Beranda blog Halaman 421

Wagub Aceh Dorong Percepatan Koperasi Desa Merah Putih

Penulis
Redaksi
-
0
Wagub Aceh Dorong Percepatan Koperasi Desa Merah Putih. (Foto: Dinsos Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memimpin rapat lintas Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Kamis (15/5/2025). Pertemuan tersebut digelar di Ruang Potensi Daerah 1 Sekretariat Daerah Aceh, pukul 14.00 WIB.

Rapat dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala Dinas Sosial Aceh, Dr. Muslem Yacob. Kehadiran berbagai pihak ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Aceh dalam mengakselerasi program yang digagas Presiden Prabowo tersebut.

Miliaran Rupiah Berputar di Desa

Dalam arahannya, Wagub Fadhlullah menekankan pentingnya sinergi antar SKPA demi menyukseskan target pembentukan 6.500 koperasi desa di Aceh. Ia menjelaskan, program ini bukan sekadar agenda administratif, melainkan bagian dari strategi besar ketahanan nasional.

“Karena begitu arahan pimpinan kita dalam rencananya membangun Indonesia, efisiensi yang dilakukan beliau akan fokus pada ketahanan nasional. Sebab seorang presiden akan melihat ancaman dari luar bagi bangsanya,” kata Wagub Fadhlullah.

Ia juga menyoroti potensi ekonomi yang besar jika koperasi ini berjalan optimal di tingkat desa.

“Diperhitungkan dari program koperasi ini di setiap desa akan terjadi perputaran uang miliaran. Inilah tugas desa ke depan, karena itu target 6.500 koperasi/desa di Aceh harus terwujud,” tegasnya.

Permudah Proses, Percepat Implementasi

Agar proses pembentukan koperasi berjalan lancar, Wakil Gubernur menginstruksikan agar semua pihak terkait memberikan kemudahan. Selain itu, koordinasi antardinas harus diperkuat.

“Permudahkan seluruh urusan dalam proses pembentukan koperasi, bagus koneksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dengan Dinas UKM Koperasi dan Dinas yang terkait, jika butuh surat Gubernur segera siapkan (untuk ditandatangani),” jelasnya.

Lebih lanjut, Fadhlullah meminta agar sosialisasi mengenai nilai filosofis dan manfaat koperasi ini ditingkatkan. Ia berharap masyarakat desa dapat memahami bahwa koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi juga wadah pemberdayaan kolektif.

Rapat Daring dengan Para Kepala Desa

Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, Pemerintah Aceh berencana menggelar rapat daring dengan seluruh kepala desa. Dalam pertemuan virtual ini, akan dibahas sejumlah hal teknis: mulai dari filosofi, strategi pelaksanaan, hingga mekanisme pelaporan program koperasi.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses implementasi di lapangan, sekaligus memperkuat pemahaman aparatur desa terhadap pentingnya peran koperasi dalam membangun ekonomi lokal.

Sebagaimana diketahui, Koperasi Desa Merah Putih merupakan program nasional yang ditargetkan membentuk 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Program ini bertujuan memberdayakan masyarakat melalui usaha bersama yang berbasis potensi lokal.

Dengan terbentuknya koperasi-koperasi ini, akses terhadap pembiayaan akan terbuka lebih luas. Tak hanya itu, roda ekonomi desa pun diyakini akan berputar lebih cepat dan inklusif.

Editor: Akil

Pasca Kekalahan di Pilkada, Golkar Aceh Tegaskan Komitmen Dukung Pemerintah Daerah

Penulis
Akil
-
0
Pasca Kekalahan
Partai Golkar. (Foto: Kawula)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Ketua Steering Committee (SC) Musyawarah Daerah (Musda) ke-12 Partai Golkar Aceh, Syukri Rahmat, menegaskan bahwa partainya tetap berkomitmen mendukung jalannya pemerintahan di daerah, meskipun calon yang diusung dalam Pilkada 2024 lalu mengalami kekalahan.

Hal tersebut disampaikan Syukri dalam wawancara eksklusif bersama Nukilan.id, Kamis (15/5/2025), di sela-sela kesibukannya menghadiri acara podcast Jalan Ary.

“Pasca Pilkada Aceh 2024, Partai Golkar akan tetap mendukung program-program pemerintah daerah, terutama yang berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Syukri.

