NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, mengeluarkan instruksi tegas terkait program rumah layak huni yang menjadi salah satu fokus utama pemerintahannya.

Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @adi-laweung pada Selasa (29/7/2025), terlihat Mualem tengah memimpin rapat terbatas pembahasan awal Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026. Rapat itu turut dihadiri oleh Plt Sekda Aceh serta sejumlah pejabat terkait.

Dikutip Nukilan.id dari video tersebut, salah satu poin krusial yang disorot Mualem adalah pembentukan satuan tugas (satgas) pengawas program rumah layak huni. Ia menekankan pentingnya memastikan bantuan ini tepat sasaran, terlebih di tengah mencuatnya isu pungutan liar dari penerima dan indikasi penerima yang tidak sesuai kriteria.

“Saya sudah sampaikan kepada seluruh Kabupaten/Kota, rumah yang tidak tepat sasaran dan bukan betul-betul orang yang memerlukan, maka cancel, alihkan ke yang lain (yang memerlukan),” tegas Mualem dalam rapat tersebut.

Ia juga menyoroti kebiasaan lama yang dinilainya kerap mengulang kesalahan, terutama dalam proses verifikasi penerima manfaat. Mualem mengingatkan bahwa ke depan, pendataan harus dilakukan secara lebih cermat dan transparan.

“Kita buat Tim. (Jangan) dari dulu sampai sekarang selalu alasan penerimanya (betul) kaum dhuafa,” ujarnya, menyiratkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran bantuan.

Lebih lanjut, Mualem mendorong adanya perubahan pendekatan dalam pelaksanaan program sosial ini. Ia menegaskan pentingnya inovasi dan evaluasi agar program pemerintah tidak stagnan.

“Kali ini harus hati-hati. Jangan itu-itu saja yang kita kerjakan,” tandasnya.

Arahan Mualem ini menandai komitmen Pemerintah Aceh untuk memperbaiki tata kelola program bantuan sosial, dengan memastikan hak-hak warga yang benar-benar membutuhkan tidak tersisih oleh praktik-praktik yang menyimpang. Jika instruksi ini dijalankan secara konsisten, bukan tidak mungkin program rumah layak huni akan lebih berdampak dan berkeadilan bagi masyarakat Aceh. (XRQ)

Reporter: Akil

NUKILAN.ID | MEUREDU — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada tiga kabupaten, yakni Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen, Senin (28/7/2025).

Penyerahan dilakukan secara langsung oleh Wagub Fadhlullah yang didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah. Di Kabupaten Pidie Jaya, prosesi penyerahan disaksikan oleh unsur Forkopimda dan diterima langsung oleh Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi.

Bantuan yang diberikan terdiri dari 4 unit traktor roda empat dan 5 unit pompa air untuk Kabupaten Pidie, 14 unit traktor roda empat dan 4 unit pompa air untuk Pidie Jaya, serta 1 unit traktor roda empat dan 1 unit power thresher untuk Bireuen.

“Penyerahan traktor ini merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan pangan. Beliau juga menetapkan harga dasar gabah sebesar Rp6.500, dan saat ini di Aceh harga sudah menyentuh Rp8.000 karena musim kemarau,” ujar Fadhlullah dalam sambutannya.

Ia menambahkan, selain traktor, pemerintah juga membawa pompa air untuk membantu petani yang terdampak kekeringan, khususnya di wilayah seperti Pidie Jaya.

Fadhlullah juga menyoroti pentingnya koperasi tani sebagai simpul distribusi hasil pertanian. Menurutnya, Pemerintah Aceh telah menyelesaikan pembentukan 6.497 koperasi di seluruh provinsi, sebagai bagian dari program nasional.

“Pak Presiden menargetkan 80 ribu koperasi secara nasional. Koperasi akan menjadi simpul distribusi langsung dari petani ke pasar tanpa rantai perantara yang panjang. Ini untuk menjawab keluhan petani soal distribusi pupuk, panen mangga, cabe, dan lainnya,” jelasnya.

Wagub menekankan bahwa seluruh bantuan alsintan harus tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Saya minta Pak Kapolres, Pak Kajari, dan seluruh stakeholder untuk ikut mengawasi. Bantuan ini harus dinikmati langsung oleh petani yang benar-benar membutuhkannya,” tegas Fadhlullah.

