NUKILAN.id | Banda Aceh – Teuku Kamaruzzman, yang lebih dikenal dengan sebutan Ampon Man, mantan juru runding GAM yang kini menjabat sebagai juru bicara Pemerintah Aceh, memberikan pandangannya mengenai kemerdekaan Aceh dalam sebuah podcast di SagoeTV.

Dikutip Nukilan.id dari Podcast tersebut, ia mengungkapkan dua alasan mengapa Aceh tidak memiliki peluang untuk merdeka, baik dari segi keyakinan agama maupun dinamika internasional yang terjadi.

“Kenapa Aceh enggak merdeka? Padahal sikit lagi itu. Pertama, yang tidak meninginkan Aceh merdeka itu Allah Taala, yang sama sekali tidak memberikan peluang untuk orang merdeka,” ujar Ampon Man dengan tegas.

Menurutnya, faktor Tuhan merupakan dasar yang paling utama dalam memahami kenyataan ini. Lebih lanjut, ia menyebutkan faktor kedua yang menjadi hambatan bagi Aceh untuk merdeka adalah kekhawatiran dunia internasional, khususnya pemerintah pusat Indonesia.

“Kedua, dunia. Ada kecurigaan dari badan intelijen negara. Saya sendiri sempat diundang oleh Pak Kuntoro untuk berbicara di depan mereka. Pemerintah (Pusat) melihat banyaknya orang asing yang hadir di Aceh, yang bisa menimbulkan kekhawatiran,” ceritanya.

Keberadaan orang asing di Aceh, lanjutnya, menimbulkan kecemasan dari pemerintah pusat yang menganggap hal ini dapat memengaruhi potensi Aceh untuk merdeka atau bahkan berpisah dari Indonesia. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak seharusnya menjadi kekhawatiran yang berlebihan.

“Ketika itu saya bilang, kalau banyaknya orang asing itu (tidak bisa) membuat pemerintah daerah merdeka atau berpisah dari Indonesia, (seperti) Bali yang sejak ratusan tahun menjadi tempat berkumpulnya orang asing dan sebagian pemilik properti di sana orang Australia, Jepang, tapi enggak menjadi sebuah provinsi dari negara Australia,” katanya.

Ampon Man juga mengingatkan bahwa setelah MoU Helsinki yang ditandatangani pada tahun 2005, peluang Aceh untuk merdeka secara internasional sudah tidak ada lagi. Ia meyakini bahwa perundingan tersebut mengakhiri potensi kemerdekaan Aceh yang pernah ada.

“Setelah perundingan tersebut, saya yakin tidak ada lagi potensi Aceh untuk merdeka. Secara internasional, peluang untuk kemerdekaan Aceh sudah tidak ada,” ujarnya, menegaskan bahwa situasi tersebut menjadi kenyataan yang tidak bisa dipungkiri.

Ia pun menambahkan, “Oleh karena itu, kita tidak perlu lagi menganggap bahwa ada kemungkinan Aceh akan merdeka. Ada kalanya kita perlu melihat kenyataan ini dengan bijaksana, tanpa terbawa asumsi atau pandangan yang tidak berdasar.”

Menurutnya, sudah saatnya masyarakat Aceh menerima kenyataan ini dengan kepala dingin dan tidak terjebak dalam pandangan yang tidak realistis.

Pernyataan Ampon Man ini tentu menjadi bahan perenungan, mengingat peranannya dalam sejarah perdamaian Aceh dan posisinya saat ini sebagai juru bicara pemerintah. Dalam konteks ini, ia mengajak masyarakat untuk melihat ke depan, fokus pada pembangunan dan perdamaian, serta menjaga stabilitas dalam kerangka NKRI. (XRQ)

Reporter: Akil

NUKILAN.id | Banda Aceh – Komisi I DPRK Banda Aceh melakukan kunjungan langsung ke sejumlah mitra kerja dalam rangka mengawal pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung pada Senin (21/4/2025) dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Teuku Nanta Muda.

Turut hadir dalam kunjungan ini para anggota Komisi I lainnya, yakni Aiyub Bukhari, Teuku Arief Khalifah, Ismawardi, dan Zulkasmi.

Kunjungan lapangan ini disebut sebagai langkah konkret dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRK, terutama terhadap program-program yang tercantum dalam LKPJ Wali Kota.

