Beranda blog Halaman 446

Demokrat Aceh Minta Kader Tak Terlibat Korupsi

0

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Aceh menegaskan pentingnya pencegahan korupsi bagi seluruh kader partainya yang menjabat sebagai wakil rakyat.

Hal tersebut ditegaskan Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Muslim Saleh, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota se-Aceh di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Senin (28/4/2025) malam.

Muslim menyampaikan, salah satu materi utama dalam Bimtek ini adalah penekanan pada upaya pencegahan korupsi. Ia mengingatkan seluruh anggota legislatif dari Partai Demokrat untuk menjauhi segala bentuk tindakan yang berpotensi mengarah pada korupsi.

“Salah satu materi kita ini adalah bagaimana peran anggota DPR adalah mencegah daripada pemberantasan korupsi. Itu termasuk anggota legislatif khusus dari Demokrat juga sama, kita jangan sampai terlibat dalam persoalan korupsi,” kata Muslim kepada awak media, termasuk Nukilan.

Muslim menyoroti maraknya kasus korupsi yang seolah tak berujung di Indonesia. Menurutnya, korupsi merupakan salah satu persoalan bangsa yang paling menonjol saat ini. 

Oleh karena itu, Muslim meminta seluruh anggota dewan dari Partai Demokrat di Aceh untuk menjadi ujung tombak partai dalam mengampanyekan budaya anti-korupsi.

“Ketika posisi anggota di DPR Aceh maupun Kabupaten/Kota adalah menjadi ujung tombak dari Partai Demokrat, bagaimana menyuarakan jangan katakan lah korupsi, mendekat pun jangan,” tegasnya.

Muslim Saleh juga menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak akan mentolerir kadernya yang terlibat dalam praktik korupsi. Partai berlambang bintang mercy tidak akan pandang bulu dalam penindakan kadernya yang melanggar hukum.

“Kalau terlibat akan diproses secara hukum siapa pun. Kita khusus di Demokrat ini, Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menyampaikan, boleh kita lihat dalam sejarah Demokrat, kita tidak pandang bulu, siapapun yang terlibat, silakan proses hukum yang berlaku. Kita tidak melindungi kader kader kita yang telibat dalam korupsi,” pungkasnya.

Reporter: Rezi

BPPA dan Wagub Aceh Fadullah Bahas Dana Otsus hingga PPPK dalam RDP Bersama Komisi II DPR RI

0
BPPA dan Wagub Aceh Fadullah Bahas Dana Otsus hingga PPPK dalam RDP Bersama Komisi II DPR RI. (Foto: BPPA)

NUKILAN.id | Jakarta – Wakil Gubernur Aceh, Fadullah, bersama Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) menegaskan pentingnya keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan percepatan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, 28 April 2025.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Aceh diundang untuk membahas empat agenda utama. Yakni Dana Transfer Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta persoalan kepegawaian.

Fadullah menekankan, Dana Otsus selama ini menjadi tulang punggung pembangunan Aceh. Oleh karena itu, keberlanjutan dana tersebut dinilai krusial demi menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat di provinsi ujung barat Indonesia itu.

“Hari ini kami diminta oleh Pimpinan Komisi II DPR RI untuk membahas empat hal penting. Intinya, kami telah menjelaskan secara lengkap apa yang dimintakan oleh pimpinan dan anggota Komisi II yang terhormat,” ujar Fadullah.

Lebih lanjut, Fadullah mendesak agar revisi UUPA dapat segera disahkan pada 2025. Ini menjadi langkah penting untuk memperpanjang masa berlaku Dana Otsus yang akan berakhir pada 2027.

Selain isu Dana Otsus, Pemerintah Aceh juga membawa persoalan kepegawaian ke hadapan Komisi II. Menurut data, sebanyak 7.367 tenaga Non-ASN dari database BKN telah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I. Namun, masih ada 4.895 orang yang belum lulus, serta 2.941 lainnya belum terdata dalam sistem BKN.

