Beranda blog Halaman 431

Polda Aceh Geledah BPRS Gayo, Usut Dugaan Pembiayaan Fiktif Rp48 Miliar

Penulis
Redaksi
-
0
Polda Aceh Geledah BPRS Gayo, Usut Dugaan Pembiayaan Fiktif Rp48 Miliar. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh menggeledah kantor PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis (8/5/2025). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan pembiayaan fiktif yang nilainya mencapai Rp48 miliar.

Penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Subdirektorat Fiskal, Moneter, dan Devisa (Fismondev) ini berlangsung selama lebih dari enam jam, dimulai pukul 10.00 WIB hingga 16.30 WIB.

“Penggeledahan itu dimulai sejak pukul 10.00 hingga pukul 16.30 WIB. Tim penyidik terlihat intensif menelusuri berbagai dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah di bank tersebut,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh Kombes Pol Zulhir Destrian di Banda Aceh.

Diduga Libatkan Oknum Internal

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Fismondev, AKBP Supriadi, menyebutkan bahwa dugaan pembiayaan fiktif di BPRS Gayo telah berlangsung cukup lama, yakni sejak Desember 2018 hingga April 2024.

“Dugaan pembiayaan fiktif tersebut sejak Desember 2018 hingga April 2024 dengan nilai total Rp48 miliar. Tindak pidana perbankan tersebut diduga melibatkan sejumlah oknum karyawan di internal bank,” kata Supriadi.

Menurutnya, penggeledahan ini bertujuan untuk mencari dan mengamankan barang bukti yang mendukung proses hukum. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik berhasil menyita 963 dokumen pembiayaan nasabah serta satu sertifikat hak milik atas nama Andika Putra, yang mencakup tanah dan bangunan.

Langkah Tegas Jaga Kepercayaan Publik

Lebih lanjut, AKBP Supriadi menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari komitmen Polda Aceh dalam menjaga integritas sektor perbankan. Ia juga memastikan proses penyidikan akan terus berlanjut.

“Penyidikan masih terus berlanjut dan Polda Aceh berkomitmen mengusut tuntas kasus ini demi menjaga integritas sektor perbankan serta melindungi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di daerah. Polda Aceh pun menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik perbankan yang menyimpang, terlebih bila melibatkan internal bank sendiri.

Editor: Akil

Rusli Bintang Laporkan Kepala LLDIKTI Aceh ke Polisi

Penulis
Redaksi
-
0
Rusli Bintang
Dr. (HC) Rusli Bintang, Pembina Yayasan Abulyatama Aceh sekaligus pendiri Universitas Abulyatama. (Foto: Facebook)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIII Aceh, Dr. Rizal Munadi, dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Aceh atas dugaan kejahatan jabatan. Pelaporan ini dilakukan oleh Dr. (HC) Rusli Bintang, Pembina Yayasan Abulyatama Aceh sekaligus pendiri Universitas Abulyatama.

Laporan tersebut, yang disampaikan pada Kamis (8/5/2025), menyoroti tindakan Rizal Munadi yang dianggap sebagai penyebab kekacauan di lingkungan kampus.

“Tindakan Rizal Munadi mengandung motif jahat dan merusak tatanan akademik,” tegas Rusli dalam pernyataannya kepada media.

Kuasa Hukum: Ada Dasar Hukum Kuat

Melalui tim kuasa hukum Fadjri SH & Partner, Rusli Bintang menuding Rizal Munadi telah melanggar Pasal 421 KUHP tentang kejahatan jabatan. Pasal ini mengatur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, dengan ancaman hukuman hingga 2 tahun 8 bulan penjara.

Menurut Fadjri, seharusnya LLDIKTI berperan aktif dalam menyelesaikan konflik perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Kepmendikbudristek No. 412/O/2022. Namun, dalam kasus ini, lembaga tersebut justru dinilai lepas tangan.

“Pelaporan ini memiliki dasar hukum kuat. LLDIKTI seharusnya memfasilitasi penyelesaian masalah perguruan tinggi sesuai Kepmendikbudristek No. 412/O/2022, namun justru mengabaikan kewenangannya,” jelas Fadjri.

Konflik Tak Terselesaikan, Mahasiswa Jadi Korban

Konflik internal di Universitas Abulyatama sejatinya telah berlangsung sejak Februari 2025. Namun, LLDIKTI Aceh dituding tidak mengambil langkah konkret untuk menyelesaikannya. Akibatnya, situasi di kampus semakin memburuk.

“Pembiaran ini mengakibatkan eskalasi: mulai dari pengrusakan, penganiayaan, hingga tewasnya anggota satgas yayasan dalam insiden pengambilalihan kampus pada 17 April lalu,” tambah Fadjri.

