Beranda blog Halaman 439

Kodam IM Serap 82,5 Ribu Ton Gabah, Lampaui Target Ketahanan Pangan di Aceh

Penulis
nukil
-
0
Kodam IM Serap 82,5 Ribu Ton Gabah, Lampaui Target Ketahanan Pangan di Aceh. (Foto: Kodam IM)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Kodam IM) kembali menorehkan capaian strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Lewat sinergi bersama Perum BULOG Kantor Wilayah Aceh, Kodam IM berhasil merealisasikan penyerapan gabah dan beras sebesar 82.578,80 ton, jauh melampaui target awal sebesar 54.490 ton atau setara 151,55 persen.

Capaian itu diumumkan pada Selasa (29/4/2025), dan menjadi bukti konkret bahwa kolaborasi TNI dengan lembaga pemerintah mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah.

Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayjen TNI Niko Fahrizal, M.Tr.(Han)., menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan seluruh jajaran, khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa), yang aktif mendampingi petani di lapangan—dari proses tanam, panen, hingga distribusi.

“Kolaborasi Kodam Iskandar Muda dengan Perum BULOG Aceh telah membuahkan hasil yang sangat positif. Dari target penyerapan sebesar 54.490 ton setara beras—yang terdiri atas 5.672,45 ton beras dan 97.635,10 ton Gabah Kering Panen (GKP)—kami berhasil melampaui target tersebut. Ini adalah pencapaian luar biasa berkat sinergi semua unsur,” ujar Pangdam IM.

Menurut Mayjen Niko, keberhasilan ini mencerminkan efektivitas strategi terintegrasi antara TNI, BULOG, dan pemerintah daerah. Ia juga menekankan bahwa peran Babinsa menjadi sangat krusial, karena mereka memahami kondisi riil para petani di desa-desa binaan masing-masing.

Dukungan pemerintah daerah juga turut menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini, terutama dalam menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani.

“Seluruh Babinsa Kodam IM kami libatkan untuk mendukung penyerapan gabah petani di seluruh wilayah Aceh. Ini adalah bagian dari tugas TNI untuk selalu hadir di tengah rakyat dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan,” tegasnya.

Harga minimal gabah sebesar Rp6.500 per kilogram dinilai menjadi stimulus penting bagi petani untuk terus berproduksi, tanpa takut merugi akibat fluktuasi pasar.

Tak hanya fokus pada penyerapan hasil panen, Kodam IM juga aktif mendorong ekspansi lahan pertanian baru. Dari 11.000 hektare lahan yang diajukan untuk pembukaan, 6.700 hektare di antaranya telah dibuka blokir anggarannya.

“Dari total 11.000 hektare lahan yang diajukan, hingga saat ini sekitar 6.700 hektare telah dibuka blokir anggarannya. Kami berharap seluruh lahan ini dapat segera dioptimalkan sehingga berdampak langsung pada peningkatan produksi pangan,” ungkap Pangdam.

Mengakhiri keterangannya, Mayjen Niko menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas sektor yang berkelanjutan demi memperkuat fondasi sistem pangan nasional. Ia menyebut, apa yang telah dicapai di Aceh dapat menjadi role model bagi wilayah lain.

“Kolaborasi Kodam IM, pemerintah daerah, dan BULOG adalah bukti nyata bahwa kerja sama lintas sektor dapat menghasilkan dampak signifikan dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani di Aceh,” tutupnya.

Melampaui fungsi utamanya sebagai penjaga stabilitas keamanan wilayah, Kodam IM kini tampil sebagai mitra strategis pembangunan nasional, terutama di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Aceh.

Wagub Aceh Desak Revisi UUPA Disahkan Tahun Ini: Dana Otsus Segera Habis

Penulis
nukil
-
0
Dek Fadh
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mendorong pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera mengesahkan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam waktu dekat. Desakan itu disampaikan mengingat Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), yang menjadi tulang punggung pembangunan di Serambi Mekkah, akan segera berakhir.

“Aceh sangat bergantung pada dana otsus untuk mendanai berbagai program pembangunan. Kami berharap dukungan dari DPR RI agar perubahan UUPA ini bisa diselesaikan pada 2025,” ujar Fadhlullah, Jumat, 2 Mei 2025.

