Beranda blog Halaman 40

Patahnya Prestasi “Zero” Kasus Keracunan MBG di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Gemini AI

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Siang itu, halaman SDN 6 Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, masih riuh oleh tawa anak-anak. Di bawah terik matahari, mereka menikmati makan siang dari program Makan Bergizi Gratis (MBG)—nasi, lauk pauk, dan sayur yang dibungkus rapi. Namun, tak lama kemudian, suasana berubah. Dua siswa tiba-tiba mengeluh pusing dan muntah hebat. Seketika, kegembiraan berganti cemas. Petugas sekolah bergegas membawa keduanya ke puskesmas terdekat.

Kejadian itu, yang terjadi pada akhir September 2025, menjadi kabar mengejutkan. Bukan hanya karena menyangkut anak-anak sekolah, tetapi juga karena mengguncang reputasi Aceh yang baru saja mendapat pujian nasional sebagai daerah “Zero Kasus Keracunan MBG.”

Komitmen “Zero Kasus” dari Aceh

Aceh sempat menjadi salah satu provinsi yang dibanggakan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG)—program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini dirancang bukan hanya untuk menekan angka stunting dan kemiskinan, tetapi juga memperkuat pondasi kesehatan dan pendidikan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Selain misi sosial, pelaksanaan MBG juga melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menggerakkan ekonomi lokal. Namun, di tengah semangat besar ini, sejumlah kasus keracunan makanan di berbagai daerah di Indonesia menodai jalannya program tersebut. Penyebabnya beragam: lemahnya tata kelola, kelalaian terhadap prosedur standar operasional (SOP), rendahnya kualitas bahan baku, hingga keterbatasan sumber daya manusia.

Kasus-kasus tersebut menyebabkan ratusan hingga ribuan siswa mengalami gangguan kesehatan, memicu kritik publik, dan mendesak evaluasi menyeluruh dari pemerintah pusat.

Berbeda dari daerah lain, hingga akhir September 2025, Aceh masih bisa berbangga dengan catatan “Zero Kasus Keracunan MBG.” Pemerintah Aceh kala itu menegaskan komitmen kuat untuk menjaga standar pelaksanaan program agar aman dan tepat sasaran.

“Bapak Gubernur Aceh (Muzakir Manaf) tentu menaruh perhatian khusus kepada kasus keracunan MBG di beberapa daerah di Indonesia,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man), pada Senin (29/9/2025).

Ampon menambahkan, pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak pelaksana MBG. “Rekomendasi yang dikeluarkan dari hasil Rapat Koordinasi antar Lembaga/Kementerian yang dipimpin Bapak Presiden kemarin di Jakarta,” ujarnya lagi.

Langkah-langkah pengawasan pun disebut akan diperketat, mulai dari pemilihan bahan pangan hingga proses distribusi ke sekolah-sekolah. Aceh, bagi pemerintah pusat, menjadi contoh baik penerapan MBG yang tertib dan tanpa insiden.

Namun, kebanggaan itu tak bertahan lama.

Dua Siswa Keracunan di Aceh Utara

Sebagaimana diberitakan oleh ANTARANEWS pada Kamis (2/10/2025), dua siswa di Kabupaten Aceh Utara diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan MBG di SDN 6 Matangkuli.

Kasus bermula pada Senin (29/9), ketika kedua siswa—berinisial SN (12) dan AA (11)—mengeluh sakit perut hebat disertai muntah setelah makan siang di sekolah. Mereka kemudian dilarikan ke Puskesmas Matangkuli untuk mendapatkan pertolongan pertama dan menginap semalam.

Keesokan harinya, kondisi mereka memburuk dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM) Aceh Utara.

“Setiba di sini kondisinya pingsan karena lemas, keluhannya muntah, pusing, mual, diare, dan demam. Kita segera beri penanganan cepat, karena kondisi keduanya sudah lemas sekali,” ujar dr Harry Laksamana, Humas RSUCM Aceh Utara, saat ditemui wartawan Antara, Kamis (2/10/2025).

Menurut diagnosa rumah sakit, kedua korban mengalami keracunan makanan. Setelah perawatan intensif oleh tim dokter dan perawat, kondisi mereka berangsur membaik.

