Beranda blog Halaman 418

Perlu Kebijakan Komprehensif untuk Mendirikan BUMD Sektor Pangan

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi ketahanan pangan. (Foto: unair.ac.id)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Usulan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sektor Pangan di Aceh mendapat tanggapan dari kalangan akademisi. Dosen Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK), Mujiburrahmad, menilai rencana tersebut perlu ditopang oleh kebijakan komprehensif agar tidak hanya menjadi proyek formalitas semata.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRA dari Partai Darul Aceh (PDA), Eddi Shadiqin, SH, mendorong Pemerintah Aceh segera merealisasikan pendirian BUMD yang fokus pada sektor pangan. Ia menilai, kehadiran lembaga usaha milik daerah di bidang ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Menanggapi hal itu, Mujiburrahmad menekankan bahwa inisiatif pendirian BUMA sektor pangan merupakan langkah strategis yang perlu ditopang oleh kebijakan yang komprehensif agar bisa berjalan optimal dan berdampak nyata terhadap penguatan ketahanan pangan dan perekonomian Aceh.

“Di antaranya adalah pemberian insentif kepada petani berupa subsidi produksi dan jaminan harga minimum,” kata Mujiburrahmad kepada Nukilan.id, Sabtu (17/5/2025).

Menurutnya, insentif produksi tidak akan cukup tanpa pembenahan menyeluruh pada sistem distribusi pangan. Ketidakefisienan logistik selama ini menjadi salah satu penyebab utama tingginya harga dan lemahnya daya saing produk pertanian lokal.

“Pemerintah juga perlu membenahi sistem distribusi pangan melalui kebijakan logistik yang efisien dan menyeluruh,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya reformasi regulasi di sektor agroindustri agar iklim investasi di bidang pangan lebih terbuka dan menarik minat pelaku usaha.

“Selain itu, regulasi di bidang agroindustri harus direformasi agar lebih ramah investasi,” tambahnya.

Tidak kalah penting, sambung Mujiburrahmad, adalah penguatan kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi motor penggerak BUMD pangan nantinya. Tanpa SDM yang andal, keberadaan badan usaha tersebut dikhawatirkan tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

“Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertanian juga sangat penting, agar pengelolaan BUMA Pangan dapat berjalan optimal dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi Aceh,” tuturnya.

Ia berharap Pemerintah Aceh tidak hanya fokus pada aspek kelembagaan, tetapi juga merancang ekosistem kebijakan yang mendukung secara menyeluruh—mulai dari hulu produksi, pengolahan, hingga distribusi pangan.

Usulan pendirian BUMA sektor pangan ini dinilai menjadi momentum penting bagi Pemerintah Aceh untuk berperan lebih aktif dalam membangun sistem pangan yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan. (XRQ)

Reporter: AKil

Aceh Usulkan Rekening Belanja Khusus Baitul Mal ke Kemendagri

Penulis
nukil
-
0
Aceh Usulkan Rekening Belanja Khusus Baitul Mal ke Kemendagri. (Foto: RRI)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Perintah Aceh terus berinovasi dalam mengelola dana keagamaan. Kali ini, Gubernur Aceh Muzakkir Manaf secara resmi mengusulkan agar belanja zakat dan infak dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Usulan tersebut disampaikan dalam sebuah audiensi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berlangsung di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat, 16 Mei 2025. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, Azwardi Abdullah, A.P., M.Si., serta dihadiri sejumlah pejabat terkait.

Arah Baru Pengelolaan Dana Umat

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Aceh menyerahkan surat resmi Gubernur yang mengusulkan agar anggaran belanja zakat dan infak dapat terintegrasi dalam SIPD. Hal ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola dana umat yang lebih transparan dan terstruktur.

“Dengan integrasi anggaran zakat dan infak dalam SIPD, kami berharap penyaluran dana ini dapat menjadi lebih efektif dan transparan, sehingga memberikan manfaat yang lebih maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujar Azwardi Abdullah.

Dukungan untuk Gerakan Aceh Berwakaf

Lebih lanjut, Azwardi menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan program percepatan Gerakan Aceh Berwakaf. Tidak hanya itu, usulan ini juga membuka peluang optimalisasi pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya oleh Baitul Mal di tingkat kabupaten/kota.

