Beranda blog Halaman 419

Calon Haji Tertua dari Aceh Berusia 100 Tahun, Termuda 18 Tahun

0
Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Aceh, Azhari. (Foto: Metrotvnews.com)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Semangat berhaji tak mengenal usia. Tahun ini, Embarkasi Aceh mencatat dua sosok yang mencuri perhatian: seorang calon haji berusia 100 tahun dan satu lagi baru menginjak usia 18 tahun.

Keduanya menjadi simbol semangat lintas generasi dalam menjalankan rukun Islam kelima.

Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Aceh, Azhari, menyampaikan bahwa calon haji tertua berasal dari Kabupaten Aceh Tengah. Ia bernama Muhammad Dahlan, yang tergabung dalam Kloter BTJ-03.

Sementara itu, jemaah termuda tahun ini berasal dari Kabupaten Nagan Raya.

“Muhammad Dahlan, berusia 100 tahun menjadi jemaah haji tertua dari Embarkasi Aceh tahun ini yang tergabung dalam Kloter BTJ-03, sedangkan jemaah termuda berusia 18 tahun berasal dari Kabupaten Nagan Raya,” kata Azhari, Sabtu, 17 Mei 2025.

Pagi tadi, kloter pertama yang berasal dari Banda Aceh telah tiba di Asrama Haji Embarkasi Aceh. Mereka akan menjalani beberapa tahapan penting sebelum diterbangkan ke Arab Saudi pada esok hari.

“Untuk jemaah tertua di kloter pertama asal Kota Banda Aceh berusia 89 tahun, sementara yang termuda 20 tahun. Namun, jemaah tertua secara keseluruhan berusia 100 tahun,” ujarnya.

Selama berada di asrama, seluruh jemaah menjalani pemeriksaan kesehatan. Selain itu, mereka juga menerima pembagian living cost dan kartu Baitul Asyi. Seluruh jemaah pun mendapatkan pembinaan serta mengikuti acara pelepasan resmi.

Namun demikian, tidak semua jemaah diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Pengecualian diberikan kepada jemaah lanjut usia (lansia).

“Kami menyediakan kamar di lantai satu untuk jemaah lansia agar lebih mudah beristirahat. Kursi roda juga sudah disiapkan,” jelas Azhari.

Kisah Muhammad Dahlan dan jemaah muda asal Nagan Raya menjadi pengingat bahwa ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang sarat makna. Dari usia belia hingga satu abad, semangat mereka menuju Tanah Suci adalah bukti bahwa panggilan Allah dapat datang kapan saja—dan selalu layak disambut dengan penuh harap dan ketulusan.

Editor: Akil

PWI Sepakat Akhiri Konflik Internal, Kongres Persatuan Digelar Agustus 2025

0
Ketua Umum PWI hasil Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun (kiri) dan Ketua Umum PWI hasil KLB Zulmansyah Sekedang (kanan) serta anggota Dewan Pers Dahlan Dahi berfoto bersama sesuai penandatanganan Kesepakatan Jakarta. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Setelah hampir setahun terbelah, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akhirnya sepakat mengakhiri konflik internal melalui Kongres Persatuan yang akan digelar paling lambat 30 Agustus 2025.

Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan dua pucuk pimpinan PWI, yakni Hendry Ch Bangun (hasil Kongres Bandung) dan Zulmansyah Sekedang (hasil Kongres Luar Biasa). Pertemuan bersejarah tersebut berlangsung pada Jumat (16/5/2025) malam di Jakarta dan dimediasi oleh anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi.

Puncak pertemuan ditandai dengan penandatanganan dokumen resmi bernama “Kesepakatan Jakarta.” Dokumen ini mencatat komitmen kedua belah pihak untuk menyudahi polemik berkepanjangan yang sempat membuat roda organisasi PWI berjalan di tempat.

“Kedua pihak yang berkonflik menyepakati masalah yang berlarut di PWI akan diselesaikan melalui Kongres Persatuan yang akan digelar di Jakarta paling telat 30 Agustus 2025,” ujar Dahlan Dahi usai pertemuan.

