Beranda blog Halaman 42

Konsolidasi Orang Muda Menyikapi Situasi Demokrasi di Aceh

Penulis
Akil
-
0
Konsolidasi Orang Muda Menyikapi Situasi Demokrasi di Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh berkolaborasi dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Ar-Raniry menggelar kegiatan bertajuk Konsolidasi Orang Muda dalam Menyikapi Situasi Demokrasi Indonesia, khususnya di Aceh.

Kegiatan yang berlangsung di Museum Teater UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini diikuti sekitar 70 peserta yang berasal dari 25 komunitas dan organisasi kampus. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Dekan III FISIP UIN Ar-Raniry.

Ketua DEMA FISIP UIN Ar-Raniry, Al Qadri Naufal, menilai bahwa demokrasi Indonesia tengah menghadapi tantangan serius.

“Demokrasi Indonesia tengah menghadapi tantangan serius, dari dominasi oligarki politik, politik uang, hingga menurunnya partisipasi kritis generasi muda. Di Aceh, dinamika ini semakin kompleks dengan persoalan otonomi khusus yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan rakyat. Ketimpangan sosial, kemiskinan, dan lemahnya transparansi menjadi realitas yang perlu dikritisi bersama,” katanya.

Ia menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan intelektual muda untuk mengembalikan makna sejati demokrasi.

“Mahasiswa, sebagai agen perubahan dan intelektual muda, punya peran penting untuk mengembalikan makna sejati demokrasi: berpihak pada rakyat. Saat kampus kehilangan suara kritisnya, bangsa pun kehilangan masa depannya. Karena itu, sudah saatnya orang muda Aceh bangkit — berpikir tajam, bertindak berani, dan bersatu dalam perjuangan untuk demokrasi yang adil serta pendidikan yang memerdekakan,” tambahnya.

Dari perspektif gender, Istiqamah dari Forum Perempuan Aceh menyoroti rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen daerah.

“Fakta bahwa dari 81 kursi DPRA Aceh, hanya 7 diduduki perempuan itu 8,6 persen, jauh di bawah target nasional 30 persen. Ini krisis representasi akut. Bagaimana kita bicara demokrasi kalau 91 persen kursi dikuasai satu gender? Ini paradoks menyakitkan, kita hormati Cut Nyak Dhien sebagai pahlawan, tapi abaikan suara perempuan di parlemen hari ini,” ungkapnya.

Menurutnya, ketimpangan ini terjadi karena hambatan struktural, kultural, dan personal. Meski begitu, ia percaya generasi muda memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan.
“Perempuan muda menghadapi tantangan berlapis dianggap terlalu muda dan terlalu perempuan untuk memimpin. Tapi generasi muda punya kekuatan digital native, kreatif, dan terbuka pada kesetaraan. Saya ajak perempuan muda berani ambil ruang, laki-laki muda jadi sekutu, dan semua bergabung dalam gerakan ini. Perubahan dimulai dari kita, hari ini, dari Aceh,” tegasnya.

Sementara itu, Kausar Muharya dari Koalisi Anak Muda Demokrasi Resilience menambahkan pentingnya peran generasi muda dalam memperkuat fondasi demokrasi bangsa.

“Demokrasi seharusnya kritis dan dibangun dari anak muda, karena anak muda jadi garda terdepan apakah demokrasi bangsa akan membaik atau memburuk. Peningkatan ‘kapasitas’ anak muda sejalan dengan peningkatan ‘kualitas’ demokrasi bangsa, dan ruang-ruang seperti ini harus diambil oleh orang muda hari ini,” ujarnya.

Sementara itu, Tim Program GeRAK Aceh, Destika Gilang Lestari, kepada Nukilan.id menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kolaborasi GeRAK Aceh bersama komunitas muda dalam memperkuat kesadaran demokrasi di kalangan generasi muda.

