Beranda blog Halaman 43

Polda Aceh Tangkap Pelaku Perdagangan Kulit Harimau Sumatera

Penulis
Rezi
-
0
Barang bukti organ harimau sumatera. (Foto: Dok. Polda Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Personel Unit I Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Aceh yang dipimpin Kompol Fandi Ba’u berhasil menangkap seorang terduga pelaku tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (KSDA) berinisial SB (36) di Desa Luweng Kutuben, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, pada Jumat, 3 Oktober 2025.

Penindakan tersebut merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya yang terjadi di Aceh Tenggara, saat terduga pelaku hendak melakukan transaksi jual beli satwa liar dilindungi berupa kulit Harimau Sumatera, pada Rabu, 16 Juli 2025. Namun, saat itu terduga pelaku tidak berada di lokasi, sehingga petugas hanya mengamankan sejumlah barang bukti.

“Pada saat itu, kami hanya berhasil mengamankan barang bukti berupa selembar kulit Harimau Sumatera, 16 kuku, dua taring, satu tulang jari, dua tulang pinggul, satu tulang sendi, satu tulang kepala, dan dua unit handphone,” ujar Dirreskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol. Zulhir Destrian, dalam keterangannya, Selasa, 7 Oktober 2025.

Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, polisi akhirnya berhasil melacak dan menangkap SB di wilayah Nagan Raya. Pelaku diduga kuat merupakan bagian dari jaringan perdagangan satwa liar yang memperjualbelikan organ tubuh Harimau Sumatera, salah satu spesies yang dilindungi dan terancam punah.

Zulhir menjelaskan, tersangka akan dijerat dengan Pasal 40A ayat (1) huruf f jo Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

“SB diduga melakukan tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KSDA, dengan cara menyimpan, memiliki, mengangkut, atau memperniagakan bagian tubuh satwa yang dilindungi, seperti kulit dan organ Harimau Sumatera, sebagaimana diatur dalam undang-undang,” jelas Zulhir.

Ia menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan satwa liar merupakan bentuk komitmen Polda Aceh dalam mendukung pelestarian alam dan menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah Aceh yang kaya keanekaragaman hayati.

Zulhir juga mengimbau masyarakat agar tidak terlibat maupun mendukung aktivitas perburuan, perdagangan, atau kepemilikan satwa liar yang dilindungi. Ia jug menekankan pentingnya kesadaran bersama dalam menjaga kelestarian alam sebagai warisan berharga untuk generasi mendatang.

“Jika masyarakat mengetahui adanya aktivitas perdagangan satwa liar atau perburuan ilegal, segera laporkan kepada pihak kepolisian atau instansi terkait. Perlindungan satwa bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua,” pungkas Zulhir.

Reporter: Rezi

Langkah Berani Gubernur Mualem Dorong WPR Perlu Didukung Kesiapan Daerah Secara Hukum dan Teknis

Penulis
Redaksi
-
0
masady manggeng
Politisi PDI Perjuangan, Masady Manggeng. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Ultimatum Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), agar bupati dan wali kota segera mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dinilai sebagai langkah berani yang layak diapresiasi. Kebijakan ini dinilai mampu memperkuat ekonomi rakyat sekaligus menekan maraknya aktivitas tambang ilegal di berbagai daerah. Namun, langkah tersebut harus diikuti dengan kesiapan hukum dan teknis di tingkat kabupaten/kota agar tidak berhenti sebatas wacana.

Politisi PDI Perjuangan sekaligus Putra Aceh, Masady Manggeng, menilai bahwa sebagian besar daerah belum menyiapkan prasyarat pengajuan WPR secara serius. Ia mengingatkan bahwa tanpa revisi Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tanpa Qanun Pertambangan Rakyat sebagai turunan dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), serta tanpa peta teknis dan kajian lingkungan yang memadai, pengusulan WPR berpotensi mandek di meja birokrasi.