“Kunjungan ini bertujuan untuk melihat kondisi riil di lapangan, mendengar aspirasi masyarakat secara langsung, serta memastikan bahwa pelayanan publik berjalan sesuai harapan,” ujar Teuku Nanta Muda.

Dalam rapat dan dialog yang dilakukan, Komisi I menyoroti berbagai aspek pelaksanaan program pemerintahan, hukum, dan politik yang menjadi ranah kerja mereka. Teuku Nanta Muda menegaskan bahwa hasil pemantauan di lapangan akan menjadi catatan penting dalam penyusunan rekomendasi kepada pemerintah kota.

“Temuan dan masukan dari lapangan nantinya akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi Komisi I DPRK Banda Aceh mendatang,” tambahnya.

Politisi dari Partai NasDem itu juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan rekomendasi yang disusun tidak berhenti pada tataran dokumen administratif, melainkan benar-benar dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan.

“Kami dari Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum dan politik akan melanjutkan pembahasan secara mendalam dalam rapat-rapat komisi, dan menyusun rekomendasi strategis untuk disampaikan kepada Wali Kota sebagai bagian dari perbaikan ke depan,” ujarnya.

Teuku Nanta juga menyampaikan harapannya agar sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat tetap terjaga demi mempercepat pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas.

“Dan kami siap kerja sama yang solid antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat terus terjalin demi kemajuan Banda Aceh yang lebih baik,” tutupnya.

NUKILAN.id | Banda Aceh – Aksi unjuk rasa yang berujung duka di Universitas Abulyatama (Unaya) Aceh terus bergulir ke ranah hukum. Pihak kampus resmi melaporkan enam orang ke Polda Aceh, yang diduga menjadi penggalang aksi demonstrasi hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia.

Rektor Unaya, Dr Nurlis Effendi, menyebut langkah hukum ini merupakan bentuk komitmen kampus untuk mencari keadilan atas insiden memilukan yang terjadi pada Kamis (17/4). Dalam aksi tersebut, seorang anggota satuan tugas kampus bernama Wahidin dilaporkan meninggal dunia saat bertugas mengamankan jalannya demonstrasi.

“Benar kita menempuh jalur hukum. Sedari awal kita selalu mengikuti proses hukum dan administrasi yang sesuai ketentuan hukum di NKRI, kami ingin keadilan,” ujar Dr Nurlis saat ditemui di Banda Aceh, Senin (21/4).

Pelaporan dilakukan oleh Ketua Yayasan Abulyatama Aceh, Musa Bintang. Menurutnya, peristiwa ini tak bisa dianggap sebagai insiden biasa karena telah menimbulkan korban jiwa.

“Tujuh korban luka-luka, dan satu orang meninggal dunia. Karena itu ini jadi persoalan hukum,” kata Musa.

Rektor Nurlis menjelaskan, keenam orang yang dilaporkan terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk dosen dan unsur masyarakat sipil. Sementara mahasiswa yang terlibat dalam unjuk rasa tidak diikutsertakan dalam laporan tersebut.

“Sejauh ini belum ada mahasiswa yang dilaporkan. Sebab kita anggap mahasiswa itu murni menyalurkan aspirasi, hanya saja ada kelompok-kelompok yang menungganginya,” tambahnya.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima pihak yayasan dan rektorat, terdapat tiga klaster dalam aksi demonstrasi tersebut. Klaster pertama berasal dari kalangan mahasiswa, klaster kedua dari dosen, dan klaster ketiga diduga merupakan kelompok provokator eksternal.

“Namun yang jadi masalah terdapat klaster ketiga. Ini saya duga klaster provokasi. Mereka ini dikumpulkan di dalam sebuah gudang di dekat kampus,” ungkap Nurlis.

Ia menegaskan bahwa unjuk rasa dalam lingkungan kampus adalah hal yang wajar, selama dilakukan secara damai dan bertanggung jawab. Pihak kampus, lanjutnya, selalu terbuka terhadap proses belajar-mengajar dan tidak pernah mengekang kegiatan akademik.

Kini, kasus tersebut sepenuhnya dipercayakan kepada aparat penegak hukum untuk ditangani secara adil dan transparan.

“Kami menyerahkan semuanya pada proses hukum. Mari kita sama-sama percaya penanganan oleh aparat hukum,” tutup Dr Nurlis.