Ia juga menyebutkan, inisiatif ini berpotensi memperkuat peran Baitul Mal Gampong. Lembaga tersebut merupakan bagian penting dari program unggulan Pemerintah Aceh dalam memberdayakan masyarakat melalui dana keagamaan.

Kemendagri Sambut Positif

Usulan yang diajukan Pemerintah Aceh mendapat sambutan positif dari Kemendagri. Jifvy Magdalena Dina Paomey, S.IP., M.Ak., CGAA, selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami menyambut baik langkah ini sebagai bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dan infak,” ungkap Jifvy.

Langkah Strategis untuk Kesejahteraan Rakyat

Pada akhirnya, inisiatif ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat sistem pengelolaan zakat dan infak di Aceh. Melalui integrasi dengan SIPD, proses administrasi di Baitul Mal diperkirakan akan semakin efisien.

Dengan demikian, dana yang terkumpul bisa lebih cepat disalurkan dan tepat sasaran. Hal ini tentunya memberi dampak positif terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kepala BPH RI Iringi Keberangkatan 393 Calon Haji Aceh Kloter Pertama

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala BPH RI Iringi Keberangkatan 393 Calon Haji Aceh Kloter Pertama. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Suasana haru dan khidmat mewarnai pelepasan 393 jamaah calon haji (JCH) asal Kota Banda Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) pertama. Mereka dilepas secara resmi oleh Kepala Badan Pengelola Haji (BPH) RI, KH Mochamad Irfan Yusuf, di Asrama Haji Embarkasi Aceh, Sabtu (17/5/2025).

Dalam momen tersebut, Irfan Yusuf menyerahkan bendera merah putih kepada petugas haji sebagai simbol keberangkatan. Ia mengatakan, dirinya sejak awal sudah mencatat tanggal keberangkatan jamaah Aceh dan memastikan hadir langsung di Banda Aceh.

“Saya dari awal mencatat tanggal kapan Aceh, dan saya harus hadir ke Aceh. Maka dengan ini saya melepaskan jamaah calon haji Aceh,” ujarnya.

Aceh dan Napak Tilas Sejarah Haji di Nusantara

Tidak hanya melepas keberangkatan, Irfan juga mengingatkan pentingnya peran Aceh dalam sejarah panjang perjalanan haji di Indonesia. Menurutnya, sejak abad ke-16, Aceh telah menjadi pintu gerbang utama menuju Tanah Suci.

“Aceh, sejak abad ke-16 telah menjadi titik awal perjalanan umat Islam ke tanah suci. Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh menjadi tempat para jamaah dari Sumatera berkumpul menuju tanah suci,” ujarnya.

Bahkan, Irfan menyebut bahwa Aceh tak sekadar mengirimkan jamaah haji. Lebih dari itu, Aceh telah mengukir jejak keilmuan dan peradaban melalui tokoh-tokoh besar.

“Aceh juga menjadi titik berangkatnya peradaban ulama seperti Syekh Abdurrauf As-Singkili, yang telah membuktikan bahwa haji dari Aceh adalah pintu ilmu.”

Ia menambahkan bahwa para jamaah haji Aceh pada masa lalu tidak hanya menjalani ibadah, melainkan juga kembali dengan membawa ilmu dan kitab-kitab yang memperkaya khazanah keislaman di Nusantara.

“Ini adalah warisan yang menjadikan jamaah calon haji Aceh menjadi jembatan peradaban dunia. Karena itulah, saya hari ini bisa melepaskan jamaah sekalian,” kata Irfan.

Berangkat dari Aceh Menuju Jeddah

Sebagaimana dijadwalkan, para jamaah calon haji kloter pertama akan berangkat pada Minggu, 18 Mei 2025, pukul 07.25 WIB. Mereka akan diterbangkan langsung dari Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) menggunakan pesawat Garuda Indonesia dan mendarat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah.

Pelepasan ini turut dihadiri oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Kepala Kanwil Kemenag Aceh Azhari, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Pesan Gubernur: Ikhlas, Sabar, dan Jangan Tersesat

Dalam kesempatan itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan pesan khusus kepada para jamaah agar menunaikan ibadah dengan niat yang ikhlas dan penuh kesabaran. Ia mengingatkan bahwa pelaksanaan haji merupakan ibadah yang menguji fisik dan mental.

