Beranda blog Halaman 37

Disbudpar Aceh Tingkatkan Kompetensi Pengelola Destinasi Lewat Pelatihan Keselamatan Wisata

0
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh terus memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata melalui Pelatihan Peningkatan Keselamatan Wisata yang digelar di Kabupaten Pidie pada 23–25 Juni 2026. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | SIGLI – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh terus memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata melalui Pelatihan Peningkatan Keselamatan Wisata yang digelar di Kabupaten Pidie pada 23–25 Juni 2026.

Sebanyak 30 peserta dari berbagai komunitas dan pengelola destinasi wisata alam mengikuti kegiatan tersebut. Mereka berasal dari sejumlah pengelola wisata petualangan terbuka, di antaranya Jambo Adventure dan Pidie Adventure.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dedy Yuswadi, mengatakan peningkatan kapasitas pelaku wisata menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan destinasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam memperkuat daya saing sektor pariwisata Aceh.

Ia menjelaskan, pelatihan ini juga menjadi bentuk komitmen Pemerintah Aceh untuk meningkatkan kompetensi para pelaku pariwisata, khususnya mereka yang mengelola destinasi wisata berbasis alam dan aktivitas petualangan yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi.

“Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan, keterampilan, dan budaya keselamatan dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Aceh. Keselamatan wisata merupakan unsur fundamental dalam membangun kepercayaan wisatawan serta meningkatkan kualitas pelayanan destinasi wisata,” ujarnya.

Program pelatihan tersebut didanai melalui APBN Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2026 sebagai bentuk dukungan Kementerian Pariwisata terhadap pengembangan destinasi wisata yang aman dan berkelanjutan di daerah. Disbudpar Aceh juga mengapresiasi sinergi yang terus terjalin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata.

Selama tiga hari pelaksanaan, peserta mendapatkan pembekalan mengenai identifikasi risiko, pemetaan potensi bahaya, prosedur keselamatan, hingga teknik penyelamatan di kawasan wisata sungai. Tak hanya teori, para peserta juga menjalani praktik lapangan melalui simulasi arung jeram untuk mengasah keterampilan menghadapi kondisi darurat di destinasi wisata.

Di akhir kegiatan, Dedy berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam pengelolaan destinasi wisata masing-masing sehingga standar keselamatan di lokasi wisata terus meningkat.

“Melalui kegiatan ini kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, menyerap ilmu yang diberikan oleh para narasumber, serta menerapkannya dalam tugas dan lingkungan kerja masing-masing. Jadikan pelatihan ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan wisata yang aman, tertib, dan berkelanjutan,” katanya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Festival Seni dan Budaya II Jadi Ruang Tumbuh Seniman Muda Aceh

0
UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh kembali menghadirkan Festival Seni dan Budaya II yang mengusung tema "Rampak Kreatif Tanah Rencong: Kolaborasi Tanpa Batas". Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Taman Seni dan Budaya Aceh, Rabu (24/6/2026). (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh kembali menghadirkan Festival Seni dan Budaya II yang mengusung tema “Rampak Kreatif Tanah Rencong: Kolaborasi Tanpa Batas”. Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Taman Seni dan Budaya Aceh, Rabu (24/6/2026), menjadi salah satu upaya menghadirkan ruang kreatif sekaligus panggung apresiasi bagi para seniman muda di Aceh.

Festival tersebut merupakan bagian dari program berkelanjutan yang digagas Taman Seni dan Budaya Aceh untuk membina sekaligus memberi kesempatan kepada generasi muda menampilkan karya terbaik mereka. Selain menjadi wadah berekspresi, kegiatan ini juga menjadi ajang menunjukkan hasil pembinaan seni yang telah dilakukan selama ini.

Kepala UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh, Cut Rita Mutia, mengatakan festival kali ini merupakan kelanjutan dari penyelenggaraan sebelumnya dengan konsep yang tetap dipertahankan, namun menghadirkan ragam pertunjukan dan penampil yang berbeda.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap proses latihan yang telah dijalani para peserta sekaligus sarana evaluasi atas pembinaan yang dilakukan.

