Beranda blog Halaman 43

Kunjungi Pidie Jaya, EVP Indosat Pastikan Kualitas Jaringan dan Program CSR Berjalan Optimal

0
EVP – Head of Circle Sumatra Indosat Ooredoo Hutchison, Agus Sulistio di Meunasah Kulam, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Rabu 11 Maret 2026. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Pidie Jaya — Indosat Ooredoo Hutchison mengunjungi dua meunasah di Kabupaten Pidie Jaya yang telah direhabilitasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bertajuk “Surau Kita Berdaya” dalam rangka Indosat Berkah Ramadan. 

Kunjungan dipimpin langsung oleh EVP – Head of Circle Sumatra Indosat Ooredoo Hutchison, Agus Sulistio beserta rombongan, pada Rabu 11 Maret 2026.

Dua meunasah yang dikunjungi adalah Meunasah Kulam di Desa Meunasah Kulam, Kecamatan Meurah Dua, serta Meunasah Blang di Desa Manyang Cut, Kecamatan Meureudu. Keduanya merupakan bagian dari 13 meunasah yang menjadi sasaran program CSR Indosat di Aceh.

Agus Sulistio mengatakan, program Surau Berdaya tidak hanya sekadar memberikan bantuan, tetapi dirancang untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Program yang kita konsepkan sebagai tagline Surau Berdaya ini bukan hanya program CSR biasa atau sekadar bantuan, tetapi program yang memberikan impact nyata ke masyarakat,” kata Agus kepada Nukilan di sela-sela kunjungannya di Pidie Jaya.

Ia menjelaskan, program tersebut berfokus pada renovasi surau atau meunasah yang terdampak bencana agar kembali menjadi tempat ibadah yang layak. Selain perbaikan fisik bangunan, Indosat juga menyediakan berbagai perlengkapan ibadah seperti sajadah, Al-Qur’an, dan fasilitas pendukung lainnya.

“Harapannya masyarakat bisa lebih nyaman beribadah dan menjadikan surau sebagai tempat berkumpul secara sosial yang produktif bagi masyarakat,” ujarnya.

Di Provinsi Aceh, kata Agus, terdapat 13 meunasah yang menjadi sasaran program ini. Lokasinya tersebar di beberapa daerah, yakni Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Tengah.

“Kita targetkan seluruh program ini selesai selama bulan Ramadan. Jadi kalau terealisasi sesuai rencana, 100 persen sudah selesai dalam bulan ini,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses renovasi dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing lokasi. Untuk memastikan kebutuhan tersebut, Indosat bekerja sama dengan Filantra sebagai mitra dalam melakukan asesmen terhadap kondisi bangunan dan fasilitas surau sebelum dilakukan renovasi.

Selain program CSR, Agus juga memastikan bahwa kualitas jaringan Indosat di wilayah terdampak bencana telah pulih sepenuhnya.

“Kualitas jaringan sudah 100 persen recover. Kami juga berkomitmen untuk terus melakukan investasi di Provinsi Aceh agar konektivitas masyarakat semakin baik,” katanya.

Sementara itu, Geuchik Gampong Meunasah Kulam, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Baharuddin, mengapresiasi bantuan yang diberikan Indosat kepada masyarakat desa. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu memperindah meunasah sekaligus mendukung kegiatan keagamaan masyarakat.

“Dengan adanya bantuan dari Indosat, alhamdulillah meunasah kami sekarang terlihat lebih indah. Anak-anak juga terbantu dengan adanya bantuan iqra dan Al-Qur’an untuk belajar mengaji,” ujarnya.

Ia menyebutkan bantuan yang diterima antara lain pengecatan surau, sajadah, Al-Qur’an, iqra untuk anak-anak, sarung, serta kegiatan buka puasa bersama selama tiga hari yang seluruh biayanya ditanggung oleh Indosat.

“Harapan kami ke depan, program seperti ini bisa terus berlanjut dan tidak berhenti sampai di sini saja,” katanya.

Hal serupa juga disampaikan Geuchik Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. Ia menyampaikan terima kasih atas kepedulian Indosat dalam membantu pemulihan sarana ibadah di desanya.

