Beranda blog Halaman 510

Deforestasi RI Capai 261 Ribu Hektare, Kawasan TNGL Juga Ikut Tergerus

0
Ilustrasi Deforestasi (Foto: Ilustrasi/proxsisgroup)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sepanjang tahun 2024, Indonesia kembali mencatatkan kehilangan hutan alam dalam skala besar. Berdasarkan pemantauan Auriga Nusantara, total deforestasi tahun ini mencapai 261.575 hektare.

Pemantauan tersebut dilakukan melalui tiga tahap ketat, yaitu deteksi dugaan deforestasi, inspeksi visual, serta pemantauan lapangan.

Yang mengejutkan, deforestasi tak hanya terjadi di kawasan umum yang kerap menjadi sasaran alih fungsi lahan, tetapi juga merambah kawasan konservasi yang secara hukum seharusnya memiliki perlindungan ketat.

Auriga mencatat, deforestasi terjadi di 198 kawasan konservasi, dengan luas kehilangan hutan mencapai 7.704 hektare.

Salah satu kawasan yang paling terdampak adalah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Pulau Sumatra yang kehilangan 1.283 hektare hutan alam. Sedangkan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), yang mencakup wilayah Provinsi Aceh dan Sumatra Utara, berada di urutan keenam dengan kehilangan mencapai 335 hektare hutan.

Menanggapi temuan tersebut, Nukilan.id menghubungi Afrizal, peneliti Bidang Hutan dan Pertambangan dari perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup (P2LH) Aceh, untuk menggali lebih dalam penyebab deforestasi yang terus menggerus kawasan konservasi, terutama TNGL.

Menurut Afrizal, hilangnya tutupan hutan di TNGL bukan sekadar soal kehilangan fisik belaka, melainkan mencerminkan kemunduran yang melibatkan banyak aspek struktural dan sosial.

“Deforestasi yang terjadi di TNGL hari ini merupakan sebuah fenomena kemunduran yang menyeret banyak aspek didalamnya,” katanya kepada Nukilan.id, Jumat (13/6/2025).

Fenomena tersebut, lanjutnya, memicu dampak berantai yang kompleks, mulai dari krisis ekologi hingga konflik sosial di masyarakat sekitar kawasan hutan.

“Mulai dari ancaman bencana alam, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga membentur tatanan sosial masyarakat di sekitarnya,” ungkapnya.

Afrizal menjelaskan bahwa meski kawasan konservasi dilindungi oleh regulasi, pelanggaran terhadapnya tetap terjadi secara masif, bahkan sistematis. Ia menyoroti bahwa pelaku perusakan hutan tidak terbatas pada individu tak bertanggung jawab, namun juga melibatkan aktor-aktor berpengaruh.

“Banyak faktor yg bisa ditemui dalam konteks hilangnya tutupan hutan yang terjadi di Aceh. Jika kita membedah klausul pelaku tindak perusakan, terdapat golongan-golongan dari bawah dan elit yang seakan terus berhasrat untuk membabat hutan demi kebutuhan dan dorongan ekonomi,” ungkapnya.

Dalam banyak kasus, kerusakan lingkungan dilakukan demi memenuhi kebutuhan ekonomi baik dalam skala kecil maupun besar. Afrizal mengungkapkan bahwa motif ekonomi menjadi alasan utama, yang kemudian menjerat aktor perseorangan hingga jaringan terorganisir.

“Aktornya mulai dari perseorangan untuk ekonomi rumah tangga hingga sekelompok orang untuk kepentingan industri dan korporasi,” tuturnya.

Temuan ini menjadi pengingat bahwa upaya konservasi belum berjalan efektif jika tidak disertai penegakan hukum yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat.

Di tengah gelombang perubahan iklim global dan krisis keanekaragaman hayati, deforestasi dalam kawasan konservasi seperti TNGL menambah daftar panjang persoalan lingkungan hidup yang harus segera ditangani secara serius. (XRQ)

Reporter: Akil

Kapolda Aceh Resmi Lepas Tim Ekspedisi Gunung Leuser

0
Kapolda Aceh Resmi Lepas Tim Ekspedisi Gunung Leuser. (Foto: RRI)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Kapolda Aceh Irjen Pol. Dr. Achmad Kartiko secara resmi melepas Tim Ekspedisi Gunung Leuser dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-79. Acara pelepasan berlangsung di depan Gedung Satya Haprabu Polda Aceh pada Kamis (12/6/2025).

Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan bahwa Gunung Leuser bukan hanya sekadar puncak tertinggi di Aceh, tetapi juga merupakan simbol penting konservasi alam dunia. Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO karena keanekaragaman hayatinya yang luar biasa.

