NUKILAN.ID | IDI – Kekerasan dan perundungan (bullying) di kalangan pelajar masih menjadi persoalan serius di Aceh Timur. Namun, langkah penanganan kini semakin terstruktur, dengan keterlibatan Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh melalui Cabang Dinas Pendidikan (Cabdisdik) Wilayah Aceh Timur dan Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh Timur.
Kepala Disdik Aceh Timur, Bustami, menegaskan pihaknya melakukan penanganan cepat di tingkat sekolah hingga pengawasan rutin oleh dinas.
“Kami melakukan langkah-langkah yang pasti dan komprehensif dalam menanggani kasus itu,” ujarnya, Jumat (1/8/2025).
Ia menjelaskan, ketika terjadi perkelahian atau perundungan, guru wajib sigap menghentikan tindakan. Siswa yang terlibat, termasuk saksi mata, akan dimintai keterangan secara terpisah. Bukti tambahan, seperti rekaman CCTV, juga dikumpulkan sebelum memanggil orang tua pelajar yang bersangkutan.
Bustami menambahkan, di tingkat dinas telah dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah-sekolah serta Satuan Tugas (Satgas) di tingkat kabupaten.
“Saya secara aktif mendorong sekolah-sekolah untuk mencegah kasus perundungan, khususnya saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS),” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya peran guru dan orang tua dalam pengawasan, serta memberi peringatan keras bagi guru yang terlibat dalam praktik perundungan.
“Pembentukan TPPK di semua satuan pendidikan di Aceh Timur merupakan wujud komitmen kami untuk memastikan sekolah menjadi tempat yang aman bagi seluruh siswa. TPPK bertugas tidak hanya menindak kasus, tetapi juga melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala,” jelas Bustami.
Sementara itu, Kepala Cabdisdik Wilayah Aceh Timur, Rahmadsyah, menyebut pihaknya siap menindak tegas perilaku bullying maupun kekerasan di sekolah.
“Tentunya proses dimulai dari pihak sekolah ke Cabang Dinas. Laporan ini bisa disampaikan melalui surat resmi, telepon, atau sistem daring,” katanya.
Setelah laporan diverifikasi, Cabdisdik akan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Kepala sekolah dan guru diminta memberikan keterangan resmi, sementara kasus yang tergolong pidana akan diteruskan ke kepolisian.
“Jika kasus tersebut tergolong tindak pidana, seperti pengeroyokan berat atau penggunaan senjata, Cabang Dinas akan bekerja sama dengan pihak kepolisian,” ungkap Rahmadsyah.
Ia menambahkan, komite sekolah dan dewan pendidikan juga dilibatkan dalam evaluasi kebijakan. Sanksi administratif hingga skorsing dapat dijatuhkan sesuai tingkat pelanggaran.
“Dengan begitu kita harap tindakan-tindakan kekerasan dirung lingkup sekolah tidak ada lagi kedepannya,” tuturnya.
Kasus Pemukulan Masih Berlanjut
Meski berbagai upaya sudah dilakukan, kasus kekerasan antar pelajar belum sepenuhnya hilang. Salah satunya adalah insiden pemukulan terhadap seorang siswa SMA di Aceh Timur pada 19 Mei 2025 lalu, yang hingga kini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Aceh Timur.
Kasatreskrim Polres Aceh Timur, Iptu Adi Wahyu Nurhidayat, membenarkan bahwa kasus tersebut masih dalam proses hukum.
“Saat ini masih dalam proses, kita masih memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan tentang kejadian itu,” ujarnya.
Kasus yang sempat viral di media sosial itu memperlihatkan sekelompok remaja memukul seorang pemuda yang hanya mengenakan sarung di rumahnya, Gampong Pangoe, Kecamatan Banda Alam. Polisi menyebut pemicu kejadian adalah persoalan utang piutang.
Adi menegaskan, kasus kekerasan antar pelajar tidak bisa diselesaikan dengan damai atau restorative justice.
“Perkelahian yang korbannya anak kami proses semua, tidak ada RJ untuk kekerasan terhadap anak,” katanya.
Dalam setahun terakhir, Polres Aceh Timur menangani tiga kasus kekerasan pelajar. Selain proses hukum, polisi juga rutin melakukan sosialisasi di sekolah bersama lintas sektor untuk memberi pemahaman bahwa kekerasan melanggar hukum dan dapat dipidana.
“Kita memberikan pemahaman ini agar mereka tidak terlibat dalam tawuran atau perkelahian serta bullying sesama pelajar, juga kita beharap dunia pendidikan di Aceh Timur semakin bermutu,” pungkas Adi.