“Saya ingatkan kepada semua jamaah harus ikhlas dan penuh kesabaran. Karena kalau tidak semua akan sia-sia. Ini harus diutamakan,” tegas Muzakir.

Tak hanya kepada jamaah, Muzakir juga menitipkan pesan kepada para petugas haji agar memberikan pelayanan terbaik. Ia mengingatkan agar tidak lengah dalam mendampingi jamaah, mengingat pernah terjadi kasus jamaah tersesat dan baru ditemukan setelah tiga hari.

“Kepada petugas, ini jangan dilepaskan jamaah, takutnya nanti sesat dan tiga hari baru ditemukan. Maka, ini menjadi kewajiban petugas untuk menjaga jamaah,” demikian Muzakir.

Aceh, Spirit Keberangkatan dan Kepulangan Penuh Makna

Dengan semangat sejarah dan kekuatan spiritual yang diwariskan dari masa lalu, keberangkatan jamaah calon haji dari Aceh kali ini bukan sekadar perjalanan fisik ke tanah suci. Ia adalah bagian dari estafet peradaban, sekaligus upaya memperkuat jati diri keislaman Aceh yang sejak dulu menjadi tonggak ilmu dan kebangkitan ruhani.

Editor: Akil

Tgk. Suryadi Anwar Kecam Keras Kekerasan Seksual Anak di Aceh Selatan

Penulis
Redaksi
-
0
Pimpinan Dayah Nurul Yaqin, Labuhanhaji Timur, Abon Tgk. Suryadi. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN — Kasus kekerasan seksual terhadap dua anak yang baru-baru ini terjadi di Aceh Selatan mengguncang nurani masyarakat. Peristiwa memilukan ini memantik reaksi keras dari berbagai kalangan, salah satunya datang dari ulama kharismatik Aceh Selatan, Abon Tgk. H.M Suryadi Anwar.

Sebagai Pimpinan Dayah Nurul Yaqin, Labuhanhaji Timur, Abon Tgk. Suryadi menyampaikan kecaman keras. Ia menyerukan kebangkitan moral bersama dalam menghadapi kejahatan keji yang mengancam masa depan generasi muda.

Ajakan Bersatu Lawan Kemungkaran

Dalam keterangannya, Abon Tgk. Suryadi mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh Selatan untuk tidak diam. Ia menegaskan pentingnya kesadaran kolektif dalam menumpas setiap bentuk kemungkaran.

“Mari sama-sama kita gaungkan untuk memberantas kemungkaran di bumi Syekh Muda Waly. Amar makruf nahi mungkar adalah tanggung jawab bersama — bukan hanya tugas ulama dan aparat, tapi seluruh umat,” tegas Abon Tgk. Suryadi Anwar.

Dengan suara lantang, ia menekankan bahwa nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal harus dijadikan tameng dalam menghadapi arus kejahatan moral yang kian meresahkan.

Lebih jauh, Abon Tgk. Suryadi mengingatkan bahwa Aceh Selatan memiliki warisan keilmuan dan spiritualitas yang kuat. Daerah ini, yang dikenal sebagai tanah kelahiran ulama besar Syekh Muda Waly Al-Khalidi, seharusnya menjadi tempat subur bagi tumbuhnya kebaikan dan keadilan.

“Tanah para aulia ini tidak boleh dikotori oleh tindakan biadab seperti itu. Kita harus bangkit, menjaga marwah daerah ini dari orang-orang yang tidak takut kepada Allah dan berani merusak anak-anak yang merupakan amanah,” lanjutnya.

Menurutnya, membiarkan pelaku kejahatan seksual berkeliaran tanpa sanksi tegas sama saja dengan merusak masa depan masyarakat sendiri.

Dorongan pada Aparat dan Masyarakat

Abon Tgk. Suryadi juga mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dan tegas. Di sisi lain, ia mengimbau masyarakat untuk menghidupkan kembali semangat pengawasan sosial yang berlandaskan nilai agama dan budaya gotong royong.

“Ketika amar makruf nahi mungkar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita bisa cegah kemungkaran sejak dini. Jangan biarkan pelaku bersembunyi di balik status sosial atau usia. Yang salah tetap salah, dan harus dihukum,” ujarnya.

