Beranda blog Halaman 452

BSI Dukung Banda Aceh sebagai Kota Kolaborasi

0
Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh berkolaborasi dengan dengan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh guna memperkuat ibu kota Provinsi Aceh itu sebagai Kota Kolaborasi. ((Foto: Humas BSI)

NUKILAN.id | Iklan – Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh guna menjadikan ibu kota Provinsi Aceh sebagai Kota Kolaborasi.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai program, mulai dari revitalisasi fasilitas kota, pemberdayaan UMKM, hingga partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

“BSI Aceh terus mendukung program Pemerintah Kota Banda Aceh dengan mengusung tema Kota Kolaborasi diantaranya mempercantik wajah kota dengan memperbaiki fasilitas kota seperti dekorasi taman depan Mesjid Raya Baiturrahman dengan memunculkan Tema Kota Kolaborasi,” ujar Regional CEO BSI Aceh, Wachjono, Rabu (23/4/2025).

Selain mempercantik taman depan Masjid Raya Baiturrahman, BSI juga terlibat dalam revitalisasi tugu jam Taman Sari, termasuk pemasangan lampu hias yang memperindah suasana malam hari di pusat kota.

Tak hanya itu, BSI Aceh aktif dalam menggeliatkan sektor UMKM dan perekonomian lokal lewat berbagai kegiatan, termasuk Gema Ramadhan dan partisipasi dalam Car Free Day (CFD) yang melibatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk beraktivitas sehat dan mendukung perekonomian lokal,” lanjut Wachjono.

Untuk memperkuat ekosistem UMKM, BSI menghadirkan UMKM Center yang berfungsi sebagai pusat pelatihan, konsultasi, dan promosi produk unggulan pelaku usaha kecil.

Kerja sama antara BSI Aceh dan Pemko Banda Aceh juga mencakup program Sobat Aksi Ramadhan, yang digagas bersama Kementerian BUMN. Program tersebut meliputi kegiatan gotong royong membersihkan Masjid Babuttaqwa Batoh, literasi keuangan, hingga penyaluran bantuan untuk fasilitas rumah ibadah.

Kolaborasi juga diperluas ke sektor pariwisata dan ruang publik, seperti pada proyek revitalisasi area kuliner Blang Padang. Bersama Kodam Iskandar Muda dan Pemko, BSI mendukung pembangunan kedai-kedai kuliner modern dan tertata, serta penambahan ruang terbuka hijau (RTH) bagi masyarakat.

“Langkah ini bertujuan untuk mendukung perkembangan UMKM dan meningkatkan daya tarik wisata kuliner di Banda Aceh,” kata Wachjono.

BSI menegaskan bahwa keterlibatannya bukan semata pada sektor keuangan, melainkan juga dalam pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kolaborasi BSI Aceh dengan Pemko Banda Aceh dalam berbagai proyek merupakan bagian dari komitmen BSI terhadap pengembangan kota dan pemberdayaan masyarakat. BSI Aceh siap untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam pembangunan Kota Banda Aceh yang berkelanjutan,” ujarnya.

Dengan usia Banda Aceh yang telah menginjak 820 tahun, BSI berharap kota ini terus tumbuh sebagai kota yang membahagiakan warganya, sekaligus menjadi pusat inovasi dan kolaborasi di masa depan.

Editor: Akil

Peserta UTBK 2025 di Banda Aceh Hadapi Ujian dengan Harapan dan Kegelisahan

0
Suasana pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) di Universitas Syiah Kuala, Aceh. (Foto: USK)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Ratusan peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2025 tampak memadati pelataran Gedung ICT Center Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, sejak pagi, Rabu (23/4/2025). Mereka hadir lebih awal, membawa harapan besar dan menghadapi ketegangan menjelang ujian yang menentukan masa depan pendidikan mereka.

Salah satu peserta, Farhan, datang lebih dari satu jam sebelum ujian dimulai. Mengenakan kemeja abu-abu dan celana hitam, remaja ini terlihat menenangkan diri di sudut pelataran. Kepada Nukilan.id, ia mengaku telah berulang kali melantunkan doa Nabi Yunus untuk mengurangi kegelisahan yang menyelimuti sejak malam sebelumnya.