Masady juga menyoroti bahwa hingga kini Aceh belum memiliki Qanun Pertambangan Rakyat, padahal Pemerintah Aceh memiliki kewenangan khusus dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam melalui peraturan daerah. Ketiadaan qanun ini, menurutnya, menjadi hambatan bagi kabupaten/kota untuk menetapkan kriteria dan wilayah WPR secara sah dan terukur.

Selain pembenahan aspek tata ruang, pemerintah daerah juga diingatkan untuk menyiapkan peta wilayah calon WPR, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta data calon penambang atau koperasi rakyat yang akan menjadi dasar penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Persiapan ini, kata Masady, penting agar pengajuan WPR tidak hanya bersifat politis, tetapi juga memenuhi aspek teknis dan keberlanjutan lingkungan.

“Langkah Gubernur Mualem sangat tepat, tapi daerah harus kerja ekstra. Pemerintah Kabupaten/Kota bersama DPRK, Pemerintah Aceh dan DPRA harus melibatkan akademisi, pakar tata ruang, serta asosiasi penambang rakyat agar usulan WPR benar-benar siap secara hukum, teknis, dan sosial,” ujar Masady.

Ia menegaskan, WPR dapat menjadi peluang besar bagi masyarakat Aceh jika pemerintah mampu membangun pondasi regulatif dan administratif yang kuat. Namun, jika tidak, kebijakan tersebut justru bisa menimbulkan masalah baru.

“Jangan sampai nanti usulan ditolak dan rakyat justru dihadapkan dengan pemerintah pusat karena lemahnya kesiapan daerah,” pungkasnya.

Komplotan Bandit Warung Kopi Ajak Siswa SMAN 1 Julok Cintai Sastra Lewat Bedah Buku “Hantu Padang”

Penulis
Redaksi
-
0
Komplotan Bandit Warung Kopi Ajak Siswa SMAN 1 Julok Cintai Sastra Lewat Bedah Buku “Hantu Padang” (Foto: For NUKILAN)

NUKILAN.ID | IDI — Komunitas Sastra Komplotan Bandit Warung Kopi kembali melanjutkan agenda Parade Bedah Buku Sastra, kali ini di SMAN 1 Julok, Aceh Timur, Selasa (7/10) pukul 09.00–12.00 WIB. Kegiatan ini menjadi seri ketiga setelah sebelumnya digelar di Café Loyalty, Idi, dan Café Rolly Angkup, Aceh Tengah.

Dalam acara tersebut, dua pembicara utama, Haikal Riza dan Maulana Ikhsan, memantik diskusi seputar buku “Hantu Padang” karya Esha Tegar Putra—pemenang Kusala Sastra Khatulistiwa 2025 untuk kategori kumpulan puisi.

Buku ini bertema perantauan dan kerinduan terhadap kota kelahiran, menggambarkan bagaimana kenangan masa lalu terus menghantui batin sang penulis. Sebanyak 50 siswa SMAN 1 Julok mengikuti sesi diskusi dengan antusias, menyimak dan menanggapi isi buku secara mendalam.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Penguatan Komunitas Sastra yang didukung oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra, menyampaikan bahwa program ini bertujuan menjembatani karya sastra dengan pembaca, mengingat penyebaran buku sastra selama ini belum optimal.

Komunitas sastra, ujarnya, memiliki peran penting sebagai ujung tombak penyebaran karya melalui diskusi dan pengalihwahanaan.

Perwakilan Komunitas Sastra Komplotan Bandit Warung Kopi, May Yusra, berharap kegiatan semacam ini dapat menumbuhkan minat baca, melatih daya kritis, serta memperluas wawasan siswa dalam bidang sastra dan literasi. Selain sesi diskusi dan tanya jawab, kegiatan ini juga memberi ruang bagi siswa untuk berpendapat dan mengasah apresiasi terhadap karya sastra Indonesia kontemporer.

Dalam paparannya, Haikal mengajak peserta untuk memahami sastra secara lebih dalam, mengenali fungsinya di masyarakat, dan belajar memaknai puisi.

