Beranda blog Halaman 319

Ilham Sahputra Mundur dari Jabatan Kepala BKPSDM Aceh Selatan

Penulis
Redaksi
-
0
Ilham Sahputra S.STP, M.Si. (Foto: TheTapaktuanPost)

NUKILAN.ID | Tapaktuan — Kabar mengejutkan datang dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Ilham Sahputra, S.STP., M.Si., dikabarkan telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.

Dilanisr dari TheapaktuanPost, informasi tersebut pertama kali beredar di grup WhatsApp para Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Selatan pada Kamis (23/10/2025).

“Iya betul, beliau sudah mengundurkan diri seperti yang beliau sampaikan dalam grup WA SKPK,” ujar salah satu kepala SKPK saat dikonfirmasi wartawan di Tapaktuan.

Meski demikian, sumber tersebut mengaku belum mengetahui alasan pasti di balik keputusan pengunduran diri pejabat yang dikenal pernah menjabat sebagai Plt. Sekda Aceh Selatan itu. Ia menyebut, langkah tersebut murni atas keinginan pribadi Ilham.

Dalam pesan perpisahannya di grup WhatsApp SKPK Aceh Selatan yang ditujukan kepada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan serta seluruh jajaran pemerintahan kabupaten, Ilham menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan selama menjalankan tugas.

“Izinkan kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan, serta bimbingan dan arahan yang telah kami terima dalam menjalankan tugas selama ini,” tulis Ilham dalam pesannya.

Ia juga memohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan selama masa pengabdian.

“Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, serta kekurangan dan ketidaksempurnaan kami dalam menjalankan pengabdian untuk daerah,” tambahnya.

Dalam pesan yang sama, Ilham berharap tali silaturahmi yang telah terjalin selama ini dapat terus terjaga, meski dirinya tidak lagi menjabat sebagai Kepala BKPSDM. Ia juga mendoakan agar seluruh aparatur pemerintah daerah senantiasa mendapat petunjuk dan hidayah dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Trans Koetaradja Gratis Berkat Dana Otsus, Jadi Contoh Sukses Transportasi Publik di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh, Teuku Faisal. (Foto: DOK. PRIBADI)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Sejak diluncurkan pada 2016, layanan Trans Koetaradja (TransK) terus menjadi andalan masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar untuk beraktivitas tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi. Program bus gratis ini sepenuhnya dibiayai oleh dana otonomi khusus (otsus) Aceh, dan hingga kini terbukti memberi dampak besar bagi ekonomi masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh, Teuku Faisal, saat memaparkan penggunaan dana otsus Aceh di hadapan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana Otsus Aceh di Aula Multimoda, Rabu (22/10/2025).

Menurutnya, keberadaan TransK memberikan manfaat nyata bagi warga, terutama dalam menekan pengeluaran sehari-hari.

“Karena layanannya gratis, jadi biaya yang perlu mereka keluarkan untuk bermobilitas sehari-hari bisa dihemat untuk kebutuhan lainnya,” ujar Teuku Faisal.

Ia menjelaskan, tingkat ketergantungan masyarakat terhadap layanan bus perkotaan tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan, tidak sedikit warga yang terdampak ketika layanan TransK sempat berhenti beroperasi.

“Ada sebagian masyarakat yang butuh naik bus TransK untuk pergi bekerja. Ketika TransK berhenti, mereka mengaku harus kehilangan pekerjaannya karena tidak bisa berangkat kerja,” ungkapnya.

Selain TransK, Teuku Faisal juga memaparkan berbagai program transportasi lainnya yang dibiayai melalui dana otsus. Di antaranya pembangunan tiga unit kapal penyeberangan KMP Aceh Hebat, pengembangan pelabuhan penyeberangan dan terminal tipe B, hingga pembangunan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan provinsi.

Sementara itu, Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Khusus Ditjen Otda Kemendagri, Sumule Tumbo, menilai penggunaan dana otsus Aceh sudah tepat sasaran. Menurutnya, layanan seperti TransK merupakan bentuk nyata penggunaan dana otsus yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Inilah tujuan kunjungan kita untuk melihat langsung efektivitas serta pemanfaatan dana otsus. Di sini kita melihat dana otsus sangat dibutuhkan untuk mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat Aceh,” ujar Sumule, yang juga Ketua Tim Monev Otsus Aceh.

