Beranda blog Halaman 299

Anggota DPRA Iskandar Desak Pemerintah Aceh Desak Lanjutkan Irigasi Sigulai

Penulis
Akil
-
0
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Iskandar. (FOTO: ist)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Iskandar menyoroti isu krusial bagi masyarakat Simeulue, yakni mandeknya pembangunan Irigasi Sigulai di Kecamatan Simeulue Barat.

Dilansir Nukilan.id dari siaran langsung pada Kanal Youtube DPRA, Iskandar menyampaikan hal tersebut di hadapan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, usai Rapat Paripurna penandatanganan berita acara persetujuan KUA-PPAS Tahun 2026, Jumat (14/11/2025).

Ia menegaskan bahwa pembangunan Irigasi Sigulai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) senilai Rp130 miliar perlu segera dilanjutkan. Hingga kini, proyek tersebut baru mencapai realisasi fisik sekitar 80 persen.

Menurutnya, penyelesaian irigasi itu penting untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Simeulue.

“Supaya masyarakat bisa berswasembada pangan, mohon kiranya proyek itu dilanjutkan,” ucap Iskandar.

Selain soal irigasi, legislator asal Simeulue tersebut juga menyuarakan kekhawatiran terkait munculnya rencana pengalihan Kapal Aceh Hebat 1 ke pelabuhan Krueng Geukueh untuk melayani rute Aceh–Penang, Malaysia.

Ia menilai pengalihan AH1 akan berdampak langsung pada akses transportasi masyarakat Simeulue yang selama ini bergantung pada moda kapal feri.

“Kalau ditarik ke Krueng Geukueh–Penang, maka Simeulue akan tertinggal. Saran kami, ada baiknya dibeli kapal lain oleh pemerintah Aceh,” tegasnya.

Simeulue yang merupakan daerah kepulauan di ujung barat Aceh sangat bergantung pada transportasi laut. Karena itu, wacana pengalihan kapal mendapat perhatian serius dari masyarakat, yang menyambut baik sikap Iskandar di parlemen Aceh.

Dukungan publik pun mengalir terhadap upaya Iskandar memperjuangkan kelancaran proyek irigasi dan mempertahankan layanan transportasi bagi warga Simeulue agar daerah tersebut tidak semakin tertinggal dalam pembangunan. (XRQ)

Reporter: Akil

Dinkes Banda Aceh Tekankan Pentingnya Generasi Sehat pada Peringatan HKN ke-61

Penulis
Redaksi
-
0
Dinkes Banda Aceh Tekankan Pentingnya Generasi Sehat pada Peringatan HKN ke-61. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 pada 12 November 2025 dimanfaatkan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh sebagai momen memperkuat komitmen pembangunan kesehatan. Mengusung tema “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat”, Dinkes menekankan pentingnya membangun fondasi kesehatan sejak usia dini.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Wahyudi, S.STP., M.Si., menyampaikan bahwa kesehatan adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah maupun bangsa.

“Melalui tema ‘Generasi Sehat, Masa Depan Hebat’, kami di Dinkes Kota Banda Aceh mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya para orang tua dan tenaga pendidik, untuk bersama-sama fokus pada pembinaan kesehatan anak dan remaja,” ujar Wahyudi.

Ia menambahkan, generasi sehat tidak hanya ditandai dengan kondisi fisik yang bebas penyakit, tetapi juga kemampuan memahami informasi kesehatan dengan baik serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Sebagai wujud komitmen, Dinkes Banda Aceh memastikan terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan, sekaligus memperkuat program promotif dan preventif yang sejalan dengan visi peringatan HKN tahun ini.

Melalui momentum ini, Dinas Kesehatan berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gaya hidup sehat semakin meningkat, sehingga terbentuk generasi yang kuat dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Aceh Cairkan Bonus PON Rp72,9 Miliar, Atlet dan Pelatih Akhirnya Terima Hak Mereka

Penulis
Redaksi
-
0
Aceh Cairkan Bonus PON Rp72,9 Miliar, Atlet dan Pelatih Akhirnya Terima Hak Mereka. (Foto: BiroAdpim)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh resmi mencairkan bonus bagi atlet dan pelatih peraih medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 Aceh–Sumut. Penyerahan berlangsung dalam acara Penganugerahan Penghargaan Olahraga di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat (14/11/2025) malam.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, didampingi Sekda Aceh M. Nasir, menyerahkan langsung penghargaan tersebut. Total anggaran yang dicairkan mencapai Rp72,9 miliar, terdiri dari Rp69,6 miliar untuk atlet dan pelatih PON XXI/2024 serta Rp3,3 miliar untuk atlet dan pelatih Peparnas XVII/2024 di Solo.