Menurutnya, Golkar memiliki dasar sebagai partai yang mengedepankan karya dan kekaryaan. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dalam pembangunan daerah merupakan bagian dari identitas partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Golkar memang dikenal sebagai partai karya kekaryaan, yang berarti kami selalu berupaya untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan program-program pemerintah,” katanya.

Namun demikian, dukungan Golkar terhadap pemerintah bukan berarti tanpa catatan. Syukri menekankan bahwa partainya tetap menjaga ruang kritis, dengan memberikan masukan yang konstruktif demi perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Namun demikian, bukan berarti kami tidak bisa mengkritik. Kami tetap memberikan masukan-masukan yang sifatnya membangun, disampaikan secara terstruktur, dan dalam semangat memperbaiki,” tegasnya.

Ia juga menampik anggapan bahwa Golkar adalah partai yang hanya mengikuti arus kekuasaan. Meski bukan oposisi, Golkar tetap menjaga sikap kritis yang sehat terhadap kebijakan pemerintah.

“Golkar bukan partai oposisi, tetapi juga bukan partai yang sekadar menyetujui tanpa catatan,” pungkas Syukri.

Pernyataan ini mempertegas posisi politik Partai Golkar Aceh pasca Pilkada 2024, sekaligus menjadi sinyal bahwa partai ini akan tetap mengambil peran strategis dalam dinamika pemerintahan daerah, tanpa kehilangan jati diri sebagai partai yang mengedepankan karya dan kontribusi nyata bagi masyarakat. (XRQ)

Reporter: Akil

GeRAK Aceh Gelar Refleksi Koalisi Keberagaman

Penulis
nukil
-
0
GeRAK Aceh Gelar Refleksi Koalisi Keberagaman. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh kembali menunjukkan komitmennya terhadap isu tata kelola pemerintahan yang bersih dan inklusif. Pada Kamis, 15 Mei 2025, GeRAK menggelar kegiatan bertajuk Refleksi dan Pemulihan Koalisi Keberagaman di Sophie’s Sunset Library, Lhoknga. Acara ini berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga selesai dan dihadiri oleh 50 peserta dari berbagai elemen masyarakat sipil, aktivis, serta komunitas keberagaman.

Bangun Kerja Kolektif Lewat Permainan Interaktif

Kegiatan dibuka dengan sesi permainan interaktif yang dipandu oleh tim PULIH Aceh. Sesi ini menjadi wahana team building yang dirancang untuk merefleksikan kembali peran dan dinamika kerja kolektif para peserta.

Melalui permainan tersebut, peserta diajak untuk saling bekerja sama dalam menghadapi tantangan, sekaligus belajar menghargai perbedaan antarindividu. Suasana cair yang tercipta menjadi pembuka yang efektif sebelum memasuki sesi diskusi yang lebih serius.

Sorotan Kritis terhadap Kota Banda Aceh

Diskusi berlangsung dalam suasana dinamis. Para peserta secara terbuka menyampaikan refleksi kritis mereka terhadap situasi transparansi dan akuntabilitas publik di Banda Aceh. Dalam sesi pembukaan, Destika Gilang Lestari dari GeRAK Aceh mengajak beberapa komunitas untuk berbagi pengalaman.

Ia mengatakan, “Beberapa perwakilan komunitas diminta membagikan pengalaman mereka dalam mengadvokasi dan menyuarakan kepentingan kelompok rentan, yang kerap tidak diakomodir dalam kebijakan publik.”

Lebih lanjut, diskusi ini juga menjadi ajang pemetaan tantangan yang selama ini dihadapi oleh koalisi keberagaman dalam mendorong pembangunan yang lebih adil dan inklusif. Tak hanya itu, forum ini juga menjadi ruang untuk menyuarakan isu-isu prioritas yang telah disampaikan sebelumnya kepada Wali Kota Banda Aceh dalam agenda audiensi.

Isu Marginalisasi dan Akses Publik Muncul ke Permukaan

Beberapa perwakilan komunitas menyampaikan pandangan yang memperkaya narasi diskusi. Salah satunya adalah Ade Firman dari KAMu DemRes. Ia menyoroti pendekatan pemerintah terhadap kelompok marginal, terutama para peminta-minta yang sering terlihat di ruang publik.