Pendapat senada disampaikan oleh Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kedeputian Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Jayadi. Ia menyebutkan, kebijakan pemerintah Aceh dalam menyediakan layanan transportasi publik gratis merupakan contoh baik dari pemanfaatan dana otsus.

“Layanan Trans Koetaradja yang diberikan secara gratis di Aceh menjadi contoh yang unik dan luar biasa dari penggunaan dana otsus dalam konteks transportasi publik,” kata Jayadi.

Menurutnya, investasi pada transportasi publik bukan hanya soal menyediakan kendaraan, tetapi juga tentang mengubah perilaku masyarakat agar lebih memilih angkutan umum ketimbang kendaraan pribadi.

“Cost terbesar dari penyediaan transportasi publik adalah merubah mindset masyarakat untuk mau beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan publik,” ujarnya.

Ia menilai, langkah Pemerintah Aceh menyediakan transportasi gratis menjadi awal penting dalam membangun budaya mobilitas baru di daerah.

Adapun Tim Monev Dana Otsus Aceh terdiri dari perwakilan Kemendagri, Kemenkeu, Kemenko Polhukam, Bappenas, BPKP, serta Tim SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar).

Usai pemaparan, rombongan meninjau Depo Angkutan Massal Trans Koetaradja untuk melihat langsung bus-bus yang dibeli menggunakan dana otsus. Mereka juga menjajal kenyamanan armada yang selama ini melayani ribuan warga setiap harinya.

Harapan Baru Petani Aceh Barat: Irigasi Lhok Guci Hampir Rampung, Siap Hidupkan Ribuan Hektare Sawah

Penulis
Redaksi
-
0
Dirjen SDA meninjau langsung pembangunan D.I. Lhok Guci di Kabupaten Aceh Barat. (Foto: SDA PU)

NUKILAN.ID | MEULABOH — Harapan petani di Kabupaten Aceh Barat untuk kembali menggarap lahan pertanian mereka kini kian nyata. Proyek pembangunan Daerah Irigasi (D.I.) Lhok Guci yang telah berjalan sejak tahun 2004 menunjukkan kemajuan signifikan dan diproyeksikan rampung dalam waktu dekat.

Kasatker Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Azryan, mengungkapkan bahwa pembangunan saluran primer irigasi tersebut telah mencapai tahap akhir.

“Saat ini tersisa sekitar 500 meter dari total panjang 25 kilometer yang akan diselesaikan pada tahun 2025,” ujarnya.

Ia menambahkan, setelah itu pihaknya akan melanjutkan pembangunan saluran sekunder untuk mendistribusikan air ke area persawahan masyarakat.

Proyek yang dirancang untuk mengairi 12.700 hektare lahan pertanian ini menjadi salah satu infrastruktur vital bagi ketahanan pangan di wilayah barat Aceh. Kehadiran jaringan irigasi dari Bendung Lhok Guci diharapkan mampu menghidupkan kembali semangat bertani warga yang selama ini hanya mengandalkan sawah tadah hujan dan kerap menghadapi kekeringan.

Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadhiel, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendukung penyelesaian pembangunan agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.

“Kami siap bersinergi dengan pihak balai dan masyarakat agar irigasi ini benar-benar memberi dampak nyata,” katanya.

Ia menyebut, sekitar 70 persen penduduk Aceh Barat menggantungkan hidup pada sektor pertanian, sehingga keberadaan D.I. Lhok Guci menjadi kunci bagi peningkatan kesejahteraan warga.

Dengan berlanjutnya pembangunan irigasi ini, langkah menuju swasembada pangan daerah semakin terbuka lebar. Air yang segera mengalir melalui jaringan Lhok Guci bukan hanya menghidupi tanaman, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan ekonomi dan kemandirian pangan masyarakat Aceh Barat.

Rektor USK Antar 60 Mahasiswa FISIP untuk Pengabdian di Blang Pandak

Penulis
Akil
-
0
Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan, IPU. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | SIGLI – Dalam rangka memperingati Milad ke-64, Universitas Syiah Kuala (USK) kembali menunjukkan komitmennya sebagai kampus yang berdampak bagi masyarakat. Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan, IPU, didampingi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan Prof. Dr. Mustanir, M.Sc., serta Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Prof. Dr. Mahdi Syahbandir, SH., M.Hum., secara resmi melepas 60 mahasiswa FISIP untuk melaksanakan program pengabdian masyarakat di Gampong Blang Pandak, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Selasa (22/10/2025).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP Dr. Efendi Hasan, MA., Wakil Dekan Bidang Keuangan Ubaidullah, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Maimun, S.Pd., MA., serta Ketua BEM FISIP USK Nabiel Azzam bersama jajaran pengurusnya.