Saat ini, dana otsus hanya dialokasikan sebesar 1 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, dan menurut Fadhlullah, anggaran tersebut diperkirakan akan habis dalam dua tahun mendatang. Ia menegaskan bahwa dana tersebut sangat penting untuk mendukung berbagai sektor, mulai dari pendidikan, infrastruktur, hingga kesejahteraan sosial.

“Dana otsus sangat vital bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” tegasnya.

Tak hanya menyinggung soal UUPA dan otsus, Fadhlullah juga menyoroti persoalan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Aceh. Dari total 7.367 tenaga Non-ASN yang tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebanyak 4.895 di antaranya belum lulus seleksi Tahap I.

Lebih memprihatinkan lagi, lanjutnya, masih ada 2.941 tenaga Non-ASN yang belum terdaftar dalam sistem BKN sama sekali. Karena itu, ia meminta agar seluruh tenaga Non-ASN tetap diberi kesempatan untuk diangkat sebagai PPPK penuh waktu dengan dukungan anggaran yang memadai.

“Kami berharap ada perhatian lebih dari pemerintah pusat agar hak-hak Non-ASN di Aceh dapat terpenuhi. Para tenaga Non-ASN yang belum lulus akan mengikuti Seleksi PPPK Tahap II melalui sistem CAT-BKN pada 2-4 Mei mendatang,” jelasnya.

Sebagai informasi, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024–2029. Tim revisi UUPA dari DPR Aceh dan Pemerintah Aceh juga telah melakukan koordinasi dalam rangka mempercepat pembahasannya.

Langkah ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat landasan hukum dan fiskal Aceh ke depan, terlebih dengan berakhirnya era dana otsus yang selama ini menjadi penopang utama pembangunan di wilayah tersebut.

Peringati Hardiknas 2025, Wagub Aceh Ajak Semua Elemen Wujudkan Pendidikan Bermutu

Penulis
Redaksi
-
0
Peringati Hardiknas 2025, Wagub Aceh Ajak Semua Elemen Wujudkan Pendidikan Bermutu. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Semangat memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 terasa khidmat di halaman Kantor Gubernur Aceh, Jumat (2/5/2025) pagi. Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, tampil sebagai inspektur upacara dalam momen tahunan yang menjadi refleksi penting dunia pendidikan di Tanah Air.

Ratusan pelajar dari berbagai jenjang—dari Sekolah Dasar hingga Menengah—bersama para Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai instansi memadati area upacara sejak pagi. Mereka hadir tak sekadar untuk merayakan, tetapi juga meneguhkan komitmen akan pentingnya pendidikan sebagai fondasi masa depan bangsa.

Dengan mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, peringatan Hardiknas tahun ini menekankan pentingnya kolaborasi menyeluruh—antara peserta didik, guru, orang tua, pemerintah, hingga masyarakat luas—untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merata tanpa diskriminasi.

Dalam sambutannya, Fadhlullah membacakan pidato resmi Menteri Pendidikan Menengah dan Dasar, Abdul Mu’ti, yang menggarisbawahi bahwa peringatan Hardiknas bukan sekadar seremonial tahunan.

“Peringatan Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa,” ujar Fadhlullah.

Wagub juga menegaskan bahwa pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara. Hal ini, kata dia, dijamin oleh konstitusi melalui UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam konteks ini, semua anak Indonesia berhak mendapat pendidikan bermutu, tanpa memandang latar belakang agama, suku, gender, lokasi geografis, atau kondisi ekonomi.

Tak hanya soal akses, pendidikan juga dipandang sebagai jalan membangun karakter dan peradaban bangsa. “Pendidikan adalah proses membangun kepribadian, akhlak mulia, dan peradaban bangsa,” sebut Fadhlullah.

Pemerintah, lanjutnya, menaruh perhatian serius pada sektor pendidikan. Ia menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas nasional melalui Asta Cita keempat.

“Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Beliau mendorong revitalisasi sarana pendidikan, pembelajaran digital, serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru,” ujar Fadhlullah.

Guru, menurutnya, bukan sekadar tenaga pengajar, melainkan juga agen pembelajaran dan agen peradaban. Peran mereka sebagai fasilitator, mentor, dan pembimbing moral menjadi penentu kualitas generasi mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga memaparkan sejumlah kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan Menengah dan Dasar yang diluncurkan sejak Oktober 2024. Di antaranya adalah program Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), Tes Kemampuan Akademik, serta penguatan pembelajaran coding dan kecerdasan buatan (AI).