“Bahwa ini bagian dari upaya kolaborasi dari GeRAK Aceh bersama para komunitas muda, hal ini kita lakukan sebagai bentuk konsolidasi orang muda, dimana semua bebas menyampaikan pendapat melihat situasi demokrasi kita hari ini. Jadi yang di depan hanya pemantik diskusi dan semua yang hadir adalah narasumber,” ujarnya.

Pada akhir sesi, seluruh peserta berdiskusi dan merumuskan sejumlah langkah bersama yang akan dijalankan sebagai bentuk komitmen orang muda dalam mengawal serta menjaga keutuhan demokrasi di Indonesia, khususnya di Aceh. (XRQ)

Reporter: Akil

HIMIPOL Unimal Gandeng DPRA dan YKMBI Bahas Bahaya HIV/AIDS dan Kanker Serviks

Penulis
Akil
-
0
HIMIPOL Unimal Gandeng DPRA dan YKMBI Bahas Bahaya HIV/AIDS dan Kanker Serviks. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | LHOKSEUMAWE — Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh menggelar seminar kesehatan bertema “Jejak Penyakit di Balik Hubungan Pranikah: Kenali Ancaman HIV/AIDS dan Kanker Serviks Sejak Dini.”

Kegiatan yang berlangsung di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh itu merupakan hasil kolaborasi antara HIMIPOL Unimal, Yayasan Kesehatan Masyarakat Bersama Indonesia (YKMBI), serta Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) yang membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan kesehatan.

Seminar diikuti oleh ratusan mahasiswa Ilmu Politik dan civitas akademika FISIP Unimal. Selain menjadi ruang akademik, kegiatan ini juga menjadi ajang sinergi antara lembaga legislatif, organisasi sosial, dan mahasiswa untuk memperkuat kesadaran publik mengenai bahaya penyakit menular seksual serta pentingnya deteksi dini kanker serviks.

“Kami ingin mahasiswa lebih terbuka wawasannya tentang betapa berbahayanya HIV/AIDS dan bagaimana cara pencegahannya. Kami berharap seminar ini dapat menambah wawasan dan menumbuhkan kepedulian mahasiswa agar lebih sadar pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan,” tuturnya.

Dukungan juga datang dari Anggota Komisi V DPR Aceh, Syarifah Nurul Carissa, S.Tr.T, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi inisiatif HIMIPOL dan YKMBI yang dianggapnya sangat relevan dengan tantangan kesehatan saat ini.

“Kami dari Komisi V DPR Aceh sangat mendukung kegiatan seperti ini. Edukasi kesehatan harus dimulai dari lingkungan akademik, agar generasi muda memiliki pemahaman yang benar tentang pencegahan HIV/AIDS dan kanker serviks. Mereka bukan hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga menjadi pelopor edukasi di lingkungannya,” ujarnya.

Syarifah juga menegaskan komitmen Komisi V DPR Aceh dalam memperkuat kebijakan kesehatan di daerah.

“Kami membuka ruang kolaborasi lanjutan dengan kampus dan organisasi mahasiswa. Semoga kerja sama ini tidak berhenti di sini, melainkan terus berkembang dalam bentuk program edukasi yang menyentuh masyarakat secara langsung,” tambahnya.

Dekan FISIP Unimal, Teuku Zulkarnaen, S.E., M.M., Ph.D, memberikan apresiasi kepada HIMIPOL dan Prodi Ilmu Politik atas inisiatifnya mengangkat isu kesehatan ke ranah akademik.

“Melalui seminar ini kita diingatkan bahwa kesadaran kesehatan adalah bagian dari tanggung jawab sosial dan moral, terutama bagi generasi muda. Mahasiswa harus menjadi agen perubahan yang mampu membawa nilai-nilai sehat dan peduli ke tengah masyarakat,” pesannya.

Sementara Ketua Program Studi Ilmu Politik, Teuku Muzaffarsyah, S.IP., M.AP., menilai kegiatan tersebut sebagai momentum penting dalam memperluas wawasan dan menumbuhkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat.

