Beranda blog Halaman 307

Mantan Kombatan GAM Desak Pemerintah Tuntaskan Butir MoU Helsinki

Penulis
Rezi
-
0
Eks Kombatan GAM, Suadi Sulaiman akrab disapa Adi Laweung. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Suadi Sulaiman mendesak pemerintah menuntaskan sejumlah butir penting Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang masih tertunda implementasinya, terutama terkait distribusi lahan untuk eks kombatan dan korban konflik.

Pria yang akrab disapa Adi Laweung ini mengkritik keras kurangnya keseriusan pemerintah dalam menjalankan butir-butir kesepakatan damai 20 tahun silam. Menurutnya, masalah lahan, bendera Aceh, batas wilayah, dan kewenangan khusus hingga kini belum terselesaikan.

“Ini kendala serius yang tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kita terus mendorong agar semua poin dalam MoU benar-benar dituntaskan. Perdamaian Aceh harus berkeadilan, bukan sekadar seremoni,” tegas Adi kepada Nukilan di Banda Aceh, Rabu (6/8/2025).

Adi menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menginventarisasi poin-poin yang belum dijalankan, baik dari MoU Helsinki maupun amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Menurutnya, momentum revisi UUPA yang sedang berlangsung harus dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat semangat perjanjian damai, bukan hanya dijadikan sebagai proses administratif belaka.

“Dengan hadirnya kepemimpinan baru, Mualem dan Fadhullah, seharusnya ini jadi titik balik. Jangan sia-siakan harapan rakyat Aceh,” ujarnya .

Salah satu isu paling krusial yang disoroti Adi adalah penyelesaian distribusi lahan untuk mantan kombatan dan korban konflik yang dinilai belum maksimal. Bahkan menurutnya, masih banyak Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak dimanfaatkan namun tetap dikuasai, meskipun izin pengelolaannya telah kedaluwarsa.

“Kementerian ATR/BPN harus turun tangan. Lahan-lahan yang tidak difungsikan dan izinnya sudah habis harus ditindak tegas,” desak mantan kombatan ini.

Adi juga memberikan saran agar Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh ke depan berasal dari putra daerah yang telah lulus seleksi nasional. Sosok yang ditunjuk, menurutnya, harus memahami dinamika lokal serta memiliki keberanian dan integritas dalam menjalankan mandat MoU.

“Putra daerah lebih tahu medan dan punya kedekatan komunikasi dengan KPA serta tokoh-tokoh lokal. Ini penting untuk mempercepat penyelesaian persoalan lahan,” jelasnya.

Bagi Adi, makna sejati dari perdamaian bukan hanya ketiadaan senjata, tetapi juga pemulihan hak, keadilan sosial, dan pengakuan atas kontribusi Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Perdamaian ini diperjuangkan dengan darah dan air mata. Jangan biarkan keadilan terus tertunda, karena itu sama saja menyangkal damai itu sendiri,” tutupnya,

Reporter: Rezi

80 Tahun Tragedi Bom Hiroshima, Luka Perang yang Tak Pernah Sembuh

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi bom atom Little Boy yang menghantam Nagasaki pada 9 Agustus 1945 silam dan berbagai informasi lainnya mengenai bom atom. (Foto: Shutter Stock)

NUKILAN.ID | HIROSIMA – Pada 6 Agustus 1945, dunia dikejutkan oleh peristiwa yang mengubah jalannya sejarah. Pagi itu, sebuah bom atom dijatuhkan di Kota Hiroshima oleh pasukan Sekutu, meluluhlantakkan hampir seluruh wilayah kota dan memaksa Jepang menyerah tanpa syarat pada Perang Dunia II.

Dilansir Nukilan.id dari buku Pengaruh Tenaga Atom atau Tenaga Nuclear dalam Hubungan Antar Negara susunan Dr. Soebandrio dkk., sekitar 80.000 orang tewas seketika dalam peristiwa memilukan tersebut. Sebagian besar korban adalah warga sipil—anak-anak, perempuan, hingga orang lanjut usia.