“Sekarang masih dalam observasi, sudah mendingan karena sudah tidak demam dan sudah mau makan,” ujar dr Harry.

Ia menjelaskan bahwa penyebab keracunan makanan dapat berasal dari banyak faktor, seperti makanan yang tidak higienis, kondisi fisik anak yang sedang tidak fit, atau alergi terhadap zat tertentu.

“Ini yang sangat penting untuk diketahui terlebih dahulu sebelum pemberian makanan secara massal, harus mengetahui kondisi anak sebelum memberikan makanan tertentu,” tambahnya.

Sampel Diperiksa Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara segera mengambil langkah cepat dengan menelusuri sumber makanan yang dikonsumsi para siswa. Dikutip dari Kompas.com, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Abdurrahman, menyebutkan bahwa timnya telah mengambil sampel makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Teupin Keubeu, Kecamatan Matangkuli.

“Tim kami sudah mendatangi SPPG dan mengambil sampel makanan saat hari kejadian. Sekarang sedang proses pemeriksaan di laboratorium. Jadi, kami tunggu hasil pemeriksaan untuk memastikan penyebab mual dan muntah murid SD itu,” terang Abdurrahman, Sabtu (4/10/2025).

Patah Prestasi dan Tanggung Jawab

Kasus di Aceh Utara menjadi noda pertama dalam catatan pelaksanaan MBG di Aceh. Padahal, sebelumnya provinsi ini sempat menjadi sorotan positif karena berhasil mempertahankan status “Zero Kasus Keracunan.”

Kejadian ini kembali menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program berskala nasional tak hanya bergantung pada komitmen politik atau rapat koordinasi tingkat tinggi, tetapi juga pada disiplin pelaksanaan di lapangan—dari dapur penyedia makanan hingga meja makan siswa.

Aceh kini dihadapkan pada ujian integritas sistem pengawasan dan kemampuan birokrasi daerah menjaga kepercayaan publik terhadap program prioritas nasional yang diharapkan mampu membangun generasi sehat dan unggul.

Dan di antara hiruk-pikuk evaluasi serta penyelidikan penyebab keracunan, satu hal yang pasti: di balik setiap kotak makan bergizi yang dibagikan kepada anak-anak sekolah, tersimpan tanggung jawab besar—bukan hanya untuk memberi makan, tetapi memastikan bahwa setiap suapan benar-benar membawa harapan, bukan bahaya.

Illiza Harapkan Pembangunan Jembatan Pango Segera Dilanjutkan

Penulis
Redaksi
-
0
Illiza Harapkan Pembangunan Jembatan Pango Segera Dilanjutkan. (Foto: Pemko Banda Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, mengharapkan pembangunan Jembatan atau Flyover Pango beserta jalan alternatif penghubung Banda Aceh dan Aceh Besar dapat segera dilanjutkan.

Proyek yang telah terhenti sejak tahun 2010 itu direncanakan akan tembus ke Jalan TP Nyak Makam II/Prof Ali Hasyimi hingga ke Gampong Lamsayeun, Aceh Besar, tepatnya di depan Kompleks Pendopo Wali Nanggroe Aceh.

Harapan tersebut disampaikan Illiza saat meninjau langsung lokasi pembangunan bersama Anggota DPR RI Irmawan, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Rakhman, Kepala BPJN Aceh Heri Yugiantoro, dan Anggota DPRA Munawar Ar, pada Rabu (8/10/2025).

Menurut Illiza, pembangunan flyover beserta jalan sepanjang 2,8 kilometer itu akan memberikan dampak ganda (multiplier effect) bagi Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi, Kabupaten Aceh Besar, dan daerah-daerah lainnya di Aceh.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh telah berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan tersisa sekitar 500 meter, dan berharap Pemkab Aceh Besar dapat membantu proses tersebut.

“Harapannya kepada Bapak Bupati Aceh Besar, untuk membantu dalam hal pembebasan lahan, karena anggarannya nanti disiapkan oleh provinsi. Kalau daerah bisa membebaskan lahan, kelanjutan pembangunan jembatan penyeberangan ini bisa segera direalisasikan,” ujar Illiza.