“Sempet sih malam overthinking, gelisah. Minta doa biar tenang. Tapi nggak tenang-tenang juga,” ujar Farhan sambil tertawa kecil.

Farhan yang menargetkan masuk Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala mengungkapkan bahwa UTBK bukan sekadar ujian, melainkan momen penting untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia juga melakukan perubahan gaya hidup sejak duduk di kelas 12 dengan mengurangi kebiasaan begadang demi persiapan ujian.

Di tengah suasana yang dipenuhi ketegangan, beberapa peserta lainnya terlihat lebih santai. Nabila, salah satu peserta lainnya, mengatakan bahwa ia sengaja berhenti belajar tiga hari sebelum ujian untuk menjaga kebugaran fisik dan mental.

“Kalau terus dipaksa belajar sampai hari H, takut malah blank pas ngerjain,” kata Nabila.

Meskipun berasal dari jurusan IPA, Nabila memilih Program Studi Hukum karena ketertarikannya terhadap dunia debat. Untuk menghadapi UTBK, ia mengikuti berbagai try out, les tambahan, hingga mengurangi waktu bermain dengan teman.

UTBK 2025 diikuti oleh 860.976 peserta di seluruh Indonesia, termasuk 377 peserta difabel. Dengan hanya sekitar 295 ribu kursi tersedia di perguruan tinggi negeri, persaingan tahun ini berlangsung ketat.

Meski peluang diterima tidak besar, para peserta tetap optimistis. Farhan menegaskan bahwa hasil bukan satu-satunya ukuran.

“Kalau gagal, mungkin ada pintu lain yang dibukakan,” ujarnya.

Sementara itu, Nabila menyebutkan bahwa perjuangannya belum berakhir dan ia siap menghadapi berbagai kemungkinan untuk mencapai kampus impiannya. (XRQ)

Reporter: AKil

Tersandung Kasus Pemerkosaan Anak, Eks Ketua MAA Aceh Jaya Kini Diserahkan ke Jaksa

0
Polres Aceh Jaya melimpahkan tersangka kasus dugaan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Jaya. (Foto: Serambi)

NUKILAN.id | Calang – Kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang menyeret mantan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Jaya, berinisial AI (56), kini memasuki babak baru. Kepolisian Resor (Polres) Aceh Jaya secara resmi melimpahkan tersangka dan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Jaya pada Selasa (22/4/2025).

Pelimpahan dilakukan sekitar pukul 12.00 WIB oleh penyidik Satreskrim Polres Aceh Jaya, lengkap dengan barang bukti yang terkait dalam perkara tersebut.

“Kami telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik. Saat ini tersangka telah dilakukan penahanan di Rutan Calang,” ungkap Kepala Seksi Intelijen Kejari Aceh Jaya, Cherry Arida.

Menurut Cherry, AI akan dijerat dengan Pasal 50 Jo Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta Pasal 64 KUHPidana.

“Kemudian kita juga sudah menyiapkan jaksa terbaik dalam menangani kasus tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya, AI diamankan pihak kepolisian setelah dilaporkan oleh keluarga korban pada 30 Juli 2024. Laporan tersebut menyebutkan bahwa AI, yang merupakan kerabat dekat korban, diduga melakukan aksi bejat itu secara berulang sejak tahun 2021 hingga 2022.

Mirisnya, korban kala itu masih berusia 14 tahun dan duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah atas (SMA).

Sempat membantah melalui media sebelum diamankan, AI akhirnya ditahan setelah penyidik mengantongi keterangan dan barang bukti yang dinilai cukup untuk menjeratnya.

Kini, dengan pelimpahan resmi ke kejaksaan, publik menanti jalannya proses hukum terhadap sosok yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh adat di Aceh Jaya.