“Perlu pendekatan yang lebih manusiawi terhadap kelompok marginal, khususnya para peminta-minta. Mereka seharusnya diberikan ruang tempat rehabilitasi, bukan hanya ditangkap lalu dilepas lagi,” ujar Ade.

Sementara itu, isu diskriminasi juga mencuat dalam diskusi. Kevin Leonardy, perwakilan dari komunitas minoritas Kristen, menyoroti adanya perlakuan berbeda terhadap kelompok minoritas di lingkungan kampus Islam.

“Di UIN luar Aceh, mahasiswa nonmuslim lebih diterima. Tapi berbeda dengan di Aceh. Saya menemukan kasus diskriminasi terhadap mahasiswa Kristen lulusan program studi perpustakaan,” ungkap Kevin.

Hal senada disampaikan Erlina Marlina dari Civic Youth Development Coalition (CYDC). Ia menekankan bahwa pembangunan dan layanan publik di Aceh masih belum aksesibel bagi semua kalangan.

Transparansi Penerimaan Siswa Jadi Sorotan

Tak hanya isu sosial dan diskriminasi, persoalan transparansi dalam bidang pendidikan juga diangkat. Agam Ramadhan dari Bentala Aceh menyoroti minimnya keterbukaan dalam proses penerimaan siswa baru di sekolah negeri, terutama tingkat SD dan SMP di bawah kewenangan pemerintah kota.

Menurut Agam, hal ini menimbulkan kecurigaan publik dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan yang seharusnya inklusif dan adil.

Forum Suara Warga Jadi Agenda Lanjutan

Menutup rangkaian kegiatan, Destika Gilang Lestari menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif. Ia menegaskan bahwa diskusi ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan langkah awal untuk mendorong perubahan.

Ia mengatakan, “Diharapkan seluruh peserta yang hadir hari ini dapat berhadir di diskusi, akan ada rencana tindak lanjut bersama Wali Kota Banda Aceh dan Wakil Wali Kota Banda Aceh di akhir Mei 2025 dalam kegiatan Forum Suara Warga Kota Banda Aceh.”

Dengan semangat kolektif yang terbangun dalam kegiatan ini, harapannya kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh koalisi keberagaman semakin kuat, serta mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan kota yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada semua golongan.

Ayah Seubadeh Nilai Program Magrib Mengaji Bisa Redam Kenakalan Remaja

Penulis
Redaksi
-
0
Ayah Seubadeh Nilai Program Magrib Mengaji Bisa Redam Kenakalan Remaja. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Tapaktuan – Program Gampong Magrib Mengaji yang digagas oleh Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, SE, M.Sos dan H. Baital Mukadis, SE, mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Pimpinan Dayah Mudi Inshafiah Gampong Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Tgk. Syahwizal Elsy atau yang akrab disapa Ayah Seubadeh.

Menurutnya, program tersebut merupakan langkah strategis dalam membentengi generasi muda dari pengaruh negatif seperti kenakalan remaja. Namun demikian, ia menilai bahwa efektivitas program ini masih dapat ditingkatkan melalui inovasi dan kolaborasi lintas sektor.

“Program Magrib Mengaji adalah titik mula yang sangat baik. Tapi kita tidak bisa berhenti di rutinitas saja. Harus ada sentuhan kreatif dan pendekatan sosial yang membuat remaja merasa ini adalah rumah mereka, bukan sekadar kewajiban,” ungkap Ayah Seubadeh, Kamis (15/5/2025).

Lebih lanjut, Ayah Seubadeh menyoroti maraknya kenakalan remaja seperti balap liar dan penyalahgunaan narkoba. Ia memandang bahwa kondisi tersebut merupakan alarm sosial, bukan semata-mata kesalahan individu. Karena itu, menurutnya, pembinaan karakter sejak dini sangatlah penting.

Ia menyebutkan bahwa masjid, dayah, sekolah, dan keluarga harus bersatu sebagai pilar utama dalam membina remaja secara terintegrasi. Tanpa sinergi, berbagai upaya akan sulit membuahkan hasil yang berkelanjutan.

