Beranda blog Halaman 28

Pemerintah Pusat Mulai Tinjau Rencana Terowongan Geurutee, Bunda Salma: Lobi Mualem Berbuah Hasil

0
Salmawati atau Bunda Salma, pengganti calon anggota DPRA terpilih atas nama Ismail A. Jalil alias Ayahwa dari Dapil Aceh 5. (Foto: SerambiNews)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Rencana pembangunan Terowongan Paro–Kulu–Geurutee yang menghubungkan wilayah barat–selatan Aceh (Barsela) dengan Banda Aceh kini semakin mendekati kenyataan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menurunkan tim untuk meninjau langsung lokasi proyek strategis tersebut pada Senin (20/10/2025).

Langkah cepat pemerintah pusat ini mendapat sambutan positif dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Salmawati atau yang akrab disapa Bunda Salma. Ia menilai, peninjauan lapangan oleh tim Bappenas menjadi bukti nyata hasil dari komunikasi intensif Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dengan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur vital di Aceh.

“Jika Mualem yang memimpin, kami yakin pembangunan Terowongan Geurutee bisa terealisasi. Kunjungan tim Bappenas ke lokasi menunjukkan bahwa perjuangan ini mulai berbuah hasil,” ujar Bunda Salma kepada Nukilan.id, Selasa (21/10/2025).

Politikus Partai Aceh itu menyebut, survei dan peninjauan yang dilakukan tim Bappenas merupakan langkah awal yang penting menuju realisasi proyek yang telah lama dinantikan masyarakat. Terowongan tersebut nantinya diharapkan menjadi jalur alternatif yang lebih aman dan efisien dibandingkan rute lama yang berkelok dan rawan longsor.

Menurutnya, pembangunan terowongan ini bukan hanya soal peningkatan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga bagian dari visi besar Gubernur Mualem untuk mempercepat konektivitas dan pemerataan ekonomi antarwilayah di Aceh.

“Ini selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan sejalan dengan semangat pembangunan nasional,” tambahnya.

Proyek tersebut diproyeksikan akan memangkas jarak tempuh secara signifikan. Ruas jalan Paro–Kulu yang sebelumnya mencapai 13 kilometer dapat dipersingkat menjadi sekitar 6 kilometer, sementara ruas Geurutee yang lebih dari 8 kilometer akan menjadi sekitar 2,7 kilometer.

Pemangkasan jarak ini diyakini akan mempercepat arus mobilitas barang dan jasa, menekan biaya logistik, serta memperkuat konektivitas ekonomi antara kawasan Barsela dan wilayah utara Aceh.

“Proyek ini akan membawa dampak ekonomi yang luar biasa. Selain meningkatkan efisiensi logistik, terowongan ini juga akan membuka akses yang lebih luas bagi sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi di kawasan Barsela. Kami masyarakat Aceh tentu berharap proyek ini segera terwujud demi masa depan Aceh yang lebih maju,” jelasnya.

Bunda Salma menegaskan, komitmen pemerintah pusat yang diiringi keseriusan Gubernur Mualem menjadi sinyal kuat bahwa harapan masyarakat terhadap terwujudnya Terowongan Geurutee kini semakin nyata.

“Proyek ini diyakini akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan Aceh, sekaligus membuka babak baru konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah barat selatan,” pungkasnya. (XRQ)

Reporter: Akil

Banjir Rendam Tiga Kecamatan di Aceh Barat, Remaja 16 Tahun Tewas Terseret Arus

0
Ilustrasi tenggelam. Ibu dan anak terseret arus parit di Boyolali, Sabtu (4/11/2023). Kedua korban ditemukan tewas.(FOTO: THINKSTOCK.COM)

NUKILAN.ID | MEULABOH – Hujan deras yang mengguyur wilayah Aceh Barat sejak Senin (20/10/2025) menyebabkan banjir melanda tiga desa di tiga kecamatan. Musibah ini menelan satu korban jiwa, seorang remaja berusia 16 tahun yang terseret arus.

“Korban Mujibur Rahmat (16) warga Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan hanyut terseret arus dan ditemukan meninggal dunia,” kata Plh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Abd Aziz dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).

Banjir terjadi akibat meluapnya aliran sungai setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Air mulai menggenangi permukiman warga sejak Senin malam, membuat sejumlah titik di Aceh Barat terendam.

