Beranda blog Halaman 441

Gelar Aksi May Day, Buruh Aceh Suarakan Sembilan Tuntutan

Penulis
Rezi
-
0
Ketua Aliansi Buruh Aceh (ABA) saat berorasi di Taman Bustanussalatin, Banda Aceh, pada Kamis 1 Mei 2025. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, Aliansi Buruh Aceh (ABA) menggelar aksi damai yang dipusatkan di Taman Bustanussalatin, Banda Aceh, pada Kamis (1/5/2025). 

Pantauan Nukilan di lokasi, sebelum berpusat di taman Bustanussalatin, massa buruh melakukan konvoi di sejumlah jalan protokol sambil membawa berbagai spanduk berisi tuntutan mereka. Aksi ini berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian.

Ketua ABA, Syaiful Mar menyampaikan, peringatan Hari Buruh Sedunia merupakan wujud perlawanan terhadap perbudakan dalam hubungan industrial. 

“Kaum buruh masih sering menjadi objek perlakuan tidak adil oleh sebagian pengusaha yang tidak berempati,” kata Syaiful dalam orasinya.

Syaiful Mar juga menyinggung Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 yang dinilai tidak terbukti menciptakan kesejahteraan rakyat dan membuka lapangan kerja. 

“Kehadiran UU Cipta Kerja telah memuluskan PHK Massal, upah murah, rendahnya kesejahteraan pekerja/buruh dan mempertahankan sistem kerja outsourcing dan kontrak kerja dipermudah yang tentunya merugikan kaum pekerja dan keluarganya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Aliansi Buruh menyoroti belum optimalnya implementasi Qanun Ketenagakerjaan Aceh Nomor 1 Tahun 2024. 

Menurut Syaiful Mar, lemahnya pengawasan menyebabkan praktik pemberangusan serikat pekerja, mutasi sepihak, PHK tak berdasar, serta masih seringnya terjadi kecelakaan kerja akibat minimnya penerapan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

“Bahkan cuti dan tunjangan meugang yang menjadi kekhususan Aceh tak sepenuhnya dinikmati para pekerja. Ini bentuk ketidakadilan yang harus segera dibenahi,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Buruh Aceh menyampaikan sembilan sikap dan tuntutan, di antaranya mendesak Pemerintah Aceh untuk melaksanakan Qanun Ketenagakerjaan Aceh secara maksimal, mewujudkan kebebasan berserikat, menghentikan PHK massal.

Kemudian, mewujudkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat Aceh, menegakkan hukum ketenagakerjaan, menolak UU Cipta Kerja, menghapus praktik perbudakan modern dalam sistem kerja, menetapkan upah layak, serta menolak genosida terhadap rakyat Palestina.

Reporter: Rezi

Sinergi Akademisi dan Praktisi Dorong Peternakan Terpadu untuk Kemandirian Pangan di Aceh Barat

Penulis
Redaksi
-
0
Sinergi Akademisi dan Praktisi Dorong Peternakan Terpadu untuk Kemandirian Pangan di Aceh Barat. (Foto: Humas UTU)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Universitas Teuku Umar (UTU) kembali menunjukkan peran strategisnya dalam pengembangan sektor pangan nasional. Lewat Seminar Nasional Peternakan yang digelar pada Senin, 28 April 2025, UTU menjadi panggung kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan praktisi dalam mendorong penguatan peternakan terpadu sebagai solusi kemandirian pangan Indonesia.

Bertempat di Aula Cut Nyak Dhien, acara ini mengusung tema “Strategi Pengembangan Usaha Peternakan Terpadu Mendukung Kemandirian Pangan Indonesia”. Kegiatan ini juga dirangkai dengan pelantikan pengurus Himpunan Ilmuwan Peternakan Indonesia (HILPI) wilayah Aceh periode 2025–2028, menandai awal sinergi yang lebih terstruktur dalam pengembangan sektor peternakan di Aceh.

Hadir dalam seminar ini berbagai pihak penting, mulai dari akademisi perguruan tinggi, BAPPEDA Aceh Barat, Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat, peneliti dari Pusat Riset Sapi Aceh dan Ternak Lokal Universitas Syiah Kuala, hingga perwakilan SMK dan organisasi mahasiswa.

Ketua Panitia sekaligus Ketua Jurusan Peternakan UTU, Mudatsir, S.Pt., M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa seminar ini merupakan bagian dari implementasi Rapat Kinerja Tahunan UTU.

“Ini adalah agenda strategis jurusan sebagai realisasi dari Rapat Kinerja Tahunan UTU dalam memacu peningkatan SDM dan usaha peternakan melalui pendekatan akademis, manajemen, dan teknologi,” ujarnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian UTU, Ir. Rusdi Faizin, M.Si., menilai pentingnya integrasi strategi peternakan terpadu sebagai jawaban atas tantangan pangan nasional.