“Seminar ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam menjaga diri dan masyarakat dari ancaman penyakit yang sebenarnya dapat dicegah sejak dini,” ungkapnya.

Ketua Panitia, Said Fadli Pradana, kepada Nukilan.id mengatakan bahwa kegiatan ini lahir dari keprihatinan atas meningkatnya kasus HIV di kalangan anak muda, termasuk di lingkungan kampus.

“Kami berharap melalui seminar ini, para peserta bisa memperoleh ilmu dan inspirasi yang bermanfaat, sehingga dapat diterapkan di lingkungan masing-masing. Kami sadar masih banyak kekurangan, namun semoga acara ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum HIMIPOL Unimal, Surya Ananta Basri, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran generasi muda tentang kesehatan reproduksi dan bahaya penyakit menular.

Seminar menghadirkan narasumber dari YKMBI, Ike Purwantine, A.Md.Keb., yang menyampaikan materi dengan gaya interaktif dan disambut antusias oleh peserta. Dalam paparannya, Ike menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh tentang HIV/AIDS dan kanker serviks, terutama bagi kalangan muda yang rentan karena kurangnya informasi dan kesadaran.

“Pencegahan dimulai dari pengetahuan. Semakin dini kita tahu, semakin besar peluang untuk melindungi diri dan orang lain dari risiko penyakit ini,” tegasnya.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Para mahasiswa aktif berdiskusi, berbagi pengalaman, serta menyampaikan pandangan mengenai pentingnya literasi kesehatan di kalangan generasi muda. (XRQ)

Reporter: Akil

Nurchalis Paparkan Riset Rantai Pasok Sawit Aceh di Seminar Internasional ICAGRI 7 USK

Penulis
Redaksi
-
0
Nurchalis Paparkan Riset Rantai Pasok Sawit Aceh di Seminar Internasional ICAGRI 7 USK. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Aceh sekaligus kandidat doktor Ilmu Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK), Nurchalis, S.P., M.Si., menjadi salah satu pembicara pada Seminar Internasional ICAGRI 7 (International Conference on Agriculture and Bio-Industry) yang digelar Fakultas Pertanian USK, Selasa (8/10/2025), di Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh.

Konferensi tahunan tersebut dibuka oleh Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan, dengan mengusung tema “Advancing Global Agriculture: Innovations, Sustainability and Food Security.” ICAGRI 7 menghadirkan 133 makalah ilmiah dari 10 negara, serta melibatkan 4 keynote speaker dan 8 invited speaker dari berbagai universitas dan lembaga penelitian internasional.

Dalam forum tersebut, Nurchalis memaparkan hasil penelitiannya berjudul “Performance Analysis of the Precision Supply Chain in the Palm Oil Commodity in Aceh Province.” Ia menyoroti pentingnya penerapan rantai pasok presisi (precision supply chain) untuk meningkatkan efisiensi industri kelapa sawit Aceh yang selama ini menghadapi kendala infrastruktur, integrasi data, dan manajemen pasokan.

“Industri sawit merupakan sektor strategis bagi ekonomi Aceh, namun masih menghadapi masalah efisiensi logistik dan fluktuasi pasokan bahan baku. Melalui penerapan sistem digital berbasis Internet of Things (IoT), efisiensi rantai pasok dapat meningkat hingga 15 persen dan keterlambatan distribusi dapat ditekan,” ungkap Nurchalis dalam presentasinya.

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan berbasis data serta kolaborasi lintas sektor dalam membangun rantai pasok yang berkelanjutan. “Rantai pasok presisi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang keberpihakan kebijakan terhadap produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan petani,” tambahnya.

Sementara itu, Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan, menyampaikan apresiasinya atas kontribusi para pembicara dari berbagai negara, termasuk Nurchalis, yang dinilai mampu mengintegrasikan perspektif ilmiah dan kebijakan publik dalam risetnya.

