Beranda blog Halaman 309

Sekda Aceh Ajak Media Kawal Program Pemerintah Tekan Inflasi Lewat Kolaborasi dan Informasi Positif

Penulis
Redaksi
-
0
Sekda Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, didampingi Kepala Biro Adpim Setda Aceh, Akkar Arafat, S.STP, M.Si, saat menerima silaturahmi dan audiensi pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), di Ruang Rapat Sekda Aceh, Banda Aceh, Senin (3/11/2025). (Foto For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, mengajak insan media di Bumi Serambi Mekah untuk ikut berperan aktif mendukung upaya Pemerintah Aceh menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dalam menekan laju inflasi daerah.

Ajakan itu disampaikan M Nasir saat menerima silaturahmi Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh di ruang rapat Sekda, Senin (3/11/2025). Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media sebagai mitra strategis pembangunan.

“Pemerintah Aceh mengajak teman-teman media, para insan pers untuk mendukung upaya kita menekan inflasi. Bukan upaya yang mudah, namun jika Asta Cita Presiden Prabowo sukses kita jalankan, Insya Allah upaya tersebut akan membuahkan hasil maksimal,” ujar M Nasir.

Menurutnya, sejumlah program nasional yang dijalankan di Aceh seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih merupakan bagian penting dari strategi ekonomi yang diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

“Pada 2026, di Aceh akan terdapat lebih dari 800 dapur MBG, dengan potensi peredaran uang mencapai Rp7 triliun. Nah jika Rp5 triliun saja dana tersebut dibelanjakan dan beredar di Aceh, maka ini akan sangat baik bagi denyut perekonomian kita,” ujarnya menambahkan.

M Nasir menjelaskan, kehadiran dapur MBG akan membuka peluang besar bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi di Aceh. Ia menilai, media memiliki peran penting dalam menginformasikan potensi ekonomi tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dunia usaha.

“Semakin banyak sumber pangan yang dihasilkan masyarakat Aceh, maka akan semakin banyak yang diserap oleh dapur MBG. Dengan demikian, maka semakin besar pula peredaran uang di Aceh,” kata Sekda.

Ia menegaskan, sinergi antara masyarakat, Koperasi Merah Putih, dan pelaku UMKM dalam memproduksi kebutuhan bahan pangan seperti telur, beras, ikan, dan sayur mayur akan membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Jika ini sukses kita jalankan serta didukung oleh operasional Koperasi Merah Putih yang juga salah satu tugasnya mendukung MBG, selain itu masyarakat dan pelaku UMKM juga bergerak bersama, maka meski pada 2026 dana Transfer ke Daerah dipangkas hingga Rp896 miliar, maka upaya kita menekan inflasi tetap akan berada di jalur yang tepat,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, M Nasir juga menekankan pentingnya hubungan harmonis antara pemerintah dan insan media. Ia mengapresiasi peran media yang selama ini turut membantu menyebarluaskan informasi program pembangunan dan kinerja Pemerintah Aceh.

“Kami tentu sangat mendukung seluruh asosiasi wartawan yang ada. Pemerintah Aceh sangat berkeinginan membangun hubungan baik dengan insan media. Karena Alhamdulillah, banyak kegiatan pemerintah yang dipublikasikan dengan baik. Meski ada beberapa pihak yang mencoba menggiring opini ke arah yang tidak baik, namun sangat banyak yang mendukung kerja-kerja Pemerintah Aceh,” ungkap Sekda.

Ia menambahkan, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh juga selalu menekankan pentingnya menjaga komunikasi positif antara pemerintah dan media.

“Pak Gubernur dan Pak Wagub selalu mengingatkan saya dan seluruh jajaran untuk selalu menjalin hubungan baik dengan media. Karena soliditas pemerintah dan media akan sangat baik dalam menyukseskan program pembangunan. Jadi, mari bersama kita saling dukung. Pemerintah Aceh sangat terbuka dengan semua organisasi dan asosiasi untuk mengawal pemerintahan ini,” ujarnya.

Sebagai pilar keempat demokrasi, lanjut M Nasir, insan media diharapkan terus mengawasi, mengedukasi, dan mendorong pemerintah agar tetap berada pada jalur transparansi dan akuntabilitas.

Pada pertemuan tersebut, Sekda turut didampingi oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat, perwakilan Dinas Komunikasi dan Persandian Aceh, serta sejumlah pejabat lainnya.

