Beranda blog Halaman 300

Potret Aceh yang Aman dan Nyaman Tarik Ribuan Turis Asing

Penulis
Rezi
-
0
Wisata snorkeling di Pulau Rubiah, Desa Wisata Iboih, Kota Sabang. (Foto: Antara)

NUKILAN.id | Sabang — Saat fajar menyingsing di Pelabuhan Internasional Sabang, kapal pesiar berlabuh membawa ratusan wisatawan mancanegara yang penasaran dengan pesona Serambi Mekkah. Mereka datang bukan hanya untuk menikmati keindahan alam, tetapi juga merasakan kehangatan masyarakat Aceh yang dikenal ramah dan toleran.

Dikutip Nukilan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh yang dirilis pada September 2025, mencatat cerita yang menggembirakan, sebanyak 5.403 wisatawan mancanegara memilih Aceh sebagai destinasi mereka—angka yang melonjak 38,11 persen dibanding bulan sebelumnya dan 25,24 persen lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu.

Lonjakan ini bukan kebetulan. Data BPS menunjukkan tren positif yang konsisten. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang mencapai 27,56% di September 2025, meningkat signifikan 33,38 persen poin dibanding tahun sebelumnya.

Bahkan hotel nonbintang pun merasakan dampaknya dengan TPK 18,48%, naik 11,79 persen poin year-on-year. Angka-angka ini berbicara tentang kepercayaan—kepercayaan wisatawan bahwa Aceh adalah destinasi yang aman, nyaman, dan layak dikunjungi.

Konektivitas yang Semakin Kuat

Pintu gerbang Aceh semakin terbuka lebar. Bandara Sultan Iskandar Muda di bulan September 2025 melayani 22.123 penumpang penerbangan domestik dan 11.520 penumpang internasional. Meski angka penerbangan domestik turun 44,20 persen year-on-year—mencerminkan dinamika pasar pasca-pandemi—penerbangan internasional justru menunjukkan resiliensi dengan penurunan yang lebih moderat di 23 persen.

Yang lebih menggembirakan, jalur laut mencatat 77.697 penumpang, meningkat 15,12 persen dibanding tahun lalu. Konektivitas yang kuat ini menjadi fondasi vital bagi pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi secara keseluruhan.

Stabilitas Ekonomi sebagai Magnet Investasi

Bagi para investor, stabilitas adalah mata uang yang paling berharga. Aceh menunjukkan fundamental ekonomi yang solid dengan inflasi Oktober 2025 yang terkendali di angka 0,12% secara bulanan dan 4,66% tahunan. Tingkat inflasi ini mencerminkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat yang terjaga—kondisi ideal untuk berinvestasi.

Lebih menarik lagi, neraca perdagangan Aceh mencatat surplus US$ 3,12 juta di September 2025. Ekspor mencapai US$ 50,44 juta dengan batubara sebagai komoditas unggulan (77,07%), diikuti kondensat (10,69%) dan kopi serta rempah-rempah (6,04%). India, Thailand, dan Tiongkok menjadi mitra dagang utama, membuka peluang kolaborasi bisnis yang lebih luas. Sementara itu, impor sebesar US$ 47,32 juta menunjukkan aktivitas ekonomi domestik yang dinamis.

Sektor Pertanian: Basis Ekonomi yang Kuat

Aceh bukan hanya tentang pariwisata dan perdagangan. Sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian dengan produksi padi 2025 yang diperkirakan mencapai 1,75 juta ton—meningkat 5,43% dibanding tahun sebelumnya.

Luas panen seluas 307,29 ribu hektare membuktikan komitmen Aceh dalam menjaga ketahanan pangan. Nilai Tukar Petani (NTP) di Oktober 2025 mencapai 123,92, menunjukkan kesejahteraan petani yang terus membaik.

Produktivitas pertanian yang tinggi ini menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat. Dari sawah hingga pasar, dari pelabuhan hingga hotel, setiap sektor saling terhubung menciptakan multiplier effect yang menguntungkan investor dan masyarakat.