Muzakir Manaf menyebut pencairan bonus ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas torehan prestasi kontingen Aceh yang tampil gemilang pada PON lalu. Aceh berhasil meraih peringkat keenam dengan raihan 65 medali emas, 48 perak, dan 79 perunggu—capaian terbaik sepanjang sejarah keikutsertaan Aceh di PON.

“Perjalanan menuju prestasi ini tidaklah mudah. Para atlet tetap berlatih dalam berbagai keterbatasan. Penghargaan malam ini adalah bentuk pengakuan atas kerja keras dan pengorbanan yang telah saudara-saudara berikan untuk Aceh,” ujar Mualem.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus memperkuat pembinaan olahraga, agar semakin banyak atlet berprestasi lahir di masa mendatang.

Rincian Bonus Atlet dan Pelatih

Pembagian bonus mengacu pada Pergub Aceh tentang penghargaan atlet berprestasi.

Medali Emas

  • Perorangan: Rp300 juta

  • Beregu: Rp1 miliar

  • Beregu kecil: Rp350 juta
    Total bonus emas: Rp23,45 miliar untuk 65 medali.

Medali Perak

  • Perorangan: Rp100 juta

  • Beregu: Rp400 juta

  • Beregu kecil: Rp150 juta
    Total bonus perak: Rp7,05 miliar.

Medali Perunggu

  • Perorangan: Rp60 juta

  • Beregu: Rp300 juta

  • Beregu kecil: Rp75 juta
    Total bonus perunggu: Rp7,2 miliar.

Selain atlet, pelatih juga menerima penghargaan dalam jumlah yang setara per satuan medali. Total bonus untuk pelatih PON XXI/2024 mencapai Rp31,87 miliar.
“Bonus pelatih peraih emas perorangan sebesar Rp300 juta, dan untuk emas beregu Rp350 juta,” sebutnya.

Untuk pelatih peraih perak, masing-masing menerima Rp100 juta (perorangan) dan Rp150 juta (beregu). Sementara pelatih peraih perunggu mendapat Rp60 juta (perorangan) dan Rp75 juta (beregu).

Bonus Peparnas Ikut Dicairkan

Pemerintah Aceh turut mencairkan bonus untuk atlet Peparnas XVII/2024 Solo. Aceh meraih lima medali emas dengan total bonus Rp1,5 miliar, ditambah Rp100 juta untuk satu perak dan Rp60 juta untuk satu perunggu. Bonus pelatih Peparnas juga diberikan dengan nominal yang sama.

Dengan pencairan ini, para atlet dan pelatih akhirnya menerima hak mereka setelah lebih dari setahun menunggu sejak PON XXI/2024 berakhir. Pemerintah Aceh berharap penghargaan tersebut menjadi pemacu semangat bagi insan olahraga Aceh untuk meraih prestasi lebih tinggi pada ajang-ajang berikutnya.

Mualem Ungkap Presiden Tambah Anggaran Aceh Rp 8 Triliun dan Hibah Rp 2 Triliun untuk Eks Kombatan

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem). (FOTO: Agus Setyadi/detikSumut)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung selama tiga jam pada Kamis (13/11/2025) malam. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut Presiden berkomitmen menambah anggaran untuk Aceh sebesar Rp 8 triliun pada tahun 2026.

Hal itu disampaikan Mualem—sapaan Muzakir Manaf—sesaat setelah Ketua DPR Aceh menutup rapat paripurna di Gedung DPR Aceh, Jumat (14/11/2025) sore. Pernyataan Mualem sempat menyita perhatian karena disampaikan setelah sejumlah anggota dewan menyampaikan interupsi pasca-rapat.

Meski tidak merinci lokasi pertemuannya dengan Presiden, Mualem menegaskan bahwa banyak persoalan Aceh yang ia diskusikan dengan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Salah satu poin penting adalah komitmen tambahan anggaran untuk pembangunan di Aceh.