Agar program Magrib Mengaji menjadi lebih relevan dan menarik bagi generasi muda, Ayah Seubadeh mengusulkan sejumlah strategi inovatif. Salah satunya adalah digitalisasi program, seperti penerapan aplikasi kehadiran dan capaian santri. Selain itu, ia juga mendorong hadirnya konten dakwah kreatif melalui video pendek dan podcast bertema Remaja Gampong Islami.

Tak hanya itu, ia menyarankan dibentuknya Forum Remaja Masjid Kecamatan. Forum ini nantinya menjadi ruang bagi anak muda untuk menyalurkan kreativitas, mengikuti pelatihan bakat, hingga mendapatkan konseling dengan pendekatan keagamaan.

Dalam usulan lainnya, Ayah Seubadeh menginginkan adanya program Gampong Ramah Anak dan Remaja. Gampong tersebut diharapkan memiliki ruang literasi, pusat belajar informal, serta sistem pelaporan pribadi bagi remaja yang menghadapi masalah.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas para pengajar. Program pelatihan guru ngaji dan imam, menurutnya, harus diarahkan agar mereka mampu menjadi pembina karakter, bukan sekadar pengajar baca Al-Qur’an.

Sebagai upaya terakhir, Ayah Seubadeh mengusulkan pendirian Pos Konseling Rohani Remaja. Layanan ini berbasis masjid dan Puskesmas dengan melibatkan dai muda, psikolog, serta relawan sosial.

“Kalau anak-anak kita masih terseret arus destruktif, itu bukan karena mereka jahat. Mereka hanya kehilangan pelita. Program Magrib Mengaji harus jadi cahaya, bukan hanya di mushalla, tapi sampai ke hati dan akal mereka,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Ayah Seubadeh menegaskan bahwa sinergi antar semua pihak—baik pemerintah, dayah, tokoh adat, maupun masyarakat—merupakan kunci keberhasilan program ini dalam jangka panjang.

“Ini bukan hanya soal program 100 hari, tapi pondasi untuk 100 tahun ke depan. Jika hari ini kita mampu memeluk remaja kita dengan akhlak, maka besok mereka akan memeluk negeri ini dengan cinta dan tanggung jawab,” pungkasnya.

Editor: AKil

Syukri Rahmat: Musda Golkar Aceh Harus Jadi Ajang Konsolidasi

Penulis
Akil
-
0
Syukri Rahmat
Ketua Steering Committee (SC) Musda ke-12 Partai Golkar Aceh, Syukri Rahmat. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Ketua Steering Committee (SC) Musyawarah Daerah (Musda) ke-12 Partai Golkar Aceh, Syukri Rahmat, menyampaikan sejumlah perkembangan terbaru terkait agenda lima tahunan tersebut. Hal ini diungkapkannya saat diwawancarai oleh Nukilan.id, Kamis (15/5/2025), di sela-sela kesibukannya menghadiri podcast Jalan Ary.

Syukri menegaskan bahwa Musda mendatang harus menjadi momentum konsolidasi dan pemersatu seluruh elemen kader Golkar di Aceh. Menurutnya, menjaga kekompakan partai adalah kunci utama untuk menghadapi berbagai tantangan politik ke depan.

“Saya berharap Musda kali ini bisa menjadi ajang pemersatu bagi seluruh kader Golkar di Aceh. Jangan sampai Musda justru menciptakan perpecahan atau memperlebar jarak antar sesama kader karena saling fitnah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syukri menyerukan agar seluruh kader dapat membangun semangat kolektif dalam membenahi kelemahan internal. Ia juga mengajak seluruh elemen partai untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis menghadapi Pilkada serentak yang akan digelar dalam waktu dekat.

“Mari kita bangun Partai Golkar ini bersama-sama. Jika ada kekurangan, mari kita benahi bersama. Saya ingin Musda ini menjadi batu loncatan bagi Golkar Aceh, agar ke depan kita bisa lebih banyak mencalonkan kader sendiri dalam Pilkada,” ungkap Syukri.

Selain itu, ia menekankan bahwa kesatuan dan perbaikan internal partai akan menjadi modal penting bagi kemajuan Golkar di masa depan.

“Saya yakin, jika kita mampu bersatu dan memperbaiki kekurangan yang ada, maka Golkar Aceh akan semakin maju,” tandasnya.

Saat ditanya soal siapa kandidat kuat yang akan maju sebagai Ketua DPD I Golkar Aceh, Syukri menjelaskan bahwa hingga kini belum ada deklarasi resmi. Meski sejumlah nama mulai beredar di publik, semuanya masih sebatas spekulasi.