Aceh Hari Ini: Siap Menyambut Dunia

Tragedi tsunami 2004 mungkin masih membekas dalam memori kolektif dunia. Namun dua dekade kemudian, Aceh telah bangkit dengan gagah. Infrastruktur modern, stabilitas ekonomi, kekayaan budaya yang otentik, dan keramahan masyarakat menjadi modal utama. Data BPS membuktikan: Aceh bukan lagi daerah konflik atau bencana, melainkan provinsi yang aman, nyaman, dan penuh peluang.

Bagi wisatawan, Aceh menawarkan pengalaman yang tak terlupakan—dari pantai Sabang yang eksotis hingga kopi gayo yang legendaris. Bagi investor, Aceh memberikan stabilitas ekonomi, konektivitas yang kuat, dan potensi pasar yang terus berkembang.

Ketika data berbicara, pesannya jelas: ini adalah momentum terbaik untuk mengenal, mengunjungi, dan berinvestasi di Aceh. Serambi Mekkah tidak hanya indah dalam legenda, tetapi juga dalam realitas yang terukur dan penuh harapan.

Reporter: Rezi

Pernyataan “Sedikit-sedikit Helsinki” Picu Kemarahan Publik Aceh, Ketua BRA: Ucapan yang Menyayat Luka

Penulis
Akil
-
0
Kepala Badan Reintegrasi Aceh, Jamaluddin. (Foto: IST)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Jamaluddin SH, MKn, meluapkan kemarahan atas pernyataan anggota DPR RI Benny Kabur Harman yang menyebut, “Sedikit-sedikit Helsinki.” Ucapan itu terekam dalam sebuah video dan kemudian menyebar luas di media sosial, memicu gelombang protes dari warga Aceh.

Jamaluddin menjadi salah satu tokoh Aceh yang turut menyuarakan ketidakpuasan. Dikutip Nukilan.id dari akun Facebook miliknya, pada Jumat (14/11/2025), ia menilai komentar Benny sebagai bentuk pelecehan terhadap sejarah panjang konflik Aceh.

“Sebuah ucapan yang menyayat luka warga Aceh. Di Aceh, tidak ada kata yang lebih sensitif daripada ‘Helsinki’,” tulisnya.

Pernyataan tersebut muncul saat Benny menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi DPR RI dalam pembahasan RUU perubahan undang-undang pada Kamis (13/11/2025) di Jakarta. Video yang beredar menunjukkan anggota DPR RI dari Partai Demokrat itu berkata, “Sedikit-sedikit Helsinki, 20 tahun ini bikin apa?” Kalimat itu langsung memantik kemarahan publik Aceh dan menjadi bahan diskusi panas di ruang-ruang digital.

Bagi sebagian besar masyarakat Aceh, ucapan itu bukan sekadar keliru, melainkan telah menistakan memori kolektif penderitaan yang dialami selama puluhan tahun. Seorang warganet bahkan menulis komentar yang viral dengan judul “Aceh Tak Lupa Sejarah”: “Dia pikir Aceh baru 20 tahun berkonflik? Sejak zaman Sultan saja Aceh sudah berperang ratusan tahun. Dengan Republik pun Aceh berperang hampir 40 tahun.”

Jamaluddin, yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, mengingatkan bahwa MoU Helsinki bukan sekadar dokumen politik, tetapi simbol lahirnya babak baru perdamaian Aceh setelah puluhan tahun konflik bersenjata. Ia menegaskan bahwa saat perjanjian itu diremehkan, publik Aceh merasa seolah-olah luka lama kembali disiram garam.

Ia menggambarkan bagaimana Aceh pernah menjadi salah satu wilayah dengan operasi militer paling mematikan di Indonesia, meninggalkan ribuan korban jiwa, trauma berkepanjangan, dan ketakutan massal. Puncak penderitaan terjadi ketika tsunami 26 Desember 2004 melanda, menewaskan lebih dari 160 ribu orang dan meratakan banyak wilayah.