Fadullah pun menyuarakan harapan besar agar DPR RI dapat memperjuangkan nasib tenaga Non-ASN tersebut.

“Para tenaga Non-ASN yang belum lulus akan mengikuti Seleksi PPPK Tahap II dengan sistem CAT-BKN pada tanggal 2 hingga 4 Mei 2025,” terang Fadullah.

Ia menekankan bahwa Pemerintah Aceh mendorong agar para Non-ASN bisa diangkat sebagai PPPK penuh waktu, bukan paruh waktu. Tentunya, hal ini juga harus disertai dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Terkait hasil rapat, Fadullah memastikan bahwa Pemerintah Aceh akan segera menyosialisasikan seluruh poin penting yang telah dibahas bersama Komisi II DPR RI.

“Rapat hari ini menghasilkan sejumlah masukan dari pimpinan DPR RI, Menteri, dan Wakil Menteri Dalam Negeri. Kami akan segera menindaklanjutinya dan menyosialisasikan penerapan undang-undang tersebut ke daerah-daerah,” katanya.

Ia juga menggarisbawahi bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting. Dukungan DPR RI disebutnya sebagai kunci percepatan pembangunan di seluruh wilayah Aceh.

“DPR RI memberikan solusi terbaik untuk seluruh daerah di Indonesia, termasuk Aceh,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Fadullah turut menyinggung sejumlah capaian pembangunan selama masa pemerintahannya. Di antaranya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 75,36 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 12,64 persen, serta pertumbuhan ekonomi Aceh yang naik menjadi 4,66 persen.

Meski begitu, ia tak menampik masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah pengurangan ketergantungan terhadap Dana Otsus. Selain itu, peningkatan iklim investasi daerah juga menjadi prioritas ke depan.

MTC Aceh Barat Sabet 14 Medali di Kejuaraan Taekwondo BNNP Sumut 2025

0
Kejuaraan Taekwondo BNNP Sumut - Foto Pengurus TI Aceh Barat

NUKILAN.ID | MEULABOH – Meulaboh Taekwondo Club (MTC) Aceh Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan. Dalam ajang Kejuaraan Taekwondo BNNP Sumatera Utara 2025 yang digelar di Gedung Kebun Bunga, Medan, kontingen MTC sukses membawa pulang total 14 medali.

Mengirimkan 15 atlet terbaiknya, MTC Aceh Barat berkompetisi dalam 17 kategori perlombaan yang meliputi nomor Kyourugi dan Poomsae. Hasilnya, mereka berhasil meraih lima medali emas, tujuh medali perak, dan dua medali perunggu.

Ketua Umum Pengurus Cabang Taekwondo Indonesia (Pengcab TI) Aceh Barat, T. Muhammad Arfan, menyampaikan apresiasi atas kerja keras para atlet.
“Alhamdulillah, para atlet kita berhasil menunjukkan performa terbaik dan membawa pulang total 14 medali,” ujarnya dalam keterangan pers, Senin (28/4/2025).

Adapun peraih medali emas berasal dari nomor Kyourugi Festival, yaitu Stewart Geraldo Lie, Stella Angelina Lie, Ateya Ulla Syakella, dan Lasaufa Yuktika. Sementara di nomor Poomsae Festival, Nabila Aurelya Ilham turut menambah koleksi emas untuk MTC.

Tak hanya itu, tujuh medali perak juga disumbangkan oleh atlet-atlet muda berbakat. Di nomor Poomsae Prestasi, Nabila Sabrina berhasil mengamankan perak. Sedangkan dari Kyourugi Festival, Maulizar Alfadhillah, Unedo Marvelio Silaban, Blezer A. Saragih, dan Daniel C. Saragih turut mempersembahkan perak. Pada Poomsae Festival, Nazwa Haura Faradisa dan Ateya Ulla Syakella menambah deretan medali perak untuk tim.