Sebelum akhirnya duduk satu meja, proses negosiasi telah dilakukan secara intens melalui sambungan telepon. Namun, momen penandatanganan langsung pada Jumat tengah malam itu menjadi simbol kuat rekonsiliasi.

Tiga salinan dokumen ditandatangani di atas materai oleh Hendry, Zulmansyah, dan Dahlan, disertai jabat tangan dan tawa lepas—suasana yang seolah mencairkan ketegangan berbulan-bulan.

Dalam keterangannya, Hendry menegaskan pentingnya semangat persatuan bagi masa depan organisasi. Ia berharap seluruh anggota PWI dapat mengesampingkan perbedaan dan kembali fokus menjalankan agenda kerja.

“Ini semua untuk mengembalikan PWI yang sempat tertahan program kerjanya akibat perpecahan selama setahun,” ujar Hendry.

Saat ini, PWI tercatat memiliki lebih dari 30.000 anggota yang tersebar di 39 provinsi, dengan sekitar 20.000 orang telah bersertifikat. Jumlah besar ini menjadi kekuatan tersendiri, namun juga menuntut konsolidasi yang solid agar organisasi tetap berkontribusi untuk bangsa.

Senada dengan Hendry, Zulmansyah menilai bahwa momen ini adalah titik balik penting dalam sejarah organisasi. Ia menaruh harapan besar agar PWI dapat kembali guyub.

“Ini hasil yang luar biasa. Sejarah untuk PWI. Semoga PWI kembali guyub dan bersatu sesuai namanya Persatuan Wartawan Indonesia, baik di PWI pusat maupun di daerah,” kata Zulmansyah.

Dokumen Kesepakatan Jakarta juga dilandasi oleh semangat ketulusan dan rasa tanggung jawab. Bagi Hendry dan Zulmansyah, ini bukan sekadar kesepakatan administratif, melainkan komitmen moral kepada sesama wartawan, masyarakat, dan negara.

Editor: Akil

Illiza Dukung Kenaikan Status Imigrasi Banda Aceh Jadi Tipe A Plus

0
Illiza Dukung Kenaikan Status Imigrasi Banda Aceh Jadi Tipe A Plus. (Foto: MC Banda Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana peningkatan status Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh menjadi Kelas Khusus Tipe A Plus. Dukungan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Kepala Kantor Imigrasi, Gindo Ginting, beserta jajaran di Pendopo Wali Kota, Jumat (16/5/2025) pukul 14.00 WIB.

Dalam pertemuan itu, turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Jalaluddin. Suasana berlangsung hangat, namun tetap fokus membahas rencana strategis yang dinilai penting bagi pelayanan publik di kota ini.

Di awal pertemuan, Gindo Ginting menyampaikan maksud kedatangannya. Ia berharap Pemerintah Kota Banda Aceh bersedia memberikan dukungan resmi terhadap proses peningkatan status tersebut.

“Sebelumnya kami juga telah mendapat dukungan dari Pemerintah Aceh melalui Wakil Gubernur, yang bahkan sudah dituangkan dalam bentuk surat resmi,” ujar Gindo.

Menurutnya, sejumlah persyaratan teknis telah dipenuhi. Hal ini mencakup keberadaan pelabuhan dan bandar udara sebagai tempat masuk internasional.

Tak hanya itu, Gindo juga menyoroti kontribusi signifikan Kantor Imigrasi Banda Aceh terhadap penerimaan negara.

“Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari layanan paspor dan izin tinggal juga meningkat signifikan, dari Rp7 miliar menjadi Rp22 miliar sejak tahun 2003,” jelasnya.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Banda Aceh atas berbagai masukan yang telah diberikan selama ini.

Menanggapi permohonan tersebut, Wali Kota Illiza menyatakan komitmennya. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik sebagai bagian dari esensi pemerintah.

“Saya harap ke depan pelayanan semakin baik karena pada dasarnya pemerintah adalah pelayan masyarakat,” kata Illiza.

Ia juga mengucapkan selamat atas capaian yang telah diraih Kantor Imigrasi Banda Aceh sejauh ini. Tak hanya itu, Illiza turut menyampaikan harapan agar kantor baru yang segera ditempati nantinya dapat semakin mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan.