Situasi itu pun berdampak serius terhadap aktivitas akademik. Sebanyak 23 dosen tidak memperoleh jadwal mengajar untuk semester genap 2024/2025. Bahkan, Yayasan Abulyatama NAD—yang menurut Rusli tidak sah—disebut telah menguasai sistem akademik kampus.

Sistem Akademik Dikuasai Pihak Tak Sah

Dalam pernyataannya, Fadjri mengungkapkan bahwa kegagalan LLDIKTI dalam mengamankan sistem digital kampus juga menjadi celah besar yang dimanfaatkan oleh pihak yayasan.

“LLDIKTI gagal mengganti password aplikasi, sehingga yayasan ilegal ini leluasa mengontrol urusan akademik,” kritik Fadjri.

Bahkan, menurut Rusli, kelalaian tersebut berpotensi membahayakan masa depan mahasiswa, terutama dalam hal legalitas ijazah mereka.

“Untuk mencegah kerusakan lebih luas, Rizal harus segera diberhentikan dan diproses hukum,” tegasnya.

Laporan tersebut kini telah masuk dalam tahap penyelidikan oleh Polda Aceh. Sementara itu, masyarakat dan komunitas akademik menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk memulihkan kembali stabilitas dunia pendidikan tinggi di Aceh.

Editor: Akil

Evaluasi 200 Hari Kabinet Merah Putih: Bagaimana Aspek Politik, Kebijakan Publik, dan Birokrasi?

Penulis
Akil
-
0
Evaluasi 200 Hari
Kabinet merah-putih. (Foto: Menpan RB)

NUKILAN.id | Jakarta — Memasuki 200 hari pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, The Indonesian Institute (TII) merilis sebuah studi evaluatif bertajuk Evaluasi 200 Hari Menteri Kabinet Merah Putih. Studi ini menilai kinerja para menteri dengan menyoroti aspek politik, kebijakan publik, dan birokrasi.

Evaluasi dilakukan dengan pendekatan yang ketat dan berbasis teori jaringan kebijakan publik, untuk memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana para menteri menjalankan tugasnya dalam mendukung visi dan misi pemerintahan.

Media Nukilan.id turut hadir secara daring dalam kegiatan ini dan mencatat bahwa hasil evaluasi TII memberikan catatan penting terkait efektivitas koordinasi antarmenteri, kualitas pengambilan kebijakan, serta tantangan birokrasi yang masih membayangi jalannya pemerintahan.

Felia Primaresti, Manajer Riset dan Program TII, menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan menggunakan lima indikator utama: komunikasi publik, partisipasi publik, kolaborasi lintas sektor, konsistensi kebijakan, dan key performance indicator. Masing-masing indikator terdiri dari empat sub-indikator, sehingga total nilai maksimal adalah 20. Penilaian ini disusun secara bertahap dengan metode mixed method, pembobotan, serta analisis kontekstual sesuai konten kebijakan.

Menko Polhukam Skor Terendah: Dinilai Tidak Kolaboratif

Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), mencatatkan skor terendah yaitu 7. Menurut Felia, pendekatan Budi yang lebih mengedepankan stabilitas dan komando dianggap tidak mencerminkan peran strategis Menko yang seharusnya lintas sektor.

“Akibatnya, peran Menko Polhukam yang seharusnya lebih kolaboratif dan integratif, justru tereduksi menjadi ‘penunggu arahan’,” jelas Felia.

Tito Karnavian: Akademis Tapi Negara-Sentris

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meraih skor 8. Felia mengakui bahwa Tito memiliki latar belakang akademik yang kuat. Namun, ia menilai pendekatan kebijakan yang digunakan masih sangat top-down dan terfokus pada aspek keamanan serta kontrol birokratis.

“Pendekatan kebijakan Tito tetap mengedepankan aspek keamanan dan kontrol birokratis, bukannya kolaborasi deliberatif atau keterlibatan masyarakat sipil yang lebih luas,” tambahnya.

Lebih lanjut, kebijakan yang terlalu mengedepankan kontrol dinilai dapat menghambat pembangunan politik yang lebih inklusif.

Rachmat Pambudy Dikritik karena Minim Strategi Pembangunan

Di bidang perencanaan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, memperoleh skor 9. Menurut Felia, hingga saat ini belum ada komunikasi terbuka kepada publik mengenai arah strategis pembangunan dalam jangka pendek maupun menengah.

“Hingga kini, belum ada komunikasi terbuka dengan publik terkait rencana jangka pendek maupun menengah pemerintah untuk mengatasi tantangan krisis dan kebutuhan riil masyarakat,” katanya.

Tak hanya itu, Rachmat juga sempat membuat blunder lewat pernyataan kontroversialnya soal MBG (Makan Bergizi Gratis).