Menurutnya, sebelum direnovasi, meunasah di desa tersebut sempat terdampak banjir bandang yang menyebabkan air dan lumpur masuk hingga ke dalam bangunan dengan ketinggian sekitar 50 sentimeter. Akibatnya, sejumlah fasilitas seperti sajadah, mikrofon, dan peralatan audio rusak karena terendam banjir.

“Alhamdulillah, dengan bantuan dari Indosat, meunasah kami kini telah direnovasi melalui pengecatan bagian luar dan dalam, termasuk fasilitas tempat wudu. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi warga serta menjadi amal kebaikan bagi pihak perusahaan, terutama karena diberikan pada bulan suci Ramadan.

“Semoga apa yang diberikan oleh Indosat membawa berkah bagi semua pihak,” tutupnya.

Reporter: Rezi

FISIP USK Akan Buka Prodi HI, Terima 80 Mahasiswa Angkatan Perdana

0
Kampus FISIP USK (FOTO: USK)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) berencana membuka Program Studi (Prodi) Hubungan Internasional (HI). Program studi baru ini ditargetkan dapat menerima sekitar 80 mahasiswa untuk angkatan pertama.

Pembukaan Prodi HI tersebut bertujuan mencetak lulusan yang mampu berkiprah di bidang hubungan internasional, termasuk menjadi diplomat yang dapat memperluas jaringan kerja sama Aceh dan Indonesia dengan berbagai negara di dunia.

Untuk mendukung operasional program studi tersebut, FISIP USK telah menyiapkan tiga dosen dengan latar belakang keilmuan Hubungan Internasional yang akan menjadi dosen tetap (home base). Selain itu, pihak fakultas juga menyiapkan berbagai strategi promosi guna memperkenalkan Prodi HI kepada masyarakat.

Promosi tersebut akan dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari media massa, jaringan institusi, hingga media internal kampus seperti podcast.

Mengutip Detakusk.com, Dekan FISIP USK, Prof. Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum., mengatakan kehadiran Prodi Hubungan Internasional diharapkan dapat melahirkan lulusan yang mampu bekerja di berbagai bidang yang berkaitan dengan hubungan antarnegara.

“Kita berharap banyak alumni HI nantinya bisa menjadi diplomat yang bekerja di luar negeri dan menjalin hubungan baik antara Indonesia dengan dunia internasional. Termasuk memperluas jaringan Aceh dengan luar negeri dalam rangka memajukan Aceh dan Indonesia,” ungkapnya.

Ia menambahkan, rencana pembukaan Prodi HI juga telah mendapat dukungan dari pimpinan universitas. Meski demikian, pihak fakultas masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial-Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAM-SPAK) sebagai syarat resmi pembukaan program studi tersebut.

“Kita sebenarnya sudah disetujui untuk akreditasi minimal, tetapi masih menunggu keluarnya SK. Setelah SK itu keluar, barulah kita bisa menerima mahasiswa,” tambahnya.

Di akhir wawancara, Mahdi Syahbandir juga menyampaikan harapannya kepada calon mahasiswa agar dapat memanfaatkan peluang hadirnya program studi baru tersebut.

“Kita mengharapkan lulusan-lulusan terbaik dapat menggunakan peluang ini agar nanti mereka bisa menjadi sarjana Hubungan Internasional yang mampu berkiprah di dunia internasional dan membawa nama baik FISIP USK serta Aceh,” pungkasnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News.

Syariat Islam di Aceh: Kesadaran atau Keterpaksaan?

0
Ilustrasi cambuk (Foto: Pinterest)

NUKILAN.ID | OPINI – Aceh, apa yang tergambar olehmu saat pertama kali mendengar nama “Aceh”? Kesultanan dengan gelar Darussalam-nya kah? Cerita-cerita heroistik dengan gelar Aceh pungoe-nya kah? Kisah-kisah pilu dari musibah tsunami-nya kah? Atau keislaman dengan gelar “Serambi Mekkah”nya?

Aceh, ia telah berumur lebih dari 800 tahun. Jauh sebelum Indonesia lahir, imperium Aceh telah berhasil menjadi 5 imperium terbesar pada saat itu. Saat hampir seluruh wilayah Nusantara dikuasai Belanda, Aceh adalah salah satu wilayah yang tidak bisa dikuasai Belanda. Namun, itu dulu, dulu sekali.

