Beranda blog Halaman 497

Illiza Buka Festival Ramadan Gerakan Menuju EMAS di Masjid Raya

0
Illiza Buka Festival Ramadan Gerakan Menuju EMAS di Masjid Raya. (Foto: MC BNA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, secara resmi membuka Festival Ramadan Gerakan Menuju EMAS (Ekonomi Masyarakat Aceh Sejahtera) di halaman Masjid Raya Baiturrahman pada Jumat, 21 Maret 2025. Acara ini merupakan inisiatif PT Pegadaian dan akan berlangsung selama tiga hari ke depan.

Amatan Nukilan.id di lokasi, Festival ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, seperti bazar UMKM, pembagian bubur kanji rumbi gratis, workshop santri entrepreneur, serta lomba dai cilik.

Dalam sambutannya, Wali Kota Illiza menyampaikan apresiasinya terhadap Pegadaian yang telah menginisiasi festival Ramadan dan Gerakan Menuju EMAS yang dianggap sebagai program strategis.

“Sebuah harapan dan doa yang baik yang bertepatan dengan bulan mulia Ramadan 1446 H. Semoga semua yang dicita-citakan lewat gerakan ini hendaknya tercapai seperti apa yang diharapkan.”

Pemko Banda Aceh juga merasa bangga dapat menjadi bagian dari gerakan ini.

“Sejalan dengan visi Kota Kolaborasi, kami siap mendukung dan mengambil peran penting dalam kolaborasi menuju EMAS ini,” ujarnya.

Menurut Illiza, pemerintah kota mendukung inisiatif ini melalui berbagai bentuk partisipasi, seperti kerja sama dalam pelaksanaan pasar murah serta keterlibatan masjid-masjid gampong dalam kegiatan ekonomi syariah.

Ia juga berharap bahwa keberadaan Pegadaian Syariah di Banda Aceh dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam pengelolaan keuangan, pemodalan usaha, dan investasi berbasis syariah.

“Semoga pegadaian syariah dapat terus memberikan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat. Dan semoga pula, lewat Gerakan Menuju EMAS ini, taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh akan semakin baik,” ujarnya.

Eka Pebriansyah, Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian, menjelaskan bahwa kegiatan serupa juga diadakan di beberapa wilayah di Indonesia. Namun, Banda Aceh menjadi lokasi acara puncak yang terbesar.

“Festival Ramadan Gerakan menuju EMAS ini merupakan wujud komitmen kami dalam memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat soal ekonomi syariah,” ujarnya.

Selama tiga hari pelaksanaan, festival ini menghadirkan berbagai agenda menarik, termasuk seminar inklusi keuangan syariah, lomba dai cilik dan tahfiz, santunan yatim dan duafa, serta apresiasi bagi guru santri. Pegadaian juga menyediakan tiga ribu paket sembako murah, menyerahkan bantuan operasional masjid, serta memberikan sembako bagi nasabah dan masyarakat kurang mampu.

“Ini momentum kami untuk bisa masuk dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Eka.

Pembukaan festival ditandai dengan penabuhan bedug oleh Wali Kota Illiza dan Eka Pebriansyah di atas panggung utama. Acara kemudian ditutup dengan tausiah dan doa oleh Ustaz Amri Fatmi, sebelum akhirnya dilanjutkan dengan buka puasa bersama. (XRQ)

Reporter: Akil

BSI Aceh Gelar Gema Ramadhan 1446 H, Hadirkan Bazar UMKM hingga Kajian Islami

0
BSI Aceh Gelar Gema Ramadhan 1446 H Hadirkan Bazar UMKM hingga Kajian Islami. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Iklan – Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh menggelar Gema Ramadhan 1446 H bersama Byond By BSI, yang berlangsung pada 21 hingga 23 Maret 2025 di Masjid Oman Al Makmur, Lamprit, Banda Aceh. Acara ini menjadi ajang syiar kebaikan yang rutin diselenggarakan setiap tahun oleh BSI Aceh untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan ibadah di bulan suci.