“Festival seni dan budaya ini adalah pagelaran seni sebagai wadah untuk menampung karya dan talenta seniman-seniman muda yang dibina di Taman Seni dan Budaya, juga sebagai bentuk apresiasi dan evaluasi hasil dari latihan panjang yang sudah dijalani. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang kesenian Aceh,” ujar Cut Rita.

Festival menampilkan beragam ekspresi seni khas Aceh, mulai dari sastra yang dikemas dalam bentuk hikayat dan syair hingga pertunjukan teater. Keberagaman tersebut diharapkan mampu memperluas pemahaman masyarakat sekaligus meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan seni dan budaya daerah.

Cut Rita menjelaskan, penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya tidak berhenti pada tahap kedua. Program tersebut direncanakan akan terus berlanjut dalam beberapa tahapan berikutnya, meski jadwal pelaksanaan tahap ketiga masih dalam pembahasan.

Menurutnya, kesinambungan kegiatan menjadi langkah penting untuk menjaga eksistensi budaya Aceh agar tetap hidup di tengah derasnya perubahan zaman.

“Harapan saya pada kegiatan seni dan budaya ini adalah agar kegiatan ini tetap terus berlanjut karena kegiatan ini sangat penting bagi kemajuan dan untuk mempertahankan kebudayaan Aceh agar tidak mudah luntur atau lenyap ditelan zaman,” ungkapnya.

Ia menilai tantangan pelestarian budaya semakin besar karena generasi muda kini semakin akrab dengan budaya populer dari luar. Karena itu, festival ini diharapkan mampu menjadi ruang bagi generasi muda untuk kembali mengenal, mencintai, dan mengambil peran dalam menjaga warisan budaya Aceh.

Melalui penyelenggaraan festival secara berkesinambungan, Taman Seni dan Budaya Aceh menegaskan komitmennya sebagai ruang kreatif bagi para pelaku seni untuk terus berkarya, berinovasi, serta membangun kolaborasi yang dapat memperkuat identitas budaya Aceh di tengah arus globalisasi.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Perempuan Aceh Diimbau Pahami Prosedur Sebelum Bekerja ke Luar Negeri

0
pekerja perempuan aceh
Ilustrasi pekerja migran perempuan. (Foto: Gemini AI)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Rentetan kasus yang menimpa pekerja migran asal Aceh di Malaysia kembali menjadi perhatian publik. Setelah sebelumnya tiga warga negara Indonesia (WNI) asal Aceh diduga mengalami penganiayaan saat bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru, masyarakat kembali dikejutkan dengan kabar meninggalnya Putri Hensy Aprilda (22), perempuan asal Kabupaten Aceh Tamiang yang diduga menjadi korban pembunuhan di Malaysia.

Korban yang diketahui sedang hamil itu disebut mengalami penyiksaan berat hingga melahirkan secara prematur. Peristiwa tersebut memunculkan keprihatinan berbagai pihak terhadap keselamatan pekerja migran perempuan yang bekerja di luar negeri.

Menanggapi kondisi itu, Kepala Sekolah HAM Perempuan, Gebrina Rezeki, mengimbau perempuan di Aceh untuk memahami prosedur dan hak-hak mereka sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meminimalkan risiko kekerasan, eksploitasi, maupun bentuk pelanggaran hak lainnya yang dapat terjadi di negara tujuan.

“Penting untuk mengetahui kontrak kerja, menyimpan dokumen pribadi secara aman, memahami mekanisme pengaduan, serta memiliki kontak perwakilan Indonesia di negara tujuan,” kata Gebrina kepada Nukilan.id pada Rabu (24/6/2026)

Gebrina menilai, pemahaman mengenai aspek-aspek tersebut dapat menjadi bekal penting bagi calon pekerja migran untuk melindungi diri sekaligus memudahkan akses bantuan apabila menghadapi persoalan selama bekerja.

Ia juga menekankan bahwa upaya perlindungan pekerja migran tidak hanya bergantung pada kesiapan individu. Menurutnya, edukasi yang berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat diperlukan agar calon pekerja migran memiliki pengetahuan yang memadai sebelum berangkat ke luar negeri.

“Di sisi lain, masyarakat dan pemerintah juga perlu terus meningkatkan literasi migrasi aman agar perempuan tidak terjebak dalam situasi yang membuat mereka rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, maupun perdagangan orang,” ungkapnya.