“Kegiatan ini sangat strategis di zaman sekarang, didukung oleh kebijakan pemerintah yang fokus pada bidang pangan, yang salah satunya peternakan sebagai penyediaan sumber protein hewani. Dengan adanya penerapan strategi integrated farming, mudah-mudahan bidang peternakan akan semakin berdampak bagi kemandirian pangan Indonesia,” kata Rusdi.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UTU, Dr. Ir. M. Aman Yaman, M. Agric.Sc., yang hadir mewakili Rektor, turut menyampaikan harapan besar dari UTU terhadap dampak nyata kegiatan ini.

“Kami di Universitas Teuku Umar memiliki harapan besar agar kegiatan ini tidak hanya menjadi forum diskusi semata, tetapi juga mampu menghasilkan kegiatan-kegiatan nyata yang berdampak langsung pada peningkatan dan pengembangan usaha peternakan terpadu, khususnya di wilayah Aceh yang kita cintai ini, dan Indonesia pada umumnya,” tuturnya.

Tiga Narasumber, Satu Visi untuk Kemandirian

Seminar ini menghadirkan tiga narasumber ahli di bidang peternakan. Dr. Ir. M. Aman Yaman, M. Agric.Sc., yang juga dosen senior UTU, membawakan materi tentang tantangan dan strategi pengembangan peternakan terpadu. Ia menekankan perlunya sistem pertanian terintegrasi yang sesuai dengan kondisi lokal Aceh.

“Saya berharap dengan adanya HILPI wilayah Aceh akan menghasilkan suatu model peternakan berbasis integrated farming system sesuai dengan kondisi lingkungan di provinsi Aceh,” ungkap Aman Yaman.

Narasumber kedua, Prof. Dr. Ir.agr. Asep Gunawan, S.Pt., M.Sc., Ketua IPTP IPB University sekaligus Ketua HILPI Pusat, membahas soal pentingnya peningkatan kualitas genetik ternak lokal untuk mendukung produktivitas pangan.

“Peningkatan produktivitas ternak lokal dengan cara peningkatan sumber daya genetik yang menjadi aset fundamental di Indonesia,” jelasnya.

Sedangkan narasumber ketiga, Prof. Dr. Ir. Eka Meutia Sari. M.Sc., yang juga Ketua HILPI Aceh terpilih, memaparkan potensi kerbau sebagai kekayaan genetik ternak lokal di Aceh. Ia mengajak semua pihak memahami kembali esensi kemandirian pangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

“Beliau merefleksikan kembali maksud Kemandirian Pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yaitu kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.”

Menuju Peternakan Skala Industri

Dari forum ilmiah ini, sejumlah rekomendasi penting dihasilkan. Salah satunya adalah perlunya pengembangan model integrated farming system berbasis peternakan skala industri yang terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, ternak lokal seperti kerbau diusulkan menjadi fokus utama dalam pengembangan sektor peternakan, terutama di wilayah Barat Selatan Aceh.

Kolaborasi lintas sektor yang ditunjukkan dalam seminar ini menjadi contoh konkret bagaimana sinergi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah dapat memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional melalui peternakan terpadu.

Editor: Akil

FK USK Masuk Daftar Fakultas Kedokteran dengan Kasus Bullying PPDS Terbanyak

Penulis
Akil
-
0
Gedung Rektorat Universitas Syiah Kuala. (Foto: USK)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (FK USK), Banda Aceh, menjadi salah satu institusi pendidikan dokter spesialis di Indonesia yang dilaporkan memiliki jumlah kasus perundungan terbanyak terhadap peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Temuan ini berdasarkan dari data yang disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI. Data tersebut dihimpun dari laporan dan pengaduan yang masuk ke Kementerian Kesehatan sejak Juni 2023.

“Begitu kita buka di Juni 2023, pengaduan yang masuk itu 2.668. Nah Irjen kita menyaring mana yang benar-benar perundungan, mana yang nggak. Dari hasilnya, 632 itu perundungan,” kata Menkes Budi, dikutip Nukilan.id dari YouTube TV Parlemen, Rabu (30/4/2025).

Dari ratusan laporan yang dinyatakan valid, berbagai bentuk perundungan terungkap, mulai dari kekerasan verbal, tekanan finansial, hingga kekerasan fisik. Tak jarang, tekanan itu dibungkus dalam aktivitas yang disebut-sebut sebagai bagian dari “tradisi” pendidikan dokter spesialis yang telah berlangsung bertahun-tahun.

“Ada makian binatang hingga bullyian fisik seperti makan cabai, push up, berdiri berjam-jam,” ungkap Budi lebih lanjut.