Untuk medali perunggu, dua atlet Poomsae Prestasi, yakni Isabelle Neri Liong dan Firga Al Lislam, juga menyumbang prestasi gemilang bagi kontingen.

Menurut Arfan, hasil ini membuktikan bahwa pembinaan atlet taekwondo di Aceh Barat berjalan konsisten dan terus menunjukkan perkembangan positif. Ia berharap pencapaian ini bisa menjadi pemacu semangat bagi generasi muda lainnya untuk terus berprestasi di kancah nasional hingga internasional.

Kejuaraan BNNP Sumut 2025 sendiri diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah di Indonesia, menjadikannya ajang yang tidak hanya mengasah kemampuan, tetapi juga mempererat solidaritas serta semangat sportivitas antar peserta.

Ketua HUDA Aceh Selatan Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Kembali Abuna Ja’far Pimpin TASTAFI

0
Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Kabupaten Aceh Selatan, Tgk. H. Erli Safriza Al-Yusufy, Lc. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Tapaktuan – Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Kabupaten Aceh Selatan, Tgk. H. Erli Safriza Al-Yusufy, Lc, menyampaikan ucapan selamat kepada Abuna Tgk. H. Mohd Ja’far Amja, S.Hi atas terpilihnya kembali sebagai Ketua Pimpinan Majelis Pengajian dan Zikir Tasauf, Tauhid, dan Fiqih (TASTAFI) Aceh Selatan periode 2025–2030.

Melalui keterangannya, Tgk. Erli Safriza, yang juga baru saja terpilih kembali memimpin HUDA Aceh Selatan untuk periode 2024–2029, menekankan pentingnya kesinambungan dakwah serta sinergi antar lembaga keulamaan dalam membina kehidupan keagamaan masyarakat.

“Kami atas nama HUDA Aceh Selatan mengucapkan selamat kepada Abuna Tgk. H. Mohd Ja’far Amja, S.Hi atas kepercayaan yang kembali diberikan untuk memimpin TASTAFI Aceh Selatan. Semoga beliau senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan keberkahan dalam memimpin, membimbing umat, serta memperkuat peran dakwah tasauf, tauhid, dan fiqih di tengah-tengah masyarakat,” ujar Tgk. Erli.

Ia menambahkan, keberlanjutan kepemimpinan Abuna Ja’far diharapkan mampu mempererat kolaborasi antara TASTAFI dan HUDA dalam membangun tatanan keagamaan yang damai, moderat, dan produktif di Aceh Selatan.

“Kita berharap keberadaan TASTAFI dan HUDA bisa terus saling menguatkan dalam mencetak generasi yang berakhlak, berilmu, dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan tetap berpijak pada nilai-nilai Islam ahlussunnah wal jama’ah,” pungkasnya.

Dukungan ini mencerminkan semangat kebersamaan para ulama dayah di Aceh Selatan dalam memperkokoh dakwah Islam, sekaligus memastikan nilai-nilai keislaman tetap relevan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Editor: AKil

Malam Ini Demokrat Aceh Gelar Bimtek DPR dan Rakerda

0

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Aceh malam ini menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota DPR Aceh serta DPR Kabupaten/Kota. Kegiatan akan berlangsung selama dua hari, 28–29 April 2025, di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh.

Ketua DPD Demokrat Aceh, Muslim melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra), Jauhari Ilyas yang akrab disapa Joe Samalanga menuturkan, kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan kerja-kerja politik partai ke depan. Ia berharap melalui Rakerda ini nantinya dapat melahirkan rekomendasi konkret yang berpihak kepada rakyat.

“Demokrat Aceh ingin memastikan bahwa setiap langkah politik yang diambil berakar kuat pada kebutuhan masyarakat. Ini bukan sekadar rapat rutin, tetapi perumusan strategi nyata untuk rakyat,” ujar Joe Samalanga dalam keterangannya kepada media.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron dan Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Kehadiran dua petinggi nasional ini dinilai memperkuat semangat konsolidasi kader di tingkat daerah.