“Blunder pernyataan Rachmat yang menganggap MBG lebih penting daripada lapangan kerja, mencerminkan rendahnya sensitivitas terhadap kondisi sosial-ekonomi rakyat,” tegas Felia.

Birokrasi: Ada Harapan dari Rini dan Prasetyo

Sementara itu, dalam ranah birokrasi dan reformasi administrasi, dua menteri mencatat skor tertinggi yakni 13. Mereka adalah Rini Widyantini, Menteri PAN-RB, dan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Felia mencatat bahwa Rini cukup responsif terhadap isu-isu strategis seperti pengangkatan ASN. Namun, ia juga menilai terdapat inkonsistensi kebijakan yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh tekanan politik.

Di sisi lain, Prasetyo justru mendapat apresiasi karena dinilai tanggap terhadap dinamika publik.

“Ini menunjukkan sensitivitas terhadap dinamika publik, meskipun ini bukan bagian dari tugas formalnya sebagai Mensesneg,” ujar Felia.

Latar Belakang Aparat Pengaruhi Gaya Kepemimpinan

Secara umum, Felia menyimpulkan bahwa menteri dengan latar belakang aparat keamanan, seperti Polri dan TNI, cenderung menggunakan pendekatan top-down serta kurang memiliki inisiatif dalam membangun komunikasi dan kolaborasi kebijakan.

“Politik dan kebijakan publik itu soal persepsi, dan persepsi yang baik bisa dibangun jika masyarakat percaya kepada pemerintah,” kata Felia.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keterampilan komunikasi para menteri untuk membangun relasi positif dengan masyarakat.

Sebagai penutup, Felia mengingatkan bahwa kolaborasi antar sektor serta transparansi kepada publik adalah kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif.

“Dalam menjalankan pemerintahan yang efektif, kolaborasi antar sektor dan transparansi terhadap publik merupakan kunci utama untuk mempercepat pemulihan dan pembangunan nasional,” pungkasnya.

Reporter: Akil

Ini Alasan Ibu Kota Indonesia Harus Pindah ke IKN

Penulis
Akil
-
0
Warga berjalan-jalan dan berfoto di Taman Kusuma Bangsa, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu, 18 Agustus 2024. (Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja)

NUKILAN.id | Jakarta – Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukan hanya menjadi wacana domestik. Langkah ini turut menjadi sorotan dunia, termasuk media internasional seperti AFP dan lembaga global seperti NASA hingga World Economic Forum.

Dalam laporan yang dikutip Nukilan.id dari AFP, disebutkan bahwa IKN Nusantara resmi menjadi ibu kota baru Indonesia pada Agustus 2024. Keputusan ini merupakan langkah strategis yang sudah diumumkan sejak 2019 oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Salah satu alasan utamanya adalah untuk mengurangi beban Jakarta dan kawasan megapolitan Jabodetabek. Sebab, Jakarta kini menghadapi krisis ekologis yang semakin mendalam—terutama penurunan permukaan tanah yang berpotensi membuat kota ini tenggelam.

Masalah ini bahkan disinggung langsung oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dalam pidatonya di kantor Direktur Intelijen Nasional AS pada akhir Juli 2021. Ia menyatakan kekhawatirannya terkait masa depan Jakarta.

“Jika, pada kenyataannya, permukaan laut naik dua setengah kaki lagi, Anda akan memiliki jutaan orang yang bermigrasi, memperebutkan tanah yang subur…,” ujarnya kala itu.

“…Apa yang terjadi di Indonesia jika proyeksinya benar bahwa, dalam 10 tahun ke depan, mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena mereka akan berada di bawah air?”

Prediksi Jakarta Tenggelam Bukan Isapan Jempol

Ucapan Biden bukan tanpa dasar. Pada tahun 2019, World Economic Forum (WEF) merilis daftar kota yang terancam tenggelam jika tidak ada perubahan iklim signifikan. Jakarta berada di posisi teratas, mengungguli Lagos (Nigeria) dan Houston (Amerika Serikat).

Tak hanya itu, Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) juga memperkuat kekhawatiran tersebut. Pada 2021, NASA mempublikasikan data yang menunjukkan bahwa pemanasan global dan mencairnya lapisan es membuat kota-kota pesisir, termasuk Jakarta, menghadapi risiko banjir ekstrem dan kenaikan permukaan laut yang terus meningkat.

“Masalah banjir itu juga semakin memburuk dalam beberapa dekade karena adanya pemompaan air tanah yang menyebabkan tanah tenggelam atau surut,” ujar badan yang berbasis di Washington itu.