Menurut Gebrina, meningkatnya literasi mengenai migrasi aman menjadi salah satu kunci untuk mencegah berulangnya kasus-kasus yang menimpa pekerja migran perempuan. Dengan informasi yang cukup, calon pekerja migran diharapkan dapat lebih cermat dalam memilih jalur keberangkatan dan memahami hak-hak yang melekat pada diri mereka sebagai pekerja.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran aktif berbagai pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga perwakilan Indonesia di luar negeri.

“Perlindungan pekerja migran bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap warga negara dapat bekerja dengan aman dan bermartabat,” pungkasnya. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Angin Puting Beliung Disertai Hujan Lebat Terjang Bener Meriah, Lima Rumah dan Satu Mushala Rusak

0
Hujan lebat yang disertai angin puting beliung menerjang dua kecamatan di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, pada Kamis (25/6/2026). (Foto: Ist)

NUKILAN.ID | BENER MERIAH – Hujan lebat yang disertai angin puting beliung menerjang dua kecamatan di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, pada Kamis (25/6/2026) sekitar pukul 14.30 WIB. Bencana tersebut mengakibatkan lima rumah warga dan satu unit mushala mengalami kerusakan dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda.

Dua wilayah yang terdampak ialah Kampung Mekar Ayu, Kecamatan Timang Gajah, dan Kampung Ulu Naron, Kecamatan Pintu Rime Gayo. Tiupan angin kencang menyebabkan sejumlah bangunan mengalami kerusakan, terutama pada bagian atap dan beberapa struktur rumah.

Berdasarkan penelusuran Nukilan.id dari data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops), sebanyak dua rumah mengalami rusak berat, tiga rumah mengalami rusak ringan, sementara satu unit mushala juga mengalami rusak berat akibat terpaan angin.

Rumah-rumah yang terdampak merupakan milik Sirli, Said Ali, Abu Bakar, Ariyadi, dan Andi Patiadi Fajar. Seluruh penghuni untuk sementara mengungsi ke rumah keluarga maupun kerabat terdekat hingga kondisi tempat tinggal mereka dinilai aman untuk kembali dihuni.

Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Bahron Bakti, membenarkan terjadinya angin puting beliung yang melanda wilayah Kabupaten Bener Meriah pada Kamis siang.

“Benar, telah terjadi angin puting beliung di Kampung Mekar Ayu, Kecamatan Timang Gajah, serta Kampung Ulu Naron, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah,” kata Bahron Bakti.

Usai menerima laporan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bener Meriah langsung mengerahkan Tim Pemadam 02 Lampahan bersama Tim Reaksi Cepat (TRC) menuju lokasi untuk melakukan penanganan awal. Petugas melakukan pemeriksaan lapangan, pendataan kerusakan, serta asesmen terhadap kebutuhan warga terdampak.

BPBD menyatakan proses pengecekan di lokasi telah selesai dilakukan. Saat ini, pemerintah daerah masih berkoordinasi dengan aparatur kampung dan instansi terkait guna menyelesaikan pendataan serta menyiapkan langkah penanganan lanjutan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

BPBA juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih berpeluang terjadi. Warga diminta mengikuti perkembangan informasi cuaca dari instansi berwenang dan segera mengambil langkah antisipasi apabila hujan lebat disertai angin kencang kembali melanda wilayah mereka. (XRQ)

Bupati Haili Yoga Usulkan Penguatan Infrastruktur dan SDM Kesehatan Aceh Tengah kepada Menteri Kesehatan

0
Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si, melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, di Gedung Prof. Dr. Sujudi, Kementerian Kesehatan RI, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026). (For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si, melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, di Gedung Prof. Dr. Sujudi, Kementerian Kesehatan RI, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Haili Yoga menyampaikan sejumlah usulan strategis untuk memperkuat layanan kesehatan di Kabupaten Aceh Tengah yang selama ini juga berperan sebagai pusat rujukan kesehatan bagi beberapa kabupaten di wilayah tengah Aceh.

Usulan yang diajukan mencakup pembangunan dan penguatan infrastruktur Rumah Sakit Regional Pegasing, pengembangan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), revitalisasi puskesmas yang terdampak bencana, pengadaan alat kesehatan (alkes) dan sarana pendukung pelayanan kesehatan, penyediaan ambulans, hingga dukungan beasiswa pendidikan dokter spesialis.

