inilah yang mendorong sejumlah warga di Aceh beralih ke sertifikat elektronik demi menjaga keamanan aset mereka.

Salah satu peristiwa tersebut dialami Helmi Ismail, nazir tanah wakaf Yayasan Pendidikan di Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Banjir hidrometeorologi yang melanda wilayah Aceh pada November 2025 lalu menyebabkan sertifikat tanah yayasan yang ia kelola hanyut terbawa arus.

Tidak menunggu lama, dua pekan setelah air surut, Helmi mengajukan permohonan penggantian sertifikat ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Aceh Tamiang. Meski pelayanan saat itu dilakukan di posko sementara karena kantor turut terdampak banjir, proses penerbitan berjalan cepat.

“Alhamdulillah sangat responsif. Kurang dari seminggu sertifikat baru sudah terbit. Kami sangat bersyukur atas respons cepat dari Kantah di Aceh Tamiang,” ujar Helmi.

Sertifikat pengganti yang diterima kini berbentuk elektronik. Menurut Helmi, digitalisasi sertifikat bukan sekadar perubahan dari fisik ke digital, tetapi juga memberikan jaminan keamanan yang lebih baik.

“Digitalisasi ini sangat kami sambut baik. Praktis, mudah, dan dokumentasinya lebih aman. Kalau terjadi kehilangan, salinannya bisa disimpan secara digital, misalnya di Google Drive. Bisa dicek lewat aplikasi juga. Jadi tidak perlu khawatir lagi dengan dokumen fisik,” tuturnya.

Pengalaman serupa juga dialami Nazarudin, warga Kota Langsa. Rumahnya sempat terendam banjir hingga setinggi satu meter, mengakibatkan sejumlah dokumen penting rusak, termasuk sertifikat tanah rumah tinggalnya.

Melalui mekanisme penggantian yang kini diterbitkan langsung dalam bentuk sertifikat elektronik oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, status legalitas tanahnya tetap aman.

“Kalau kita lihat bentuknya, ini lebih praktis. Informasinya lebih mudah diakses, dan saat terjadi bencana seperti banjir, kami tidak perlu khawatir lagi,” kata Nazarudin.

Di Aceh, yang dalam beberapa tahun terakhir kerap menghadapi ancaman banjir, transformasi sertifikat dari bentuk analog ke digital dinilai sebagai langkah antisipatif. Upaya ini diharapkan mampu meminimalkan risiko kehilangan dokumen akibat bencana.

Kepala Kantah Kota Langsa, Dedi Rahmat Sukarya, mengajak masyarakat untuk segera mengalihmediakan sertifikat tanah mereka ke bentuk elektronik.

“Saya mengimbau seluruh masyarakat Kota Langsa untuk segera melapor, baik ke Kantah maupun ke kepala gampong (desa), untuk mengalihmediakan seluruh sertifikat tanah menjadi sertifikat elektronik. Ini agar dokumen lebih aman, lebih mudah diakses, dan lebih terjaga,” ujarnya.

Transformasi menuju sertifikat elektronik menjadi bagian dari adaptasi layanan pertanahan terhadap perkembangan teknologi sekaligus respons atas risiko bencana yang kerap terjadi. Dengan sistem digital yang terintegrasi, perlindungan aset masyarakat diharapkan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dokumen fisik yang rentan rusak atau hilang.

HMP2T Minta Disdik Aceh Telusuri Dugaan Penyelewengan Dana PIP di SMA Negeri 1 Trumon

Penulis
Akil
-
0
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Trumon (HMP2T), T. Ridwansyah. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | TAPAKTUA – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Trumon (HMP2T), T. Ridwansyah, mendesak Dinas Pendidikan Aceh agar segera mengusut dugaan penggelapan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Trumon.

Desakan itu muncul menyusul kekecewaan mahasiswa dan masyarakat Trumon terhadap pengelolaan dana PIP di sekolah tersebut. Kepala SMA Negeri 1 Trumon, Sri Wahyuni, diduga terlibat dalam penggelapan dana yang disebut-sebut telah berlangsung sejak awal masa jabatannya sebagai kepala sekolah.