“Jika puisi bermakna mengajarkan sebanyak mungkin dengan kata sesedikit mungkin, maka ketika kita memilih kata yang boros, itu perlu dipertanyakan ’kenapa harus kata ini’. Dalam buku ini, Esha menggunakan kata ’ombak laut, badai laut, gelombang laut’ untuk menggambarkan rintangan atau masalahnya,” ujarnya.

Sementara itu, Maulana menyoroti pentingnya keberanian berpikir kritis dalam membaca karya sastra.

“Tidak perlu sopan santun dalam berpikir karena puisi diciptakan untuk kita, para pembaca, agar lebih kritis,” katanya.

Komunitas Komplotan Bandit Warung Kopi menyampaikan apresiasi kepada SMAN 1 Julok atas dukungannya dalam menghadirkan kegiatan literasi di lingkungan sekolah. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa sastra dapat hidup dan berkembang di mana pun, selama ada kemauan untuk membaca dan berbagi gagasan.

Kepala BPKA Dampingi Gubernur Aceh Temui Menkeu Purbaya

Penulis
Akil
-
0
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, S.STP, M.Si. mendampingi Gubernur Aceh Temui Menkeu Purbaya. (Foto: MetroTV)

NUKILAN.ID | Jakarta — Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), dengan tegas menolak rencana pemerintah pusat yang akan memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD). Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi membebani keuangan provinsi dan mengancam keberlanjutan program-program prioritas di Aceh.

Penegasan itu disampaikan Mualem usai pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bersama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di Jakarta, Selasa (7/10/2025). Amatan Nukilan.id, dalam pertemuan tersebut, Mualem didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, S.STP, M.Si.

“Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” kata Mualem kepada wartawan.

Mualem menjelaskan, pemotongan dana TKD akan berdampak serius terhadap stabilitas fiskal daerah dan berpotensi menunda pelaksanaan sejumlah program penting, termasuk di sektor pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang diterima Pemerintah Aceh, alokasi transfer ke daerah tahun 2025 untuk Aceh disebut mengalami pemangkasan sekitar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, beberapa provinsi lain bahkan diperkirakan mengalami pengurangan hingga 30–35 persen.

Menurut Mualem, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan dan penguatan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pemotongan anggaran tentu akan berimbas pada program prioritas seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan melihat kondisi real di daerah,” ungkapnya.

Meski demikian, Gubernur Aceh menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Ia juga mendorong adanya ruang dialog antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik yang tidak menghambat pembangunan.

“Kami siap berdiskusi dan memberikan data kinerja keuangan Aceh secara terbuka. Namun, pemotongan bukanlah solusi. Daerah justru perlu diperkuat, bukan dilemahkan,” tegas Mualem.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh memastikan kepentingan fiskal daerah tetap terjaga di tengah dinamika kebijakan nasional. Pemerintah Aceh berharap langkah ini menjadi momentum memperkuat koordinasi pusat dan daerah demi keberlanjutan pembangunan yang berkeadilan. (XRQ)

Reporter: AKil

[HOAKS] Gubernur Aceh Putuskan Hubungan Dagang dengan Medan

Penulis
Akil
-
0
HOAKS] Gubernur Aceh Putuskan Hubungan Dagang dengan Medan. (Foto: Komdigi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Beredar di Facebook sebuah unggahan video yang mengklaim bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf memutus hubungan dagang dengan Kota Medan.

Dari informasi yang dihimpun oleh Nukilan.id, faktanya klaim tersebut tidak benar. Melansir dari turnbackhoax.id, Senin (6/10/2025), hasil penelusuran mengarah pada video di kanal YouTube METRO TV berjudul “[FULL] Bobby Nasution Razia Plat Aceh, Muzakir Manaf Tanggapi Santai | Primetime News”, yang tayang pada Selasa, 30 September 2025.

Konteks asli video tersebut adalah saat Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem merespons santai tindakan razia pelat yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Mualem meminta warga Aceh tetap tenang dan menyebut langkah Bobby “hanya akan merugikan dirinya sendiri.”

Tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim bahwa Gubernur Aceh memutus hubungan dagang dengan Medan. (xrq)

Reporter: Akil

Wagub Fadhlullah Minta Dukungan Komisi IX DPR RI untuk Perkuat Layanan Kesehatan di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Wagub Fadhlullah Minta Dukungan Komisi IX DPR RI untuk Perkuat Layanan Kesehatan di Aceh. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., meminta dukungan penuh dari Komisi IX DPR RI untuk memperkuat sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan pekerja di Aceh. Permintaan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh, Senin (6/10/2025).

Dalam sambutannya, Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Komisi IX terhadap pembangunan sektor kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh. Ia menyebut kunjungan itu menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Atas nama Pemerintah Aceh, kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh rombongan Komisi IX DPR RI. Kehadiran Bapak/Ibu sekalian merupakan kehormatan sekaligus kesempatan berharga untuk memperkuat kerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujar Wagub.

Fadhlullah menjelaskan, Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di tengah berkurangnya dana otonomi khusus (Otsus) dalam lima tahun terakhir.

“Meski menghadapi pengurangan dana Otsus, Pemerintah Aceh tetap memastikan seluruh masyarakat Aceh terjamin melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan BPJS Kesehatan,” katanya.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga mengoptimalkan program Badan Gizi Nasional (BGN) yang saat ini telah berjalan di 326 dari total 855 titik dapur, dengan 1,7 juta penerima manfaat.

Dalam kesempatan itu, Wagub juga menyoroti pentingnya dukungan Komisi IX terhadap tiga rumah sakit (RS) regional yang sedang dibangun di Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Barat. Menurutnya, dukungan Kementerian Kesehatan—mitra kerja Komisi IX—diperlukan untuk memperkuat fasilitas dan kelengkapan alat kesehatan di tiga RS tersebut.

“Dengan kondisi geografis Aceh yang luas, kehadiran RS regional sangat penting agar masyarakat di daerah terpencil tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke Banda Aceh untuk berobat,” kata Fadhlullah.

Ia kembali menegaskan komitmen Pemerintah Aceh memperkuat sektor kesehatan dan ketenagakerjaan melalui kerja sama dengan DPR RI dan kementerian terkait. “Kami berharap melalui kunjungan ini lahir kebijakan nyata dan dukungan konkret bagi peningkatan layanan kesehatan, tenaga kerja, dan perlindungan pekerja migran Aceh. Kami titipkan harapan agar Aceh dapat terus maju dan sejahtera,” ujarnya.

Ketua Komisi IX DPR RI, Drg. Putih Sari, mengatakan kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi daerah.

“Kami telah meninjau langsung RSUD dr. Zainoel Abidin dan kami mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan. Namun, tentu masih ada kebutuhan dukungan pusat untuk memperkuat layanan kesehatan di Aceh,” ujarnya.

Putih Sari juga mengapresiasi capaian Pemerintah Aceh dalam peningkatan indikator kesehatan, termasuk umur harapan hidup dan akses layanan di wilayah terpencil. “Kami ingin memastikan seluruh program prioritas nasional, termasuk BGN dan BPJS, dapat berjalan optimal dan tepat sasaran,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh sebelumnya telah menyerahkan aset RS Regional kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Namun, pihaknya masih memerlukan dukungan untuk pengadaan alat kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat.

“Rumah sakit ini menjadi rujukan bagi lima kabupaten. Kadang pasien meninggal di jalan karena jarak terlalu jauh. Maka kami harap bantuan alat kesehatan segera terealisasi,” ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Gizi Nasional (BGN), BP2MI, serta perwakilan Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh.

Editor: Akil

Bupati Aceh Jaya Dampingi Gubernur Bahas Pembangunan Perumahan

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh bersama Bupati Aceh Jaya dan para kepala daerah lainnya saat audiensi dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah, di Jakarta. (Foto: Ist)

NUKILA.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mengajukan sejumlah program strategis di sektor perumahan dalam audiensi antara Gubernur Aceh dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Kementerian Perumahan tersebut diterima langsung oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah. Audiensi itu membahas arah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berkelanjutan di Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Aceh didampingi oleh sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Aceh Jaya, Bupati Aceh Besar, Bupati Pidie, dan Bupati Aceh Utara. Turut hadir pula Ketua TP PKK Aceh, Ny. Marlina Muzakir, serta Wakil Bupati Aceh Jaya, Muslem D, SE.