Seruan ini menjadi pengingat penting bahwa ketegasan hukum harus diiringi oleh partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan sosialnya.

Menutup pernyataannya, Abon Tgk. Suryadi mengajak masyarakat memperkuat peran pendidikan agama di rumah dan lingkungan. Ia mendorong agar masjid dan dayah kembali dihidupkan sebagai pusat pembinaan akhlak serta pelindung moral generasi muda.

Seruan ini sekaligus menjadi refleksi bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan penguatan nilai-nilai agama dan komunikasi terbuka dalam keluarga, masyarakat Aceh Selatan diharapkan mampu membentengi anak-anak dari bahaya predator seksual.

Editor: Akil

Ketua TASTAFI Aceh Selatan Kecam Keras Kekerasan Seksual Anak

Penulis
Redaksi
-
0
Abuna Tgk. H. Muhammad Ja'far Amja, Ketua TASTAFI Aceh Selatan 2025–2030. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | Tapaktuan – Kasus kekerasan seksual terhadap dua anak yang dilakukan oleh seorang kakek di Aceh Selatan terus menuai kecaman. Kali ini, suara lantang datang dari Ketua Pengurus Wilayah Pengajian dan Zikir TASTAFI (Tasawuf, Tauhid, dan Fiqih) Aceh Selatan, Abuna Tgk. H. Mohd. Ja’far Amja, S.Hi.

Dalam pernyataannya, Abuna Ja’far menyampaikan bahwa TASTAFI ikut angkat bicara sebagai bentuk kepedulian terhadap tegaknya hukum dan nilai-nilai agama. Ia mengutuk keras tindakan pelaku yang dinilainya bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merendahkan martabat manusia.

“Kami dari TASTAFI ikut berpartisipasi angkat bicara untuk penegakan hukum terhadap perbuatan kurang hajar ini. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga penghinaan terhadap nilai-nilai agama dan martabat kemanusiaan,” ujar beliau dengan nada sedih.

Kejahatan Seksual Adalah Pengkhianatan Amanah

Menurut Tgk. Ja’far, kejahatan seksual terhadap anak bukan sekadar kriminal biasa. Lebih dari itu, pelaku telah mengkhianati amanah Allah dan secara langsung merusak masa depan generasi.

“Anak-anak adalah amanah. Barang siapa menyakiti dan merusak mereka, maka dia sedang menantang murka Allah. Perbuatan semacam ini adalah bagian dari kemunkaran yang harus diperangi bersama — baik oleh negara, masyarakat, maupun tokoh agama,” tambahnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, tidak boleh ada ruang toleransi terhadap pelaku. Negara dan seluruh elemen masyarakat dituntut untuk bersikap tegas, tanpa pandang bulu.

Diam Adalah Kejahatan Kedua

Tak hanya mengutuk pelaku, Tgk. Ja’far juga menyoroti sikap masyarakat yang acap kali memilih diam saat kejahatan terjadi di sekitar mereka. Menurutnya, membela anak-anak yang menjadi korban adalah bentuk ibadah dan bagian dari jihad melawan kebatilan.

“Jika umat diam terhadap kemunkaran seperti ini, maka tunggulah kehancuran. Karena yang paling berbahaya bukan hanya pelaku kejahatan, tapi juga mereka yang memilih bungkam saat kejahatan merajalela,” tegasnya.

TASTAFI Siap Bersinergi dengan Lembaga Perlindungan Anak

Sebagai bentuk komitmen, Pengurus Wilayah TASTAFI Aceh Selatan menyatakan siap bersinergi dengan pihak kepolisian, lembaga perlindungan anak, serta elemen masyarakat lainnya. Tujuannya tak lain untuk membangun sistem perlindungan yang kokoh bagi generasi muda Aceh.

Dengan pernyataan ini, TASTAFI ingin mengingatkan bahwa kejahatan terhadap anak adalah musuh bersama yang harus dilawan, bukan hanya oleh negara, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat.