Di akhir pertemuan, Wali Kota Illiza juga menyampaikan undangan khusus kepada Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh. Ia mengajak Gindo Ginting untuk hadir dalam acara 100 hari kerja Wali Kota yang akan digelar pada 23 Mei 2025 mendatang di Taman Bustanussalatin.

Dengan dukungan lintas sektor, Pemerintah Kota Banda Aceh berharap peningkatan status Kantor Imigrasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat luas, khususnya dalam hal kemudahan dan kenyamanan layanan keimigrasian.

Editor: Akil

Faktor Kesehatan, 26 Calon Jemaah Haji Asal Aceh Batal Berangkat

0
Jemaah haji Indonesia. (Foto: Detik.com)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Sebanyak 26 calon jemaah haji asal Aceh batal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Padahal, mereka telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Kondisi ini, menurut Kementerian Agama (Kemenag) Aceh, masih bisa berubah karena jumlahnya berpotensi bertambah.

“Dinamikanya setiap hari bisa berubah. Kemarin sudah ada 18 orang, hari ini ada 8 orang lagi (menunda berangkat haji),” ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Azhari, dalam konferensi pers di Banda Aceh, Jumat, 16 Mei 2025.

Faktor Kesehatan dan Mahram Jadi Penyebab Utama

Menurut Azhari, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan para jemaah menunda keberangkatannya. Salah satu yang paling dominan adalah persoalan kesehatan. Selain itu, beberapa jemaah juga terkendala oleh aturan mahram atau pendamping bagi jemaah perempuan.

Meski ada yang menunda keberangkatan, Azhari memastikan kuota haji Aceh tetap utuh. Hal ini karena telah disiapkan jemaah cadangan.

“Karena jemaah haji cadangan ada 132 orang dan mereka telah melunasi BPIH. Jika ada yang tidak siap, maka langsung masuk cadangan ini,” kata Azhari.

Dengan demikian, jika ada jemaah yang berhalangan, posisinya langsung digantikan oleh jemaah cadangan tanpa mengurangi jumlah yang diberangkatkan.

Lebih dari 4 Ribu Jemaah Asal Aceh Siap Berangkat

Secara keseluruhan, jumlah jemaah haji asal Aceh tahun ini mencapai 4.378 orang. Jumlah itu belum termasuk tambahan 24 jemaah dari provinsi lain yang mutasi ke Aceh, serta 45 petugas haji.

Sebagai informasi, kloter pertama akan mulai memasuki Asrama Haji Embarkasi Aceh pada Sabtu pagi, 17 Mei 2025. Mereka terdiri dari 393 jemaah yang akan mengikuti berbagai tahapan, mulai dari prosesi pelepasan oleh Gubernur Aceh, pemeriksaan administrasi, bimbingan haji, hingga pengecekan barang bawaan.

Setelah itu, para jemaah akan diberangkatkan ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu pagi, 18 Mei 2025. Penerbangan akan menggunakan pesawat maskapai Garuda Indonesia.

17 Preman Diciduk di Aceh Utara, Polisi Buka Nomor Pengaduan Khusus Pungli

0
Ilustrasi ditangkap Polisi. (Foto: LintasJatim.com)

NUKILAN.ID | LHOKSUKON – Aksi premanisme di Aceh Utara kembali jadi sorotan. Sebanyak 17 pria ditangkap Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Premanisme Polres Aceh Utara karena diduga terlibat praktik pungutan liar (pungli) di tiga lokasi berbeda.

Penangkapan dilakukan di kawasan Kota Panton Labu, Kecamatan Matangkuli, dan Kota Lhoksukon. Saat ini, seluruh pelaku tengah menjalani pemeriksaan di Polres Aceh Utara.

Menurut Kasat Reskrim Polres Aceh Utara, AKP Boestani, penangkapan ini adalah bentuk nyata komitmen pihak kepolisian dalam memberantas aksi premanisme di wilayah hukumnya.

Pada gelombang pertama, lima pria diamankan dari Panton Labu. Mereka berinisial M (42), MA (19), Jef (20), S (41), dan Jaf (37). Kelimanya tertangkap tangan sedang melakukan pungutan parkir secara ilegal.