Tiga desa yang terdampak banjir meliputi Desa Pasie Mesjid di Kecamatan Meureubo, Desa Ateung Teupat di Kecamatan Bubon, serta Gampong Blang Beurandang di Kecamatan Johan Pahlawan. Hingga Selasa pagi, petugas BPBD setempat masih melakukan pendataan terhadap warga terdampak.

“Kondisi terakhir air mulai naik ke badan jalan di Gampong Pasie Mesjid dan Gampong Ateung Teupat,” jelas Aziz.

Selain di Aceh Barat, genangan air juga sempat melanda Desa Alue Siron, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya. Namun, air yang sempat merendam rumah warga di wilayah tersebut kini berangsur surut.

“Tidak ada pengungsi akibat banjir di dua daerah tersebut,” ujar Aziz.

Ketua Baleg DPR RI: Perpanjangan Otsus Aceh Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban

0
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan (tengah) saat memberikan keterangan kepada awak media terkait revisi UUPA, di Banda Aceh, Selasa (21/10/2025). (FOTO: ANTARA/Rahmat Fajri)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa perpanjangan dana otonomi khusus (Otsus) Aceh dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan hal yang wajib dilakukan, bukan sekadar opsi kebijakan.

Pernyataan itu disampaikan Bob Hasan usai pertemuan Baleg DPR RI bersama sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (21/10/2025). Pertemuan tersebut membahas berbagai usulan revisi UUPA yang tengah digodok di parlemen.

“Sebenarnya masalah otsus setidaknya itu kan memiliki tahapan mengapa 20 tahun sekali (otsus diperpanjang), itu bukan masalah pertanyaannya diperpanjang atau tidak. Itu wajib diperpanjang,” kata Bob Hasan kepada awak media di Banda Aceh, sebagaimana dikutip Antara.

Bob menilai, perpanjangan dana Otsus penting karena Aceh memiliki kekhususan yang diakui secara hukum dan sejarah. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus dilihat dalam konteks keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Karena kita tahu sama-sama, dalam pembentukan undang-undang itu panduannya adalah sejarah, itu jangan lupa itu. NKRI tidak utuh tanpa Aceh. Itu intinya yang harus kita perjuangkan di sini,” ujarnya.

Namun demikian, Bob mengingatkan bahwa formulasi dana Otsus perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini. Menurutnya, revisi UUPA harus mempertimbangkan aspek keadilan dan efektivitas penggunaan dana tersebut di lapangan.

“Formulasinya harus ada pertimbangan baru. Perpanjangan ini diperlukan mengingat Aceh memiliki kekhususan yang perlu diperjuangkan dalam konteks regulasi atau perundang-undangan. Maka, proses revisi ini perlu dimatangkan,” tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh telah menyampaikan sejumlah usulan perubahan kepada Baleg DPR RI, mencakup delapan pasal dan satu pasal tambahan. Salah satu poin utama yang diusulkan adalah perpanjangan dana Otsus sebesar 2,5 persen dari total Dana Alokasi Umum (DAU) nasional tanpa batas waktu.

Menanggapi hal itu, Bob Hasan menyebut usulan tersebut masih perlu dikaji secara mendalam.

“Itu (otsus 2,5 persen tanpa batas waktu) yang kita akan pertimbangkan nanti dalam pembentukan,” kata Bob.

Sebagai informasi, dana Otsus Aceh telah bergulir sejak 2008 dan dijadwalkan berakhir pada 2027 mendatang sesuai amanat UUPA. Pada periode 2008–2022, besaran dana Otsus ditetapkan dua persen dari total DAU nasional, sementara sejak 2023 hingga 2027 jumlahnya berkurang menjadi satu persen.

Dengan wacana revisi UUPA yang sedang berlangsung, arah kebijakan Otsus Aceh kini kembali menjadi sorotan. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menemukan titik temu terbaik agar kekhususan Aceh tetap terjaga, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat di Tanah Rencong dapat terus meningkat.

Pemerintah Aceh Sambut Positif Pembahasan Revisi UUPA oleh DPR RI

0
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mewakili Gubernur Aceh saat menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Badan Legislasi (Banleg) DPR RI di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Senin (21/10/2025). Pertemuan tersebut membahas revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dengan melibatkan akademisi dan tokoh masyarakat sebagai upaya memperkaya substansi perubahan UUPA agar lebih adaptif dan berpihak pada kesejahteraan rakyat Aceh. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi atas langkah Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang datang langsung ke Banda Aceh untuk membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pertemuan berlangsung di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Senin (21/10/2025), dan dihadiri oleh akademisi serta tokoh masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, yang mewakili Gubernur Aceh, menyebut kehadiran tim Banleg DPR RI sebagai bentuk perhatian besar pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi khusus di Aceh.