Bekerja di Kafetaria, WN Pakistan di Banda Aceh Ditahan karena Diduga Langgar Izin Tinggal

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala Imigrasi Banda Aceh Gindo Ginting memperlihatkan barang bukti paspor warga negara Pakistan di Banda Aceh, Senin (3/11/2025). (FOTO: ANTARA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Petugas Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh menahan seorang warga negara Pakistan berinisial MB (44) karena diduga menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Gindo Ginting mengatakan, MB ditangkap saat bekerja di sebuah kafetaria di kawasan Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

“Sebelumnya, MB ditangkap atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal di sebuah kafetaria di kawasan Lambhuk, Kota Banda Aceh. Saat ini, MB ditahan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Banda Aceh,” kata Gindo Ginting di Banda Aceh, Senin (3/11/2025).

Penangkapan itu bermula dari laporan masyarakat yang melihat keberadaan warga asing tersebut bekerja di sebuah kafetaria. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Imigrasi Banda Aceh melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa MB bekerja sebagai pembuat roti di tempat itu.

“Dari hasil pemeriksaan, MB dengan izin tinggal bekerja jarak jauh, bukan bekerja di tempat. Sedangkan MB bekerja di kafetaria tersebut sebagai pembuat roti,” ujar Gindo.

Hasil pemeriksaan menunjukkan MB memiliki izin tinggal terbatas (ITAS) dengan kategori pekerja jarak jauh (remote worker). Ia tercatat masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 25 Agustus 2025.

“Berdasarkan hasil periksaan, MB bekerja di kafetaria tersebut sebagai pembuat roti khas Asia Selatan sejak September 2025. MB bekerja dengan upah Rp2 juta per bulan,” katanya.

Menurut Gindo, izin tinggal terbatas untuk pekerja jarak jauh hanya diperuntukkan bagi aktivitas bekerja secara virtual untuk perusahaan luar negeri, bukan bekerja langsung di tempat usaha di Indonesia.

“Perbuatan MB diduga melanggar Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Saat ini, MB sedang menjalani proses hukum lebih lanjut,” tutur Gindo Ginting.

Pihak Imigrasi Banda Aceh menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di wilayah kerjanya, terutama mereka yang diduga menyalahgunakan izin tinggal atau melakukan pekerjaan tanpa izin resmi.

Harga Emas dan Cabai Melonjak, Inflasi Aceh Sentuh 4,66 Persen pada Oktober 2025

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi inflasi. (Foto: Freepik)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year on year) Provinsi Aceh mencapai 4,66 persen pada Oktober 2025. Kenaikan harga emas perhiasan dan cabai merah menjadi dua faktor utama yang memicu meningkatnya inflasi di Tanah Rencong.

Berdasarkan data BPS, inflasi Aceh secara month-to-month (bulanan) pada Oktober tercatat sebesar 0,12 persen. Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 111,03 pada September menjadi 111,16 pada Oktober 2025.

“Secara tahunan pada Oktober Provinsi Aceh mengalami inflasi sebesar 4,66 persen. Artinya harga barang dan jasa secara umum naik rata-rata 4,66 persen dibandingkan Oktober tahun sebelumnya,” kata Plt Kepala BPS Aceh, Tasdik Ilhamudin, kepada wartawan, Senin (3/11/2025).

Menurut Tasdik, kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan, dengan kenaikan 3,82 persen dan kontribusi sebesar 0,23 persen. Komoditas yang paling berperan dalam mendorong inflasi antara lain emas perhiasan, cabai merah, wortel, ikan tongkol, dan telur ayam ras.

Sementara secara tahunan, cabai merah dan emas perhiasan masih menjadi penyumbang utama inflasi, disusul beras, sigaret kretek mesin, serta ikan dencis.

Tasdik menambahkan, inflasi tahunan terjadi di seluruh wilayah penghitungan inflasi di Aceh, yakni Banda Aceh, Aceh Tengah, Lhokseumawe, Meulaboh, dan Aceh Tamiang.

Dari lima daerah tersebut, Aceh Tengah mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 5,59 persen, sedangkan Banda Aceh menjadi yang terendah dengan 3,93 persen.

“Untuk inflasi bulanan, Banda Aceh mengalami inflasi tertinggi yaitu 0,35 persen sementara terendah di Lhokseumawe sebesar 0,11 persen,” jelasnya.

