Beranda blog Halaman 510

Disperindag Aceh Pastikan Takaran MinyaKita Sesuai Standar

0
Disperindag Aceh Pastikan Takaran MinyaKita Sesuai Standar. (Foto: RRI)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh memastikan bahwa minyak goreng rakyat MinyaKita yang beredar di pasaran tetap sesuai dengan takaran yang tertera pada kemasan. Kepastian ini didapat setelah pihak Disperindag melakukan pengujian terhadap sejumlah sampel produk menjelang Ramadan dan Idulfitri 2025, di tengah meningkatnya permintaan bahan pokok.

Kepala Disperindag Aceh, Mohd Tanwier, mengatakan bahwa hasil pengujian menunjukkan tidak ada penyimpangan takaran pada MinyaKita kemasan bantal dan kantong berdiri.

“Ada beberapa sampel uji yang dilakukan oleh staf di lapangan. Nah, sampel kemasan bantal dan kantong berdiri, Insyaallah masih sesuai dengan takaran,” ujar Tanwier, Selasa (11/3/2025).

Sebelumnya, beredar video viral di media sosial yang menunjukkan takaran MinyaKita tidak sesuai dengan label satu liter, terutama pada kemasan botol. Namun, menurut Tanwier, hal tersebut tidak ditemukan di Aceh.

“Yang kemarin viral itu rata-rata kemasan botol, sementara di tempat kita dipastikan tidak ada kemasan botol yang beredar,” katanya.

MinyaKita yang beredar di Aceh sebagian besar berasal dari produsen di Medan, yang hingga kini masih terpantau memenuhi standar takaran. “Rata-rata produk dari mereka (produsen Medan) hampir clear. Kita belum mendapatkan yang takarannya kurang,” ujar Tanwier.

Meski demikian, Disperindag Aceh tetap mengimbau masyarakat agar waspada dan segera melapor jika menemukan indikasi pengurangan takaran.

“Untuk sementara ini, alhamdulillah belum ada di tempat kita. Kalau tidak yakin dengan yang botol, beli saja kemasan yang bantal atau kantong berdiri,” tambahnya.

Pemerintah daerah berkomitmen terus melakukan pemantauan terhadap distribusi MinyaKita guna memastikan ketersediaan minyak goreng sesuai standar bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi lonjakan permintaan selama bulan suci Ramadan.

Editor: Akil

Disdik Aceh dan BPMA Bahas Kesiapan SDM Migas

0
Disdik Aceh dan BPMA Bahas Kesiapan SDM Migas, Gelar FGD Kompetensi dan Sertifikasi. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Sumber daya manusia (SDM) lokal yang unggul menjadi kunci dalam pengembangan industri minyak dan gas (migas) di Aceh. Untuk itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh bersama Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) berencana menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna menganalisis kebutuhan kompetensi dan sertifikasi vokasi di sektor migas.

Kepala Disdik Aceh, Marthunis, ST, D.E.A., yang didampingi Kepala Bidang Pembinaan SMK, Dr. Asbaruddin, M.Eng., serta Kepala PTKK Aceh, Azizah, S.Pd., M.Pd., telah menyampaikan permohonan kepada Kepala BPMA, Nasri Djalal, untuk memfasilitasi FGD tersebut. Pertemuan ini berlangsung di Kantor BPMA Aceh pada Selasa (11/3/2025).

FGD ini akan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan pelaku industri migas lainnya, guna menggali lebih dalam mengenai kompetensi dan sertifikasi yang dibutuhkan tenaga kerja di sektor ini.

Marthunis menegaskan pentingnya sinergi antara dunia industri dan pendidikan vokasi agar lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Aceh siap bersaing di dunia kerja.

“Dengan adanya FGD ini, diharapkan dapat terciptanya sinergi yang kuat antara sektor pendidikan dan industri, serta dapat meningkatkan keterampilan dan sertifikasi yang relevan bagi tenaga kerja lokal yang siap terjun di sektor migas,” ujar Marthunis.

Dinas Pendidikan Aceh, kata Marthunis, berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas lulusan SMK agar sesuai dengan standar industri. Langkah ini juga bertujuan memperluas akses siswa terhadap pelatihan dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Sementara itu, Kepala BPMA, Nasri Djalal, menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan pentingnya kualitas SDM lokal agar dapat bersaing di industri migas.

“Kami ingin industri migas di Aceh dapat menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja lokal, namun harus dipastikan bahwa kualitas SDM yang terlibat telah memenuhi standar industri migas,” katanya.