Menurut Irjen Kartiko, ekspedisi ini tidak sekadar menjadi kegiatan penjelajahan alam. Pengibaran bendera Merah Putih di puncak Leuser menjadi lambang nasionalisme dan komitmen Polri dalam menjaga setiap jengkal wilayah Indonesia, termasuk aspek kelestarian lingkungan hidup.

Kapolda juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dalam ekspedisi ini, yang melibatkan personel Polda Aceh, komunitas pecinta alam, Mapala dari berbagai perguruan tinggi, tokoh masyarakat, hingga pemandu profesional. Menurutnya, sinergi tersebut mencerminkan kesadaran bersama dalam menjaga kelestarian alam.

Ia turut mengingatkan para peserta untuk menjaga keselamatan, menjunjung tinggi semangat kebersamaan, dan tetap menghormati alam selama ekspedisi berlangsung.

Di akhir kegiatan, Kapolda menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan peserta yang telah berperan dalam menyukseskan ekspedisi ini. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi pengalaman berharga yang dapat membangkitkan kembali semangat mencintai dan menjaga alam.

Editor: Akil

Jemaah Haji Aceh Siap Pulang, Kesehatan dan Cuaca Jadi Perhatian

0
Jemaah haji Indonesia. (Foto: Detik.com)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Ibadah haji 1446 H/2025 M bagi jemaah asal Aceh telah mencapai puncaknya. Saat ini, ribuan jemaah berada di Makkah dan bersiap untuk kepulangan gelombang pertama yang dijadwalkan pada 28 Juni 2025. Pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap kondisi kesehatan jemaah serta cuaca ekstrem di Arab Saudi.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Aceh, Arijal, dalam talkshow RRI Banda Aceh pada Rabu (11/6/2025), menyampaikan bahwa sebagian besar jemaah telah menyelesaikan tawaf ifadah. Ia mengingatkan agar baik petugas maupun jemaah tetap menjaga kebugaran selama berada di Makkah maupun saat nantinya menuju Madinah.

Dari total 4.446 jemaah asal Aceh, tercatat tiga jemaah meninggal dunia, masing-masing berasal dari Pidie, Banda Aceh, dan Aceh Selatan. Sementara itu, sepuluh jemaah masih dirawat di rumah sakit di Arab Saudi dan sebelas lainnya telah kembali bergabung bersama rombongan. Menurut Arijal, sebagian besar pasien adalah lanjut usia, meski ada pula yang mengalami sesak napas dan gangguan jantung.

Sementara itu, dari Tanah Suci, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Aceh, dr. Iman Murahman, Sp.KKLP, MKM., menggambarkan tantangan berat yang dihadapi jemaah akibat suhu yang mencapai 45 derajat Celcius di siang hari. Kondisi ini, ditambah kelembaban rendah, membuat jemaah kerap tidak merasa haus dan kurang minum.

Ia menjelaskan bahwa keluhan umum di kalangan jemaah adalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), seperti batuk, yang muncul akibat kepadatan di tenda Arafah dan Mina serta kamar hotel. Meski edukasi penggunaan masker telah dilakukan, kepatuhan jemaah, terutama saat berihram, masih menjadi tantangan. Penanganan lansia dengan demensia juga membutuhkan perhatian khusus karena kerap kehilangan arah dan membutuhkan pendampingan ketat.

Tim kesehatan haji, lanjut dr. Iman, aktif melakukan edukasi agar jemaah banyak minum dan mengonsumsi oralit. Bahkan, beberapa jemaah baru memahami bahwa oralit tidak hanya untuk diare, tetapi juga bermanfaat menjaga kebugaran tubuh.

Kunjungan rutin ke kamar jemaah, terutama bagi mereka yang masuk kategori risiko tinggi, terus dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan. Koordinasi antara Kanwil Kemenag Aceh, pemerintah pusat, dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi juga dilakukan secara intensif guna memastikan kelancaran akomodasi, konsumsi, dan transportasi.

Meski sempat terjadi kendala dalam pengangkutan jemaah saat puncak haji, seluruh masalah dapat diatasi. Pelayanan konsumsi mendapat apresiasi, dan jemaah ditempatkan di tiga hotel yang memudahkan interaksi antarkelompok.

Dr. Iman turut menyoroti perubahan prosedur penanganan jemaah sakit yang kini langsung dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi, tidak lagi ke Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah sepenuhnya. Hal ini menuntut petugas kesehatan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik untuk menjelaskan kondisi pasien kepada pihak rumah sakit. Koordinasi mengenai informasi jemaah yang dirawat pun menjadi lebih kompleks.