Pada tahun 1945, Perang Dunia II berada di titik kritis. Amerika Serikat dan Sekutu berupaya mengakhiri perang dengan Jepang yang tetap bersikeras bertahan hingga kehancuran total. Perdebatan di kalangan pemimpin Sekutu pun tak terhindarkan, mencari langkah paling efektif untuk mengakhiri konflik.

Sejak 1942, Amerika Serikat mengembangkan bom atom secara rahasia melalui Proyek Manhattan. Senjata ini diyakini dapat mengakhiri perang dengan cepat. Setelah pengujian berhasil, bom atom pertama yang diberi nama “Little Boy” dipasang di pesawat pengebom B-29 Enola Gay.

Pada pagi 6 Agustus 1945, pesawat tersebut lepas landas dari Pulau Tinian, Kepulauan Mariana, menuju Hiroshima. Tepat pukul 08.15 waktu setempat, Little Boy dilepaskan di pusat kota. Ledakan dahsyat menghancurkan sebagian besar Hiroshima, memicu gelombang kejut, panas ekstrem, dan radiasi mematikan.

Akibat serangan itu, hampir sepertiga wilayah kota hancur. Selain korban jiwa yang tewas seketika, lebih dari 70.000 orang lainnya mengalami luka parah, kebanyakan dari mereka adalah warga sipil tak bersenjata.

Jumlah korban terus bertambah dalam bulan-bulan berikutnya akibat paparan radiasi, yang memicu penyakit kanker dan gangguan kesehatan serius lainnya. Tindakan ini menuai kontroversi: sebagian pihak mengecamnya sebagai tindakan kejam yang menargetkan warga sipil, sementara lainnya menilai itu sebagai langkah untuk mengakhiri perang lebih cepat dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di kedua belah pihak.

Hanya sembilan hari setelah bom dijatuhkan, tepatnya 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan kepada rakyatnya bahwa perang telah berakhir. Jepang pun resmi menyerah kepada Sekutu, menandai berakhirnya Perang Dunia II.

Meski delapan dekade telah berlalu, luka yang ditinggalkan bom Hiroshima tak pernah benar-benar sembuh. Peristiwa ini menjadi pengingat akan dahsyatnya senjata nuklir dan ancaman yang ditimbulkannya bagi umat manusia. (XRQ)

Reporter: AKil

Bupati Aceh Barat Jenguk Warga yang Dirawat di Jakarta, Ajak Dermawan Bantu Pasien Bocor Jantung

Penulis
Akil
-
0
Bupati Aceh Barat, Tarmizi. Menjenguk Warga yang Dirawat di Jakarta. (Foto: Facebook Tarmizi Atjeh)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Di sela kunjungan kerjanya di Ibu Kota, Bupati Aceh Barat, Tarmizi, menyempatkan diri menjenguk warganya yang tengah dirawat di rumah sakit di Jakarta.

Sebelumnya, Tarmizi mengikuti beberapa acara penting, termasuk menerima EFT Award dalam Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis 2025 yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil. Usai kegiatan tersebut, ia langsung menuju rumah sakit untuk bertemu dan memberikan dukungan kepada pasien asal Aceh Barat.

Dikutip Nukilan.id dari unggahan Facebook pribadinya, salah satu yang dijenguk adalah Bapak Sayuti, ayah dari Ketua KNPI Aceh Barat, Fadel, yang saat ini dalam masa pemulihan. Tak hanya itu, Tarmizi juga mendatangi Cahaya, balita asal Woyla Barat yang menderita penyakit bocor jantung.

“Dulu saat kami di DPRA sering menjenguk pasien anak-anak yang bocor jantung asal Aceh Barat dan dapil 10 yang dirawat di Jakarta,” kenangnya dalam unggahan di akun Facebook pribadinya pada Selasa (5/8/2025)

Ia menuturkan, kasus bocor jantung pada anak kini semakin rentan terjadi. “Anak anak sekarang rentan bocor jantung karena faktor infeksi selama kehamilan juga ada faktor bawaan,” ujarnya.

