Beranda blog Halaman 440

10 Janji Presiden Prabowo pada Hari Buruh 2025

Penulis
Akil
-
0
Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan orasi dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). Prabowo menyampaikan sejumlah janji kepada buruh dalam orasinya tersebut. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

NUKILAN.id | Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sederet janji saat menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). Di hadapan lautan massa buruh yang memadati area Monas, Prabowo menyuarakan komitmennya, mulai dari penghapusan kemiskinan hingga pembentukan Satgas PHK.

Berikut 10 janji utama Presiden Prabowo kepada buruh Indonesia dalam peringatan May Day tahun ini yang berhasil Nukilan.id rangkum:

1. Hapus Kemiskinan dan Pastikan Anak Tak Kelaparan

Dalam orasinya, Prabowo menegaskan tekad pemerintahannya untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia.

“Saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan bahwa pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia,” ujar Prabowo.

Ia juga menjanjikan bahwa tidak akan ada anak Indonesia yang kelaparan dan memastikan seluruh warga memiliki akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

2. Tarik Kembali Aset Negara untuk Rakyat

Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk mengambil kembali aset-aset negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi. Gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua, dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara-saudara sekalian,” ucapnya lantang.

Ia menambahkan bahwa langkah ini berlandaskan kuat pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.

3. Pertemukan Buruh dan Pengusaha di Istana

Sebagai upaya menciptakan dialog yang konstruktif, Prabowo berjanji akan mempertemukan perwakilan buruh dan pengusaha dalam sebuah forum resmi di Istana Bogor.

“Atas usul pimpinan saudara (buruh -red), dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia,” ungkapnya

Dalam pertemuan itu, Prabowo bertekad meminta para pengusaha agar tidak hanya mementingkan keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pekerja.

4. Hapus Sistem Outsourcing

Prabowo menanggapi tuntutan utama buruh terkait penghapusan sistem kerja outsourcing. Ia menyatakan dukungannya terhadap penghapusan sistem tersebut, meski tetap menekankan pentingnya menjaga iklim investasi.

“Kita ingin hapus outsourcing. Tapi kita juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, maka buruh juga tidak bisa bekerja,” katanya.

5. Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

Dalam momentum perayaan May Day, Prabowo juga mengumumkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

“Saya ingin beri hadiah kepada kaum buruh pada hari ini, saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ungkap Prabowo.

Dewan ini bertugas memberikan masukan kepada presiden soal regulasi dan perlindungan hak-hak buruh.

6. Bentuk Satgas PHK

Masih dalam semangat melindungi hak-hak pekerja, Prabowo mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).

“Atas saran dari pimpinan buruh, saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK,” sebutnya.

“Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan membiarkan pekerja-pekerja di-PHK seenaknya,” tambahnya tegas.

7. Dukung Marsinah Jadi Pahlawan Nasional

Janji lain yang disampaikan Prabowo adalah dukungannya terhadap usulan menjadikan Marsinah, aktivis buruh yang tewas pada era Orde Baru, sebagai pahlawan nasional.

“Asal seluruh pimpinan buruh, mewakili kaum buruh, sepakat, saya akan mendukung Marsinah jadi pahlawan nasional,” janjinya.

8. Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Prabowo menyampaikan komitmennya untuk segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

“Kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Sufmi Dasco Ahmad, melaporkan ke saya bahwa minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas,” ucap Prabowo

“Mudah-mudahan tidak lebih dari tiga bulan RUU ini akan selesai kita bereskan,” tambahnya optimistis.

9. Susun UU Perlindungan Pekerja Kelautan dan Perikanan

Menjawab aspirasi para pekerja sektor kelautan, Prabowo menjanjikan lahirnya UU khusus yang mengatur perlindungan terhadap mereka.

“Juga Saran dari Pak Jumhur Hidayat Ketua, Undang-Undang pekerja di Laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal kita juga segera membentuk UU itu,” ungkap Prabowo.

10. Dukung Pengesahan UU Perampasan Aset

Terakhir, Prabowo menyatakan dukungan penuh terhadap RUU Perampasan Aset sebagai langkah konkret dalam pemberantasan korupsi.

“Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung!” janji Prabowo.