“Atas nama Pemerintah dan rakyat Aceh, kami menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Banleg DPR RI. Kehadiran Bapak dan Ibu merupakan kehormatan besar bagi kami, sekaligus menunjukkan perhatian mendalam DPR RI terhadap proses penyempurnaan tata hukum dan pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh,” ujar M. Nasir.

Menurutnya, UUPA merupakan tonggak utama pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut, kata M. Nasir, menjadi buah dari perjanjian damai Helsinki tahun 2005 yang menandai peralihan Aceh dari konflik menuju perdamaian dan pembangunan.

“Undang-undang ini lahir sebagai buah dari kesepakatan damai Helsinki yang ditandatangani pada 2005 silam, yang menandai babak baru kehidupan Aceh, dari konflik menuju perdamaian, dari ketertinggalan menuju kemajuan, serta dari perpecahan menuju persatuan dan kesejahteraan,” jelasnya.

Meski demikian, setelah hampir dua dekade berjalan, Pemerintah Aceh menilai ada sejumlah ketentuan dalam UUPA yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan hukum nasional.

“Ada pasal-pasal yang memerlukan penegasan kembali, agar semangat otonomi, keadilan fiskal, dan kemandirian daerah dapat terus terjaga dalam koridor konstitusi dan kebangsaan,” tambahnya.

Sekda menyebut beberapa isu krusial yang perlu mendapat perhatian, antara lain keberlanjutan Dana Otonomi Khusus, pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam, serta pembagian kewenangan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Aceh, lanjut M. Nasir, menyambut baik langkah Banleg DPR RI yang membuka ruang dialog dengan berbagai pihak di Aceh. Ia optimistis, forum tersebut menjadi sarana efektif dalam memperkaya substansi perubahan UUPA agar lebih adaptif dan berpihak pada rakyat.

“Untuk itu, Kami siap memberikan kontribusi data, analisis, dan pandangan kebijakan, agar revisi ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan menjamin keberlanjutan pembangunan Aceh di masa mendatang. Kami berharap, hasil kunjungan dan diskusi ini menjadi langkah penting menuju penyusunan undang-undang yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat Aceh,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Banleg DPR RI, Bob Hasan, menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk menjaring masukan dari para tokoh dan akademisi Aceh.

“Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan sumbang saran dari para tokoh masyarakat dan akademisi untuk memperkaya bahan dalam proses penyusunan rancangan perubahan UUPA,” ujarnya.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan dialogis. Sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi turut menyampaikan pandangan serta catatan sejarah Aceh yang dinilai penting dalam mempertahankan semangat kekhususan daerah tersebut.

Bob Hasan mengapresiasi keterlibatan berbagai elemen masyarakat Aceh dalam proses pembahasan ini.

“Semua sumbang saran serta informasi yang mengemuka dalam dialog ini akan menjadi masukan berharga pada proses revisi UUPA di DPR RI,” katanya.

AMSI Gelar Indonesia Digital Conference 2025: Bahas Kedaulatan AI dan Masa Depan Industri Media

0
AMSI Gelar Indonesia Digital Conference 2025: Bahas Kedaulatan AI dan Masa Depan Industri Media. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | Jakarta — Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) kembali menggelar ajang tahunan Indonesia Digital Conference (IDC) 2025 di The Hub Epicentrum, Jakarta Selatan, pada 22–23 Oktober 2025. Tahun ini, konferensi mengangkat tema besar “Sovereign AI: Menuju Kemandirian Digital”, menyoroti urgensi kedaulatan dan kemandirian industri media di tengah gelombang transformasi digital berbasis kecerdasan buatan (AI).

Dua tokoh nasional akan menjadi pembicara kunci, yakni Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. Dalam momentum tersebut, AMSI juga akan menyerahkan dukungan simbolis terhadap revisi UU Hak Cipta dan Proposal Indonesia for Copyright & Digital Environment. Langkah ini diharapkan memperkuat kedaulatan digital serta melindungi ekosistem media dari ketimpangan distribusi nilai ekonomi konten di era AI.

Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, menjelaskan bahwa pemilihan tema “Sovereign AI” menjadi relevan karena seluruh pemangku kepentingan industri perlu memahami cara bertahan menghadapi disrupsi teknologi yang masif.

“Tanpa kedaulatan AI, semua sektor industri dan bisnis kita, terutama ekosistem informasi dan media, bisa mengalami krisis eksistensial,” ujarnya.

IDC 2025 akan diisi oleh deretan pembicara lintas sektor yang berpengaruh di bidang teknologi, media, dan bisnis digital. Beberapa di antaranya yakni Martin Hartono (CEO GDP Venture), Willson Cuaca (Co-Founder & Managing Partner East Ventures), Angela Tanoesoedibjo (CEO iNews Media Group), Anggini Setiawan (Communications Director TikTok Indonesia), Arya Dwi Paramita (Corporate Secretary PT Pertamina Persero), serta Qaris Tajudin (Direktur Tempo Institute).

Selama dua hari penyelenggaraan, para pembicara akan berbagi pandangan dan strategi mengenai peluang serta tantangan industri digital di tengah kemajuan teknologi AI.

Ketua Panitia IDC 2025, Ismoko Widjaya, menilai situasi industri media digital saat ini sangat menantang—mulai dari disrupsi AI, perubahan algoritma platform, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Indonesia Digital Conference (IDC 2025) dengan tema ‘Sovereign AI: Menuju Kemandirian Digital’ ini menghadirkan narasumber-narasumber yang ekspertis bahkan market leader di industrinya masing-masing. Semoga dengan hadirnya IDC AMSI 2025 dapat memberikan angin segar, solusi, sekaligus harapan bagi industri media digital agar tak cuma bisa bertahan di industri ini tapi juga bisa tumbuh dan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain sesi diskusi panel, IDC 2025 juga menghadirkan workshop tematik yang mempertemukan media arus utama (mainstream) dan media baru (new media), untuk memperkuat kolaborasi dan kapasitas dalam menghadapi perubahan lanskap digital. Konferensi ini turut membahas strategi pendanaan dan model bisnis baru yang berkelanjutan di era teknologi cepat berubah.

Sebagai penutup, AMSI akan memberikan AMSI Award 2025, penghargaan bagi media yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap inovasi dan kualitas jurnalisme di tengah disrupsi teknologi.

Penyelenggaraan IDC 2025 dan AMSI Awards ini turut didukung oleh sejumlah perusahaan besar nasional, di antaranya PT Astra International Tbk, Djarum Foundation, PT Pertamina (Persero), PT Telkom Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Indosat Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT Merdeka Copper Gold Tbk, PT Harita Nickel, PT AlamTri Resources Indonesia Tbk, dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Sambo Aceh Ukir Prestasi di PON Beladiri Kudus: Satu Perak dan Tiga Perunggu

0
Sambo Aceh Ukir Prestasi di PON Beladiri Kudus Raih Satu Perak dan Tiga Perunggu. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | KUDUS — Cabang olahraga Sambo kembali menorehkan tinta emas bagi kontingen Aceh di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2025 Beladiri Kudus. Tim asal Tanah Rencong ini berhasil membawa pulang satu medali perak dan tiga perunggu, menandai langkah maju Aceh sebagai kekuatan baru di arena sambo nasional.

Pertarungan sengit di hari terakhir menjadi penutup manis perjuangan kontingen Sambo Aceh. Muhammad Dimas Pratama sukses menyumbang medali perunggu di kelas Sport +98 kg. Sementara itu, Mikail Attaya Bahy Mahdi turut mempersembahkan perunggu di kelas Combat +98 kg.

Sebelumnya, pada hari kedua pertandingan, May Saputra menjadi sorotan setelah tampil gemilang di kelas 64 kg Combat. Dengan gaya agresif dan strategi matang, ia melaju hingga babak final dan akhirnya meraih medali perak.

“Alhamdulillah, kami bersyukur. Para atlet sudah berjuang dan berusaha semaksimal mungkin. Hasil ini adalah buah dari kerja keras dan doa semua pihak,” ujar T. Ayatullah Bani Baet, Ketua Harian sekaligus Pelatih Sambo Aceh.

Bani Baet juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung perjuangan para atlet.

“Terima kasih atas dukungannya sehingga Sambo Aceh dapat tampil di PON Beladiri Kudus 2025 ini,” tambahnya.