Nasri juga menyarankan BPMA untuk memperkuat koordinasi dengan perguruan tinggi serta Dinas Pendidikan guna memastikan kesiapan tenaga kerja lokal dalam menghadapi tantangan industri migas yang semakin berkembang.

FGD tersebut direncanakan berlangsung pada pertengahan April 2025. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menyelaraskan kebutuhan industri migas dengan program vokasi di Aceh sehingga tenaga kerja lokal dapat berdaya saing tinggi.

Editor: AKil

Kemenag Aceh Timur Gelar Rapat Penetapan Kadar Zakat Fitrah 1446 H/2025 M

0
Kemenag Aceh Timur Gelar Rapat Penetapan Kadar Zakat Fitrah 1446 H/2025 M. (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.id | Idi Rayeuk – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Aceh Timur menggelar rapat penetapan kadar zakat fitrah untuk tahun 1446 H/2025 M. Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Kemenag Aceh Timur pada Rabu, 12 Maret 2025, ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kemenag Aceh Timur, H. Salamina, S.Ag., M.A.

Dalam sambutannya, H. Salamina menekankan pentingnya rapat ini sebagai bentuk komitmen Kemenag dalam menetapkan kadar zakat fitrah yang sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.

“Penentuan kadar zakat fitrah menjadi panduan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban di bulan Ramadan. Kami berupaya menetapkan besaran zakat yang sejalan dengan prinsip keadilan dan syariat Islam,” ujar Salamina.

Rapat ini membahas berbagai faktor yang mempengaruhi besaran zakat fitrah, terutama harga kebutuhan pokok di Aceh Timur, dengan fokus pada harga beras sebagai makanan utama masyarakat. Keputusan yang dihasilkan dalam pertemuan ini akan disosialisasikan kepada masyarakat agar menjadi pedoman dalam pembayaran zakat fitrah selama Ramadan.

Kepala Seksi Penyelenggara Zakat Wakaf, H. Mulkan Sidamanik, S.Sos.I., M.A., yang memandu jalannya rapat, turut mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Kepala Mahkamah Syariah, Ketua Baitul Mal, Kepala Dinas Syariat Islam, Kepala Dinas Keistimewaan Aceh Timur, serta para Kepala Seksi (Kasi) dan Penyelenggara Syariah di lingkungan Kemenag Aceh Timur.

Diharapkan, keputusan yang diambil dalam rapat ini dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menunaikan zakat fitrah dengan tepat sesuai ketentuan syariat Islam. Selain itu, besaran zakat yang ditetapkan juga diharapkan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan kondisi perekonomian masyarakat setempat.

Editor: Akil

Aceh Ramadhan Festival 2025 Akan Dibuka Hari Ini

0
Pj Sekda Aceh, Azwardi, menabuh beduk saat pembukaan Aceh Ramadhan Festival 2024. (Foto: Instagram Humas Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Aceh Ramadhan Festival 2025 akan dibuka sore ini di Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Mengusung tema The Truly Spiritual Journey, festival tahunan ini menghadirkan pengalaman religi dan budaya yang kental dengan nuansa khas Aceh.

Rangkaian seremoni pembukaan dimulai dengan lantunan nazam, dilanjutkan dengan kunjungan ke area pameran, peluncuran Khazanah Piasan Naggroe 2025, pertunjukan Gema Ramadhan, serta santunan bagi anak yatim. Puncak acara ditandai dengan peresmian Aceh Ramadhan Festival 2025, yang kemudian diakhiri dengan buka puasa bersama.

Dikutip Nukilan.id dari Instagram @acehramadhanfestival, festival ini akan berlangsung dari 12 hingga 17 Maret 2025 dan menghadirkan berbagai atraksi menarik, termasuk Gampong Ramadhan, pameran Replika Mushaf Baiturrahman, serta kuliner khas seperti bubur kanji yang legendaris. Tak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati kemeriahan bazar tradisional, termasuk sajian khas dari kawasan Chinatown di Aceh.