Sejumlah serikat buruh menyambut baik berbagai janji tersebut, meski tetap menegaskan agar komitmen Presiden Prabowo tak berhenti sebagai janji politik semata. Ke depan, realisasi dari setiap poin yang diucapkan akan menjadi ukuran utama kepercayaan buruh terhadap pemerintah. (XRQ)

Reporter: Akil

Presiden Prabowo Hadiri Peringatan Hari Buruh di Monas, Disambut 200 Ribu Massa Pekerja

Penulis
Akil
-
0
Presiden Prabowo Hadiri Peringatan Hari Buruh di Monas. (Foto: Sekretariat Presiden)

NUKILAN.id | Jakarta – Untuk pertama kalinya dalam enam dekade terakhir, Presiden Republik Indonesia hadir langsung dalam peringatan Hari Buruh Internasional. Presiden Prabowo Subianto mencatat sejarah dengan menghadiri perayaan May Day 2025 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Berdasarkan amatan Nukilan.id dari siarang langsung di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Parbowo tiba di lokasi pada pukul 10.00 WIB. Suasana gegap gempita langsung menyambut kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu.

Sebelum naik ke panggung utama, Prabowo menyempatkan diri menyapa ribuan buruh yang telah memadati area Monas sejak pagi. Dengan senyum ramah, ia melambaikan tangan, menyalami, dan menanggapi yel-yel perjuangan dari para pekerja yang menyambutnya dengan antusias.

Kehadiran Prabowo bukan hanya menjadi simbol perhatian pemerintah terhadap nasib kaum buruh, tetapi juga menjadi penanda perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan kelas pekerja.

Lebih dari 200.000 buruh dari berbagai daerah di Indonesia turut memadati kawasan Monas. Mereka datang membawa atribut serikat, spanduk tuntutan, serta iringan musik dan semangat solidaritas yang menggema di tengah terik matahari.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kontribusi para buruh dalam pembangunan nasional. Ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja.

“Selamat hari buruh internasional, May Day. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi kita semua, semoga kita bekerja terus bersama-sama. Saya minta dukunganmu, saya minta bantuanmu bersama-sama kita selamatkan kekayaan rakyat, kekayaan negara kita. Kekayaan rakyat, kekayaan negara harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden.

Tak hanya soal kesejahteraan, Prabowo juga menegaskan komitmennya dalam penegakan hukum, khususnya terhadap para pelaku korupsi yang merampas kekayaan negara.

“Dan saya sudah berkali-kali mengatakan saya akan tegakkan hukum. Mereka yang melanggar hukum, mereka yang mencuri kekayaan negara akan saya tindak. Karena itu, kewajiban saya itu sumpah saya kepada rakyat Indonesia di hadapan Tuhan Maha Besar Allah Swt,” tutup Presiden.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional dan internasional. Hadir antara lain Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, serta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut mendampingi Presiden.

Dari unsur serikat buruh, tampak Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Internasional Shoya Yoshida, Presiden KSBSI Ely Rosita Silaban, Ketua Umum KSPI Jumhur Hidayat, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, dan Presiden KSPI Said Iqbal.

Dengan semangat kebersamaan dan komitmen nyata dari pemerintah, peringatan Hari Buruh Internasional 2025 menjadi titik awal kolaborasi yang lebih erat antara negara dan buruh. Sebuah momentum yang menandai babak baru dalam perjuangan mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera bagi semua. (XRQ)

Reporter: Akil

Karo Pimpinan Setda: Gubernur Aceh dalam Kondisi Sehat

Penulis
nukil
-
0
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Kabar yang menyebut Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, sedang sakit dan dirawat di Singapura dibantah langsung oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat. Ia menegaskan bahwa kondisi Gubernur dalam keadaan baik dan sehat.

“Kabar Bapak Gubernur sakit tidak benar, Pak Gubernur memang rutin medical check up di Penang atau Singapura dan beberapa hari ke depan akan kembali ke Banda Aceh,” ujar Akkar kepada wartawan di Banda Aceh, Kamis (1/5/2025).

Akkar juga menjelaskan bahwa keberangkatan Gubernur ke luar negeri telah mengikuti prosedur yang berlaku dan telah mengantongi izin resmi dari Menteri Dalam Negeri.