NASA mencatat bahwa permukaan laut dunia rata-rata naik sebesar 3,3 milimeter per tahun. Seiring dengan pemanasan atmosfer, intensitas badai dan hujan lebat pun meningkat. Hal ini menjadikan banjir sebagai fenomena yang semakin umum, bahkan rutin, di Jakarta.

Infrastruktur Tak Mampu Menahan Laju Krisis

Banjir besar sudah beberapa kali melumpuhkan Ibu Kota. Salah satu yang paling parah terjadi pada musim hujan 2007, ketika sekitar 70% wilayah Jakarta terendam.

Dalam data Landsat yang diunggah NASA, terlihat bahwa selama tiga dekade terakhir, Jakarta mengalami alih fungsi lahan besar-besaran. Hutan dan vegetasi di sekitar sungai Ciliwung dan Cisadane ditebangi, digantikan oleh permukaan kedap air. Akibatnya, daya serap air berkurang drastis.

Tak hanya itu, ledakan populasi—yang meningkat dua kali lipat antara 1990 hingga 2020—turut memperparah situasi. Lebih banyak orang kini tinggal di kawasan rawan banjir, sementara kanal dan saluran air kerap tersumbat oleh sedimen serta sampah.

Salah satu gambar menunjukkan bahwa sejak 1990, pembangunan lahan buatan telah meluas ke perairan dangkal di Teluk Jakarta. Bahkan, setidaknya 1.185 hektar lahan baru dibangun di sepanjang pantai.

IKN, Harapan Baru Indonesia

Melihat berbagai data dan peringatan dari komunitas internasional, pemindahan ibu kota ke IKN dinilai sebagai langkah strategis yang visioner. Pemerintah terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di kawasan baru tersebut. Bahkan, investasi dari dalam dan luar negeri mulai mengalir deras.

Dengan lokasi yang lebih aman dari ancaman bencana alam dan kepadatan penduduk yang belum tinggi, IKN diyakini akan menjadi simbol masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan. (XRQ)

Reporter: Akil

Inovasi Nilam ARC USK Dinilai Layak Jadi Model Hilirisasi Nasional

Penulis
Redaksi
-
0
Petani nilam. (Foto: Kemenag RI)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Inovasi hilirisasi nilam yang dikembangkan Atsiri Research Center (ARC) Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh dinilai mampu menjadi model nasional. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Prof Ahmad Erani Yustika, dalam Seminar dan Lokakarya Hilirisasi Komoditas Nasional Indonesia di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh, Rabu (7/5/2025).

Dalam kesempatan itu, Prof Erani memuji ARC USK sebagai contoh keberhasilan institusi pendidikan yang tak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga mengalirkannya ke masyarakat demi menciptakan nilai tambah ekonomi.

“Hilirisasi nilam berbasis rakyat yang dilakukan ARC USK dapat menjadi salah satu model pengembangan komoditas, khususnya pertanian dan perkebunan, serta bisa dicontoh berbagai pihak,” katanya.

Pemerintah Siap Dukung Pengembangan

Lebih lanjut, Prof Erani menyampaikan kekagumannya atas proses panjang yang ditempuh ARC USK dalam mengembangkan inovasi dan hilirisasi nilam. Ia menegaskan bahwa pemerintah siap melakukan ekspansi terhadap inisiatif yang telah berjalan tersebut.

“Perjuangan panjang ARC USK dalam inovasi dan hilirisasi nilam membuat saya tersentuh. Tentu pemerintah akan mendukung upaya ini dengan melakukan scaling up dari proses hilirisasi nilam yang sudah ada saat ini,” ujarnya.

Saat ini, Satgas Hilirisasi telah mengidentifikasi 28 komoditas strategis yang menjadi fokus pengembangan nasional. Namun demikian, Presiden RI memberikan ruang untuk menambah daftar tersebut jika terdapat komoditas lain yang memiliki potensi besar secara ekonomi.

“Amanat Presiden, jika ada komoditas lain yang memiliki potensi besar untuk ekonomi nasional, sangat terbuka untuk ditambahkan komoditas unggulan lainnya,” ujar Prof Erani.

Komitmen USK Dorong Transformasi Ekonomi Masyarakat

Rektor USK, Prof Marwan, juga menegaskan bahwa kampus harus mampu menjadi pusat solusi bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan paradigma baru yang digagas Kementerian Pendidikan Tinggi, yakni perguruan tinggi berdampak.

“Kampus harus fokus pada outcome dan impact melalui riset dan inovasi yang mampu menjawab persoalan nyata dalam kehidupan masyarakat dan bangsa,” jelasnya.

Menurutnya, hilirisasi nilam bukan sekadar proyek penelitian. Lebih dari itu, ini adalah peluang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi berbasis komoditas pertanian.