Menariknya, secara bulanan hanya dua daerah—Meulaboh dan Banda Aceh—yang mengalami inflasi, sementara tiga wilayah lainnya justru mencatat deflasi, menandakan masih adanya perbedaan dinamika harga antarwilayah di Aceh.

Dengan inflasi yang terus bergerak naik, terutama dipicu oleh kebutuhan pokok dan logam mulia, pengendalian harga komoditas strategis seperti cabai dan beras diperkirakan akan menjadi fokus pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan ekonomi Aceh menjelang akhir tahun. (xrq)

Haji Mirwan Tunjuk Eja Rinanda Irma Menjadi Plt Kadis Sosial Aceh Selatan

Penulis
Akil
-
0
Surat penunjukan Eja Rinanda Irma, S.T., M.M. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan. (FOTO: Tangkapan layar)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, SE., M.Sos., menunjuk Eja Rinanda Irma, S.T., M.M. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan. Penunjukan ini berlaku mulai 3 November 2025 dan tertuang dalam Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: 800/224/2025 yang ditandatangani di Tapaktuan pada 31 Oktober 2025.

Dilansir NUKILAN.ID dari surat tersebut, Eja Rinanda Irma, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kawasan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Gampong pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Selatan, diberikan mandat tambahan sebagai Plt Kepala Dinas Sosial hingga pejabat definitif dilantik.

Penunjukan ini mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, serta Surat Edaran Kepala BKN Nomor 1/SE/I/2021 mengenai kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam aspek kepegawaian.

Selain itu, surat perintah tersebut juga merujuk pada Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 821.23/22/2024 terkait pengangkatan, pemberhentian, dan pengukuhan PNS dalam jabatan administrator, yang sebelumnya telah menetapkan Eja Rinanda Irma pada jabatan struktural di lingkungan Pemkab Aceh Selatan.

Bupati Mirwan menegaskan bahwa tugas sebagai Plt Kepala Dinas Sosial harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi memastikan kelancaran pelayanan sosial kepada masyarakat.

Tembusan surat perintah tersebut turut disampaikan kepada Gubernur Aceh, Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Inspektur Kabupaten Aceh Selatan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, serta pihak terkait lainnya. (XRQ)

Reporter: AKIL

Mahasiswa Luar Aceh Dominasi Kampus Unimal, Rektor Soroti Rendahnya Minat Anak Daerah

Penulis
Redaksi
-
0
Rektor Unimal Prof. Dr. Ir. Herman Fithra ST., MT., IPM., ASEAN. Eng saat memberikan sambutan pada acara Pelantikan Pengurus IKA Unimal periode 2024-2028 pada Minggu (2/11/2025). (Foto: dok. Nanda RRI)

NUKILAN.ID | LHOKSEUMAWE – Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal), Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, ST., MT., IPM., ASEAN. Eng., menyoroti fenomena menurunnya minat pelajar asal Aceh untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus tersebut.

Dalam sambutannya pada acara pelantikan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unimal periode 2024–2028, Minggu (2/11/2025), Herman mengungkapkan bahwa saat ini mahasiswa Unimal justru didominasi oleh mereka yang berasal dari luar Aceh, seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, bahkan Papua.

“Data yang kita himpun menunjukkan mahasiswa Unimal saat ini didominasi dari anak-anak luar Aceh. Saat melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah di Aceh, kita menemukan fakta bahwa minat anak Aceh melanjutkan kuliah sangat rendah,” ujar Herman Fithra dalam sambutannya di Auditorium Teungku Abdul Wahab Dahlawy, Kampus Reuleut, Aceh Utara.

Herman berharap Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan dapat mengevaluasi kondisi tersebut. Menurutnya, ketimpangan dalam penyaluran beasiswa turut menjadi salah satu penyebab rendahnya jumlah mahasiswa asal Aceh yang kuliah di Unimal.

“Ia berharap Dinas Pendidikan untuk turut mengevaluasi fakta ini, mengingat kuota penerima beasiswa dari Unimal lebih banyak diperoleh oleh anak-anak luar Aceh daripada dari Aceh sendiri,” ujarnya.

Menurutnya harus ada yang dibenahi agar ke depan anak-anak Aceh mendapat kesempatan kuliah di daerahnya sendiri dengan bantuan beasiswa yang merata.