Menurut Haili Yoga, berbagai kebutuhan tersebut sangat penting mengingat Aceh Tengah menjadi daerah rujukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dari Kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues, serta sejumlah daerah lainnya di kawasan tengah Aceh.

“Kami berharap adanya dukungan Kementerian Kesehatan untuk penguatan layanan kesehatan di Aceh Tengah, baik melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan alat kesehatan, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan melalui program beasiswa dokter spesialis”, ujar Haili Yoga.

Selain penguatan rumah sakit dan sumber daya manusia kesehatan, Bupati Aceh Tengah juga menyoroti pentingnya revitalisasi sejumlah puskesmas yang terdampak bencana. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya penguatan layanan kesehatan dasar melalui puskesmas serta peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit. Pemerintah pusat, kata dia, terus mendorong pemerataan tenaga kesehatan dan pemenuhan kebutuhan alat kesehatan di berbagai daerah.

Dalam kesempatan itu, Menteri Kesehatan juga mengarahkan jajaran teknis Kementerian Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terkait kebutuhan fasilitas kesehatan, pembangunan infrastruktur, pengadaan alat kesehatan, serta program pendidikan dokter spesialis.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam memperjuangkan peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat sistem rujukan kesehatan di wilayah tengah Aceh.

Lumpur Sawah Pascabencana di Aceh Diteliti Menjadi Bata Ringan, Solusi Pemulihan Lahan dan Ekonomi Warga

0
Plt. Kadistanbun Aceh Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, M.P, IPU, ASEAN Eng sedang berdiskusi Forum Zakat Research Hub bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Syiah Kuala (USK), dan Nurul Hayat. (Foto: Ist)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Lumpur yang menimbun puluhan ribu hektare lahan persawahan akibat banjir dan longsor di Aceh kini tengah dikaji sebagai bahan baku pembuatan bata ringan. Penelitian tersebut diharapkan tidak hanya membantu mempercepat pemulihan lahan pertanian, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat terdampak bencana.

Riset ini merupakan kolaborasi antara Forum Zakat Research Hub, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Syiah Kuala (USK), dan Nurul Hayat.

Perkembangan penelitian tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan antara Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, M.P., IPU, ASEAN Eng., dengan Project Coordinator Program Lumpur Jadi Bata, Humairoh Anahdi, di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Pertemuan itu difokuskan pada evaluasi kemajuan riset sekaligus membahas langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penelitian dapat segera diterapkan di lapangan.

Program ini berangkat dari besarnya dampak banjir dan longsor yang melanda Aceh pada 26 November 2025. Berdasarkan pendataan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, bencana tersebut mengakibatkan sekitar 57.364 hektare areal persawahan terdampak. Dari jumlah itu, 27.437 hektare mengalami kerusakan ringan, 13.651 hektare rusak sedang, sedangkan 16.276 hektare lainnya masuk kategori rusak berat.

Penanganan terhadap lahan dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang telah dilakukan melalui kolaborasi Kementerian Pertanian bersama Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota. Namun, sawah yang mengalami kerusakan berat masih membutuhkan pendekatan yang lebih efektif agar kembali produktif.

Humairoh Anahdi menjelaskan, tim peneliti saat ini masih menyempurnakan hasil kajian sebelum memasuki tahap implementasi.

Dalam waktu dekat, kata dia, tim akan menggelar rapat internal yang kemudian dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD). Forum tersebut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai daerah tempat pengambilan sampel tanah.

Menurut Humairoh, FGD bertujuan memaparkan hasil penelitian sekaligus menghimpun berbagai masukan terkait rencana pelaksanaan program. Pembahasan juga akan mencakup penentuan lokasi proyek percontohan, penempatan mesin produksi bata ringan, hingga model pengelolaan usaha dan strategi pemasarannya.

Ia mengatakan, penelitian tahap awal difokuskan pada pengembangan bata ringan berbahan dasar lumpur sawah. Ke depan, teknologi tersebut diharapkan dapat dikembangkan untuk menghasilkan bata bakar.