Editor: Akil

Dorong Kepatuhan Regulasi, LPMA Desak Mubadala Tempatkan Kantor di Aceh Utara

0
Ketua Lembaga Pemerhati Migas Aceh (LPMA), Dr Bukhari MH CM. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.idLhoksukon – Lembaga Pemerhati Migas Aceh (LPMA) meminta PT Mubadala Energy Indonesia untuk menempatkan kantor operasionalnya di Aceh Utara, wilayah yang menjadi lokasi pengeboran dan eksplorasi perusahaan migas tersebut.

Ketua LPMA, Dr Bukhari MH CM, menyampaikan desakan itu dikutip dari Serambinews.com, Rabu (23/4/2025). Menurutnya, wacana penempatan kantor Mubadala di luar Aceh Utara bertentangan dengan prinsip keadilan distribusi ekonomi dan semangat otonomi daerah.

“Sudah seharusnya kantor operasional Mubadala Energy dibangun di Aceh Utara dan ini merupakan soal keadilan distribusi ekonomi. Masyarakat Aceh Utara yang menanggung dampak lingkungan dan sosial, jangan sampai hanya jadi penonton,” tegas Bukhari.

Ia menilai, pembangunan kantor di luar wilayah operasi mencerminkan ketidakadilan fiskal dan sosial. Padahal, kata Bukhari, keberadaan kantor perusahaan idealnya berada dekat dengan wilayah operasionalnya untuk memastikan keseimbangan pembangunan daerah.

Pernyataan Bukhari merujuk pada sejumlah regulasi, termasuk Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Selain itu, Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga menekankan kewajiban perusahaan tambang untuk memperhatikan keseimbangan pembangunan daerah, termasuk mendirikan kantor di wilayah operasional.

Dalam konteks Aceh, sambung Bukhari, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan manfaat langsung dari sumber daya alam yang berada di wilayahnya.

Tak hanya dari aspek hukum nasional, Bukhari juga menyoroti hal ini dari perspektif keadilan dalam hukum Islam. Ia menyebutkan bahwa prinsip-prinsip seperti al-‘adalah (keadilan) dan taqsim al-maslahah (distribusi manfaat) menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya.

“Islam mengajarkan bahwa kekayaan alam adalah amanah yang harus dikelola secara adil. Jika minyak dan gas diambil dari perut bumi Aceh Utara, maka sebagian besar manfaatnya, termasuk kehadiran kantor perusahaan, harus kembali ke daerah itu, bukan justru ke luar wilayah,” pungkasnya.

Editor: AKil

TASTAFI Aceh Selatan Segera Gelar Muswil II, Momentum Regenerasi Dakwah yang Lebih Membumi

0
Ketua TASTAFI Aceh Selatan demisioner, Abuya H. Muhammad Ja’far Amja, S.Hi. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Tapaktuan – Dalam upaya memperkuat dakwah Ahlussunnah wal Jamaah serta mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat, Tasawuf, Tauhid, dan Fiqih (TASTAFI) Kabupaten Aceh Selatan akan menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) ke II pada Minggu, 27 April 2025. Kegiatan ini akan berlangsung di Dayah Sirajul Ibad, Kecamatan Meukek—sebuah lembaga pendidikan Islam yang telah lama menjadi pusat dakwah dan pembinaan santri di wilayah tersebut.

Muswil ke II ini menjadi agenda strategis bagi TASTAFI Aceh Selatan karena bertepatan dengan berakhirnya masa kepengurusan periode 2021–2025. Ketua TASTAFI Aceh Selatan demisioner, Abuya H. Muhammad Ja’far Amja, S.Hi, menekankan bahwa Muswil bukan sekadar rutinitas organisasi, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat arah perjuangan dakwah ke depan.

“Sehubungan dengan berakhirnya masa kepengurusan TASTAFI Kabupaten Aceh Selatan periode 2021–2025, yang saya pimpin bersama Sekretaris Tgk. Muhibbuthiri dan Bendahara Tgk. Muzawwir Razali, maka kami akan melaksanakan Muswil guna memilih pengurus baru untuk periode 2025–2030,” ungkap Abuya Ja’far kepada Nukilan.id.

Ia menambahkan bahwa semangat Muswil kali ini adalah menghadirkan kepemimpinan baru yang visioner, berintegritas, dan mampu merespons dinamika zaman, tanpa meninggalkan akar tradisi keislaman yang santun dan menyejukkan.