“Sampai saat ini, belum ada satupun calon Ketua DPD I yang secara resmi menyatakan pencalonan. Nama-nama yang beredar seperti Andi Sinulingga, Pak TRK, Mukhlis Takabeya, Ilham Pangestu, Ampon Bang, dan dari luar Golkar seperti Pak Bustami, semua itu baru sebatas muncul di media,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Musda ke-12 ini akan menjadi forum penting menjelang berakhirnya masa kepengurusan DPD I Partai Golkar Aceh periode 2020–2025. Saat ini, kepengurusan partai dipimpin oleh Teuku Muhammad Nurlif sebagai Ketua dan Ali Basrah sebagai Sekretaris.

Untuk publik yang ingin mengetahui lebih jauh dinamika persiapan Musda ke-12 serta pandangan lengkap Syukri Rahmat, bisa menyaksikan episode terbaru podcast bersama Aryos Nivada yang akan tayang Jumat (16/5/2025) melalui kanal YouTube Jalan Ary Official. (XRQ)

Reporter: Akil

Musda Semakin Dekat, Bursa Ketua Golkar Aceh Masih Kosong

Penulis
Akil
-
0
Musda Semakin Dekat
Ketua Steering Committee (SC) Musda ke-12 Partai Golkar Aceh, Syukri Rahmat saat diwawancarai Nukilan.id. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Aceh akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-12 pada Juni 2025 mendatang. Forum penting ini menjadi momentum strategis menjelang berakhirnya masa kepengurusan Partai Golkar Aceh periode 2020–2025 yang saat ini dipimpin oleh Teuku Muhammad Nurlif sebagai Ketua dan Ali Basrah sebagai Sekretaris.

Ketua Steering Committee (SC) Musda ke-12 Partai Golkar Aceh, Syukri Rahmat, menyampaikan sejumlah perkembangan terbaru terkait persiapan agenda lima tahunan tersebut. Hal ini disampaikannya saat diwawancarai oleh Nukilan.id, Kamis (15/5/2025), di sela-sela kesibukannya menghadiri podcast Jalan Ary.

Ketika ditanya apakah sudah ada figur kuat yang muncul untuk maju sebagai Ketua DPD I Golkar Aceh, Syukri menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada deklarasi resmi dari para tokoh yang namanya ramai disebut-sebut publik.

“Sampai saat ini, belum ada satupun calon Ketua DPD I yang secara resmi menyatakan pencalonan,” ujar Syukri.

Ia menambahkan, beberapa nama yang mencuat di media sejauh ini masih sebatas spekulasi publik dan belum disertai langkah resmi dari tokoh-tokoh tersebut kepada struktur internal partai.

“Nama-nama yang beredar seperti Andi Sinulingga, Pak TRK, Mukhlis Takabeya, Ilham Pangestu, Ampon Bang, dan dari luar Golkar seperti Pak Bustami, semua itu baru sebatas muncul di media,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Syukri menekankan bahwa para tokoh yang disebut-sebut kemungkinan masih berproses dalam menjalin komunikasi politik serta membangun dukungan dari berbagai pemilik suara di internal partai, baik di tingkat daerah maupun pusat.

“Belum ada satu pun yang secara resmi menyampaikan niatnya kepada DPD I. Saya kira, saat ini mereka masih bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilik suara, baik di DPD II, DPD I, maupun di tingkat pusat,” jelasnya.

Tak hanya menyoroti dinamika pencalonan ketua, Syukri juga berharap agar pelaksanaan Musda nanti menjadi ajang konsolidasi dan pemersatu seluruh elemen kader Partai Golkar di Aceh. Ia mengingatkan pentingnya menjaga soliditas serta menghindari praktik-praktik yang dapat merusak citra dan keutuhan partai.