“Keberangkatan Gubernur Aceh ke luar negeri juga sudah mengajukan izin secara resmi kepada Menteri Dalam Negeri,” jelasnya.

Meski tengah menjalani pemeriksaan kesehatan, kata Akkar, Muzakir Manaf tetap aktif memantau perkembangan pemerintahan di Aceh.

“Kami pastikan Pak Gubernur dalam keadaan sehat, meskipun sedang Medical Check Up Pak Gub juga terus memonitor kerja jajarannya di Aceh,” pungkasnya.

Sebelumnya, beredar kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa Gubernur Muzakir Manaf tengah jatuh sakit dan harus mendapatkan perawatan intensif di Singapura. Namun, pihak Pemerintah Aceh memastikan informasi tersebut tidak benar dan meminta masyarakat tidak terpancing isu yang belum terverifikasi.

Pemerintah Optimis Proyeksi Ekonomi Indonesia Tak Akan Meleset

Penulis
Redaksi
-
0
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK Susiwijono Moegiarso. (Foto: CNBC)

NUKILAN.id | Jakarta – Pemerintah Indonesia menunjukkan keyakinan tinggi bahwa proyeksi ekonomi Indonesia pada 2025 yang diperkirakan hanya tumbuh sebesar 4,7% oleh IMF dan Bank Dunia, tidak akan tercapai. Menurut mereka, perekonomian Indonesia memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan negara-negara lain, berkat struktur ekonomi yang lebih didorong oleh konsumsi domestik.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengungkapkan optimisme pemerintah terhadap proyeksi tersebut.

“Spending, public consumption, kita tinggi share-nya ke PDB, jadi relatif lebih resilient ketimbang ekonomi negara lain mestinya,” ujar Susiwijono saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Dengan porsi ekspor Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 20%, sementara 53% disumbang oleh konsumsi rumah tangga, Indonesia dinilai memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi dampak negatif dari perang dagang global yang tengah berlangsung.

Susiwijono juga membandingkan penurunan proyeksi ekonomi Indonesia dengan negara besar lainnya, seperti Amerika Serikat dan China, yang diperkirakan mengalami penurunan lebih signifikan.

“Itu kan turunnya hanya 0,4 poin persentase. Padahal AS sama China diperkirakan turunnya 0,9 poin persentase dan global outlook ekonominya dari 3,2-3,3% tinggal 2,8%,” tambahnya.

Kendati begitu, Susiwijono tidak ingin terburu-buru mengklaim bahwa target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5,2% untuk tahun ini akan tercapai tanpa hambatan. Pasalnya, dampak perang tarif dagang antara Amerika Serikat dan mitra dagang utama masih bisa mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya maksimal untuk menghindari dampak buruk dari tarif tinggi yang akan diberlakukan oleh AS. “Ini kan perkembangannya masih jalan terus nih kayak dinamika di US kan kita masih 60 hari masih nego, dan kita relatif negara pertama yang diterima bahkan tim teknisnya sudah duduk bersama, kan negara lain belum,” ungkap Susiwijono.

Revisi proyeksi yang dilakukan oleh Bank Dunia dan IMF menggambarkan tekanan yang dihadapi perekonomian Indonesia akibat ketidakpastian perdagangan global. Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,7% pada 2025, lebih rendah dari estimasi sebelumnya yang mencapai 5,1%. Tekanan ini juga berhubungan dengan melemahnya harga komoditas global yang berdampak pada investasi dan ekspor Indonesia.

Sama seperti Bank Dunia, IMF juga menurunkan proyeksinya untuk Indonesia ke angka yang sama, 4,7%, setelah sebelumnya memperkirakan angka pertumbuhan sebesar 5,1% pada 2025. Proyeksi ini sejalan dengan ketidakpastian yang melanda perekonomian dunia akibat perang tarif dagang antara AS dan China yang mempengaruhi stabilitas ekonomi global.

Kepala Ekonom IMF, Pierre-Olivier, mengingatkan bahwa jika perang tarif ini terus berlanjut, akan ada dampak signifikan terhadap pertumbuhan global. “Jika terus berlanjut, kenaikan tarif yang tiba-tiba dan ketidakpastian yang menyertainya akan memperlambat pertumbuhan global secara signifikan,” ujarnya dalam laporan IMF terbaru.