Dari keterpurukan itu, Aceh justru memilih jalan damai. Namun, ucapan Benny membuat banyak warga mengingat kembali pahitnya perjalanan sejarah itu.

“80 Tahun Indonesia merdeka, buat Aceh yang datang hanya peluru,” demikian kalimat yang kini banyak berseliweran di media sosial sebagai refleksi kelam hubungan Aceh–Jakarta.

Jamaluddin menilai pernyataan Benny lebih disesalkan karena latar belakangnya sebagai politisi senior Partai Demokrat—partai yang berperan besar dalam proses perdamaian Aceh melalui kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Benny juga telah lama duduk di DPR RI sejak 2004 serta pernah menjabat Wakil Ketua Komisi III.

“Ketika seorang tokoh partai berbicara meremehkan MoU Helsinki, publik merasa ada penghinaan simbolik terhadap perjuangan perdamaian Aceh,” ujarnya.

Kontroversi ini terus bergulir, memperlihatkan betapa sensitifnya isu perdamaian Aceh dan betapa kuatnya ingatan kolektif masyarakat terhadap sejarah panjang konflik di daerah itu. (XRQ)

Reporter: akil

Tonicko Anggara Desak Pemkab Aceh Selatan Bangun Asrama Mahasiswa di Aceh Barat

Penulis
Redaksi
-
0

NUKILAN.ID | MEULABOH — Aktivis mahasiswa asal Aceh Selatan di Aceh Barat, Tonicko Anggara, mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan segera merealisasikan pembangunan Asrama Pelajar dan Mahasiswa Aceh Selatan di wilayah Aceh Barat.

Tonicko menilai kebutuhan asrama sudah berada pada tahap mendesak. Kepada Nukilan.id ia menyebutkan bahwa jumlah mahasiswa asal Aceh Selatan yang berkuliah di berbagai kampus di Aceh Barat, seperti Universitas Teuku Umar (UTU) dan STAIN Meulaboh, termasuk salah satu yang terbanyak dibanding daerah lain. Kondisi itu, menurutnya, semestinya menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Kos sudah semakin mahal kisaran 15 juta,” ujarnya, menyinggung beban biaya tempat tinggal yang semakin memberatkan mahasiswa perantau.

Tonicko juga membandingkan kondisi Aceh Selatan yang hingga kini belum memiliki asrama mahasiswa di Meulaboh, dengan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang telah lebih dulu membangun asrama bagi pelajar dan mahasiswanya. Ia menyebut, bangunan asrama Abdya terletak tepat di sebelah tanah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Menurut Tonicko, keberadaan asrama mahasiswa bukan hanya sebatas tempat tinggal, melainkan fasilitas penting bagi kebutuhan pendidikan dan sosial mahasiswa. Ia menilai urgensi asrama antara lain sebagai pusat berkumpul pelajar dan mahasiswa Aceh Selatan, serta rumah singgah bagi masyarakat yang datang ke Meulaboh untuk berbagai keperluan, seperti menghadiri wisuda atau menjenguk keluarga.

“Pentingnya membangun sektor pendidikan guna menjadi bekal daerah mewujudkan kemajuan ke depannya dengan memastikan sarana dan prasarana pendidikan terperhatikan,” tutur Tonicko.

Ia menambahkan, harapan generasi muda Aceh Selatan terhadap tokoh daerah, termasuk kepada sosok Mirwan, cukup tinggi. Mereka berharap pembangunan asrama menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pendidikan dan mendukung mahasiswa perantau.