Ada pula program pendidikan karakter “Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” yang meliputi: bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur tepat waktu. Untuk anak-anak usia dini, pemerintah meluncurkan Album Kicau—kumpulan lagu anak-anak untuk menanamkan nilai-nilai positif sejak dini.

Upacara juga disemarakkan dengan pelaksanaan program “Pagi Ceria” yang melibatkan senam anak Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama—sebuah upaya kecil yang sarat makna dalam membentuk kebiasaan positif di lingkungan sekolah.

Di akhir pidatonya, Fadhlullah mengajak semua pihak, terutama masyarakat Aceh, untuk turut serta mendukung pendidikan yang inklusif dan bermutu.

“Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, mari kita saling bergandeng tangan, bahu-membahu, dan bergotong royong mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” kata Fadhlullah.

Semangat kolaborasi dan kesetaraan yang digaungkan di Hari Pendidikan Nasional ini menjadi pengingat bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab bersama.

Editor: AKil

Realisasi Anggaran 2025 Belum Jalan, MaTA Desak Pemerintah Aceh Buka Suara

Penulis
Redaksi
-
0
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTa), Alfian (Foto: Nukilan.id)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Memasuki triwulan kedua tahun 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tak kunjung berjalan. Kondisi ini menuai sorotan tajam dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), yang mendesak Pemerintah Aceh untuk segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik.

Koordinator MaTA, Alfian, menilai lambannya realisasi APBA 2025 telah berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya dalam aspek pembangunan dan perekonomian daerah.

“Gubernur dan wakil gubernur Aceh perlu menjelaskan kepada rakyat Aceh atas belum berjalannya realisasi anggaran Aceh 2025 sehingga berdampak buruk atas percepatan pembangunan dan ekonomi,” ujar Alfian kepada wartawan, Kamis (1/5/2025).

Menurut Alfian, publik saat ini belum mendapatkan kepastian maupun informasi yang transparan mengenai keterlambatan tersebut. Padahal, ketergantungan Aceh terhadap anggaran daerah masih sangat tinggi.

“Ketergantungan pada APBA sangat kuat terjadi sehingga di level kabupaten dan kota di Aceh, ekonomi tidak berjalan sesuai dengan harapan. Maka realisasi anggaran APBA menjadi penting dipercepat dan tidak saling lempar tangung jawab,” tambahnya.

MaTA juga mendorong pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf dan Fadhlullah TM Daud, agar segera menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Langkah itu dinilai krusial untuk mengakselerasi program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Salah satu dinas yang disorot adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim). Program pembangunan rumah untuk masyarakat kurang mampu disebut masih jauh dari target awal.

“Dinas Perkim belum mengumumkan 1.000 unit rumah duafa lagi dari 2.000 yang telah diumumkan. Ini kesannya tidak serius dari sisi keterbukaan dan tata kelola pada dinas tersebut sesuai dengan rencana awal. Jadi peran gubernur dan wakil gubernur dalam mengevaluasi dan mengawasi kinerja bawahan menjadi penting, sehingga capaian harapan yang diharapkan dapat terjadi,” tegas Alfian.

Lebih lanjut, Alfian meminta agar duet kepemimpinan Mualem–Dek Fadh tidak ragu mengambil langkah tegas, termasuk melakukan evaluasi terhadap anggaran pokok pikiran (pokir) yang selama ini dinilai rawan diselewengkan untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Peran Gubernur dalam melakukan review atas kebijakan anggaran pokir menjadi penting, sehingga visi Aceh menjadi keutamaan dibandingkan membiarkan para oknum yang hanya memikirkan kepentingan ekonominya dari uang rakyat Aceh,” katanya.

Sebagai penutup, Alfian mengingatkan pentingnya reformasi birokrasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Menurutnya, harapan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini sangat besar pascapemilihan kepala daerah 2024 lalu.

“Terakhir gubernur dan wakil gubernur perlu segera melakukan langkah-langkah evaluasi atas birokrasi saat ini, langkah tegas menjadi penting mengingat kemenangan Muzakir Manaf sebagai gubernur Aceh menjadi klimaks bagi rakyat Aceh dalam membangunkan Aceh yang berkelanjutan, sehingga langkah kepatutan perlu segera mungkin dilakukan dan melahirkan tata kelola yang baik dan kuat,” pungkas Alfian.