“Malam ini, Demokrat Aceh membuktikan keseriusannya dalam membangun sinergi kader dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Ini adalah upaya nyata memperkuat suara rakyat di parlemen,” ujar Joe.

Rakerda dan Bimtek ini menjadi momentum penting bagi Demokrat Aceh untuk menyusun langkah-langkah kongkrit sekaligus memperkuat komitmen politik berbasis rakyat menjelang tahun politik 2029. []

Muda Seudang Kritik Rencana Pembangunan Empat Batalyon TNI di Aceh

0
Juru Bicara DPP Muda Seudang Aceh, Muhammad Chalis. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Rencana pembangunan empat Batalyon Teritorial Pembangunan (UTP) di wilayah jajaran Kodam Iskandar Muda, masing-masing di Pidie, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil, mendapat sorotan kritis dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Muda Seudang Aceh.

Muhammad Chalis, Juru Bicara DPP Muda Seudang Aceh, menilai kebijakan ini perlu ditinjau ulang karena dinilai berpotensi mengabaikan butir-butir kesepakatan damai dalam MoU Helsinki.

“Keberadaan TNI di Aceh dibatasi oleh MoU Helsinki. Dijelaskan bahwa jumlah tentara organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 14.700 orang,” ujar Chalis. Ia mengingatkan, relokasi tentara non-organik di Aceh mulai dilaksanakan sejak 15 September 2005, sebagai bagian penting dari upaya mengakhiri konflik dan membangun perdamaian berkelanjutan di Tanah Rencong.

Menurut Chalis, meskipun pihaknya memahami pembangunan Batalyon Teritorial bertujuan untuk memperkuat pertahanan nasional, namun langkah tersebut berpotensi berdampak pada penambahan jumlah pasukan di Aceh, yang dinilai tidak sejalan dengan semangat MoU Helsinki.

“Kami mengkritik kebijakan pembangunan ini akan mengesampingkan pengaturan keamanan di Aceh,” tegasnya.

Chalis menyoroti pentingnya komitmen semua pihak dalam menjaga prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam MoU Helsinki. Ia mengutip Klausul 4.11 MoU yang menegaskan, dalam keadaan damai, hanya tentara organik yang diperbolehkan berada di Aceh dengan jumlah maksimal 14.700 personel.

“Kami menghimbau harus data yang jelas berapa sudah pasukan tentara organik di Aceh,” ucap Magister Ilmu Politik lulusan Universitas Malikussaleh tersebut.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa setiap kebijakan pertahanan di Aceh seharusnya bertujuan untuk memperkuat perdamaian, bukan sebaliknya. Meskipun urusan pertahanan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, menurut Chalis, akta damai Helsinki tetap harus dihormati sebagai hukum tertinggi yang mengikat kedua belah pihak.

“Upaya pembangunan ini harus benar-benar menjadi dasar penguatan damai di Aceh. Walaupun kewenangan pertahanan di Aceh menjadi kewenangan Pemerintah Pusat tapi akta damai menjadi hukum tertinggi bagi kedua belah pihak secara prinsip,” tambahnya.

Chalis juga mendesak Kementerian Pertahanan untuk melakukan evaluasi atas kebijakan ini dan meminta agar pembangunan batalyon baru tidak mengesampingkan kebutuhan rakyat Aceh yang lebih mendesak.

“Kami tidak butuh pasukan, tapi butuh kebijakan pusat yang strategis di Aceh untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat Aceh,” tutupnya.

Editor: Akil

Magister Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Raih Akreditasi Unggul

0
UIN Ar-Raniry. (Foto: HUMAS UINAR)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh mencetak prestasi membanggakan. Prodi ini resmi meraih akreditasi Unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA), sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan LAMEMBA Nomor 2224/DE/A.5/AR.10/IV/2025. Akreditasi tersebut berlaku selama lima tahun, mulai 21 April 2025 hingga 21 April 2030.

Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Dr Mujiburrahman MAg, menyambut gembira pencapaian ini. Menurutnya, predikat Unggul ini menjadi bukti konkret komitmen universitas dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di bidang ekonomi syariah.

“Akreditasi Unggul ini menunjukkan keseriusan UIN Ar-Raniry dalam meningkatkan mutu pendidikan,” kata Mujiburrahman dalam keterangan tertulis, Minggu (27/4/2025).

Tak hanya itu, Mujiburrahman juga mengungkapkan bahwa sejak 2022, jumlah program studi berakreditasi Unggul di kampus ini melonjak signifikan, dari sebelumnya hanya tiga menjadi 24 program studi. Selain itu, program studi dengan predikat Baik Sekali juga mengalami peningkatan, dari delapan menjadi 18 prodi.
Saat ini, UIN Ar-Raniry mengelola total 56 program studi yang telah terakreditasi.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Prof Dr Muhammad Yasir Yusuf MA, juga memberikan apresiasi atas capaian ini. Ia menilai, keberhasilan meraih akreditasi Unggul tidak hanya memperkuat reputasi Prodi Magister Ekonomi Syariah, tetapi juga berdampak positif terhadap daya saing UIN Ar-Raniry di tingkat nasional dan internasional.

“Akreditasi Unggul ini menjadi motivasi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus menjaga standar mutu akademik dan memperluas jejaring kolaborasi, baik di dalam maupun luar negeri,” ujar Yasir.

Yasir pun berharap, capaian ini menjadi pemicu semangat bagi program studi lain untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas akademik secara berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Prof Eka Srimulyani MA PhD, menegaskan bahwa Prodi Magister Ekonomi Syariah menjadi program studi pertama di lingkungan UIN Ar-Raniry yang berhasil memperoleh akreditasi Unggul dari LAMEMBA.

“Akreditasi ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi banyak pihak. Kami sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan,” ucap Eka.

Prestasi ini menjadi tonggak baru bagi UIN Ar-Raniry dalam upaya menghadirkan pendidikan berkualitas dan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di kancah global, khususnya di bidang ekonomi syariah.

Editor: Akil

TA Khalid Terima Kunjungan DPRK Aceh Utara, Bahas Langkah Konkret Penguatan Pertanian

0
TA Khalid Terima Kunjungan DPRK Aceh Utara. (Foto: Gerindra)

NUKILAN.id | Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, H. TA Khalid, menerima kunjungan kerja sekaligus silaturahmi dari rombongan Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh Utara di Gedung DPR RI, Lantai 17 Fraksi Partai Gerindra, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Aceh Utara, Arafat Ali, turut didampingi Wakil Ketua Arsyadi, para ketua fraksi, Ketua Komisi IV Bukhari, Ketua Komisi I Tajuddin, Ketua Komisi II Romi, Ketua Panja, serta sejumlah anggota Banggar dan alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu, Arafat Ali menyampaikan harapan besar kepada pemerintah pusat, khususnya melalui dukungan TA Khalid, agar sektor pertanian di Aceh Utara semakin diperkuat. Ia menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur pertanian yang memadai demi mendukung swasembada pangan nasional.

“Kami memiliki wilayah terluas sektor pertanian, untuk itu perlu infrastruktur yang memadai demi tercapainya swasembada pangan seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo. Selain itu, hal mendasar seperti kewenangan Aceh di tingkat pusat yang belum terselesaikan juga perlu mendapat perhatian khusus,” ujar Arafat, politisi Partai Aceh.

Menanggapi aspirasi tersebut, TA Khalid menyatakan komitmennya untuk mengakomodasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI, seperti bidang pertanian, pangan, dan kehutanan.

“Untuk masalah di luar tupoksi Komisi IV, tentu akan kami fasilitasi melalui Fraksi Gerindra atau diteruskan kepada rekan-rekan anggota DPR RI dari Aceh sesuai bidang mitra kerja masing-masing,” jelas TA Khalid yang juga merupakan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Pertemuan ini menjadi momentum penting mempererat sinergi antara legislatif daerah dan pusat, dalam upaya mendorong kemajuan sektor pertanian di Aceh Utara sekaligus memperjuangkan penyelesaian persoalan kewenangan daerah yang belum tuntas.