Sementara itu, perjuangan Muhammad Saif di kelas 71 kg Sport juga tak kalah mengesankan. Ia tampil penuh determinasi hingga berhasil meraih perunggu, menambah daftar pencapaian tim Aceh di ajang ini.

Meski sempat menghadapi awal yang sulit di hari pertama—ketika Yulianto (53 kg Combat) dan T. Khalifah Dinar (53 kg Sport) belum mampu menembus podium—kontingen Sambo Aceh mampu bangkit dan menutup laga dengan catatan membanggakan.

Capaian ini menjadi bukti bahwa Sambo Aceh terus berkembang dan siap bersaing di tingkat nasional. Dukungan dari KONI Aceh serta masyarakat diharapkan terus mengalir agar prestasi serupa, bahkan lebih tinggi, dapat diraih di masa mendatang. (XRQ)

Masjid Al Fahri di Mapolres Pidie Jaya Diresmikan, Wujud Kepedulian Polri terhadap Pembinaan Umat

0
Masjid Al Fahri di Mapolres Pidie Jaya Diresmikan, Wujud Kepedulian Polri terhadap Pembinaan Umat. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | MEUREUDU — Suasana khidmat menyelimuti kompleks Mapolres Pidie Jaya pada Selasa (21/10/2025), saat Kapolres Pidie Jaya, AKBP Ahmad Faisal Pasaribu, S.I.K., M.H., meresmikan Masjid Al Fahri. Kehadiran rumah ibadah ini menjadi simbol komitmen Polres Pidie Jaya dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan dan pembinaan rohani di lingkungan kepolisian.

Peresmian diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan doa bersama, diikuti pemotongan pita serta penandatanganan prasasti oleh Kapolres. Acara tersebut turut dihadiri Wakapolres, para pejabat utama Polres, tokoh agama, serta unsur Forkopimda Pidie Jaya.

Dalam sambutannya, AKBP Ahmad Faisal Pasaribu menyampaikan bahwa pembangunan Masjid Al Fahri merupakan hasil kebersamaan seluruh personel Polres.
“Masjid ini bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pembinaan mental dan spiritual bagi anggota Polri serta masyarakat sekitar,” ujar Kapolres.

Ia menambahkan, keberadaan Masjid Al Fahri diharapkan dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, tausiah, dan program sosial keagamaan lainnya.

Usai prosesi peresmian, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama dan pemberian santunan kepada anak yatim sebagai ungkapan rasa syukur atas rampungnya pembangunan masjid tersebut.

Masjid Al Fahri yang dibangun oleh CV Dian Putra Jaya ini diharapkan menjadi pusat aktivitas keagamaan sekaligus memperkuat semangat religius dan kebersamaan antara aparat kepolisian dan masyarakat Pidie Jaya.

Distanbun Aceh Gelar Pasar Tani di SHB, Warga Padati Lapak UMKM

0
Distanbun Aceh Gelar Pasar Tani di SHB. (Foto: Distanbun)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) kembali menghidupkan kegiatan Pasar Tani di kawasan Stadion Harapan Bangsa (SHB), Banda Aceh, pada Minggu (12/10/2025). Kegiatan yang digelar rutin setiap akhir pekan itu mendapat sambutan hangat dari warga yang berolahraga pagi sekaligus berbelanja kebutuhan dapur.

Keberadaan Pasar Tani tak hanya membantu petani memasarkan hasil panennya, tetapi juga memberi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau.

Salah satu pengunjung, Rahmah, warga Lamlagang, mengaku senang dapat membeli langsung produk pertanian yang segar.

“Setiap minggu saya memang sengaja ke sini. Harga sayurnya lebih murah dan segar karena langsung dari petani. Selain bisa berolahraga kita juga bisa berbelanja,” ungkap Rahmah.

Ketua Asosiasi Pasar Tani Aceh (APTA), Beni Baihaqi, menjelaskan bahwa gelaran ini menjadi salah satu kegiatan paling diminati warga Banda Aceh pada akhir pekan.
Menurutnya, terdapat sekitar 85 UMKM yang tergabung dalam APTA, namun yang aktif berjualan berkisar 65–70 pelaku usaha. Untuk lokasi di SHB, kapasitas yang terbatas membuat hanya sekitar 25 UMKM yang dapat berpartisipasi.