“Semalam pak Prabowo menambah uang untuk Aceh di 2026 sebanyak Rp 8 triliun. Dan diberikan dana hibah Rp 2 triliun untuk mantan kombatan (GAM),” kata Mualem, yang langsung disambut tepuk tangan anggota dewan.

Sebagai Ketua Umum Partai Aceh, Mualem meminta jajarannya untuk menelusuri proses dan waktu pencairan dana tersebut. Ia menambahkan, pemerintah pusat juga memastikan proyek terowongan Geureutee di Aceh Jaya segera masuk tahap pembangunan dan ditargetkan selesai pada 2028.

Selain itu, kata Mualem, pemerintah pusat berkomitmen membenahi sejumlah fasilitas kelautan dan perikanan di Aceh. Dermaga nelayan disebut menjadi salah satu prioritas, begitu pula empat ruas jalan strategis yang diminta untuk segera diperbaiki.

“Kita garis bawahi adalah, Aceh apa yang kita perlu akan diberikan. Apa yang mau kita buat,” ujar Mualem dalam bahasa Aceh.

Pernyataan tersebut menandai salah satu komitmen terbesar pemerintah pusat terhadap Aceh dalam beberapa tahun terakhir, meski realisasi dan tindak lanjutnya masih menunggu proses teknis di tingkat kementerian dan lembaga terkait.

Beruang Madu Diawetkan Dijual ke Aceh Rp 7,5 Juta, Pria Medan Ditangkap di Loket Bus

Penulis
Redaksi
-
0
ASM (49) dihadirkan saat polisi menggelar konferensi pers di Polrestabes Medan pada Jumat (14/11/2025). Dia terlibat kasus jual beli satwa dilindungi dengan barang bukti beruang madu yang sudah diawetkan.(FOTO: KOMPAS.com/GOKLAS WISELY )

NUKILAN.ID | MEDAN — Seorang pria berinisial ASM (49) ditangkap polisi saat hendak mengirim satu ekor beruang madu yang sudah diawetkan (opset) dari Medan ke Aceh. Penangkapan dilakukan di loket bus Putra Pelangi di Jalan Sunggal, Kecamatan Medan Tembung, Rabu (8/10/2025) sekitar pukul 22.30 WIB.

Kapolrestabes Medan, Kombes Calvijn Simanjuntak, mengatakan penangkapan bermula dari informasi masyarakat. Saat diperiksa, ASM—warga Kecamatan Medan Denai—kedapatan membawa sebuah kardus berisi opset beruang madu yang rencananya dikirim kepada seseorang berinisial AS di Lhokseumawe.

“Hasil interogasi, ASM membeli beruang madu itu awalnya dari seseorang inisial D yang senilai Rp 2,5 juta,” ujar Calvijn saat konferensi pers di Polrestabes Medan, Jumat (14/11/2025).

“Lalu, ASM menjual beruang itu lagi ke AS yang dikenalnya dari marketplace senilai Rp 7,5 juta,” sambungnya.

Polisi menyebut ASM bukan pemain baru. Sejak 2022, ia diduga sudah menjadi agen perdagangan satwa dilindungi. Selain beruang madu, ASM pernah memperjualbelikan kuku beruang hingga kerangka buaya.

Kini polisi masih memburu pelaku lain, terutama D, yang menjadi pemasok beruang madu kepada ASM.

Dari BKSDA Sumatera Utara, Patar menjelaskan bahwa perburuan dan perdagangan beruang madu sering kali dipicu kebutuhan gaya hidup.

“Misalnya sebagai pajangan atau hiasan di rumah yang dianggap sebagai suatu kebanggaan,” ucapnya.

ASM saat ini ditahan di Satreskrim Polrestabes Medan. Ia dijerat Pasal 40 A ayat satu huruf E, F, H jo Pasal 21 ayat dua huruf B, C, G UU Nomor 32 Tahun 2024 dengan ancaman maksimal lima belas tahun penjara.

Mualem Tunjuk Muhammad MTA Jadi Juru Bicara Baru Pemerintah Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Mualem Tunjuk Muhammad MTA Jadi Juru Bicara Baru Pemerintah Aceh. (FOTO: HUMAS ACEH)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) resmi menunjuk Muhammad MTA sebagai Juru Bicara Pemerintah Aceh. Penyerahan surat penugasan berlangsung di Banda Aceh, Jumat (14/11/2025).