Editor: Akil

Wali Nanggroe Aceh Anugerahkan Penghargaan kepada Wakil Rektor KFU

Penulis
Redaksi
-
0
Wali Nanggroe Aceh Anugerahkan Penghargaan kepada Wakil Rektor KFU. (Foto: Media KFU)

NUKILAN.ID | KAZAN – Hubungan antara Provinsi Aceh dan Rusia semakin erat. Kali ini, Universitas Federal Kazan (KFU) menerima kunjungan resmi dari delegasi Aceh yang dipimpin oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmoud Al-Haythar.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Rektor KFU Bidang Hubungan Internasional, Timurkhan Alishev, dianugerahi tanda kehormatan dan piagam penghargaan dari Wali Nanggroe Aceh atas kontribusinya dalam mengembangkan kerja sama antara Aceh dan Universitas Kazan.

Kolaborasi Akademik Terus Diperkuat

Kunjungan ini bukanlah pertemuan perdana. Sebelumnya, KFU telah menjalin kolaborasi akademik dengan Universitas Syiah Kuala dan Universitas Malikussaleh. Fokus kerja sama tersebut berada di bidang teknologi minyak dan gas, yang menjadi sektor unggulan kedua belah pihak.

Lebih lanjut, pada tahun ajaran ini, mahasiswa pertama asal Aceh telah resmi diterima di Universitas Kazan. Mereka tersebar di Institut Hubungan Internasional, Sejarah dan Studi Timur, serta Institut Kedokteran Dasar dan Biologi.

Aceh saat ini dikenal sebagai salah satu provinsi yang berkembang paling dinamis di Indonesia. Tak hanya memperluas hubungan dengan Rusia, provinsi ini juga tengah membangun jejaring kerja sama ilmiah dan pendidikan dengan berbagai negara lain di dunia.

Sebagai bentuk konsistensi, Universitas Kazan secara rutin ikut serta dalam pameran pendidikan di Jakarta. Bahkan, pada tahun 2025, KFU tercatat sebagai universitas paling diminati oleh pelamar asal Indonesia untuk beasiswa Pemerintah Rusia yang dikoordinasikan oleh Rossotrudnichestvo.

Festival Budaya Indonesia Jadi Agenda Tahunan

Tak hanya fokus pada aspek akademik, KFU juga menunjukkan ketertarikan terhadap kebudayaan Indonesia. Setiap tahunnya, universitas ini mengadakan Hari Budaya Indonesia dan festival mahasiswa yang melibatkan pelajar dari berbagai latar belakang.

Sebagai langkah lanjutan, Universitas Kazan juga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan dua universitas di Indonesia. Dokumen ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama internasional, khususnya dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Editor: Akil

Letda Andrianto, Prajurit Korem Lilawangsa Juara Binaraga TNI, Polri, dan ASN Se-Indonesia

Penulis
Redaksi
-
0
Letda Andrianto, Prajurit Korem Lilawangsa Juara Binaraga TNI, Polri, dan ASN Se-Indonesia. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | LHOKSEUMAWE — Semangat dan dedikasi Letnan Dua (Letda) Infanteri Andrianto kembali membuahkan hasil gemilang. Prajurit TNI AD yang berdinas di Korem 011/Lilawangsa ini sukses menorehkan prestasi nasional dengan merebut juara pertama lomba binaraga dalam ajang Pangdivif 2 Kostrad Cup ke-64, Jumat (16/5/2025), yang digelar di Singosari, Malang, Jawa Timur.

Ajang ini bukan sekadar lomba biasa. Sebab, peserta yang hadir berasal dari jajaran TNI tiga matra, Polri, hingga ASN dari berbagai satuan militer di seluruh Indonesia. Letda Andrianto bukan hanya menang, tetapi juga dinobatkan sebagai Finalis Best of The Best, mengalahkan rival-rival terbaiknya dari seluruh nusantara.

“Congratulations To The Winner On Season Kesatria Series: Divif 2 Kostrad Cup 2025. Peringatan HUT Divif 2 Kostrad ke-64.”

Prestasi Binaraga yang Konsisten dan Membanggakan

Prestasi kali ini bukanlah yang pertama bagi Letda Andrianto. Ia sebelumnya telah mengukir sejarah dengan menyumbangkan medali emas untuk Aceh di ajang PON XX Papua 2021, menunjukkan konsistensinya sebagai atlet binaraga nasional.