Deputy Hubungan Kelembagaan BSI Aceh, Saiful Musadir, mengatakan bahwa Ramadhan adalah bulan penuh berkah yang harus dimanfaatkan untuk memperbanyak ibadah dan berbagi kebaikan. Dalam kesempatan ini, BSI Aceh juga menyerahkan studio multimedia kepada Masjid Oman Al Makmur sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.

Gema Ramadhan 1446 H resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah B.Sc (Hons). M.T., yang menandai peresmian dengan pemukulan bedug. Afdhal mengapresiasi kegiatan ini, terutama karena melibatkan pelaku usaha dalam bazar UMKM dan kuliner. Menurutnya, kegiatan semacam ini tidak hanya menambah semarak Ramadhan tetapi juga menggerakkan roda ekonomi kota. Ia pun berharap program serupa dapat terus dilakukan di luar bulan Ramadhan.

Sepanjang Ramadhan tahun ini, BSI menggelar berbagai kegiatan, mulai dari tarhib Ramadhan BSI, berbagi bahagia dengan kaum dhuafa, hingga kajian Islam bersama para ulama. Kegiatan tersebut turut didukung oleh Kementerian BUMN dalam program ‘Sobat Aksi Ramadhan’ yang dilaksanakan di Masjid Batoh.

Ragam Kegiatan Gema Ramadhan 1446 H:

  1. Kajian Ramadhan, menghadirkan penceramah Ustadz Fakhruddin Lahmuddin, M.Pd. pada 22 Maret di Masjid Oman Al Makmur, serta Prof. Dr. Armiadi Musa pada 23 Maret di Masjid Baitul Musyahadah, Teuku Umar.
  2. Bazar UMKM dan Kuliner, menghadirkan 37 UMKM dengan berbagai program diskon menarik.
  3. Berbagi takjil, di empat titik, yaitu Masjid Oman Al Makmur, depan kantor Landmark BSI Aceh, seputaran Drive Thru Taman Adipura, dan Masjid Baitul Musyahadah, Teuku Umar.
  4. Lomba Ramadhan untuk masyarakat umum.
  5. Belanja bersama anak yatim di Suzuya Mall Banda Aceh.

Saiful Musadir mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Ramadhan sebagai momentum memperbanyak amal kebaikan dan meningkatkan keimanan.

“Mari isi bulan Ramadhan ini dengan selalu memberikan nilai kebaikan kepada kehidupan, mari kita memanfaatkan momen Ramadhan dengan memperbanyak amal dan meningkatkan keimanan,” tutupnya.

Editor: Akil

MaTA Pertanyakan Uang Sitaan Korupsi BRA

0
Koordinator MaTA, Alfian. (Foto: dialeksi.com)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mempertanyakan keberadaan uang sitaan dalam kasus korupsi  Badan Reintegrasi Aceh (BRA) terkait pengadaan bibit ikan kakap dan pakan runcah di Aceh Timur.

Menurutnya, dari total kerugian negara sebesar Rp15,3 miliar yang telah diaudit oleh Inspektorat, hanya Rp28 juta yang disita untuk diperiksa di pengadilan, sementara sisanya, sekitar Rp15,2 miliar, tidak diketahui keberadaannya.

Alfian menyebutkan, uang sitaan tersebut seharusnya digunakan untuk menutupi defisit anggaran dan mengembalikan kerugian negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Rakyat.

 “Jika uang hasil tindak pidana korupsi belum dikembalikan seutuhnya, hal ini akan berdampak pada kesejahteraan negara dan merugikan kepentingan masyarakat,” kata Alfian dalam keterangan tertulisnya yang diterima Nukilan, Jum’at (21/3/2025).