Lebih memprihatinkan lagi, menurut Menkes, praktik perundungan ini tak hanya terjadi dalam interaksi langsung, tetapi juga berlangsung melalui grup komunikasi internal seperti jarkom, yang kerap digunakan oleh senior untuk mengintimidasi junior.

Dalam daftar institusi pendidikan dan rumah sakit yang terlibat, RSUP Kandou Manado tercatat menerima laporan terbanyak dengan 77 kasus, disusul RSUP Hasan Sadikin Bandung (55 kasus), dan RSUP IGNG Ngoerah (42 kasus).

Sementara dari kategori rumah sakit daerah, RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh menempati posisi pertama dengan 31 kasus, melampaui RSUD Moewardi Surakarta (21 kasus) dan RSUD Saiful Anwar Malang (10 kasus).

Di sisi institusi pendidikan, FK Universitas Syiah Kuala mencatat delapan kasus bullying, sejajar dengan Universitas Hasanuddin dan Universitas Andalas, yang juga masing-masing mencatatkan delapan kasus perundungan terhadap peserta PPDS.

Berikut daftar lengkap RS Kemenkes dengan kasus perundungan terbanyak:

  • RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado: 77 kasus

  • RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung: 55 kasus

  • RSUP Prof. IGNG Ngoerah Bali: 42 kasus

  • RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta: 36 kasus

  • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta: 32 kasus

  • RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang: 29 kasus

  • RSUP Dr. Kariadi Semarang: 28 kasus

  • RSUP H. Adam Malik Medan: 27 kasus

  • RSUP Dr. M. Djamil Padang: 22 kasus

  • RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar: 15 kasus

RSUD lainnya yang turut tercatat antara lain:

  • RSUD Dr. Soetomo Surabaya: 9 kasus

  • RSUD Arifin Achmad: 5 kasus

  • RSUD Ulin Banjarmasin: 4 kasus

  • RSUD Provinsi NTB: 3 kasus

  • RSUD Semara Ratih Tabanan: 3 kasus

  • RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro: 2 kasus

  • RSUD Gorontalo: 2 kasus

Pada tingkat fakultas kedokteran:

  • Universitas Hasanuddin: 8 kasus

  • Universitas Syiah Kuala: 8 kasus

  • Universitas Andalas: 8 kasus

  • Universitas Airlangga: 7 kasus

  • Universitas Brawijaya: 6 kasus

  • Universitas Indonesia dan Universitas Sebelas Maret: masing-masing 4 kasus

  • Universitas Sumatera Utara dan Universitas Padjadjaran: masing-masing 3 kasus

  • Universitas Pembangunan Nasional: 2 kasus

Lainnya:

  • Rumah sakit swasta: 19 kasus

  • Puskesmas: 3 kasus

  • Rumah sakit TNI/Polri: 2 kasus

  • Klinik kesehatan swasta: 1 kasus

Fenomena ini menjadi sorotan serius karena mencerminkan budaya kekerasan yang telah mengakar dalam sistem pendidikan spesialis kedokteran di Indonesia. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, menyatakan akan terus mendorong reformasi sistem pendidikan kedokteran agar lebih beradab dan manusiawi. (XRQ)

Reporter: Akil

RS Zainoel Abidin Peringkat Pertama Kasus Bullying PPDS di RSUD se-Indonesia

Penulis
Akil
-
0
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin. (Foto: Humas RSUDZA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Satu rumah sakit di Aceh tercatat dalam daftar institusi dengan kasus bullying terbanyak dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Temuan ini diungkap langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI.

Dalam paparannya, Menkes mengungkap bahwa sejak pengaduan dibuka pada Juni 2023, Kementerian Kesehatan telah menerima sebanyak 2.668 laporan. Setelah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenkes, sebanyak 632 kasus dinyatakan sebagai tindakan perundungan yang valid.

“Begitu kita buka di Juni 2023, pengaduan yang masuk itu 2.668. Nah Irjen kita menyaring mana yang benar-benar perundungan, mana yang nggak. Dari hasilnya, 632 itu perundungan,” kata Menkes Budi, dikutip Nukilan.id dari YouTube TV Parlemen pada Rabu (30/4/2025).

Bentuk perundungan yang terungkap mencakup kekerasan verbal, tekanan finansial, hingga kekerasan fisik. Bahkan, menurut Budi, pola bullying dalam dunia PPDS sudah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi semacam “tradisi” tidak sehat di beberapa institusi pendidikan dokter spesialis.

Tak hanya itu, Budi juga menyinggung keberadaan grup-grup komunikasi tertutup atau Jarkom di lingkungan kampus kedokteran yang kerap menjadi wadah senior untuk mengintimidasi junior.