Editor: Akil

Prabowo Dukung Marsinah Jadi Pahlawan Nasional

Penulis
Redaksi
-
0
Marsinah diDukung Prabowo
Marsinah. (Foto: ABC)

NUKILAN.id | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukungan atas usulan penetapan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Dukungan itu ia ungkapkan saat menyampaikan orasi dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Dikutip Nukilan.id dari Youtube Sekretariat Presiden, Prabowo mengatakan usulan tersebut datang langsung dari sejumlah pimpinan serikat buruh yang bertemu dengannya.

“Atas usul pimpinan, tokoh-tokoh buruh, mereka sampaikan ke saya, ‘Kenapa sih pahlawan nasional enggak ada dari kaum buruh?’” kata Prabowo di hadapan ratusan ribu buruh yang memadati Monas.

Buruh Diminta Bermusyawarah

Menanggapi aspirasi tersebut, Prabowo kemudian mendorong para pimpinan buruh untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu. Ia meminta agar mereka mengajukan sosok yang dianggap pantas menjadi simbol perjuangan kaum pekerja Indonesia.

“Saya tanya, kalian ada saran enggak? Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh,” ujarnya.

Nama Marsinah Muncul sebagai Simbol Perjuangan

Setelah mendengar usulan, nama Marsinah pun mengemuka. Sosok aktivis buruh perempuan ini dianggap mewakili semangat perjuangan kelas pekerja di Indonesia.

“Dan mereka sampaikan, ‘Pak, bagaimana kalau Marsinah, Pak?’ Marsinah jadi pahlawan nasional,” tutur Prabowo. Pernyataan itu disambut riuh tepuk tangan para buruh.

Prabowo Siap Mendukung, Asalkan Ada Kesepakatan

Presiden menyatakan dukungannya secara terbuka. Namun, ia menegaskan bahwa dukungan itu akan diberikan jika terdapat kesepakatan yang luas dari kalangan serikat buruh.

“Asal seluruh pimpinan buruh, mewakili kaum buruh, sepakat, saya akan mendukung Marsinah jadi pahlawan nasional,” tegasnya.

Marsinah, Simbol Perjuangan yang Belum Terlupakan

Sebagai informasi, Marsinah adalah aktivis buruh yang meninggal secara tragis pada tahun 1993. Ia gugur setelah memperjuangkan kenaikan upah di Sidoarjo, Jawa Timur.

Kasus kematiannya hingga kini masih menyisakan tanda tanya. Namun demikian, sosok Marsinah tetap hidup sebagai simbol perlawanan dan keberanian dalam memperjuangkan hak-hak buruh di Tanah Air. (xrq)

Reporter: Akil

Pemondokan Jemaah Haji Aceh Tahun Ini Berlokasi di Misfalah, 2 Km dari Masjidil Haram

Penulis
Redaksi
-
0
Inspektur Jenderal Kemenag RI ketika memantau pemondokan jemaah haji di Wilayah Misfalah tahun 2024 lalu. (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kabar menggembirakan datang bagi jemaah haji asal Aceh. Pada musim haji 1446 Hijriah/2025 Masehi, seluruh jemaah dari Tanah Rencong akan menempati pemondokan yang strategis di kawasan Misfalah, hanya sekitar 2 kilometer dari Masjidil Haram di Makkah.

Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh, Drs H Azhari MSi, sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 145 Tahun 2025 tentang Penempatan Akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Makkah dan Madinah.

“Alhamdulillah, kita telah mendapat kepastian bahwa pemondokan jamaah haji Aceh tahun ini berada di kawasan Misfalah, yang berjarak relatif dekat dengan Masjidil Haram, jaraknya sekitar 2 KM,” ujar Azhari, yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Aceh, Kamis (1/5/2025) di Banda Aceh.

Penempatan jemaah selama di Makkah akan diatur berdasarkan kelompok terbang (kloter), hotel, dan maktab. Untuk tahun ini, jemaah Aceh akan menempati Sektor 9 dan tersebar di tiga hotel yang berada di bawah satu syarikah.