Tonicko berharap pemerintah daerah dapat melihat kebutuhan tersebut sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Aceh Selatan. “Harapan kaum muda pada Mirwan itu tinggi,” katanya. (XRQ)

Reporter: Akil

BPSDM Aceh Genjot Penguatan Konten Digital Lewat GEO dan AI

Penulis
Redaksi
-
0
BPSDM Aceh Genjot Penguatan Konten Digital Lewat GEO dan AI. (Foto: BPSDM Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — BPSDM Aceh mulai menapaki babak baru dalam strategi komunikasi digital dengan menggelar In-House-Training bertema “Optimalisasi Konten Digital dengan GEO (Generative Engine Optimization)” di Ruang Rapat Lantai 2, Kamis (13/11). Pelatihan ini diikuti pegawai lintas bidang sebagai upaya memperkuat kapasitas aparatur menghadapi perubahan cara publik mencari informasi di era kecerdasan artifisial.

GEO diperkenalkan sebagai pendekatan baru dalam merancang konten digital agar lebih mudah dipahami, dirujuk, dan diambil oleh AI generatif seperti ChatGPT maupun Gemini. Jika selama ini humas terbiasa berorientasi pada SEO dan peringkat mesin pencari, maka GEO menekankan pentingnya memastikan chatbot AI mengutip sumber resmi yang akurat dan tepercaya dari instansi pemerintah.

Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta menyoroti perlunya beradaptasi cepat dengan perkembangan ini. Mereka menilai, ketika masyarakat mencari informasi melalui chatbot, reputasi lembaga bukan hanya dinilai dari nama instansi yang muncul, melainkan dari kualitas penjelasan yang jernih dan konsisten. Pesan yang tidak dikelola dengan baik, menurut seorang peserta, dapat membuat “mesin menafsirkan sendiri wajah BPSDM Aceh di hadapan publik.”

Fasilitator pelatihan, Andriansyah, S.IP., M.Sc., menegaskan bahwa GEO dan AI kini bergerak beriringan dan menjadi kompetensi penting bagi aparatur. AI generatif, katanya, dapat dimanfaatkan untuk merangkum dokumen, menyusun draf pengumuman, hingga membuat outline bahan pelatihan, sementara manusia tetap menjadi penentu akhir melalui proses kajian, penyuntingan, dan persetujuan. Dengan pendekatan tersebut, teknologi dilihat sebagai mitra kerja, bukan ancaman.

Materi pelatihan juga memotret perubahan perilaku digital masyarakat. Riset yang dipaparkan menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja pengetahuan di Indonesia telah mencoba AI generatif, dan semakin banyak pengguna internet muda mencari informasi lewat chatbot. Fenomena ini menjadi peringatan sekaligus peluang bagi lembaga pemerintah, termasuk BPSDM Aceh, untuk memperbarui pola komunikasi digitalnya.

Dalam konteks tersebut, GEO dipadukan dengan strategi Digital Public Relations (PR). Fokus humas tidak lagi sebatas mengirim rilis kegiatan, tetapi menyusun narasi berbasis data avec bahasa sederhana, menyajikan FAQ yang lugas, serta memastikan informasi 5W1H layanan mudah dipahami oleh masyarakat maupun mesin. Kolaborasi antarbidang ditekankan untuk menjaga keselarasan istilah program, akurasi data, serta pembaruan konten di kanal resmi BPSDM Aceh.

Melalui pelatihan ini, BPSDM Aceh menargetkan lahirnya aparatur yang melek AI dan memahami prinsip-prinsip GEO. Langkah lanjutan diarahkan pada penyusunan panduan praktis penulisan konten ramah GEO, pembaruan halaman layanan, serta uji coba pertanyaan pada chatbot AI untuk memastikan program dan layanan BPSDM Aceh mudah ditemukan dan dipahami publik.

Curi 19 Motor Honda Beat, Pria Asal Aceh Selatan Dibekuk Polisi di Aceh Barat

Penulis
Redaksi
-
0
Polres Aceh Barat saat rilis kasus pencurian sepeda motor (Foto: Dok. Polres Aceh Barat)

NUKILAN.ID | MEULABOH – Seorang pria berinisial S (38), warga Kecamatan Pasie Raja, Aceh Selatan, ditangkap polisi setelah diduga mencuri 19 unit sepeda motor jenis Honda Beat di wilayah Aceh Barat. Penangkapan dilakukan menyusul rangkaian laporan masyarakat yang masuk sejak September hingga November 2025.