ICAGRI 7 menjadi wadah strategis bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk bertukar pengetahuan dalam memperkuat inovasi pertanian berkelanjutan serta mendukung ketahanan pangan global. Tahun ini, konferensi turut diikuti pembicara dari Oman, Jepang, Australia, Thailand, serta akademisi dari sejumlah universitas di Indonesia.

Jelang Musorprovlub, KONI Aceh Gelar Rakorsus

Penulis
Redaksi
-
0
Jelang Musorprovlub KONI Aceh Gelar Rakorsus. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Menjelang pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) pada Kamis, 9 Oktober 2025, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh di bawah kepemimpinan Caretaker menggelar Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Rakorsus) di Banda Aceh, Rabu (8/10/2025).

Rakorsus tersebut diikuti oleh pengurus sementara (caretaker) KONI Aceh, perwakilan KONI kabupaten/kota, serta pengurus provinsi cabang olahraga (Pengprov Cabor). Pertemuan itu membahas pemantapan persiapan pelaksanaan Musorprovlub KONI Aceh Tahun 2025 yang bertujuan memilih Ketua Umum KONI Aceh periode 2025–2029.

Ketua Caretaker KONI Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo, menegaskan bahwa seluruh tahapan menuju Musorprovlub telah dijalankan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI.

“Semua sudah clear. Tahapan-tahapan dalam agenda sudah jelas, mulai dari mekanisme penyaringan dan penjaringan calon ketua umum, penetapan anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP), hingga proses pendaftaran calon,” ujar Soedarmo.

Sebelumnya, KONI Pusat telah menunjuk Soedarmo sebagai Ketua Caretaker KONI Aceh melalui Surat Keputusan Nomor 149 Tahun 2025 yang ditandatangani Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman pada 3 Oktober 2025.

Dalam keputusan tersebut, KONI Pusat mengambil alih kepengurusan KONI Aceh lantaran masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) sebelumnya telah berakhir tanpa melaksanakan Musorprovlub sebagaimana hasil Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) yang telah menetapkan jadwal pada 27–28 September 2025.

“Seharusnya Musorprovlub sudah dilaksanakan sesuai hasil Rakerprov KONI Aceh, namun tidak dilakukan oleh kepengurusan sebelumnya. Karena itu, KONI Pusat mengambil alih dan menunjuk Caretaker untuk menata kembali organisasi serta melaksanakan Musorprovlub,” jelas Soedarmo.

Terkait adanya gugatan yang telah dilayangkan ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI), Soedarmo memastikan hal tersebut tidak akan menghambat pelaksanaan Musorprovlub.

“Proses gugatan itu tidak mungkin selesai dalam waktu satu atau dua hari. Bahkan, dari pengalaman kasus yang ditangani BAKI, ada yang memakan waktu hingga enam bulan. Kalau harus menunggu sampai enam bulan, bagaimana kondisi KONI Aceh? Sementara di depan, ada banyak kejuaraan yang harus diikuti oleh KONI Aceh,” katanya.

Ia menambahkan, pihak Caretaker tidak bertindak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan, melainkan berpedoman pada AD/ART serta hasil Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Aceh yang digelar pada 28 Agustus lalu.

“Kita sudah mempelajari seluruh aturan. Tugas kami hanyalah melanjutkan proses dari yang sudah dilaksanakan,” tambah Soedarmo.

Dengan rampungnya seluruh tahapan administratif dan teknis, Soedarmo memastikan Musorprovlub KONI Aceh akan digelar pada 9 Oktober 2025 untuk memilih kepengurusan baru periode 2025–2029.

“Seluruh tahapan sudah selesai. Besok kita melaksanakan Musorprovlub,” tegasnya.