“Ada makian binatang hingga bullyian fisik seperti makan cabai, push up, berdiri berjam-jam,” ungkap Budi.

Dalam daftar rumah sakit milik Kemenkes, RSUP Kandou Manado tercatat paling banyak menerima laporan dengan 77 kasus. Diikuti RSUP Hasan Sadikin Bandung dengan 55 kasus, dan RSUP IGNG Ngoerah dengan 42 kasus.

Sementara itu, dari kategori Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), RSUD Zainoel Abidin di Banda Aceh berada di peringkat pertama dengan 31 kasus bullying, mengungguli RSUD Moewardi Surakarta (21 kasus) dan RSUD Saiful Anwar Malang (10 kasus).

Di sisi pendidikan, Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh juga mencatatkan angka serupa dengan Universitas Hasanuddin dan Universitas Andalas, yakni masing-masing delapan kasus bullying terhadap peserta PPDS.

Berikut daftar lengkap RS Kemenkes dengan kasus perundungan terbanyak:

  • RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado: 77 kasus

  • RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung: 55 kasus

  • RSUP Prof. IGNG Ngoerah Bali: 42 kasus

  • RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta: 36 kasus

  • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta: 32 kasus

  • RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang: 29 kasus

  • RSUP Dr. Kariadi Semarang: 28 kasus

  • RSUP H. Adam Malik Medan: 27 kasus

  • RSUP Dr. M. Djamil Padang: 22 kasus

  • RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar: 15 kasus

RSUD lainnya yang turut tercatat antara lain:

  • RSUD Dr. Soetomo Surabaya: 9 kasus

  • RSUD Arifin Achmad: 5 kasus

  • RSUD Ulin Banjarmasin: 4 kasus

  • RSUD Provinsi NTB: 3 kasus

  • RSUD Semara Ratih Tabanan: 3 kasus

  • RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro: 2 kasus

  • RSUD Gorontalo: 2 kasus

Pada tingkat fakultas kedokteran:

  • Universitas Hasanuddin: 8 kasus

  • Universitas Syiah Kuala: 8 kasus

  • Universitas Andalas: 8 kasus

  • Universitas Airlangga: 7 kasus

  • Universitas Brawijaya: 6 kasus

  • Universitas Indonesia dan Universitas Sebelas Maret: masing-masing 4 kasus

  • Universitas Sumatera Utara dan Universitas Padjadjaran: masing-masing 3 kasus

  • Universitas Pembangunan Nasional: 2 kasus

Lainnya:

  • Rumah sakit swasta: 19 kasus

  • Puskesmas: 3 kasus

  • Rumah sakit TNI/Polri: 2 kasus

  • Klinik kesehatan swasta: 1 kasus

Temuan ini menjadi sinyal kuat bahwa reformasi budaya pendidikan di dunia kedokteran sangat mendesak, terutama dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang sehat, manusiawi, dan bebas dari kekerasan psikologis maupun fisik. (XRQ)

Reporter: Akil

Sisa 1.000 Rumah Dhuafa Belum Diumumkan, Perkim Aceh Dinilai Tidak Transparan

Penulis
Redaksi
-
0
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh. (Foto: InfoAceh.Net)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh hingga kini belum mengumumkan kepada publik sisa 1.000 unit rumah dhuafa atau rumah layak huni yang menjadi bagian dari program Pemerintah Aceh tahun anggaran 2025.

Dari total 3.000 unit rumah yang dijanjikan, sejauh ini baru 2.000 unit yang telah diumumkan pada masa Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Safrizal ZA. Ketidakterbukaan informasi ini pun menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil.

“Dinas Perkim Aceh yang belum mengumumkan 1.000 unit rumah dhuafa lagi dari 2000 unit yang telah diumumkan,” ujar Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (30/4/2025).

Menurut Alfian, sikap diam Perkim Aceh menunjukkan lemahnya komitmen dalam hal transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menilai, perlu adanya ketegasan dari pucuk pimpinan daerah untuk melakukan pembenahan menyeluruh.

“Jadi di sini tentunya peran Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dalam mengevaluasi dan mengawasi kinerja bawahan menjadi penting, sehingga capaian harapan yang diharapkan dapat terjadi,” terangnya.

Ia juga menyoroti penggunaan anggaran yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan, yang menurutnya kerap digunakan demi kepentingan oknum tertentu. Hal itu, kata Alfian, justru menjauhkan program pemerintah dari visi dan misi yang telah dicanangkan.

“Maka peran gubernur dalam melakukan review atas kebijakan anggaran pokir menjadi penting, sehingga visi Aceh menjadi keutamaan dibandigkan membiarkan para oknum yang hanya memikirkan kepentingan ekonominya dari uang rakyat Aceh,” ucapnya.