“Saya berharap Musda kali ini bisa menjadi ajang pemersatu bagi seluruh kader Golkar di Aceh. Jangan sampai Musda justru menciptakan perpecahan atau memperlebar jarak antar sesama kader karena saling fitnah,” pungkasnya.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang dinamika persiapan Musda ke-12 Golkar Aceh dan pandangan Syukri Rahmat, publik dapat menyaksikan episode lengkap podcast bersama Aryos Nivada yang akan tayang pada Jumat (16/5/2025) di kanal YouTube Jalan Ary Official. (XRQ)

Reporter: Akil

Golkar Aceh Gelar Musda ke-12 pada Juni 2025, Ini Agenda Strategis yang Akan Dibahas

Penulis
Akil
-
0
Partai Golongan Karya. (Foto: DPP Golkar)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Aceh akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-12 pada Juni 2025 mendatang. Agenda ini menjadi momen penting bagi Partai Golkar Aceh dalam menata ulang strategi dan kepemimpinan, menyusul berakhirnya masa kepengurusan periode 2020–2025 di bawah Ketua Teuku Muhammad Nurlif dan Sekretaris Ali Basrah.

Musda ini sekaligus menjadi forum strategis bagi konsolidasi internal partai, terutama setelah hasil Pilkada Aceh 2024 yang tidak sesuai dengan harapan.

Ketua Steering Committee (SC) Musda ke-12 Partai Golkar Aceh, Syukri Rahmat, dalam wawancara khusus dengan Nukilan.id pada Kamis (15/5/2025), mengungkapkan sejumlah agenda penting yang akan dibahas dalam forum lima tahunan tersebut.

“Pertama-tama, tentu yang akan dibahas dalam Musda nanti adalah laporan pertanggungjawaban dari para pengurus yang akan demisioner,” ujar Syukri Rahmat, saat ditemui di sela kehadirannya dalam podcast Jalan Ary.

Ia menambahkan bahwa Musda tak hanya sekadar ajang seremonial, melainkan wadah strategis untuk merumuskan arah baru partai ke depan.

“Setelah itu, agenda berikutnya mencakup pembahasan rencana kerja Partai Golkar ke depan, termasuk rekomendasi-rekomendasi politik untuk lima tahun mendatang. Musda juga akan menetapkan Ketua DPD I dan membentuk tim formatur,” lanjutnya.

Syukri juga menjawab pertanyaan terkait dampak hasil Pilkada Aceh 2024 terhadap dinamika Musda nanti. Seperti diketahui, calon yang diusung Partai Golkar dalam Pilkada sebelumnya tidak berhasil meraih kemenangan.

“Menurut saya, Musda dan Pilkada adalah dua hal yang berbeda. Pilkada telah selesai, dan tentu hasilnya akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Partai Golkar Aceh,” tegasnya.

Meski demikian, Syukri memastikan bahwa hasil Musda sebelumnya akan menjadi pijakan penting dalam merumuskan strategi pemenangan ke depan, baik untuk Pilkada maupun Pemilu.

“Hasil Musda (2020) sebelumnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, tentu akan dijadikan rujukan evaluasi dalam menyusun rencana dan strategi ke depan—khususnya untuk memenangkan Pilkada dan Pemilu yang akan datang,” tambah Syukri.

Lebih lanjut, untuk mengetahui secara mendalam arah dan harapan Partai Golkar Aceh menjelang Musda ke-12, masyarakat dapat menyimak obrolan lengkap bersama Syukri Rahmat dalam podcast Jalan Ary yang akan tayang besok di channel YouTube Jalan Ary Official, dipandu oleh Aryos Nivada.

Musda ke-12 ini dipandang sebagai momentum penting bagi Partai Golkar Aceh untuk kembali menguatkan posisi politiknya di tengah dinamika perpolitikan daerah yang kian kompleks. (XRQ)

Reporter: AKil

Jemaah Haji Aceh Bakal dapat Biaya Hidup Sebesar 750 Riyal Saudi

Penulis
Rezi
-
0
Acara serah terima total living cost jemaah dari BPKH kepada Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Azhari. (Foto: Dok. Kemenag Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Jemaah haji asal Aceh akan menerima biaya hidup (living cost) sebesar 750 riyal Arab Saudi (SAR) atau setara dengan Rp3.030.000 untuk kebutuhan selama menjalankan ibadah haji tahun 2025. 

Penyerahan simbolis dana living cost bagi jemaah haji Embarkasi Aceh telah dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh pada Rabu (14/5/2025).

Sandi Rahmad selaku Deputi ISE Bank Syariah Indonesia (BSI) menyerahkan total living cost dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Aceh, Azhari. Dana tersebut kemudian diserahkan kembali kepada BSI untuk didistribusikan langsung kepada jemaah.