Program Indonesia Pintar (PIP) sendiri merupakan program strategis pemerintah pusat di sektor pendidikan yang bertujuan membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan. Dana ini dinilai sangat penting dalam menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di Kecamatan Trumon.

“Kami sangat menyayangkan dugaan penggelapan dana pendidikan tersebut. Dana PIP merupakan aspek penting dalam menunjang keberlanjutan pendidikan siswa kurang mampu di Trumon. Indikasi ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan hingga kini belum ada solusi konkret,” ujar T. Ridwansyah kepada Nukilan.

Ia juga menilai belum ada transparansi dari Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Aceh Selatan dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, keterbukaan informasi dan langkah tegas sangat diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

HMP2T mendesak Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan Kacabdin Aceh Selatan segera mengambil tindakan, termasuk mencopot kepala sekolah bersangkutan apabila terbukti melanggar aturan. Selain itu, mereka meminta agar proses penyelidikan dilakukan secara terbuka dan melibatkan aparat penegak hukum.

“Sebagai putra daerah, kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas dan transparan. Apa pun alasannya, dugaan penggelapan dana pendidikan tidak dapat dibenarkan,” tegasnya.

Masyarakat Trumon berharap pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Aceh dapat menyelesaikan persoalan ini secara objektif dan profesional demi menjaga integritas dunia pendidikan serta memastikan hak siswa penerima PIP benar-benar terpenuhi. (XRQ)

Kementerian PU Genjot Padat Karya Tunai di Aceh untuk Pulihkan Infrastruktur dan Dongkrak Penghasilan Warga

Penulis
Redaksi
-
0
Kementerian PU Genjot Padat Karya Tunai untuk Pulihkan Infrastruktur dan Dongkrak Penghasilan Warga. (Foto: KemenPU)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui program Padat Karya Tunai. Langkah ini menjadi bagian dari upaya penanganan dampak bencana di wilayah Sumatera, termasuk menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.

Program tersebut difokuskan pada pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan fasilitas umum dan lingkungan warga terdampak. Realisasi kegiatan dipacu agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat, terutama dalam bentuk tambahan penghasilan.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pembersihan RSUD dan Jalan Rantau yang sebelumnya tertimbun lumpur pascabanjir. Selain itu, pekerjaan pemasangan bronjong juga dilakukan di Sungai Sibarau, Sumatera Utara, untuk memperkuat tebing sungai dan mencegah erosi lanjutan. Seluruh proses dikerjakan dengan melibatkan masyarakat setempat melalui skema padat karya.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan pola padat karya efektif diterapkan dalam situasi tanggap darurat.

“Semua pekerjaan pembersihan kawasan dilakukan menggunakan pola padat karya. Di Tamiang, masyarakat membersihkan lumpur dari rumahnya. Ada kubikasi minimum yang kita tentukan agar bisa dibayar, setelah itu akan ada excavator yang mengambil dan membawa ke TPA yang juga kita perbaiki supaya bisa menampung lumpur-lumpur tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan tersebut bukan hanya mempercepat pemulihan kawasan terdampak, tetapi juga memberikan kepastian upah bagi warga. Pemerintah memastikan pembayaran dilakukan sesuai volume pekerjaan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi lintas satuan kerja dengan dukungan berbagai pihak. Warga secara gotong royong membersihkan material lumpur, memperbaiki saluran, hingga memperkuat struktur pengaman sungai. Sementara itu, alat berat difungsikan untuk membantu proses pengangkutan material ke tempat pembuangan akhir.

Dengan kombinasi tenaga masyarakat dan dukungan peralatan mekanis, progres pemulihan menunjukkan hasil signifikan. Infrastruktur yang sempat terganggu perlahan kembali berfungsi.

Program Padat Karya Tunai ini menjadi wujud komitmen Kementerian PU dalam pengelolaan infrastruktur dan sumber daya air secara responsif. Selain mempercepat pemulihan pascabencana, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat menjelang hari besar keagamaan.

