Beranda blog Halaman 455

Malahayati, Sang ‘Malaikat Maut’ Cornelis de Houtman

0
Laksamana Keumalahayati. (Foto: lpmprogress.com)

NUKILAN.id | Feature – Pada suatu hari di pertengahan Juni 1599, dua kapal layar raksasa berbendera Belanda merapat perlahan di pelabuhan Aceh. Dibalik kibaran layar-layar putih itu, tersembunyi ambisi dua bersaudara: Cornelis dan Frederick de Houtman.

Mereka datang bukan hanya membawa rempah-rempah, namun dalam pikirannya juga ada warisan kolonialisme yang perlahan mulai menggerogoti wilayah-wilayah di Nusantara.

Namun petualangan mereka di Serambi Mekah berakhir tragis. Dalam duel satu lawan satu yang tak terlupakan, Cornelis de Houtman tewas ditikam oleh seorang perempuan Aceh, Laksamana Malahayati—sosok yang kemudian diakui sebagai laksamana perempuan pertama di dunia.

Kedatangan yang Disambut Baik, Berakhir Berdarah

Dari Banten ke Madura, lalu Bali hingga akhirnya menyambangi Aceh, pelayaran de Houtman bersaudara merupakan bagian dari upaya agresif Belanda mencari pusat rempah-rempah di wilayah timur.

Namun alih-alih membangun hubungan harmonis, ekspedisi mereka justru menyisakan pertikaian demi pertikaian dengan masyarakat setempat.

Kisah tentang Laksamana Malahayati telah banyak ditulis oleh berbagai penulis, di antaranya Maya M.A. Ananda, Endang Moerdopo, dan Ismail Sofyan.

Dalam buku Wanita Utama Nusantara dalam Lintasan Sejarah karya Ismail Sofyan, disebutkan bahwa pada awalnya masyarakat Aceh menyambut kedatangan orang-orang Belanda dengan cukup baik.

Pada masa itu, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin Riayat Syah al-Mukammil (1589–1604) masih membuka peluang diplomasi dengan bangsa asing.

Namun, penulis buku ini menguraikan, situasi berubah dengan cepat akibat sikap arogan para awak kapal Belanda, yang diperparah oleh hasutan seorang Portugis yang dipercaya oleh Sultan.

Benih-benih ketegangan tumbuh diantara kesultanan dan tamunya dari Eropa. Tak lama kemudian, perintah dari istana keluar: dua kapal Belanda, de Leeuw dan de Leeuwin, harus diusir.

Dan yang ditugaskan untuk menjalankan operasi itu adalah seorang perempuan yang jauh dari stereotip kebanyakan: Keumalahayati, atau yang lebih dikenal sebagai Laksamana Malahayati.

Dari Putri Istana Menjadi Panglima Laut

Penulis merasa penasaran siapa sebenarnya wanita ini. Ketika membolak balik buku sejarah, penulis menemukan catatan siapa sebenarnya wanita tangguh dari ujung barat pulau Sumatera ini.

Laksamana ini terlahir dari keluarga bangsawan militer, darah kepahlawanan mengalir deras dalam diri Malahayati. Ayahnya, Laksamana Mahmud Syah, adalah cucu Sultan Ibrahim Ali Mughayat Syah—pendiri Kesultanan Aceh.

Sejak belia, Malahayati menunjukkan minat lebih pada dunia militer ketimbang kehidupan keraton yang penuh hiasan.

Ia merupakan alumnus Mahad Baitul Makdis, akademi militer Kesultanan Aceh yang kala itu bekerja sama dengan ahli-ahli strategi militer dari Turki Utsmani. Di sanalah kemampuan tempurnya diasah hingga matang.

Setelah suaminya gugur dalam pertempuran melawan Portugis di Teluk Haru, Malahayati justru menapaki karier yang semakin tinggi di medan perjuangan.

Atas jasanya, Sultan Alauddin mengangkatnya menjadi Komandan Istana Darud-Dunia, sebelum kemudian dipercaya sebagai Laksamana Laut.

Dalam novel Laksamana Malahayati Sang Perempuan Keumala karya Endang Moerdopo, Malahayati disebut-sebut sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai laksamana laut, tidak hanya di Nusantara, tetapi mungkin juga di dunia.