Kapolres Aceh Barat AKBP Yhogi Hadisetiawan menjelaskan bahwa penangkapan pelaku berawal dari laporan aksi pencurian motor di Desa Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, Selasa (4/11) malam. Saat itu, pelaku mencoba menggasak motor yang terparkir di depan rumah warga, namun aksinya dipergoki korban yang langsung berteriak meminta pertolongan.

S yang panik sempat melarikan diri dan bersembunyi di depan rumah warga. Tak butuh waktu lama, tim Resmob Satreskrim Polres Aceh Barat berhasil menangkapnya.

“Pelaku diamankan tak lama setelah tim mendapatkan laporan dari warga yang memergoki aksinya di Kecamatan Meureubo. Dari pengembangan, kami menemukan fakta bahwa pelaku telah melakukan serangkaian pencurian di beberapa lokasi berbeda,” kata Yhogi kepada wartawan, Kamis (13/11/2025).

Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa S telah beraksi di sejumlah titik di Aceh Barat. Motor hasil curiannya kemudian dijual ke Aceh Selatan dan Kota Subulussalam. Polisi menyita total 19 unit Honda Beat, terdiri dari dua motor di Aceh Barat, 15 motor di Aceh Selatan, dan dua motor di Subulussalam.

S disebut menggunakan kunci modifikasi yang telah disesuaikan dengan rumah kunci sepeda motor untuk mempermudah aksinya. Kepada polisi, dia mengaku beraksi seorang diri dan menyebut faktor ekonomi sebagai alasan tindak kejahatannya.

“Tersangka mengaku bertindak sendiri dengan alasan faktor ekonomi. Semua kendaraan hasil curian dijual ke luar daerah dengan harga murah,” jelas Yhogi.

Kapolres menegaskan pihaknya akan meningkatkan patroli dan penegakan hukum guna mencegah aksi kriminalitas jalanan. Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kejahatan serupa.

“Gunakan kunci ganda, parkir di tempat aman, dan segera laporkan kepada pihak kepolisian bila melihat hal mencurigakan. Kami berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Aceh Barat,” tutupnya.

Bunda PAUD Aceh Raih Penghargaan Nasional “Bunda PAUD Peduli PAUD 2025”

Penulis
Redaksi
-
0
Bunda PAUD Aceh Marlina Muzakir mendapatkan sertifikat Peduli PAUD pada Acara apresiasi Bunda PAUD tingkat Nasional tahun 2025, di the Sultan Hotel, Jakarta, Rabu Malam 12/11/2025. Foto: (Humas Aceh).

NUKILAN.ID | JAKARTA – Bunda PAUD Provinsi Aceh, Ny. Marlina Muzakir, menerima penghargaan “Bunda PAUD Peduli PAUD Tahun 2025” pada malam puncak Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional yang digelar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI). Kegiatan berlangsung meriah di The Sultan Hotel and Residence Jakarta, Rabu (12/11/2025) malam.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan komitmen Bunda PAUD Aceh dalam mendukung pengembangan layanan pendidikan anak usia dini di seluruh daerah. Aceh menjadi salah satu dari 16 provinsi yang menerima penghargaan pada tahun ini.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI, Gogot Suharwoto, turut hadir sekaligus memberikan sambutan pada malam apresiasi tersebut. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya peran Bunda PAUD dalam memperluas akses layanan PAUD di Indonesia.

“Apabila anak-anak usia dini kita ibaratkan sebagai sebuah kendaraan besar yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih unggul, maka mesin dari kendaraan besar tersebut adalah para Bunda PAUD. Peran mereka sangat vital dalam mensukseskan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Gogot.

Ia menegaskan, keberhasilan layanan PAUD sangat bergantung pada kekuatan peran para Bunda PAUD di berbagai tingkatan. “Tanpa engine (mesin) yang kuat, kita tidak akan bisa pergi jauh. Kami sangat mengapresiasi peran Bunda PAUD yang terus mendukung penuh upaya menciptakan layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, demi lahirnya generasi Indonesia yang cerdas dan unggul di masa depan,” tambahnya.