“Mereka tidak ada tanda pengenal, rompi resmi dari Dinas Perhubungan Aceh Utara,” ujar Boestani, Kamis (15/4/2025).

Selanjutnya, di Kecamatan Matangkuli, enam orang lainnya ditangkap. Mereka adalah R (42), D (38), MYI (55), M (33), AS (58), dan MR (40). Para pelaku diketahui memungut uang sebesar Rp 30.000 per truk dari sopir yang memasuki kawasan perusahaan, dengan dalih sebagai “uang minum”.

Tak berhenti di situ, polisi juga menciduk enam pria lainnya di Kota Lhoksukon. Mereka berinisial TI (49), ES (41), TN (50), TK (48), I (42), dan A (47).

Diduga kuat, kelompok ini melakukan pungli terhadap sopir angkutan barang. Modusnya hampir serupa: menarik uang secara ilegal dari para pengemudi yang melintas di kawasan tersebut.

“Kita periksa untuk memastikan apakah ada unsur pidananya,” kata Boestani menegaskan.

Dalam kesempatan itu, Boestani juga mengajak masyarakat agar tidak diam. Ia meminta warga segera melaporkan jika menemukan aksi premanisme di wilayah Aceh Utara.

Sebagai bentuk keseriusan, Polres Aceh Utara membuka nomor pengaduan resmi di 0852-7798-3031.

“Saya pastikan akan tangkap pelaku premanisme. Jangan main-main di Aceh Utara,” tegas Boestani.

Sejarah Hari Buku Nasional

0
Ilustrasi buku. (Foto: Indotren.com)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH Setiap tanggal 17 Mei, Indonesia memperingati Hari Buku Nasional (Harbuknas)sebuah momentum penting untuk menumbuhkan minat baca dan menguatkan budaya literasi di tengah masyarakat. Tapi tahukah Anda, mengapa tanggal ini yang dipilih? Jawabannya membawa kita kembali ke tahun 1980, tepatnya pada hari peresmian Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas).

Peringatan Harbuknas secara resmi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2002, yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Nasional saat itu, Abdul Malik Fadjar. Pemilihan tanggal 17 Mei bukan tanpa alasan—hari itu bertepatan dengan berdirinya Perpusnas di Jakarta, sebuah institusi yang menjadi tonggak penting dalam pembangunan ekosistem literasi nasional.

Mengapa Buku?

Penetapan Hari Buku Nasional menjadi bagian dari upaya pemerintah menjawab tantangan besar dalam dunia literasi. Dikutip Nukilan.id dari laporan PISA 2018 Results: Combined Executive Summaries, kemampuan membaca siswa Indonesia masih berada di peringkat bawah dibandingkan negara-negara lain. Fenomena ini menunjukkan bahwa literasi belum menjadi budaya yang mapan di tanah air.

Melalui Harbuknas, berbagai lembaga pendidikan, komunitas literasi, hingga penerbit berupaya menggeliatkan kembali semangat membaca di tengah masyarakat. Beragam kegiatan rutin digelar setiap tahun, seperti pameran buku, diskusi sastra, peluncuran buku, hingga kampanye donasi buku ke daerah-daerah pelosok.

Jejak Panjang Perpusnas

Sejarah Perpusnas sendiri menjadi bagian tak terpisahkan dari peringatan ini. Dikutip dari artikel Sejarah Perpustakaan Nasional”, Perpusnas adalah hasil penggabungan dari empat perpustakaan besar di Indonesia: Perpustakaan Museum Nasional, Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial, Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta, serta Perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Penggabungan tersebut bukan sekadar teknis, melainkan simbol penyatuan pengetahuan nasional. Perpusnas dirancang sebagai pusat dokumentasi, pelestarian, dan akses terhadap koleksi pustaka nasional. Seiring waktu, institusi ini berkembang menjadi rujukan penting bagi para peneliti, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum.

Bukan Sekadar Seremonial

Meski Harbuknas kerap dirayakan secara simbolis, tantangan nyata yang dihadapi Indonesia dalam bidang literasi memerlukan lebih dari sekadar seremoni tahunan. Harbuknas menjadi pengingat bahwa buku tetap relevan sebagai jendela dunia, terlebih di tengah arus digital yang kerap membuat bacaan fisik tergeser oleh layar gawai.