Meskipun demikian, Indonesia tetap menunjukkan optimisme yang tinggi terhadap ketahanan ekonominya dan berharap dapat melewati tantangan global yang ada dengan baik.

Diduga Diskriminatif, DKPP Periksa KIP Subulussalam

Penulis
Redaksi
-
0
Diduga Diskriminatif, DKPP Periksa KIP Subulussalam. (Foto: DKPP)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Dugaan diskriminasi terhadap bakal pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam memicu pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sidang etik digelar di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Banda Aceh, Rabu (30/4/2025), atas perkara nomor 282-PKE-DKPP/XI/2024 dan 304-PKE-DKPP/XII/2024.

Dalam dua perkara ini, KIP Kota Subulussalam dilaporkan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) karena tidak meloloskan pasangan Affan Alfian Bintang – Irwan Faisal dengan alasan bukan “orang Aceh”.

Perkara pertama diadukan oleh Muslim Ayub, M. Z. A. Ridho Bancin, dan M. Safrijal, sementara perkara kedua oleh Muhammad Haekal Saniarjuna. Para teradu adalah Ketua KIP Subulussalam, Asmiadi, dan tiga anggotanya: Syahputra Cibro, Malim Sabar, dan Asnawi Hasan.

Tudingan Tak Berdasar

Dalam persidangan, pengadu menyebut keputusan KIP tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Kami mendapat informasi jika bakal calon wali kota atas nama Affan Alfian tidak memenuhi syarat karena bukan orang Aceh,” ungkap M. Safrijal dalam sidang.

Padahal, lanjut dia, dalam berita acara penelitian syarat administrasi, baik Affan Alfian maupun Irwan Faisal telah dinyatakan memenuhi syarat oleh KIP Subulussalam.

Keputusan menganulir pasangan Affan-Irwan dianggap janggal. Menurut pengadu, Affan pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Subulussalam periode 2009–2014, dan tak pernah dipermasalahkan soal asal-usulnya.

“Tidak ada aturan yang jelas tentang frasa orang Aceh atau keturunan Aceh. Sehingga apa yang diputuskan KIP Subulussalam adalah tafsiran pribadi para teradu yang merugikan pasangan Affan Alfian Bintang – Irwan Faisal,” tegasnya.

Kuasa hukum pengadu lainnya, Raja Aswad, juga mempertanyakan logika di balik keputusan tersebut.

“Alasan bukan orang Aceh tidak jelas. Affan Alfian adalah Wakil Wali Kota Subulussalam incumbent yang juga pernah mengikuti pilkada tahun 2018,” ujarnya.

Tanggapan KIP Subulussalam

Menanggapi tudingan tersebut, para teradu membantah keras. Ketua KIP Subulussalam, Asmiadi, menyebut pihaknya mengantongi 47 tanggapan masyarakat yang mempertanyakan asal-usul Affan Alfian.

“Selama masa tahapan penelitian syarat administrasi, KIP Subulussalam menerima 47 tanggapan masyarakat terkait Affan Alfian Bintang yang diduga bukan orang Aceh. Saat mendaftar di kartu identitasnya tercantum tempat lahir Sidikalang, Provinsi Sumatera Utara,” kata Asmiadi.

Ia menambahkan, pihaknya sudah melakukan konsultasi dengan KIP Aceh serta klarifikasi kepada Affan. Namun, dokumen yang diterima dianggap tidak memadai.

“Saudara Affan Alfian Bintang dalam surat dan dokumen klarifikasi yang dikirimkan kepada teradu tidak menyertakan identitas pendukung dari garis bapak dan/atau ibu,” tegasnya.

Asal mula polemik ini merujuk pada Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, khususnya Pasal 24 huruf b, yang mengatur bahwa calon kepala daerah harus merupakan “orang Aceh”.

Asmiadi mengakui Affan sebelumnya tak pernah dipersoalkan dalam dua pilkada terakhir. Namun, situasi kali ini berbeda.