Sebagai salah satu destinasi wisata religi utama di Indonesia, Aceh Ramadhan Festival 2025 menawarkan pengalaman spiritual yang autentik, menjadikannya agenda wajib bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Apakah Anda siap merasakan kehangatan Ramadhan di Aceh? (XRQ)

Reporter: Akil

Warga Aceh Korban TPPO Dipulangkan dari Kamboja, Haji Uma Desak Penindakan Agen Ilegal

0
Sudirman Haji Uma, Senator Aceh. (Foto: Dok Pribadi).

NUKILAN.id | Banda Aceh – Praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terus menelan korban di Aceh kembali mencuat setelah satu warga asal Kabupaten Pidie berhasil dipulangkan dari Kamboja. Korban berinisial MR (23), warga Kecamatan Padang Tiji, tiba di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, Selasa (10/3/2025) pukul 22.00 WIB.

Pemulangan MR difasilitasi oleh Staf Penghubung anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman Haji Uma, S.Sos. Menurut informasi yang diperoleh dari tim Haji Uma, MR sebelumnya diamankan oleh kepolisian Kamboja pada 21 Februari 2025, lalu diserahkan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh.

Disiksa dan Dipaksa Jadi Scammer

MR diketahui berangkat ke Kamboja beberapa bulan lalu melalui perantara seorang agen. Sesampainya di sana, ia dipaksa bekerja sebagai scammer dalam sebuah sindikat penipuan daring. Namun, karena tidak mencapai target yang dibebankan, ia mengalami penyiksaan, termasuk disetrum dengan arus listrik.

Derita MR semakin bertambah ketika pihak perusahaan tempatnya bekerja meminta uang tebusan sebesar Rp 35 juta kepada keluarganya pada November 2024. Sayangnya, orang tua korban tidak memiliki biaya untuk membayar jumlah tersebut.

Kasus ini akhirnya terungkap setelah Keuchik (kepala desa) kampung asal MR mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Haji Uma pada 8 Januari 2025. Menanggapi surat tersebut, Haji Uma segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) untuk mengupayakan pembebasan dan pemulangan korban.

Namun, proses pencarian MR tidak berjalan mudah. Ia beberapa kali dipindahkan ke perusahaan lain—total tiga kali perpindahan—hingga akhirnya berhasil ditemukan setelah diamankan oleh kepolisian setempat.

Biaya Pemulangan Tertunda

Setelah administrasi di KBRI Phnom Penh selesai, pemulangan MR kembali mengalami kendala karena keluarga tidak mampu menanggung biaya pemulangan sebesar Rp 9 juta. Akhirnya, keluarga hanya mampu membayar Rp 5,5 juta, sementara sisanya Rp 3,5 juta ditanggung oleh Haji Uma.

Haji Uma Desak Penindakan Agen Ilegal

Meningkatnya kasus TPPO di Aceh menjadi perhatian serius bagi Haji Uma. Ia menilai bahwa fenomena ini sudah sangat meresahkan dan memerlukan langkah tegas dari semua pihak.

“TPPO menjadi masalah serius saat ini di Aceh dan harus menjadi perhatian semua pihak. Kerjasama pemerintah, Polda Aceh, BP3MI Aceh, Keimigrasian serta berbagai elemen terkait lainnya menjadi hal penting dalam upaya pencegahan bertambahnya korban serta penindakan hukum terhadap para agen ilegal yang terus mengirim para warga Aceh ke luar negeri,” tegasnya.

Menurutnya, maraknya agen ilegal yang membujuk dan mengirim warga Aceh ke negara seperti Kamboja, Myanmar, Laos, dan Filipina harus segera ditindak secara hukum agar tidak semakin banyak korban berjatuhan.

“Dengan peningkatan jumlah korban TPPO di Aceh, diperlukan penegakan hukum maksimal dalam upaya menindak para agen ilegal yang selama ini terus membujuk dan mengirim warga Aceh ke luar negeri,” tambahnya.

Kasus TPPO di Aceh menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak jelas legalitasnya. Pemerintah bersama aparat hukum diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta mengambil langkah konkret dalam mencegah kejahatan ini terus berulang.

Editor: Akil

OJK Soroti Kebijakan Bank Syariah di Aceh, Sebut Bisa Merugikan

0
Otoritas Jasa Keuangan. (Foto: OJK)

NUKILAN.id | Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti kebijakan perbankan di Aceh yang hanya mengizinkan bank syariah beroperasi di provinsi tersebut. Kebijakan ini diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Menurut OJK, aturan ini memiliki dampak bagi dunia usaha di Aceh.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyebut bahwa keputusan ini merupakan hasil kesepakatan politik antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Aceh. Namun, dari sisi bisnis, kebijakan tersebut dinilai merugikan.