Pria kelahiran Madiun, Jawa Timur, pada 16 Oktober 1979 ini memulai karier militernya sebagai Tamtama pada tahun 1999. Pertama kali bertugas di Batalyon 527/Lumajang, ia kini berdinas di Korem 011/Lilawangsa dan telah menyandang pangkat perwira.

Perjalanan kariernya yang panjang tidak membuatnya lelah. Sebaliknya, ia terus menjaga stamina dan disiplin tinggi sebagai prajurit sekaligus atlet binaraga profesional.

Apresiasi pun datang dari Komandan Korem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran. Ia menyampaikan rasa bangga dan dukungannya atas kemenangan Letda Andrianto.

“Kita apresiasi atas keberhasilannya pada lomba binaraga kelas TNI, Polri dan ASN di seluruh satuan jajaran TNI. Juara ini, selain membawa nama baik satuan, khususnya Korem 011/Lilawangsa, Kodam IM, diharapkan dapat menjadi motivasi para prajurit TNI usia muda, bertujuan selain tubuh sehat prima, dapat mengukir prestasi seperti Andrianto,”

Tak hanya itu, Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad, Mayor Jenderal TNI Susilo, juga turut memberikan penghormatan atas dedikasi luar biasa Letda Andrianto.

“Kalau ini prajurit TNI Binaraga profesional, jadi ya, TNI bukan hanya jago perang, beladiri, dan bisa teritorial bersama masyarakat, namun juga menguasai olahraga, saya hormat, dari tamtama bisa sampai perwira tetap semangat rajin berlatih,”

Piala, Trofi, dan Mimpi Selanjutnya

Bagi Letda Andrianto, penghargaan bukan lagi barang baru. Ia bahkan mengaku kesulitan menyimpan seluruh piala dan piagamnya.

“Kalau piagam atau piala, trofi juara binaraga banyak, gak terhitung ya, bahkan hampir tidak ada tempat, sehingga banyak yang rusak. Insya Allah saya lagi persiapan Event Piala Kapolri di Jakarta, pada Bulan Juli 2025,”

Dengan semangat juang yang tak pernah padam, ia tengah mempersiapkan diri menghadapi Piala Kapolri 2025 yang akan digelar di Jakarta.

Pengabdian Letda Andrianto kepada negara juga membawanya ke berbagai daerah. Pada tahun 2002, ia pernah ditugaskan di Ambon, dan setelah itu dikirim ke Aceh sebagai Prajurit Dua (Prada).

Takdir kemudian membawanya menetap di Aceh. Ia menikah dengan Fitrihati, seorang perempuan asal Lhokseumawe. Kini mereka telah dikaruniai tiga putri cantik, menjadi sumber semangat dalam setiap langkah pengabdiannya.

Editor: Akil

Kejati Aceh Temukan Fakta Baru Dugaan Korupsi di BGP Aceh, Penyidikan Diperluas ke Anggaran 2024

Penulis
Sammy
-
0
Ilustrasi korupsi. (Foto: merdeka.com)

Nukilan.id | Banda Aceh – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menemukan sejumlah fakta baru dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan keuangan pada Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Aceh. Penyimpangan terbaru ditemukan pada anggaran tahun 2024 yang nilainya mencapai Rp69,8 miliar sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BGP Aceh. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dana yang telah terealisasi sebesar 99,08 persen atau sekitar Rp68,8 miliar.

Kasi Penkum Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis, menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban (LPJ), ditemukan manipulasi laporan kegiatan dan penerimaan dana tidak sah yang berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara hingga miliaran rupiah. Saat ini, tim penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pegawai BGP Aceh dan pihak ketiga dari berbagai kabupaten/kota yang diduga terlibat.

Sebelumnya, Kejati Aceh telah menetapkan dua pegawai negeri sipil (PNS) sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pada tahun anggaran 2022–2023. Mereka adalah TW selaku Kepala BGP Aceh merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada periode tersebut, dan M sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penetapan keduanya dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi.

“Dalam periode 2022–2023, BGP Aceh menerima anggaran dari APBN sebesar Rp19,23 miliar setelah revisi pada tahun 2022 dan Rp57,17 miliar pada tahun 2023. Anggaran ini digunakan untuk berbagai kegiatan seperti perjalanan dinas monitoring Program Guru Penggerak di seluruh Aceh serta pelatihan peningkatan kapasitas guru melalui kegiatan fullboard meeting di hotel-hotel,” ujar Ali Rasab Lubis dalam keterangannya kepada Nukilan, Sabtu (17/5/2025).