Dalam penugasan tersebut, Muhammad MTA mendapat mandat untuk membantu menyampaikan kebijakan dan program Pemerintah Aceh kepada publik serta media. Ia akan bekerja berdampingan dengan juru bicara yang telah lebih dulu bertugas, Teuku Kamaruzzaman atau Ampon Man.

Mualem berharap kehadiran MTA dapat memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat.

“Kami ingin komunikasi berjalan lebih baik, sehingga setiap informasi dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh masyarakat Aceh,” ujarnya.

Muhammad MTA menyampaikan kesiapannya mengemban tugas baru itu. Ia menegaskan bahwa dalam waktu dekat akan memperkuat koordinasi dengan seluruh SKPA untuk memastikan keterbukaan informasi publik berjalan optimal.

Penunjukan ini menandai langkah baru Pemerintah Aceh dalam meningkatkan efektivitas komunikasi publik di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf.

Gelar Kehormatan untuk Mendagri Tuai Polemik, Ketua IKA IP USK Sindir Mentalitas Elit Aceh yang Abaikan Rekam Jejak

Penulis
Redaksi
-
0
T Auliya Rahman
Ketua Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan USK, T. Auliya Rahman. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Penganugerahan gelar kehormatan “Petua Panglima Hukom Nanggroe” kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian oleh Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haythar, pada Rabu, 12 November 2025, memunculkan perdebatan di tengah masyarakat.

Prosesi yang berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Aceh Besar, itu menuai sorotan karena publik mempertanyakan kontribusi nyata Tito bagi Aceh.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala (USK), T. Auliya Rahman, yang kini sedang menempuh studi Magister Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, memberikan pandangannya kepada Nukilan.id.

“Sejujurnya, saya tidak begitu kaget ketika membaca berita tentang penganugerahan gelar yang diberikan oleh Malik Mahmud selaku Wali Nanggroe kepada Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Pemberian gelar kepada tokoh nasional memang bukan hal baru dalam budaya protokol Aceh,” ujarnya.

Auliya menjelaskan, praktik pemberian gelar kepada tokoh nasional bukan pertama kali terjadi. Ia kemudian menyinggung kasus serupa yang sempat menjadi perbincangan publik beberapa tahun lalu.

“Pada 2022, misalnya, Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Lhokseumawe pernah menganugerahkan gelar kepada Ganjar Pranowo. Bahkan, gelar yang diberi kala itu adalah ‘Teuku’ yang mana ini gelar bangsawan laki-laki Aceh, walaupun kemudian direvisi menjadi ‘Teungku’, gelar bagi tokoh agama,” sambungnya.

Menurutnya, dinamika seremonial tersebut sering kali tidak terlepas dari konteks politik yang lebih luas. Auliya menilai langkah-langkah seperti itu kerap menjadi bagian dari strategi membangun kedekatan dengan figur nasional.

“Mengingat saat itu Ganjar merupakan figur yang diunggulkan sebagai calon pengganti Presiden Jokowi, bukan tidak mungkin MAA Lhokseumawe ingin mengambil ‘start’ lebih cepat untuk membangun relasi,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa praktik pemberian gelar semacam ini menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam sebagian elit Aceh, yang tidak lagi menempatkan rekam jejak dan kontribusi nyata sebagai dasar utama.

“Fenomena ini menyiratkan satu hal, bahwa mentalitas sebagian elit Aceh hari ini tak lagi mempedulikan rekam jejak maupun kapasitas seseorang. Sumbangsih terhadap Aceh seolah tak ada artinya ketika relasi kuasa lebih menentukan layak tidaknya seseorang diberi kehormatan,” tutup Auliya. (XRQ)

Reporter: AKIL

Pemkab Aceh Selatan Diminta Segera Bangun Asrama Mahasiswa di Aceh Barat

Penulis
Akil
-
0
Aktivis Mahasiswa Aceh Selatan, Tonicko Anggara. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | MEULABOH — Pelajar dan mahasiswa asal Kabupaten Aceh Selatan yang sedang menempuh pendidikan di Aceh Barat mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk segera membangun Asrama Pelajar dan Mahasiswa Aceh Selatan di Meulaboh. Desakan ini kembali menguat setelah lahan yang sejak 2017 tercatat sebagai aset daerah diketahui terbengkalai dan belum dimanfaatkan.