Ketiga hotel tersebut adalah Hotel Awqaf Al Mufti, Abeer Alfadila, dan Al Zaayir Al Akhyar—semuanya berlokasi di Jalan Ibrahim Al Khalily, wilayah Misfalah. Pada musim haji tahun lalu, jemaah Aceh juga menghuni hotel di jalan yang sama, tepatnya di Sektor 10.

Menurut Azhari, lokasi tersebut sangat strategis untuk mendukung kelancaran ibadah para jemaah.

“Kita berharap dan mendoakan diberikan kemudahan untuk jemaah haji, sehingga mereka bisa fokus dan nyaman dalam beribadah di tanah suci. Kita juga akan terus berkoordinasi dengan PPIH Arab Saudi,” katanya.

Akomodasi di Madinah: Dekat Masjid Nabawi

Sementara itu, untuk akomodasi selama di Madinah, Azhari menjelaskan bahwa jemaah haji Aceh akan menempati wilayah markaziyah, kawasan yang mengelilingi Masjid Nabawi.

“Sebagaimana dalam keputusan dirjen PHU semua jemaah haji Indonesia di Madinah akan menempati di wilayah Markaziyah Syimaliyah, Markaziyah Gharbiyah, dan Markaziyah Janubiyah dengan mengacu pada jadwal Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Indonesia Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi,” kata Azhari.

Pelantikan dan Rapat Finalisasi PPIH

Untuk memastikan kesiapan pelayanan, PPIH Embarkasi Haji Aceh menggelar pelantikan Pendukung PPIH (PPPIH) pada Rabu, 30 April 2025 di Asrama Haji Aceh. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua PPIH Embarkasi Aceh, Azhari.

Dalam arahannya, Azhari menekankan pentingnya komitmen dan keikhlasan dalam melayani tamu Allah.

“Layani jemaah haji dengan baik, anggaplah pekerjaan ini membantu tamu-tamu istimewa Allah. Layani mereka dengan sepenuh jiwa, ikhlas dan happy. Kalau kita bekerja dengan ikhlas, biasanya kita tidak lelah,” ujar Azhari.

Ia juga mengingatkan pentingnya sikap ramah dan santun dari para petugas.

“Bagaimana pun, petugas harus bisa tersenyum dalam kondisi apa pun saat layani jemaah,” tambahnya.

Usai pelantikan, PPIH melanjutkan dengan rapat finalisasi persiapan bersama lintas instansi seperti Kanwil Kemenag Aceh, UPT Asrama Haji, Imigrasi, Dinas Kesehatan, Bea Cukai, Bandara SIM, PT Garuda Indonesia, TNI AU, dan lainnya.

“Alhamdulillah berbagai persiapan telah kita lakukan, dan juga koordinasi dengan pemerintah daerah, InsyaAllah kita siap menyambut jama’ah Haji Aceh,” ujar Azhari optimistis.

Sebagai informasi, sebanyak 4.378 jemaah haji Aceh akan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Embarkasi Banda Aceh (BTJ). Pemberangkatan perdana dijadwalkan mulai 18 Mei 2025 dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda menuju Bandara King Abdul Aziz, Jeddah.

Editor: Akil

DPRK Aceh Barat Desak Pemkab Terapkan Qanun Baru, Potensi PAD Tambang Capai Rp3 Miliar per Tahun

Penulis
Redaksi
-
0
DPRK Aceh Barat Desak Pemkab Terapkan Qanun Baru, Potensi PAD Tambang Capai Rp3 Miliar per Tahun. (Foto: antara)

NUKILAN.id | Meulaboh — Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Barat segera memberlakukan Qanun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Regulasi baru ini dinilai dapat menjadi sumber peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor penyewaan lahan tambang batu bara.

Desakan ini disampaikan usai tim Panitia Khusus (Pansus) Aset Daerah dan Pertambangan DPRK Aceh Barat meninjau langsung lahan seluas 75 hektare milik pemerintah daerah di Kecamatan Meureubo, Rabu (30/4/2025). Lahan tersebut selama ini disewa oleh perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) batu bara.

“Jika aturan baru ini diberlakukan untuk penyewaan fasilitas umum atau fasum milik daerah untuk usaha pertambangan, maka setiap tahun potensi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Aceh Barat mencapai Rp3 miliar lebih setiap tahun,” ujar Ketua Tim Pansus, Ramli SE, kepada wartawan.