Aceh dewasa kini lebih dikenal dengan syariat Islamnya cambuk, Wilayatul Hisbah (WH), jilbab, adalah sederet hal yang akan tergambar dalam kepala generasi saat ini saat mendengar kata “Aceh”.

Media sosial yang ada di Aceh pun kerap menampakkan berita-berita tentang razia pakaian syar’i, penggerebekan rumah makan saat bulan puasa, dan foto-foto dokumentasi mereka yang dicambuk akibat meminum khamar dan berzina.

Saya ingin bertanya (dengan nada lembut), apakah syariat Islam hanya terletak pada simbol-simbol tersebut? Santai, jangan salah paham dulu dengan pertanyaan saya ini. Saya tidak mengkiritik mentah-mentah, dan mengusulkan untuk menghapus hal-hal tersebut. Saya bertanya dengan kata “hanya”. Apakah syariat hanya terletak di situ?

Seingat saya, bab Jinayat ditulis dalam kitab Fikih pada halaman-halaman akhir. Fikih dimulai dengan cara bersuci, lalu dilanjutkan dengan ibadah, muamalat, dst. Bahkan sebelum belajar Fikih, kita diharuskan dulu untuk belajar ilmu Tauhid untuk mengenal Tuhan dan terlindungi dari syubhat-syubhat. Intinya adalah edukasi. Edukasi atau pendidikan adalah pondasi fundamental dalam berdirinya syariat Islam dimana pun itu.

Namun, hipotesa saya mengatakan-semoga saya salah-minimnya kepedulian pemerintah terhadap pendidikan sekarang, terlebih pendidikan agama. Salah satu faktor yang membuat kuatnya fanatisme masyarakat Aceh terhadap agama adalah bale-bale beut gampong. Di mana di bale-bale tersebut, masyarakat mengenal agama. Mulai dari hafal sifat 20, hingga belajar tata cara shalat dan puasa. Lalu kita lihat sekarang, hanya segelintir orang yang mengindahkan bale-bale tersebut.

Edukasi adalah hal terpenting yang mulai dilupakan. Setiap gampong punya teungku imeum, ia punya peran penting untuk mengedukasi masyarakat tentang agama. Bagaimana kalau pemerintah mengajak para teungku imeum untuk bekerja sama dalam rangka mengedukasi syariat Islam.

Memerintahkan para teungku imeum untuk mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu supaya menyuruh anak-anak mereka meramaikan bale beut. Namun, pemerintah jangan hanya omong saja, melainkan juga mendukung mereka dari segi finansial, jok peng ke teungku, jok peng ke bale beut. Uang yang diberikan untuk mendidik generasi, saya rasa lebih bermanfaat dari uang yang diberikan hanya untuk dana pembuatan A atau B, yang ujung-ujungnya hanya menjadi simbol sahaja.

Di bulan Februari 2025, sebuah situs berita menuliskan sebuah judul dengan font ukuran besar: “ACEH MASUK 5 BESAR PENGGUNA JUDI ONLINE, KAGAMA ACEH: DARURAT MORAL”

Dikutip dari Dialeksis.com, “Provinsi Aceh menempati peringkat kelima nasional sebagai wilayah dengan akses situs judi online (judol) tertinggi sepanjang Februari 2025. Data ini diungkap Masyarakat Informasi Teknologi (MIT) Aceh melalui pantauan Google Trends, di mana pencarian kata kunci “judi online” di wilayah tersebut mencapai skor maksimal 100 Temuan ini memantik keprihatinan serius dari kalangan akademisi dan tokoh masyarakat.”

Apakah mengirimkan para mata-mata untuk menciduk para pelaku judi online ini menjadi solusi jangka panjang untuk memberantasnya? Saya rasa tidak. Lagi-lagi apa yang kita butuhkan? Yap, edukasi yang cukup.

Aceh sekarang mengalami darurat moral, darurat pendidikan, darurat ekonomi, ditambah dengan harga emas terus melambung tinggi yang membuat angka pernikahan turun. Aceh juga sedang darurat nikah–walau bukan itu yang sedang kita bicarakan sekarang.

Masyarakat membutuhkan edukasi agama yang layak, memberdayakan dayah-dayah dan tempat pengajian, bukan hanya memberikan dukungan berupa uang, namun juga bekerjasama untuk  meningkatkan kualitas para santri. Bukankah kita membutuhkan para santri yang berkualitas untuk menerapkan syariat dengan lebih baik?