Barisan Janda Penjaga Lautan

Kepemimpinan Malahayati bukan hanya soal strategi laut dan keberanian pribadi. Ia juga pemimpin spiritual dan emosional bagi ratusan perempuan yang kehilangan suami dalam peperangan.

Bersama mereka, ia membentuk pasukan Inong Balee—barisan janda pemberani yang rela mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan tanah air.

Pasukan Inong Balee bermarkas di Teluk Lamreh, Krueng Raya, Aceh Besar. Di puncak bukit, mereka mendirikan benteng pengintai yang memantau lalu lintas kapal di Selat Malaka.

Dari sanalah mereka melihat dua layar besar yang membawa Cornelis dan Frederick memasuki wilayah Aceh.

Duel di Atas Kapal

Pertempuran pun tak terelakkan. Pada 21 Juni 1599, armada Malahayati menyerang kapal-kapal Belanda. Pertempuran berlangsung sengit. Di tengah kepungan pasukan perempuan bersenjata, Cornelis de Houtman tetap memilih bertahan di kapalnya.

Namun tak ada pelaut yang bisa melawan tekad seorang laksamana yang kehilangan suami dalam perang. Malahayati memimpin langsung pengepungan.

Ia melompat ke kapal Cornelis, dan terjadi duel yang kelak dikenang dalam sejarah.

Bersenjatakan pedang, Cornelis mencoba menahan gempuran. Tapi di tangan Malahayati, rencong Aceh menari seperti kilat. Dalam satu tusukan cepat dan presisi, rencong itu mengakhiri hidup Cornelis de Houtman.

Tanggal 11 September 1599 menjadi saksi bisu tewasnya Cornelis de Houtman di tangan seorang perempuan Aceh.

Siapa sangka, Malahayati—Laksamana perempuan pertama di dunia—menjadi ‘Malaikat Maut’ bagi sang penakluk dari Barat.

Frederick, yang lebih beruntung, ditangkap hidup-hidup dan dipenjara. Belanda pun sementara waktu harus menerima kekalahan telak di Serambi Mekah.

Warisan Abadi di Bukit Krueng Raya

Kisah heroik Laksamana Malahayati turut diabadikan oleh penulis asal Belanda, Marie van C. Zeggelen, dalam bukunya yang berjudul Oude Glorie. Hingga kini, nama Malahayati tetap harum dan dikenang oleh rakyat Aceh sebagai simbol keberanian dan keteguhan seorang perempuan pejuang

Ia bukan hanya laksamana pertama, tapi juga simbol perlawanan perempuan terhadap kolonialisme.

Jenazahnya dimakamkan di kaki Bukit Krueng Raya, di dekat pangkalan militer yang dahulu menjadi tempat pelatihan pasukannya.

Di sana, laut masih bergemuruh, ombak seakan menyanyikan lagu keberanian dari masa lalu.

Ada catatan sejarah yang berhadil Nukilan dapatkan, lebih dari empat abad kemudian, pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Malahayati. Sebuah pengakuan atas jasa-jasanya yang melampaui zaman.

Kini, bila menyebut nama-nama pahlawan perempuan dari Aceh, kita tidak hanya mengenal Cut Nyak Dien atau Cut Meutia.

Di ujung senarai itu, berdiri pula seorang laksamana wanita, dengan rencong di tangan dan keberanian di dada—Laksamana Malahayati. (XRQ)

Penulis: AKil

Satpol PP WH Aceh Rumuskan SOP Penegakan Salat Jamaah, Plt Sekda: Harus Selaras hingga ke Daerah

0
Plt. Sekda Aceh, M. Nasir, S.IP. MPA membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam dan Penerapan Ingub Nomor 1 Tahun 2025 dengan Kasatpol PP dan WH Kabupaten/Kota Lantai III di Gedung Rapat Satpol PP dan WH Aceh, Senin, 21/04/2025. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | BANDA ACEH – Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Salat Fardhu Berjamaah dan Kewajiban Mengaji di Satuan Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP WH) Aceh menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala Satpol PP WH kabupaten/kota, Senin (21/4/2025).

Rakor yang berlangsung di Aula Kantor Satpol PP WH Aceh itu dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Aceh, Muhammad Nasir. Dalam arahannya, Nasir menegaskan pentingnya keselarasan langkah antara Satpol PP WH provinsi dan daerah dalam menegakkan instruksi tersebut.