Ramli menjelaskan, berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2024, biaya sewa lahan untuk aktivitas pertambangan ditetapkan sebesar Rp5.000 per meter persegi per tahun. Dengan total luas lahan mencapai 75 hektare, potensi penerimaan PAD dari sektor ini bisa melonjak signifikan.

Jika dibandingkan dengan skema lama berdasarkan kerja sama yang diteken pada 2016, pemerintah daerah hanya menerima Rp200 juta per tahun dari penyewaan lahan tersebut. Angka itu dinilai jauh dari potensi riil yang bisa diperoleh daerah.

Atas dasar itu, DPRK Aceh Barat meminta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) agar segera mengimplementasikan Qanun yang telah disahkan sejak 2024 tersebut.

“Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan potensi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat di tahun 2025, sehingga diharapkan peningkatan PAD semakin meningkatkan sumber penerimaan daerah guna meningkatkan perekonomian dan pembangunan di kabupaten setempat,” lanjut Ramli.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebelumnya menargetkan pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2025 menembus Rp190 miliar lebih. Target itu berasal dari berbagai sektor seperti pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah.

“Target penerimaan PAD sebagai salah satu upaya mendukung pembangunan di daerah, dan menjadi modal dalam mencapai tujuan pembangunan daerah,” kata Kepala BPKD Aceh Barat, Zulyadi, Minggu (13/4/2025).

Rinciannya, pajak daerah ditargetkan sebesar Rp49,7 miliar, retribusi daerah Rp14,7 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp4 miliar, serta sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mencapai Rp122,2 miliar lebih.

Dengan diberlakukannya Qanun tentang Pajak dan Retribusi ini, diharapkan optimalisasi potensi pendapatan daerah dapat benar-benar terwujud. Pemerintah dan legislatif pun diharapkan terus bersinergi agar PAD bisa menjadi penggerak utama pembangunan yang berkelanjutan di Aceh Barat.

Editor: Akil

Menyusuri Jejak Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei

Penulis
Redaksi
-
0
Logo Hardiknas 2025. (Foto: Dok. Kemendikdasmen RI)

NUKILAN.id | Jakarta – Setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Bukan sekadar upacara seremonial, Hardiknas menjadi momen penting untuk mengenang perjuangan tokoh pendidikan Ki Hadjar Dewantara, serta merefleksikan kondisi pendidikan tanah air hari ini.

Penetapan tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional merujuk pada hari lahir Ki Hadjar Dewantara—tokoh pelopor pendidikan yang memperjuangkan hak belajar bagi semua lapisan masyarakat, terutama kaum pribumi yang pada masa kolonial Belanda sangat terpinggirkan dari akses pendidikan.

Dari Surat Presiden hingga Semboyan Abadi

Hardiknas secara resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 316 Tahun 1959, yang dikeluarkan pada 16 Desember 1959. Dikutip Nukilan.id dari dokumen Panduan Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Kemendikbud, 2020), penetapan ini bertujuan untuk menghormati dedikasi Ki Hadjar Dewantara dalam dunia pendidikan, terutama perlawanan terhadap kebijakan kolonial yang diskriminatif.

Ki Hadjar Dewantara—yang lahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat—adalah bagian dari kelompok Tiga Serangkai bersama Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dr. Danudirdja Setyabudhi (Douwes Dekker).

Ketiganya dikenal lewat perjuangan mereka dalam pergerakan nasional, salah satunya lewat tulisan-tulisan kritis dan pendidikan kebangsaan. Sejarawan M.C. Ricklefs dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern 1200–2008 mencatat peran besar Ki Hadjar dalam membentuk kesadaran nasional lewat jalur pendidikan.

Taman Siswa: Sekolah Rakyat yang Mengakar pada Budaya

Langkah besar Ki Hadjar dalam dunia pendidikan diwujudkan lewat pendirian lembaga pendidikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Lembaga ini berdiri dengan semangat melawan sistem pendidikan kolonial yang hanya diperuntukkan bagi anak-anak Belanda dan kaum bangsawan pribumi.