Diketahui, BPKH bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam menyalurkan biaya hidup (living cost) jemaah haji. Namun untuk Aceh, keberadaan BRI diwakili oleh BSI.

“Nanti diserahkan langsung ke masing-masing jemaah haji saat di Asrama Haji di Banda Aceh. Jadwalnya beda-beda, tergantung jadwal jemaah masuk asrama haji,” ujar Azhari dalam keterangan tertulisnya yang diterima Nukilan.

Azhari menjelaskan setiap jemaah mendapatkan living cost sebesar 750 Saudi Arabia Riyal (SAR) atau setara sekitar Rp3.030.000. Living cost sendiri berasal dari setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) jemaah sendiri, yang nantinya dikembalikan ke jemaah ketika akan berangkat ke Arab Saudi. Di Aceh, Biaya hidup selama di Arab Saudi ini akan disalurkan kepada jemaah oleh BSI

“Setiap jemaah haji mendapatkan 750 Riyal Arab Saudi. Semoga dapat membantu selama menjalankan ibadah haji nantinya,” kata Kakanwil.

Sandi Rahmad menjelaskan bahwa jumlah total living cost yang bakal diserahkan ke jemaah haji Aceh berjumlah 3.301.500 SAR.

“Setiap jemaah nanti akan mendapatkan amplop yang berisi masing-masing 1 lembar SAR 500, 2 lembar SAR 100 dan 1 lembar SAR 50,” kata Sandi.

Khusus untuk Aceh, selain living cost tadi, jemaah haji asal Aceh juga bakal mendapatkan dana kompensasi wakaf dari Baitul Asyi setiap tahunnya. Untuk dana Baitul Asyi akan diserahkan di Makkah.

Reporter: Rezi

RSUD Meuraxa Banda Aceh Sediakan Layanan Pemeriksaan USG Kehamilan Gratis

Penulis
Rezi
-
0
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal bersama Plt Direktur RSUD Meuraxa, M. Nurdin saat mengunjungi ruang pemeriksaan USG kehamilan dan penyakit kandungan. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh melalui Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa mengadakan kegiatan pemeriksaan Ultrasonografi (USG) kehamilan dan penyakit kandungan secara gratis.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wujud dukungan terhadap program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal di Poli Klinik Rawat Jalan Az-Zaytun RSUD Meuraxa, Kamis (15/5/2025).

Dalam sambutannya, Illiza menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran RSUD Meuraxa atas inisiatif dan kepedulian mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan janin.

Ia berharap kegiatan serupa dapat menjadi agenda rutin tahunan untuk membantu ibu-ibu yang kurang mampu dalam mendeteksi dini kondisi kehamilan mereka.

“Saya sangat mengapresiasi kinerja dari rumah sakit Meuraxa ini yang betul-betul punya kepedulian terhadap bagaimana memberikan kesehatan bagi ibu dan janin,” kata Illiza.

Lebih lanjut, Illiza juga menyampaikan arget Pemko dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk menurunkan angka kematian ibu menjadi nol kasus pada tahun 2025, menurunkan prevalensi stunting di bawah 14 persen dari angka 21,7 persen.

“Kemudian meningkatkan akses layanan kesehatan ibu dan anak di seluruh puskesmas dan rumah sakit. Kita ingin agar ibu-ibu hamil tidak mendapatkan layanan medis hanya karena kendala jarak, birokrasi dan ekonomi,” jelasnya.

Sementara itu, Plt. Direktur RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh, M. Nurdin, menyebutkan sebanyak 150 orang telah mendaftar untuk mengikuti pemeriksaan USG gratis ini melalui platform media sosial dan pendaftaran langsung melalui puskesmas.

“Pelayanan ini juga tersebar di puskesmas, pemeriksaan di RSUD Meuraxa hanya khusus hari ini, nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kalau ingin difasilitasi dokter-dokter spesialis nanti kita siapkan disini lagi,” ujarnya. 

Kegiatan ini melibatkan dokter spesialis kandungan profesional, yaitu dr. Taufik Wahyudi, Sp. OG, dr. Yusrizal, M. Ked (OG), Sp. OG, dr. Putri Irmayani, Sp. OG, dan dr. Aliya Hanifa, M. Ked (OG), Sp. OG.