Jika ada jemaah yang masih dirawat saat kloter pulang, akan diberlakukan tanazul atau penundaan kepulangan ke kloter berikutnya.

Terkait kepulangan ke Tanah Air, hingga kini belum ada kebijakan resmi mengenai isolasi mandiri dari Kementerian Kesehatan meskipun terdapat kenaikan kasus COVID-19. Dr. Iman berharap seluruh jemaah asal Aceh dalam keadaan sehat dan tidak terpapar.

Editor: Akil

Satu Jemaah Haji Asal Aceh Besar Wafat di Makkah

0
Satu Lagi Jemaah Haji Aceh Wafat di Makkah. (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.ID | MAKKAH – Seorang jemaah haji asal Kabupaten Aceh Besar yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) BTJ-11, Nurbaiti Muhammad Saleh (63), meninggal dunia di Arab Saudi, Kamis, 12 Juni 2025.

Kabar duka ini disampaikan oleh Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia (PPIH) Embarkasi Aceh, Azhari, berdasarkan laporan dari petugas kloter BTJ-11 di Makkah. Nurbaiti wafat di Pemondokan Abeer Al Fadila, Wilayah Misfalah, Makkah, pada pukul 05.10 waktu Arab Saudi.

Azhari menyampaikan bahwa petugas kloter bersama pihak syarikah sedang menangani proses fardu kifayah dan pengurusan jenazah. Almarhumah akan disalatkan di Masjidil Haram dan dimakamkan di Syaraya. “Kita doakan semoga diampuni segala dosanya dan ditempatkan di sisi Allah swt,” ujar Azhari.

Berdasarkan sertifikat kematian (Certificate of Death/CoD), Nurbaiti didiagnosis mengalami sindrom koroner akut yang dipicu oleh sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS) dan hipertensi primer.

Dengan meninggalnya Nurbaiti, jumlah jemaah haji asal Aceh yang wafat di Arab Saudi hingga saat ini tercatat lima orang. Mereka berasal dari kloter 3, kloter 6, kloter 11, serta dua jemaah dari kloter 8.

Editor: Akil

Polemik Empat Pulau: Nasrul Zaman Minta Pemerintah Pusat Jangan Memantik Emosi Rakyat Aceh

0
Pengamat Kebijakan Publik Aceh Dr Nasrul Zaman ST M Kes (Foto: dialeksis.com)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pengamat kebijakan publik Aceh, Dr. Nasrul Zaman, menyoroti langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengalihkan empat pulau yang sebelumnya masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya menimbulkan pertanyaan dari sisi yuridis, tetapi juga memantik reaksi emosional masyarakat Aceh.

Dalam tayangan podcast YouTube Shaleh Abdullah, Dr. Nasrul menjawab pertanyaan host mengenai kemungkinan empat pulau itu bisa kembali menjadi bagian dari Aceh. Dengan yakin, ia menyatakan bahwa hal itu sangat mungkin terjadi.

“Dari awal kan Sumut tidak punya argumentasi yang cukup kuat pulau itu menjadi milik dia,” ujarnya lugas.

Meskipun demikian, ia tak menampik bahwa secara faktual, saat ini pulau-pulau tersebut telah dicatat sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara.

“Itu yang menjadi soal, bahwa negara ini disusun antara like dan dislike dan ini sangat penting untuk pemerintah pusat tahu. Namun negara ini lahir dari argumentasi-argumentasi yang cerdas dan adil,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah pusat agar tidak memantik emosi masyarakat Aceh, terutama dalam persoalan-persoalan yang menyentuh kedaulatan wilayah.

“Harus diingat juga (pemerintah pusat) janganlah memantik emosi orang Aceh itu lebih besar dalam soal-soal ini. Pertama memang wilayah ini (diambil) nanti bisa jadi yang lain lagi,” katanya.

Menurutnya, jika wilayah yang menjadi bagian dari Aceh bisa diambil dengan mudah, maka bukan tidak mungkin kekayaan alam Aceh, seperti minyak dan gas, juga akan menjadi sasaran berikutnya.

“Misal wilayah ini di tes lalu kita lepas, nanti diambil lagi itu minyak dan gas kita. Akhirnya akan dicoba terus oleh pemerintah pusat untuk mengangkangi otonomi khusus kita,” lanjutnya.

Nasrul juga menyerukan agar seluruh elemen di Aceh tidak saling menyalahkan dalam menghadapi persoalan ini. Ia menekankan pentingnya kontribusi bersama dari semua pihak untuk menyikapi secara bijak, strategis, dan terarah.