Meski demikian, Herman juga menyampaikan bahwa secara akademik Unimal terus mengalami perkembangan. Kampus yang berpusat di Lhokseumawe dan Aceh Utara itu kini menjadi tujuan studi bagi sejumlah mahasiswa internasional.

“Sementara itu dalam hal studi, kita mengalami kemajuan dari banyaknya Mahasiswa Luar Negeri yang belajar ke Unimal. Mereka berasal dari negara-negara di Asia Tenggara seperti Kamboja, ada yang dari Jepang, Jerman, dan beberapa negara Eropa lainnya,” ujarnya.

Pelantikan Pengurus IKA Unimal periode 2024–2028 berlangsung khidmat dan meriah. Kegiatan itu ditandai dengan pembacaan surat keputusan pengurus dan ikrar alumni.

Menutup sambutannya, Herman berpesan agar para alumni dapat berperan aktif memajukan Unimal di berbagai tingkatan.

Herman Fitra di akhir sambutannya menyampaikan harapan kepada Alumni Unimal agar semakin memajukan Unimal di tingkat lokal, nasional, hingga internasional.

Jamaluddin Idham Pimpin PDI Perjuangan Aceh, Janji Hadir di Tengah Rakyat

Penulis
Redaksi
-
0
Jamaluddin Idham. (Foto: Dok. Ist)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh, Jamaluddin Idham, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Aceh. Keputusan itu diambil dalam Konferensi Daerah (Konferda) yang berlangsung di Hermes Hotel, Banda Aceh, Minggu (2/11/2025).

Dalam kegiatan yang mengusung tema “Bergerak dalam Satu Rampak Barisan untuk Aceh Meusyuhu” itu, penetapan Jamaluddin disambut tepuk tangan meriah dari peserta konferensi. Ia dinilai sebagai sosok muda yang mampu menyatukan kader dan menghidupkan kembali semangat perjuangan partai berlambang kepala banteng di Tanah Rencong.

“Amanah ini bukan sekadar jabatan politik, tetapi panggilan perjuangan. Saya ingin PDI Perjuangan di Aceh hadir di tengah rakyat, mendengarkan, bekerja, dan memberi solusi nyata,” ujar Jamaluddin dalam siaran pers yang diterima RRI.co.id.

Politikus yang juga menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI itu menegaskan komitmennya untuk menjadikan PDI Perjuangan sebagai partai yang benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

“Kami berkomitmen untuk menjadikan PDI Perjuangan sebagai partai yang benar-benar berpihak kepada rakyat kecil,” katanya lagi.

Jamaluddin juga menekankan pentingnya konsolidasi internal dan pembinaan kader hingga ke akar rumput. Menurutnya, kekuatan partai terletak pada soliditas dan kesetiaan kader terhadap ideologi perjuangan partai.

“Kita harus solid. Tidak boleh ada sekat antara kader di kabupaten, kota, dan provinsi. Semangat gotong royong dan ideologi kerakyatan Bung Karno harus terus hidup dalam setiap langkah politik kita,” ujarnya.

Konferda yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban itu dihadiri oleh perwakilan DPP PDI Perjuangan, pengurus DPC se-Aceh, serta sejumlah tokoh partai. Para kader menaruh harapan besar agar kepemimpinan Jamaluddin membawa energi baru dan memperkuat konsolidasi partai di daerah.

Dengan terpilihnya Jamaluddin Idham, PDI Perjuangan Aceh diharapkan mampu menegaskan kembali perannya sebagai partai nasionalis yang berpijak pada semangat gotong royong dan keadilan sosial.

HIPMI Aceh Siap Dorong Investasi dan Kurangi Kemiskinan: Said Rizqi Saifan Resmi Nahkodai Periode 2025–2028

Penulis
Redaksi
-
0
Pelantikan HIPMI Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kepengurusan baru Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Aceh resmi dilantik untuk periode 2025–2028. Acara pelantikan berlangsung khidmat di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Minggu (2/11/2025), menandai babak baru kiprah pengusaha muda di Tanah Rencong.

Said Rizqi Saifan, yang sebelumnya terpilih secara aklamasi melalui Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), kini resmi memimpin HIPMI Aceh. Ia dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Akbar Himawan Buchari, disaksikan oleh Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, yang mewakili Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf, serta sejumlah tokoh penting dunia usaha dan pemerintahan.

Dalam pidato perdananya, Said Rizqi menegaskan komitmen HIPMI Aceh untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Aceh dalam menghadapi persoalan ekonomi daerah. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi untuk menekan angka kemiskinan dan memperluas lapangan kerja.