Lahan tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang dibeli pada masa kepemimpinan (alm.) H. Sama Indra, SH. Aset yang sebelumnya direncanakan untuk kepentingan pendidikan dan sosial itu kini dipenuhi semak belukar dan tanaman seperti sawit, mangga, dan rambutan. Sejumlah hasil panen dari tanaman tersebut bahkan kerap diambil oleh pihak yang tidak dikenal.

Aktivis mahasiswa Aceh Selatan di Aceh Barat, Tonicko Anggara, menyebut jumlah mahasiswa Aceh Selatan yang berkuliah di Meulaboh tergolong besar, termasuk yang belajar di Universitas Teuku Umar (UTU) maupun siswa sekolah menengah di Aceh Barat. Kondisi ini membuat kebutuhan tempat tinggal semakin mendesak.

“Banyak di antara kami menempuh pendidikan di Universitas Teuku Umar (UTU) dan beberapa sekolah menengah atas di Aceh Barat. Tapi, persoalan utama yang kami hadapi setiap tahun adalah kesulitan tempat tinggal karena mahalnya harga sewa kost dan terbatasnya rumah sewa,” ujar Tonicko kepada NUKILAN.ID, Jumat (14/11/2025).

Ia menuturkan, sebagian besar mahasiswa berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi sederhana, sehingga keberadaan asrama permanen sangat dibutuhkan. Menurutnya, asrama bukan hanya solusi tempat tinggal, tetapi juga bentuk perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan.

“Asrama akan menjadi rumah kebersamaan, tempat kami belajar, berorganisasi, dan menjaga silaturrahmi antar sesama mahasiswa Aceh Selatan. Lebih dari itu, asrama juga menjadi sarana pembinaan karakter, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan,” tambahnya.

Tonicko berharap Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, SE, M.Sos, dapat memberikan perhatian khusus untuk memanfaatkan aset yang telah tersedia dan menjadikannya lokasi pembangunan asrama. Ia menegaskan bahwa mahasiswa siap terlibat dalam proses perencanaan maupun gotong royong pembangunan.

“Kami siap membantu, baik dalam tahap perencanaan maupun gotong royong jika diperlukan. Ini bukan hanya kebutuhan mahasiswa, tapi juga amanah moral bagi kita semua untuk menyiapkan generasi penerus Aceh Selatan yang lebih baik,” katanya.

Dalam pernyataannya, para mahasiswa juga menyampaikan sejumlah pesan moral kepada pemerintah daerah, di antaranya:

  1. “Asrama adalah investasi jangka panjang untuk pendidikan anak-anak Aceh Selatan.”

  2. “Kami tidak meminta kemewahan, hanya tempat yang layak untuk belajar dan berjuang.”

  3. “Kami ingin kelak bisa pulang membawa ilmu dan membangun Aceh Selatan.”

  4. “Bangunan bisa berdiri, tapi semangat generasi muda hanya tumbuh jika ada kepedulian.”

  5. “Asrama akan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk pendidikan.”

Mahasiswa berharap seluruh pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah daerah, DPRK Aceh Selatan, hingga tokoh perantau—dapat bersatu mendorong terwujudnya pembangunan asrama tersebut.

“Tanah sudah ada, tinggal kemauan politik dan kepedulian kita bersama yang menentukan. Jangan biarkan aset daerah menjadi semak belukar, sementara anak-anak Aceh Selatan berjuang tanpa tempat tinggal yang layak, penggunaan Aset selain untuk Asrama, juga bisa tempat berkumpulnya pelajar dan mahasiswa serta Rumah Singgah,” tutup Tonicko. (xrq)

Reporter: Akil

Aceh Siap Gelar Wakaf Summit 2025, Menag Dorong Penguatan Ekosistem Wakaf Produktif

Penulis
Redaksi
-
0
Menag Dorong Penguatan Ekosistem Wakaf Produktif

NUKILAN.ID | JAKARTA — Aceh bersiap menggelar Aceh Wakaf Summit 2025 pada penghujung November mendatang. Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap forum tingkat nasional itu dapat melahirkan rumusan kebijakan yang konkret dan dapat diterapkan untuk memperkuat ekosistem wakaf di Indonesia.

Harapan tersebut disampaikan Menag saat menerima audiensi perwakilan Tim Gubernur Aceh dan Rektor UIN Ar-Raniry di kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta.

Menurut Menag, wakaf memiliki peran strategis dalam pembangunan, tidak hanya sebagai praktik ibadah sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.