“Nah memang apakah ini tidak akan merugikan? Merugikan sebetulnya. Kalau dilihat dari perspektif bisnis semata-mata,” ungkap Dian dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan OJK, Senin (10/3/2025).

Dian menjelaskan bahwa banyak pelaku usaha di Aceh justru menjalankan bisnis mereka di luar provinsi tersebut. Ia mencontohkan industri peternakan ayam dan sektor impor barang yang seharusnya bisa diproduksi di Aceh, tetapi justru didatangkan dari luar daerah.

“Tapi itu kan pilihan-pilihan yang mungkin saya kira mudah-mudahan suatu saat bisa diatasi dengan baik, dan kalau misalnya sudah kesempatan untuk berbisnis dan lain sebagainya, semakin berkembang dengan baik di Aceh,” ujarnya.

Peluang Revisi Qanun?

Pada tahun 2023, OJK telah memberikan sinyal positif terhadap kemungkinan beroperasinya kembali bank konvensional di Aceh. Ini sejalan dengan rencana Pemerintah Aceh untuk merevisi Qanun LKS guna memberikan ruang bagi bank non-syariah.

Dian menekankan bahwa proses peralihan dari bank konvensional ke bank syariah di Aceh tidak bisa dilakukan secara paksa. Ia juga mengakui bahwa terdapat sejumlah kendala dalam implementasi kebijakan ini.

Selain itu, OJK menilai bahwa keseimbangan antara bank konvensional dan bank syariah diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Meski demikian, Dian mengakui bahwa mengembalikan bank konvensional ke Aceh bukan perkara mudah. Biaya operasional untuk kembali membuka kantor cabang yang telah ditutup menjadi salah satu tantangan besar yang harus dipertimbangkan.

OJK berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan ekonomi Aceh melalui sistem perbankan yang lebih inklusif. Tahun lalu, pertemuan tahunan perbankan syariah Indonesia juga digelar di Aceh sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan sektor keuangan di wilayah tersebut.

Kapolda Aceh Ingatkan Masyarakat Waspada Terhadap Calo Rekrutmen Polri

0
Polda Aceh. (Foto: Kiriman untuk Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kapolda Aceh mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur janji kelulusan instan dalam seleksi penerimaan anggota Polri. Proses rekrutmen di kepolisian, menurutnya, dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik percaloan.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdiyanto, menegaskan bahwa seleksi penerimaan terpadu anggota Polri dilakukan dengan prinsip BETAH, yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Ia meminta masyarakat untuk segera melapor jika menemukan pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.

“Kami mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika ada oknum yang menjanjikan kelulusan dalam seleksi anggota Polri dengan imbalan tertentu. Itu jelas merupakan penipuan. Karena Polda Aceh akan mencari calon anggota Polri yang terbaik dari yang baik,” ujar Kombes Joko usai mengecek tahapan pemeriksaan administrasi penerimaan Polri di Aula Presisi Polda Aceh, Selasa (11/3/2025).

Joko menekankan pentingnya kepercayaan diri bagi para peserta seleksi. Ia mengingatkan agar mereka tidak tergoda oleh tawaran jalan pintas yang sering berujung pada penipuan.

“Percayalah pada kemampuan diri sendiri, baik fisik, kesehatan, maupun mental, serta ikuti seluruh proses seleksi dengan jujur. Jangan sampai menjadi korban penipuan,” tegasnya.

Peringatan ini sejalan dengan arahan Kapolda Aceh dalam penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah penerimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2025 pada 7 Maret lalu. Kapolda menyoroti maraknya praktik percaloan yang telah merugikan banyak pihak.

“Melalui acara penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah itu, seluruh pihak diharapkan berkontribusi aktif dalam setiap tahapan seleksi, sehingga penerimaan terpadu anggota Polri tahun 2025 dapat terselenggara secara kompetitif guna terpilihnya calon-calon insan Polri masa depan yang presisi,” katanya.

Polda Aceh memastikan akan terus mengawasi jalannya rekrutmen agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Masyarakat yang mengetahui adanya praktik percaloan atau penipuan terkait seleksi Polri diimbau untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat atau melalui saluran pengaduan resmi yang telah disediakan.

Editor: Akil

Mubadala Energy Wacanakan Pengembangan Proyek Gas di Aceh

0
Presiden Direktur Mubadala Energy Indonesia, Abdulla Bu Ali saat memberikan keterangan terkait investasi pada pertemuan dengan Pemerintah Aceh, di Banda Aceh. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Perusahaan energi asal Uni Emirat Arab (UEA), Mubadala Energy, tengah menjajaki pengembangan lebih lanjut eksplorasi cadangan gas di Blok South Andaman, khususnya pada proyek Tangkulo-1. Proyek ini diharapkan dapat menghasilkan gas pertama pada tahun 2028 serta memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah.