Penghargaan ini menjadi bukti bahwa kerja-kerja Bunda PAUD Provinsi Aceh dalam memajukan pendidikan anak usia dini mendapat pengakuan secara nasional. Pencapaian tersebut sekaligus menjadi pemacu untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan layanan PAUD yang lebih merata dan berkualitas demi membangun generasi emas Indonesia.

Kepala BPSDM Aceh Buka Muswil Senat Mahasiswa PTKIN se-Sumatera di UIN Sultanah Nahrasiyah

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala BPSDM Aceh Buka Muswil Senat Mahasiswa PTKIN se-Sumatera di UIN Sultanah Nahrasiyah. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | LHOSEUMAWE — Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, Marthunis, ST, DEA, menghadiri sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Wilayah (Muswil) Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) ke-III se-Sumatera. Ia hadir mewakili Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Kegiatan ini dipusatkan di Gedung Serbaguna Universitas Islam Negeri (UIN) Sultanah Nahrasiyah Aceh, Rabu (12/11).

Muswil yang membawa tema “Mahasiswa Mewarisi Perjuangan Menegakkan Peradaban: Parlemen Aceh Terhadap Amanah, Kuasa dan Pembangunan” ini diikuti oleh delegasi senat mahasiswa dari berbagai PTKIN di Sumatera. Hadir pula pimpinan universitas, perwakilan Wali Kota Lhokseumawe, Ketua DPRK Lhokseumawe, perwakilan Bupati Aceh Utara, anggota DPR Aceh, unsur Forkopimda, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan mewakili Gubernur Aceh, Marthunis menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Muswil sebagai ruang silaturahmi dan konsolidasi gagasan antar-mahasiswa Islam se-Sumatera.

“Pemerintah Aceh menaruh harapan besar kepada generasi muda dan berharap kegiatan Muswil ini dapat menggugah semangat intelektual mahasiswa, memperluas wawasan sosial, serta mempererat silaturahmi antar daerah. Dari forum seperti inilah biasanya lahir gagasan besar yang kelak mengubah arah perjalanan bangsa,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kepemimpinan mahasiswa perlu dibangun di atas kolaborasi dan inovasi.

“Mahasiswa bukan hanya pewaris ilmu, tetapi juga pewaris tanggung jawab. Di tangan kalianlah nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan umat akan terus disuarakan,” tambahnya.

Sementara itu, Rektor UIN Sultanah Nahrasiyah Aceh, Prof. Dr. Danial, M.Ag, mengajak para peserta Muswil untuk menjadi teladan dalam menegakkan nilai-nilai keislaman yang moderat dan berpikir ilmiah.

“Jadikan Rasulullah SAW dan Para Khulafaurrasyidin sebagai sumber inspirasi dalam mengawal nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan di tengah perubahan zaman,” pesannya.

Muswil PTKIN ke-III se-Sumatera ini berlangsung di Gedung Serbaguna UIN Sultanah Nahrasiyah Aceh dan Hotel Lido Graha. Rangkaian kegiatan meliputi diskusi publik, sidang-sidang pleno, serta pemilihan koordinator wilayah Senat Mahasiswa PTKIN Wilayah Sumatera periode 2025–2027.

Pemerintah Aceh melalui BPSDM Aceh berharap agenda ini mampu melahirkan rekomendasi dan gagasan konstruktif bagi penguatan karakter, moderasi beragama, serta peningkatan peran mahasiswa dalam pembangunan sosial dan pendidikan di kawasan Sumatera.

Chaidir Resmi Nahkodai Dinas Sosial Aceh sebagai Pelaksana Tugas

Penulis
Redaksi
-
0
Chaidir, S.E., M.M. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial Aceh. (Foto: For NUKILAN)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh menunjuk Chaidir, S.E., M.M. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial Aceh. Penunjukan ini tertuang dalam Surat Perintah Nomor PEG.821.22/132/2025 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP., M.PA., pada Kamis (13/11/2025).