“Pilkada 2014 dan 2018, tidak ada masukan dan tanggapan dari masyarakat. Beda dengan pilkada 2024, mendapatkan 47 masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait keabsahan persyaratan pasangan calon,” ujarnya.

Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua Majelis, Ratna Dewi Pettalolo, dan didampingi oleh anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Aceh: Vendio Elaffdi (unsur masyarakat), Yusriadi (unsur Panwaslih), dan Khairunnisak (unsur KIP).

DKPP akan memutuskan apakah KIP Subulussalam melanggar etik dalam menafsirkan aturan terkait syarat ke-Aceh-an yang menuai kontroversi tersebut.

Editor: Akil

Desak Keadilan untuk ASN PPPK BAST, Ketua Forum UTU: Negara Gagal Lindungi Pejuang Pendidikan

Penulis
nukil
-
0
Ilustrasi PPPK (Foto: Beritasoloraya.com)

NUKILAN.id | Meulaboh – Ketimpangan dalam sistem kepegawaian kembali disorot. Kali ini, giliran ratusan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) di 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) yang menjadi sorotan tajam dari Ketua Forum ASN PPPK BAST Universitas Teuku Umar (UTU), Dr. Uswatun Hasanah, M.Si.

Dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan kepada Nukilan.id, Kamis (1/5/2025), Dr. Uswatun mengecam ketidakadilan sistemik yang selama ini dialami oleh para ASN PPPK BAST. Ia menilai, negara telah gagal memberikan kepastian hukum dan keadilan administratif bagi tenaga pendidik yang menjadi pondasi berdirinya kampus-kampus tersebut.

“Mereka bukan sekadar pengabdi pendidikan, tetapi pelopor institusi yang dulu berbadan hukum swasta. Aset dan infrastruktur yang mereka bangun telah diambil alih negara, tetapi status kepegawaian mereka justru direduksi menjadi tenaga kontrak di kampus sendiri. Ini ironis dan bertentangan prinsip keadilan,” tegas Dr. Uswatun.

Menurutnya, proses nasionalisasi aset dan tata kelola PTNB semestinya juga diiringi dengan alih status kepegawaian secara proporsional. Nyatanya, meski negara telah mengambil alih aset dan operasional, para dosen dan tenaga kependidikan yang sebelumnya berstatus tetap di institusi swasta harus rela diperlakukan setara dengan PPPK umum—tanpa kepastian karier, pengakuan masa kerja, maupun hak studi lanjut.

“Status mereka disamakan dengan PPPK umum yang tidak memiliki rekam jejak historis dalam proses penegerian. Padahal, Komnas HAM sudah merekomendasikan bahwa pola alih status ini adalah pelanggaran hak dasar. Solusi logisnya adalah mengubah status PPPK BAST menjadi PNS, bukan pengangkatan baru, melainkan pengakuan administratif atas kontribusi mereka sejak awal,” paparnya.

Dr. Uswatun juga menyinggung dasar hukum yang memungkinkan pengambilan keputusan luar biasa oleh Presiden RI. Ia merujuk pada Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan ruang diskresi kepada kepala negara.

“Preseden sudah ada: alih status PNS di KPK, Ombudsman, dan lembaga non-pemerintah lain. Negara mampu melakukannya bila ada kemauan politik. Mengapa justru PTNB yang SDM-nya membangun dari nol diabaikan?” tanyanya.

Desakan pun diarahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kontribusi nyata para ASN PPPK BAST di 35 PTNB.

“Diskresi ini bukan sekadar mungkin, tapi kewajiban konstitusional. Jika negara bisa hadir untuk lembaga lain, mengapa tidak untuk para pejuang pendidikan ini?” tegasnya lagi.

Di akhir pernyataannya, Dr. Uswatun menyerukan solidaritas publik untuk mengawal isu ini secara serius. Menurutnya, keberpihakan terhadap para tenaga pendidik di PTNB adalah cerminan dari keberanian negara menjunjung keadilan.

“Pertanyaannya: mau terus diam dan tergilas ketidakpastian, atau mendorong diskresi sebagai jalan keadilan? Wallahu a’lam bisshawab.”