Banyak hal-hal primer yang telah kita lupakan, banyak pondasi-pondasi syariat yang tidak lagi dipedulikan. Sampai kapan kita hanya berbangga dengan simbol-simbol, namun sejatinya masyarakat malah semakin merasa risih dengan hal-hal tersebut?

Mari sama-sama kita menilik sedikit sejarah kejayaan Islam di masa Abbasiyah, yang menjadi simbol pada saat itu adalah “ilmu pengetahuan”. Pemerintah mengeluarkan dana puluhan ribu dinar untuk membayar para guru, membuka ruang pustaka besar-besaran, membangun panggung-panggung debat dan memberikan baju kehormatan kepada para pendidik. Bukankah pendidikan adalah jantung dari syariat Islam?

Terakhir, sebelum menutup tulisan sederhana ini, di sebuah sudut kedai kopi di Aceh, saya mendengar suara kicauan, “aku berjilbab hanya karena aku di Aceh, coba kalau diluar aku udah ga pake jilbab.”

Jadi, apakah kita bersyariat karena kita di Aceh, atau kita bersyariat karena kita Muslim? apakah syariat hanya tinggal simbol?

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News.

Penulis: Fudhail N. Huda, Lc. (Alumnus Universitas Al-Azhar, Kairo, mahasiswa magister Akidah Filsafat Islam, UIN Sunan Kalijaga)

Bidhumas Polda Aceh Bagikan Ratusan Kilogram Kurma Bantuan Kapolda kepada Warga

0
Bidhumas Polda Aceh Bagikan Ratusan Kilogram Kurma Bantuan Kapolda kepada Warga (Foto: Humas Polda Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Personel Bidang Humas (Bidhumas) Polda Aceh menyalurkan ratusan kilogram kurma bantuan Kapolda Aceh, Marzuki Ali Basyah, kepada masyarakat di sejumlah titik di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari program berbagi di bulan suci Ramadan sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat.

Kabid Humas Polda Aceh, Joko Krisdiyanto, mengatakan bahwa pembagian kurma itu bertujuan membantu masyarakat serta mempererat hubungan antara Polri dan warga selama bulan Ramadan.

“Pembagian kurma bantuan dari Kapolda Aceh ini merupakan bentuk berbagi kepada masyarakat di bulan suci Ramadan. Kami berharap kurma yang diberikan dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya sebagai menu berbuka puasa,” ujar Kabid Humas.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk semakin mempererat kedekatan antara Polri dan masyarakat.

Menurutnya, melalui kegiatan sosial seperti ini, kehadiran Polri diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi kepedulian sosial.

“Momen pembagian kurma ini juga menjadi wujud kepedulian serta upaya mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat,” pungkasnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News.

Satpol PP dan WH Aceh Besar Amankan Warga Mokel di Warung Saat Siang Ramadhan

0
Satpol PP dan WH Aceh Besar Amankan Warga Mokel di Warung Saat Siang Ramadhan (Foto: Satpol PP WH Abes)

NUKILAN.ID | JANTHO – Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh Besar menertibkan sejumlah warga yang kedapatan makan dan minum secara terbuka (mokel) pada siang hari di bulan suci Ramadhan di sebuah warung di Gampong Seuot Tunong, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Selasa (10/3/2026).

Penertiban tersebut dilakukan setelah petugas menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya warung yang diduga tetap menyediakan makanan pada siang hari selama bulan puasa. Menindaklanjuti laporan itu, tim Satpol PP dan WH Aceh Besar melakukan pengawasan serta pengintaian di lokasi.

Dalam operasi tersebut, petugas menemukan dua orang pemilik warung yang menyediakan makanan serta dua warga yang sedang mengonsumsi minuman dan kue ringan pada siang hari.

Kepala Satpol PP dan WH Aceh Besar Muhajir SSTP MPA melalui Kasi Penyidik Darwadi SAg mengatakan, pihaknya langsung memberikan pembinaan serta peringatan keras kepada pemilik usaha agar tidak membuka warung pada siang hari selama bulan Ramadhan.