Pemerintah berharap model serupa dapat diterapkan di berbagai wilayah terdampak lainnya, dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat sebagai kunci percepatan pemulihan.

Batubara Tetap Jadi Penopang Utama Ekspor Aceh di Awal 2026

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi batubara Aceh. (Foto: detikfinance)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada Januari 2026 tercatat sebesar USD 47,58 juta. Angka tersebut mengalami penurunan 20,29 persen dibandingkan Desember 2025.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Agus Andria, mengatakan penurunan ini mencerminkan perlambatan kinerja perdagangan luar negeri pada awal tahun. Meski demikian, komoditas unggulan daerah masih mendominasi struktur ekspor.

“Kelompok komoditas terbesar yang diekspor pada Januari 2026 berasal dari sektor bahan bakar mineral. Nilainya mencapai USD 40,98 juta dan didominasi komoditas batubara,” ujarnya saat penyampaian rilis bulanan di kantor BPS Aceh, Senin (2/3/2026).

Ia menjelaskan, batubara tetap menjadi komoditas andalan ekspor Aceh di pasar internasional dengan kontribusi terbesar terhadap total nilai ekspor bulanan.

Dari sisi negara tujuan, India menjadi pasar utama ekspor Aceh sepanjang Januari 2026 dengan nilai pengiriman mencapai USD 41,35 juta. Komoditas yang diekspor ke negara tersebut meliputi batubara dan berbagai produk kimia, yang menjadi penopang perdagangan Aceh dengan kawasan Asia Selatan.

Berdasarkan sektor usaha, ekspor terbesar pada Januari 2026 berasal dari sektor pertambangan dengan nilai USD 41,03 juta. Dominasi sektor ini menunjukkan ketergantungan ekspor Aceh terhadap sumber daya alam serta menggambarkan struktur ekonomi daerah yang masih bertumpu pada komoditas primer.

“Sementara itu, nilai impor Provinsi Aceh pada Januari 2026 tercatat sebesar USD 29,73 juta. Angka tersebut turun 44,08 persen dibandingkan Desember 2025,” sebutnya.

Impor pada Januari 2026 didominasi oleh komoditas bahan bakar mineral dan gas dengan nilai USD 24,19 juta. Dengan perkembangan tersebut, neraca perdagangan luar negeri Aceh mencatat surplus sebesar USD 17,86 juta. Sebanyak 90,09 persen ekspor direalisasikan melalui pelabuhan di wilayah Aceh dengan nilai USD 42,87 juta.

Safari Ramadan Pemerintah Aceh di Aceh Tengah, DPKA Kunjungi Masjid Baitul Quddus Mendale

Penulis
Redaksi
-
0
Pemerintah Aceh menggelar Safari Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Baitul Quddus, Kampung Mendale, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Selasa (3/3/2026). (FOTO: HUMAS ACEH)

NUKILAN.ID | TAKENGON – Pemerintah Aceh menggelar Safari Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Baitul Quddus, Kampung Mendale, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Selasa (3/3/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Aceh yang di daerah tersebut diwakili oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA).

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan bahwa Safari Ramadan menjadi wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, sekaligus momentum mempererat silaturahmi dan kebersamaan di bulan suci.

“Safari Ramadhan ini bukan hanya sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui kunjungan ini, kami ingin lebih dekat dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta menyampaikan berbagai program pembangunan demi kemajuan Aceh yang kita cintai,” kata gubernur dalam sambutan yang dibacakan Irban I Muhammad Fadhil.

Selain itu, gubernur juga mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum meningkatkan ketakwaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta memperkuat nilai persatuan dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan Safari Ramadan tersebut turut diisi dengan tausiyah dan salat berjamaah. Bertindak sebagai penceramah sekaligus imam adalah Dr. Yusuf Alqardhawi yang menyampaikan pentingnya memperkuat keimanan dan kepedulian sosial di bulan Ramadan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Dinas Dr. Zulkifli S.Pd., M.Pd. bersama para pegawai DPKA lainnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

1...525354...2,388Halaman 53 dari 2,388

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id