Taman Siswa membuka akses pendidikan untuk rakyat biasa dengan pendekatan budaya lokal dan nilai-nilai kebangsaan. Dalam buku Democracy and Leadership: The Rise of the Taman Siswa Movement in Indonesia, sejarawan Yasunori Tsuchiya menyebut bahwa Taman Siswa tidak hanya menjadi tempat belajar, tapi juga wadah pembentukan karakter bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Semboyan yang dirumuskan Ki Hadjar pun kini abadi sebagai filosofi pendidikan nasional:

“Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani”
(Di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan)

Frasa “Tut Wuri Handayani” bahkan diadopsi menjadi slogan resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, menegaskan warisan pemikiran Ki Hadjar yang masih relevan hingga kini.

Hardiknas: Momentum Refleksi Pendidikan

Setiap peringatan Hardiknas, berbagai kegiatan digelar di seluruh penjuru Indonesia. Mulai dari upacara bendera, pemberian penghargaan kepada guru dan siswa berprestasi, hingga diskusi kebijakan pendidikan.

Namun di balik perayaan, Hardiknas sesungguhnya adalah pengingat bahwa:

  • Pendidikan adalah hak setiap warga negara, tanpa diskriminasi;

  • Guru dan tenaga pendidik adalah pahlawan sejati, yang membangun karakter bangsa;

  • Sistem pendidikan harus terus diperjuangkan, agar merata dan berkualitas di seluruh Nusantara.

Lebih dari sekadar mengenang masa lalu, Hardiknas adalah ajakan untuk terus memperbaiki masa depan—agar cita-cita Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yang memanusiakan manusia dapat benar-benar terwujud. (XRQ)

Reporter: Akil

Ulama Muda Aceh Selatan Apresiasi Komitmen Bupati Mirwan Tolak Jual Beli Jabatan

Penulis
nukil
-
0
Sekretaris I TASTAFI Aceh Selatan, Tgk. Thamren Jr, yang akrab disapa Abi Cut. (Foto: For Nukian)

NUKILAN.id | Tapaktuan — Sikap tegas Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan, MS, SE, M.Sos yang menyatakan penolakan terhadap praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menuai dukungan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari ulama muda berpengaruh, Abi Cut Tgk. Thamren Jr.

Ditemui di Tapaktuan, Rabu (1/5/2025), Abi Cut menyebut pernyataan Bupati Mirwan sebagai langkah berani yang mencerminkan keberpihakan terhadap nilai-nilai keislaman dalam kepemimpinan.

“Menolak jual beli jabatan bukan hanya langkah administratif, tapi juga bentuk jihad moral. Ini adalah komitmen yang mencerminkan keberpihakan pada prinsip amanah dan keadilan dalam Islam,” ujar Abi Cut.

Menurutnya, jabatan dalam Islam merupakan amanah yang hanya pantas diemban oleh mereka yang memiliki kompetensi dan integritas. Karena itu, sikap terbuka Bupati Mirwan yang menolak praktik transaksional dalam pengisian jabatan patut diapresiasi, bahkan dijadikan contoh.

“Kita tidak bisa membiarkan birokrasi dikotori oleh praktik yang tidak sehat. Bupati Mirwan telah menunjukkan ketegasan yang sejalan dengan nilai-nilai kepemimpinan Islami. Ini perlu kita jaga bersama,” tambah Abi Cut.

Abi Cut juga mendorong agar langkah tersebut tak berhenti pada tataran pernyataan, tetapi diiringi dengan pembenahan sistem manajemen ASN yang berbasis meritokrasi. Ia menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat, akademisi, dan tokoh agama dalam mengawal semangat reformasi birokrasi.

“Pemerintahan yang bersih tak bisa dibangun sendiri. Ulama, akademisi, dan masyarakat sipil harus ikut mengawal agar semangat reformasi birokrasi ini tetap konsisten dijalankan,” katanya.

Lebih jauh, Abi Cut menegaskan bahwa ulama memiliki peran strategis dalam menjaga integritas jalannya pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa diamnya para tokoh agama bisa membuka celah bagi lahirnya penyimpangan dalam sistem.

“Kalau ulama diam, maka ruang kebaikan bisa diisi oleh keburukan. Kita tidak boleh menjadi penonton. Komitmen seperti ini harus kita bantu kawal agar tidak luntur di tengah jalan,” pungkasnya.