Disnakermobduk Aceh Tanggapi Aspirasi Buruh di Hari May Day

Penulis
Rezi
-
0
Kepala Disnakermobduk Aceh, Akmil Husen saat menanggapi aspirasi buruh pada hari May Day di Taman Bustanussalatin, Banda Aceh, pada 1 Mei 2025. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Aceh melalui Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh para buruh dalam aksi damai memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day yang dipusatkan di Taman Bustanussalatin, Banda Aceh, Kamis (1/5/2025).

Kepala Disnakermobduk Aceh, Akmil Husen, yang ditemui di lokasi aksi menyampaikan bahwa pihaknya telah mendengar berbagai isu yang disuarakan oleh para pekerja, baik isu nasional maupun daerah. Ia juga memberikan apresiasi kepada para buruh dan Ketua Komisi V DPR Aceh atas perhatian terhadap isu ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, Akmil Husen menyoroti Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Revisi Qanun Ketenagakerjaan di Aceh. Menurutnya, qanun yang telah terbit pada tahun 2024 tersebut mengakomodir banyak aspirasi dari para buruh dan pekerja.

“Diantaranya, seperti yang disampaikan tadi, kesejahteraan para pekerja, kemudian jaminan sosial, hari libur dan bahkan uang megang. Ini merupakan kearifan lokal yang harus dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan pemberi kerja kepada pekerja yang ada di Aceh,” kata Akmil Husen kepada Nukilan.

Ia menegaskan bahwa kewajiban ini berlaku bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di Aceh, termasuk perusahaan berskala nasional maupun cabang. Perusahaan-perusahaan tersebut diwajibkan untuk membuat Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) turunan untuk disahkan oleh dinas tenaga kerja di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Untuk memastikan implementasi qanun tersebut, Akmil Husen mengajak seluruh elemen, terutama para buruh dan pekerja, untuk aktif melakukan pengawasan. Pihaknya mengimbau agar para pekerja tidak ragu untuk menyampaikan laporan atau aduan terkait pelanggaran hak-hak mereka.

“Kami di sini dari Disnakermobduk Aceh mengajak para buruh, para pekerja untuk tidak sungkan, tidak segan-segan menyampaikan laporan atau aduan, baik itu bersifat dengan tulisan maupun sekarang ada website-website pengaduan,” jelasnya.

Akmil Husen menambahkan bahwa pihaknya akan menurunkan pengawas ketenagakerjaan, yang memiliki kewenangan penyidikan dari unsur BPNS, untuk menindak perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku, baik regulasi kementerian maupun daerah.

“Mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak terulang. Dan sekali lagi, pada kesempatan ini, marilah sama-sama kita mewujudkan seperti harapan kita semua. Buruh atau pekerja lebih sejahtera,” pungkasnya.

Reporter: Rezi

Pemkab Aceh Timur Dukung Legalisasi Sumur Minyak Rakyat

Penulis
Redaksi
-
0
Iskandar Usman Alfarlaky, Bupati Aceh Timur. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.id | Idi Rayeuk – Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tengah menyusun regulasi untuk melegalkan sumur-sumur minyak rakyat. Skema legalisasi ini dirancang melalui kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau koperasi.

Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah maju dalam upaya memperbaiki tata kelola sektor minyak dan gas, sekaligus memberdayakan masyarakat di daerahnya yang memiliki banyak potensi sumur minyak rakyat.

“Kami di Aceh Timur menyambut baik kebijakan ini. Legalisasi sumur minyak rakyat melalui skema kerja sama dengan BUMD atau koperasi adalah langkah maju untuk memberdayakan masyarakat. Serta mengurangi praktik pengeboran ilegal yang berisiko terhadap keselamatan dan lingkungan,” ujar Bupati Al-Farlaky, Selasa (29/4/2025).

Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemkab Aceh Timur akan mengoptimalkan peran BUMD, terutama PT Aceh Timur Energi (ATEM), untuk terlibat aktif dalam proses legalisasi sumur minyak rakyat. Perusahaan daerah ini diproyeksikan menjadi mitra utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.

Dengan adanya regulasi yang jelas, Al-Farlaky berharap para penambang minyak rakyat tidak hanya memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga mendapatkan pendampingan teknis agar dapat beroperasi sesuai standar keselamatan dan kelestarian lingkungan.