Selain memberikan solusi terhadap endapan lumpur di lahan pertanian, program ini diharapkan mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Humairoh juga berharap hasil produksi bata ringan nantinya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun berbagai pihak sebagai material pembangunan rumah, fasilitas umum, maupun infrastruktur lainnya sehingga tercipta pasar yang berkelanjutan.

Sementara itu, Azanuddin Kurnia menyampaikan dukungannya terhadap percepatan implementasi hasil penelitian tersebut. Menurutnya, pemanfaatan lumpur sebagai bahan bangunan telah lama menjadi gagasan yang ingin diwujudkan, namun pelaksanaannya membutuhkan sinergi banyak pihak.

Ia menilai kolaborasi antara lembaga riset, perguruan tinggi, organisasi sosial, dan pemerintah menjadi kunci agar inovasi tersebut benar-benar dapat diterapkan di tengah masyarakat.

Azanuddin juga mendorong keterlibatan lebih banyak instansi dalam FGD mendatang. Dengan demikian, setiap tahapan pelaksanaan program dapat dipahami bersama sehingga proses implementasi berjalan lebih efektif.

Menurutnya, tantangan berikutnya bukan hanya pada aspek teknologi, tetapi juga membangun penerimaan masyarakat terhadap penggunaan bata ringan yang hingga kini belum menjadi material bangunan yang umum digunakan di Aceh.

Karena itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dinilai menjadi bagian penting agar inovasi tersebut dapat diterima sekaligus memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang.

Ia berharap lumpur yang selama ini menjadi kendala bagi petani dapat diubah menjadi sumber nilai tambah, sehingga lahan pertanian dapat dipulihkan dan masyarakat memperoleh kesempatan untuk kembali membangun mata pencaharian mereka.

Selain berkoordinasi dengan Forum Zakat Research Hub, Azanuddin mengungkapkan pihaknya juga terus menjalin komunikasi dengan Prof. Abdullah dari Universitas Syiah Kuala yang tergabung dalam tim peneliti. Pemerintah Aceh berharap seluruh tahapan riset dapat segera diselesaikan sehingga teknologi pemanfaatan lumpur menjadi bata ringan dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi petani di daerah terdampak bencana.

Sekda Aceh Lepas 43 Atlet TSA ke National Taekwondo Championship 2026 di Sumut

0
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, secara resmi melepas kontingen Taekwondo Setda Aceh (TSA) yang akan berlaga pada National Taekwondo Championship 2026 di Sumatera Utara. Prosesi pelepasan berlangsung di Lobi Utama Sekretariat Daerah Aceh, Rabu (24/6/2026). (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, secara resmi melepas kontingen Taekwondo Setda Aceh (TSA) yang akan berlaga pada National Taekwondo Championship 2026 di Sumatera Utara. Prosesi pelepasan berlangsung di Lobi Utama Sekretariat Daerah Aceh, Rabu (24/6/2026).

Dalam arahannya, M. Nasir menekankan pentingnya komitmen dan kedisiplinan bagi para atlet dalam meniti karier olahraga. Menurutnya, menjadi atlet tidak hanya berkaitan dengan pencapaian prestasi, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter yang disiplin, jujur, dan mampu mengelola waktu dengan baik.

Ia mengingatkan seluruh atlet agar tetap menjaga komitmen, baik selama mengikuti pertandingan maupun saat menjalani pendidikan.

Selain itu, Sekda Aceh juga meminta seluruh anggota kontingen untuk menjaga nama baik daerah selama mengikuti kejuaraan. Ia berharap para atlet TSA dapat tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik bagi Aceh di ajang nasional tersebut.

M. Nasir optimistis, dengan persiapan yang telah dilakukan serta semangat juang yang dimiliki para atlet, kontingen TSA mampu meraih prestasi dan membawa pulang medali.

“Jaga nama baik Aceh, jaga identitas kita sebagai orang Aceh dengan sikap dan tingkah laku yang baik. Bertandinglah dengan jujur dan fair. Kami harapkan mudah-mudahan semuanya bisa juara dan membawa pulang medali sebanyak-banyaknya,” pesannya.

National Taekwondo Championship 2026 akan berlangsung pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Sumatera Utara. Pada kejuaraan tersebut, kontingen TSA mengirimkan sebanyak 43 atlet yang akan bertanding di berbagai kelompok usia.