Ia menilai bahwa pihak kejaksaan terkesan tidak serius dalam menangani kasus ini, mengingat uang sitaan yang ada tidak mencukupi total kerugian negara yang ditimbulkan.

Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa kejaksaan memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pemulihan atas kerugian negara.

“Jika kejaksaan tidak melakukan sitaan uang yang sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan, maka kredibilitas instansi ini dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Aceh patut dipertanyakan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Alfian meminta aparat penegak hukum harus lebih cermat dalam menelusuri aliran dana hasil korupsi ini. Berdasarkan pemantauan MaTA, sejauh ini hanya sekitar Rp28 juta yang diketahui bertransaksi di sebuah showroom, sementara miliaran rupiah lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Padahal, jumlah sitaan seharusnya sebanyak mungkin mendekati angka kerugian negara.

Selain itu, Alfian mengungkapkan adanya kemungkinan bahwa uang hasil korupsi tidak hanya dinikmati oleh enam terdakwa, tetapi juga oleh pihak ketiga yang belum tersentuh hukum. Potensi keterlibatan elite politik yang menerima aliran dana hasil korupsi BRA harus ditelusuri lebih lanjut agar praktik penindakan korupsi di Aceh menjadi lebih efektif.

“Sepanjang pemantauan kami, baru kali ini ada kasus korupsi di Aceh yang tidak dikenakan penyitaan uang hasil korupsi secara penuh. Biasanya, dalam kasus korupsi lainnya, penegak hukum selalu melakukan penyitaan aset sebagai alat bukti persidangan dan untuk mengembalikan kerugian negara,” tambah Alfian.

Reporter: Rezi

Omzet Pedagang di Kopelma Darussalam Tetap Stabil Selama Ramadan

0
Omzet Pedagang di Kopelma Darussalam Tetap Stabil Selama Ramadan. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Bulan Ramadan sering kali diidentikkan dengan penurunan aktivitas bisnis bagi sebagian pedagang. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi para pedagang di kawasan Kopelma Darussalam, Banda Aceh. Mereka justru tetap meraup keuntungan stabil sepanjang bulan suci ini.

Menurut sejumlah pedagang di kawasan tersebut, permintaan gorengan mengalami lonjakan signifikan selama Ramadan. Tradisi berbuka puasa dengan gorengan menjadi faktor utama meningkatnya permintaan makanan ringan ini.

Salim, seorang pedagang gorengan yang telah berjualan di Darussalam selama lebih dari 15 tahun, mengungkapkan bahwa selama Ramadan, penjualannya bisa naik hingga 50% dibandingkan hari biasa.

“Selama bulan puasa, gorengan seperti pisang goreng, tempe goreng, dan tahu isi laris manis. Kami harus menyediakan stok lebih banyak untuk memenuhi permintaan,” ujarnya kepada Nukilan.id pada Jumat (21/3/2025) dengan antusias.

Tak hanya jumlah penjualan yang meningkat, pola konsumsi pelanggan pun berubah. Menurut Salim, banyak pelanggan yang membeli dalam jumlah besar untuk berbuka puasa bersama keluarga atau untuk acara berbuka bersama di masjid.

Hal serupa juga dirasakan oleh Muji, pedagang batagor di kawasan tersebut. Ia mengaku bahwa Ramadan membawa berkah bagi usahanya dengan pendapatan yang bisa mencapai Rp1,4 juta per hari.

“Bulan puasa tentu berpengaruh. Tetap ramai. Alhamdulillah, omzet kita stabil,” ujar Muji.

Sementara itu, Leman, seorang pedagang minuman, mengatakan bahwa penjualannya selama Ramadan tidak jauh berbeda dari bulan-bulan lainnya.

“Kadang habis terjual semua, kadang sisa 10 cup. Sama saja seperti hari-hari biasa. Tapi Alhamdulillah, tetap untung dan tidak merugi,” tuturnya.