“Pemerintah Kabupaten Aceh Timur siap berkoordinasi dengan semua pihak terkait. Kami juga akan mendorong keterlibatan koperasi dan BUMD lokal sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan program ini,” katanya.

Menurut Al-Farlaky, pengelolaan sumur minyak rakyat secara legal akan membawa manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat serta memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Editor: AKil

Gelar Aksi May Day, Buruh Aceh Suarakan Sembilan Tuntutan

Penulis
Rezi
-
0
Ketua Aliansi Buruh Aceh (ABA) saat berorasi di Taman Bustanussalatin, Banda Aceh, pada Kamis 1 Mei 2025. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, Aliansi Buruh Aceh (ABA) menggelar aksi damai yang dipusatkan di Taman Bustanussalatin, Banda Aceh, pada Kamis (1/5/2025). 

Pantauan Nukilan di lokasi, sebelum berpusat di taman Bustanussalatin, massa buruh melakukan konvoi di sejumlah jalan protokol sambil membawa berbagai spanduk berisi tuntutan mereka. Aksi ini berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian.

Ketua ABA, Syaiful Mar menyampaikan, peringatan Hari Buruh Sedunia merupakan wujud perlawanan terhadap perbudakan dalam hubungan industrial. 

“Kaum buruh masih sering menjadi objek perlakuan tidak adil oleh sebagian pengusaha yang tidak berempati,” kata Syaiful dalam orasinya.

Syaiful Mar juga menyinggung Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 yang dinilai tidak terbukti menciptakan kesejahteraan rakyat dan membuka lapangan kerja. 

“Kehadiran UU Cipta Kerja telah memuluskan PHK Massal, upah murah, rendahnya kesejahteraan pekerja/buruh dan mempertahankan sistem kerja outsourcing dan kontrak kerja dipermudah yang tentunya merugikan kaum pekerja dan keluarganya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Aliansi Buruh menyoroti belum optimalnya implementasi Qanun Ketenagakerjaan Aceh Nomor 1 Tahun 2024. 

Menurut Syaiful Mar, lemahnya pengawasan menyebabkan praktik pemberangusan serikat pekerja, mutasi sepihak, PHK tak berdasar, serta masih seringnya terjadi kecelakaan kerja akibat minimnya penerapan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

“Bahkan cuti dan tunjangan meugang yang menjadi kekhususan Aceh tak sepenuhnya dinikmati para pekerja. Ini bentuk ketidakadilan yang harus segera dibenahi,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Buruh Aceh menyampaikan sembilan sikap dan tuntutan, di antaranya mendesak Pemerintah Aceh untuk melaksanakan Qanun Ketenagakerjaan Aceh secara maksimal, mewujudkan kebebasan berserikat, menghentikan PHK massal.

Kemudian, mewujudkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat Aceh, menegakkan hukum ketenagakerjaan, menolak UU Cipta Kerja, menghapus praktik perbudakan modern dalam sistem kerja, menetapkan upah layak, serta menolak genosida terhadap rakyat Palestina.

Reporter: Rezi

Sinergi Akademisi dan Praktisi Dorong Peternakan Terpadu untuk Kemandirian Pangan di Aceh Barat

Penulis
Redaksi
-
0
Sinergi Akademisi dan Praktisi Dorong Peternakan Terpadu untuk Kemandirian Pangan di Aceh Barat. (Foto: Humas UTU)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Universitas Teuku Umar (UTU) kembali menunjukkan peran strategisnya dalam pengembangan sektor pangan nasional. Lewat Seminar Nasional Peternakan yang digelar pada Senin, 28 April 2025, UTU menjadi panggung kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan praktisi dalam mendorong penguatan peternakan terpadu sebagai solusi kemandirian pangan Indonesia.

Bertempat di Aula Cut Nyak Dhien, acara ini mengusung tema “Strategi Pengembangan Usaha Peternakan Terpadu Mendukung Kemandirian Pangan Indonesia”. Kegiatan ini juga dirangkai dengan pelantikan pengurus Himpunan Ilmuwan Peternakan Indonesia (HILPI) wilayah Aceh periode 2025–2028, menandai awal sinergi yang lebih terstruktur dalam pengembangan sektor peternakan di Aceh.