“Rakor ini sangat penting agar selaras semuanya, jangan di provinsi bicara penerapan Ingub, sementara di kabupaten/kota belum beraksi,” kata Nasir.

Ia juga mengingatkan agar seluruh personel Satpol PP WH mengedepankan pendekatan persuasif saat bertugas di lapangan. Menurutnya, penegakan harus dimulai dari sosialisasi yang baik, kemudian dilanjutkan dengan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Satpol PP WH Aceh, Jalaluddin, menjelaskan bahwa rakor ini difokuskan pada penyusunan program kegiatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama untuk mendukung implementasi Instruksi Gubernur dan Qanun Syariat Islam.

“Kita harapkan nanti rapat ini melahirkan SOP di lapangan guna memudahkan kita dalam pelaksanaan tugas. SOP ini akan kita susun bersama-sama agar bisa diterima masyarakat sehingga Ingub ini bisa berjalan cepat di seluruh Aceh,” ujar Jalaluddin.

Langkah cepat yang diambil Satpol PP WH ini turut mendapat apresiasi dari Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ilmiza Saaduddin Djamal. Ia mendorong seluruh elemen masyarakat untuk turut menyukseskan pelaksanaan instruksi tersebut.

“Yang dicanangkan Pak Gubernur mari sama-sama kita dukung dan kita pastikan bisa berjalan sesuai harapan,” kata Ilmiza.

Menurutnya, kebijakan yang mewajibkan salat berjamaah merupakan langkah luar biasa dan patut menjadi perhatian semua pemangku kepentingan.

“Kalau namanya pembangunan fisik, proyek, itu bisa berjalan otomatis, tapi terkait hal ini perlu perhatian serius dari pemangku kebijakan,” tambahnya.

Ilmiza menilai, salat berjamaah yang ditegakkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjadi jalan bagi kemuliaan dan martabat Aceh. “Dengan salat jamaah, saya yakin Aceh akan mulia dan bermartabat,” pungkasnya.

Aceh Besar Terima Bantuan 115 Ton Benih Unggul untuk Dukung Produksi Padi

0
Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian Aceh Besar, Rita Aulia memperlihatkan hasil panen padi (Foto: Distan Aceh Besar)

NUKILAN.id | Jantho – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menerima bantuan sebanyak 115 ton benih unggul untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, khususnya komoditas padi, pada musim tanam tahun 2025.

“Bantuan benih unggul yang menjadi salah satu pendukung peningkatan produktivitas itu bersumber dari bantuan provisi dan pusat,” ujar Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Aceh Besar, Rita Aulia, di Aceh Besar, Minggu (20/4/2025).

Bantuan tersebut terdiri dari 50 ton benih yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan 65 ton benih padi gogo yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Rita, penggunaan benih unggul merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Untuk itu, pihaknya juga terus mengintensifkan edukasi kepada petani melalui para penyuluh agar tidak lagi menggunakan benih asal-asalan.

“Kami juga terus memberikan pemahaman kepada petani melalui penyuluh agar petani menggunakan benih unggul guna mendukung meningkatkan produktivitas hasil pertanian,” katanya.

Ia menambahkan, penyaluran benih unggul ini tidak hanya berdampak pada produktivitas, tetapi juga memperluas areal tanam yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Aceh Besar.

Pemerintah daerah meyakini bahwa dengan meningkatnya produksi pertanian, kesejahteraan petani pun akan ikut terdongkrak seiring naiknya pendapatan mereka.

Diketahui, Aceh Besar memiliki lahan sawah seluas 25.692 hektare. Dari jumlah itu, sekitar 16.904 hektare merupakan sawah beririgasi teknis, sementara sisanya—sekitar 8.770 hektare—merupakan sawah tadah hujan yang bergantung pada curah hujan musiman.

Editor: Akil

Perempuan Prancis Raih Hak Pilih pada 21 April 1944

0
Perempuan Prancis Raih Hak Pilih pada 21 April 1944. (Foto: Pinterest)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Tanggal 21 April 1944 menjadi salah satu tonggak bersejarah dalam perjalanan hak-hak sipil di Prancis. Untuk pertama kalinya, perempuan di negeri itu secara resmi diberikan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, menyusul dekret yang dikeluarkan oleh Pemerintah Sementara Republik Prancis di bawah pimpinan Jenderal Charles de Gaulle.