“Kami menerima laporan dari masyarakat, kemudian tim melakukan pengawasan di lokasi. Saat didatangi, memang ditemukan ada warung yang menyediakan makanan dan ada warga yang sedang makan serta minum,” ujar Darwadi.

Menurutnya, dalam penertiban tersebut petugas tidak langsung menjatuhkan sanksi berat, melainkan terlebih dahulu memberikan pembinaan kepada pemilik usaha agar tidak mengulangi perbuatannya.

“Kami memberikan sosialisasi serta peringatan keras kepada pemilik warung agar tidak lagi membuka warung pada siang hari selama bulan puasa, baik untuk warga muslim maupun non muslim,” jelasnya.

Darwadi menegaskan, apabila ke depan masih ditemukan pelanggaran serupa, pihaknya akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jika masih ditemukan membuka warung pada siang hari di bulan Ramadhan, maka akan diproses sesuai ketentuan dan tempat usaha tersebut bisa ditutup,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga kesucian bulan Ramadhan dengan menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kesucian bulan Ramadhan dengan menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Apabila ada ditemukan pelanggaran di lingkungan masing-masing, kami berharap masyarakat dapat segera melaporkannya kepada petugas,” pungkas Darwadi.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News.

DPD RI Apresiasi Restrukturisasi Pinjaman Bank Aceh untuk Korban Banjir Langsa

0
Sudirman Haji Uma, Senator Aceh. (Foto: Dok Pribadi).

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, H. Sudirman, mengapresiasi langkah Bank Aceh Syariah Cabang Kota Langsa yang memberikan restrukturisasi pinjaman kepada nasabah terdampak banjir.

Apresiasi tersebut disampaikan menyusul banyaknya laporan masyarakat yang kesulitan memenuhi kewajiban angsuran pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Langsa. Kondisi itu berdampak langsung terhadap kemampuan ekonomi warga, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah.

H. Sudirman mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait terganggunya aktivitas ekonomi akibat banjir, yang berimbas pada kemampuan membayar pinjaman. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, ia bersama tim mendatangi Bank Aceh Syariah Cabang Kota Langsa guna melakukan pengawasan dan evaluasi.

“Kami sudah datang langsung beberapa waktu lalu ke Bank Aceh Cabang Langsa untuk melakukan pengawasan dan evaluasi. Pasca banjir banyak laporan masyarakat yang kewalahan dalam melunasi angsuran pinjaman mereka,” ujar H. Sudirman, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2022, perbankan dianjurkan memberikan perlakuan khusus kepada nasabah terdampak bencana alam, salah satunya melalui skema restrukturisasi pembiayaan.

Menurutnya, kebijakan Bank Aceh Syariah Cabang Kota Langsa yang memberikan restrukturisasi pinjaman selama tiga bulan merupakan langkah tepat dan responsif terhadap kondisi masyarakat.

“Kita mengapresiasi langkah Bank Aceh Syariah Langsa yang telah memberikan restrukturisasi selama tiga bulan kepada nasabah terdampak banjir. Kebijakan ini sangat membantu masyarakat dan menjawab kebutuhan mereka di tengah kondisi sulit,” katanya.

Ia juga menyoroti dampak banjir yang tidak hanya merusak permukiman, tetapi turut mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor usaha kecil dan menengah.

“Langsa merupakan daerah yang cukup bergantung pada sektor jasa. Ketika banjir terjadi, banyak pelaku UMKM yang terdampak. Walaupun tidak semua rumah warga rusak, tetapi banyak tempat usaha yang terdampak sehingga aktivitas ekonomi masyarakat ikut terganggu,” jelasnya.

Sementara itu, Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Kota Langsa, TM Andika Putra, menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan relaksasi kepada nasabah terdampak, baik untuk pembiayaan produktif maupun konsumtif.

“Alhamdulillah Bank Aceh telah memberikan relaksasi kepada nasabah terdampak banjir, baik pada pembiayaan produktif maupun konsumtif. Ini merupakan bentuk kepedulian kami untuk membantu masyarakat agar dapat melewati masa sulit akibat bencana,” ujarnya.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat membantu nasabah menata kembali kondisi keuangan mereka, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih dan berjalan normal.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Dana Desa Tahap I di Aceh Mulai Dicairkan, Total Capai Rp535,77 Miliar

0
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Dr. H. Iskandar, AP, S.Sos, M.Si (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah mulai menyalurkan Dana Desa tahap pertama tahun anggaran 2026 untuk wilayah Aceh dengan total nilai mencapai sekitar Rp535,77 miliar pada Selasa (10/3/2026). Penyaluran dana tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat gampong.