Namun, Tarmizi mengungkapkan, persoalan yang dihadapi keluarga pasien tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga kondisi ekonomi.

“Mereka yang dirujuk ke Jakarta tidak memiliki biaya hidup selama mendampingi pasien. Karena yang ditanggung pemerintah hanya biaya untuk pengobatan saja serta tiket pesawat PP untuk pasien dan satu orang pendamping,” jelasnya.

Kondisi ini, kata Tarmizi, menjadi tantangan tersendiri bagi keluarga pasien yang membutuhkan perawatan jangka panjang.

“Kasus seperti Dek Cahaya membutuhkan uluran tangan para dermawan, karena butuh waktu lama bahkan berbulan bulan di Jakarta, bahkan ada yg bolak-balik beberapa kali ke Jakarta sedangkan mereka tidak punya biaya,” ungkapnya.

Ia pun berharap, semua pasien yang tengah berjuang melawan penyakit segera mendapat kesembuhan.

“Semoga saudara kita yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Aamiin,” tutupnya. (XRQ)

Reporter: Akil

Aryos Sebut Motif Terorisme di Aceh Bergeser dari Ideologi ke Ekonomi

Penulis
Akil
-
0
aryos nivada
Pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos Nivada. (Foto: Youtube Jalan Ary Official)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Penangkapan dua aparatur sipil negara (ASN) oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror di Aceh pada Senin (5/8/2025), kembali membuka mata publik terhadap dinamika terorisme di provinsi paling barat Indonesia.

Tak hanya menambah panjang daftar keterlibatan warga Aceh dalam jaringan radikal, kasus ini juga menyoroti adanya pergeseran motif pelaku dari ideologi ke faktor ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, lebih dari 35 orang terduga teroris diamankan di Aceh. Provinsi ini masih menjadi salah satu wilayah kantong penggalangan jaringan radikal yang aktif. Berdasarkan catatan, Aceh kerap menjadi lokasi operasi Densus 88.

Pada Juli dan Agustus 2022, aparat menangkap 28 orang terduga teroris dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Sebelumnya, pada Januari 2021, lima orang juga ditangkap di sejumlah kota, termasuk Banda Aceh dan Langsa—salah satunya berstatus ASN.

Kini, penangkapan dua ASN di awal Agustus 2025 mengungkap fakta baru: keterlibatan dalam jaringan teroris tidak lagi semata-mata karena ideologi, tetapi juga karena kebutuhan ekonomi.

Pengamat politik dan keamanan dari Universitas Syiah Kuala, Aryos Nivada, menyebut bahwa fenomena ini merupakan temuan penting dalam dinamika terorisme saat ini.

“Dulu, orang masuk jaringan teroris lebih karena faktor ideologis khususnya yang berbasis keagamaan. Sekarang ini, terungkap motif ekonomi,” kata Aryos kepada Nukilan.id, Rabu (6/8/2025).

Menurut Aryos, pola eksklusif yang dulu melekat pada kelompok garis keras juga mulai luntur. Para simpatisan kini cenderung berbaur dengan masyarakat umum, bahkan menjadi bagian dari aparatur negara.

“Sekarang ini, mereka justru berbaur, bagian dari aparatur negara, dan beraktivitas ekonomi sebagaimana orang lainnya,” tambahnya.

Ia menilai, kondisi ini menjadi tantangan serius yang perlu direspons cepat oleh aparat penegak hukum, termasuk Densus 88, dengan memperdalam motif-motif ekonomi di balik keterlibatan individu dalam jaringan teroris.

“Ini penting didalami agar semua pihak dapat mengembangkan sistem deteksi dini yang baru, merumuskan pola antisipasi dan metode pembinaan yang tepat dan efektif,” ujar Aryos.

Aryos juga mengingatkan bahwa Aceh memiliki jejak sejarah panjang yang menjadikannya rentan terhadap pengaruh gerakan radikal. Dari pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) hingga kemunculan Negara Islam Indonesia (NII), wilayah ini menyimpan rekam jejak sosial dan ideologis yang belum sepenuhnya tuntas.