Langkah ini, yang dituangkan dalam Ordonnance d’Alger, berbunyi tegas:
“Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes”
(“Perempuan memiliki hak memilih dan dipilih dalam kondisi yang sama dengan laki-laki”).

Meski dibandingkan dengan negara Eropa lain keputusan ini tergolong terlambat, dekret tersebut menjadi puncak dari perjuangan panjang perempuan Prancis, yang kontribusinya selama Perang Dunia II mengubah tatanan sosial dan stereotip gender yang telah lama mengakar.

Perlawanan di Tengah Pendudukan

Dilansir Nukilan.id dari artikel Routledge yang berjudul Women and the Second World War in France (1999), Sejarawan Hanna Diamond menyebutkan bahwa Perang Dunia II menciptakan “paradoks pembebasan” bagi perempuan Prancis. Di tengah pendudukan Nazi, banyak perempuan yang mengambil peran publik untuk pertama kalinya, baik sebagai pejuang Résistance maupun sebagai kepala keluarga, menggantikan suami yang ditahan atau dideportasi.

Diamond mencatat, sekitar 70 persen tenaga kerja di sektor industri perang Prancis diisi oleh perempuan. Situasi ini tidak hanya meruntuhkan peran domestik tradisional, tetapi juga membuktikan kapasitas perempuan dalam menangani tugas-tugas vital negara.

Christine Bard, dalam karyanya Les femmes dans la société française au XXe siècle (2003), menegaskan bahwa pengalaman ini menghancurkan argumen klasik bahwa perempuan “tidak cocok” untuk urusan politik. Bahkan, kelompok Résistance seperti Comité Français de Libération Nationale (CFLN) aktif memperjuangkan hak pilih perempuan sebagai bagian dari rekonstruksi demokrasi pascaperang.

Dekret Bukan Hadiah

Pengakuan resmi pada 21 April 1944 bukanlah hadiah politik, melainkan konsekuensi logis dari kenyataan yang sudah berlangsung di lapangan. Banyak perempuan, seperti Lucie Aubrac dan Marie-Madeleine Fourcade, sudah memimpin jaringan-jaringan Résistance, mengambil keputusan-keputusan strategis yang vital bagi kelangsungan perjuangan melawan pendudukan Jerman.

Diamond (1999) menekankan, keputusan pemerintah sementara untuk memberikan hak pilih adalah bentuk pengakuan terhadap peran aktif perempuan, bukan sekadar kebijakan simbolis.

Tantangan di Balik Kemenangan

Namun, seperti diungkapkan oleh Bard (2003) dan Diamond (1999), jalan menuju kesetaraan sejati masih panjang. Dalam pemilu pertama yang memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi pada tahun 1945, hanya 33 perempuan yang berhasil terpilih menjadi anggota parlemen—sekitar 5 persen dari total kursi yang tersedia.

Bard mencatat, rendahnya angka representasi ini sebagian besar disebabkan oleh minimnya dukungan dari partai politik terhadap calon perempuan, serta norma-norma sosial yang masih kuat mempertahankan peran domestik bagi perempuan.

Selain itu, Diamond menemukan bahwa perempuan yang aktif dalam Résistance sering kali didorong untuk “kembali ke dapur” setelah perang usai, meskipun pengalaman mereka dalam organisasi, logistik, dan kepemimpinan selama masa perang terbukti luar biasa.

Jejak Panjang Menuju Kesetaraan

Peristiwa 21 April 1944 menjadi titik awal penting dalam perjalanan panjang perempuan Prancis untuk meraih hak-hak politik yang setara. Meski tantangan masih menghadang, langkah berani Pemerintah Sementara itu membuka pintu bagi transformasi sosial yang lebih luas di tahun-tahun berikutnya.