Dana desa yang dicairkan pada tahap awal ini disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Gampong (RKG/D). Dengan masuknya dana tersebut, pemerintah gampong dapat segera menjalankan berbagai program yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

Program yang dibiayai melalui dana desa tersebut antara lain pembangunan infrastruktur desa, program ketahanan pangan, serta berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Dr. H. Iskandar, AP, S.Sos, M.Si meminta pemerintah gampong segera memanfaatkan dana yang telah dicairkan, khususnya untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada masyarakat yang berhak menerima.

Menurutnya, percepatan penyaluran BLT menjadi penting mengingat waktunya berdekatan dengan persiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Kami berharap pemerintah Gampong dapat memanfaatkan Dana Desa ini secara tepat sasaran dan transparan. Terlebih menjelang Lebaran Idul Fitri, penyaluran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat agar dapat segera direalisasikan sehingga dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Iskandar juga menyebutkan bahwa hingga 10 Maret 2026, proses pencairan dana desa tahap pertama masih terus berlangsung di sejumlah gampong di Aceh.

“Kami berharap kepada gampoing yang belum cair dana desa tahap I agar segera menyelesaikan proses pencairan agar dana desa bisa berdampak kepada masyarakat untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah,”harap Iskandar.

Pemerintah juga menekankan agar pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Aparatur gampong diharapkan dapat memanfaatkan dana tersebut secara optimal untuk kepentingan masyarakat serta memastikan setiap program memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga desa.

Sejumlah pemerintah kabupaten di Aceh bahkan telah mulai menyalurkan dana desa tahap pertama kepada ratusan gampong. Salah satunya di Kabupaten Bireuen, di mana pemerintah daerah telah menyalurkan dana desa tahap pertama ke 609 desa dengan total sekitar Rp68,48 miliar.

Dana tersebut langsung masuk ke kas desa untuk menjalankan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

Pencairan dana desa ini menjadi momentum penting bagi pemerintah gampong untuk segera menjalankan berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat, terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup warga desa.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News.

Tonicko Anggara Apresiasi Loyalitas Wabup Baital Mukadis kepada Bupati Mirwan

0
TONICKO ANGGARA
Aktivis muda Aceh Selatan, Tonicko Anggara, mengapresiasi sikap loyalitas Wakil Bupati Aceh Selatan Baital Mukadis (Foto: Nukilan)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN — Dinamika politik kerap menghadirkan berbagai manuver kekuasaan, terutama ketika terjadi perubahan kepemimpinan dalam pemerintahan. Namun situasi berbeda terlihat di Kabupaten Aceh Selatan ketika Bupati Mirwan MS harus menjalani masa penonaktifan selama tiga bulan akibat sanksi dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kondisi yang bagi sebagian politisi dapat menjadi peluang untuk memperkuat posisi politik, Wakil Bupati Aceh Selatan Baital Mukadis justru memilih sikap berbeda. Ia tetap menjaga komitmen politiknya dan tidak melakukan manuver kekuasaan.

Selama masa penonaktifan tersebut, Baital Mukadis ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, ia tetap berpegang pada arah kebijakan dan program pembangunan yang sebelumnya telah disepakati bersama Bupati Mirwan.

Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk konsistensi dan loyalitas politik di tengah dinamika kekuasaan yang sering kali diwarnai kepentingan pragmatis.

Aktivis muda Aceh Selatan, Tonicko Anggara, mengapresiasi sikap yang ditunjukkan Baital Mukadis dalam menghadapi situasi politik tersebut.

Menurut Tonicko, keputusan untuk tidak melakukan manuver politik menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik sekaligus komitmen untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah.

“Saya mengapresiasi sikap dan penyikapan Baital Mukadis dalam dinamika politik yang terjadi saat Bupati Aceh Selatan mendapatkan sanksi dari Kementerian Dalam Negeri. Ia berhasil menjaga stabilitas politik daerah,” kata Tonicko saat diwawancarai Nukilan.id, Rabu (11/3/2026).