“Gerakan radikalisme di Aceh masih sangat eksis. Indikasi keterlibatan ASN dalam jaringan ini menunjukkan pengaruh itu belum benar-benar hilang, dan motif baru ini semakin membuka ruang rekrutmen baru yang lebih mudah, jika tidak segera dibangun sistem antisipasinya,” tambahnya.

Ia pun menegaskan bahwa penangkapan dua ASN terduga teroris ini harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mengevaluasi dan memperkuat sistem pembinaan terhadap aparatur negara.

Aryos menegaskan, tanpa langkah antisipasi yang sistematis dan berlapis, kejadian serupa akan terus terulang dan bisa berdampak serius terhadap stabilitas nasional. (XRQ)

Reporter: Akil

74 Narapidana di Aceh Terima Amnesti Presiden, Mayoritas Kasus Narkotika

Penulis
Sammy
-
0
Ilustrasi amnesti. (Foto: Jawa Pos)

Nukilan | Banda Aceh — Sebanyak 74 narapidana di berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Aceh dibebaskan setelah menerima amnesti dari Presiden Republik Indonesia. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pemberian Amnesti.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Aceh, Yan Rusmanto, mengatakan mayoritas penerima amnesti merupakan terpidana kasus narkotika.

“Untuk wilayah Aceh, total ada 74 narapidana yang mendapat amnesti. Sebanyak 69 di antaranya merupakan terpidana kasus narkotika,” kata Yan dalam keterangannya kepada Nukilan, Rabu (6/8/2025).

Selain itu, dari total penerima amnesti, terdapat tiga narapidana dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan dua orang lanjut usia (lansia).

Lapas Kelas IIB Meulaboh mencatat jumlah penerima amnesti terbanyak, yakni 15 orang, disusul Lapas Idi dengan 9 orang. Rutan Takengon dan Rutan Kelas IIB Banda Aceh masing-masing membebaskan 8 narapidana.

Lapas Kelas IIB Langsa dan Lapas Kelas IIB Bireuen masing-masing membebaskan 4 orang, sementara empat lapas lainnya—Lapas Kutacane, Lapas Blangpidie, Rutan Jantho, dan Rutan Sigli—masing-masing membebaskan 3 orang.

Adapun Lapas Kuala Simpang, Lhoksukon, serta Rutan Bener Meriah, Tapaktuan, dan Singkil masing-masing membebaskan 2 narapidana.

Lapas yang hanya mencatat satu penerima amnesti antara lain Lapas Kelas IIA Banda Aceh, Lapas Narkotika Kelas IIB Langsa, Lapas Kelas III Lhoknga, dan Lapas Kelas II Calang. Beberapa lembaga pemasyarakatan lainnya tidak mencatat adanya narapidana yang menerima amnesti. []

Reporter: Sammy

Sekretariat DPRA Resmi Angkat 112 Calon PPPK Tahap I

Penulis
Redaksi
-
0
Sekretariat DPRA Resmi Angkat 112 Calon PPPK Tahap I (Foto: DPRA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) resmi melaksanakan prosesi pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I, Senin (4/8/2025). Kegiatan yang digelar di Ruang Serbaguna Gedung Sekretariat DPRA itu dihadiri sejumlah pejabat struktural.

Pengangkatan ini merupakan tindak lanjut dari proses seleksi PPPK tahun anggaran 2024, yang bertujuan memperkuat sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat DPRA. Langkah ini diharapkan mampu mendukung tata kelola pemerintahan legislatif yang efektif dan profesional.

Sekretaris DPRA, Khudri, S.Ag., MA., dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada para calon PPPK yang telah resmi diangkat. Ia menegaskan, kehadiran mereka bukan sekadar menambah jumlah pegawai, tetapi menjadi bagian penting dalam mendorong kinerja kelembagaan.

“Saudara-saudari yang hari ini diangkat bukan hanya sekadar pegawai, tetapi mitra kerja dalam membangun pelayanan legislatif yang prima dan akuntabel,” ujar Khudri.