Sejarah mencatat, bahwa hak memilih bukan hanya soal surat suara yang dijatuhkan ke kotak pemilu, melainkan juga pengakuan terhadap martabat, kontribusi, dan potensi perempuan dalam membangun bangsa. (xrq)

Reporter: Akil

Wakil Gubernur Fadhlullah Pastikan Renovasi Asrama Mahasiswa Aceh di Malang Segera Dilaksanakan

0
Wakil Gubernur Fadhlullah Pastikan Renovasi Asrama Mahasiswa Aceh di Malang Segera Dilaksanakan. (Foto: BPPA)

NUKILAN.id | Malang — Pemerintah Aceh memastikan akan segera merenovasi secara menyeluruh asrama mahasiswa Aceh di Malang, Jawa Timur. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, saat mengunjungi Asrama Putri Pocut Baren pada Senin, 21 April 2025.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda kerja Wakil Gubernur ke wilayah Jawa Timur, yang difasilitasi oleh Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA). Dalam lawatan ini, Fadhlullah turut didampingi oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Almuniza Kamal, serta Kepala BPPA, Said Marzuki.

Saat berdialog langsung dengan para mahasiswa, Fadhlullah mendengarkan berbagai keluhan mengenai kondisi asrama yang dinilai sudah tidak layak huni. Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari atap bocor, saluran air yang rusak, hingga genangan air ketika hujan turun.

Tak hanya itu, fasilitas penunjang seperti dapur, lemari penyimpanan, dan pencahayaan juga disebut tidak memadai. Bahkan, beberapa mahasiswa mengeluhkan bau tak sedap dari wastafel yang kerap mengganggu kenyamanan.

“Kita sudah dengar langsung dari mahasiswa. Permasalahan seperti atap bocor, saluran air dari dapur, bahkan sampai bau tak sedap dari wastafel, ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah Aceh akan memastikan perbaikan dilakukan secara menyeluruh,” tegas Fadlullah.

Ia juga menekankan bahwa renovasi tidak boleh dilakukan secara tambal-sulam. Sebaliknya, perbaikan harus menyeluruh dan menyasar seluruh titik kerusakan. Dengan begitu, asrama dapat kembali menjadi tempat tinggal yang layak bagi mahasiswa.

“Kami hadir untuk mendengar dan memberi solusi. Mahasiswa adalah aset masa depan Aceh. Sudah sepatutnya mereka mendapat tempat tinggal yang layak selama menuntut ilmu,” ujarnya.

Selain mengunjungi Asrama Pocut Baren, Fadhlullah juga menyempatkan diri meninjau dua asrama lainnya, yakni Asrama Mahasiswa Aceh Cut Meutia dan Asrama Chik Ditiro. Di setiap titik kunjungannya, ia berdialog langsung dengan para penghuni.

Di hadapan mahasiswa, Fadhlullah menyampaikan apresiasinya atas semangat belajar yang tetap menyala meski tinggal jauh dari kampung halaman. Ia juga berpesan agar para mahasiswa terus menjaga nama baik Aceh dan mempersiapkan diri untuk turut membangun daerah sepulang nanti.

Renovasi ini menjadi langkah konkret Pemerintah Aceh dalam merespons kebutuhan mahasiswa Aceh di perantauan. Dengan perhatian yang lebih serius terhadap fasilitas pendidikan, diharapkan semangat belajar para mahasiswa semakin meningkat.

25 Mahasiswa UIN Ar-Raniry Laksanakan Pengabdian Internasional di Malaysia

0
25 Mahasiswa UIN Ar-Raniry Laksanakan Pengabdian Internasional di Malaysia. (Foto: UINAR)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Sebanyak 25 mahasiswa dan enam dosen dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Ar-Raniry Banda Aceh diberangkatkan ke Malaysia untuk mengikuti program Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Kolaborasi Internasional. Kegiatan ini berlangsung di Madrasah Mustafawiyah, Kedah, mulai 20 April hingga 4 Mei 2025.

Dekan FDK UIN Ar-Raniry, Prof Kusmawati Hatta, menyampaikan bahwa keikutsertaan sivitas akademika dalam program ini merupakan bagian dari pelaksanaan kerja sama internasional yang telah disepakati antara UIN Ar-Raniry dan mitra di Malaysia.

“Program kolaborasi itu merupakan bagian dari implementasi Memorandum of Agreement (MoA) antara kedua institusi,” ujar Prof Kusmawati di Banda Aceh, Minggu (20/4/2025).

Ia turut menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program lintas negara ini dan memberikan pesan khusus kepada para peserta agar menjaga nama baik institusi selama berada di luar negeri.