Ia juga menilai keteguhan Baital Mukadis dalam menjaga kesetiaan kepada Mirwan menjadi contoh integritas dalam dunia politik.

“Keteguhannya menjaga kesetiaan kepada Haji Mirwan menjadi contoh bahwa masih ada figur yang berintegritas dalam politik, di tengah anggapan bahwa politik sering kali identik dengan pragmatisme,” ujarnya.

Pada hari yang sama, Rabu (11/3/2026), Nukilan.id juga menghubungi Wakil Bupati Aceh Selatan Baital Mukadis melalui WhatsApp untuk menanyakan bagaimana dirinya menjaga stabilitas pemerintahan selama menjabat sebagai Plt Bupati.

Baital menjelaskan bahwa selama menjalankan tugas tersebut, ia hanya berupaya melaksanakan amanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga koordinasi dengan seluruh unsur pemerintahan daerah.

“Saya melaksanakan tugas apa yang diamanatkan peraturan dan perundang-undangan. Kita terus membangun sinergitas dengan Forkopimda dan seluruh SKPK, sama sekali tidak ada kendala,” kata Baital.

Ia menambahkan, selama masa penugasan tersebut dirinya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), serta masyarakat tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan hingga masa penugasan berakhir.

“Saya bersama Forkopimda, SKPK dan masyarakat fokus pada pelaksanaan tugas sampai batas waktu yang ditentukan. Tidak pernah terbesit apa pun, kita lalui dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai alasan tetap menjaga loyalitas terhadap Bupati Mirwan, Baital menegaskan bahwa komitmen tersebut berangkat dari perjalanan politik yang mereka jalani bersama sejak awal.

Ia mengingatkan bahwa keduanya maju sebagai pasangan dalam kontestasi Pilkada 2024 sehingga memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

“Kami sudah berjuang penuh suka dan duka di perhelatan Pilkada 2024 lalu sebagai pasangan satu paket. Saya berkomitmen menjaga kesetiaan dan tidak terbesit untuk mengkhianati. Saya harus membuktikan kesetiaan itu tidak pernah pudar terhadap Bapak Mirwan,” ungkapnya.

Bagi sebagian kalangan, sikap tersebut menjadi catatan tersendiri dalam dinamika politik lokal Aceh Selatan. Di tengah peluang untuk melakukan manuver kekuasaan, pilihan untuk tetap setia dan menjaga stabilitas pemerintahan dinilai sebagai sikap politik yang mencerminkan integritas kepemimpinan. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News.

Dilarang mengambil konten, melakukan crawling, atau pengindeksan otomatis di situs web ini. Konten berita Nukilan.id dapat dikutip atau disebarluaskan kembali untuk kepentingan informasi dengan syarat mencantumkan “Mengutip Nukilan.id” pada isi berita atau “Sumber: Nukilan.id” pada akhir berita.

Reporter: Akil

Mendikdasmen Abdul Mu’ti Resmikan Revitalisasi 29 Sekolah di Bireuen

0
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meresmikan hasil revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025 di Kabupaten Bireuen, Aceh (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BIREUEN – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meresmikan hasil revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025 di Kabupaten Bireuen, Aceh. Program tersebut mencakup pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan di 29 sekolah dengan total nilai bantuan sekitar Rp36 miliar.

Peresmian ini menandai selesainya sejumlah proyek revitalisasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas serta kenyamanan proses belajar mengajar bagi para siswa.

“Dengan adanya bantuan revitalisasi tersebut maka pemerintah dapat memastikan kegiatan belajar mengajar dapat kembali pulih dan berjalan secara optimal di wilayah yang terdampak bencana,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis, Rabu (11/3/2026).

Abdul Mu’ti menjelaskan, sepanjang tahun 2025 program revitalisasi satuan pendidikan di Provinsi Aceh telah menjangkau 726 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan dengan total anggaran sekitar Rp688,2 miliar. Program tersebut meliputi pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan menengah, hingga pendidikan nonformal.

Menurutnya, revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menjadi bagian dari upaya strategis untuk membangun generasi Indonesia yang unggul melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai.

“Membangun gedung tidaklah sekadar mendirikan tembok yang tinggi, tetapi membangun fondasi yang kokoh dalam rangka membangun anak-anak Indonesia yang cerdas dan berkarakter,” katanya.