Harga Emas di Banda Aceh Tembus Rp 2,15 Juta per Gram

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi mahar pernikahan. (Foto: Freepik)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Harga emas di Banda Aceh kembali menunjukkan tren menguat pada awal Oktober 2025. Berdasarkan pantauan Nukilan.id dari toko perhiasan Bina Nusa, Selasa (8/10/2025), harga emas logam mulia (LM) berada di kisaran Rp 2.153.000 hingga Rp 2.133.000 per gram.

Adapun harga emas per mayam tercatat mencapai Rp 6.890.000, belum termasuk ongkos pembuatan.

Harga ini diperkirakan dipengaruhi oleh tren penguatan harga emas global menjelang akhir tahun serta meningkatnya permintaan masyarakat untuk kebutuhan perhiasan dan investasi.

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui pembaruan harga emas setiap hari, informasi lengkap dapat dilihat melalui akun media sosial @bina.nusa di Instagram atau Bina Nusa di Facebook, maupun menghubungi langsung nomor WhatsApp 0811-6810-030.

Reporter: Akil

DPR Minta Kemenkes Tindak Tegas Kasus Kasur Berbelatung di RSUD Cut Meutia Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh. (Foto: Humas DPR RI)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap kasus kasur pasien yang dipenuhi belatung di RSUD Cut Meutia, Aceh Utara.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai insiden tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dalam menjaga standar pelayanan kesehatan.

“Kemenkes harus bergerak cepat, memberikan sanksi tegas kepada pihak manajemen RSUD Cut Meutia, serta melakukan audit kebersihan di seluruh fasilitas kesehatan,” kata Nihayatul Wafiroh kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Ia menegaskan bahwa kebersihan ruang perawatan pasien merupakan bagian penting dalam upaya penyembuhan.

“Kebersihan ruang perawatan pasien merupakan salah satu komponen dalam kewaspadaan standar yang mutlak dilakukan. Kalau bersih tentu sangat menentukan penyembuhan pasien selama masa perawatan dan menjalani pengobatan. Tidak boleh ada kompromi terhadap kebersihan,” ujarnya.

Nihayatul juga meminta Kemenkes melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia agar kasus serupa tidak terulang.

“Jangan sampai pasien yang sedang berjuang untuk sembuh justru menghadapi kondisi lingkungan yang kotor dan membahayakan. Pemerintah harus memastikan kebersihan menjadi bagian utama dalam pelayanan kesehatan,” katanya.

Ia menambahkan, kejadian ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh manajemen fasilitas kesehatan.

“Ini bukan hanya soal citra layanan kesehatan, tetapi menyangkut keselamatan dan hak pasien mendapatkan perawatan yang layak,” tegas Nihayatul.

Sebelumnya, sebuah video yang diunggah keluarga pasien di media sosial pada 29 September 2025 menjadi viral. Dalam video tersebut, terlihat kondisi kasur di salah satu kamar RSUD Cut Meutia yang robek dan dipenuhi belatung. Pasien berinisial A, peserta BPJS Kesehatan yang dirawat di IGD, terpaksa menggunakan ranjang tersebut. Keluarga pasien mengaku sudah meminta pergantian kasur, namun tidak direspons oleh petugas.

Selama Tiga Bulan Terakhir, Polda Aceh Musnahkan 80,5 Kg Sabu dan 1,3 Ton Ganja

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi pemusnahan narkoa. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus selama tiga bulan terakhir. Total barang bukti yang dimusnahkan mencapai 80,5 kilogram sabu, 1,3 ton ganja, dan 1 kilogram kokain.

“Memang setiap tiga bulan hasil tangkapan kita, baik dari direktorat maupun wilayah, itu kita kumpulkan. Hari inilah kita kumpulkan untuk pemusnahannya,” ujar Dirnarkoba Polda Aceh, Kombes Pol Shobarmen, S.I.K., seperti dilansir dari laman Metrotvnews, Selasa (7/10/2025).