Hal tersebut disampaikan Duta Besar UEA untuk Indonesia, Abdulla Obaid Salem Al Dhaheri, dalam pertemuan dengan Gubernur Aceh di Banda Aceh, Selasa (11/3/2025). Presiden Direktur Mubadala Energy Indonesia, Abdulla Bu Ali, turut hadir dalam pertemuan yang membahas peluang investasi di berbagai sektor prioritas, termasuk pariwisata, agroindustri, energi, dan infrastruktur.

Dalam kesempatan itu, Abdulla Al Dhaheri menegaskan komitmen UEA untuk mempererat kerja sama dengan Pemerintah Aceh.

“Proyek ini diharapkan dapat menghasilkan gas pertama pada tahun 2028, dan juga dapat memberikan efek berganda atau multiplier effect,” ujarnya.

Presiden Direktur Mubadala Energy Indonesia, Abdulla Bu Ali, menambahkan bahwa dukungan dari Pemerintah Aceh dan pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan kelancaran proyek tersebut. Menurutnya, Mubadala Energy telah menemukan cadangan gas signifikan di sumur eksplorasi laut dalam Layaran-1, yang kemudian diikuti dengan penemuan cadangan baru di Tangkulo-1.

Sebelumnya, Mubadala Energy bersama mitranya, Harbour Energy, telah melakukan pengeboran eksplorasi di Timpan-1, Blok Andaman II. Penemuan cadangan gas ini memperkuat potensi besar sumber daya energi di perairan Aceh, menjadikannya sebagai wilayah strategis dalam pengembangan energi nasional.

Bu Ali mengapresiasi dukungan Pemerintah Aceh selama proses pengeboran sumur laut dalam Layaran-1 dan Tangkulo-1. Ia berharap dukungan tersebut terus berlanjut agar proyek ini dapat berjalan sesuai jadwal.

“Kami harap dukungannya berlanjut agar tidak ada hambatan yang dapat menunda proyek ini, dan Insya Allah kami dapat menghasilkan gas pertama Tangkulo-1 di tahun 2028, dalam rangka mendukung target Pemerintah Indonesia,” pungkasnya.

Pengembangan Blok South Andaman diyakini akan membawa dampak positif bagi Aceh, tidak hanya dalam aspek energi, tetapi juga pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya proyek ini, Aceh berpotensi menjadi salah satu pusat energi utama di Indonesia.

Editor: Akil

JSI Beri Penghargaan KIP Banda Aceh atas Kesuksesan Pilkada 2024

0
Direktur Eksekutif JSI, Ratnalia Indriasari, menyerahkan pernghargaan kepada Ketua KIP Kota Banda Aceh, Yusri Razali, didampingi Komisioner KIP Kota Banda Aceh, Muhammad Zar, di Kantor JSI, Banda Aceh, Selasa 11 Maret 2025. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Jaringan Survei Inisiatif (JSI) memberikan penghargaan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh atas keberhasilan dan menyukseskan Pilkada Kota Banda Aceh tahun 2024 dengan damai dan aman.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Eksekutif JSI, Ratnalia Indriasari, kepada Ketua KIP Kota Banda Aceh, Yusri Razali, didampingi Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan Partisipasi Masyarakat KIP Kota Banda Aceh, Muhammad Zar, di Kantor JSI, Banda Aceh, Selasa (11/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Ratnalia Indriasari mengatakan penghargaan ini diberikan atas komitmen kuat KIP Kota Banda Aceh dalam menjaga integritas, transparansi, dan profesionalisme selama proses demokrasi berlangsung.

“KIP Kota Banda Aceh telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam melaksanakan proses demokrasi. Kerja keras dan dedikasi tim KIP Kota Banda Aceh telah membawa hasil yang luar biasa, sehingga Pilkada Kota Banda Aceh berjalan lancar dan sukses,” kata Ratnalia.

Menanggapi penghargaan tersebut, Ketua KIP Kota Banda Aceh, Yusri Razali, mengucapkan terima kasih kepada JSI. Menurutnya kesuksesan ini merupakan hasil kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, termasuk media massa.