Melalui momentum ini, pemerintah dan masyarakat diharapkan terus memperjuangkan akses buku yang merata, perpustakaan yang hidup, serta semangat membaca yang tumbuh sejak dini.

Sebagaimana yang diyakini banyak pegiat literasi, membaca bukan hanya soal kemampuan, tapi juga budaya yang mesti dibangun bersama. (XRQ)

Reporter: AKil

Polisi Tangkap Pencuri Motor di Asrama TNI-AD Banda Aceh

0
Polisi Tangkap Pencuri Motor di Asrama TNI-AD Banda Aceh. (Foto: antara)

NUKILAN.ID | Banda Aceh — Seorang pria berinisial IW (49) harus berurusan dengan hukum setelah diduga mencuri sepeda motor di kawasan Asrama TNI-AD Kuta Alam, Banda Aceh. Aksi pencurian ini berhasil diungkap oleh Polresta Banda Aceh, yang menangkap pelaku pada Jumat (16/5/2025) pagi.

Kejadian ini bermula ketika korban, Novi Zaldi (19), memarkirkan sepeda motornya bernomor polisi BL-5733-AAF di halaman rumahnya pada Rabu (14/5). Namun, keesokan harinya, motor tersebut raib dari tempat semula.

Korban dan keluarganya sempat melakukan pencarian di sekitar lingkungan asrama. Sayangnya, upaya itu tidak membuahkan hasil. Akhirnya, mereka memutuskan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh.

Menindaklanjuti laporan itu, tim ranmor langsung bergerak cepat. Mereka melakukan penelusuran hingga akhirnya menemukan motor korban di pinggir sungai belakang asrama, bersama sosok yang diduga pelaku.

Menariknya, pelaku tengah bersantai di lokasi kejadian ketika diamankan oleh korban dengan bantuan petugas dan warga setempat.

“Sebelum ditangkap, korban berkoordinasi dengan kepolisian, dan pelaku kini sudah dibawa ke Polresta Banda Aceh,” kata Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Fadilah Aditya Pratama di Banda Aceh, Jumat.

Saat ini, pelaku IW masih ditahan dan sedang menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi mengapresiasi langkah cepat korban yang segera melaporkan kehilangan tersebut.

“Saat ditangkap, pelaku sedang bersantai di pinggiran sungai di belakang asrama itu,” ujar Kompol Fadillah.

Selain itu, Fadillah juga mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pencurian kendaraan bermotor, terutama saat memarkirkan kendaraan di lokasi umum.

“Saat ini pelaku masih ditahan dan diproses hukum lanjut. Kita mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memarkirkan kendaraan di mana pun dan kapan pun,” demikian Kompol Fadillah.

Editor: Akil

Akademisi USK: Model Bisnis BUMD Sektor Pangan Harus Berbasis Kemitraan

0
akademisi usk
Akademisi Fakultas Pertanian USK, Mujiburrahmad, SP.,M.Si. (Foto: Pribadi)

NUKILAN.ID | Banda Aceh Dorongan untuk segera merealisasikan pendirian Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) Sektor Pangan terus menguat. Salah satunya datang dari Anggota Komisi III DPRA dari Partai Darul Aceh (PDA), Eddi Shadiqin, SH, yang menilai bahwa kehadiran BUMA Pangan penting sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kedaulatan pangan, menstabilkan harga komoditas, dan meningkatkan kesejahteraan petani di Aceh.

Menanggapi hal tersebut, akademisi Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK), Mujiburrahmad, memberikan pandangan kritis dari perspektif agrobisnis. Menurutnya, model bisnis BUMA Pangan tak boleh dirancang secara serampangan, melainkan harus berpijak pada prinsip-prinsip yang kuat dan berkelanjutan.

“Model bisnis BUMA Pangan perlu dirancang dengan prinsip keberlanjutan dan menjalin kemitraan erat dengan petani,” kata Mujiburrahmad saat diwawancarai Nukilan.id, belum lama ini.