Dukungan yang disuarakan oleh tokoh-tokoh seperti Abi Cut Tgk. Thamren Jr memberi angin segar bagi ikhtiar Bupati Mirwan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Harapannya, langkah ini tak hanya menjadi teladan di Aceh Selatan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi daerah lain di Aceh dan Indonesia.

20 PTS Terbaik di Indonesia Versi EduRank 2025

Penulis
Redaksi
-
0
Binus University. (Foto: tallasacitymakassar.com)

NUKILAN.id | Jakarta – Tak selamanya kampus swasta dipandang sebelah mata. Buktinya, sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia kini masuk dalam daftar universitas terbaik versi lembaga internasional EduRank 2025. Peringkat ini menjadi rujukan penting bagi calon mahasiswa yang tengah mempertimbangkan kampus tujuan.

EduRank merupakan lembaga pemeringkatan universitas global yang dikenal luas karena menggunakan metode penilaian berbasis data, bukan sekadar survei atau opini. Setiap tahun, EduRank menganalisis jutaan data akademik dan non-akademik untuk menilai kualitas universitas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Ada tiga indikator utama yang digunakan EduRank:

  1. Penelitian – jumlah publikasi ilmiah dan frekuensi kutipan.

  2. Prestasi non-akademis – seperti pencapaian di bidang olahraga, seni, dan kegiatan sosial.

  3. Pengaruh alumni – kontribusi lulusan di berbagai sektor.

Untuk edisi 2025, EduRank menganalisis lebih dari 5,2 juta kutipan dari 1,31 juta publikasi ilmiah yang berasal dari 562 universitas di Indonesia. Mereka juga menilai popularitas 782 alumni ternama dan menggunakan beragam basis data terpercaya lainnya.

Dari hasil pemeringkatan tersebut, berikut adalah 20 PTS terbaik di Indonesia menurut EduRank 2025:

  1. Binus University
    Peringkat Asia: 415 | Dunia: 1.461

  2. Telkom University
    Peringkat Asia: 455 | Dunia: 1.592

  3. Swiss German University
    Peringkat Asia: 522 | Dunia: 1.784

  4. Universitas Islam Indonesia (UII)
    Peringkat Asia: 574 | Dunia: 1.933

  5. Universitas Muhammadiyah Malang
    Peringkat Asia: 605 | Dunia: 2.013

  6. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
    Peringkat Asia: 664 | Dunia: 2.169

  7. Universitas Ahmad Dahlan
    Peringkat Asia: 730 | Dunia: 2.343

  8. Universitas Pelita Harapan (UPH)
    Peringkat Asia: 776 | Dunia: 2.460

  9. Universitas Trisakti
    Peringkat Asia: 778 | Dunia: 2.476

  10. Universitas Mercu Buana
    Peringkat Asia: 811 | Dunia: 2.558

  11. President University
    Peringkat Asia: 902 | Dunia: 2.839

  12. Universitas Kristen Petra
    Peringkat Asia: 915 | Dunia: 2.869

  13. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)
    Peringkat Asia: 960 | Dunia: 2.985

  14. Universitas Katolik Atma Jaya
    Peringkat Asia: 1.055 | Dunia: 3.232

  15. Universitas Tarumanegara (Untar)
    Peringkat Asia: 1.061 | Dunia: 3.251

  16. Universitas Kristen Indonesia (UKI)
    Peringkat Asia: 1.085 | Dunia: 3.317

  17. Universitas Surabaya (Ubaya)
    Peringkat Asia: 1.116 | Dunia: 3.395

  18. Universitas Kristen Maranatha
    Peringkat Asia: 1.136 | Dunia: 3.428

  19. Universitas Katolik Parahyangan (Unpar)
    Peringkat Asia: 1.182 | Dunia: 3.541

  20. Universitas Gunadarma
    Peringkat Asia: 1.185 | Dunia: 3.551

Meski dikelola oleh yayasan atau lembaga non-pemerintah, kualitas PTS kini tak kalah bersaing dengan perguruan tinggi negeri (PTN). Banyak di antaranya telah meraih pengakuan nasional maupun internasional.

Dengan data yang transparan dan metode penilaian objektif, daftar ini dapat menjadi pertimbangan penting bagi para calon mahasiswa dalam menentukan pilihan kampus terbaik untuk masa depan.

Editor: Akil

1...438439440...2,413Halaman 439 dari 2,413

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id