Gubernur Aceh menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan perumahan di seluruh kabupaten/kota di Aceh. “Pembangunan perumahan harus merata dan menyentuh wilayah pesisir serta pedalaman agar kesejahteraan masyarakat meningkat secara menyeluruh,” katanya.

Sementara itu, Bupati Aceh Jaya menyampaikan sejumlah usulan prioritas, di antaranya pembangunan Rumah Kombatan serta bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Program Rumah Kombatan kami usulkan sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan perdamaian di Aceh. Sementara program bantuan rumah layak huni ditujukan bagi masyarakat kurang mampu serta warga terdampak bencana yang membutuhkan hunian aman dan nyaman,” ujar Bupati Aceh Jaya usai pertemuan.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya siap bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam menyiapkan lahan, data penerima manfaat, serta dokumen pendukung agar program tersebut dapat segera direalisasikan. “Kami berharap dukungan penuh dari Kementerian agar usulan ini dapat masuk dalam program nasional perumahan tahun 2026,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah, menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya melalui kajian teknis serta penyesuaian dengan program nasional perumahan rakyat.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi masyarakat Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Jaya, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan permukiman yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Wagub Fadhlullah Terima Kunjungan DPSMAI Bahas Peluang Investasi Malaysia di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Wagub Fadhlullah Terima Kunjungan DPSMAI Bahas Peluang Investasi Malaysia di Aceh. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, menerima kunjungan Dewan Perniagaan Serumpun Malaysia-Aceh, Indonesia (DPSMAI) di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh, Senin (6/10/2025).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyampaikan rencana investasi DPSMAI di Aceh sekaligus membahas peluang kerja sama antara Aceh dan Malaysia di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, industri, pertanian, hingga peternakan.

Dalam pertemuan itu, Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas upaya kolaborasi tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh selalu terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memastikan setiap investasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu yang disinggung adalah komoditas nilam Aceh yang dikenal memiliki kadar patchouli alcohol (PA) tinggi, namun masih menghadapi perdagangan yang tidak adil dan merugikan petani.

“Walau cuaca di Aceh ini sering panas, tapi orang-orang Aceh itu dingin (ramah dan terbuka). Pemerintah harus hadir dan memastikan bahwa setiap investasi benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Wagub Fadhlullah.

Sementara itu, Wakil I DPSMAI, Norazmi Bin Kamaruzaman, menilai Aceh memiliki potensi besar di berbagai sektor. Menurutnya, sumber daya manusia (SDM) Aceh tergolong kreatif dan berdaya saing, namun belum termaksimalkan karena kurangnya investor. Ia berharap kehadiran DPSMAI dapat memperkuat ekonomi daerah melalui investasi yang berkelanjutan.

“Saya melihat banyak sekali potensi di Aceh. Orang-orang Aceh juga hebat dari segi kreativitas namun masih terhambat karena kurangnya investor yang masuk, karena itulah kami hadir untuk bekerja sama dengan Aceh,” ujarnya.

Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen kedua pihak untuk menindaklanjuti hasil pembahasan melalui tahapan perencanaan dan penyusunan rencana investasi yang lebih jelas dan terarah antara Pemerintah Aceh dan DPSMAI.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Almuniza Kamal, S.STP, M.Si, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Ir. Cut Huzaimah, MP, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Taufik, ST, M.Si, serta jajaran SKPA terkait.

Wali Kota Illiza Lantik 17 Pejabat Eselon II: Energi Baru untuk Kota Banda Aceh, Publik Menunggu Bukti

Penulis
Akil
-
0
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal saat melantik empat Pejabat Eselon II di lingkup Pemko Banda Aceh. (Foto: Humas Kota)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, melantik 17 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi pemerintahan serta menghadirkan energi baru dalam birokrasi guna mewujudkan program pembangunan yang telah direncanakan.