“Maka kita semua unsur di Aceh ini tidak perlu saling menyalahkan, tapi kita harus punya kontribusi apa untuk (permasalahan) ini,” pungkasnya.

Pernyataan Nasrul Zaman ini mempertegas bahwa persoalan perbatasan bukan semata-mata isu administratif, melainkan juga menyangkut kedaulatan daerah, otonomi khusus Aceh, dan relasi yang adil antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mengingatkan bahwa negara seharusnya berdiri di atas landasan keadilan dan nalar, bukan atas dasar suka atau tidak suka. (xrq)

Reporter: Akil

Gubernur Aceh Hadiri Gala Dinner ICI 2025 di Jakarta

0
Gubernur Aceh Hadiri Gala Dinner ICI 2025 di Jakarta. (Foto: RRI)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menghadiri Gala Dinner dalam rangkaian International Conference on Infrastructure (ICI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI. Acara tersebut berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Rabu (11/6/2025).

Kehadiran Gubernur Muzakir turut disambut langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat menyampaikan sambutan di acara tersebut.

Konferensi ICI 2025 sendiri berlangsung pada 11–12 Juni 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), dan diikuti oleh perwakilan dari lebih 33 negara dari enam benua.

Dalam sambutannya, Menko AHY menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi fondasi bagi masa depan yang berkelanjutan, inklusif, dan sejahtera. Ia juga menyerukan pentingnya tindakan transformatif melalui kolaborasi global.

Ia menambahkan bahwa saat ini Indonesia berada pada titik krusial dalam sejarah dengan menghadapi tiga jendela besar, yaitu demografi, ekonomi, dan ekologi.

“Kita harus membangun infrastruktur yang bukan hanya kuat, tapi juga adil dan inklusif. Setiap jalan, pelabuhan, dan jaringan energi harus menjawab kebutuhan rakyat dan memperkuat daya saing nasional,” ungkapnya.

EDITOR: Akil

Gubernur Mualem Klaim 4 Pulau Milik Aceh: Kami Punya Bukti Kuat

0
Pasangan Mualem-Dek Fadh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem angkat bicara terkait polemik empat pulau yang oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ditetapkan masuk ke wilayah Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa pulau-pulau tersebut merupakan bagian dari Aceh.

“Ya empat pulau itu sebenarnya itu kewenangan Aceh, jadi kami punya alasan kuat, bukti kuat, data kuat zaman dahulu kalau itu punya Aceh,” kata Mualem saat ditemui di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Menurutnya, dari aspek geografis, batas wilayah, hingga catatan sejarah, keempat pulau tersebut memiliki keterkaitan erat dengan Aceh. Ia mengklaim memiliki bukti kuat yang memperkuat klaim tersebut.

“Itu memang hak Aceh, jadi saya rasa itu betul-betul Aceh dari segi apa saja, dari segi geografi perbatasan, sejarah iklim. Jadi tidak perlu kita apa lagi… itu alasan yang kuat, bukti yang kuat seperti itu,” ujarnya.

Diketahui, Kemendagri melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 menetapkan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil sebagai bagian dari wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Keputusan itu diteken pada 25 April 2025.

Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Pemerintah Aceh menyatakan akan terus memperjuangkan agar status keempat pulau itu dikembalikan ke Aceh.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Syakir, menjelaskan bahwa proses perubahan status pulau-pulau tersebut sudah berlangsung sejak sebelum 2022. Bahkan, beberapa kali telah dilakukan rapat koordinasi dan survei lapangan oleh Kemendagri.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution telah menemui Gubernur Aceh untuk membahas persoalan tersebut. Dalam pertemuan itu, Bobby mengusulkan agar pengelolaan keempat pulau dilakukan secara bersama.

Editor: Akil

Kebakaran Hanguskan Rumah dan Mini Market di Limpok

0
Kebakaran yang terjadi di Limpok, Aceh Besar, Kamis (12/6/2025). (Foto: Nukilan/Sammy)

Nukilan | Aceh Besar – Kebakaran hebat melanda sebuah rumah dan toko sembako di Gampong Limpok, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, pada Kamis (12/6/2025) sekitar pukul 18.54 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun dua bangunan dilaporkan mengalami kerusakan berat.

Bangunan yang terdampak terdiri dari sebuah mini market milik Wahyudi (45) dan satu unit rumah milik Rawiyah (56) yang disewakan kepada tiga mahasiswa. Kedua bangunan mengalami tingkat kerusakan yang sama, yakni rusak berat.