Ia juga mengingatkan para penerima manfaat agar fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan sekaligus dirawat dengan baik. Menurutnya, pembangunan sarana pendidikan melalui program revitalisasi merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Salah satu penerima manfaat, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SMP Negeri 1 Peusangan Selatan, Leni, menyampaikan bahwa revitalisasi memberikan dampak signifikan terhadap kenyamanan dan keamanan proses pembelajaran di sekolahnya.

“Siswa dapat belajar dengan lebih fokus, mendorong motivasi dan semangat belajarnya karena ruang kelas tidak lagi bocor, plafon yang layak, pintu dan jendela yang kokoh, serta fasilitas perpustakaan dan laboratorium komputer yang lebih baik sehingga siswa betah untuk menambah ilmu pengetahuan dan teknologinya,” ungkap Leni.

Ia menambahkan, fasilitas yang lebih baik juga memberikan dampak positif bagi para guru. Kini tersedia ruang kerja yang lebih memadai sehingga guru dapat merencanakan pembelajaran, berdiskusi dengan rekan sejawat, serta mengelola administrasi pembelajaran dengan lebih baik.

“Hal ini membuat guru lebih fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar sehingga dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas,” sambung Leni.

Hal serupa disampaikan Kepala SMA Negeri 3 Samalanga, Ira Novita. Ia menyebut revitalisasi sangat membantu sekolahnya karena pembangunan fasilitas dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

“Dengan adanya ruang administrasi baru, siswa jadi bisa memanfaatkan laboratorium IPA dengan maksimal untuk pembelajaran, karena sebelumnya harus berbagi dengan ruang administrasi,” ucap Ira.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Peudada, Yuslina mengatakan revitalisasi membantu memperbaiki kondisi sekolah yang sebelumnya sudah cukup lama dan membutuhkan perbaikan di berbagai bagian.

“Alhamdulillah sudah selesai 100 persen dan sudah mulai kita manfaatkan. Dengan adanya revitalisasi ini ada empat ruang kelas yang direhabilitasi, ruang perpustakaan, toilet, serta tiga bangunan baru yaitu toilet, UKS, dan ruang BK,” tutur Yuslina.

Kepala SLB Vokasional Muhammadiyah Bireuen, Istiarsyah juga merasakan manfaat program tersebut. Ia menilai lingkungan sekolah yang sebelumnya sempit kini menjadi lebih luas serta dilengkapi sejumlah fasilitas baru.

“Ada ruang sensori integrasi, ruang perpustakaan, UKS, dan ruang keterampilan yang sebelumnya tidak kami miliki. Fasilitas ini akan kami manfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan potensi anak-anak berkebutuhan khusus,” tutup Istiarsyah.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News.

Pemkab Aceh Barat Cairkan THR ASN Mulai Besok, Anggaran Capai Rp25,49 Miliar

0
Bupati Aceh Barat, Tarmizi. (Foto: Pemkab Aceh Barat)

NUKILAN.ID | MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai Kamis (12/3/2026). Total anggaran yang disiapkan pemerintah daerah untuk pembayaran THR tersebut mencapai Rp25.492.087.286.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, mengatakan dana THR tersebut diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di lingkungan pemerintah kabupaten setempat.

Dari total anggaran yang disiapkan, sebanyak Rp21.976.254.629 dialokasikan untuk 4.113 PNS. Sementara itu, 1.259 PPPK akan menerima THR dengan total anggaran sebesar Rp4.415.832.657.

“Mulai besok THR untuk PNS dan PPPK sudah bisa dicairkan melalui masing-masing SKPK,” kata Tarmizi di Meulaboh, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan, pencairan THR tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan ASN menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain membantu memenuhi kebutuhan Lebaran para pegawai, kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

Menurutnya, peredaran dana THR di tengah masyarakat diperkirakan akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat mendorong perputaran ekonomi lokal di Aceh Barat.

“Dengan cairnya THR ini, kita berharap ASN dapat memenuhi kebutuhan Lebaran bersama keluarga. Di sisi lain, meningkatnya daya beli juga akan membantu menggerakkan ekonomi masyarakat di Aceh Barat,” pungkasnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News.