Lebih lanjut, Alfian mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam mengevaluasi birokrasi, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Sehingga langkah kepatutan perlu segera mungkin dilakukan dan melahirkan tata kelola yang baik dan kuat,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perkim Aceh belum memberikan tanggapan atas keterlambatan pengumuman sisa 1.000 unit rumah dhuafa tersebut.

Editor: Akil

Aceh Butuh Industri Hilir CPO, Flora Agung Grup Siap Bangun Pabrik Minyak Goreng

Penulis
nukil
-
0
Ilustrasi Sawit (Foto: Sumatra.bisnis.com)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Meski menjadi salah satu daerah penghasil crude palm oil (CPO) terbesar di Pulau Sumatera, Provinsi Aceh hingga kini belum memiliki industri pengolahan produk turunan minyak sawit mentah. Padahal, potensi yang dimiliki Bumi Serambi Mekah ini sangat besar.

“Produksi CPO atau minyak sawit mentah di Aceh cukup banyak. Namun, produk turunan CPO tersebut tidak ada yang diproduksi di Aceh,” kata Asisten I Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Aceh, Azwardi, dalam diskusi pembangunan pabrik minyak goreng yang digelar Flora Agung Grup di Banda Aceh, Rabu (30/4/2025).

Berdasarkan data yang disampaikan, produksi CPO di Aceh mencapai lebih dari 808 ribu ton per tahun. Sementara luas lahan perkebunan sawit menyentuh angka 1,17 juta hektare, tersebar di berbagai kabupaten/kota. Sentra produksi utama berada di Nagan Raya, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam.

Ironisnya, meskipun menjadi produsen besar, seluruh CPO Aceh selama ini harus dibawa keluar provinsi, terutama ke Sumatera Utara, untuk diolah menjadi minyak goreng dan produk turunan lainnya.

“Karena, industri produk turunan CPO tersebut harus ada di Aceh. Keberadaan industri tersebut dibutuhkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta mewujudkan harga beli tandan buah segar sawit yang lebih stabil,” ujar Azwardi.

Pemerintah Aceh, kata dia, membuka lebar pintu investasi bagi siapa saja yang ingin membangun industri pengolahan CPO di daerah ini.

“Pemerintah Aceh memberikan kemudahan bagi siapa saja yang berinvestasi, termasuk investasi pembangunan industri produk turunan CPO. Investasi tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian serta mengurangi pengangguran,” tambahnya.

Salah satu pihak yang telah menyatakan minatnya adalah Flora Agung Grup. Perusahaan yang bergerak di sektor agrobisnis dan multiusaha ini berencana membangun pabrik minyak goreng di Aceh.

“Aceh termasuk produsen CPO terbesar di Pulau Sumatra. Namun, Aceh merupakan satu-satunya produsen yang tidak memiliki pabrik pengolahan produk turunan minyak sawit mentah,” ujar CEO Flora Agung Grup, Ivansyah.

Menurut Ivansyah, kehadiran pabrik minyak goreng di Aceh tidak hanya akan mempersingkat rantai distribusi, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan harga sawit petani serta penyerapan tenaga kerja lokal.

“Kami berharap dukungan pemerintah daerah maupun perbankan pada pembangunan pabrik minyak goreng. Selain itu, kami juga berencana membangun produk turunan CPO lainnya. Namun, semua ini membutuhkan proses,” kata Ivansyah.

Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Aceh dinilai siap menjadi pemain penting dalam industri hilir kelapa sawit di Indonesia, asalkan investasi industri pengolahan bisa segera terealisasi.

Bupati Haili Minta Dukungan PLN untuk Perkuat Infrastruktur Listrik Aceh Tengah

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Haili Minta Dukungan PLN untuk Perkuat Infrastruktur Listrik Aceh Tengah. (Foto: MC Aceh Tengah)

NUKILAN.id | Takengon – Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si, meminta dukungan penuh dari pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) guna memperkuat infrastruktur kelistrikan di wilayahnya. Permintaan itu disampaikan saat menerima kunjungan silaturahmi Manajemen PLN Dewan Pengurus Cabang (DPC) wilayah tiga Lhokseumawe di ruang kerjanya, Rabu (30/4/2025).

Kunjungan dipimpin langsung oleh Husni, SE., MT selaku pimpinan DPC PLN wilayah tiga Lhokseumawe, didampingi jajaran direksi. Pertemuan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, dan Asisten Ekonomi Pembangunan Setdakab Aceh Tengah.

Bupati Haili menyambut baik inisiatif PLN yang datang bersilaturahmi dan berdiskusi langsung dengan jajaran pemerintah kabupaten. Dalam pertemuan tersebut, Haili menilai PLN telah menunjukkan langkah yang konkret dalam membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah.