Ia menambahkan, model bisnis semacam itu tak hanya akan memberi dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan sektor pertanian, tetapi juga menjamin keberlangsungan usaha melalui dukungan dari petani sebagai mitra utama.

“BUMA Pangan harus mampu menyediakan teknologi tepat guna, pelatihan pertanian yang efektif, serta fasilitas pemasaran yang mendorong daya saing produk lokal,” lanjutnya.

Baginya, salah satu kelemahan paling nyata dari sistem pertanian Aceh saat ini adalah minimnya akses petani terhadap inovasi dan pasar. BUMA, kata dia, harus hadir sebagai jembatan penghubung yang mampu menjawab persoalan tersebut.

Namun, ia mengingatkan, keberadaan BUMA Pangan tidak akan berarti banyak tanpa pengelolaan yang akuntabel dan profesional.

“Pengelolaan BUMA Pangan juga harus dilakukan secara efisien dan transparan, dengan pembagian keuntungan yang adil bagi semua pihak,” ujarnya.

Menurutnya, keberpihakan kepada petani harus menjadi roh dari keberadaan BUMA Pangan. Salah satu bentuk nyatanya adalah komitmen untuk membeli hasil pertanian dengan harga yang layak dan waktu yang tepat, agar petani tidak terus terjebak dalam ketergantungan pada tengkulak.

“Prioritas utama harus diberikan pada pembelian hasil pertanian dengan harga yang layak dan dilakukan secara tepat waktu. Langkah ini juga akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.

Dukungan terhadap pendirian BUMA Pangan memang menjadi harapan baru di tengah dinamika sektor pertanian Aceh yang kerap menghadapi fluktuasi harga, rantai distribusi panjang, serta lemahnya akses pasar bagi petani lokal. Model bisnis yang kuat dan berbasis kemitraan, seperti yang disarankan Mujiburrahmad, diharapkan mampu menjadi fondasi kokoh bagi keberhasilan program ini di masa mendatang. (XRQ)

Reporter: Akil

Akademisi USK Soroti Tantangan Pendirian BUMD Sektor Pangan di Aceh

0
Akademisi USK Soroti
Ilustrasi Bahan pokok di Pasar Peunayong, Banda Aceh. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.ID | Banda Aceh — Dorongan untuk merealisasikan pendirian Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) atau BUMD sektor pangan terus menguat. Salah satunya disampaikan oleh Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Darul Aceh (PDA), Eddi Shadiqin, SH.

Beberapa hari lalu, ia menyerukan pentingnya kehadiran BUMA Pangan sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kedaulatan pangan, menstabilkan harga komoditas, dan meningkatkan kesejahteraan petani di Aceh.

Namun, di balik urgensi pendirian BUMA tersebut, terdapat sejumlah tantangan serius yang harus diantisipasi oleh Pemerintah Aceh. Hal ini disampaikan oleh Mujiburrahmad, Akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, dalam wawancaranya bersama Nukilan.id pada Sabtu (17/5/2025).

“Tantangan utama bagi Pemerintah Aceh dalam pendirian BUMA Pangan adalah memastikan pengelolaan yang profesional dan transparan untuk menghindari kerugian,” ujarnya membuka pandangan.

Menurut Mujiburrahmad, sejarah panjang kegagalan sejumlah BUMD sebelumnya menjadi pelajaran penting bahwa tanpa tata kelola yang baik, pendirian badan usaha milik daerah justru dapat berujung pada kerugian dan inefisiensi.

“Jika tidak dikelola dengan baik, BUMA Pangan bisa mengalami masalah seperti inefisiensi operasional, distribusi pangan yang tidak merata, hingga potensi penyalahgunaan anggaran,” tegasnya menambahkan.

Ia menilai, langkah krusial yang harus dilakukan Pemerintah Aceh adalah membangun pondasi sumber daya manusia yang kuat dan berintegritas, terutama yang memiliki kompetensi di bidang agroindustri. Dalam hal ini, perguruan tinggi bisa menjadi mitra strategis.