Kegiatan pengabdian ini digagas oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP USK sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengabdian masyarakat. Selama sepekan, mahasiswa dari empat program studi — Sosiologi, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Komunikasi — akan melaksanakan enam program utama.

Program tersebut meliputi sosialisasi bahaya narkoba bersama BNN Provinsi Aceh, sosialisasi anti stunting bekerja sama dengan Puskesmas Tangse, pelatihan penguatan kapasitas perangkat desa dalam manajemen website desa, kampanye sadar pendidikan, kampanye sadar lingkungan, serta pemberdayaan home industri masyarakat.

Acara pelepasan dan penerimaan mahasiswa ini juga dihadiri Camat Tangse, Keuchiek Gampong Blang Pandak, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga yang antusias menyambut kedatangan rombongan USK.

Rektor USK Prof. Marwan kepada Nukilan.id menegaskan bahwa kegiatan pengabdian ini merupakan wujud nyata dari komitmen universitas untuk menghadirkan ilmu yang berdampak bagi masyarakat.

“Kegiatan pengabdian di Blang Pandak ini menjadi salah satu bukti nyata dari komitmen tersebut. Kehadiran para dosen dan mahasiswa FISIP USK di tengah masyarakat bukan hanya untuk berbagi ilmu, tetapi juga untuk belajar dari kehidupan sosial masyarakat yang kaya akan nilai, budaya, dan kearifan lokal. Di sinilah letak keindahan pendidikan tinggi ketika ilmu yang lahir di kampus dapat berjumpa dengan kebijaksanaan masyarakat di lapangan,” ujar Prof. Marwan.

Ia menekankan, kegiatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi bagian dari tanggung jawab moral universitas terhadap pembangunan sosial.

“Melalui kegiatan pengabdian seperti ini, USK berupaya memperkuat hubungan antara kampus dan masyarakat, membantu menyelesaikan persoalan sosial, serta menumbuhkan solidaritas kemanusiaan yang menjadi dasar keberadaban bangsa,” tambahnya.

Kepada mahasiswa, Rektor juga berpesan agar menjaga sikap dan nama baik almamater selama berada di lokasi pengabdian.

“Kepada para mahasiswa yang saya banggakan, jadilah duta-duta Universitas Syiah Kuala yang membawa semangat kebaikan dan kebermanfaatan. Jaga nama baik almamater dengan menunjukkan sikap santun, rendah hati, dan penuh hormat terhadap adat serta budaya masyarakat Blang Pandak. Di sini, selain mengabdi, tetapi juga untuk belajar. Karena sejatinya, masyarakat adalah guru terbaik dalam memahami makna kehidupan dan kemanusiaan,” pesannya.

Sementara itu, Camat Tangse, H. Abdul Jafar, S.Pd., M.Pd., mengapresiasi pelaksanaan pengabdian masyarakat yang diinisiasi USK tersebut.

“Kami menyambut dengan penuh sukacita kehadiran mahasiswa dan dosen dari Universitas Syiah Kuala. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kami, terutama dalam meningkatkan kesadaran sosial, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi warga. Kami berharap program seperti ini dapat terus berlanjut di masa mendatang,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Keuchiek Gampong Blang Pandak, Muhammad Yanis, S.Tr.Kes. Ia menyebut kehadiran mahasiswa USK memberi semangat baru bagi warga.

“Ini adalah kebanggaan bagi kami. Kehadiran mahasiswa USK membawa semangat baru bagi masyarakat. Warga kami sangat antusias, mereka merasa diperhatikan dan didampingi dalam berbagai aspek pembangunan. Semoga kerja sama ini terus terjalin dan membawa berkah bagi kita semua,” tuturnya.

Menutup kegiatan, Rektor Prof. Marwan kembali menegaskan bahwa pengabdian masyarakat di Blang Pandak adalah langkah nyata menuju visi USK sebagai kampus yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berdampak bagi kemajuan sosial.

“Pengabdian di Blang Pandak sebagai langkah menuju cita-cita besar: menjadikan USK bukan hanya kampus unggul, tetapi juga kampus yang berdampak dan menginspirasi,” tegasnya.