Sementara itu, Anggota DPR RI Irmawan mengatakan kunjungan mereka ke Jembatan Pango merupakan bagian dari upaya memperjuangkan kelanjutan pembangunan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

“Segera kita perjuangkan kelanjutannya. Kalau tidak tahun ini, mudah-mudahan tahun depan akan kita lanjutkan pembangunan jembatan Pango,” kata Irmawan.

Senada, Anggota Komisi IV DPR Aceh, Munawar Ngohwan, menyampaikan bahwa persoalan pembebasan lahan juga telah mereka sampaikan saat pertemuan dengan Kementerian PU beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pembebasan lahan yang belum selesai hanya tersisa sekitar 577 meter, melintasi Desa Ajee Pagar Air dan Meunasah Manyet.

Selain meninjau Jembatan Pango, Illiza bersama rombongan juga melihat lokasi rencana pelebaran Jalan Krueng Cut–Kahju serta titik penguatan tebing bantaran Krueng Aceh di Gampong Santan, yang berada di seberang Jalan depan Kantor Serambi Indonesia.

Editor: Akil

Aktivitas Gunung Api Bur Ni Telong Level II (Waspada), Warga Diminta Tidak Mendekat ke Kawah

Penulis
Redaksi
-
0
Aktivitas Gunung Api Bur Ni Telong Level II (Waspada). (Foto: bpba.acehprov.go.id)

NUKILAN.ID | TAKENGON — Gunung Api Bur Ni Telong yang terletak di Kabupaten Aceh Tengah masih berstatus Level II atau Waspada. Berdasarkan laporan terbaru dari Pusdalops PB BPBD Kabupaten Aceh Tengah dan PVMBG, aktivitas gunung api periode 9 Oktober 2025 pukul 00.00 hingga 24.00 WIB terpantau relatif stabil meski masih menunjukkan beberapa aktivitas kegempaan.

Dalam laporan resmi yang diterima Jumat (10/10/2025) pukul 08.50 WIB, kondisi meteorologi di sekitar gunung dilaporkan cerah hingga mendung dengan angin bertiup lemah hingga sedang ke arah timur. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celsius.

Secara visual, Gunung Bur Ni Telong tampak jelas dengan tingkat kabut bervariasi dari 0-II hingga 0-III. Sementara itu, asap kawah dilaporkan nihil, menandakan tidak ada aktivitas erupsi di permukaan kawah gunung.

Dari hasil pengamatan kegempaan, terekam:

  • 1 gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 9 mm, S-P 3,2 detik, dan durasi 15 detik.

  • 2 gempa tektonik lokal dengan amplitudo 4–5 mm, S-P 4–6 detik, dan durasi 26–34 detik.

  • 2 gempa tektonik jauh dengan amplitudo 14–18 mm dan durasi 45–80 detik.

Tidak ada keterangan tambahan terkait aktivitas lain di sekitar kawasan gunung.

Pihak PVMBG dan BPBD Aceh Tengah menegaskan bahwa tingkat aktivitas Gunung Api Bur Ni Telong masih berada pada Level II (Waspada). Dengan status tersebut, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tidak beraktivitas dalam radius 1,5 kilometer dari kawah Bur Ni Telong.

“Masyarakat dan pengunjung tidak mendekati kawah Bur Ni Telong dalam radius 1,5 km dan tidak berada di daerah fumarola dan solfatara pada saat cuaca mendung atau hujan karena konsentrasi gas dapat membahayakan kehidupan,” demikian imbauan resmi dalam laporan tersebut.

Adapun kegiatan Pusdalops PB BPBA saat ini meliputi pemantauan rutin, administrasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengoperasian petugas piket di 23 kabupaten/kota se-Provinsi Aceh.

Petugas piket yang bertugas hari ini adalah Khaira Sukma Junina, Burhanudin, Iis Meilia Wati, dan Miftahul Jannah.

Sumber informasi:

Pemkab Aceh Besar Ajukan Pemekaran Kecamatan Seulimuem

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Aceh Besar Syech Muharram berdiskusi dengan Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri, Dr Safrizal MSi, di gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (7/10/2025). (FOTO: PEMKAB ACEH BESAR)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar tengah mengusulkan pemekaran Kecamatan Seulimuem menjadi dua wilayah administratif. Adapun 13 gampong yang berada di Mukim Lamteuba dan Mukim Lampanah direncanakan akan menjadi bagian dari kecamatan baru bernama Kecamatan Seulawah Agam.