Pada kesempatan tersebut, Khudri juga membacakan sambutan tertulis Gubernur Aceh yang berisi pesan khusus untuk para pegawai yang baru diangkat. Gubernur mengajak seluruh PPPK untuk senantiasa menjaga “komitmen terhadap integritas dan loyalitas” sebagai landasan utama dalam menjalankan amanah.

“Sebagai abdi negara, integritas bukan hanya menjadi tuntutan moral, tetapi juga syarat utama untuk menjaga kepercayaan publik,” tulis Gubernur.

Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya “peningkatan kapasitas diri dan kemampuan beradaptasi” menghadapi perubahan zaman, serta membangun “kerja tim yang solid dan kolaborati” di lingkungan kerja.

“Saya berharap para PPPK yang diangkat hari ini mampu menghadirkan pelayanan publik yang adil, profesional, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” pesannya.

Sebanyak 112 calon PPPK mengikuti prosesi tersebut, yang ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja dan penyerahan surat keputusan. Sekretaris DPRA berharap momentum ini melahirkan semangat baru dalam memberikan pelayanan administratif dan fungsional yang lebih baik, seiring meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan kualitas kinerja aparatur.

Penangkapan Dua ASN Terlibat Terorisme Dinilai Ungkap Pola Infiltrasi Jaringan Radikal di Kalangan ASN

Penulis
Sammy
-
0
Ilustrasi terorisme. (Foto: Shutterstock)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Penangkapan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Banda Aceh oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 mengungkap pola baru penyebaran ideologi radikal di lingkungan birokrasi. Keduanya diduga menjadi bagian dari jaringan Negara Islam Indonesia (NII) faksi Muhammad Yusuf Tohiri (MYT), sebuah kelompok kecil namun terstruktur yang menyasar ASN melalui pendekatan sosial dan spiritual.

Pengamat terorisme dan dosen Antropologi Universitas Malikussaleh (Unimal), Al Chaidar mengatakan, berbeda dari kelompok teror bersenjata yang merekrut anggota dari luar institusi, faksi MYT melakukan pendekatan secara perlahan terhadap individu yang telah berada di dalam sistem pemerintahan. Kedua ASN yang ditangkap, menurut informasi penyidik, bergabung dengan jaringan setelah mereka bekerja sebagai pegawai negeri.

“Yang bersangkutan tidak direkrut sebelum menjadi ASN, tapi setelah mereka berada di dalam sistem. Ini menunjukkan adanya pola infiltrasi terselubung,” ujar Al Chaidar kepada Nukilan, Rabu (6/8/2025).

Dia menambahkan, faksi MYT diketahui menggunakan pengajian tertutup dan bimbingan ideologis berbasis keagamaan sebagai pintu masuk. Pendekatan ini membuat mereka lebih mudah menyasar individu ASN yang aktif dalam kegiatan keagamaan, terutama yang mencari ruang spiritual di luar institusi resmi.

Di Banda Aceh, dua ASN yang ditangkap diketahui mengikuti pengajian eksklusif dan diskusi privat di luar jam kerja. Salah satu dari mereka bahkan disebut sempat terlibat dalam aktivitas penyebaran doktrin tauhid versi kelompok tersebut kepada rekan sejawat.

“Tidak ada pelatihan militer, tidak ada senjata. Tapi mereka menyebarkan paham yang menolak sistem negara dan mendorong pemisahan diri secara ideologis,” ungkapnya.

Meskipun hanya memiliki puluhan anggota di Aceh, faksi MYT disebut memiliki struktur organisasi yang cukup rapi. Mereka menunjuk pemimpin wilayah, bendahara, bahkan imam yang menjadi pusat otoritas ideologis. Faksi ini juga terkoneksi dengan jaringan di wilayah lain seperti Jambi, Palembang, Medan, dan Bandung, tempat sejumlah anggota telah ditangkap lebih dulu oleh Densus 88.