Selain itu, Nurdin juga menegaskan komitmen RSUD Meuraxa untuk melaksanakan arahan Wali Kota dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh warga Kota Banda Aceh dan sekitarnya tanpa memandang status pasien. 

Ia mencontohkan bahwa RSUD Meuraxa telah menerapkan kebijakan untuk tidak menanyakan kartu identitas (KTP) terlebih dahulu saat pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD), melainkan langsung memberikan tindakan dan penanganan medis.

“Terkait hal tersebut sudah kami buktikan bersama seluruh jajaran di RSUD Meuraxa, jadi setiap ada pasien yang datang ke IGD kami tidak mempertanyakan indentitas dahulu, kami langsung melakukan tindakan dan penanganan,” jelas Nurdin.

Komitmen RSUD Meuraxa dalam memberikan pelayanan yang baik juga telah dibuktikan melalui sidak Komisi IV DPRK Banda Aceh yang berinteraksi langsung dengan pasien dan mendapatkan respons positif terkait pelayanan, keramahan dokter, dan perawat.

Reporter: Rezi

Dukung Petani Babahrot, ForBINA Desak PT. DPL Hentikan Operasi di Lahan Sengketa

Penulis
Redaksi
-
0
Dukung Petani Babahrot, ForBINA Desak PT. DPL Hentikan Operasi di Lahan Sengketa. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Forum Bangun Investasi Aceh (ForBINA) mendesak PT. Dua Perkasa Lestari (PT. DPL) untuk segera menghentikan seluruh aktivitas perkebunan di Desa Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya. Desakan ini dilontarkan menyusul proses hukum yang tengah berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, terkait sengketa lahan seluas 2.600 hektare.

Saat ini, kasus tersebut telah memasuki tahap pembuktian dan pemanggilan saksi. Gugatan diajukan oleh 28 kelompok tani yang tergabung dalam Koperasi Sawira. Mereka didampingi oleh Kuasa Hukum Muhammad Reza Maulana, S.H., dan Munardi, S.H.I., dari Kantor MRM Law Firm.

Lahan Sudah Dikuasai Petani Puluhan Tahun

ForBINA menilai bahwa lahan yang diklaim oleh PT. DPL sejatinya telah dikelola oleh para petani sejak lama. Meski demikian, Gubernur Aceh tetap menerbitkan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUPB) kepada PT. DPL, tanpa melalui konsultasi publik maupun pemberian ganti rugi kepada masyarakat setempat.

Menurut Direktur ForBINA, Muhammad Nur, S.H., penerbitan izin tersebut tidak hanya cacat prosedur, tetapi juga mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Ia menegaskan bahwa perlawanan hukum yang dilakukan para petani bukan bentuk penolakan terhadap investasi, melainkan bagian dari upaya memperjuangkan keadilan.

“Ini bukan soal menolak investasi, tapi soal bagaimana investasi dijalankan secara adil, menghormati kearifan lokal, serta tidak merampas hak masyarakat,” ujar Muhammad Nur.

Sejalan dengan Semangat Tata Kelola Sawit Aceh

Lebih lanjut, Muhammad Nur menjelaskan bahwa perjuangan hukum ini mencerminkan semangat perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Aceh. Hal itu, menurutnya, sejalan dengan visi kebijakan Mualem–Dek Fadh, yang mengedepankan transparansi dan keadilan dalam sektor agraria.

Oleh sebab itu, ForBINA menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat Aceh untuk ikut mengawal proses hukum ini dan menunjukkan solidaritas kepada para petani. Dukungan publik dinilai penting agar hak atas tanah yang telah lama mereka kelola tidak dirampas atas nama investasi.

Peringatan untuk PT. DPL

ForBINA juga mengingatkan PT. DPL agar menghentikan seluruh aktivitas di atas lahan yang masih disengketakan. Hal ini dinilai penting untuk mencegah potensi konflik sosial yang bisa meluas dan merugikan semua pihak.

“Sudah saatnya dunia usaha menghormati hukum dan keberadaan masyarakat lokal sebagai pemilik sah atas tanah yang telah mereka kelola sejak lama,” tutup Muhammad Nur.

Editor: Akil

1...420421422...2,413Halaman 421 dari 2,413

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id