“Jaga perilaku, sikap, dan karakter karena akan menjadi cerminan institusi kita di tengah masyarakat Malaysia. Tunjukkan integritas sebagai duta kampus dalam setiap aktivitas,” katanya.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama FDK, Dr Sabirin, menuturkan bahwa selama dua pekan ke depan, para mahasiswa akan berkolaborasi dengan mahasiswa dari Universiti Sains Malaysia (USM) dan Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Mereka akan terlibat dalam berbagai aktivitas pengabdian dan pertukaran pengetahuan di lingkungan Madrasah Mustafawiyah.

Selain itu, para peserta juga dijadwalkan mengunjungi komunitas diaspora Aceh di Kampung Yan, Kedah, serta Masjid Aceh di Pulau Penang. Kegiatan ini bertujuan mempererat jejaring kebudayaan dan memperkuat identitas Aceh di kancah internasional.

“Mereka juga akan mengunjungi komunitas diaspora Aceh di Kampung Yan, Kedah, serta Masjid Aceh yang berada di Pulau Penang sebagai bagian dari upaya memperkuat jejaring dan identitas kebudayaan Aceh di luar negeri,” ujar Dr Sabirin.

Acara pelepasan rombongan berlangsung di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FDK, Dr Mahmuddin, Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM) FDK, Dr Abizal, serta Afdhal Purnama selaku Kasubtim Fungsi Kerja Sama dan Kelembagaan Biro AAKK UIN Ar-Raniry.

Komisi I DPRK Banda Aceh Lakukan Kunjungan ke Mitra Kerja untuk Evaluasi LKPJ 2024

0
Komisi I DPRK Banda Aceh Lakukan Kunjungan ke Mitra Kerja untuk Evaluasi LKPJ 2024. (Foto: DPRK BNA)

NUKILAN.id | Banda Aceh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh melakukan kunjungan kerja dan rapat dengan sejumlah mitra kerja, pada Senin (21/04/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari proses evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024.

Ketua Komisi I, Teuku Nanta Muda, yang memimpin rombongan, didampingi oleh anggota Komisi I lainnya, yakni Aiyub Bukhari, Teuku Arief Khalifah, Ismawardi, dan Zulkasmi, menyampaikan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk memastikan berbagai program yang sudah disampaikan dalam LKPJ berjalan dengan baik di lapangan.

“Kunjungan ini bertujuan untuk melihat kondisi riil di lapangan, mendengar aspirasi masyarakat secara langsung, serta memastikan bahwa pelayanan publik berjalan sesuai harapan,” ujar Teuku Nanta Muda.

Menurut Teuku Nanta Muda, tujuan utama kunjungan ini adalah untuk melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program pemerintah, serta mendapatkan masukan dari masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi dan penyusunan rekomendasi strategis Komisi I DPRK Banda Aceh ke depan.

Politisi dari Partai Nasdem ini menegaskan, temuan yang didapatkan di lapangan akan sangat berarti dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan dalam pemerintahan. Komisi I, yang membidangi masalah pemerintahan, hukum, dan politik, akan menggelar rapat lebih lanjut untuk membahas temuan-temuan ini secara mendalam.

“Kami dari Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, dan politik akan melanjutkan pembahasan secara mendalam dalam rapat-rapat komisi, dan menyusun rekomendasi strategis untuk disampaikan kepada Wali Kota sebagai bagian dari perbaikan ke depan,” kata Teuku Nanta Muda.

Lebih lanjut, Ketua Komisi I berharap rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya sekedar menjadi formalitas, melainkan benar-benar diterapkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Banda Aceh.

“Dan kami siap kerja sama yang solid antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat terus terjalin demi kemajuan Banda Aceh yang lebih baik,” tutupnya.

Dengan kunjungan ini, diharapkan sinergi antara pihak legislatif, eksekutif, dan masyarakat dapat terus diperkuat demi tercapainya Banda Aceh yang lebih baik di masa depan.

Rektor UTU Usulkan Presiden Prabowo Peringati 17 Agustus di Aceh

0
Rektor Universitas Teuku Umar (Foto: Humas UTU)

NUKILAN.id | Meulaboh – Rektor Universitas Teuku Umar (UTU), Prof. Dr. Ishak Hasan, M.S., mengajukan usulan yang tak biasa namun sarat makna: agar Presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus mendatang di Aceh.