Dengan stabilnya omzet para pedagang di Kopelma Darussalam selama Ramadan, kawasan ini tetap menjadi pusat kuliner yang ramai dikunjungi warga untuk berburu takjil dan menu berbuka puasa. (XRQ)

Reporter: AKil

Sambai Oen Peugaga: Lalapan Khas Aceh yang Selalu Diburu Saat Ramadan

0
Sambai oen peugaga, lalapan khas Aceh yang hanya ada saat bulan Ramadan. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Ramadan di Aceh tidak hanya identik dengan suasana religius, tetapi juga dengan aneka hidangan khas yang menggugah selera. Salah satunya adalah Sambai Oen Peugaga, lalapan tradisional yang hanya muncul di bulan suci ini dan selalu menjadi incaran masyarakat untuk berbuka puasa.

Di Jalan Garuda, Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Masitah, seorang penjual Sambai Oen Peugaga, sibuk melayani pelanggan yang datang silih berganti. Ia mengungkapkan bahwa setiap Ramadan, permintaan lalapan khas ini meningkat pesat.

“Lalapan ini istimewa karena dibuat dari 44 macam dedaunan dengan daun peugaga sebagai bahan utamanya. Rasa segarnya khas dan sangat disukai masyarakat Aceh,” ujar Masitah saat ditemui Nukilan.id pada Jumat (21/3/2025) sore.

Menurut Masitah, Sambai Oen Peugaga bukan sekadar lalapan biasa. Kehadirannya yang hanya terbatas di bulan Ramadan membuatnya semakin eksklusif dan banyak diburu masyarakat.

“Orang Aceh memang suka rempah-rempah dan dedaunan, terutama saat berbuka puasa. Itulah mengapa peminatnya selalu tinggi,” tambahnya.

Setiap hari selama Ramadan, Masitah mampu menjual hingga dua talam besar atau sekitar 300 bungkus Sambai Oen Peugaga. Dalam sehari, ia bisa meraup pendapatan hingga Rp2 juta dari penjualan lalapan khas ini. Meski sangat diminati, harga satu bungkusnya tetap terjangkau, hanya Rp7 ribu.

“Bahan-bahannya saya dapat dari pedagang di kampung. Mereka sudah mengemasnya, jadi saya tinggal meraciknya saja,” jelasnya.

Bagi masyarakat Aceh, Sambai Oen Peugaga bukan sekadar makanan, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang kaya akan nilai tradisi. Rasanya yang segar dan khas membuatnya terus dilestarikan dari generasi ke generasi.

Ramadan pun seolah tak lengkap tanpa kehadiran lalapan yang satu ini. Setiap suapan Sambai Oen Peugaga bukan hanya menyegarkan lidah, tetapi juga mengingatkan pada kekayaan kuliner tanah Rencong yang tiada duanya. (xrq)

Reporter: Akil

Wali Kota Subulussalam dan Bupati Aceh Singkil Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat

0
Wali Kota Subulussalam dan Bupati Aceh Singkil Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat. (Foto: Detik.com)

NUKILAN.id | Jakarta – Wali Kota Subulussalam, M. Rasyid, dan Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, kompak mengusulkan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di daerah masing-masing. Keduanya menilai program tersebut dapat menjadi solusi dalam memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

“Alhamdulillah, proposal (Sekolah Rakyat) kita sudah lengkap. Di Kota Subulussalam, ada lahan milik Pemkot dengan luas sekitar 12 hektare yang bisa dimanfaatkan,” ujar Rasyid dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

Rasyid menyampaikan hal tersebut saat beraudiensi dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Kamis (20/3/2025). Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat akan melengkapi fasilitas pendidikan yang sudah ada di Subulussalam, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

“Di sana sudah ada SD, SMP, dan SMA, jadi bisa menjadi kawasan pendidikan yang terintegrasi. Apalagi konsepnya boarding school, sehingga siswa bisa fokus belajar,” katanya.