“Beberapa anggota yang tertangkap di luar Aceh diketahui mengemban peran strategis, termasuk dalam pengelolaan dana operasional dan penyebaran ajaran. Di Bandung, Densus 88 bahkan menangkap seorang imam NII faksi MYT yang juga menjabat sebagai Ketua Komando Perang Seluruh Indonesia (KPSI),” tutupnya. []

Reporter: Sammy

Kesbangpol Aceh Gaungkan Ketahanan Budaya Berbasis Kearifan Lokal di Pidie Jaya

Penulis
Redaksi
-
0
Kesbangpol Aceh Gaungkan Ketahanan Budaya Berbasis Kearifan Lokal di Pidie Jaya. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | MEUREUDU — Di tengah derasnya arus globalisasi dan gempuran budaya digital, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh menggelar dialog bertema “Ketahanan Sosial Budaya Berbasis Kearifan Lokal” di Aula Kantor Bupati Pidie Jaya, Selasa (6/8/2025).

Kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan nilai-nilai lokal sebagai benteng pertahanan sosial-budaya masyarakat Aceh. Kepala Kesbangpol Aceh, Dedy Yuswadi, melalui Kepala Bidang Ketahanan Ekososbud dan Ormas, Muksalmina, menegaskan pentingnya menjaga jati diri bangsa melalui pelestarian budaya lokal.

“Kearifan lokal adalah benteng yang mengakar dalam masyarakat. Ia bukan hanya warisan leluhur, tapi juga fondasi ketahanan nasional. Di tengah arus budaya luar, kita tidak boleh kehilangan jati diri,” ujar Muksalmina dalam sambutannya.

Dialog ini menghadirkan dua pemateri, yakni Luthfi Saifullah Sufi yang menyoroti peran keluarga sebagai penjaga nilai budaya, dan Mursyidah yang menggarisbawahi pentingnya edukasi budaya bagi generasi muda agar tetap terhubung dengan akar tradisi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kesbangpol Pidie Jaya, Mahmudi, bersama 20 penggiat budaya dari berbagai kecamatan di daerah itu.

Inisiatif ini juga sejalan dengan visi besar pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Asta Cita, khususnya cita ke-5 untuk memperkuat ketahanan budaya dan spiritual masyarakat Indonesia, serta cita ke-7 yang menekankan pentingnya budaya sebagai alat pemersatu dalam pelayanan publik.

Lebih jauh, Muksalmina menegaskan bahwa ketahanan budaya merupakan bagian integral dari sistem pertahanan nasional, khususnya di sektor non-militer.

“Ketahanan budaya bukan hanya tanggung jawab pelaku budaya, tetapi juga seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Budaya adalah instrumen pemersatu bangsa,” tegasnya.

Melalui forum ini, Kesbangpol Aceh mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif untuk menjadikan kearifan lokal sebagai pijakan dalam membangun kekuatan sosial dari akar rumput. Pemerintah daerah pun didorong untuk terus berinovasi dalam pelestarian budaya di tengah tantangan modernisasi.

Pengamat Terorisme: Dua ASN yang Ditangkap Terlibat dalam Jaringan NII Faksi MYT

Penulis
Sammy
-
0
Ilustrasi terorisme. (Foto: Shutterstock)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pengamat terorisme dan dosen Antropologi Universitas Malikussaleh (Unimal), Al Chaidar mengatakan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditangkap oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 di Banda Aceh pada Selasa (5/8/2025) diduga merupakan oknum yang terlibat dalam jaringan Negara Islam Indonesia (NII) faksi Muhammad Yusuf Tohiri (MYT)—sebuah faksi baru yang masih bertumbuh dan memiliki anggota terbatas di wilayah Aceh.

“Itu jaringan NII faksi MYT. Mereka bukan kelompok radikal dan tidak memiliki niat untuk menyerang negara atau masyarakat,” ujar Al Chaidar kepada Nukilan.id, Rabu (6/8/2025).

Dia menambahkan, kelompok NII faksi MYT ini hanyalah orang-orang yang memiliki kesadaran eskatologis untuk menyelamatkan akidah Islam menurut perspektif mereka. Faksi MYT merupakan salah satu pecahan dari jaringan NII yang muncul setelah perpecahan internal pada era 1970–1980-an.