“Bisa jadi dalam perjalanan kepengurusan kami selama ini masih terdapat kekurangan. Namun kami berharap, dengan Muswil ini, akan lahir pengurus yang lebih energik, lebih terorganisir, dan lebih mampu menjawab tantangan dakwah masa kini. TASTAFI harus terus menjadi perekat umat, penyejuk masyarakat, dan penuntun generasi muda menuju jalan yang benar,” tambah beliau.

Selain menjadi ajang pergantian kepengurusan, Muswil ini juga dimaksudkan sebagai wadah evaluasi dan perumusan strategi dakwah ke depan. Fokus utama adalah memperkuat kerja sama dengan berbagai program keagamaan di tingkat gampong, seperti Gerakan Magrib Mengaji, pengembangan majelis taklim, serta pembinaan dayah-dayah tradisional yang menjadi ujung tombak pendidikan Islam di pedesaan.

Muswil ke II TASTAFI akan dihadiri oleh jajaran pengurus dari seluruh kecamatan, para pimpinan dayah, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur pemuda, hingga simpatisan dan jamaah TASTAFI dari berbagai pelosok Aceh Selatan. Rencananya, kegiatan ini juga akan dibuka secara resmi oleh Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, SE, M.Sos.

Dengan semangat kebersamaan dan cita-cita besar dalam membangun peradaban Islam yang inklusif, Muswil TASTAFI ke II diharapkan mampu menjadi titik tolak kebangkitan baru. Sebuah momentum untuk menjadikan TASTAFI sebagai lokomotif dakwah yang progresif, solutif, dan membumi di tengah masyarakat Aceh Selatan. (XRQ)

Reporter: Akil

Muswil TASTAFI ke II Siap Digelar di Aceh Selatan, Perkuat Sinergi Ulama dan Umat

0
Sekretaris I TASTAFI Aceh Selatan, Tgk. Thamren Jr, yang akrab disapa Abi Cut. (Foto: For Nukian)

NUKILAN.ID | Tapaktuan – Musyawarah Wilayah (Muswil) ke II Tasawuf, Tauhid, dan Fiqih (TASTAFI) Kabupaten Aceh Selatan akan digelar pada Minggu, 27 April 2025 mendatang. Mengangkat tema “Merawat Jagad, Menyatukan Umat: Integrasi TASTAFI dan Gerakan Gampong Magrib Mengaji Menuju Aceh Selatan Maju dan Produktif”, forum ini menjadi ajang penting konsolidasi dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di wilayah barat selatan Aceh.

Dayah Sirajul Ibad di Kecamatan Meukek dipilih sebagai tuan rumah pelaksanaan Muswil kali ini. Dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan Islam tradisional di Aceh Selatan, dayah tersebut dinilai representatif sebagai tempat berkumpulnya ulama dan tokoh agama untuk menyusun langkah dakwah ke depan.

Sekretaris I TASTAFI Aceh Selatan, Tgk. Thamren Jr, yang akrab disapa Abi Cut, kepada Nukilan.id menyampaikan bahwa Muswil ini merupakan ruang silaturahmi dan konsolidasi para penggerak dakwah di daerah.

“Insya Allah, Muswil TASTAFI ke II ini akan dibuka langsung oleh Bapak Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, SE, M.Sos,” ujarnya.

Abi Cut juga menegaskan pentingnya membangun sinergi antara gerakan TASTAFI dan program Gampong Magrib Mengaji, sebagai langkah konkret menghadirkan masyarakat yang tidak hanya religius secara spiritual, tetapi juga produktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

“Sinergi ini akan membentuk ekosistem dakwah yang lebih kuat di tingkat gampong. Kita ingin membangun masyarakat religius yang tidak hanya taat secara spiritual, tapi juga produktif secara sosial dan ekonomi,” tambahnya.

Forum Muswil ke II ini juga akan difokuskan pada penyusunan arah gerakan TASTAFI ke depan, termasuk penguatan struktur organisasi hingga ke tingkat kecamatan, perluasan jaringan dakwah, serta penyusunan program-program yang responsif terhadap kebutuhan umat dan generasi muda.