Sebelumnya, lahan yang diusulkan Rasyid merupakan bangunan hibah dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Gedung tersebut awalnya diperuntukkan sebagai kampus, namun kini tidak digunakan.

“Kampusnya sudah pindah, jadi lebih baik kita revitalisasi untuk Sekolah Rakyat,” tambahnya.

Bangunan tersebut diperkirakan mampu menampung 400 siswa pada tahap awal. Namun, Rasyid menegaskan bahwa standar fasilitasnya akan disesuaikan dengan arahan dari Kemensos.

“Kita sangat membutuhkan ini, apalagi sekolahnya gratis. Angka kemiskinan di Subulussalam masih tinggi, sekitar 13.800 orang,” jelasnya.

Senada dengan Rasyid, Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon juga mengusulkan gedung di daerahnya sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Bangunan seluas 2,4 hektare itu merupakan bekas Islamic Center yang sudah tidak difungsikan.

“Di sana sudah ada ruang belajar, asrama putra dan putri, serta rumah guru. Jadi tinggal dimanfaatkan,” ujar Safriadi.

Menurutnya, pendirian Sekolah Rakyat di Aceh Singkil sangat penting, mengingat angka kemiskinan di wilayahnya masih mencapai 15 persen.

“Kami berharap Menteri Sosial bisa memprioritaskan daerah kami, agar anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa sekolah gratis dan mendapatkan pendidikan berkualitas,” katanya.

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengapresiasi semangat Wali Kota Subulussalam dan Bupati Aceh Singkil.

“Konsep besarnya adalah bagaimana kita mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan,” ujar Agus Jabo.

Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat setiap tahun untuk menciptakan generasi muda yang siap menjadi pemimpin di masa depan.

“Ini bukan sekadar sekolah vokasi, tapi sekolah yang membentuk pemimpin. Setelah lulus SMA, mereka akan kita kuliahkan, agar bisa kembali ke daerahnya sebagai agen perubahan,” tuturnya.

Sekolah Rakyat juga akan menyediakan asrama bagi para siswa. Agus Jabo menekankan bahwa program ini akan memprioritaskan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dengan pengeluaran di bawah Rp 400 ribu per bulan.

“Jika mereka tetap tinggal bersama orang tua, bisa saja mereka dipaksa bekerja di ladang. Dengan sistem boarding school, mereka bisa fokus belajar,” pungkasnya.

Editor: Akil

3.163 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Amankan Arus Mudik Lebaran di Aceh

0
3.163 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Amankan Arus Mudik Lebaran di Aceh. (Foto: MetroTv)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh bersama TNI dan berbagai pemangku kepentingan mengerahkan 3.163 personel gabungan guna mengamankan arus mudik dan perayaan Idulfitri 1446 Hijriah. Operasi ini bertujuan memastikan keamanan serta kenyamanan masyarakat selama periode mudik dan libur Lebaran.

“Operasi ini akan melibatkan 3.163 personel yang bertugas di 1.148 objek pengamanan, termasuk 23 terminal, 950 masjid, 9 pelabuhan, 40 pusat perbelanjaan, 8 bandara, dan 118 tempat wisata,” kata Kapolda Aceh, Irjen Achmad Kartiko, Jumat (21/3/2025).

Ribuan personel tersebut terdiri dari 150 personel Polda Aceh, 1.483 personel dari Polres jajaran, 257 personel TNI, serta 1.272 personel dari berbagai instansi terkait. Mereka akan ditempatkan di titik-titik strategis guna menjaga kelancaran dan keamanan arus mudik.

Untuk mendukung kelancaran pengamanan, Polda Aceh telah menyiapkan 33 Pos Pengamanan, 26 Pos Pelayanan, serta 3 Pos Terpadu yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Aceh. Pos-pos ini akan berfungsi sebagai pusat layanan bagi para pemudik, menyediakan informasi, bantuan, serta pengamanan agar perjalanan mudik tetap aman dan nyaman.