Kegiatan pengabdian tersebut resmi dibuka dengan doa bersama dan penyambutan hangat dari masyarakat Blang Pandak. Diharapkan, kolaborasi antara kampus dan masyarakat ini dapat memberi manfaat nyata serta mempererat hubungan antara dunia akademik dan kehidupan sosial di lapangan. (XRQ)

Reporter: Akil

BEM FISIP USK Gelar Pengabdian Masyarakat di Tangse, Hidupkan Semangat “Desa Cerdas” di Blang Pandak

Penulis
Redaksi
-
0
Puluhan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (FISIP USK) turun langsung ke Gampong Blang Pandak, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | SIGLI – Puluhan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (FISIP USK) turun langsung ke Gampong Blang Pandak, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat bertema “Desa Cerdas 4P: Pemberdayaan Lingkungan, Pendidikan, Pola Hidup Sehat, dan Produk Kreatif.”

Kegiatan yang berlangsung pada 22–26 Oktober 2025 ini menjadi bagian dari rangkaian Milad ke-64 Universitas Syiah Kuala, sekaligus wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh mahasiswa. Program ini merupakan kolaborasi antara BEM FISIP USK dan pihak fakultas, dengan melibatkan 70 mahasiswa dari berbagai program studi.

Selama lima hari, para mahasiswa menggelar beragam kegiatan, mulai dari edukasi lingkungan, peningkatan literasi masyarakat, pelatihan ekonomi kreatif, sosialisasi kebersihan dan kesehatan, hingga penyuluhan bahaya narkoba. Tak hanya itu, kegiatan sosial bersama warga juga turut meramaikan suasana kebersamaan di desa yang terletak di kaki perbukitan Tangse tersebut.

Acara pembukaan dihadiri oleh Rektor USK Prof. Dr. Ir. Marwan, IPU., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan Prof. Dr. Mustanir, M.Sc., Dekan FISIP USK Prof. Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum., Camat Tangse H. Abdul Jafar, S.Pd., M.Pd., serta tokoh masyarakat dan perangkat desa Blang Pandak.

Ketua BEM FISIP USK, Nabiel Azzam, kepada Nukilan.id mengatakan kegiatan ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah secara langsung di tengah masyarakat.

“Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Kami juga memohon bimbingan dari bapak dan ibu di gampong untuk menasihati kami mahasiswa dalam berbagai hal. Ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Melalui pengabdian ini, kita ingin hadir langsung di tengah masyarakat dan berkontribusi dalam bidang sosial, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi kreatif,” ujar Nabiel.

Sementara itu, Rektor USK Prof. Dr. Ir. Marwan, IPU., menegaskan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian sebagai bagian integral dari proses pendidikan tinggi.

“USK selalu mendorong mahasiswa untuk aktif terjun ke lapangan. Inilah bentuk nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. USK juga sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak,” ungkapnya.

Camat Tangse, H. Abdul Jafar, S.Pd., M.Pd., turut menyampaikan apresiasi kepada pihak universitas atas terselenggaranya kegiatan tersebut di wilayahnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada USK yang telah memilih Gampong Blang Pandak sebagai lokasi kegiatan pengabdian. Kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat tentu membawa semangat dan energi baru. Kami yakin, dengan hadirnya mahasiswa di gampong ini, banyak perubahan positif yang bisa dilakukan ke depannya,” ujarnya.

Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya belajar dari masyarakat, tetapi juga turut mempererat hubungan antara kampus dan warga desa. Harapannya, kegiatan “Desa Cerdas 4P” dapat menjadi langkah awal bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan di Gampong Blang Pandak. (XRQ)

Reporter: Akil

Mahasiswa Teknik Industri UTU Dalami Proses Produksi CPO di Pabrik Kelapa Sawit Aceh Seujahtera

Penulis
Redaksi
-
0
Mahasiswa Teknik Industri UTU Dalami Proses Produksi CPO di Pabrik Kelapa Sawit Aceh Seujahtera. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | MEULABOH — Puluhan mahasiswa Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar (UTU), menutup bulan Oktober ini dengan pengalaman belajar di luar kampus. Mereka melaksanakan kunjungan industri ke PT Agro Sinergi Nusantara (PT ASN), pengelola Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Aceh Seujahtera yang berlokasi di Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.