Chaidir sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Sosial Aceh. Dengan amanah baru ini, ia dipercaya untuk memimpin sementara instansi tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pimpinan Pemerintah Aceh.

“Ini amanah besar yang akan saya jalankan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah, saya siap bekerja maksimal untuk menyukseskan program-program sosial Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujar Chaidir di Banda Aceh.

Dalam pernyataannya, Chaidir menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan seluruh pilar sosial Aceh, mulai dari Tagana, PSM, TKSK, Pendamping PKH, Karang Taruna, LKS, Pelopor Perdamaian hingga LKKS. Menurut dia, peran mereka menjadi garda terdepan pelayanan sosial di lapangan.

“Dan kita juga harus memperkuat koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Aceh,” tegasnya.

Chaidir memastikan kehadiran Dinas Sosial Aceh akan semakin kuat dalam memberikan layanan sosial dan memastikan bantuan pemerintah tersalurkan secara tepat.

“Dinas Sosial Aceh akan terus hadir untuk masyarakat, memperkuat sinergi, dan memastikan bantuan dari pemerintah Aceh serta layanan sosial tepat sasaran. Kita ingin kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan,” tutupnya.

Peternak di Abdya Gugat PLN Rp 1,7 M buntut 18 Ribu Ayam Mati akibat Listrik Padam September Lalu

Penulis
Redaksi
-
0
Ayam Broiler Aceh Jaya. (foto: Ist.)

NUKILAN.ID | BLANGPIDIE – Seorang peternak ayam broiler di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Muhammad Hatta, melayangkan gugatan hukum terhadap PT PLN (Persero) ke Pengadilan Negeri Blangpidie. Gugatan itu diajukan setelah 18 ribu ayam peliharaannya mati akibat pemadaman listrik yang berlangsung selama beberapa hari.

Kuasa hukum Hatta, Miswar, menyebut gugatan dilayangkan setelah kliennya tiga kali menyampaikan somasi kepada PLN di Jakarta untuk menuntut kompensasi atas kerugian tersebut. Namun, dua somasi pertama tak mendapat tanggapan, sementara somasi ketiga yang dikirim pada 20 Oktober lalu hanya dibalas dengan permohonan maaf dari pihak PLN.

“Akhirnya Rabu (12/11) kemarin kita sudah melayangkan gugatan terhadap PT. PLN ke pengadilan,” kata Miswar dalam keterangannya, Kamis (13/11/2025).

Menurut Miswar, pemadaman listrik selama tiga hari berturut-turut pada akhir September telah melumpuhkan kegiatan usaha peternakan Hatta di Desa Blang Raja, Kecamatan Babahrot. Kandang ayam broiler yang bergantung pada suplai listrik untuk ventilasi dan penerangan tidak dapat beroperasi normal.

“Bahwa pada 29 September, telah terjadi pemadaman listrik selama lebih dari 12 jam selama tiga hari berturut-turut, tanpa adanya pemberitahuan resmi atau jadwal pasti dari pihak PLN. Padahal, klien saya sudah menyiapkan genset, tapi akibat tidak ada kepastian hidup listrik akhirnya genset klien saya meledak. Dan kalaupun klien saya membeli genset baru masalahnya minyak BBM juga tidak bisa dibeli sebab aktivitas SPBU juga terganggu,” jelasnya.

Akibat kejadian itu, seluruh 18 ribu ayam pedaging milik Hatta dilaporkan mati, menyebabkan kerugian besar bagi sang peternak.

Miswar menilai tindakan PLN yang tidak memberikan pemberitahuan resmi terkait jadwal pemadaman serta tidak memberi kompensasi merupakan bentuk kelalaian yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Hal itu, kata dia, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1229 K/Pdt/2006 dan Putusan Mahkamah Agung No. 2314 K/Pdt/2013 yang menjadi dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban perdata kepada PLN.