Panitia pelaksana menyebutkan, kegiatan ini akan melibatkan berbagai elemen, mulai dari perwakilan dayah, pengurus TASTAFI kecamatan, komunitas Gampong Magrib Mengaji, hingga tokoh masyarakat dan pemuda. Sejumlah narasumber nasional dari Dewan TASTAFI Pusat juga dijadwalkan hadir untuk memberikan pandangan strategis.

Dengan semangat ukhuwah dan visi bersama membangun masyarakat Aceh Selatan yang religius dan progresif, Muswil TASTAFI ke II diharapkan menjadi momentum lahirnya kepengurusan baru yang membawa semangat pembaruan dalam dakwah Islam berbasis nilai-nilai lokal dan tradisi keilmuan yang kuat. (XRQ)

Reporter: AKil

Wabup Aceh Selatan Ingatkan Calon Haji Jaga Kesehatan Fisik dan Mental

0
Jamaah calon haji Kabupaten Aceh Selatan mengikuti pembukaan manasik haji di Aceh Selatan, Rabu (23/4/2025). (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Tapaktuan – Wakil Bupati Aceh Selatan Baital Mukadis mengingatkan para calon jamaah haji asal kabupaten tersebut untuk menjaga kesehatan, baik sebelum keberangkatan maupun selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan manasik haji yang dipusatkan di Masjid Agung Istiqamah Tapaktuan, Rabu (23/4/2025).

Sebanyak 127 calon haji asal Aceh Selatan mengikuti kegiatan manasik tersebut sebagai bagian dari persiapan sebelum berangkat ke Makkah. Dalam arahannya, Wabup Baital Mukadis menekankan pentingnya menjaga kondisi tubuh, mental, dan spiritual.

“Jaga kesehatan selama persiapan keberangkatan maupun saat melaksanakan ibadah haji. Persiapkan juga fisik, mental dan spiritual serta menjauhkan pikiran negatif sebelum dan saat melaksanakan ibadah haji,” kata Baital Mukadis.

Ia menyebutkan, ibadah haji menuntut kesiapan fisik dan mental yang prima, terlebih cuaca di Tanah Suci jauh berbeda dengan di Indonesia. Oleh sebab itu, para jamaah diimbau untuk benar-benar mempersiapkan diri secara menyeluruh.

“Jadi, jaga kesehatan dan perbanyak minum air guna menghindari dehidrasi atau kekurangan cairan, terutama saat berada di tanah suci. Yang terpenting, patuhi aturan saat menunaikan ibadah haji di tanah suci,” ujarnya menambahkan.

Selain menyoroti aspek kesehatan, Baital Mukadis juga mendorong para calon haji untuk serius mengikuti manasik sebagai bekal pengetahuan dalam menjalankan ibadah yang merupakan rukun Islam kelima.

“Pelaksanaan manasik diperlukan guna memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan ibadah haji. Karena itu, kami mengharapkan semuanya mengikuti manasik dengan sungguh-sungguh, sehingga nantinya pada saat melaksanakan ibadah di tanah suci berjalan lancar,” tuturnya.

Adapun jamaah calon haji asal Aceh Selatan tergabung dalam Kloter 6-BTJ, bersama jamaah dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Simeulue. Mereka dijadwalkan akan berangkat menuju Arab Saudi melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, pada 23 Mei 2025 pukul 17.15 WIB.

Editor: Akil

Kepala BNPT-RI Lantik Dr. Wiratmadinata Sebagai Ketua FKPT Aceh

0
Kepala BNPT-RI Lantik Dr. Wiratmadinata Sebagai Ketua FKPT Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Jakarta — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT-RI), Komjen Pol Eddy Haryono, S.I.K., M.H., secara resmi melantik Dr. Wiratmadinata, S.H., M.H., sebagai Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh. Pelantikan ini berlangsung di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FKPT ke-XIII yang digelar di Hotel Vasaka, Jakarta, Rabu (23/4).