Dalam konteks Aceh, USK telah menjalankan riset komoditas nilam selama lebih dari satu dekade. Proses ini juga diiringi dengan pendampingan kepada masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Maka dari itu, kita memiliki harapan besar agar inovasi nilam ini bisa masuk atau menjadi prioritas dalam hilirisasi nasional,” tegas Prof Marwan.

ARC USK Ciptakan 30 Produk Turunan

Kepala ARC USK, Syaifullah Muhammad, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah menghasilkan sekitar 30 produk turunan dari tanaman nilam. Produk-produk ini tidak hanya berhasil masuk ke pasar, tetapi juga mencatatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.

Selain itu, ARC juga memaparkan hasil riset dan pengembangan teknologi yang mendukung rantai pasok dan rantai nilai industri nilam.

“Tanpa komitmen, kita tidak akan pernah memulai, dan tanpa konsistensi kita tidak akan pernah menyelesaikan,” pungkas Syaifullah, doktor lulusan Curtin University of Technology, Australia.

Dengan pencapaian tersebut, ARC USK terus berkomitmen menjadi pelopor dalam pengembangan industri nilam berbasis masyarakat—sebuah pendekatan yang kini dinilai relevan sebagai model hilirisasi nasional.

Editor: Akil

Disdik Aceh Dorong Pendidikan Berkualitas di Simeulue

Penulis
Redaksi
-
0
disdik aceh
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, ST., D.E.A, mengadakan pertemuan dengan para pengawas sekolah serta Kepala SMA, SMK, dan SLB di Kabupaten Simeulue. (Foto: Disdik Aceh)

NUKILAN.id | Sinabang – Dinas Pendidikan Aceh terus mendorong pemerataan kualitas pendidikan hingga ke daerah kepulauan. Pada Senin, 5 Mei 2025, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, ST., D.E.A, menggelar pertemuan bersama para pengawas sekolah serta Kepala SMA, SMK, dan SLB se-Kabupaten Simeulue. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Simeulue dengan mengusung tema “Sinergitas Peningkatan Kualitas Guru dan Lulusan Siswa Menuju Kampus Top Ten.”

Dalam sambutannya, Marthunis menegaskan pentingnya pendidikan sebagai pondasi utama dalam membangun generasi unggul masa depan. Ia bahkan mencontohkan keberhasilan negara-negara seperti Finlandia dan Selandia Baru—yang meski terpencil, mampu meraih prestasi tinggi di bidang pendidikan.

“Negara-negara tersebut menerapkan nilai-nilai yang sangat dekat dengan prinsip Islam, seperti kejujuran, pemerintahan yang bersih, dan saling menghargai antar warga, yang menurutnya menjadi kunci kemajuan mereka,” jelas Marthunis.

Sekolah Aman dan Nyaman, Kunci Kemajuan

Lebih lanjut, Marthunis menyoroti bahwa Aceh memiliki potensi besar untuk maju. Tidak hanya karena kekayaan alam, tetapi juga karena budaya gotong royong dan nilai sosial masyarakat yang kuat. Oleh sebab itu, ia menekankan perlunya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman di sekolah.

Tak hanya soal pembelajaran di kelas, ia juga menekankan pentingnya disiplin sosial, termasuk ketertiban berlalu lintas dan etika di luar sekolah. Untuk itu, Dinas Pendidikan Aceh akan menggandeng pihak kepolisian dan pemerintah daerah dalam mendukung program sekolah ramah lalu lintas.

Di sisi lain, upaya revitalisasi infrastruktur sekolah disebut terus berlangsung guna memastikan siswa dan guru memiliki sarana pendidikan yang layak.

“Sinergitas antara semua pihak merupakan kunci untuk mewujudkan pendidikan di Aceh yang tidak hanya unggul di tingkat lokal, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional dan global. Dinas Pendidikan Aceh berkomitmen untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas guru, serta memaksimalkan potensi siswa agar siap menghadapi tantangan di masa depan,” ujarnya.

Persiapan Regenerasi Kepala Sekolah

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Simeulue, Al Amin, S.Pd., M.Pd, menyampaikan sejumlah agenda penting terkait pengembangan pendidikan di daerah tersebut. Salah satunya, menyambut masa pensiun dua kepala sekolah yang segera tiba.

Momen ini, menurutnya, menjadi saat strategis untuk mempersiapkan regenerasi tenaga kepemimpinan sekolah di Simeulue. Ia menegaskan bahwa kepala sekolah dan pengawas di wilayah ini tidak hanya berasal dari Aceh, tetapi juga dari luar daerah. Maka, kerja sama lintas wilayah dan koordinasi yang baik menjadi sangat krusial.