“Ini berkat kerja sama selama ini saya dengan teman-teman media yang sangat baik dalam hal menyukseskan Pilkada di Kota Banda Aceh. Saya mengucapkan terima kasih kepada JSI yang sudah memberikan penghargaan ini,” kata Yusri.

Meski demikian, Yusri mengakui masih ada tantangan dalam meningkatkan partisipasi pemilih yang belum mencapai target. “Khususnya Pilkada, tingkat partisipasinya sedikit belum sesuai dengan harapan kita, masih di bawah 70%, di mana harapan kita di atas 70%,” tuturnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, ke depan KIP Banda Aceh berencana melibatkan ulama, tokoh adat, dan budaya dalam melakukan edukasi kepada masyarakat.

“Ke depan mungkin bisa kita libatkan ulama, tokoh adat, budaya, dan semuanya dalam melakukan edukasi kepada masyarakat karena kita berada di Aceh, khususnya kalau ulama ini masih sangat dihormati dan disegani,” jelas Yusri.

Terkait isu money politik yang sempat mencuat, Yusri menegaskan bahwa meskipun hal tersebut bukan ranah KIP, namun pihaknya tetap memiliki tanggung jawab moral untuk mencerdaskan masyarakat.

“Meskipun bukan ranah kami, tapi kami punya tanggung jawab moral bagaimana mencerdaskan masyarakat bahwa money politik itu tidak benar dan harus kita hapuskan,” katanya.

Dalam dua tahun ke depan, sebelum persiapan Pemilu 2029 dimulai pada awal 2027, KIP Banda Aceh akan fokus melakukan evaluasi dan pendidikan pemilih melalui program Rumah Pintar Pemilu.

“Kami akan melakukan kursus-kursus singkat dengan adik-adik pelajar, anak-anak SMA, mahasiswa, dan anak-anak muda dalam hal literasi tentang pemilu dan demokrasi,” pungkas Yusri.

Reporter: Rezi

Paus Raksasa Terdampar di Simeulue, Warga Berkerumun di Pantai Angkeo

0
Paus Raksasa Terdampar di Simeulue. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Sinabang – Seekor paus berukuran besar ditemukan dalam kondisi mati terdampar di pantai Desa Angkeo, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue, Aceh, Selasa (11/3/2025). Bangkai mamalia laut itu menarik perhatian warga yang berbondong-bondong datang ke lokasi untuk melihat langsung.

Kepala BPBD Kabupaten Simeulue, Zulfadli, mengungkapkan bahwa paus tersebut memiliki panjang sekitar 7 meter dengan perkiraan berat mencapai 2,5 ton.

“Informasi yang kami terima, bangkai paus tersebut ditemukan nelayan terdampar di pantai Desa Angkeo, pada Selasa (11/3) pagi. Belum diketahui jenis ikan pausnya,” kata Zulfadli, dikutip dari Antara, Selasa (11/3/2025).

Hingga saat ini, penyebab kematian paus tersebut masih belum diketahui. Bangkainya masih berada di pantai tanpa ada penanganan lebih lanjut dari pihak berwenang.

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue, Roli Mindansyah Putra, mengatakan bahwa belum ada evakuasi terhadap bangkai paus itu. Pihaknya menunggu langkah lebih lanjut dari instansi terkait.

“Kalau terkait penanganan bangkai paus tersebut, ditanyakan langsung ke kepala dinas,” ujar Roli Mindansyah Putra.

Keberadaan paus yang terdampar ini menjadi tontonan warga. Banyak yang mengabadikan momen tersebut dengan berfoto dan merekam video menggunakan ponsel mereka. Fenomena ini bukan pertama kalinya terjadi di perairan Simeulue, mengingat wilayah ini berada di jalur migrasi mamalia laut.

Kabupaten Simeulue sendiri merupakan wilayah kepulauan terluar di Aceh yang terletak di Samudra Hindia, sekitar 180 mil laut dari pesisir barat Pulau Sumatera. Wilayah ini telah menjadi kabupaten sendiri sejak pemekaran dari Aceh Barat pada tahun 1999. Saat ini, Simeulue terdiri dari 10 kecamatan dengan 138 gampong dan dihuni sekitar 98 ribu jiwa.

Belum dapat dipastikan kapan bangkai paus tersebut akan dievakuasi atau bagaimana penanganannya. Warga pun berharap agar pihak berwenang segera mengambil tindakan untuk mencegah dampak lingkungan akibat membusuknya bangkai mamalia laut raksasa tersebut.

Editor: Akil