“BPD HIPMI Aceh siap berkolaborasi, siap bersama-sama menyukseskan program Bapak Gubernur Aceh dalam menekan kemiskinan yang ada, juga membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya,” tegas Said Rizqi.

Lebih jauh, Said Rizqi mengajak seluruh jajaran HIPMI untuk memanfaatkan momentum pelantikan sebagai langkah konkret memperkuat citra positif Aceh di mata investor nasional. Menurutnya, kehadiran Ketua Umum BPP HIPMI di Banda Aceh menjadi bukti bahwa Aceh aman dan kondusif bagi investasi.

“Karenanya, kami mohon dengan ketum, melalui jejaring komunikasi yang ketum miliki, datangkanlah investasi yang sebesar-besarnya ke Aceh. Kami BPD HIPMI Aceh siap memfasilitasi, dan saya yakin Pemerintah Aceh serta seluruh elemen masyarakat siap menerima dan membuka diri untuk investasi yang masuk ke Aceh,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari, memberikan apresiasi kepada kepengurusan baru HIPMI Aceh. Ia optimistis di bawah kepemimpinan Said Rizqi Saifan, HIPMI akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Akbar juga menyinggung tantangan fiskal yang sedang dihadapi Pemerintah Aceh akibat pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, yang berpotensi mengurangi APBA hingga Rp 1 triliun.

“Saya bilang, tenang Pak Sekda, semua masalah ada jalan keluarnya. Koordinasi dengan Pak Saifan (Ketua BPD HIPMI Aceh), kita datangkan investasi sebesar-besarnya untuk datang ke Aceh,” ungkap Akbar.

Di sisi lain, Sekda Aceh, M. Nasir, dalam sambutannya menyebut HIPMI memiliki posisi vital dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan yang ideal di Aceh. Ia menyebut bahwa selama ini pilar sektor swasta (private sector) masih belum berperan maksimal dibandingkan dua pilar lainnya, yakni pemerintah dan masyarakat sipil.

“Hari ini, sistem good governance ini belum berjalan. Yang ada baru government dan civil society. Private sector-nya belum optimal di Aceh. Pabrik bisa kita hitung dengan jari, usaha skala besar sangat sedikit,” kata M. Nasir mewakili Gubernur Aceh.

Ia berharap, dengan dilantiknya 162 pengurus baru HIPMI Aceh, peran sektor swasta dapat menjadi kekuatan baru dalam kebangkitan ekonomi daerah.

“Jika 162 anggota HIPMI ini semuanya menjadi pengusaha andal, saya yakin Aceh akan menjadi wilayah yang sangat maju,” ujarnya.

M. Nasir juga menyinggung kondisi ekonomi Aceh yang masih tertinggal, dengan tingkat kemiskinan mencapai 12,33 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,82 persen. Tantangan tersebut diperberat oleh pemotongan anggaran dari pusat yang mencapai hampir Rp 1 triliun.

Meski demikian, ia tetap optimistis bahwa kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan HIPMI akan membawa perubahan positif ke depan.

“Kami yakin dengan hadirnya HIPMI, dengan kolaborasi antara HIPMI dan Pemerintah Aceh ke depan, kita bisa menghadapi segala tantangan ini bersama-sama,” tutup M. Nasir.

Pelantikan BPD HIPMI Aceh ini diharapkan menjadi momentum bagi generasi muda pengusaha Aceh untuk memperkuat peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi, sekaligus membuka ruang investasi baru yang berkelanjutan di provinsi paling barat Indonesia itu.

UBBG Banda Aceh Kembali Kirim Mahasiswa ke Malaysia, Rektor: “Jadilah Inspirasi bagi Siswa di Negara Tujuan”

Penulis
Redaksi
-
0
Rektor UBBG Banda Aceh, Prof Dr Lili Kasmini MSi melepas puluhan mahasiswa universitas itu untuk mengikuti Program Asistensi Mengajar Internasional Tahap 2 di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Pelepasan berlangsung Sabtu (1/11/2025) di halaman Gedung B Kampus UBBG Banda Aceh. (Foto: HUMAS UBBG)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG) Banda Aceh kembali mengirimkan puluhan mahasiswanya untuk mengikuti Program Asistensi Mengajar Internasional tahap kedua di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL), Malaysia.