Rotasi dan promosi jabatan kali ini tidak sekadar pergantian posisi, melainkan bagian dari reformasi birokrasi agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Dengan menempatkan pejabat sesuai kapasitas, pengalaman, dan integritas, Wali Kota Illiza menegaskan komitmennya terhadap prinsip the right man on the right place demi terwujudnya birokrasi yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelantikan tersebut juga menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memperkuat pelayanan publik. Wajah-wajah baru di tubuh birokrasi diharapkan mampu membawa semangat serta inovasi untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Kepemimpinan yang kreatif dan berintegritas menjadi kunci dalam menggerakkan kembali semangat pembangunan pascapandemi.

Dari sisi kebijakan publik, penyegaran ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antarorganisasi perangkat daerah. Pejabat dengan pengalaman lintas bidang diharapkan memperkuat kolaborasi dalam program lintas sektor, seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan ekonomi kreatif, sehingga pembangunan dapat berjalan terpadu dan berkelanjutan.

Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Banda Aceh, M. Abrar Perdana, mengapresiasi langkah Wali Kota Illiza tersebut.

“Pelantikan ini bukan sekadar pergantian jabatan, tapi upaya menghadirkan energi baru di tubuh pemerintahan kota. Dengan memilih pejabat yang kompeten dan berintegritas, Ibu Illiza sedang membangun fondasi birokrasi yang kuat dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujarnya kepada Nukilan.id

Abrar menambahkan, pejabat baru harus segera membuktikan kapasitas dan integritasnya melalui kerja nyata.

“Publik menunggu bukti, bukan sekadar janji. Reformasi birokrasi akan bermakna jika dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan,” pungkasnya.

Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, pelantikan ini menjadi langkah awal menuju pemerintahan Kota Banda Aceh yang lebih maju, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik yang maksimal. (xrq)

Reporter: Akil

1,2 Ton Ganja Diamankan, Bupati Gayo Lues Dorong Warga Beralih ke Kopi dan Kakao

Penulis
Rezi
-
0
Bupati Gayo Lues, Suhaidi. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Kabupaten Gayo Lues terus berupaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap tanaman ganja melalui penguatan sektor ekonomi produktif. 

Hal ini disampaikan oleh Bupati Gayo Lues, Suhaidi, menyusul pengungkapan jaringan peredaran narkoba dalam jumlah besar di Mapolda Aceh, Senin (6/10/2025).

Dalam pengungkapan tersebut, Polda Aceh berhasil menyita barang bukti berupa 80,5 kilogram sabu, 1,3 ton ganja, dan 1 kilogram kokain dengan 22 tersangka dalam operasi selama tiga bulan terakhir. Dari total 1,3 ton ganja yang disita, sebanyak 1,2 ton berasal dari Kabupaten Gayo Lues.

“Upaya kita di Pemerintah Kabupaten Gayo Lues fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan memperbaiki ekonomi warga, kita berharap masyarakat bisa perlahan meninggalkan ganja,” ujar Suhaidi kepada awak media, termasuk Nukilan.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah bersama aparat kepolisian setempat telah memusatkan perhatian pada masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan dan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Melalui berbagai program pemberdayaan, masyarakat didorong untuk beralih ke sektor pertanian produktif seperti kopi dan kakao.

“Kita bantu terus masyarakat, terutama yang di pinggiran hutan, agar bisa mengembangkan kebun kopi dan kakao. Harapannya, ketergantungan mereka terhadap ganja bisa beralih ke usaha yang lebih menyejahterakan,” tambahnya.

Selain itu, Pemkab Gayo Lues juga bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam program Grand Design Alternative Development (GDAD). Program ini selaras dengan visi pemerintah daerah untuk menciptakan sumber ekonomi baru bagi masyarakat yang sebelumnya menggantungkan hidup dari ganja.

“Program GDAD ini berupaya mengalihkan masyarakat yang selama ini bergantung pada ganja agar beralih ke komoditas lain yang produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan,” pungkas Bupati Suhaidi.

Reporter: Rezi

1...424344...2,232Halaman 43 dari 2,232

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id