Kategori yang diikuti meliputi super kids usia 5-6 tahun, pra cadet A usia 7-8 tahun, pra cadet B usia 9-10 tahun, pra cadet C usia 11-12 tahun, cadet usia 13-14 tahun, junior usia 15-17 tahun, hingga senior usia 17-28 tahun.

Pemerintah Aceh berharap keikutsertaan para atlet dalam ajang tersebut dapat menjadi momentum untuk mengukir prestasi sekaligus mengharumkan nama Aceh di tingkat nasional.

Kemenkum Aceh Desak Abdya Segera Terbitkan Qanun Kekayaan Intelektual

0
Kemenkum Aceh Desak Abdya Segera Terbitkan Qanun Kekayaan Intelektua. (For Nukilan)

NUKILAN.ID | BLANGPIDIE – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) untuk segera menerbitkan Qanun atau Peraturan Daerah yang mengatur pelindungan Kekayaan Intelektual (KI).

Regulasi tersebut dinilai penting untuk melindungi warisan budaya lokal sekaligus memastikan daerah memperoleh pembagian manfaat (benefit sharing) yang adil dari pemanfaatan dan komersialisasi produk kebudayaan.

Pembahasan mengenai pembentukan regulasi tersebut berlangsung dalam pertemuan antara Kanwil Kemenkum Aceh dan Pemerintah Kabupaten Abdya di Blangpidie, Senin (22/6/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh Meurah Budiman, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Purwandani Harum Pinilihan, serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Usman. Rombongan diterima oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Abdya, Amrizal.

Kakanwil Kemenkum Aceh Meurah Budiman mengatakan, belum adanya regulasi khusus di tingkat kabupaten membuat berbagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) rentan dimanfaatkan pihak luar tanpa memberikan kontribusi ekonomi kepada daerah asal.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat dilihat dari maraknya penggunaan motif budaya Aceh, seperti Pinto Aceh, oleh industri fesyen nasional tanpa kejelasan mekanisme pembagian manfaat bagi daerah.

“Kita harus belajar dari kasus pemanfaatan motif budaya Aceh selama ini. Jangan sampai tari, seni ukir, hingga warisan sejarah Abdya dikomersialkan pihak luar, tetapi daerah tidak mendapatkan apa-apa. Pemkab Abdya harus bergerak cepat memayungi hukum karya komunalnya melalui Qanun,” ujar Meurah Budiman.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Aceh Purwandani Harum Pinilihan menjelaskan bahwa keberadaan Qanun Kekayaan Intelektual akan menjadi landasan hukum yang kuat dalam pengalokasian anggaran serta penguatan pengawasan terhadap aset budaya daerah.

Ia menyebutkan, melalui regulasi tersebut pemerintah daerah dapat melakukan inventarisasi dan digitalisasi data kebudayaan secara lebih terstruktur sehingga memiliki standar lisensi yang jelas.

“Dampak utama dari belum adanya Qanun khusus di daerah adalah tidak tersedianya aturan penggunaan oleh industri luar daerah dan skema insentif pendaftaran bagi pelaku usaha kreatif lokal. Kami siap mengasistensi penuh penyusunan nasah aademik hingga draf regulasinya,” kata Purwandani.

Menanggapi hal tersebut, Plt Sekda Abdya Amrizal menyatakan dukungannya terhadap dorongan Kanwil Kemenkum Aceh. Ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pendokumentasian sejarah dan budaya lokal yang selama ini belum tertata secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Abdya, lanjutnya, berkomitmen untuk segera menindaklanjuti penyusunan regulasi tersebut bersama legislatif serta melakukan pendataan terhadap berbagai potensi budaya yang dimiliki daerah.

“Kami akan data potensi lokal dan bukti khas sejarah yang belum terdokumentasi dengan baik karena keterbatasan regulasi. Pemkab Abdya berkomitmen penuh menjadikan Kanwil Kemenkum Aceh sebagai mitra strategis untuk melahirkan gerakan pelindung kekayaan intelektual,” tegas Sekda Abdya.

Kemlu Kawal Kasus Ibu Asal Aceh dan Bayinya Diduga Dibunuh di Malaysia

0
Gedung Pancasila di Kemlu (Foto: dok Kemlu)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia terus melakukan pendampingan dan koordinasi terkait kasus meninggalnya seorang perempuan asal Aceh Tamiang, Putri Hensy Aprilda (22), yang diduga menjadi korban pembunuhan di Malaysia.

“Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur terus melakukan langkah-langkah pendampingan dan koordinasi dalam penanganan kasus seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang meninggal dunia akibat dugaan tindak pidana pembunuhan di wilayah Sepang, Selangor, Malaysia,” kata Yvonne Elizabeth Mewengkang dikutip dari detikcom, Kamis (25/6/2026).

Yvonne menjelaskan, setelah menerima informasi dari Polis Diraja Malaysia (PDRM) mengenai penemuan jenazah seorang perempuan yang diduga WNI pada 3 Juni 2026, KBRI Kuala Lumpur segera berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri dan Pusat Identifikasi (Pusident) Bareskrim Polri guna melakukan proses identifikasi korban.

Hasil pemeriksaan sidik jari oleh Pusident Bareskrim Polri memastikan bahwa korban merupakan WNI berinisial P.H.A., perempuan asal Provinsi Aceh. Setelah identitas korban terkonfirmasi, Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur melakukan penelusuran untuk mencari keluarga korban melalui jaringan masyarakat Aceh yang berada di Malaysia.

“Melalui upaya tersebut, KBRI Kuala Lumpur berhasil menjalin komunikasi dengan keluarga korban melalui Ibu I.G. terkait penyampaian informasi dimaksud,” kata Yvonne.

KBRI Kuala Lumpur juga telah menyampaikan komunikasi resmi kepada Investigating Officer (IO) PDRM yang menangani perkara tersebut guna mengonfirmasi status kewarganegaraan korban sebagai WNI. Dalam komunikasi itu, KBRI turut menyampaikan informasi mengenai dukungan yang diberikan organisasi masyarakat Aceh di Malaysia dalam proses pengurusan jenazah.

Berdasarkan informasi dari pihak PDRM, terduga pelaku telah berhasil ditangkap dan saat ini sedang menjalani proses penyidikan serta proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan Malaysia. KBRI Kuala Lumpur terus berkoordinasi dengan aparat setempat untuk memantau perkembangan penanganan perkara dan memperoleh informasi terbaru mengenai proses hukum yang sedang berlangsung.

Terkait penanganan jenazah, KBRI Kuala Lumpur telah berkoordinasi dengan keluarga korban dan berbagai pihak terkait. Sesuai permintaan keluarga, jenazah almarhumah P.H.A. direncanakan dipulangkan ke Indonesia pada 24 Juni 2026 setelah seluruh proses administrasi dan perizinan selesai.

Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban atas peristiwa tersebut. Pemerintah Indonesia menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus dan memberikan pendampingan kepada keluarga korban.

“Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memantau perkembangan kasus ini secara seksama serta memastikan pemberian pendampingan kekonsuleran yang diperlukan bagi keluarga korban, termasuk dalam proses pemulangan jenazah dan pemantauan proses hukum yang sedang berjalan, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku,” katanya.

Sebelumnya, Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman atau Haji Uma, mengungkapkan bahwa Putri Hensy Aprilda diduga mengalami penyiksaan berat sebelum meninggal dunia. Korban yang sedang hamil disebut mengalami kekerasan hingga melahirkan secara prematur.

“Korban disiksa dengan sangat kejam. Perutnya dipijak dan dipukul berulang kali hingga akhirnya melahirkan sendiri sebelum waktunya. Dalam kondisi tersebut, bayi lahir berlumuran darah,” kata Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma.

Informasi tersebut diperoleh setelah tim Haji Uma bersama Gabungan Aceh Bersatu (GAB) Malaysia melakukan penelusuran serta membantu proses pengurusan jenazah korban dan bayinya di Malaysia. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa itu diduga terjadi pada 25 Maret 2026 di kawasan Klang, Selangor.

Menurut Sudirman, penganiayaan yang dialami korban berujung pada kelahiran prematur. Bayi yang dilahirkan tersebut juga diduga menjadi korban kekerasan hingga meninggal dunia.

“Bayi itu tidak hanya sekali disakiti, tetapi diduga berulang kali diperlakukan secara kejam hingga akhirnya meninggal dunia,” jelasnya.