Berbeda dari faksi-faksi NII lainnya yang cenderung militan, kata Al Chaidar, faksi MYT dikenal sebagai kelompok yang tidak bersenjata dan tidak melakukan pelatihan militer.

“Menurut saya, faksi ini lebih menekankan pada kesadaran eskatologis—yakni keyakinan bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat jika tidak memperjuangkan syariat Islam secara utuh. Motivasi spiritual ini menjadi landasan utama gerakan mereka, bukan ambisi politik atau militeristik,” kata Al Chaidar.

Namun meski pun tidak berbahaya secara fisik, Al Chaidar mengatakan faksi MYT tetap menjadi perhatian karena menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Mereka menggunakan pendekatan personal, seperti pengajian tertutup dan mentoring ideologis, untuk merekrut anggota baru—termasuk ASN yang sudah aktif bekerja di instansi pemerintah.

“Di Aceh, jumlah anggota faksi MYT diperkirakan hanya puluhan orang saja. Namun, struktur organisasi mereka cukup rapi, dengan adanya peran seperti bendahara, komandan wilayah, dan imam,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, dua ASN di Aceh ditangkap oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri pada Selasa (5/8/2025) terkait dugaan keterlibatan dalam jaringan terorisme. Penangkapan dilakukan di dua lokasi berbeda di Banda Aceh.

Kedua ASN yang diamankan masing-masing berinisial MZ alias KS (40) dan ZA alias SA (47). Berdasarkan informasi yang diperoleh, MZ diketahui merupakan ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Aceh. Ia ditangkap saat berada di sebuah warung kopi di Banda Aceh.

Sementara itu, ZA diketahui bertugas di Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Ia diamankan oleh tim Densus 88 di sebuah showroom mobil di kawasan Batoh, Kota Banda Aceh. []

Reporter: Sammy

Muzakir Manaf Tunjuk Bang Jack Libya sebagai Juru Bicara KPA Pusat

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, H. Muzakir Manaf, secara resmi menunjuk Tgk. Zakaria M. Yacob atau yang dikenal dengan Bang Jack Libya sebagai Juru Bicara (Jubir) KPA Pusat. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, H. Muzakir Manaf, secara resmi menunjuk Tgk. Zakaria M. Yacob atau yang dikenal dengan Bang Jack Libya sebagai Juru Bicara (Jubir) KPA Pusat.

Penunjukan itu tertuang dalam Surat Angkèë Nomor: 14/KPA/VIII/2025 yang dikeluarkan pada 5 Agustus 2025 di Kuta Raja, dan ditandatangani langsung oleh Muzakir Manaf.

Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa penunjukan Bang Jack Libya sebagai Jubir merupakan bentuk kepercayaan organisasi terhadap sosok yang dinilai mampu menyampaikan sikap, pandangan, dan kebijakan KPA Pusat secara representatif kepada publik.

“Surat angkèë nyoe neupakat buet mulajô surat nyoe meutanda djaroë, dan meunjoë na keturïin akan tapeubeutôh lagee njang patôt,” tertulis dalam surat yang menegaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui pertimbangan matang.

Dengan pengangkatan ini, KPA berharap Tgk. Zakaria M. Yacob dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memperkuat komunikasi publik, terutama dalam menjaga keberlanjutan perdamaian dan cita-cita perjuangan Aceh.

Menanggapi kepercayaan tersebut, Bang Jack Libya menyampaikan komitmennya.

“Insya Allah, saya akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Saya berharap rekan-rekan media, masyarakat, serta seluruh pihak dapat berkolaborasi secara konstruktif dengan KPA dalam membangun Aceh yang damai, bermartabat, dan berkeadilan,” ungkapnya.

Dengan kehadiran juru bicara baru ini, peran KPA dalam menjembatani komunikasi dan konsolidasi di tengah masyarakat diharapkan semakin kuat dan solid.

Editor: Akil

1...306307308...2,408Halaman 307 dari 2,408

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id