Namun, hasil audit dan pemeriksaan menemukan sejumlah penyimpangan. Di antaranya adalah markup dalam pelaporan kegiatan fullboard meeting, pembayaran fiktif untuk penginapan dalam perjalanan dinas, serta adanya penerimaan cashback oleh pejabat terkait. Kerugian negara akibat penyimpangan ini diperkirakan mencapai Rp4,17 miliar berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

Setelah penetapan tersangka, penyidik memanggil TW dan M untuk pemeriksaan pada 17 Maret 2025. Namun hanya M yang hadir, sementara TW meminta penjadwalan ulang melalui penasihat hukumnya.

Seiring dengan penyidikan kasus anggaran tahun 2022–2023, Kejati Aceh juga mulai memperluas penyidikan terhadap anggaran tahun 2024 karena ditemukan indikasi baru penyimpangan serupa. Surat Perintah Penyidikan telah diterbitkan untuk menangani perluasan perkara dugaan tindak pidana korupsi ini. Tujuan dari pemeriksaan lanjutan ini adalah untuk melengkapi bukti-bukti formil dan materiil dalam rangka penetapan tersangka baru jika diperlukan. []

Reporter: Sammy

Gusmawi Mustafa Kutuk Keras Kejahatan Seksual terhadap Anak di Aceh Selatan

Penulis
Redaksi
-
0
gusmawi mustafa
Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, Gusmawi Mustafa. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | Tapaktuan – Yayasan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh mengecam keras tindakan kejahatan seksual terhadap dua anak perempuan yang terjadi di Aceh Selatan. Kasus memilukan ini diduga dilakukan oleh seorang pria lanjut usia yang merupakan kerabat dekat korban.

Pernyataan sikap ini disampaikan langsung oleh Koordinator Wilayah Barat Yayasan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, Gusmawi Mustafa, menyusul laporan sejumlah media yang mengungkap kasus tersebut telah dilaporkan dan tengah ditangani oleh Polres Aceh Selatan.

“Tindakan ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan kemanusiaan yang merobek nilai-nilai agama, budaya, dan moral masyarakat Aceh,” tegas Gusmawi dalam siaran persnya, Sabtu (17/5/2025).

Menurut Gusmawi, pelaku diketahui merupakan sosok yang dipercayai oleh korban dan keluarganya. Hal ini, kata dia, menunjukkan betapa mengkhawatirkannya situasi keamanan anak saat ini, bahkan di dalam lingkaran terdekat mereka sendiri.

Desak Hukuman Berat

P2TP2A Rumoh Putroe Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Polres Aceh Selatan dalam mengusut tuntas kasus ini dan menuntut pemberian hukuman seberat-beratnya kepada pelaku.

“Vonis berat harus dijatuhkan sebagai efek jera, baik kepada pelaku maupun kepada calon pelaku lainnya yang merasa bisa lolos dari jerat hukum,” ujar Gusmawi.

Ia juga menyoroti fenomena pembiaran di tengah masyarakat. Menurutnya, ada indikasi bahwa beberapa pihak di sekitar korban mengetahui kejadian tersebut namun memilih diam demi “menjaga nama baik keluarga”.

“Sikap bungkam itu sama saja dengan menjadi bagian dari kejahatan. Dalam tulisan saya sebelumnya berjudul ‘Jangan Diam, Anak Butuh Suara Kita’, saya sudah menegaskan bahwa pembiaran adalah bentuk kekejaman baru terhadap korban,” tambahnya.

Seruan untuk Bertindak

Kasus ini menjadi peringatan serius bagi masyarakat luas bahwa kejahatan seksual terhadap anak bukan persoalan individu semata, melainkan krisis sosial dan moral yang harus dilawan bersama.

Yayasan P2TP2A menyerukan seluruh elemen masyarakat – mulai dari keluarga, pemuka agama, tokoh adat, hingga lembaga pendidikan – untuk memperkuat sistem perlindungan anak di lingkungan masing-masing.

“Anak adalah titipan Ilahi. Menyakiti mereka berarti menantang murka Tuhan,” ucap Gusmawi lantang. “Jangan lagi ada anak yang menangis dalam diam karena takut, malu, atau tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa.”

Tidak Akan Diam

Yayasan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan tak segan menggalang kekuatan publik untuk memastikan keadilan bagi korban.

“Kami tidak akan diam. Dan kami menyerukan seluruh masyarakat Aceh Selatan untuk tidak lagi diam. Mari bersuara. Mari berdiri. Mari bertindak,” tutup Gusmawi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan belum merilis identitas pelaku demi melindungi privasi korban. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bermartabat.

Editor: Akil

PWI Aceh Apresiasi Gebrakan Dewan Pers Buka Jalan Rekonsiliasi Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia

Penulis
Redaksi
-
0
Nasir Nurdin, Ketua PWI Aceh. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, Nasir Nurdin, menyampaikan apresiasi mendalam atas langkah Dewan Pers periode 2025–2028 yang berhasil mempertemukan dua kubu pengurus PWI Pusat yang sebelumnya berseteru. Menurutnya, inisiatif ini merupakan terobosan penting dalam mengakhiri konflik internal di tubuh organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia.

Pertemuan antara Ketua Umum PWI hasil Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun, dan Ketua Umum PWI hasil Kongres Luar Biasa, Zulmansyah Sekedang, berlangsung di Jakarta pada Jumat malam, 16 Mei 2025. Dalam forum itu, kedua tokoh sepakat menyelesaikan konflik organisasi melalui Kongres Persatuan yang dijadwalkan paling lambat 30 Agustus 2025.

Momen Penting yang Telah Lama Dinanti

Nasir menyebut bahwa langkah ini menjadi titik terang yang sangat dinantikan oleh seluruh anggota PWI di berbagai daerah.

“Ini adalah titik terang yang sangat dinantikan. Kesepakatan untuk menghentikan konflik dan sepakat melaksanakan Kongres Persatuan paling lambat 30 Agustus 2025 merupakan momen penting dan bersejarah,” ungkap Nasir didampingi Sekretaris PWI Aceh, Muhammad Zairin, di Banda Aceh, Sabtu, 17 Mei 2025.

Menurutnya, rekonsiliasi ini akan membuka kembali jalan persatuan di tubuh PWI yang sempat terpecah akibat dualisme kepengurusan.

Dukungan Penuh dari Aceh

Lebih lanjut, PWI Aceh menyatakan dukungan total terhadap upaya Dewan Pers. Nasir menegaskan bahwa suara dari Aceh selaras dengan semangat pemersatu yang disepakati di Jakarta.

“Kesempatan ini kami sambut dengan gembira. Harapan kami, suara dari Aceh ini sejalan dengan semangat dan keputusan hasil pertemuan di Jakarta. Tidak boleh ada lagi PWI kubu-kubuan. Saatnya kita bersatu,” tegas Nasir.

Tak hanya memberikan dukungan, Nasir juga mengapresiasi dua tokoh PWI Pusat—Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah—atas sikap besar yang mereka tunjukkan. Keduanya dianggap telah menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

“Kami juga memberikan apresiasi kepada dua tokoh PWI Pusat, Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah, yang telah menunjukkan sikap organisatoris sejati dengan membuka jalan rekonsiliasi.”

Gebrakan Dewan Pers Dinilai Tepat Sasaran

PWI Aceh juga memberikan penghormatan kepada jajaran Dewan Pers baru yang dikomandoi oleh Prof Komaruddin Hidayat. Dalam pandangan Nasir, kepemimpinan baru ini menunjukkan arah dan kepedulian nyata terhadap masa depan pers nasional.

Nasir juga menyoroti peran penting Dahlan Dahi, Anggota Dewan Pers yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi Digital & Sustainability sekaligus Wakil Ketua Komisi Pendataan. Menurutnya, komposisi kepemimpinan saat ini sangat mendukung iklim rekonsiliasi dan penguatan kelembagaan pers.

“Langkah Dewan Pers ini adalah gebrakan luar biasa. Kami bangga dan mendukung penuh demi kejayaan kembali PWI sebagai rumah besar para wartawan,” pungkas Nasir.

Editor: Akil

1...417418419...2,413Halaman 418 dari 2,413

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id