Saat ini, proses hukum terhadap terduga pelaku masih berlangsung di Malaysia. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur terus melakukan pemantauan serta memberikan pendampingan kepada keluarga korban selama proses hukum berjalan.

Pasar Tani Aceh 2026 di Aceh Barat Raup Omzet Rp141,9 Juta, Diserbu Warga dan Dongkrak UMKM Lokal

0
Pasar Tani Aceh Roadshow 2026 yang digelar di Lapangan Ex Kanca BRI, depan SMP Negeri 1 Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Rabu (24/6/2026), sukses menarik antusiasme masyarakat dan membukukan omzet penjualan sebesar Rp141.991.000 dalam waktu sekitar empat jam. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | MEULABOH – Pasar Tani Aceh Roadshow 2026 yang digelar di Lapangan Ex Kanca BRI, depan SMP Negeri 1 Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Rabu (24/6/2026), sukses menarik antusiasme masyarakat dan membukukan omzet penjualan sebesar Rp141.991.000 dalam waktu sekitar empat jam.

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Aceh dalam menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi, serta memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Sejak pagi, warga memadati lokasi untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Sebanyak 40 peserta ambil bagian dalam kegiatan tersebut, terdiri atas pelaku UMKM Aceh Barat, Perum Bulog, petani sayur dan buah, serta pelaku usaha pangan lainnya.

Beragam komoditas dan produk unggulan ditawarkan, mulai dari sayuran segar, bibit tanaman, pupuk, gas LPG 3 kilogram, hingga aneka produk kuliner dan olahan pangan khas Aceh Barat. Masyarakat juga dapat membeli paket sembako bersubsidi berisi beras 10 kilogram, telur satu papan, gula 2 kilogram, dan minyak goreng 2 kilogram seharga Rp215.000 per paket.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Barat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, jajaran perangkat daerah, unsur TNI/Polri, serta perwakilan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Dalam sambutannya, Bupati Aceh Barat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh yang telah memilih Aceh Barat sebagai lokasi pelaksanaan roadshow Pasar Tani tahun 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata kolaborasi pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang diwakili Kepala Bidang Hortikultura, Ir. Chairil Anwar, M.P., mengatakan Pasar Tani merupakan langkah konkret pemerintah dalam menekan inflasi melalui penyediaan komoditas pangan dengan harga lebih murah dibandingkan pasar umum.

“Melalui kegiatan ini, kita membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Komoditas yang dijual ditawarkan dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar,” ujarnya.

Menurut Chairil, Pasar Tani juga bertujuan memperpendek rantai distribusi dengan mempertemukan petani sebagai produsen langsung dengan konsumen.

“Dengan memotong mata rantai pemasaran, konsumen memperoleh harga yang lebih murah, sementara petani mendapatkan harga jual yang lebih baik,” katanya.

Ia menambahkan, seluruh UMKM yang berpartisipasi merupakan pelaku usaha lokal Aceh Barat yang selama ini mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah. Berbagai produk unggulan daerah turut dipasarkan, seperti olahan ikan lome-lome, produk berbasis hasil mangrove, serta aneka produk pangan lokal lainnya.

Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat, drh. Kamarlisnur, menyebut kehadiran sekitar 40 lapak UMKM menjadi sarana efektif untuk mempromosikan produk lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis pangan.

Dari sisi transaksi, cabai menjadi komoditas yang paling diminati masyarakat dengan penjualan mencapai 100 kilogram seharga Rp40.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga pasar yang berkisar Rp50.000 per kilogram. Sementara itu, bawang merah terjual sebanyak 40 kilogram dengan harga Rp42.000 per kilogram, dibandingkan harga pasar sekitar Rp45.000 per kilogram.

Chairil menegaskan tidak ada pembatasan bagi masyarakat yang ingin berbelanja selama kegiatan berlangsung. Pemerintah hanya meminta pedagang menjual produk dengan harga lebih rendah agar manfaat Pasar Tani dapat dirasakan secara luas.

Melalui Pasar Tani Aceh Roadshow 2026, Pemerintah Aceh berharap kegiatan ini terus menjadi instrumen pengendalian inflasi, memperkuat UMKM lokal, memperluas akses pasar bagi petani, serta menyediakan pangan berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat.