Beranda blog Halaman 445

Rencana Pembentukan Kota Gayo Makin Terang, Bupati Aceh Tengah Beri Dukungan

Penulis
nukil
-
0
Suku Gayo. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.id | Takengon — Rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Gayo, pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, kian menemukan titik terang. Dukungan nyata datang dari Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Komite Percepatan Pembentukan Kotamadya Gayo (KP2KG), Mustawalad, pada Selasa (29/4/2025).

Dikutip dari LintasGayo.com, Mustawalad mengungkapkan sinyal positif dari Bupati muncul saat pengurus KP2KG melakukan audiensi dengan Haili Yoga di ruang kerja Bupati pada Senin (28/4/2025).

“Kami pengurus memberi apresiasi kepada Bapak Bupati dan jajarannya atas sambutan dan solusi konkret yang diberikan dalam diskusi kemarin, kami berharap ada dukungan pemerintah daerah sebagai salah satu syarat pembentukan DOB, yang juga merupakan tujuan kami melakukan audiensi itu,” kata Mustawalad.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Haili Yoga juga menghadirkan sejumlah pejabat strategis, antara lain Pj Sekda Mursyid, Plt Kepala Bappeda Jumadil Enka, Kabag Hukum sekaligus Plt Asisten I Abshar, serta Kabag Tata Pemerintahan Asmaul Husna.

Mustawalad menambahkan, Bupati Aceh Tengah sebelumnya telah menjalin komunikasi intensif dengan Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Profesor Abubakar Karim, guna memperdalam pemahaman tentang aturan dan mekanisme pembentukan daerah otonomi baru.

“Pertemuan kemarin di kantor Bupati sangat produktif, dimana Pak Bupati memberikan arahan terkait pembuatan kerangka kerja tentang rencana pembentukan DOB kepada jajarannya, juga menyebutkan pembentukan kota baru hasil pemekaran dari Aceh Tengah sudah seharusnya, dan layak jika dibandingkan dengan kota lainnya yang telah terbentuk sebelumnya di Aceh,” tambah Mustawalad.

Tak hanya itu, gaya komunikatif Haili Yoga dalam memberikan arahan dan masukan juga mendapat apresiasi dari pengurus KP2KG.

Dalam diskusi tersebut, Plt Kepala Bappeda Aceh Tengah, Jumadil Enka, turut menyampaikan pesan penting terkait tujuan pemekaran.

“Pembentukan daerah otonomi baru jangan sampai menimbulkan interaksi negatif sesama masyarakat karena tujuan pemekaran adalah untuk percepatan pembangunan,” kata Jumadil.

Diskusi itu juga dihadiri oleh Presiden Mahasiswa Universitas Gajah Putih (UGP) dan sejumlah mahasiswa lainnya, menunjukkan keterlibatan aktif kalangan muda dalam mendukung proses pembentukan Kota Gayo.

Sebagai langkah lanjutan, KP2KG berencana menggelar audiensi dengan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah untuk memperkuat dukungan politik atas inisiatif tersebut.

Aceh Luncurkan Program “Satu Data”, Dorong Pemerintahan Lebih Efisien dan Transparan

Penulis
Redaksi
-
0
Aceh Luncurkan Program “Satu Data”, Dorong Pemerintahan Lebih Efisien dan Transparan. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Pemerintah Aceh resmi meluncurkan program strategis bertajuk “Satu Data Aceh” dalam sebuah seremoni yang berlangsung khidmat di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur, Selasa (29/4/2025). Langkah ini diyakini menjadi tonggak penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berbasis data yang akurat.

Peluncuran dilakukan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Nasir, ditekankan bahwa validitas dan integrasi data adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah.

“Ketika integrasi dan validitas data belum terwujud, proses pengambilan kebijakan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, kehadiran Satu Data Aceh adalah sebuah langkah strategis,” ujar M. Nasir.

Program ini tak hanya sekadar gagasan administratif, melainkan telah masuk dalam daftar Quick Wins Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta menjadi bagian dari visi-misi pembangunan Aceh 2025–2030. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang diperkuat lewat Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2023.

Dalam struktur pengelolaan, Bappeda Aceh berperan sebagai koordinator Forum Satu Data, sedangkan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominsa) Aceh bertindak sebagai walidata utama. Sementara itu, SKPA serta pemerintah kabupaten/kota ditetapkan sebagai produsen data sekaligus walidata pendukung.

Gubernur juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Pusat, Program SKALA, serta Pemerintah Australia atas komitmen dan dukungan yang diberikan terhadap inisiatif ini. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak serentak demi menyukseskan program.

“Dengan semangat kolaborasi, Satu Data Aceh diharapkan menjadi pondasi kokoh untuk mempercepat pembangunan, menurunkan angka kemiskinan, dan memperkuat layanan dasar di seluruh Aceh,” kata M. Nasir.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Aceh menargetkan pembangunan platform data terintegrasi yang mencakup seluruh level pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penguatan juga dilakukan melalui optimalisasi aplikasi pendukung seperti SIGAP, yang hingga saat ini baru digunakan oleh 41 persen gampong.

Kepala Dinas Kominsa Aceh, Marwan Nusuf, turut menegaskan bahwa peluncuran program ini telah mendapatkan dukungan penuh dari Program SKALA, kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia. Ia menyebut, pelatihan teknis untuk para admin data di SKPA sudah dilaksanakan guna menjamin kesiapan implementasi.

“Seluruh admin data di SKPA sebelumnya sudah kami latih secara teknis terkait penggunaan platform ini. Kami berharap dukungan penuh semua pihak agar pelaksanaan Satu Data Aceh ke depan berjalan optimal,” ujarnya.

Acara peluncuran juga dirangkaikan dengan sesi diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari dalam dan luar negeri. Mereka antara lain Hannah Derwent, Counsellor for Governance and Human Development dari Kedutaan Besar Australia; Dini Maghfirra, Direktur Eksekutif SDI tingkat pusat Kementerian PPN/Bappenas; dan Yeni Indah Susanti, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi, Pusdatin Kemendagri.

Peluncuran Satu Data Aceh menjadi momentum penting bagi Aceh untuk melangkah menuju sistem pemerintahan yang berbasis informasi, kolaboratif, dan terukur. Jika dijalankan konsisten, program ini tak hanya memperbaiki tata kelola, tapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat luas.

Editor: Akil

Syech Muharram Tepati Janji, Geuchiek di Aceh Besar Kini Terima Gaji Setiap Bulan

Penulis
Akil
-
0
Bupati Aceh Besar, H Syech Muharram Idris menyampaikan sambutan dalam acara Penyerahan Penyaluran Gaji Perbulan Secara Simbolis Kepada Keuchik Kabupaten Aceh Besar di Gedung Dekranasda, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya. (Foto: MC Aceh Besar)

NUKILAN.id | Jantho — Bupati Aceh Besar, H Muharram Idris atau yang akrab disapa Syech Muharram, menepati salah satu janji kampanyenya. Mulai April 2025, para geuchiek (kepala desa) di Aceh Besar resmi menerima penghasilan tetap setiap bulan, menggantikan sistem pembayaran tiga bulanan yang selama ini berlaku.

Kick-off penyaluran gaji bulanan tersebut digelar di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Senin (28/4/2025). Acara ini difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh Besar.

Dalam sambutannya, Bupati Muharram menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Ini bagian dari janji kami untuk memperbaiki ekonomi Aceh Besar. Dulu gaji dibayar tiga bulan sekali, sekarang setiap bulan. Alhamdulillah, ini bukti amanah yang kami tunaikan,” ujar Syech Muharram disambut tepuk tangan hadirin.

Kepala DPMG Aceh Besar, Carbaini SAg, dalam kesempatan itu juga memaparkan landasan hukum program tersebut. Menurutnya, kebijakan pembayaran gaji bulanan ini berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong dan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Gampong (ADG).

“Namun, pencairan dana tetap bergantung pada kelengkapan administrasi dari masing-masing gampong,” jelas Carbaini.

Tak hanya soal gaji, Bupati Muharram juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pembangunan di tingkat desa. Ia meminta para camat dan geuchiek untuk lebih aktif memantau jalannya layanan publik, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

“Pelayanan masyarakat harus jadi prioritas. Semua camat dan geuchiek harus serius dalam mengawalnya,” tegasnya.