Pemerintah memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 28 hingga 30 Maret 2025, sementara puncak arus balik diperkirakan berlangsung pada 5 hingga 7 April 2025.

Prediksi ini didasarkan pada survei Kementerian Perhubungan RI yang menunjukkan potensi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran 2025 mencapai 52 persen dari total populasi Indonesia, atau setara dengan 146,48 juta orang.

Dengan berbagai langkah antisipasi ini, diharapkan arus mudik di Aceh dapat berlangsung lancar dan masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan aman serta nyaman.

Editor: Akil

2.000 Tiket Mudik Gratis Disiapkan untuk Penumpang Kapal Ferry di Aceh

0
KMP Aceh Hebat 1. (Foto: Dishub Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh menyiapkan 2.000 tiket mudik gratis bagi penumpang pejalan kaki kelas ekonomi dalam rangka Lebaran 2025.

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh, Rudy B. Hanafiah, mengatakan program ini bertujuan meringankan beban masyarakat sekaligus mengantisipasi lonjakan penumpang selama periode mudik.

“Kami fokus pada distribusi tiket gratis dan peningkatan protokol keselamatan. Pengecekan rutin kapal, pembatasan kapasitas, serta penyediaan tenaga medis di titik-titik strategis menjadi prioritas kami,” kata Rudy dalam keterangan resmi yang diterima Nukilan.id, Jumat (21/3/2025).

Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, ASDP telah menyiapkan penambahan jadwal keberangkatan kapal. Jika sebelumnya hanya dua kali dalam sehari, mulai H+2 Lebaran frekuensi perjalanan akan meningkat menjadi lima kali sehari.

“Jika diperlukan, kami siap meningkatkan frekuensi hingga tujuh trip per hari,” tambah Rudy.

Dari total 2.000 tiket gratis yang disiapkan, sebanyak 1.000 tiket dialokasikan untuk rute Ulee Lheue – Balohan dengan jadwal keberangkatan pada 28-31 Maret dan 1-3 April 2025. Sementara itu, 1.000 tiket lainnya diperuntukkan bagi rute Balohan – Ulee Lheue dengan keberangkatan pada 4-6 April 2025.

Selain itu, ASDP juga menyediakan 100 tiket gratis untuk rute Ulee Lheue – Lamteng yang beroperasi pada 26-30 Maret 2025, serta 100 tiket untuk rute Lamteng – Ulee Lheue yang berlangsung pada 2-6 April 2025.

Pendaftaran mudik gratis dilakukan secara daring melalui tautan bit.ly/MudikGratisASDPKemenhub2025 dengan kuota terbatas. Calon penumpang wajib memiliki KTP, KK, atau SIM, serta setiap keluarga maksimal dapat mendaftarkan empat orang. Verifikasi data penumpang harus diselesaikan dalam dua hari setelah pendaftaran.

Program mudik gratis ini diharapkan dapat membantu masyarakat menikmati perjalanan dengan lebih aman dan nyaman selama libur Lebaran. (XRQ)

Reporter: Akil

MK Putuskan Caleg Terpilih Tak Boleh Mundur untuk Maju Pilkada

0
Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: Hukum Online)

NUKILAN.id | Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa calon legislatif (caleg) terpilih tidak dapat mengundurkan diri untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Keputusan ini tertuang dalam putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Dalam putusan tersebut, MK mengubah ketentuan dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dengan status inkonstitusional bersyarat. Artinya, caleg terpilih hanya diperbolehkan mengundurkan diri jika mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum, seperti menteri, duta besar, atau pejabat publik lainnya.

Fenomena yang Tidak Sehat dalam Demokrasi

Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam pertimbangannya menyatakan bahwa fenomena pengunduran diri caleg terpilih untuk mengikuti Pilkada mencerminkan praktik demokrasi yang tidak sehat di sejumlah daerah. Ia menilai praktik ini berpotensi menjadi ajang transaksi politik yang melemahkan prinsip kedaulatan rakyat dalam pemilu.

“Calon terpilih yang hendak mengundurkan diri karena ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah adalah tindakan yang melanggar hak konstitusional rakyat sebagai pemegang kedaulatan,” ujar Arsul dalam persidangan.

Keputusan ini sekaligus menegaskan bahwa caleg yang telah dipilih rakyat tidak boleh menggunakan kursi legislatif sebagai batu loncatan untuk meraih jabatan eksekutif di daerah melalui Pilkada.

Tanggapan dari Berbagai Pihak

Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Bivitri Susanti, menyambut baik keputusan MK ini. Menurutnya, putusan tersebut dapat mengurangi praktik politik transaksional serta meningkatkan komitmen caleg terhadap jabatan yang telah mereka perjuangkan saat pemilu.

“Ini langkah maju untuk memastikan para caleg tidak sekadar menjadikan kursi legislatif sebagai batu loncatan ke Pilkada. Mereka harus memiliki tanggung jawab terhadap mandat yang diberikan rakyat,” kata Bivitri kepada Kompas.com.

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menilai putusan MK ini cukup berat bagi partai politik. Sebab, menurutnya, ada kader-kader potensial yang sebenarnya bisa menjadi kepala daerah, tetapi kini harus tetap bertahan sebagai anggota legislatif.

“Di satu sisi, ini memperkuat komitmen legislator terhadap jabatannya. Namun di sisi lain, partai juga harus mencari cara lain untuk menyiapkan kader terbaik dalam Pilkada,” ujar Teuku Riefky.

Dampak bagi Dinamika Pilkada 2024

Dengan adanya keputusan ini, para caleg terpilih yang sebelumnya berniat maju dalam Pilkada harus mengubah strategi politik mereka. Partai politik pun perlu menyiapkan kader-kader di luar anggota legislatif untuk diusung dalam kontestasi Pilkada mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyebut pihaknya akan segera melakukan penyesuaian regulasi teknis terkait pencalonan dalam Pilkada 2024 agar sejalan dengan putusan MK.

“Kami akan mengkaji dan menyesuaikan aturan pencalonan agar tidak bertentangan dengan putusan MK ini. Intinya, yang sudah terpilih sebagai anggota legislatif tidak bisa mundur hanya untuk maju di Pilkada,” kata Hasyim.

Dengan aturan baru ini, dinamika politik menjelang Pilkada 2024 diprediksi akan berubah, terutama dalam strategi pencalonan kepala daerah oleh partai politik.

Editor: Akil

Sekolah Rakyat Dimulai Tahun Ini, Kesempatan Pendidikan Gratis bagi Keluarga Miskin

0
Sekolah Rakyat Dimulai Tahun Ini, Kesempatan Pendidikan Gratis bagi Keluarga Miskin. (Foto: Suara Nanggroe)

NUKILAN.id | Jakarta – Pemerintah tengah bersiap membuka Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan berkonsep boarding school yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah ini akan dibuka pada tahun ajaran 2025/2026 dengan fasilitas gratis, termasuk biaya pendidikan, tempat tinggal, dan konsumsi.

Ketua Formatur Sekolah Rakyat, Muhammad Nuh, mengatakan bahwa seleksi siswa, guru, serta tenaga pengajar akan dimulai pada April mendatang. Proses seleksi dilakukan oleh Tim Formatur dengan mempertimbangkan klaster sosial dan tingkat ekonomi calon siswa.

“Insya Allah mulai 1 April, Satgas akan mulai melakukan rekrutmen calon murid sesuai dengan klaster (desil) yang ada,” ujar Nuh di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (19/3/2025).

Seleksi Ketat bagi Calon Siswa

Mengingat kapasitas yang terbatas, Sekolah Rakyat akan menyeleksi siswa berdasarkan dua syarat utama: tingkat kemiskinan dan kemampuan akademik.

“Persyaratan pertama adalah tingkat kemiskinan. Itu syarat mutlak. Yang kedua tentu ada akademik,” ujar Nuh.

Seleksi ketat ini bertujuan memastikan hanya siswa yang benar-benar membutuhkan serta memiliki semangat belajar tinggi yang diterima. Selain itu, seleksi juga dimaksudkan untuk mencegah siswa yang hanya ingin pindah ke sekolah berasrama tanpa motivasi akademik.

“Di sekolah ini, semuanya dijamin, termasuk makan dan tempat tinggal. Kalau ada yang masuk hanya karena ingin pindah tempat, tanpa semangat belajar, malah akan merusak sistem,” tegasnya.

Guru dari Lulusan PPG dan ASN Terpilih

Untuk memastikan kualitas pengajaran, guru yang direkrut berasal dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum mendapatkan penempatan di daerah. Berdasarkan data Dirjen Guru, terdapat sekitar 60.000 lulusan PPG yang telah dipetakan sesuai wilayah masing-masing.

“Jadi, guru yang sudah lulus PPG dan belum di-deliver ke daerah-daerah ada 60.000-an. Itu sudah dipilah-pilah, dia berada di wilayah mana, daerah mana, dan seterusnya,” ungkap Nuh.

Selain itu, pemerintah juga membuka peluang bagi daerah yang ingin merekrut guru sendiri dengan kriteria tertentu serta ASN yang memiliki kompetensi dan tertarik mengajar di Sekolah Rakyat.

Nantinya, guru akan mendapatkan fasilitas asrama agar lebih efisien dalam menjalankan tugasnya. Meski telah lulus PPG, mereka tetap harus mengikuti seleksi tambahan untuk mengukur kompetensi akademik, empati sosial, serta kemampuan transformatif dalam mendidik anak-anak dari keluarga prasejahtera.

“Selain cakap akademik, mereka harus punya empati sosial yang tinggi. Kita ingin guru-guru ini mampu membangun self-confidence anak-anak yang selama ini merasa terpinggirkan,” kata Nuh.

Setelah seleksi, para guru akan mengikuti pelatihan intensif selama satu bulan pada Mei 2025 sebelum mulai mengajar pada Juli 2025.

“Kita buat kontrak dulu, lalu nanti ada kemungkinan untuk diangkat menjadi ASN, tergantung diskusi kita dengan Kemendikbud,” imbuhnya.

Bekali Siswa dengan Keterampilan Digital

Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan pendidikan akademik dasar, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan digital terkini. Siswa SMP dan SMA akan diperkenalkan dengan berbagai ilmu kekinian seperti coding, cyber security, dan data science.

“Anak-anak SMP dan SMA nanti akan kita kenalkan dengan coding, cyber security, data science, dan ilmu kekinian lainnya,” jelas Nuh.

Selain itu, siswa juga akan mendapatkan sertifikasi kompetensi digital. Sertifikasi ini diharapkan menjadi bekal keterampilan bagi mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

“Mereka tetap memiliki bekal keterampilan untuk bekerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” tambahnya.

Pendidikan Berkualitas bagi Masa Depan Anak Bangsa

Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Dengan model boarding school dan kurikulum yang dirancang sesuai kebutuhan zaman, diharapkan lulusan sekolah ini dapat bersaing di dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Pemerintah optimistis program ini akan memberikan dampak besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama bagi mereka yang selama ini sulit mendapatkan akses pendidikan berkualitas.

Penerimaan siswa akan dimulai pada 1 April 2025, dengan prioritas diberikan kepada mereka yang berasal dari keluarga miskin di desil 1. Rekrutmen guru juga dilakukan pada periode yang sama untuk memastikan kesiapan tenaga pengajar sebelum tahun ajaran baru dimulai pada Juli 2025.

Dengan adanya Sekolah Rakyat, pemerintah berharap dapat mewujudkan pendidikan inklusif dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.

Editor: Akil