“Kami di Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Simeulue berkomitmen untuk terus berusaha semaksimal mungkin dalam meningkatkan kompetensi guru, agar kami bisa sejajar dengan kabupaten dan kota lainnya, serta terus berkolaborasi untuk mencapai kesuksesan bersama,” ujarnya.

Inovasi Pembelajaran dan Kolaborasi Daerah

Dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran, tahun ini juga akan diluncurkan sebuah program khusus yang cukup unik. Program tersebut akan berfokus pada pengembangan resep masakan khas Sinabang sebagai bagian dari proyek edukasi siswa. Harapannya, pendekatan kontekstual ini dapat meningkatkan minat dan kualitas pembelajaran di kelas.

Selain itu, proses penerimaan siswa baru juga akan dimaksimalkan untuk memperkuat peran pendidikan di Simeulue. Al Amin pun menggarisbawahi pentingnya hubungan harmonis dengan pemerintah daerah.

“Kami juga telah berkomunikasi dengan pimpinan daerah, dan mereka menyambut baik inisiatif ini,” tambahnya.

Menuju Pendidikan Simeulue yang Lebih Maju

Pertemuan ini menjadi ruang sinergi antar pemangku kepentingan pendidikan di Simeulue. Hadir dalam kegiatan ini para kepala SMA, SMK, SLB, serta pengawas sekolah. Diharapkan, hasil pertemuan ini bisa menjadi langkah awal menuju kolaborasi lebih intens dan transformasi pendidikan yang lebih progresif.

Menutup kegiatan, Al Amin menyampaikan harapannya agar seluruh elemen pendidikan di Simeulue tetap solid dalam mengejar satu visi: mencetak generasi unggul yang mampu bersaing di masa depan.

Editor: Akil

Korban Konflik Aceh Masih Trauma, KKR: Pemulihan Psikologis Jadi Kebutuhan Mendesak

Penulis
Akil
-
0
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Reparasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh,Yuliati. (Foto: KKR Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Pemulihan pasca konflik di Aceh hingga kini masih menyisakan pekerjaan rumah besar, terutama menyangkut aspek psikologis para korban. Hal ini disampaikan oleh Yuliati, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Reparasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam podcast SagoeTv beberapa waktu lalu.

Dalam pernyataannya, Yuliati menekankan bahwa aspek pemulihan psikologis merupakan kebutuhan paling mendesak yang dirasakan korban konflik hingga saat ini.

“Bicara pemulihan, sebenarnya kalau kita mau melihat dari situasi korban saat ini yang paling besar kebutuhannya adalah pemulihan psikologis,” kata Yuliati dikutip Nukilan.id pada (8/5/2025)

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil temuan KKR Aceh, sebagian besar korban yang telah memberikan pernyataan kepada lembaga tersebut masih mengalami trauma mendalam akibat kekerasan yang mereka alami di masa lalu.

“Karena harus kita akui, hasil temuan KKR itu hampir 70% dari korban yang kita ambil pernyataan itu masih mengalami trauma,” ujarnya.

Trauma yang dialami oleh para korban bukan hanya bersifat ringan, melainkan cukup parah hingga memengaruhi kehidupan sehari-hari. Menurut Yuliati, banyak korban masih menyimpan ketakutan bahkan terhadap simbol-simbol tertentu dan bunyi-bunyian yang menyerupai ledakan.

“Jadi masih ada rasa takut, masih ada rasa marah, masih ada rasa takut dengan simbol-simbol tertentu atau dia terkejut dengan bunyi-bunyi ledakan, itu masih dialami oleh korban,” ungkapnya.

Meskipun berbagai program reparasi telah diinisiasi oleh sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Yuliati menilai bahwa pelaksanaannya di lapangan belum berjalan optimal. Ia menyoroti bahwa kendala utama bukan terletak pada teknis pelaksanaan, melainkan pada lemahnya dukungan kebijakan dari pemerintah.

“Program-program reparasi itu sebenarnya hampir di semua SKPA itu ada. Hanya saja, saya menyampaikan lagi kalau di lapangan mungkin memang bukan kendala,” katanya.

Di tengah besarnya harapan dari para korban agar hak-hak mereka dapat dipulihkan, Yuliati menyayangkan kurangnya keberpihakan pemerintah dalam bentuk regulasi khusus yang menjadi payung hukum pelaksanaan reparasi secara menyeluruh.

“Memang besar harapan korban supaya ini bisa terwujud, tetapi secara dukungan (pemerintah) justru yang tidak ada. Kayak tadi saya bilang, enggak ada regulasi aturan yang khusus,” tutup Yuliati.