Program ini menjadi bagian dari upaya konkret pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian di tengah tantangan iklim dan distribusi pangan yang kompleks.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Editor: Akil

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi II DPR RI yang membuka opsi perpanjangan bahkan permanenisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan bersama rombongan Komisi II di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (25/7/2025).

Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi II yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Dede Yusuf, menyatakan kesiapan membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus guna mendalami kebijakan Dana Otsus ke depan.

“Dana Otsus telah banyak menggerakkan ekonomi Aceh, terutama sektor pelayanan dasar. Kami harap Komisi II bisa memperjuangkan perpanjangan, bahkan permanenisasi Dana Otsus Aceh,” ujar Fadhlullah.

Ia menyebut, 77 persen belanja Pemerintah Aceh masih ditopang oleh dana transfer pusat, termasuk Dana Otsus. Karena itu, ia menilai keberlanjutan dana tersebut sangat vital bagi pembangunan di Aceh.

Dalam forum yang turut dihadiri Forkopimda, Wakil Ketua DPRA, Plt Sekda Aceh, para bupati dan wali kota se-Aceh, akademisi, serta pimpinan SKPA itu, Kepala BPKA dan Kepala Bappeda Aceh juga menyampaikan pandangan serupa.

“Jika Dana Otsus habis maka akan terjadi perlambatan dalam berbagai aspek pembangunan termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Kepala Bappeda Aceh.

Sementara itu, Direktur RSUD Zainoel Abidin menyoroti peran Dana Otsus dalam mendukung keberlangsungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sektor kesehatan. Dana tersebut disebut menjadi penopang utama layanan rumah sakit rujukan provinsi.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menegaskan bahwa perhatian pusat terhadap Aceh tidak boleh berbeda dengan daerah lain seperti Papua.

“Kalau Papua bisa mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari pusat, maka Aceh juga pantas mendapat hal yang sama. Kami membuka diri untuk pembahasan lebih lanjut, termasuk membentuk Panja dan mempertimbangkan opsi Otsus permanen,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari sejumlah anggota Komisi II lainnya, seperti Deddy Yevri Hanteru Sitorus (PDIP), H. Mohammad Toha (PKB), Heri Gunawan (Gerindra), Ahmad Heryawan (PKS), dan Aria Bima (PDIP). Mereka mendorong evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan Otsus dan siap membentuk Panja untuk membahasnya lebih strategis.

“Otsus bukan sekadar diperpanjang, tetapi dipermanenkan. Ini bentuk penghargaan atas sejarah dan pengorbanan Aceh, serta komitmen nasional terhadap integrasi dan keadilan,” tegas Aria Bima.

Wagub Fadhlullah menyambut positif komitmen tersebut dan menyatakan kesiapan Pemerintah Aceh untuk menggelar diskusi lanjutan di Jakarta bersama DPR RI dan kementerian terkait.

“Kami ingin memastikan suara Aceh bukan hanya didengar, tetapi juga diperjuangkan di tingkat nasional. Terima kasih atas komitmen tulus para anggota DPR RI,” kata Fadhlullah.

Dalam kesempatan itu, sejumlah kepala daerah turut menyampaikan aspirasi, seperti rendahnya keterwakilan pemuda Aceh di lembaga pendidikan kedinasan seperti Akpol dan IPDN. Selain itu, mereka juga menyoroti persoalan lima desa di Gayo Lues yang hingga kini masih berstatus kawasan hutan meski telah dihuni selama puluhan tahun.

Fadhlullah juga meminta perhatian pusat terkait mahalnya harga tiket pesawat dari dan ke Aceh. Ia mencontohkan, pada hari-hari besar, tiket dari Jakarta ke Aceh bisa menembus Rp12 juta.

“Di hari-hari besar, tiket ke Aceh dari Jakarta bisa mencapai Rp12 juta. Padahal masyarakat Aceh punya andil besar dalam sejarah penerbangan nasional. Di mana rakyat Aceh pernah menyumbangkan emas untuk membeli pesawat pertama Garuda Indonesia,” ujarnya.

Editor: Akil