Usulan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Besar, Syech Muharram, kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Safrizal ZA, M.Si, di Gedung Kemendagri, Jakarta, pada Selasa (7/10/2025).

Menurut Syech Muharram, masyarakat di wilayah Lamteuba dan Lampanah selama ini mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan pemerintahan karena jaraknya yang jauh dari pusat Kecamatan Seulimuem.

“Usulan pemekaran ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan ini yang selalu menjadi aspirasi masyarakat ketika saya mengunjungi daerah tersebut,” ujar Syech Muharram.

Ia menjelaskan, pemekaran kecamatan di Indonesia merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah.

“Alhamdulillah Pak Safrizal langsung memerintahkan pejabat di direktoratnya untuk melakukan kajian terhadap usulan kita,” tambahnya.

Dalam kesempatan audiensi tersebut, Bupati Syech Muharram juga membahas rencana pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kota Jantho.

“Kita ingin menjadikan Kota Jantho sebagai kota pendidikan, Insya Allah dengan bantuan semua pihak keinginan tersebut bisa terwujud,” ujar Syech Muharram.

Saiful Bahri Terpilih Aklamasi sebagai Ketua KONI Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Anggota DPRA, Saiful Bahri atau akrab disapa Pon Yaya. (Foto: Ist)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh resmi menetapkan anggota DPR Aceh, Saiful Bahri atau yang akrab disapa Pon Yaya, sebagai Ketua Umum KONI Aceh yang baru. Ia terpilih secara aklamasi oleh seluruh peserta Musorprovlub yang digelar di Hotel Grand Aceh Syariah, Cot Masjid, Kamis (9/10/2025).

Musorprovlub ini digelar untuk memilih ketua baru setelah meninggalnya Ketua KONI Aceh sebelumnya, Kamaruddin Abubakar atau Abu Razak, pada Maret 2025 lalu saat menunaikan ibadah umrah.

Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, yang membuka kegiatan tersebut, berharap kepemimpinan Pon Yaya dapat membawa KONI Aceh semakin maju. Ia menilai, prestasi olahraga Aceh selama ini sudah menunjukkan kemajuan pesat di bawah kepemimpinan terdahulu.

“KONI Aceh begitu kuat saat dipimpin Gubernur Muzakir Manaf selama dua periode dan hal itu masih berlanjut saat dipimpin almarhum Abu Razak, kita berharap Ketua yang baru mampu membawa KONI Aceh lebih maju,” kata Sekda Nasir.

Nasir menegaskan, Pemerintah Aceh berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap upaya KONI Aceh dalam memajukan olahraga daerah.

“Rekan-rekan KONI gak perlu khawatir dukungan Pemerintah Aceh, Gubernur Aceh saat ini adalah mantan Ketua KONI dua periode dan Sekda Aceh saat ini adalah mantan Sekum KONI Aceh dua periode,” ujarnya.

Nasir juga mengungkapkan kedekatannya dengan organisasi tersebut. Ia menyebut pengalamannya selama menjadi Sekretaris Umum KONI Aceh telah memberikan banyak pelajaran, termasuk jaringan dan pengalaman yang berharga. Ia menilai, keterlibatannya di KONI turut berperan dalam perjalanan kariernya hingga kini menjabat Sekda Aceh.

Menurutnya, Mualem menilai kinerjanya sebagai Sekum sangat baik sehingga menjadi salah satu pertimbangan penunjukan sebagai Sekda Aceh saat Mualem menjadi Gubernur.

Sementara itu, Caretaker Ketua Umum KONI Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo, juga berharap Ketua KONI Aceh yang baru mampu memajukan organisasi dengan semangat kebersamaan.

“Pengurus KONI Aceh juga harus memberi dukungan sepenuhnya kepada ketua terpilih sehingga ketua bisa melaksanakan tata kelola organisasi yang baik, prestasi bisa diraih kalau tata kelola organisasi berjalan dengan baik,” kata Soedarmo.

Ia menambahkan, peran KONI tidak hanya berfokus pada capaian prestasi olahraga semata, tetapi juga pada pembinaan karakter dan semangat persatuan.

Sudarmo mengatakan, tujuan hadirnya organisasi KONI bukan hanya mewujudkan prestasi olahraga. Tapi KONI juga harus mampu membangun watak manusia, mempersatukan ketahanan nasional, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

WN Vietnam Terluka Akibat Pelemparan Batu ke Kapal Keruk Emas di Aceh Barat

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh, Aceh Barat, Jamaluddin. (Foto: ANTARA/Teuku Dedi Iskandar)

NUKILAN.ID | MEULABOH — Seorang pekerja asing asal Vietnam dilaporkan terluka akibat aksi pelemparan batu oleh massa terhadap kapal keruk emas di Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat. Insiden ini terjadi pada Sabtu (4/10).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Meulaboh, Jamaluddin, mengatakan korban bernama Vu Dhin Chu (46), warga negara Vietnam.

“Korban bernama Vu Dhin Chu, berusia 46 tahun, warga negara Vietnam. Pelemparan terjadi pada Sabtu (4/10),” kata Jamaluddin di Aceh Barat, Rabu.

Ia menjelaskan, Vu Dhin Chu mengalami luka akibat lemparan batu yang dilakukan warga di area PT Magellanic Garuda Kencana, perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Sungai Mas. Berdasarkan informasi yang diterima, aksi tersebut terjadi saat masyarakat memprotes aktivitas penambangan emas di aliran Krueng Woyla.

“Berdasarkan hasil konfirmasi langsung kepada pihak perusahaan, dipastikan bahwa WNA asal Vietnam tersebut saat dalam keadaan baik dan stabil, serta masih berada di Aceh Barat,” ujar Jamaluddin.

Ia menambahkan, Vu Dhin Chu merupakan pemegang Visa C18, yaitu visa untuk uji coba kemampuan bekerja, yang masih berlaku hingga 12 Oktober 2025.

“Sesuai rencana, yang bersangkutan akan kembali ke negaranya pada 10 Oktober 2025,” kata Jamaluddin menambahkan.

Menurut Jamaluddin, secara keimigrasian, warga asing tersebut tidak memiliki masalah karena izin tinggalnya sah dan masih berlaku.

“Ada pun insiden pelemparan yang dialami merupakan ranah aparat penegak hukum lainnya, bukan kewenangan Imigrasi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Kantor Imigrasi Meulaboh hanya berwenang dalam pengawasan izin tinggal dan dokumen keimigrasian warga negara asing di wilayah kerjanya.

“Kami juga mendukung penuh iklim investasi yang sehat dan aman, serta berharap insiden ini tidak mengurangi minat para pelaku usaha dan investor untuk datang maupun berinvestasi di Aceh, khususnya di wilayah Aceh Barat,” demikian Jamaluddin.

Perkuat Arah Kebijakan, Gubernur Mualem Lantik Dewan Ekonomi Aceh

Penulis
Akil
-
0
Gubernur Mualem Lantik Dewan Ekonomi Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf secara resmi melantik Dewan Ekonomi Aceh (DEA) dalam sebuah prosesi yang digelar di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis malam (9/10/2025).

Amatan Nukilan.id, pelantikan tersebut turut dihadiri oleh anggota DPR RI asal Aceh, unsur Forkopimda, para penasihat dan anggota Dewan Ekonomi Aceh, pimpinan instansi vertikal, perbankan, perusahaan, BUMN dan BUMD, lembaga ekonomi dan keuangan, serta Kepala SKPA terkait.

Dalam sambutannya, Gubernur Muzakir Manaf menegaskan bahwa pembentukan Dewan Ekonomi Aceh merupakan langkah penting untuk memperkuat arah kebijakan ekonomi daerah yang lebih berbasis pengetahuan, kolaboratif lintas sektor, serta responsif terhadap perubahan global.

“Dewan ini menjadi mitra Pemerintah Aceh dalam merumuskan dan mengawal kebijakan ekonomi berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. Kehadiran para pakar di dalamnya menunjukkan semangat baru yang akan menjadi modal dalam memajukan Aceh,” ujar Gubernur.

Ia juga menekankan pentingnya mengoptimalkan potensi besar Aceh di berbagai sektor, terutama perkebunan dan pertanian, untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus menekan angka kemiskinan.

“Ini tanggung jawab kita bersama agar Aceh menjadi maju sebagaimana yang kita harapkan, sejalan dengan arahan Bapak Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan di seluruh daerah di Indonesia,” kata Gubernur.

Dewan Ekonomi Aceh diharapkan berperan aktif dalam penyusunan analisis ekonomi berbasis data guna pengentasan kemiskinan dan pengangguran, memberikan rekomendasi kebijakan fiskal dan investasi, menentukan arah sektor unggulan daerah, serta mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan digital. Selain itu, DEA juga diharapkan menjadi mitra pengendali kebijakan agar pelaksanaannya tetap efektif dan berkelanjutan. [XRQ]

Reporter: AKil

Bupati Aceh Barat Lepas Peserta “Raja Desa”: Semangat Baru Membangun Gampong dari Tangan Sarjana Muda

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Aceh Barat Lepas Peserta “Raja Desa”. (Foto: Humas Aceh Barat)

NUKILAN.ID | MEULABOH – Semangat membangun desa semakin menggelora di Aceh Barat. Pada Kamis (9/10/2025), Bupati Aceh Barat Tarmizi, SP, MM secara resmi melepas peserta program Sarjana Membangun Gampong (RajaDesa) di Aula Cut Nyak Dhien, Kantor Bappeda setempat.

Program RajaDesa merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Universitas Teuku Umar (UTU). Inisiatif ini dihadirkan untuk menyalurkan energi muda dan ide-ide segar dari kalangan akademisi guna memperkuat pembangunan di tingkat gampong.

Bupati Tarmizi menegaskan, kehadiran para sarjana di tengah masyarakat desa bukan hanya untuk menjalankan program kerja, tetapi juga menjadi agen perubahan yang membawa ilmu, inovasi, dan semangat baru bagi kemajuan gampong.

“Kami berharap para sarjana ini bukan hanya datang untuk mengabdi, tapi juga belajar dari masyarakat. Bangun komunikasi, dengarkan suara rakyat, dan jadikan ilmu kalian solusi nyata di lapangan,” pesan Bupati.

Melalui program ini, pemerintah daerah bersama kampus berupaya memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintahan. Para peserta akan ditempatkan di berbagai gampong untuk membantu pemerintah desa dalam bidang perencanaan, pengembangan ekonomi kreatif, hingga digitalisasi pelayanan publik.

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian UTU, Khairunisa, turut mengapresiasi dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap pelaksanaan program tersebut.

“Sinergi seperti ini adalah bentuk nyata kampus hadir untuk negeri. Para sarjana bukan hanya berpikir dari ruang kelas, tapi langsung berkontribusi di lapangan,” ujarnya.

Dengan semangat muda dan tekad untuk mengabdi, para peserta RajaDesa berangkat membawa harapan baru—menjadikan gampong bukan sekadar tempat tinggal, tetapi pusat kemajuan dan kemandirian masyarakat.

Editor: Akil

GP Ansor Desak Polda Aceh Usut Tuntas Kasus Penghinaan Simbol Islam di TikTok

Penulis
Akil
-
0
Ketua GP Ansor Banda Aceh, Saiful Amri. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kota Banda Aceh mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Aceh untuk segera mengusut tuntas dan menangkap pelaku penistaan agama yang tengah viral di media sosial.

Desakan tersebut muncul setelah maraknya unggahan di TikTok dan Instagram yang dinilai menghina ajaran Islam. Salah satu akun yang paling menyita perhatian publik adalah @tersadarkan5758 milik Putra Muslem Mahmud, warga Aceh yang diduga membuat konten berisi hinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan Ka’bah.

Akun dengan nama TERSADARKAN itu menampilkan sejumlah video pendek bernada provokatif yang menyindir ajaran Islam dengan bahasa kasar dan cenderung melecehkan. Dalam salah satu unggahan yang kini tersebar luas, pria tersebut dengan terang-terangan mengucapkan kata-kata yang menghina Nabi Muhammad SAW serta menyebut Ka’bah dengan sebutan merendahkan.

Tindakan itu pun menuai kecaman luas dari masyarakat Aceh yang dikenal religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman.

Ketua GP Ansor Banda Aceh, Saiful Amri, saat diwawancarai Nukilan.id mengecam keras tindakan tersebut dan meminta aparat penegak hukum bertindak cepat.

“Fenomena ini sangat memprihatinkan. Aceh dikenal sebagai Serambi Mekkah, tapi justru dari sini muncul konten yang menistakan agama dan mempermainkan simbol-simbol keislaman. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga cermin krisis moral dan pemahaman agama yang serius,” ujar Saiful Amri.

Ia menilai, tindakan pelaku tidak hanya melanggar norma sosial dan nilai keislaman, tetapi juga berpotensi menimbulkan kegaduhan serta perpecahan di tengah masyarakat. Menurutnya, kebebasan berekspresi di ruang digital tidak boleh dijadikan alasan untuk menyerang keyakinan agama orang lain.

“Kami mendukung kebebasan berpendapat, tapi bukan kebebasan untuk menghina agama. Jika dibiarkan, hal seperti ini akan menciptakan efek domino generasi muda bisa menganggap wajar untuk memperolok hal-hal sakral,” tegasnya.

Saiful juga mendorong Polda Aceh, melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus, segera menindaklanjuti kasus tersebut. Ia mengingatkan bahwa penistaan agama merupakan tindak pidana serius sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP.

“Kami minta aparat bertindak cepat. Jangan sampai keresahan masyarakat semakin meluas. Penegakan hukum yang tegas akan menjadi pembelajaran dan efek jera bagi siapa pun yang mencoba menistakan agama,” katanya.

Di sisi lain, GP Ansor Banda Aceh mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dan menyerahkan penanganan kasus sepenuhnya kepada aparat berwenang.

Sebagai organisasi kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), GP Ansor juga mengajak generasi muda memperkuat literasi digital serta menanamkan kembali nilai-nilai akhlakul karimah dalam penggunaan media sosial.

“Kita harus introspeksi. Mengapa dari Aceh, yang dikenal dengan Syariat Islam-nya, bisa muncul konten seperti ini? Ini sinyal bahwa kita perlu memperkuat pendidikan agama dan karakter, terutama di kalangan anak muda,” tutur Saiful.

Ia menegaskan bahwa media sosial seharusnya menjadi ruang untuk menyebarkan pesan positif dan mendidik, bukan untuk menebar kebencian atau menghina keyakinan orang lain.

“Mari jadikan media sosial sebagai sarana dakwah, edukasi, dan kebaikan. Jangan sampai dunia maya kita justru menjadi ruang penyebar kebencian,” pungkasnya. (xrq)

Reporter: Akil

Harga Emas di Banda Aceh Sentuh Rp 6,9 Juta per Mayam

Penulis
Rezi
-
0
Perhiasan di Toko Emas Italy di sekitaran Pasar Aceh, Banda Aceh. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Harga emas di Banda Aceh hari ini, Jum’at (9/10) mencapai Rp6.900.000 per mayam. 

Harga tersebut belum termasuk ongkos pembuatan yang berkisar antara Rp100.000 hingga Rp150.000 per mayam tergantung model perhiasan.

Daffa, pedagang emas di Toko Italy, menjelaskan bahwa harga tersebut mengalami kenaikan dari harga sebelumnya yang berada di angka Rp6.850.000 per mayam.

“Harga emas hari ini Rp6.900.000 per mayam, belum termasuk ongkos pembuatan,” ujar Daffa kepada Nukilan, Rabu (9/10/2025).

Menurut Daffa, kenaikan harga emas ini dipicu oleh tingginya permintaan dari negara China yang tengah memborong emas dalam jumlah besar.

“Penyebab kenaikan emas dikarenakan negara China banyak memborong emas, maka dari itu harga emas naik,” jelasnya.

Sementara itu, harga emas batangan Antam hari ini tercatat mencapai Rp2.830.000 per gram.

Reporter: Rezi

1...394041...2,232Halaman 40 dari 2,232

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id