NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal meluncurkan kembali sistem sosial berbasis kearifan lokal yang dikenal dengan Pageu Gampong atau pagar kampung. Program ini dirancang sebagai langkah konkret dalam menjaga marwah syariat, ketertiban umum, dan nilai-nilai adat istiadat di tengah masyarakat kota.

Peluncuran ini menjadi bagian dari program unggulan 100 hari pertama pemerintahan Illiza-Afdhal. Inisiatif tersebut melibatkan kolaborasi lintas elemen—mulai dari aparatur gampong, tokoh masyarakat, aparat keamanan, pemuda, hingga alim ulama—dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran syariat Islam yang marak terjadi.

11 Gampong Jadi Percontohan Awal

Untuk tahap awal, Pemerintah Kota telah membentuk tim Pageu Gampong di 11 desa yang tersebar di Banda Aceh. Di antaranya adalah Gampong Jawa, Beurawe, Cot Masjid, Lambaro Skep, Lamteh, Lhong Raya, Blang Oi, Peuniti, Punge Blang Cut, Ulee Lheue, dan Cot Lamkuweuh. Tak hanya itu, gampong lainnya seperti Alue Naga, Rukoh, Tibang, Kampung Baru, dan Lamgugop juga telah masuk dalam daftar partisipan.

Peluncuran resmi program ini dilakukan di aula Balai Kota pada Kamis, 15 Mei 2025. Dalam seremoni tersebut, Wali Kota Illiza secara simbolis memasangkan pin kepada para anggota tim Pageu Gampong. Ia didampingi oleh Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Heri Purwono, Wakil Ketua DPRK Daniel Abdul Wahab, unsur Forkopimda, serta Plt Sekda Kota Banda Aceh Jalaluddin.

Menjawab Keresahan atas Pelanggaran Syariat

Wali Kota Illiza menuturkan bahwa inisiatif ini lahir dari keprihatinannya atas kondisi kota yang kian meresahkan. Menurutnya, pelanggaran syariat semakin marak dan terjadi hampir di setiap sudut kota.

“Terutama pelanggaran syariat yang terjadi hampir di setiap sudut kota, mulai dari khalwat, seks bebas, khamar, hingga narkoba,” ujar Illiza.

Ia menambahkan, selama dua bulan lebih memimpin Banda Aceh, setiap kasus pelanggaran syariat yang ditangani hampir selalu berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.

“Kemarin pesta ekstasi, hari ini sabu,” ungkapnya.

Bangun Sistem Berkelanjutan untuk Banda Aceh yang Aman

Melalui program ini, Illiza mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta menjaga kota agar tetap aman dan bersyariat.

“Ini rumah kita. Kita ingin Banda Aceh menjadi jannah, aman, nyaman, dan bahagia. Walau mayoritas (pelanggar syariat) bukan warga kota, tapi semua masyarakat di sini adalah titipan Allah bagi kita,” katanya.

Sebagai bentuk keseriusan, pihaknya juga telah mulai memperkuat infrastruktur pendukung seperti pencahayaan di area publik, pengawasan melalui CCTV, pembangunan pos jaga, dan penyediaan musala.

“Kalau bukan kita yang pageu, jaga, siapa lagi. Maka yang harus dibangun adalah sistem yang berkelanjutan. Kemarin kita sudah pasang lampu di Ulee Lheue. Nanti juga kita lengkapi dengan CCTV, pos jaga, dan musala,” lanjutnya.

Tak Hanya Maksiat, Juga Tangkal Ancaman Lain

Pageu Gampong tidak hanya difokuskan pada pencegahan maksiat. Lebih dari itu, sistem ini juga dirancang untuk menangkal berbagai ancaman sosial dan keagamaan lainnya.

“Bukan hanya soal maksiat, tapi juga aliran sesat, dan hal lain yang bisa mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat,” tegas Illiza.

Dengan menghidupkan kembali sistem kearifan lokal ini, Pemerintah Kota berharap mampu menciptakan lingkungan yang harmonis, beradab, serta konsisten dalam menegakkan nilai-nilai Islam di jantung ibu kota Provinsi Aceh.

Editor: AKil

NUKILAN.id | Banda Aceh — Pemerintah Kota Banda Aceh terus menggenjot pembentukan Koperasi Merah Putih (MP) di seluruh desa atau gampong sebelum peluncuran resmi pada 12 Juli 2025. Melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Diskopukmdag), target ambisius itu menyasar seluruh 90 gampong yang ada di ibu kota Provinsi Aceh.

“Jumlah gampong (desa) di Kota Banda Aceh 90. Artinya sebelum peluncuran pada 12 Juli 2025 sudah terbentuk di seluruh gampong,” kata Kabid Koperasi Diskopukmdag Banda Aceh, T Mangatsaputra, di Banda Aceh, Kamis (15/5/2025).

Sosialisasi Dimulai, Wali Kota Akan Hadir

Untuk mencapai target tersebut, mulai Jumat (16/5), Pemko akan menggelar sosialisasi pembentukan Koperasi MP secara maraton. Kegiatan ini akan melibatkan 90 gampong serta dihadiri oleh Wali Kota Banda Aceh, jajaran Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK), camat, dan aparatur desa.

Sosialisasi tersebut akan membahas berbagai hal penting, mulai dari pemahaman atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa, hingga perbedaan antara Koperasi MP dan Badan Usaha Milik Gampong (Bumdes).

“Setelah kegiatan sosialisasi ini, baru kemudian dijadwalkan untuk pelaksanaan musyawarah desa khusus (Musdesus) ke 90 gampong,” ujar pria yang akrab disapa Tata itu.

Setelah Musyawarah, Langsung Pembentukan

Usai Musdesus, gampong-gampong akan langsung menggelar rapat pembentukan koperasi. Dalam rapat itu, warga akan memilih pengurus dan pengawas koperasi, menyusun rencana anggaran dasar, serta menetapkan jenis usaha yang akan dijalankan.

“Rapat itu dibuat daftar hadir dan berita acara dibawa oleh kuasa anggota ke notaris untuk membuat akta dan pengesahan di Kemenkum oleh NPAK,” kata Tata.

Disesuaikan dengan Kebutuhan Gampong

Menariknya, aktivitas koperasi MP nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gampong. Meski begitu, arah kebijakan dari pusat tetap menjadi acuan.

Jika mengacu pada Inpres, koperasi desa dapat menjalankan berbagai kegiatan ekonomi seperti gerai kantor, waserda (warung serba ada), klinik, apotek, pergudangan, logistik, hingga usaha simpan pinjam.

Potong Rantai Pasok, Sejahterakan Anggota

Lebih jauh, koperasi MP diharapkan mampu memangkas rantai pasok antara produsen dan konsumen. Dengan begitu, warga desa yang menjadi anggota koperasi dapat menikmati akses langsung terhadap barang atau layanan yang dibutuhkan.

“Itu contoh sederhana, yang jelas tujuannya adalah untuk memotong rantai pasok dari produsen ke konsumen. Untuk itu, tidak ada pilihan lagi, koperasi MP di Banda Aceh harus sudah terbentuk sebelum peluncuran,” demikian T Mangatsaputra.

Editor: Akil