“Kami mengapresiasi niat baik dari PLN. Ini bukti keseriusan untuk membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan kelistrikan,” ujar Haili.

Bupati juga menyebut pertemuan tersebut sebagai bentuk respons proaktif dari PLN terhadap berbagai persoalan kelistrikan yang masih menjadi tantangan di Aceh Tengah, terutama di daerah-daerah terpencil.

“Listrik merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat, sehingga kehadiran PLN sangatlah penting. Karena ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat, maka kami mendukung penuh serta akan terus menjalin kerjasama yang baik seperti ini,” tambahnya.

Salah satu harapan utama yang disampaikan Haili ialah agar program penyertaan pembangunan infrastruktur kelistrikan nasional turut mencakup wilayah Aceh Tengah, khususnya kawasan yang masih menghadapi kendala layanan seperti Kecamatan Ketol. Di wilayah ini, sistem distribusi listrik masih mengacu pada peta layanan lama PLN sehingga belum maksimal menjangkau semua masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, pimpinan PLN wilayah tiga Lhokseumawe, Husni, menyampaikan komitmennya untuk terus menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan memperkuat layanan kepada masyarakat.

Husni menuturkan, PLN akan terus berupaya memberikan pelayanan optimal dan siap mendukung program pembangunan yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Editor: AKil

Sejarah May Day: Perjuangan Buruh dan Maknanya di Era Modern

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi Hari Buruh. (Foto: iStockphoto)

NUKILAN.id | Banda Aceh – May Day, atau Hari Buruh Internasional, diperingati setiap tanggal 1 Mei sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan kaum buruh dalam menuntut hak-hak mereka.

Dilansir Nukilan.id dari Our Own Time: A History of American Labor and the Working Day, Foner menuliskan bahwa Hari ini menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan upah, jam kerja yang panjang, dan kondisi kerja yang buruk. Namun, bagaimana sejarah May Day bermula? Artikel ini akan mengulas asal-usulnya, perkembangan gerakan buruh, serta relevansinya di masa kini.

Asal-Usul May Day: Tragedi Haymarket 1886

Dalam Death in the Haymarket: A Story of Chicago, the First Labor Movement, and the Bombing That Divided Gilded Age America, disebutkan bahwa May Day berakar dari gerakan buruh di Amerika Serikat pada abad ke-19. Pada masa itu, buruh dihadapkan pada jam kerja yang sangat panjang, mencapai 12–16 jam per hari, dengan upah rendah dan kondisi kerja yang buruk.

Roediger, D. & Foner juga menuliskan bahwa Salah satu tuntutan utama gerakan buruh saat itu adalah pengurangan jam kerja menjadi 8 jam per hari dengan slogan “Eight hours for work, eight hours for rest, eight hours for what we will”.

Pada 1 Mei 1886, ratusan ribu buruh di AS melakukan mogok kerja dan demonstrasi besar-besaran menuntut hak mereka. Gerakan ini berpusat di Chicago, salah satu kota industri terbesar saat itu. Demonstrasi berlangsung damai selama beberapa hari, namun pada 4 Mei 1886, terjadi insiden berdarah yang dikenal sebagai Tragedi Haymarket.

Saat aksi unjuk rasa di Haymarket Square, sebuah bom dilemparkan ke arah polisi, menyebabkan kekacauan dan penembakan yang menewaskan sedikitnya 7 polisi dan 4 buruh (Avrich, 1984). Akibatnya, 8 aktivis buruh—yang kemudian dikenal sebagai “Martir Haymarket”—ditangkap dan dihukum, meski tidak ada bukti kuat yang mengaitkan mereka dengan peledakan bom (Lum, 1893). Peristiwa ini menjadi titik balik dalam gerakan buruh internasional.

May Day sebagai Hari Buruh Internasional

Pada 1889, Kongres Sosialis Internasional (Internasional Kedua) di Paris menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia untuk mengenang perjuangan buruh di Haymarket. Keputusan ini diambil setelah usulan dari Federasi Buruh Amerika (AFL) dan didukung oleh gerakan buruh di Eropa sebagaimana dikutip dari The International Labor Movement: History, Policies, Outlook yang dirilis Greenwood Press.

Sejak itu, May Day dirayakan di berbagai negara sebagai hari libur nasional dan momentum untuk memperjuangkan hak-hak pekerja. Di beberapa negara, seperti Rusia, China, dan Kuba, May Day dijadikan hari besar dengan parade dan pidato politik. Sementara di negara lain, seperti AS dan Kanada, meski May Day bermula di sana, peringatan Hari Buruh justru dipindahkan ke Senin pertama September untuk menghindari asosiasi dengan gerakan sosialis.