Kombes Pol Shobarmen menjelaskan, pemusnahan barang bukti dilakukan secara berkala sebagai bagian dari penanganan kasus narkotika di wilayah Aceh. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar ganja yang disita berasal dari Kabupaten Gayo Lues.

“Polda Aceh bersama jajaran khusus ganja itu sudah bisa kita amankan sebanyak 3 ton yang umumnya kita dapat dari Gayo Lues,” jelasnya.

Selain pemusnahan barang bukti, pihak kepolisian juga berhasil mengamankan 22 tersangka dari berbagai kasus narkotika selama periode tersebut.

Dalam kegiatan pemusnahan ini, Polda Aceh turut menerima kunjungan dari anggota Komisi III DPR RI yang hadir untuk menyaksikan langsung proses pemusnahan barang bukti.

“Bapak-bapak dewan Komisi III sangat antusias dan mengapresiasi kegiatan kita pada hari ini,” tutupnya.

Momen Bobby Nasution Sapa Mualem Saat Bertemu di Jakarta

Penulis
Akil
-
0
Pertemuan Gubsu Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) di Jakarta (Foto: dok. Tim Media Gubernur Aceh)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bertemu dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Bobby menyapa Mualem saat sedang makan siang.

Dalam video yang diperoleh Nukilan.id yang beredar di Tiktok, Selasa (7/10/2025), Bobby terlihat berjalan di belakang Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menuju meja tempat Mualem duduk. Saat melihat keduanya datang, Mualem yang tengah makan bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Reza Saputra langsung berdiri.

“Pak Gub,” ujar Bobby kepada Mualem.

Momen ini menarik perhatian karena sebelumnya keduanya sempat berpolemik terkait penggunaan pelat nomor kendaraan. Saat itu, Bobby melakukan razia terhadap kendaraan berpelat BL dari Aceh agar diganti menjadi pelat BK.

Keduanya kemudian berjabat tangan sambil tersenyum. Dua orang lainnya tampak ikut mendatangi meja Mualem. Seusai bersalaman, Ahmad Luthfi berpamitan lebih dulu meninggalkan lokasi. Dalam video terlihat Bobby dan Mualem tidak berbincang lebih lanjut.

Rombongan Bobby dan Luthfi kemudian meninggalkan tempat. Pertemuan singkat yang berlangsung sekitar 30 detik itu terjadi di sebuah restoran di Jakarta.

Pertemuan para kepala daerah tersebut berlangsung setelah mereka mendatangi Kementerian Keuangan untuk bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam kesempatan itu, sebanyak 18 gubernur hadir langsung, 15 daerah diwakili, dan 5 daerah tidak hadir. (XRQ)

Reporter: Akil

Gubernur Aceh Tegaskan Penolakan atas Kebijakan Pusat Potong Dana Transfer ke Daerah

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menegaskan penolakan terhadap rencana pemerintah pusat yang akan memangkas dana transfer ke daerah (TKD). (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menegaskan penolakan terhadap rencana pemerintah pusat yang akan memangkas dana transfer ke daerah (TKD), termasuk untuk Aceh. Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

“Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” ungkap Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Menurut Mualem—sapaan akrab Muzakir Manaf—kebijakan pemotongan dana transfer tersebut akan berdampak serius terhadap stabilitas fiskal daerah dan mengganggu pelaksanaan program-program prioritas di Aceh.

Data Pemerintah Aceh menunjukkan, alokasi TKD tahun 2025 untuk Aceh dipangkas sekitar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa daerah lain bahkan mengalami pemangkasan lebih besar, mencapai 30–35 persen.

Mualem menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan dan penguatan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pemotongan anggaran tentu akan berimbas pada program prioritas seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan melihat kondisi riil di daerah,” ujar Mualem.

Ia menambahkan, Pemerintah Aceh tetap berkomitmen menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Untuk itu, Mualem berharap adanya dialog terbuka antara pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah agar kebijakan yang diambil tidak menghambat pembangunan dan pelayanan publik.