Kegiatan yang berlangsung pada 21–23 Oktober 2025 itu merupakan bagian dari implementasi Project-Based Learning (PjBL) dalam mata kuliah Pengantar Teknik Industri. Melalui pendekatan pembelajaran aktif ini, mahasiswa diarahkan untuk memahami proses industri secara nyata dan menyelesaikan proyek berdasarkan permasalahan langsung di lapangan.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Dr. Ir. Fitriadi, S.T., M.T., IPM, dosen pengampu mata kuliah Pengantar Teknik Industri. Kepada Nukilan.id ia menegaskan pentingnya sinergi antara teori dan praktik agar mahasiswa memiliki pemahaman menyeluruh terhadap dunia industri.

“Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga berinteraksi langsung dengan sistem industri yang kompleks. Mereka belajar mengidentifikasi permasalahan, menganalisis data, serta merumuskan solusi berbasis proyek yang relevan dan aplikatif,” ujar Dr. Fitriadi.

Setibanya di lokasi, rombongan UTU disambut oleh Manager Pabrik PT ASN, Rieza Harianda Panjaitan, bersama tim yang terdiri atas Ramadhan (Masinis Kepala), Mursid Makaminan (Asisten Teknik), Sura Eka Pratama Pagan (Asisten Quality Control), dan Kidung Harkinal Setia (Asisten Tata Usaha).

Agenda diawali dengan pemaparan profil perusahaan serta penjelasan rinci mengenai proses produksi Crude Palm Oil (CPO). Sesi tersebut berlanjut ke diskusi interaktif antara mahasiswa dan pihak perusahaan, sebelum akhirnya dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke area pabrik. Di sana, mahasiswa berkesempatan melihat langsung sistem operasi, tata letak fasilitas, serta penerapan pengendalian kualitas di PKS Aceh Seujahtera.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok proyek untuk menyusun laporan dan mempresentasikan hasil pengamatan. Proyek yang dihasilkan mencakup empat aspek utama:

  1. Teknik manufaktur, lokasi, dan tata letak fasilitas,

  2. Material handling, distribusi, dan rute,

  3. Perencanaan dan pengendalian operasi, serta

  4. Pengendalian kualitas.

Manager Pabrik, Rieza Harianda Panjaitan, menyambut baik kegiatan akademik tersebut. Ia menilai kunjungan industri menjadi bentuk kolaborasi penting antara dunia pendidikan dan dunia kerja dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif Universitas Teuku Umar yang aktif menjembatani mahasiswa dengan dunia industri. Melalui kunjungan seperti ini, mahasiswa dapat memahami realitas proses produksi dan tantangan operasional secara langsung. Semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak,” ujar Rieza Harianda Panjaitan.

Para mahasiswa pun mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut. Mereka menilai kunjungan ke PT ASN memberi pengalaman berharga tentang penerapan konsep teknik industri secara nyata.

“Kunjungan ini sangat membuka wawasan kami tentang dunia kerja dan praktik industri sesungguhnya. Banyak hal yang sebelumnya hanya kami pelajari di kelas kini dapat kami lihat, pahami, dan analisis secara langsung di lapangan,” ungkap para mahasiswa dengan penuh semangat.

Melalui kegiatan ini, Program Studi Teknik Industri UTU berharap mahasiswa dapat memperluas wawasan praktis, meningkatkan kompetensi profesional, serta menumbuhkan semangat inovatif dalam merancang solusi berbasis continuous improvement yang berkelanjutan bagi kemajuan industri nasional. (XRQ)

Reporter: Akil

Mualem Dorong Revisi UUPA: Upaya Menjamin Masa Depan dan Kewenangan Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. (Foto: Pemerintah Aceh)

NUKILAN.ID | Banda Aceh — Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan penguatan kewenangan daerah. Penegasan itu disampaikan Mualem, sapaan akrab Muzakir Manaf, saat ramah tamah bersama pimpinan dan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (21/10/2025) malam.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI asal Aceh, Ketua dan anggota Baleg DPR Aceh, para bupati dan wali kota, akademisi, ulama, tokoh masyarakat, serta pimpinan SKPA dan kepala biro di lingkungan Setda Aceh.