Editor: Akil

Irwansyah Imbau Perayaan Hari Buruh di Banda Aceh Berjalan Kondusif dan Tertib

0
irwansyah
Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah. (Foto: Dok. Humas DPRK)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) 2025, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah ST, mengajak para buruh dan pekerja di ibu kota Provinsi Aceh untuk merayakannya dengan damai, aman, dan tertib.

Imbauan tersebut disampaikan Irwansyah pada Senin (28/4/2025), seiring dengan akan digelarnya perayaan Hari Buruh yang jatuh setiap tanggal 1 Mei di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Banda Aceh.

“Dalam hal ini kami mengimbau kepada seluruh pekerja/buruh yang ingin merayakan Mayday dapat melaksakannya dalam suasana kondusif,” kata Irwansyah kepada awak media.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyatakan dukungan penuh terhadap peringatan Hari Solidaritas Buruh Internasional. Menurutnya, Mayday bukan hanya momentum untuk menyuarakan hak-hak pekerja, tetapi juga ajang mempererat solidaritas antarsesama buruh.

Irwansyah berharap aspirasi yang disampaikan dalam peringatan Mayday dilakukan secara santun dan tidak mengganggu ketertiban umum.

“Dengan peringatan hari buruh yang damai dan tertib, ini akan menjadi nyaman buat semua. Silahkan sampaikan aspirasi, asalkan dengan catatan dapat menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif,” tutur Irwansyah.

Ia menambahkan, DPRK Banda Aceh siap mendengar dan menampung berbagai masukan dari kalangan pekerja, selama disampaikan melalui jalur yang bijak dan sesuai aturan yang berlaku.

Peringatan Hari Buruh setiap tahunnya menjadi simbol perjuangan para pekerja untuk mendapatkan kondisi kerja yang lebih baik. Di Banda Aceh, sejumlah elemen buruh dan serikat pekerja direncanakan akan menggelar kegiatan solidaritas pada 1 Mei mendatang.

Pegiat Pariwisata Dorong Pembentukan BUMD Pariwisata di Aceh Tengah

0
Direktur CV. Explore Gayo Group, Satria Darmawan. (Foto: Lintasgayo)

NUKILAN.idTakengon — Potensi pariwisata Aceh Tengah dinilai belum tergarap maksimal. Menyikapi hal tersebut, Direktur CV Explore Gayo Group, Satria Darmawan, mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus sektor pariwisata untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah, Minggu malam (27/4/2025).

Dilansir dari LintasGayo.com, Satria menjelaskan bahwa Aceh Tengah memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, mulai dari keindahan Danau Lut Tawar yang eksotis hingga keunikan budaya Gayo. Namun, berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya promosi, hingga rendahnya investasi masih menjadi hambatan besar.

“Oleh karenanya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi sangat penting untuk mendorong sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan,” ujar Satria.

Ia meyakini, kehadiran BUMD sektor pariwisata dapat menjadi langkah strategis untuk mengelola potensi wisata secara profesional dan terarah.

“Aceh Tengah memiliki potensi besar pengembangan pariwisata, sehingga dengan dibentuknya BUMD sektor pariwisata maka pengelolaan dan pendapatan dari sektor pariwisata Aceh Tengah bisa lebih optimal dalam menambah pendapatan asli daerah (PAD),” sambung pencetus Gayo Camping Ground ini.

Lebih lanjut, Satria menegaskan bahwa dengan strategi yang tepat, BUMD Aceh Tengah dapat menjadi katalisator utama dalam menjadikan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Gagasan ini pun disambut baik oleh sejumlah pegiat pariwisata lain di Aceh Tengah, yang berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret demi masa depan pariwisata Gayo yang lebih gemilang.