Pada tahap pertama, sebanyak 16 gampong sudah menerima pencairan penghasilan tetap, dengan total dana yang ditransfer mencapai Rp2,89 miliar. Untuk pembayaran bulan April 2025 saja, jumlah dana yang dikucurkan mencapai lebih dari Rp277 juta.

Program ini diharapkan menjadi langkah awal mempercepat pembangunan desa serta memperbaiki kesejahteraan aparatur gampong di seluruh Aceh Besar.

Editor: Akil

UMKM Binaan BSI di Aceh Tumbuh 28 Persen

Penulis
Redaksi
-
0
Gedung Landmark Bank Syariah Indonesia (BSI) di Jalan Tgk. Moh. Daud Beureueh, Banda Aceh. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Iklan – Upaya Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah membuahkan hasil positif. Sepanjang 2024, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan BSI Aceh tercatat mencapai 2.146 usaha, meningkat 28 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 1.670 UMKM.

“Alhamdulillah tren UMKM yang kita bina terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Regional CEO BSI Aceh, Wachjono, di Banda Aceh, Senin (28/4/2025).

Wachjono menjelaskan, UMKM binaan tersebut dikategorikan berdasarkan omzet tahunan. Kategori pemula mencakup usaha dengan omzet di bawah Rp100 juta, rintisan dengan omzet Rp100 juta hingga Rp200 juta, dan kategori berdaya untuk usaha dengan omzet di atas Rp200 juta.

Dari total binaan, sebanyak 1.617 UMKM berada pada kategori pemula, 287 usaha pada kategori rintisan, dan 242 usaha telah masuk kategori berdaya. UMKM tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

Secara rinci, Wachjono menyebutkan, sepanjang 2024, jumlah UMKM binaan BSI bertambah 476 unit dari tahun 2023. “Sehingga jumlah UMKM binaan BSI tahun 2024 menjadi 2.146 usaha,” ujarnya.

UMKM, menurut Wachjono, menjadi sektor penting dalam pengembangan ekonomi nasional. Karena itu, BSI berkomitmen terus memperkuat pendampingan, pembinaan, hingga pembiayaan untuk pelaku usaha kecil.

“BSI Aceh berkomitmen untuk terus mendukung dan memperkuat ekonomi Aceh khususnya memfasilitasi masyarakat mengakses layanan keuangan sesuai prinsip syariah,” tambah Wachjono.

Tak hanya sebatas pembiayaan, BSI Aceh juga memperkuat dukungannya dengan menghadirkan UMKM Center BSI di Aceh. Kehadiran pusat ini menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pelatihan, pembinaan, konsultasi bisnis, hingga menjadi tempat promosi produk-produk unggulan UMKM.

Dengan berbagai inisiatif tersebut, BSI Aceh berharap dapat mendorong pelaku UMKM untuk semakin kompetitif, tidak hanya di pasar lokal tetapi juga nasional dan global.

Sebagai informasi, BSI terus berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah di Indonesia melalui produk dan layanan perbankan yang sesuai prinsip syariah, sekaligus mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM.

Editor: Akil

Tuanku Muhammad Soroti Pudarnya Peran Keluarga dalam Mengatasi Tawuran di Banda Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Anggota DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad. (Foto: DPRK BNA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Tuanku Muhammad, menegaskan bahwa meningkatnya kasus tawuran remaja di Banda Aceh disebabkan oleh berkurangnya perhatian dan peran keluarga dalam mendidik anak-anak mereka. Fenomena tawuran yang melibatkan remaja, seperti yang terjadi di sekitar Lapangan Blang Padang pada Minggu dini hari, 27 April 2025, semakin mengkhawatirkan, menurutnya.

Tiga remaja yang diamankan oleh personel TNI dan Polri saat hendak melakukan tawuran di lokasi tersebut diketahui tergabung dalam komunitas “Satuan Remaja Malam.” Mereka merupakan warga Banda Aceh yang terlibat dalam aksi kekerasan, membawa senjata tajam, yang berpotensi mengancam keselamatan mereka sendiri dan orang lain.

Tuanku Muhammad, yang juga Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyayangkan kembali terulangnya kasus tawuran yang melibatkan anak di bawah umur di Kota Banda Aceh. Ia sangat mengapresiasi respons cepat Polresta Banda Aceh dalam mengamankan ketiga remaja tersebut sebelum peristiwa tawuran itu terjadi.

“Tentu kami sangat mengapresiasi aksi cepat Polresta Banda Aceh dalam menangkap ketiga remaja sebelum melakukan tawuran. Jika tidak, bisa saja akan ada korban yang terluka hingga meninggal ketika tawuran terjadi,” ujar Tuanku Muhammad, Selasa (29/04/2025).

Pemerintah dan masyarakat, menurut Tuanku Muhammad, harus bersinergi untuk mencegah kejadian serupa. Ia mengajak setiap keluarga di Banda Aceh untuk lebih peduli dan berperan aktif dalam mencegah anak-anak mereka terlibat dalam tindak kriminalitas atau hal-hal yang mengarah pada kemaksiatan.

“Saya melihat saat ini peran keluarga dalam mendidik dan menjaga anaknya agar menjadi anak yang baik mulai memudar. Banyak orang tua yang tidak lagi menaruh perhatian penting terhadap tumbuh kembang anak. Bahkan sama sekali tidak mau tahu apa yang selama ini anaknya lakukan,” ujar Tuanku dengan nada prihatin.

Padahal, lanjutnya, keluarga adalah lingkungan pertama yang memiliki peran besar dalam membentuk karakter anak. Keluarga berfungsi sebagai pendidik moral, etika, dan akhlak yang dapat mencegah anak-anak terjerumus ke dalam perbuatan negatif.

Tuanku Muhammad juga menekankan pentingnya peran masyarakat dan lingkungan sekitar dalam pencegahan kriminalitas. Lingkungan yang baik akan mengurangi ruang gerak bagi mereka yang ingin melakukan tindakan kejahatan.

“Masyarakat harus turut serta dalam menciptakan lingkungan yang baik dan mendukung kebaikan. Dengan begitu, akan mengurangi ruang gerak bagi yang ingin berbuat kriminalitas dan kemaksiatan di Kota Banda Aceh,” tambahnya.

Untuk itu, Tuanku Muhammad mengajak agar ada kolaborasi yang erat antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi generasi muda di Banda Aceh.

PT Mifa Bersaudara dan Yayasan Sukma Bangsa Perluas Akses Pendidikan di Aceh Barat

Penulis
Redaksi
-
0
PT Mifa Bersaudara dan Yayasan Sukma Bangsa Perluas Akses Pendidikan di Aceh Barat. (Foto: MetroTvNews)

NUKILAN.id | Meulaboh — Komitmen PT Mifa Bersaudara bersama Yayasan Sukma Bangsa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh kembali diperkuat. Melalui program Beasiswa Bakti Mifa, sebanyak 55 siswa berprestasi dari berbagai daerah di Aceh kini berkesempatan melanjutkan pendidikan di Sekolah Sukma Bangsa Pidie.

Direktur Sekolah Sukma Bangsa Pidie, Marthunis Bukhari, menyebut program yang sudah berjalan sejak 2012 ini kini memasuki angkatan keempat hasil kolaborasi kedua lembaga. Fokus utama program ini adalah memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Proses seleksi dilaksanakan secara ketat di Kabupaten Aceh Barat pada 21-24 April 2025, meliputi tes akademik dan kunjungan rumah (home visit). Sebanyak 19 peserta dari berbagai desa mengikuti tes tulis di Aula Dinas Pendidikan Aceh Barat, dengan materi ujian meliputi Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan tes baca Al-Qur’an,” kata Marthunis dikutip dari Metrotvnews.com.

Seleksi tersebut dibuka langsung oleh Tengku Khadafi, Division Head CSR PT Mifa Bersaudara, dan dihadiri oleh Tim Rekrutmen Sekolah Sukma Bangsa Pidie yang dipimpin Akhmaluddin bersama delapan guru dan staf. Pada akhir kegiatan, peserta mendapat suntikan motivasi dari Bapak Nazaruddin Agani, pelaksana program CSR PT Mifa Bersaudara, yang membagikan kisah-kisah inspiratif alumni Sekolah Sukma Bangsa.

Tak berhenti di ujian tertulis, seleksi berlanjut dengan kunjungan rumah ke sejumlah desa di Kecamatan Meureubo, Woyla Barat, Samatiga, dan Arongan Lambalek.

“Tim seleksi kemudian melakukan home visit ke sejumlah desa di Kecamatan Meureubo, Woyla Barat, Samatiga, dan Arongan Lambalek. Kunjungan ini bertujuan memastikan bahwa calon penerima beasiswa benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan. Selain itu, tim juga melakukan tes susulan bagi peserta yang terkendala lokasi, termasuk mengunjungi rumah sakit untuk memverifikasi kondisi salah satu peserta yang sedang menjaga ibunya yang sakit,” ujarnya.

Dari 31 calon siswa yang mengikuti seleksi di Aceh Barat, mayoritas berasal dari Kecamatan Meureubo dengan 22 peserta, disusul Woyla Barat (6 peserta), serta masing-masing satu peserta dari Samatiga, Arongan Lambalek, dan Johan Pahlawan. Tingginya minat dari Meureubo menandakan besarnya antusiasme masyarakat, sementara kehadiran peserta dari wilayah terpencil menunjukkan semakin luasnya jangkauan program ini.

“Dari 55 kuota beasiswa yang tersedia, 30 dialokasikan untuk wilayah Aceh Barat, 6 untuk Pidie, dan 19 sisanya untuk kabupaten/kota lain di Aceh, yang proses rekrutmennya dijadwalkan berlangsung pada pekan kedua Mei 2025,” jelas Marthunis.

Dengan sistem seleksi yang ketat dan menyeluruh, pihak penyelenggara berharap para penerima beasiswa mampu memaksimalkan peluang ini untuk menjadi agen perubahan di daerahnya masing-masing.

“Mari kita dukung pendidikan yang lebih baik bagi penerima manfaat program Beasiswa Mifa Bakti Untuk Aceh, demi mempersiapkan generasi berkualitas dan lebih baik,” tutup Marthunis.

Editor: Akil

Muzakir Manaf Raih Penghargaan Top Pembina BUMD 2025

Penulis
nukil
-
0
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Zulkifli, hadir mewakili Gubernur Aceh menerima penghargaan sebagai Top Pembina BUMD di acara puncak Top BUMD Awards 2025 (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf meraih penghargaan bergengsi sebagai Top Pembina BUMD dalam ajang Top BUMD Awards 2025 yang digelar di Ballroom Raffles Hotel, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata dari kerja keras dan konsistensi dalam membina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Aceh. Pada acara itu, Gubernur Muzakir Manaf diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Zulkifli.

Usai menerima penghargaan, Zulkifli menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh pihak yang telah mendukung program pembinaan BUMD di Aceh.

“Alhamdulillah, berkat kerja keras kita semua, berkat inovasi-inovasi yang kita lakukan, hari ini kita menerima penghargaan ini. Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada semua pihak, kepada dinas terkait atas kerja kerasnya selama ini,” ujar Zulkifli.

Namun, Zulkifli juga mengingatkan bahwa keberhasilan ini tidak boleh membuat terlena. Ia menegaskan pentingnya menjaga ritme kerja ke depan.

“Bersuka cita atas keberhasilan kerja-kerja kita tentu penting. Namun, menjaga ritme kinerja juga menjadi hal yang tak boleh dilupakan. Keberhasilan tidak boleh membuat kita terlena, karena kerja-kerja pembinaan terhadap BUMD harus terus kita lakukan sebagai aparatur negara,” tambahnya.

PT BPR Mustaqim Aceh Sabet Dua Penghargaan

Di ajang yang sama, PT BPR Mustaqim Aceh (Perseroda), BUMD kebanggaan Aceh, juga mencatatkan prestasi gemilang. Raisul Mukhlis, Direktur Utama PT BPR Mustaqim Aceh, dinobatkan sebagai Top CEO 2025.

Tak hanya itu, Bank BPR Syariah Mustaqim Aceh juga kembali meraih predikat BPR Syariah Bintang 5, sebuah penghargaan yang sudah ketiga kalinya diterima bank ini. Capaian tersebut menjadi pengakuan atas kinerja unggul dan kontribusi Bank Mustaqim dalam mendukung perekonomian daerah.

Direktur Utama Bank Mustaqim Aceh, Raisul Mukhlis, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diperoleh.

“Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari kerja keras, dedikasi, dan sinergi seluruh jajaran manajemen dan karyawan PT BPR Syariah Mustaqim Aceh. Kami sangat bersyukur dapat kembali menerima pengakuan ini untuk ketiga kalinya, yang semakin memotivasi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Aceh khususnya,” ujar Raisul.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari peran besar Gubernur Aceh.

“Apresiasi dan terima kasih yang tinggi kami sampaikan kepada Gubernur Aceh. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi, mengembangkan potensi daerah, dan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi perekonomian di Provinsi Aceh,” ucap Raisul.

Menurutnya, penghargaan ini menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan kualitas perusahaan.

“Penghargaan Top BUMD Awards ini Insya Allah menjadi pendorong bagi PT BPR Syariah Mustaqim Aceh (Perseroda) untuk terus berprestasi dan menjadi BUMD yang berdaya saing, profesional, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.

Tentang Top BUMD Awards

Top BUMD Awards merupakan ajang penghargaan terbesar di Indonesia untuk Badan Usaha Milik Daerah, yang menilai kinerja keuangan sehat, tata kelola perusahaan yang baik, inovasi, serta kontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Capaian Gubernur Aceh dan PT BPR Mustaqim Aceh dalam ajang ini tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga bukti bahwa pembinaan yang tepat mampu membawa BUMD Aceh ke tingkat nasional.

Wagub Aceh Harap DPR Segera Bahas Revisi UUPA demi Keberlanjutan Dana Otsus

Penulis
nukil
-
0
Dek Fadh
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah berharap Komisi II DPR RI segera menindaklanjuti rencana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Menurut dia, pembahasan dan penyelesaian revisi UUPA sangat penting untuk menjamin keberlanjutan dana otonomi khusus (otsus) bagi Aceh.

“Mencermati dari capaian ini, kami masih membutuhkan keberlanjutan dana otsus, karena pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh sangat tergantung dengan keberlanjutan dana otsus kami,” ujar Fadhlullah dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (28/4/2025).

Dalam paparannya, Fadhlullah memaparkan sejumlah capaian pembangunan yang telah diraih Aceh sepanjang 2023 hingga 2024. Salah satu indikator utama, kata dia, adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 74,7 persen pada 2023 menjadi 75,36 persen pada 2024.

Ia juga menyoroti tren positif dalam pengentasan kemiskinan. Sepanjang periode tersebut, angka kemiskinan di Aceh turun dari 14,45 persen menjadi 12,64 persen. Namun, Fadhlullah mengakui, “kondisi ini masih menjadikan Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera.”

Tak hanya itu, tingkat pengangguran terbuka di Aceh juga mengalami penurunan, dari 6,03 persen pada 2023 menjadi 5,75 persen di 2024. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Aceh tercatat mengalami kenaikan, dari 4,23 persen pada 2023 menjadi 4,66 persen pada 2024.

“Mencermati dari capaian ini, kami masih membutuhkan keberlanjutan dana otsus, karena pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh sangat tergantung dengan keberlanjutan dana otsus kami,” tegas Fadhlullah kembali menekankan.

Dalam kesempatan itu, Fadhlullah turut mengapresiasi langkah Komisi II DPR RI yang telah memasukkan revisi UUPA ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029.

“Kami berharap kepada anggota DPR RI yang dihormati agar bisa dibahas dan ditindaklanjuti di tahun ini dalam keberlanjutan dana otsus untuk Provinsi Aceh,” kata dia.

Menutup penyampaiannya, Fadhlullah menyampaikan sebuah pantun yang berisi harapan akan terwujudnya revisi UUPA sebagai bentuk keadilan untuk rakyat Aceh.

“Antara Jakarta dan Banda Aceh, jalan panjang perjuangan rakyat Aceh, Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh, diharapkan membawa keadilan bagi masyarakat Aceh,” ucap Fadhlullah.

“Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, bekerja keras siang dan malam hari, Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh harap anak negeri, membangun Indonesia untuk Aceh bagian NKRI,” tambahnya.

DPR Ingatkan Dana Otsus Aceh Berakhir 2027

Penulis
Redaksi
-
0
DPR Ingatkan Dana Otsus Aceh Berakhir 2027. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.id | Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengingatkan bahwa masa berlaku dana otonomi khusus (Otsus) untuk Aceh akan berakhir pada 2027. Ia menilai, kondisi ini menjadi alasan mendesak bagi DPR untuk segera membahas Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Aceh.

“Sekadar informasi 2027 habis dana otsusnya Aceh kalau tidak diperpanjang. Itu ceritanya kenapa RUU Pemerintahan Aceh itu menjadi urgent untuk dibahas di DPR,” ujar Rifqinizamy dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Meski begitu, Rifqinizamy menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari Pimpinan DPR RI mengenai waktu dimulainya pembahasan revisi tersebut. Ia menyebut, tahapan itu harus melalui mekanisme rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

“Kapan dibahas apakah diserahkan ke kami atau nanti diproses di pansus atau badan legislasi. Tapi kalau mau lebih cepat nanti Bu Wakil Mendagri, nanti pemerintah segera saja usulkan draf revisi UU Pemerintahan Aceh,” tambah Rifqinizamy.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, juga mendorong Komisi II DPR RI untuk segera menindaklanjuti revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Ia berharap kepastian revisi itu bisa menjamin keberlanjutan dana Otsus bagi Aceh.

“Kami berharap kepada anggota DPR RI yang dihormati agar bisa dibahas dan ditindaklanjuti di tahun ini dalam keberlanjutan dana otsus untuk Provinsi Aceh,” kata Fadhlullah dalam rapat kerja yang sama.

Dalam paparannya, Fadhlullah juga mengungkapkan sejumlah capaian pembangunan di Aceh sepanjang 2023-2024. Ia menyebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh meningkat dari 74,7 persen pada 2023 menjadi 75,36 persen pada 2024.

Tidak hanya itu, angka kemiskinan di Aceh pun menunjukkan tren positif, turun dari 14,45 persen pada 2023 menjadi 12,64 persen pada 2024. Namun, ia mengakui bahwa Aceh masih menjadi provinsi termiskin di Sumatera.

“Namun kondisi ini masih menjadikan Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera,” ujar Fadhlullah.

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka di Aceh juga tercatat mengalami perbaikan, dari 6,03 persen pada 2023 menjadi 5,75 persen pada 2024. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Aceh mengalami kenaikan dari 4,23 persen menjadi 4,66 persen di periode yang sama.

“Mencermati dari capaian ini, kami masih membutuhkan keberlanjutan dana otsus, karena pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh sangat tergantung dengan keberlanjutan dana otsus kami,” tutur Fadhlullah.

Editor: Akil

Pemerintah Aceh Raih Apresiasi Nasional atas Dukungan Program 3 Juta Rumah

Penulis
Redaksi
-
0
Pemerintah Aceh Raih Apresiasi Nasional atas Dukungan Program 3 Juta Rumah. (Foto: BPPA)

NUKILAN.id | JAKARTA — Pemerintah Aceh kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, apresiasi diberikan atas kontribusi aktif daerah dalam mendukung Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Gedung Sasana Bakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Selasa, 29 April 2025.

Pada kesempatan itu, Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) turut mendampingi perwakilan Pemerintah Aceh yang diwakili oleh Wakil Gubernur Aceh, H. Fadullah, SE. Ia hadir bersama Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, Dr. T. Aznal Zahri.

Apresiasi ini menjadi bentuk pengakuan atas komitmen Pemerintah Aceh dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Langkah ini juga selaras dengan upaya nasional untuk menurunkan backlog perumahan yang masih tinggi.

Dalam sambutannya, Fahri Hamzah menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam menyusun dan menjalankan program perumahan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan demi memastikan setiap program benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.

“Presiden menekankan kebijakan satu data agar seluruh program bantuan, termasuk pembangunan rumah rakyat, tepat sasaran. Pemerintah daerah yang aktif berkontribusi dalam penyatuan data dan eksekusi lapangan sangat kami apresiasi,” ujarnya.

Tak hanya itu, Fahri juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan. Salah satunya dengan mengoptimalkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), mengingat kebutuhan hunian nasional yang mencapai lebih dari 15 juta unit.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor di Aceh. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Apresiasi ini adalah hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Aceh. Kami akan terus mendorong percepatan pembangunan rumah rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan,” ujar Fadullah seusai menerima penghargaan.

Dengan pencapaian ini, Pemerintah Aceh menunjukkan posisi strategisnya dalam mendukung pembangunan nasional. Terlebih, ketersediaan hunian layak dan terjangkau merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

1...444445446...2,414Halaman 445 dari 2,414

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id