“Wakaf bukan hanya ibadah sosial, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Dengan wakaf, kita tidak hanya berbicara tentang amal jariyah, tetapi juga keberlanjutan pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan,” ujar Menag, Selasa (11/11/2025).

Ia menilai Aceh Wakaf Summit dapat menjadi titik temu antara pemerintah, ulama, lembaga wakaf, filantropi, hingga pelaku usaha syariah untuk merumuskan arah pengembangan wakaf yang lebih berdampak.

“Saya berharap Aceh Wakaf Summit ini menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah, ulama, lembaga wakaf, filantropi, dan pelaku usaha syariah untuk merumuskan langkah konkret penguatan ekosistem wakaf. Kita ingin wakaf tidak hanya berhenti pada tanah atau masjid, tapi juga berkembang menjadi wakaf produktif yang berdampak pada kesejahteraan umat,” tambahnya.

Selain agenda Wakaf Summit, pertemuan tersebut juga membahas rencana Provinsi Aceh menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional 2028. Menag menyambut baik aspirasi tersebut dan menilai Aceh sebagai daerah yang memiliki fondasi kuat dalam tradisi keislaman.

“Aceh memiliki sejarah panjang dalam tradisi keagamaan dan literasi Al-Qur’an. Jika MTQN 2028 digelar di Aceh, ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum kebangkitan spiritual dan kebudayaan Islam Nusantara. Keinginan menjadi tuan rumah ini tentunya harus melalui beberapa survei peninjauan lokasi sarana dan prasarana,” kata Menag.

Ia menambahkan, kegiatan berskala nasional maupun internasional di Aceh akan memperkuat peran provinsi tersebut sebagai pusat peradaban Islam di Nusantara.

“Aceh ini bukan hanya Serambi Mekkah secara simbolik, tetapi juga secara substantif. Dari Aceh, kita bisa menyalakan kembali semangat keilmuan, kedermawanan, dan keberagamaan yang moderat. Saya yakin, jika disiapkan dengan baik, kedua agenda ini akan menjadi kebanggaan nasional,” tutupnya.

Empat Hari Menjaga Ketelitian Data: Tim Hidrologi Cek Pos Klimatologi di Tiga Bendungan Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Tim Hidrologi Cek Pos Klimatologi di Tiga Bendungan Aceh. (FOTO: SDA PU)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Untuk memastikan keandalan data hidrologi di tiga bendungan utama di Aceh, tim Pelaksana Unit HKA melakukan pengecekan menyeluruh terhadap pos hidrologi di Bendungan Keureuto (Aceh Utara), Bendungan Rukoh, dan Bendungan Rajui. Kegiatan berlangsung selama empat hari, mulai 4 hingga 7 November 2025, sebagai upaya menjaga mutu data dan memastikan seluruh perangkat bekerja sesuai standar operasional.

Pada tiap lokasi, tim fokus memeriksa kelengkapan peralatan pos klimatologi. Pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah perangkat pengamatan seperti OBS (Ombrometer Standar), panci penguapan, serta berbagai alat pendukung lainnya. Pengecekan ini penting untuk memastikan alat berada dalam kondisi optimal sehingga mampu menghimpun data curah hujan dan penguapan secara akurat.

Selain memeriksa perangkat lapangan, tim juga melakukan peninjauan sistem penyimpanan dan transmisi data di masing-masing bendungan. Server data dan perangkat telemetri diperiksa untuk memastikan tidak ada gangguan pada proses perekaman dan pengiriman data. Upaya pengamanan pos klimatologi turut dilakukan agar peralatan tetap terlindungi dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Keandalan data telemetri menjadi salah satu perhatian utama dalam kegiatan ini. Data yang dikumpulkan dari pos klimatologi memiliki peran strategis dalam perencanaan, pengoperasian, hingga evaluasi pengelolaan sumber daya air. Karena itu, seluruh rangkaian pemeriksaan dilakukan secara teliti untuk memastikan hasil pengukuran benar-benar mencerminkan kondisi lapangan.

Melalui pengecekan ini, Unit HKA berharap data hidrologi dari ketiga bendungan tersebut dapat terus mengikuti standar basis data nasional. Konsistensi dan validitas data menjadi kunci dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat, terutama untuk kebutuhan irigasi, konservasi, serta mitigasi risiko bencana hidrometeorologi di Aceh.

1...298299300...2,524Halaman 299 dari 2,524

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id