“Kami siap berdiskusi dan memberikan data kinerja keuangan Aceh secara terbuka. Namun, pemotongan bukanlah solusi. Daerah justru perlu diperkuat, bukan dilemahkan,” tegas Muzakir Manaf.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Muzakir Manaf turut didampingi Kepala Badan Keuangan Aceh (BPKA) Reza Saputra dan Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh Said Marzuki.

Wagub Fadhlullah Minta Dukungan Komisi IX DPR RI Perkuat Layanan Kesehatan di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, meminta dukungan penuh dari Komisi IX DPR RI untuk memperkuat sektor kesehatan. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, meminta dukungan penuh dari Komisi IX DPR RI untuk memperkuat sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan pekerja di Aceh. Permintaan itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh, Senin (6/10/2025).

Dalam sambutannya, Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi IX terhadap pembangunan di Aceh. Ia menyebut kunjungan tersebut sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Atas nama Pemerintah Aceh, kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh rombongan Komisi IX DPR RI. Kehadiran Bapak/Ibu sekalian merupakan kehormatan sekaligus kesempatan berharga untuk memperkuat kerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujar Wagub.

Fadhlullah menuturkan, Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di tengah keterbatasan dana otonomi khusus (Otsus) yang berkurang dalam lima tahun terakhir.

“Meski menghadapi pengurangan dana Otsus, Pemerintah Aceh tetap memastikan seluruh masyarakat Aceh terjamin melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan BPJS Kesehatan,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh tengah mengoptimalkan program Badan Gizi Nasional (BGN), yang kini telah berjalan di 326 dari total 855 titik dapur dengan 1,7 juta penerima manfaat.

Selain itu, Wagub menyoroti pentingnya dukungan Komisi IX terhadap tiga rumah sakit (RS) regional yang dibangun di Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Barat. Dukungan dari Kementerian Kesehatan, sebagai mitra kerja Komisi IX, dinilai sangat dibutuhkan untuk memperkuat fasilitas dan kelengkapan alat kesehatan di tiga RS tersebut.

“Dengan kondisi geografis Aceh yang luas, kehadiran RS regional sangat penting agar masyarakat di daerah terpencil tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke Banda Aceh untuk berobat,” ujar Fadhlullah.

Ia menegaskan kembali komitmen Pemerintah Aceh memperkuat sektor kesehatan dan ketenagakerjaan melalui sinergi dengan DPR RI serta kementerian terkait.

“Kami berharap melalui kunjungan ini lahir kebijakan nyata dan dukungan konkret bagi peningkatan layanan kesehatan, tenaga kerja, dan perlindungan pekerja migran Aceh. Kami titipkan harapan agar Aceh dapat terus maju dan sejahtera,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Drg. Putih Sari, mengatakan kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi daerah.

“Kami telah meninjau langsung RSUD dr. Zainoel Abidin dan kami mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan. Namun, tentu masih ada kebutuhan dukungan pusat untuk memperkuat layanan kesehatan di Aceh,” tuturnya.

Putih Sari juga mengapresiasi capaian Pemerintah Aceh dalam meningkatkan indikator kesehatan, termasuk umur harapan hidup dan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil.

“Kami ingin memastikan seluruh program prioritas nasional, termasuk BGN dan BPJS, dapat berjalan optimal dan tepat sasaran,” tambahnya.

Dalam sesi dialog, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh sebelumnya telah menyerahkan aset RS Regional kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Namun, dukungan alat kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat masih sangat dibutuhkan.

“Rumah sakit ini menjadi rujukan bagi lima kabupaten. Kadang pasien meninggal di jalan karena jarak terlalu jauh. Maka kami harap bantuan alat kesehatan segera terealisasi,” ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Gizi Nasional (BGN), BP2MI, serta unsur Forkopimda seperti Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh.

1...414243...2,232Halaman 42 dari 2,232

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id