Menurut keterangan awal yang dihimpun Nukilan dari pihak terkait, tidak terdapat korban luka maupun korban jiwa. Selain itu, tidak ada penghuni yang mengungsi pascakejadian.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku selama beberapa waktu untuk mengendalikan api agar tidak merambat ke bangunan lain di sekitar lokasi kejadian.

Pemerintah setempat diharapkan segera menyalurkan bantuan darurat dan melakukan pendataan terhadap kerugian akibat insiden tersebut. []

Reporter: Sammy

Kebakaran Hanguskan Mini Market dan Rumah Kost di Limpok

0
Kebakaran Hanguskan Mini Market dan Rumah Kost di Limpok. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kebakaran melanda kawasan Limpok, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, Kamis (12/6/2025) sekitar pukul 18.00 WIB. Insiden tersebut menghanguskan satu unit mini market dan sebuah rumah kost yang dihuni oleh mahasiswa.

Amatan Nukilan.id di lokasi, tujuh unit armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kedua bangunan mengalami kerusakan cukup parah akibat kobaran api.

Bangunan yang terbakar diketahui masing-masing merupakan mini market milik Wahyudi (45) dan rumah kontrakan milik Rawiyah (56) yang disewa oleh tiga mahasiswa.

Lokasi kebakaran yang berada persis di depan Rumah Sakit Universitas Syiah Kuala (USK) sempat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Warga pun tampak berkumpul untuk menyaksikan proses pemadaman api dari sekitar area kejadian. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. (XRQ)

Reporter: Akil

BI Distribusikan Rp 5 Miliar Uang Rupiah Layak Edar ke Lima Pulau di Aceh

0
Ekspedisi Rupiah Berdaulat tahun 2025 menggunakan KRI Imam Bonjol 383 ke lima pulau di Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Sabang – Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh meluncurkan program Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2025 untuk menjangkau lima pulau di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) di Provinsi Aceh.

Program ini merupakan bentuk sinergi berkelanjutan antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut dalam mendistribusikan dan mengamankan mata uang rupiah layak edar hingga ke pelosok negeri.

Kegiatan ini dilepas langsung oleh Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Agus Chusaini, bersama jajaran Forkopimda dan perwakilan TNI AL dari Dermaga Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Kota Sabang, pada Rabu (11/6/2025).

Dalam pelaksanaannya, ekspedisi akan menempuh perjalanan laut menggunakan KRI Imam Bonjol 383 selama lima hari ke depan.

Kepala BI Aceh, Agus Chusaini menyebutkan llima pulau yang menjadi tujuan ERB 2025 yakni Pulau Weh di Kota Sabang, Pulau Breuh dan Pulau Nasi di Aceh Besar, serta Pulau Simeulue dan Pulau Banyak di Aceh Singkil.

“Untuk ERB tahun ini, kami membawa uang Hasil Cetak Sempurna (HCS) senilai Rp5 miliar, yang didominasi pecahan kecil. Tujuannya agar masyarakat di wilayah 3T dapat menikmati uang Rupiah yang layak edar,” kata Agus Chusaini dalam keterangannya yang diterima Nukilan.

Dijelaskannya, selain distribusi uang, kegiatan ERB juga memuat agenda sosialisasi gerakan Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah serta layanan penukaran uang kepada masyarakat. Dalam ekspedisi ini, BI mengerahkan 15 personel kas keliling untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di lima pulau tersebut.

“Ini adalah bentuk nyata komitmen kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai. Sinergi dengan TNI AL menjadi kunci utama terlaksananya program ini dengan aman dan efektif,” jelasnya.

ERB merupakan bentuk nyata kolaborasi Bank Indonesia dengan TNI AL dalam menjaga kedaulatan mata uang nasional hingga ke daerah terpencil. Agus menegaskan bahwa BI akan terus memperluas jangkauan layanan kas dan memperkuat literasi masyarakat terhadap Rupiah.

“Ini adalah bagian dari ikhtiar membangun Indonesia maju dari kota hingga pelosok negeri,” tambah Agus.

Sementara itu, Komandan KRI Imam Bonjol 383, Letkol Laut (P) Rayindra menyampaikan bahwa kondisi cuaca saat ini cukup bersahabat, sehingga pelayaran diperkirakan akan memakan waktu lima hari untuk menyelesaikan seluruh rute sebelum kembali ke Sabang.

“TNI AL terus berkomitmen mendukung Bank Indonesia dalam mendistribusikan uang Rupiah ke pelosok negeri. Ini adalah bagian dari tugas kami menjaga kedaulatan, termasuk dalam aspek ekonomi nasional,” tuturnya.

Reporter: Rezi