“Untuk itu, penting bagi Pemerintah Aceh untuk melibatkan perguruan tinggi dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang agroindustri dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik,” lanjut Mujiburrahmad.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa keberhasilan BUMA Pangan tidak cukup hanya bergantung pada pemerintah semata. Sinergi multipihak mutlak diperlukan demi menciptakan ekosistem pangan yang berkelanjutan.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah, petani, sektor swasta, dan lembaga pendidikan tinggi akan menjadi kunci keberhasilan dan kelangsungan BUMA Pangan ke depan,” pungkasnya.

Pernyataan Mujiburrahmad ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pendirian BUMA bukan sekadar proyek politik atau simbol kebijakan, melainkan langkah strategis yang memerlukan perencanaan matang, manajemen profesional, serta komitmen bersama untuk mendorong kemandirian pangan Aceh. (XRQ)

Reporter: Akil

Akademisi USK Dukung Penuh Pembentukan BUMD Sektor Pangan

0
AKADEMISI USK
Akademisi Fakultas Pertanian USK, Mujiburrahmad, SP.,M.Si. (Foto: Pribadi)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Dukungan terhadap pembentukan Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) di sektor pangan terus menguat. Setelah sebelumnya anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Darul Aceh (PDA), Eddi Shadiqin, SH, mendorong Pemerintah Aceh untuk segera merealisasikan rencana tersebut, kini akademisi dari Universitas Syiah Kuala turut menyatakan dukungan.

Mujiburrahmad, akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, menilai bahwa pendirian BUMA sektor pangan di Aceh sudah sangat layak direalisasikan. Menurutnya, langkah ini akan menjadi instrumen strategis dalam mengelola potensi pertanian dan perkebunan yang melimpah di Aceh.

“Pendirian BUMD atau BUMA sektor pangan di Aceh sangat penting untuk mengelola potensi besar sektor pertanian dan perkebunan yang dimiliki daerah ini, agar tidak bergantung dari luar (Aceh),” ungkap Mujiburrahmad kepada Nukilan.id pada Sabtu (17/5/2025).

Ia menyoroti kondisi Aceh yang hingga saat ini masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Situasi ini, menurutnya, sangat rentan terhadap gejolak pasar dan mengancam ketahanan pangan daerah.

“Saat ini, Aceh masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, yang rentan memicu ketidakstabilan harga dan mengancam ketahanan pangan,” katanya.

Baca Juga: Anggota Komisi III DPRA Dorong Pendirian BUMA Pangan

Lebih lanjut, ia menilai kehadiran BUMA Pangan dapat menjadi solusi konkret untuk membangun kedaulatan pangan di Aceh serta meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan hasil pertanian lokal.

“Dengan hadirnya BUMA Pangan, Aceh berpeluang memperkuat kedaulatan pangan daerah, mengelola hasil pertanian secara profesional, mengurangi ketergantungan pada impor, serta mendorong kemandirian dan pertumbuhan ekonomi lokal,” tambahnya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa BUMA Pangan dapat berperan penting dalam menstabilkan harga komoditas serta menyerap hasil pertanian rakyat yang kerap kali tidak terserap pasar.

Ia mengungkapkan, melalui pendekatan pembelian hasil pertanian dengan harga wajar dan strategi penjualan yang efektif, BUMA Pangan dapat menjadi penopang ekonomi petani serta melindungi mereka dari gejolak harga yang merugikan.

“Melalui mekanisme pembelian hasil pertanian dengan harga wajar dan penjualan yang efektif, BUMA Pangan dapat membantu menghindari fluktuasi harga yang merugikan petani, serta menyerap surplus panen yang kerap tidak terserap pasar,” imbuhnya.

Ia pun menggarisbawahi pentingnya tata kelola yang baik serta profesionalisme dalam manajemen agar BUMA ini mampu bertahan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Dengan tata kelola yang baik serta manajemen risiko yang profesional, BUMA Pangan diyakini mampu bertahan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi semua pihak,” Pungkasnya.

Dukungan dari kalangan akademisi ini menambah legitimasi terhadap urgensi pendirian BUMA Pangan di Aceh. Kini, semua mata tertuju pada langkah konkret Pemerintah Aceh dalam menjawab tantangan sekaligus peluang besar ini. (XRQ)

Reporter: Akil