May Day di Indonesia

Di Indonesia, May Day mulai diperingati sejak era kolonial Belanda, tetapi sempat dilarang pada masa Orde Baru karena dianggap terkait dengan ideologi komunisme (Ford, 2009). Baru pada tahun 2013, pemerintah Indonesia menetapkan 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2013 (Sekretariat Kabinet RI, 2013).

May Day di Indonesia menjadi ajang demonstrasi buruh menuntut kenaikan upah, perlindungan pekerja, dan penolakan terhadap sistem outsourcing (Tjandraningsih, 2013). Setiap tahun, ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka (Juliawan, 2010).

Relevansi May Day di Era Modern

Di tengah perkembangan industri digital dan sistem kerja kontrak, tuntutan buruh terus berkembang. Isu seperti upah layak, jaminan sosial, dan kesetaraan kerja masih menjadi sorotan (Standing, 2011). May Day tetap relevan sebagai pengingat bahwa perjuangan buruh belum selesai, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global (Silver, 2003).

May Day bukan sekadar hari libur, melainkan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Selama ketimpangan masih ada, semangat May Day akan terus hidup dalam perjuangan buruh di seluruh dunia. Selamat Hari Buruh Internasional! (XRQ)

Reporter: Akil

PT PEMA Perkuat Langkah ke Depan dengan Jajaran Pimpinan Baru

Penulis
Redaksi
-
0
PT PEMA Perkuat Langkah ke Depan dengan Jajaran Pimpinan Baru. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Surat keputusan tentang pergantian Direksi dan Komisaris di PT Pembangunan Aceh (PEMA) Perseroda beredar luas di media sosial dan telah diterima oleh redaksi Ajnn,Rabu (30/4/2025).

Dalam surat tersebut, Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf, selaku pemegang saham tunggal perusahaan daerah tersebut mengumumkan perubahan signifikan dalam susunan kepemimpinan PT PEMA.

Keputusan ini diambil sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

Salah satu poin yang disebutkan dalam surat keputusan tersebut adalah berakhirnya masa jabatan Komisaris Utama Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak karena meninggal dunia.

Dalam keputusannya, Gubernur memberhentikan dengan hormat sejumlah anggota komisaris, yakni Junaidi Ali dan Taufik Edi Zulkarnaini.

Selanjutnya, dilakukan pengangkatan Taufik Edi Zulkarnaini sebagai Komisaris Utama, Ermiadi Abdul Rahman sebagai Komisaris, dan Firdaus Noezula sebagai Komisaris Independen. Zaini Zubir juga masih tercatat sebagai Komisaris dalam susunan baru.

Perubahan juga terjadi di jajaran Direksi, Lukman Age, Faisal Ilyas dan Almer Hafis Sandy diberhentikan dengan hormat dari posisi masing-masing sebagai Direktur Umum dan Keuangan, Direktur Pengembangan Bisnis dan Direktur Komersil.

Gubernur kemudian mengangkat DR (c) Tgk H Muhammad Nur MSi sebagai Direktur Umum dan Keuangan, serta Naufal Natsir Mahmud sebagai Direktur Pengembangan Bisnis.
Mawardi Nur SE tetap menjabat sebagai Direktur Utama, sementara Faisal Ilyas mengisi posisi Direktur Komersil.

Dalam surat keputusan tersebut juga menyampaikan ucapan terima kasih dari Gubernur Muzakir Manaf kepada jajaran Direksi dan Komisaris yang telah selesai bertugas atas dedikasi dan kontribusi mereka selama menjabat.

Lebih lanjut, Gubernur memberikan kuasa kepada Direktur Utama Mawardi Nur untuk menyatakan keputusan ini dalam akta notaris serta memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM RI (Menkumham) terkait perubahan data perseroan.

Kepastian mengenai surat keputusan ini dibenarkan oleh Sekretaris Perusahaan PT PEMA, Reza Irwanda.
“Iya, benar,” jawabnya singkat saat dikonfirmasi AJNN, Rabu (30/4/2025).

Berikut susunan lengkap Dewan Komisaris dan Direksi PT PEMA Perseroda berdasarkan surat keputusan terbaru:

Dewan Komisaris:

  • Komisaris Utama: Taufik Edi Zulkarnaini, S.E.

  • Komisaris: Ermiadi Abdul Rahman, S.T.

  • Komisaris: Zaini Zubir, S.Sos., M.M.

  • Komisaris Independen: Firdaus Noezula, S.T., M.Si

Dewan Direksi:

  • Direktur Utama: Mawardi Nur, S.E.

  • Direktur Umum dan Keuangan: DR (c) Tgk. H. Muhammad Nur, M.Si

  • Direktur Pengembangan Bisnis: Naufal Natsir Mahmud, B.Eng.