Upacara pelepasan berlangsung di halaman Gedung B Kampus UBBG, Sabtu (1/11/2025), dipimpin langsung oleh Rektor UBBG, Prof. Dr. Lili Kasmini, M.Si. Para mahasiswa yang dilepas berasal dari dua program studi, yakni Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Mereka berangkat menuju Malaysia pada Minggu (2/11/2025) pagi.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang terus dikembangkan UBBG untuk memperluas jejaring dan membuka pengalaman belajar mahasiswa di tingkat internasional.

Rektor UBBG, Lili Kasmini kepada NUKILAN.ID menyampaikan apresiasi dan doa terbaik bagi mahasiswa yang terpilih mengikuti program tersebut. Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas dan membawa nilai-nilai positif selama menjalani praktik mengajar di luar negeri.

“Jadilah inspirasi bagi siswa serta masyarakat di negara tujuan. Pengalaman ini akan menjadi bekal berharga untuk masa depan kalian,” pesan Prof. Lili kepada para peserta.

Rektor juga berharap mahasiswa dapat menjadi duta pendidikan yang membawa semangat karakter, budaya, dan nama baik almamater di lingkungan sekolah tempat mereka berpraktik.

Program ini turut dibimbing oleh dua dosen pendamping, yakni Prof. Dr. Lili Kasmini, M.Si, dan Fitriati, M.Ed., Ph.D.

Ketua Unit Pelaksana Tugas (UPT) Kampus Berdampak UBBG, Ns. Eridha Putra, S.Kep., M.Kep., menambahkan bahwa kegiatan ini menunjukkan konsistensi kampus dalam mendukung implementasi MBKM dan memperkuat eksposur internasional bagi mahasiswa.

“Tahap kedua ini menunjukkan konsistensi UBBG dalam memperluas jejaring dan meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa di tingkat internasional. Kita harapkan mahasiswa harus mampu berinovasi dan memberikan kontribusi berdampak di sekolah tempatan,” ujarnya.

Sebelumnya, keberhasilan pelaksanaan Asistensi Mengajar Internasional tahap pertama telah membuka peluang untuk melanjutkan program serupa di berbagai negara. UBBG berencana memperluas kerja sama pendidikan lintas negara guna memperkuat kapasitas dan daya saing mahasiswa di kancah global. (XRQ)

Reporter: AKIL

Mualem Kukuhkan IKA Unimal, Dorong Alumni Jadi Kekuatan Intelektual Pembangunan Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Mualem Kukuhkan IKA Unimal. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | LHOKSEUMAWE – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Universitas Malikussaleh (IKA Unimal) periode 2024–2028 di Auditorium Tgk Abdul Wahab Dahlawy, Kampus Reuleut, Aceh Utara, Minggu (2/11/2025).

Dalam prosesi tersebut, Azhari Cagee, anggota DPD RI, resmi dilantik sebagai ketua umum menggantikan Amrizal J Prang. Pelantikan dilakukan langsung oleh Rektor Universitas Malikussaleh, Prof Herman Fithra, dan turut disaksikan oleh para alumni serta civitas academica Unimal.

Momentum pelantikan itu juga menjadi istimewa bagi Mualem. Ia dikukuhkan sebagai alumni kehormatan dan dipakaikan jas almamater Unimal oleh rektor, sebagai simbol kedekatan emosional antara pemerintah dan kalangan akademik.

Dalam sambutannya, Mualem menegaskan pentingnya peran IKA Unimal sebagai kekuatan intelektual dalam mendukung pembangunan Aceh. Menurutnya, alumni memiliki tanggung jawab strategis dalam menjembatani dunia pendidikan, masyarakat, dan pemerintah.

“Amanah ini merupakan tanggung jawab besar untuk menggerakkan potensi alumni agar berperan nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” ujar Mualem.

Ia menilai Universitas Malikussaleh telah menjadi salah satu pilar penting pendidikan tinggi di Aceh yang melahirkan banyak lulusan berkompeten. Karena itu, IKA Unimal, kata dia, tak sekadar wadah silaturahmi, tetapi juga kekuatan moral, sosial, dan intelektual yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

Dalam kesempatan itu, Mualem juga memaparkan sejumlah program strategis Pemerintah Aceh, mulai dari pembangunan jalur penyeberangan Krueng Geukueh–Penang, pemberangkatan umrah langsung dari Aceh, normalisasi kuala dangkal bagi nelayan, hingga revitalisasi kawasan Sabang.