“Atas nama Pemerintah dan seluruh rakyat Aceh, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Baleg DPR RI yang sejak siang tadi telah berdialog dan mendengar langsung aspirasi berbagai pihak di Aceh. Kehadiran Bapak dan Ibu sungguh membuat kami tersentuh, karena mencerminkan kesungguhan para wakil rakyat untuk mendengar suara Aceh,” ujar Mualem.

Menurut Mualem, revisi UUPA merupakan cita-cita besar masyarakat Aceh sekaligus instrumen penting dalam memperkuat fondasi otonomi khusus Aceh. Ia menekankan bahwa keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam, serta kejelasan hubungan kewenangan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat menjadi hal yang krusial.

“Revisi UUPA adalah mimpi seluruh masyarakat Aceh. Perpanjangan dana Otsus menjadi sangat penting dan berarti bagi pembangunan dan masa depan Aceh,” tegasnya.

Ia menambahkan, selama ini Dana Otsus telah memberikan dampak nyata dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat. Karena itu, Pemerintah Aceh berharap dukungan penuh dari DPR RI agar proses revisi UUPA dapat segera tuntas tahun ini.

“Harapan kami dan masyarakat Aceh, agar dengan dukungan Baleg DPR RI melalui revisi UUPA, penguatan dan perpanjangan dana Otsus Aceh dapat terwujud, agar Aceh dapat bangkit dan sejajar dengan provinsi lain, dan sangat diharapkan revisi UUPA dapat tuntas di tahun 2025 ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa revisi UUPA bukan untuk mengubah kekhususan Aceh, melainkan memperkuatnya agar sejalan dengan perkembangan hukum nasional.

“Sebuah undang-undang yang lahir tanpa partisipasi publik tidak akan bermakna. Karena itu, kami datang untuk mendengar langsung dari pihak yang mengalami dan memahami kondisi Aceh,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa semangat MoU Helsinki tetap menjadi ruh utama dalam pembahasan revisi UUPA. “Tidak akan pernah sampai kapan pun UUPA menanggalkan MoU Helsinki. Yang dilakukan hanyalah penyelarasan frasa hukum agar sesuai dengan tata cara pembentukan undang-undang nasional, tetapi semangat dan substansi tetap sama, yaitu demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan kekhususan Aceh.”

Bob Hasan berharap proses pembahasan revisi UUPA dapat segera dirampungkan sesuai harapan Pemerintah Aceh.

“Mari sama-sama kita berdoa dan berikhtiar agar proses ini berjalan cepat dan lancar. Semangat Mualem untuk Aceh yang maju dan berdaulat harus kita dukung bersama,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Mualem juga menyinggung potensi besar Aceh di sektor energi, termasuk temuan cadangan gas di wilayah Andaman oleh Mubadala Energy. Ia menyebut potensi tersebut sebagai peluang strategis bagi Aceh untuk berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional.

Selain itu, ia turut mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap beberapa usulan penting, salah satunya proyek pembangunan Terowongan Geurutee di jalur barat Aceh. Proyek tersebut, kata Mualem, telah disetujui dan sedang dalam tahap peninjauan oleh Bappenas.

“Jika ada mobil tangki CPO mogok di jalan Geurutee itu, jalur bisa terputus. Karena itu, Alhamdulillah proyek terowongan Geurutee telah dikabulkan, demi keselamatan dan kelancaran transportasi, serta demi kemakmuran masyarakat di wilayah Barat-Selatan Aceh,” ujarnya.

Tak hanya itu, Gubernur Aceh juga menyoroti maraknya aktivitas penambangan liar yang menggunakan bahan berbahaya seperti merkuri. Ia menyebut penggunaan merkuri telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Aceh telah menerbitkan instruksi gubernur terkait penataan dan penertiban perizinan di sektor sumber daya alam. Ke depan, kegiatan pertambangan akan diarahkan melalui skema koperasi pertambangan rakyat agar lebih ramah lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

[]

Mualem Ingin Kurangi Ketergantungan Aceh pada Medan

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem). (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem mulai melangkah serius untuk mengurangi ketergantungan Aceh terhadap Medan, Sumatera Utara. Salah satu upaya yang ditempuh yakni dengan menggaet investor asal Tiongkok untuk berinvestasi di sektor peternakan unggas dan telur di Tanah Rencong.

“Kita tahu belakangan ini bahwa kita tergantung sangat dengan Medan. Kita tidak mau bicara besar-besar. Jadi karena sikap mereka begitu, ini kita harus ada sikap. Kita tidak mau bergantung pada mereka 100 persen, jadi inilah langkah-langkah kita ambil kita harus tarik diri,” kata Mualem kepada wartawan, Rabu (22/10/2025).