Dr. Wiratmadinata dilantik bersama para ketua FKPT lainnya dari seluruh Indonesia. Ia sebelumnya terpilih melalui proses seleksi yang dilakukan oleh tim formatur, yang terdiri dari unsur TNI, Polri, BIN, akademisi, Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan elemen lainnya. Pemilihan tersebut berlangsung pada Desember 2024, bertepatan dengan berakhirnya masa kepemimpinan Dr. Mukhlisuddin Ilyas, M.Pd.

FKPT Aceh merupakan forum di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BNPT-RI, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Irfan Idris, Guru Besar UIN Alauddin Makassar, yang juga telah lebih dari 12 tahun menjabat sebagai Direktur Pencegahan BNPT.

Tugas utama FKPT di tingkat provinsi adalah melakukan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesadaran kolektif dalam mencegah berbagai bentuk potensi radikalisme. Selain itu, FKPT juga menjalin koordinasi lintas sektor dengan unsur pemerintah, aparat penegak hukum, dan komponen masyarakat lainnya. Salah satu mandat penting FKPT adalah melaksanakan penelitian dan kajian terhadap Indeks Potensi Radikalisme (IPR) dan Indeks Risiko Terorisme (IRT) di setiap daerah. Hasil riset ini menjadi bahan strategis bagi BNPT dalam menyusun langkah-langkah mitigasi secara nasional.

Sejak berdiri 12 tahun lalu, FKPT Aceh telah dipimpin oleh tokoh-tokoh akademisi terkemuka seperti Prof. Dr. Yusny Saby, M.A., Prof. Hasbi Amiruddin, M.A., dan Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, M.A. Kini, estafet kepemimpinan beralih ke Dr. Wiratmadinata, yang melanjutkan tongkat estafet dari Dr. Mukhlisuddin Ilyas, M.Pd., yang telah menyelesaikan masa tugasnya.

Dalam sambutannya, Kepala BNPT-RI Komjen Pol Eddy Haryono menegaskan pentingnya peran FKPT sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan program-program BNPT di daerah.

“Peran FKPT sangat strategis dalam mendukung program-program kerja BNPT di tingkat provinsi. Khususnya dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terus menjaga perdamaian, dan menguatkan nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Dengan cara itu, rakyat tidak gampang terpapar faham-faham radikal, yang didesain oleh kelompok-kelompok tertentu dengan motif politik, untuk mengganggu stabilitas negara,” ujar Eddy.

Pelantikan ini menandai awal dari babak baru kepemimpinan FKPT Aceh, yang diharapkan semakin memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme melalui pendekatan kolaboratif dan edukatif di tengah masyarakat.

Editor: Akil

Jemaah Haji Aceh Diminta Tak Bawa Barang Terlarang

0
Ketua PPIH Embarkasi Aceh, Azhari. (Foto: Nukilan/Azril)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Jemaah haji asal Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) pertama dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci pada 18 Mei 2025. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Aceh, Azhari, mengingatkan agar para jemaah tidak membawa barang-barang yang dilarang demi kelancaran proses keberangkatan.

Total jemaah haji asal Aceh tahun ini mencapai 4.378 orang, termasuk petugas haji. Seluruh jemaah telah mengikuti rangkaian manasik di masing-masing daerah sebagai bagian dari persiapan ibadah.

“Setiap pemateri di manasik mengamanahkan seluruh jemaah agar memperhatikan hal-hal yang membuat jemaah langgeng beribadah misalnya menjaga makanan, kesehatan mengatur istirahat, barang apa saja yang bole dibawa,” ujar Azhari saat ditemui di Asrama Haji Embarkasi Aceh, Banda Aceh, Selasa (22/4/2025).

Jemaah tahun ini mendapatkan empat jenis tas, mulai dari koper besar hingga tas kecil yang dikenakan di dada. Dalam bimbingan manasik, para jemaah juga telah diberi arahan terkait barang-barang yang boleh dibawa dan yang harus dihindari saat melakukan perjalanan udara.

Sebelum berangkat, seluruh barang bawaan akan diperiksa kembali oleh petugas di Asrama Haji untuk memastikan tidak ada yang melanggar aturan dan semua bisa lolos saat proses X-Ray di bandara.