  • Direktur Komersial: Faisal, S.E., M.M

Perombakan ini diharapkan membawa energi baru bagi PT PEMA dalam menjalankan misi pembangunan ekonomi Aceh ke depan.

Editor: Akil

PB POSSI 2025–2029 Resmi Dilantik, Waketum Muslim Ayub Ucapkan Terima kasih

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua Umum Koni Pusat Letjen (Purn) Marciano Norman & H. Muslim Ayub S.H.MM. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Jakarta – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman secara resmi mengukuhkan dan melantik jajaran Pengurus Besar Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (PB POSSI) masa bakti 2025–2029 di Kantor KONI Pusat, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Pelantikan ini menandai dimulainya masa kepemimpinan Komjen Pol Makhruzi Rahman sebagai Ketua Umum PB POSSI yang baru. Dalam sambutannya, Marciano menaruh harapan besar pada kepengurusan kali ini agar mampu membawa olahraga selam Indonesia semakin mendunia.

“Olahraga Selam merupakan olahraga yang memiliki fasilitas serta potensi luar biasa dengan alam Indonesia. Oleh karena itu saya berharap Pengurus Besar Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (PB.POSSI) melakukan terobosan dengan melakukan prioritas kepada nomor-nomor yang kuat kemudian mensosialisasikan olahraga Selam kepada masyarakat Indonesia,” ujar Marciano.

Prestasi cemerlang yang telah dicapai selama kepemimpinan sebelumnya diharapkan bisa ditingkatkan di bawah kendali Makhruzi Rahman. Sebelumnya, di masa Mayjen TNI (Mar) Widodo Dwi Purwanto, PB POSSI telah mencatatkan sejumlah prestasi membanggakan.

Dalam dua edisi terakhir SEA Games, para atlet selam Indonesia menunjukkan grafik peningkatan. Dari raihan 2 emas, 2 perak, dan 1 perunggu di SEA Games Vietnam, meningkat menjadi 6 emas, 10 perak, dan 4 perunggu di SEA Games Kamboja. Bahkan, di kancah internasional, Indonesia meraih 3 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dalam Piala Dunia Finswimming 2023 di Lignano, Italia.

Ajang nasional seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 pun berjalan lancar dengan prestasi membanggakan. Sebanyak tujuh rekor nasional berhasil dipecahkan, di antaranya:

  • 100 meter Surface Putri dan 50 meter Surface Putri oleh Janis Rosalita (Jawa Timur)

  • 100 meter Bifins Putri oleh Raqi’el Az-Zahra (Jawa Barat)

  • 400 meter Surface Putri oleh Andini Muthia Maulida (Jawa Timur)

  • 50 meter Surface Putra oleh Wahyu Anggoro (Jawa Timur)

  • 200 meter Surface Putra oleh M. Amirullah Al Farizi (Jawa Timur)

  • 100 meter Surface Putra oleh Harvey Hubert M. Hutasuhut (Jakarta)

Nama terakhir bahkan berhasil memecahkan rekor tingkat Asia, menandakan potensi besar yang dimiliki Indonesia di cabang olahraga selam.

Wakil Ketua Umum PB POSSI yang baru, Muslim Ayub, menyampaikan rasa syukurnya usai pelantikan. Politikus Partai NasDem yang juga anggota DPR RI tersebut menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja keras untuk terus mengangkat prestasi olahraga selam Indonesia.

“Terima kasih kepada Ketua KONI Pusat yang telah melantik PB POSSI pimpinan Ketua Umum Komjen Polisi Makhruzi Rahman, S.Ik., M.H. periode 2025–2029,” ucap Muslim.

Ia mengungkapkan bahwa PB POSSI sudah mulai mempersiapkan agenda-agenda besar, termasuk kejuaraan Asia Tenggara yang akan digelar pada November 2025 mendatang, di mana Indonesia bertindak sebagai tuan rumah.

“Dalam waktu dekat ini PB POSSI akan melakukan persiapan kejuaraan selam se-Asia Tenggara di bulan November 2025 di mana Indonesia sebagai tuan rumah, dan juga melakukan persiapan PON XXII/2028 di NTB dan NTT, serta persiapan kejuaraan dunia lainnya,” lanjutnya.

Muslim juga menyampaikan harapannya agar kepengurusan baru mampu menghadirkan lebih banyak event nasional dan internasional, sebagai bagian dari upaya menjadikan Indonesia kekuatan utama di olahraga selam dunia.

“Dalam kepengurusan baru ini mudah-mudahan kita banyak memasukkan event-event nasional dan internasional dan terus berlatih untuk terus menjadi yang terbaik,” tutup Muslim penuh optimisme.

1...440441442...2,413Halaman 441 dari 2,413

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id