Menurut Mualem, selama ini sebagian besar kebutuhan pokok seperti telur dan pakan ternak di Aceh masih dipasok dari Medan. Ketergantungan itu, katanya, perlu segera diakhiri agar Aceh bisa berdiri di atas kaki sendiri.

Untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah Aceh telah menyiapkan lahan seluas 150 hektare di Aceh Besar sebagai kawasan industri unggas dan telur modern. Proyek ini akan digarap bersama investor asal Henan, Tiongkok, Zhongke Holdings Green Technology Co., Ltd, melalui kerja sama dengan PT Pembangunan Aceh (PEMA).

Penandatanganan nota kesepahaman antara kedua pihak telah dilakukan, dan pembangunan kawasan industri tersebut ditargetkan mulai berjalan dalam waktu dekat. Bila sesuai rencana, kawasan itu akan beroperasi pada tahun 2027.

“Ini telur yang lebih moderen, karena setiap telur yang menetas nanti ada yang untuk bayi, dewasa dan seperti biasa. Ini yang menarik. Jadi gizi lebih ditingkatkan terutama sekali untuk anak-anak. Jadi ada beberapa kategori telur yang akan dihasilkan,” ujar Mualem.

Selain untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, investasi ini juga diharapkan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh Besar dan sekitarnya.

Sebelumnya, Mualem menegaskan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan, dengan dukungan penuh dari regulasi dan kebijakan pemerintah pusat.

“Mari kita terus membangun jembatan kerja sama, inovasi, dan persahabatan ini demi kemajuan bersama,” pungkasnya.

Wakili Aceh, Jihan Fanyra Siap Unjuk Gagasan di Ajang Duta Santri Nasional 2025

Penulis
Redaksi
-
0
Jihan Fanyra duta santri nasional 2025 mewakili Aceh. (Foto: dok/RRI)

NUKILAN.ID  | Lhokseumawe — Ajang Pemilihan Duta Santri Nasional 2025 resmi bergulir di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, sejak 19 Oktober 2025. Kegiatan tahunan yang digagas Yayasan Duta Santri Nasional ini menjadi wadah bagi para santri berprestasi dari seluruh Indonesia untuk menampilkan gagasan dan peran nyata mereka dalam membangun bangsa.

Provinsi Aceh turut berbangga tahun ini. Jihan Fanyra, santri asal Dayah Jeumala Amal, Lueng Putu, Pidie Jaya, menjadi satu-satunya finalis yang mewakili Aceh di ajang bergengsi tersebut. Selain aktif di pesantren, Jihan juga menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultanah Nahrasiyah Aceh, pada program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Dalam kompetisi ini, Jihan mengusung gagasan komunitas “Tika Beut”—sebuah inisiatif pemberdayaan santri yang berfokus pada literasi media, komunikasi kreatif, dan dakwah digital. Melalui gerakan ini, ia ingin memperkuat peran santri di tengah tantangan era digital, tanpa meninggalkan nilai keislaman dan kearifan lokal Aceh.

“Saya merasa terhormat bisa mewakili Aceh dan membawa semangat santri untuk terus berkarya. Melalui Tika Beut, saya ingin mengajak generasi muda pesantren untuk berani bersuara, berdampak, dan berkontribusi positif bagi masyarakat,” ujar Jihan Fanyra dengan penuh semangat.

Pemilihan Duta Santri Nasional 2025 mengusung tema “Santri Berdaya, Membangun Moderasi dan Kedaulatan Bangsa.” Sebanyak 30 santri terbaik dari seluruh Indonesia—terdiri atas 15 putra dan 15 putri—mengikuti pembekalan dan karantina intensif selama sepekan. Mereka mendapat materi seputar keagamaan, sosial, teknologi, kewirausahaan, hingga kebudayaan.

Ajang ini mendapat dukungan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Kemenag Jawa Tengah, serta PWNU Jawa Tengah. Malam puncak anugerah akan digelar pada 25 Oktober 2025 di Boyolali, tempat para finalis akan memperebutkan gelar Duta Santri Nasional 2025.

