NUKILAN.ID | KUTA CANE – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek pembangunan jalan tembus Gelombang, Kota Subulussalam menuju Muara Situlen, Aceh Tenggara. Komitmen ini disampaikannya saat bersilaturahmi dengan Wali Kota Subulussalam, Rasyid Bancin, serta jajaran pejabat Aceh Tenggara, Rabu (25/6/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Muzakir menyampaikan bahwa kelanjutan proyek jalan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Insha Allah pak wali kota, saya akan melanjutkan program pembangunan jalan tembus Gelombang, Subulussalam menuju Muara Situlen, Aceh Tenggara,” ujar Muzakir Manaf di hadapan para pejabat.

Wali Kota Subulussalam, Rasyid Bancin, menyambut pernyataan tersebut dengan penuh haru. Pasalnya, pembangunan jalan ini sejalan dengan prioritas program yang ia usung sejak awal menjabat. Rasyid memang dikenal aktif mengawal pembangunan akses darat dari Subulussalam menuju Aceh Tenggara yang sempat dimulai saat dirinya menjabat sebagai Bupati Aceh Singkil.

Pentingnya pembangunan jalan ini tak lepas dari kenyataan bahwa akses ke Aceh Tenggara selama ini masih terbilang sulit. Warga Subulussalam harus menempuh waktu hingga enam jam melalui jalur memutar ke Sumatera Utara, melewati Dairi atau Kabanjahe. Namun, jika jalan Gelombang-Muara Situlen rampung, perjalanan darat menuju Kutacane diperkirakan hanya memakan waktu dua jam.

Rasyid berharap pemerintah provinsi dapat merealisasikan penyelesaian jalan tersebut pada tahun 2026 mendatang. Ia menyebut, proyek ini sudah lama dicita-citakan masyarakat, bahkan telah dicanangkan sejak era Gubernur Aceh Ibrahim Hasan di dekade 1990-an.

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Provinsi Aceh resmi menyandang status sebagai provinsi pertama di Pulau Sumatera yang bebas dari praktik buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free (ODF). Dengan pencapaian ini, Aceh menjadi provinsi ke-6 di Indonesia yang meraih status tersebut secara menyeluruh.

Deklarasi ODF digelar di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Kamis (26/6/2025), dan dihadiri langsung oleh jajaran Pemerintah Aceh serta perwakilan dari Kementerian Kesehatan RI.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Zulkifli, dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberhasilan ini adalah awal dari komitmen jangka panjang Pemerintah Aceh dalam meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat.

“Capaian ODF ini bukanlah akhir, kita harus menjaga capaian ini secara berkelanjutan. Pemerintah Aceh berkomitmen untuk memastikan fasilitas sanitasi yang layak dan merata bagi seluruh rakyat Aceh,” kata Zulkifli.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, termasuk Kemenkes RI, yang telah melakukan proses verifikasi lapangan sebelum status ini diberikan.

“Sehingga, Aceh berhasil meraih status provinsi ODF secara menyeluruh. Capaian ini merupakan langkah awal menuju target yang lebih besar,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes RI, dr Then Suyanti, menyebutkan bahwa penetapan Aceh sebagai provinsi ODF dilakukan setelah melalui verifikasi nasional oleh Tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pusat pada 17 hingga 25 Juni 2025.

“Capaian ini menjadikan Aceh sebagai tolok ukur untuk kajian banding pelaksanaan STBM di Sumatera,” katanya.

Keberhasilan ini, menurut Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, Robby Irza, merupakan hasil dari upaya sistematis dalam mengatasi berbagai hambatan yang selama ini menghalangi tercapainya status SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) di seluruh wilayah Aceh.

Pemerintah Aceh, lanjut Robby, menerapkan sejumlah strategi percepatan, mulai dari pelatihan bagi para sanitarian, penguatan advokasi hingga ke tingkat desa (gampong), serta pemantauan ketat melalui sistem komunikasi harian.

“Langkah strategis ini membuahkan hasil signifikan. Dari capaian ODF sebesar 31 persen pada November 2023, Aceh berhasil mencapai 100 persen ODF pada 17 Januari 2025,” demikian Robby Irza.

Dengan status ini, Aceh diharapkan dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mempercepat pencapaian sanitasi layak dan berkelanjutan di Indonesia.

Editor: Akil

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh meraih penghargaan sebagai simpul jaringan terbaik nasional dalam ajang Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) 2025 yang diselenggarakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala ANRI, Dr Mego Pinandito, kepada Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam acara penganugerahan yang berlangsung di Kantor ANRI, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

“Penghargaan ini kami dedikasikan untuk masyarakat Aceh. Ini bukan semata urusan administrasi, tapi bagian dari menjaga identitas dan memori daerah. Aceh punya sejarah besar, dan arsip adalah cara kita merawatnya,” kata Fadhlullah dalam keterangannya di Banda Aceh.

Aceh menjadi satu dari tiga provinsi yang memperoleh penghargaan tersebut. Selain provinsi, penghargaan juga diberikan kepada 11 simpul jaringan lainnya yang berasal dari klaster kementerian, lembaga, perguruan tinggi, serta pemerintah daerah dari kawasan barat dan timur Indonesia.

Dari total 334 simpul jaringan kearsipan yang memenuhi syarat, hanya 37 simpul yang berhasil lolos ke tahap seleksi lanjutan. Seleksi ini mencakup audit kearsipan selama dua tahun terakhir, seleksi administrasi, serta wawancara mendalam. Hasilnya, sebanyak 14 simpul ditetapkan sebagai simpul jaringan terbaik nasional, termasuk Aceh.

Kepala ANRI, Dr Mego Pinandito, menekankan pentingnya pengelolaan arsip dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

“Arsip bukan sekadar dokumen, tapi memori kolektif bangsa, sumber ilmu pengetahuan, dan rujukan kebijakan. Kami mendorong daerah agar mengelola arsip secara terbuka, autentik, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia juga menyinggung pentingnya pelestarian arsip-arsip sejarah, seperti dokumentasi tsunami Aceh, titik nol Sabang, hingga rekam jejak ekonomi masyarakat sebagai bagian dari warisan nasional.

Apresiasi juga disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, atas pencapaian Provinsi Aceh dalam bidang kearsipan.

“Syukur sekali Aceh hari ini menerima penghargaan. Ini harus menjadi inspirasi bagi daerah lain. Aceh sudah menunjukkan bahwa dengan komitmen, pengelolaan arsip bisa menjadi kekuatan pembangunan,” kata Ribka.

Editor: Akil

NUKILAN.ID | LHOKSEUMAWE – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), meresmikan pengoperasian pesawat charter dan Bandara Khusus Point A yang berada di wilayah kerja B milik PT Pema Global Energi (PGE), Kecamatan Nibong, Aceh Utara, Kamis petang (26/6/2025).

Prosesi peresmian ditandai dengan peusijuk atau tepung tawar terhadap pesawat oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Utara, Tgk H. Abdul Manan, yang turut disaksikan langsung oleh Gubernur Muzakir Manaf.

Dalam sambutannya, Mualem menegaskan pentingnya kehadiran bandara tersebut, tidak hanya untuk mendukung aktivitas PT PGE, tetapi juga memperkuat konektivitas serta logistik sektor migas di kawasan timur Aceh.

“Pengoperasian pesawat Pegasus PK-ICI ini bertujuan untuk memperkuat kegiatan hulu minyak dan gas (Migas) di Aceh. Selain itu sebagai langkah strategi mencerminkan kesiapan Aceh mengelola sumber daya alam, secara mandiri dan profesional,” kata Mualem.

Lebih lanjut, ia juga mendorong PT PGE, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), serta PT Pema untuk mempertimbangkan penambahan armada udara.

“Sekarang jarak tempuh ke Banda Aceh membutuhkan waktu enam sampai delapan jam. Sedangkan menuju ke Medan, Sumatera Utara butuh waktu perjalanan sampai 12 jam. Karena itu saya sampaikan perlu penambahan satu pesawat lagi,” jelasnya.

General Manager PT PGE, Resha Ramadian, menjelaskan bahwa layanan penerbangan di Bandara Khusus Point A difokuskan untuk kebutuhan operasional perusahaan, termasuk evakuasi medis dan penanggulangan bencana.

“Dengan rencana eksplorasi migas baru dan peremajaan fasilitas, kami membutuhkan moda transportasi yang cepat, tepat, dan efisien, terutama untuk tanggap darurat evakuasi medis,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPMA, Nasri Djalal, berharap kehadiran bandara dan pesawat tersebut dapat memperlancar aktivitas di lapangan migas dan mempercepat distribusi logistik, sekaligus mendorong tercapainya target nasional produksi migas.

“Ini implementasi nyata pengelolaan migas berbasis daerah yang inklusif dan bertanggung jawab, maka kami mengajak seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ada di Aceh untuk dapat berkontribusi lebih luas, bukan hanya pada produksi. Namun, juga pada pembangunan infrastruktur penunjang operasi dan lainnya.” harapnya.

Pengoperasian Bandara Khusus Point A dan pesawat Pegasus PK-ICI menjadi tonggak penting dalam mendukung industri migas Aceh, sekaligus membuka peluang bagi peningkatan layanan transportasi di kawasan yang selama ini terisolasi secara logistik.

Editor: Akil