“Saya berharap IKA Unimal dapat menjadi mitra Pemerintah Aceh dalam pengembangan sumber daya manusia, penelitian terapan, dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Ketua IKA Unimal terpilih, Azhari Cagee, menyoroti perkembangan signifikan Universitas Malikussaleh yang kini menjadi kampus tujuan mahasiswa dari berbagai provinsi di Indonesia.

“Mahasiswa Unimal sekarang berasal dari banyak daerah. Artinya, Unimal sudah menjadi pilihan nasional,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh alumni dan civitas academica Unimal untuk bersinergi mendukung langkah-langkah Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem.

“Saya harapkan seluruh alumni dan civitas academica Unimal mendorong serta membantu pemerintahan Mualem yang sedang mengerjakan hal-hal luar biasa untuk kemajuan Aceh,” kata Azhari.

Sementara itu, Rektor Unimal Prof Herman Fithra menyinggung persoalan rendahnya minat pelajar Aceh untuk melanjutkan studi ke Unimal. Menurutnya, sebagian besar mahasiswa justru berasal dari luar provinsi.

“Mahasiswa paling banyak di Unimal saat ini bukan lagi anak Aceh, tetapi dari Sumatera Utara, kemudian Aceh, dan Sumatera Barat,” ujar Herman.

Ia menjelaskan, rendahnya semangat pelajar di pedalaman Aceh untuk melanjutkan pendidikan menjadi salah satu tantangan, meski pihak universitas telah menyediakan berbagai beasiswa bagi calon mahasiswa.

Pemerintah Aceh Tegaskan Komitmen: Penertiban Tambang Ilegal Dimulai dari Aceh Tengah

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Aktivitas tambang emas ilegal. (Foto: iNews TV/Afsah)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mulai menegaskan langkah konkret dalam menertibkan aktivitas tambang ilegal yang selama ini marak di sejumlah daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, memimpin langsung rapat teknis penertiban tambang ilegal yang digelar di Ruang Rapat Sekda Aceh, Banda Aceh, Sabtu (1/11/2025).

Rapat tersebut turut dihadiri Kapolda Aceh Irjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah, MM, perwakilan Forkopimda Aceh, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan biro terkait.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 000.7/1144/2025 tentang Pembentukan Tim Penertiban Pertambangan Ilegal di Aceh, serta hasil pertemuan Gubernur bersama Forkopimda Aceh pada 30 September 2025 di Meuligoe Gubernur Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Sekda Aceh menegaskan bahwa pelaksanaan penertiban harus dilakukan dengan cara yang berimbang antara ketegasan hukum dan pendekatan kemanusiaan.

“Pemerintah Aceh ingin memastikan bahwa kegiatan tambang di Aceh berjalan sesuai aturan. Pendekatan yang kita gunakan adalah humanis, tapi tetap tegas terhadap pelanggaran,” ujar M. Nasir.

Menurutnya, tujuan utama dari langkah ini bukan semata-mata untuk menutup aktivitas tambang ilegal, tetapi juga memastikan penertiban dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga menyusun roadmap penertiban yang mencakup jadwal, pembagian wilayah, dan rencana operasi di lapangan. Pemerintah Aceh bersama Polri dan TNI akan menjadi pelaksana utama dalam operasi ini.

Delapan kabupaten menjadi target penertiban, yakni Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Selatan. Namun, tiga wilayah pertama—Aceh Barat, Nagan Raya, dan Pidie—akan menjadi prioritas utama karena intensitas aktivitas tambang ilegal di daerah tersebut dinilai paling tinggi.

Selain operasi penertiban, pemerintah juga menyiapkan langkah pembinaan bagi masyarakat penambang. Program ini mencakup pembentukan koperasi tambang rakyat, penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan penerbitan izin pertambangan rakyat agar kegiatan tambang ke depan dapat berjalan legal, aman, dan berkelanjutan.

Upaya ini menandai keseriusan Pemerintah Aceh dalam menertibkan tambang ilegal, sekaligus membuka ruang bagi model pertambangan rakyat yang lebih tertata dan ramah lingkungan—dimulai dari Aceh Tengah sebagai salah satu wilayah kunci dalam pelaksanaan program tersebut.

1...308309310...2,524Halaman 309 dari 2,524

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id