“Protokol Jakarta” Diumumkan di IDC 2025, Indonesia Dorong Keadilan Royalti bagi Industri Berita

Penulis
Redaksi
-
0
Indonesia Dorong Keadilan Royalti bagi Industri Berita dalam “Protokol Jakarta” Diumumkan di IDC 2025. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hak cipta di era disrupsi digital. Melalui Protokol Jakarta, Kementerian Hukum resmi memulai inisiatif penyusunan regulasi perlindungan royalti bagi pelaku industri kreatif, termasuk media dan jurnalis.

Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam pidato kunci pada ajang Indonesia Digital Conference (IDC) 2025 yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bertema “Sovereign AI: Menuju Kemandirian Digital” di The Hub Sinarmas Land, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

“Bagi Menteri Hukum, tugas utama kami dalam ekosistem royalti adalah menciptakan perlindungan,” ujar Supratman.

Ia menegaskan, Protokol Jakarta merupakan tonggak penting dalam menegakkan kedaulatan intelektual bangsa di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang cepat.

Menurut Supratman, setiap karya cipta harus memperoleh perlindungan hukum yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi penciptanya.

“Perlindungan hak cipta tidak hanya berhenti pada pengakuan formal, tetapi juga harus memberi nilai ekonomi yang adil bagi para pencipta dan penerbit,” katanya.

Jika perlindungan hukum tidak diikuti dengan nilai ekonomi yang layak, lanjutnya, hal itu tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan kreator dan pekerja media.

Keadilan dalam Ekosistem Digital

Supratman menyoroti ketimpangan pembagian keuntungan di ekosistem digital antara platform global, industri lokal, dan pencipta konten.

“Saya tidak bicara soal tarif, tapi soal keadilan. Mengapa platform digital mendapat porsi 30 persen, industri lokal 50 persen, sementara pencipta hanya 15 persen? Ini yang harus diperjuangkan,” ujarnya.

Menurutnya, Protokol Jakarta lahir dari keprihatinan terhadap ketimpangan itu serta kesadaran akan pentingnya melindungi keberlanjutan media dan jurnalis sebagai pilar demokrasi.

“Ketika media kehilangan kemandirian dan kemampuan untuk mengoptimalkan nilai dari karya jurnalistiknya, maka demokrasi pun kehilangan daya hidupnya,” ujar Supratman.

Inisiatif Protokol Jakarta juga menjadi langkah diplomasi Indonesia di tingkat global. Regulasi ini akan diusulkan dalam sidang World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss, pada awal Desember 2025.

Hak Cipta Jadi Aset Ekonomi

Melalui sistem digital yang dikembangkan Kementerian Hukum, pendaftaran hak cipta kini dapat dilakukan hanya dalam dua menit melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sertifikat digital itu menjadi bentuk pengakuan negara atas karya intelektual warga.

Lebih jauh, pemerintah juga menyiapkan aturan agar sertifikat kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan pinjaman (collateral). Dengan kebijakan ini, Indonesia menjadi negara ke-15 di dunia yang mengakui kekayaan intelektual sebagai aset tak berwujud bernilai ekonomi.

“Kita harus melindungi dari bawah, agar perusahaan medianya juga terlindung,” tegas Supratman.

Dukungan dari AMSI

Sebagai bentuk dukungan, Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika menyerahkan secara simbolis kanvas putih berisi tanda tangan seluruh ketua AMSI dari 28 provinsi kepada Menteri Supratman.

“Jika perlindungan hak cipta atas konten berita bisa masuk dalam regulasi nasional dan global, maka inilah kontribusi bersejarah Indonesia untuk kemandirian digital ekosistem informasi kita,” ujar Wahyu.

Ajang Kolaborasi Digital

IDC 2025 diselenggarakan AMSI selama dua hari, 22–23 Oktober 2025, di The Hub Epicentrum, Jakarta Selatan. Tahun ini, konferensi digital tahunan itu menyoroti pentingnya kedaulatan dan kemandirian industri media di tengah arus transformasi digital berbasis AI.

Acara ini turut mendapat dukungan dari berbagai perusahaan nasional, termasuk Sinar Mas Land, PT Astra International Tbk, Djarum Foundation, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), MIND ID, Telkom Indonesia, BRI, Indofood, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

National Sales Department Head Sinar Mas Land, Johan Triono, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya konferensi ini dan menegaskan dukungan terhadap keberlanjutan media digital di Indonesia.

1...318319320...2,524Halaman 319 dari 2,524

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id