Hadir dalam seminar ini berbagai pihak penting, mulai dari akademisi perguruan tinggi, BAPPEDA Aceh Barat, Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat, peneliti dari Pusat Riset Sapi Aceh dan Ternak Lokal Universitas Syiah Kuala, hingga perwakilan SMK dan organisasi mahasiswa.

Ketua Panitia sekaligus Ketua Jurusan Peternakan UTU, Mudatsir, S.Pt., M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa seminar ini merupakan bagian dari implementasi Rapat Kinerja Tahunan UTU.

“Ini adalah agenda strategis jurusan sebagai realisasi dari Rapat Kinerja Tahunan UTU dalam memacu peningkatan SDM dan usaha peternakan melalui pendekatan akademis, manajemen, dan teknologi,” ujarnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian UTU, Ir. Rusdi Faizin, M.Si., menilai pentingnya integrasi strategi peternakan terpadu sebagai jawaban atas tantangan pangan nasional.

“Kegiatan ini sangat strategis di zaman sekarang, didukung oleh kebijakan pemerintah yang fokus pada bidang pangan, yang salah satunya peternakan sebagai penyediaan sumber protein hewani. Dengan adanya penerapan strategi integrated farming, mudah-mudahan bidang peternakan akan semakin berdampak bagi kemandirian pangan Indonesia,” kata Rusdi.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UTU, Dr. Ir. M. Aman Yaman, M. Agric.Sc., yang hadir mewakili Rektor, turut menyampaikan harapan besar dari UTU terhadap dampak nyata kegiatan ini.

“Kami di Universitas Teuku Umar memiliki harapan besar agar kegiatan ini tidak hanya menjadi forum diskusi semata, tetapi juga mampu menghasilkan kegiatan-kegiatan nyata yang berdampak langsung pada peningkatan dan pengembangan usaha peternakan terpadu, khususnya di wilayah Aceh yang kita cintai ini, dan Indonesia pada umumnya,” tuturnya.

Tiga Narasumber, Satu Visi untuk Kemandirian

Seminar ini menghadirkan tiga narasumber ahli di bidang peternakan. Dr. Ir. M. Aman Yaman, M. Agric.Sc., yang juga dosen senior UTU, membawakan materi tentang tantangan dan strategi pengembangan peternakan terpadu. Ia menekankan perlunya sistem pertanian terintegrasi yang sesuai dengan kondisi lokal Aceh.

“Saya berharap dengan adanya HILPI wilayah Aceh akan menghasilkan suatu model peternakan berbasis integrated farming system sesuai dengan kondisi lingkungan di provinsi Aceh,” ungkap Aman Yaman.

Narasumber kedua, Prof. Dr. Ir.agr. Asep Gunawan, S.Pt., M.Sc., Ketua IPTP IPB University sekaligus Ketua HILPI Pusat, membahas soal pentingnya peningkatan kualitas genetik ternak lokal untuk mendukung produktivitas pangan.

“Peningkatan produktivitas ternak lokal dengan cara peningkatan sumber daya genetik yang menjadi aset fundamental di Indonesia,” jelasnya.

Sedangkan narasumber ketiga, Prof. Dr. Ir. Eka Meutia Sari. M.Sc., yang juga Ketua HILPI Aceh terpilih, memaparkan potensi kerbau sebagai kekayaan genetik ternak lokal di Aceh. Ia mengajak semua pihak memahami kembali esensi kemandirian pangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

“Beliau merefleksikan kembali maksud Kemandirian Pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yaitu kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.”

Menuju Peternakan Skala Industri

Dari forum ilmiah ini, sejumlah rekomendasi penting dihasilkan. Salah satunya adalah perlunya pengembangan model integrated farming system berbasis peternakan skala industri yang terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, ternak lokal seperti kerbau diusulkan menjadi fokus utama dalam pengembangan sektor peternakan, terutama di wilayah Barat Selatan Aceh.

Kolaborasi lintas sektor yang ditunjukkan dalam seminar ini menjadi contoh konkret bagaimana sinergi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah dapat memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional melalui peternakan terpadu.

Editor: Akil

1...439440441...2,413Halaman 440 dari 2,413

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id