Di sisi lain, Asrama Haji Aceh juga telah mempersiapkan berbagai fasilitas pendukung. Khusus untuk jemaah lanjut usia (lansia), kamar-kamar disediakan di lantai dasar guna memudahkan akses. Selain itu, mereka akan mendapatkan layanan tambahan, seperti kursi roda saat turun dari bus menuju kamar.

“Misalnya ketika turun dari bus, jemaah lansia langsung dibawa ke kamar dengan menggunakan kursi roda. Mereka lebih banyak istirahat selama di asrama haji,” tambah Azhari.

Pihak Kemenag Aceh juga telah menyusun jadwal keluar-masuk jemaah di asrama haji secara ketat. Jemaah kloter pertama akan mulai memasuki asrama pada 17 Mei, sehari sebelum keberangkatan. Sementara kloter kedua baru akan masuk setelah kloter pertama diberangkatkan menuju bandara.

“Dan ini kita sesuaikan dengan jadwal penerbangan Garuda. Misalnya penerbangan jam 5 pagi, jam 3 jemaah siap-siap masuk aula untuk pemberangkatan ke bandara. Jadi jam 5 pagi itu sudah masuk jemaah kloter berikutnya,” jelasnya.

Dengan sistem yang tertata rapi ini, diharapkan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, aman, dan nyaman.

Editor: Akil

Komisi III DPRK Banda Aceh Bahas Masalah Krusial, Dorong Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi

0
Komisi III DPRK Banda Aceh Bahas Masalah Krusial, Dorong Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi. (Foto: DPRK BNA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar rapat kerja dengan sejumlah mitra untuk membahas sejumlah persoalan krusial yang tengah dihadapi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, pada Rabu (23/04/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024.

Ketua Komisi III DPRK, Royes Ruslan, mengungkapkan sejumlah isu penting yang menjadi sorotan komisi dalam rapat tersebut, termasuk masalah hutang Pemerintah Kota Banda Aceh yang hingga kini belum terselesaikan. Royes menambahkan, bersama dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (DPKK), pihaknya telah membahas skema pembayaran hutang kepada pihak ketiga.

“Sejauh ini, kami sudah memaparkan bahwa pembayaran hutang untuk pihak ketiga mulai bulan April hingga Mei 2025 akan segera terbayarkan semua,” ujarnya.

Masalah lainnya yang mencuat adalah rendahnya pencapaian retribusi parkir yang hanya mencapai 45 persen. Royes menilai capaian ini jauh dari target yang ditetapkan.

“Data ini harus dipadukan dengan dinas perhubungan, kenapa selalu tidak mencapai target untuk retribusi parkir tepi jalan, padahal secara logika Banda Aceh makin hari kendaraan bermotornya terus bertambah, ini perlu menjadi catatan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Royes dan anggota Komisi III juga melakukan inspeksi langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Gampong Jawa untuk meninjau kondisi armada pengangkut sampah. Sayangnya, hasilnya cukup memprihatinkan. Dari 27 armada sampah yang ada, sebagian besar sudah dalam kondisi mogok.

“Ini juga menjadi persoalan, karena untuk sementara Banda Aceh tidak bisa melakukan pengadaan baru, karena itu kami meminta pemerintah Provinsi Aceh untuk turut berkontribusi,” tambah Royes.

Menurutnya, sebagai ibukota provinsi, Banda Aceh tidak hanya bertanggung jawab atas kebersihan kota, tetapi juga berdampak pada Provinsi Aceh secara keseluruhan.

“Banda Aceh ini kan ibukota Provinsi, jika angkutan sampah macet yang merasakan tidak hanya Banda Aceh, tapi juga Provinsi yang berkantor di Banda Aceh, karena itu kita minta Provinsi untuk sama-sama membantu Banda Aceh dalam hal armada sampah ini, jangan sampai macet,” tuturnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut, anggota Komisi III lainnya yaitu Sofyan Helmi, Ramza Harli, Tuanku Muda, Aulia Rahman, dan Faisal Ridha. Pembahasan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan krusial yang dihadapi oleh Banda Aceh.