Pernyataan ini menegaskan bahwa tanpa dukungan kebijakan yang konkret dari pemerintah, pemulihan menyeluruh bagi korban konflik Aceh hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi. (XRQ)

Reporter: Akil

Bupati Aceh Besar Soroti Praktik Pertunangan yang Menyimpang

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Aceh Besar Muharram Idris membuka sosialisasi fatwa dan hukum Islam dalam rangka pelaksanaan program Ulama Saweu Gampong (USG) di Kecamatan Peukan Bada. (Foto: MC Aceh Besar)

NUKILAN.id | Jantho — Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, menegaskan bahwa penerapan syariat Islam di wilayahnya harus dilakukan secara menyeluruh, tegas, dan tidak boleh setengah-setengah. Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka kegiatan sosialisasi fatwa dan hukum Islam dalam program Ulama Saweu Gampong (USG) di Kecamatan Peukan Bada, Rabu (7/8/2024).

“Syariat Islam harus kita jalankan secara maksimal dan tegas, sesuai dengan tuntunan peraturan yang berlaku. Tidak bisa dijalankan hanya ketika menguntungkan saja,” ujar Muharram Idris, yang akrab disapa Syech Muharram.

Komitmen dari Hati dan Keterlibatan Tiga Pilar Gampong

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan syariat Islam tidak cukup hanya dengan instruksi, tetapi harus berangkat dari keikhlasan dan niat tulus. Untuk itu, ia menginstruksikan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Besar agar menghadirkan pengajian rutin mingguan di setiap kecamatan.

“Pengajian ini harus berlaku sistem absensi, agar benar-benar dijalankan sesuai komitmen. Guru pengajian diambil dari MPU, agar nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah terus hidup dan berkembang,” tegasnya.

Program ini diwajibkan diikuti oleh tiga unsur penting di tingkat gampong, yakni keuchik (kepala desa), tengku gampong, dan tuha peut (lembaga adat). Hal ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemkab Aceh Besar dalam membumikan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Muharram juga menyinggung rencana pelaksanaan program Pageu Gampong atau pagar kampung. Program tersebut merupakan bagian dari visi-misi pemerintahannya untuk memperkuat ketahanan sosial dan akidah masyarakat dari pengaruh negatif luar.

“Kalau di sebuah gampong masih dipelihara kemungkaran, jangan berharap akan datang kemakmuran di sana. Kita harus bersih-bersih bersama dari akar-akarnya,” katanya dengan nada tegas.

Sorotan terhadap Praktik Pertunangan Menyimpang

Selain itu, Bupati juga menyoroti praktik yang menurutnya menyimpang dari nilai-nilai syariat, yakni tren pertunangan yang menampilkan pasangan duduk bersanding di pelaminan. Fenomena ini dinilai mulai marak di Aceh Besar dan perlu segera diluruskan.

“Ini jelas bukan bagian dari syariat dan bertentangan dengan hukum Islam. Kebenaran harus ditegakkan agar adat yang keliru tidak terus berkembang,” ujarnya.

Ketua MPU Aceh Besar, Tgk Nasruddin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas program ini. Ia berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan dengan serius serta menyebarkan ilmu yang diperoleh kepada masyarakat di gampong masing-masing.

“Sosialisasi ini merupakan program pertama yang dijalankan di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar saat ini,” ujar Tgk Nasruddin.

Melalui berbagai inisiatif ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menunjukkan keseriusannya dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariat ke dalam kehidupan sosial, budaya, dan pemerintahan secara utuh dan berkelanjutan.

Editor: Akil

Pengangguran di Aceh Bertambah, Total 149 Ribu per Februari 2025

Penulis
Redaksi
-
0
pengangguran
Ilustrasi Pengangguran (Foto: Pinterest)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Jumlah pengangguran di Aceh kembali meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, sebanyak 4.000 orang masuk ke dalam kelompok pengangguran baru per Februari 2025. Dengan demikian, total angka pengangguran di Tanah Rencong kini mencapai 149.000 jiwa.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS Aceh, Tasdik Ilhamuddin, menyebutkan bahwa dari total 4,1 juta penduduk usia kerja, sebanyak 2,7 juta orang termasuk dalam kategori angkatan kerja. Sementara itu, 1,42 juta lainnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja.

Kenaikan Jumlah Penduduk Usia Kerja

Dibandingkan Februari 2024, jumlah penduduk usia kerja di Aceh mengalami peningkatan cukup signifikan, yakni sebanyak 68.000 orang. Dari kelompok angkatan kerja, sebanyak 2,56 juta telah bekerja, namun sisanya—149.000 orang—masih mencari pekerjaan.

“Dari total angkatan kerja, 2,56 juta orang telah bekerja, sedangkan 149.000 orang masih menganggur. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah pekerja meningkat 100.000 orang, sementara pengangguran naik 4.000 orang,” kata Tasdik, Rabu, 7 Mei 2025.