Menurutnya, wacana ini merupakan langkah strategis dalam mengukuhkan semangat persatuan nasional sekaligus bentuk pengakuan nyata atas kontribusi besar rakyat Aceh dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

“Jika diwujudkan, Presiden Prabowo akan menjadi pionir pemimpin yang membawa tradisi baru, menggeser sentralisme upacara kenegaraan ke daerah yang punya ikatan emosional mendalam dengan republik,” ujar Prof. Ishak.

Ia menegaskan bahwa tidak ada aturan yang mengharuskan upacara kenegaraan 17 Agustus hanya dilakukan di Jakarta. Justru, menurut Guru Besar Ilmu Sosial itu, memindahkan peringatan ke Aceh akan menjadi simbol kuat bahwa pemerintah pusat menghargai kontribusi seluruh wilayah, termasuk daerah yang selama ini kerap merasa tersisih dari narasi nasional.

Prof. Ishak menyebutkan sejumlah alasan mengapa Aceh layak dipilih sebagai lokasi upacara kemerdekaan. Pertama, Aceh memiliki rekam jejak historis dalam mempertahankan kedaulatan bangsa, mulai dari masa penjajahan hingga masa awal kemerdekaan.

“Dari dana pesawat Seulawah hingga perlawanan rakyat Aceh, kontribusi mereka adalah pondasi eksistensi Indonesia,” tegasnya.

Ia bahkan menyarankan agar upacara digelar di lokasi yang memiliki nilai historis tinggi. “Jika perlu, di depan pesawat GIA Blangpadang yang bertuliskan ‘Sumbangan Semangat Nasionalisme Rakyat Aceh’ simbol awal kemandirian Indonesia. Atau di bekas Hotel Atjeh, sebelah Masjid Raya Baiturrahman, tempat rakyat Aceh mengumpulkan dan menyerahkan emas untuk pembelian pesawat kepada Presiden Soekarno,” paparnya.

Lebih jauh, Prof. Ishak menilai Aceh sebagai simpul nasionalisme yang menghubungkan Indonesia dari barat hingga timur.

“Persatuan Indonesia dimulai dari Aceh. Merayakan kemerdekaan di sini adalah pengingat bahwa semangat kebangsaan harus terus dipupuk dari akar sejarah,” tambahnya.

Ia juga menyoroti kedekatan emosional antara Presiden Prabowo dengan Gubernur Aceh sebagai peluang mempererat sinergi pusat dan daerah.

“Hubungan baik ini bisa menjadi modal mempererat koordinasi pusat-daerah, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah merangkul daerah yang kerap merasa terpinggirkan,” katanya.

Lebih dari sekadar seremoni, Prof. Ishak menilai bahwa menggelar upacara 17 Agustus di Aceh bisa menjadi langkah rekonsiliasi historis dan kultural antara Jakarta dan Aceh pascakonflik yang panjang.

“Ini momentum membangun narasi baru, Aceh bukan hanya daerah konik, tetapi mitra utama dalam memajukan Indonesia,” ucapnya.

Baginya, gagasan ini bukan sekadar simbolis, melainkan penting untuk mengembalikan memori kolektif bangsa tentang peran krusial daerah dalam kemerdekaan.

“Aceh layak menjadi pembuka lembaran baru di era kepemimpinan Prabowo, di mana kemerdekaan tidak hanya dirayakan di ibu kota, tetapi juga di tanah yang darah rakyatnya pernah menjadi tinta bagi lahirnya Indonesia,” tegasnya.

Ia pun berharap, jika ide ini direalisasikan, maka akan menjadi warisan sejarah yang memperkuat semangat kebangsaan.

“Seperti emas rakyat Aceh yang menjadi sayap pertama pesawat Republik, semangat itu harus terus dikibarkan,” pungkasnya.

Calon Doktor Aceh Dibekali Strategi Hadapi Seleksi Beasiswa LPDP

0
Ilustrasi LPDP. (Foto: CNN Indonesia)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Sebanyak 30 calon mahasiswa program doktoral (S3) dari berbagai kabupaten/kota di Aceh mengikuti seminar bertajuk Behavioural Event Interview for Scholarship yang digelar di Darussalam, Banda Aceh, Minggu (20/4). Kegiatan ini bertujuan membekali peserta dengan keterampilan menghadapi tahapan wawancara seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tahun 2025.

Ketua panitia kegiatan, Arief Fadhillah, menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang secara komprehensif, mencakup aspek teknis wawancara hingga substansi akademik yang menjadi poin penting dalam seleksi LPDP.

“Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman pelatihan yang menyeluruh tidak hanya dari sisi teknik wawancara, tetapi juga dari sisi substansi akademik yang dituntut dalam seleksi LPDP,” ujar Arief di sela-sela kegiatan.

Seminar tersebut merupakan kolaborasi antara Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Aceh.

Ketua Prodi Magister KPI, Dr Ade Irma, menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam mendukung pengembangan akademik calon mahasiswa doktoral, tidak hanya lewat jalur pendidikan formal, tetapi juga melalui pendekatan aplikatif dan kolaboratif lintas institusi.

“Kami berharap para peserta tidak hanya terampil dalam menjawab pertanyaan berbasis pengalaman, tetapi juga mampu membingkai gagasan riset mereka secara strategis dan meyakinkan,” katanya.

Ketua ISKI Aceh, Dr Hamdani, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Seminar juga menghadirkan narasumber utama, Dr Muhammad Aulia, Koordinator Program Studi Doktor Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Syiah Kuala. Ia membagikan strategi menghadapi Behavioural Event Interview (BEI) secara efektif serta memberikan panduan dalam menyusun proposal riset yang relevan dengan disiplin ilmu masing-masing.

Kegiatan ini sekaligus menunjukkan komitmen bersama UIN Ar-Raniry dan ISKI Aceh dalam mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aceh, khususnya dalam menembus jenjang pendidikan doktoral melalui jalur beasiswa bergengsi seperti LPDP.

Editor: Akil

Tiga Orang Tewas dalam Tabrakan Maut Minibus dan Sepeda Motor di Aceh Jaya

0
Polisi mengatur lalu lintas di lokasi kecelakaan, Jalan Banda Aceh-Meulaboh KM 137, Gampong Lhok Geulumpang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Calang – Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Banda Aceh-Meulaboh KM 137, Gampong Lhok Geulumpang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, Minggu (20/4/2025) siang. Sebuah sepeda motor bertabrakan dengan minibus hingga menewaskan tiga orang, termasuk seorang balita.

Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, Kombes Pol. M. Iqbal Alqudusy, membenarkan insiden tersebut. Ia menyebutkan kecelakaan melibatkan sebuah minibus Toyota Innova dan sepeda motor Honda Beat.

“Peristiwa terjadi sekitar pukul 13.45 WIB,” ujar Kombes Iqbal.

Ketiga korban tewas diketahui merupakan pengendara dan penumpang sepeda motor, yaitu Rusmian (52) dan Nur Fadriah (30) yang merupakan ibu rumah tangga, serta seorang anak perempuan bernama Khanza (3). Ketiganya warga Desa Lhok Timon, Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya.

Sementara dari pihak minibus, dua orang mengalami luka-luka. Pengemudi mobil, Sacky Akbar (25), warga Alue Ambang, Kecamatan Teunom, mengalami luka di bagian kepala dan wajah. Sedangkan penumpangnya, M. Haris (25), warga Lam Paya, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, mengalami luka di bagian hidung.

Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan awal dari saksi, kecelakaan bermula ketika sepeda motor yang dikendarai Rusmian melaju dari arah Banda Aceh menuju Meulaboh. Saat hendak mendahului kendaraan di depannya, motor tersebut diduga mengambil jalur kanan, di mana pada saat bersamaan melaju minibus dari arah berlawanan. Tabrakan pun tak terhindarkan.

Ketiga korban dari sepeda motor sempat dilarikan ke Puskesmas Lageun. Namun, menurut Kombes Iqbal, “Tenaga kesehatan di puskesmas tersebut menyatakan ketiganya meninggal dunia.”

Pasca kejadian, polisi langsung mengamankan kedua kendaraan sebagai barang bukti serta melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) bersama jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Jaya.

“Tim Ditlantas Polda Aceh juga ke lokasi membantu olah tempat kejadian perkara yang dilakukan personel Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Jaya guna mengungkap penyebab kecelakaan lalu lintas yang merenggut tiga korban jiwa,” kata Kombes Iqbal.

Kecelakaan ini menambah deretan insiden maut yang terjadi di jalur lintas barat Aceh. Pihak kepolisian mengimbau pengendara untuk lebih berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas, terutama saat melintasi jalur dengan kontur sempit dan berkelok.