“Sebagai pelaku usaha atau pemegang izin usaha di bidang ketenagalistrikan, seharusnya pihak PLN selaku tergugat tunduk dan patuh terhadap Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan serta memberikan kompensasi berupa ganti kerugian kepada pelanggan akibat kesalahan atau kelalaian dalam mengoperasikan ketenagalistrikan di Aceh,” jelas Miswar.

Ia juga menilai PLN telah melanggar Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat jasa yang tidak sesuai dengan standar mutu.

“Atas dasar itu, kita menggugat PT. PLN untuk membayar kerugian materil kepada klien saya secara tunai dan sekaligus sebesar Rp784.200.000. Kemudian PLN juga harus membayar kerugian in materil kepada klien saya secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 1 miliar,” ujar Miswar.

Total nilai gugatan yang diajukan mencapai sekitar Rp 1,7 miliar. Hingga kini, pihak PLN belum memberikan tanggapan resmi terkait gugatan tersebut.

600 Sumur Minyak Rakyat Aceh Timur Tunggu Restu Operasi dari Kementerian ESDM

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, dalam dalam kegiatan sosialisasi tentang sumur minyak rakyat di Aceh Timur, Kamis (13/11/2025).(FOTO: PROKOPIM ACEH TIMUR)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Harapan masyarakat Aceh Timur untuk kembali menghidupkan produksi minyak rakyat mulai menemukan titik terang. Sebanyak 600 dari total 1.200 sumur minyak rakyat di kabupaten tersebut kini menunggu izin operasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia.

Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menyampaikan bahwa proses verifikasi terhadap ratusan sumur tersebut sedang berlangsung di kementerian. Langkah ini dilakukan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang kerja sama pengelolaan wilayah kerja untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi.

“Tadi kita dengan informasi terakhir dari usulan 1.200 sumur minyak rakyat, 600 di antaranya dalam verifikasi kementerian, setelah itu baru izin dan bisa beroperasi,” ujar Iskandar dalam kegiatan sosialisasi tentang sumur minyak rakyat di Aceh Timur, Kamis (13/11/2025).

Menurut Iskandar, pemerintah daerah dan masyarakat harus memenuhi sejumlah kriteria agar sumur dapat dinyatakan layak beroperasi. Salah satu syarat utamanya, lokasi sumur tidak boleh berada di kawasan hutan lindung dan tidak termasuk dalam wilayah kerja kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang sudah memiliki izin.

Selain menunggu proses verifikasi dari pemerintah pusat, pihaknya juga tengah menanti surat keputusan (SK) Gubernur Aceh terkait penetapan koperasi serta badan usaha yang akan menjadi pengelola resmi. Setelah SK tersebut diterbitkan, pemerintah daerah akan mengeluarkan petunjuk teknis untuk pelaksanaan operasional di lapangan.

Iskandar menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah mengusulkan empat koperasi dan satu badan usaha milik daerah (BUMD), yakni PT Aceh Timur Energi Mineral, untuk mengelola sumur minyak rakyat tersebut.

Dalam skema yang diajukan, sumur akan dikelola oleh koperasi atau pemilik sumur, hasil produksinya dijual kepada BUMD, lalu disalurkan ke Pertamina. Pola ini diharapkan dapat menertibkan tata kelola minyak rakyat sekaligus memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Kita harap setelah proses verifikasi, proses legalitas dan bisnis sumur minyak rakyat di Aceh Timur bisa segera berjalan. Sektor minyak dan gas bumi merupakan salah satu pilar utama perekonomian Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Timur,” kata Iskandar.

Jika seluruh proses perizinan berjalan lancar, ratusan sumur rakyat itu diproyeksikan menjadi sumber energi sekaligus penggerak ekonomi baru di kawasan timur Aceh — menghidupkan kembali denyut sektor migas yang selama ini sempat terhenti.

1...299300301...2,524Halaman 300 dari 2,524

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id