Dalam laporan yang sama, Tasdik mengungkapkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh masih lebih tinggi pada laki-laki, yakni 6,49 persen, dibandingkan perempuan yang berada pada angka 3,91 persen. Selain itu, angka TPT di kawasan perkotaan juga lebih tinggi dibandingkan pedesaan, meskipun tanpa rincian data spesifik.

Secara umum, mayoritas penduduk Aceh bekerja sebagai buruh atau karyawan, dengan persentase mencapai 30,73 persen. Di sisi lain, pekerja bebas non-pertanian mencatat angka paling rendah, yaitu hanya 4,38 persen.

“Berdasarkan sektor pekerjaan, mayoritas warga Aceh bekerja sebagai buruh/karyawan (30,73%),” jelasnya.

Bila dilihat dari status pekerjaan, sebagian besar pekerja di Aceh masih berada di sektor informal. Persentasenya mencapai 64,31 persen, jauh di atas sektor formal yang hanya menyumbang 35,69 persen.

Tiga Sektor Utama: Pertanian, Perdagangan, dan Pendidikan

Sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja di Aceh, dengan kontribusi mencapai 40,02 persen. Disusul oleh sektor perdagangan sebesar 14,23 persen, dan pendidikan sebesar 7,55 persen.

Menariknya, pertanian juga mencatat kenaikan paling tinggi dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan tahun sebelumnya.

“Dibandingkan tahun sebelumnya, sektor pertanian mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja tertinggi (1,95%), diikuti oleh pengangkutan dan pergudangan (0,79%), serta aktivitas jasa lainnya (0,59%),” ujarnya.

Kenaikan jumlah pengangguran, meski tidak terlalu besar, tetap menjadi sinyal peringatan. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Dibutuhkan strategi yang lebih efektif dari pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran, terutama dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja baru.

Editor: Akil

Investor Malaysia Tertarik Potensi Tambang Aceh Besar

Penulis
Redaksi
-
0
Investor Malaysia Tertarik Potensi Tambang Aceh Besar. (Foto: InfoAceh.Net)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, menerima audiensi dari investor asal Malaysia, Geo Solution Resources (GSR), di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Selasa (6/5/2025).

Dalam pertemuan itu, Bupati Muharram menyambut baik kedatangan delegasi GSR yang dipimpin langsung oleh Chairman dan CEO Ahmad Nizam. Ia menyatakan komitmennya mendukung investasi yang memberi dampak positif bagi daerah.

“Kami akan mendukung, apabila investasi dapat menguntungkan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Muharram, yang turut didampingi Asisten II Sekdakab M Ali dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah hanya akan membuka kerja sama dengan pihak luar jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Karena yang terpenting adalah kemakmuran masyarakat, apabila tidak menguntungkan masyarakat, yang sudah pasti pihak pemerintah tidak bisa berkerja sama,” imbuhnya.

Ia juga berharap investasi semacam ini tidak hanya mendatangkan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi warga lokal.

Sementara itu, Ahmad Nizam menjelaskan bahwa Geo Solution Resources merupakan perusahaan konsultan geologi dan teknik yang berdiri sejak tahun 1994 di Malaysia.

“Perusahaan ini menyediakan layanan eksplorasi geologi, geoteknik, hidrogeologi, geofisika, investigasi tanah, GIS, geologi teknik dan geowisata,” tuturnya.

Menurutnya, ketertarikan GSR terhadap Aceh Besar muncul setelah pihaknya melakukan kajian awal terhadap potensi sumber daya alam di kawasan tersebut.

“Setelah kami pelajari, Kabupaten Aceh Besar memiliki kandungan sumber daya alam yang sangat besar, terutama bahan tambang dan mineral. Kami hadir untuk mendapatkan gambaran langsung dari bupati mengenai arah kebijakan investasi, dan apa saja yang perlu dipersiapkan apabila kami memutuskan untuk berinvestasi di sini,” ujar Ahmad Nizam.

Harap Ada Kelanjutan Kerja Sama

Ahmad Nizam juga berharap pertemuan awal ini menjadi langkah awal menuju kerja sama konkret antara perusahaannya dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

“Kami hadir untuk mendapatkan gambaran langsung dari bupati mengenai arah kebijakan investasi, dan apa saja yang perlu dipersiapkan apabila kami memutuskan untuk berinvestasi di sini,” tambahnya.

Di akhir pertemuan, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan komunikasi secara intensif. Harapannya, rencana investasi ini dapat segera diwujudkan dalam bentuk program nyata yang berdampak luas bagi pembangunan daerah.

Editor: AKil

1...430431432...2,413Halaman 431 dari 2,413

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id