Beni mengatakan, Pasar Tani di SHB digelar setiap minggu dan menjadi ruang penting bagi UMKM untuk memperluas pemasaran produk mereka. Sebagian besar produk yang ditawarkan berupa kuliner, menyesuaikan karakter pengunjung yang didominasi masyarakat yang berolahraga atau bersantai.

Produk yang tersedia cukup beragam, mulai dari sayur-mayur dan buah-buahan segar hingga aneka olahan, seperti donat berbahan hasil pertanian, minuman segar, frozen food, dan makanan siap saji.

Selain di Stadion Harapan Bangsa, Pasar Tani juga digelar rutin di Lampineung setiap Rabu pada pekan pertama dan ketiga setiap bulan.

Daya tarik utama kegiatan ini adalah harga yang lebih rendah dibandingkan pasar tradisional karena produk dijual langsung oleh petani dan pelaku usaha.

Beni mencontohkan, telur dijual Rp50.000 per papan, sementara di pasar bisa mencapai Rp53.000. Beras SPAP lima kilogram dibanderol Rp61.000, lebih murah dibandingkan harga di luar yang dapat mencapai Rp65.000—Rp70.000.

Meski memberi dampak besar bagi ekonomi masyarakat, Pasar Tani tetap berjalan mandiri tanpa subsidi.

“Kita ini UMKM mandiri. Tidak ada subsidi, hanya dukungan dari Dinas Pertanian Provinsi Aceh berupa tenda, meja, dan kursi. Selebihnya dibawa sendiri oleh pelaku usaha,” jelas Beni.

Berdasarkan laporan panitia, total omzet penjualan pada gelaran tersebut mencapai Rp37.646.000, menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap produk lokal.

Beni berharap kegiatan Pasar Tani dapat terus berkembang agar semakin banyak pelaku UMKM yang dapat bergabung dan semakin besar manfaatnya bagi masyarakat.

“Harapannya Pasar Tani ini bisa terus menjadi wadah bagi UMKM untuk mempromosikan produk mereka, menambah pendapatan, dan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan serta jajanan dengan harga terjangkau,” pungkasnya.[]

Ampon Bang Mantap Dukung TRK Menuju Kursi Ketua Golkar Aceh

0
anggota DPR RI asal Aceh, Drs. H. Teuku Zulkarnaini atau yang akrab disapa Ampon Bang. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dukungan terhadap Teuku Raja Keumangan (TRK) untuk maju sebagai calon Ketua DPD I Partai Golkar Aceh terus menguat menjelang Musyawarah Daerah (Musda) partai yang dijadwalkan berlangsung Desember 2025. Setelah sejumlah kader internal menyatakan dukungan, kini giliran anggota DPR RI asal Aceh, Drs. H. Teuku Zulkarnaini atau yang akrab disapa Ampon Bang, menyuarakan dukungan terbuka bagi Bupati Nagan Raya tersebut.

“Di Nagan Raya ini kita punya kader terbaik. Karena itu, saya mendukung penuh Teuku Raja Keumangan untuk menjadi calon Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Aceh,” ujar Ampon Bang dalam peringatan HUT ke-61 Partai Golkar sekaligus Maulid Nabi Muhammad SAW di Kantor Golkar Nagan Raya, Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Senin (20/10/2025).

Ampon Bang menilai TRK sebagai sosok kader sejati yang telah membuktikan kapasitas dan loyalitasnya terhadap partai.

“Beliau sudah terbukti mampu memimpin dan membesarkan partai. TRK pernah menjabat sebagai anggota dan Wakil Ketua DPRA periode 2019–2024, kembali terpilih pada Pemilu 2024, dan kini dipercaya sebagai Bupati Nagan Raya periode 2025–2030,” katanya.

Dukungan terhadap TRK juga disebut semakin solid dari jajaran pengurus dan kader Partai Golkar di berbagai tingkatan. Ketua DPD I Golkar Aceh saat ini, TM Nurlif, dikabarkan memberi sinyal dukungan terhadap langkah politik TRK menjelang Musda mendatang.

Sementara itu, wacana kemunculan calon eksternal untuk memimpin Golkar Aceh ditolak tegas oleh sejumlah kader. Mereka menilai kepemimpinan partai harus lahir dari proses kaderisasi yang sah.

“AD/ART Golkar tidak memberi ruang bagi non-kader untuk menjadi calon ketua. Tolak secara tegas calon dari luar kader,” tegas TRK dalam pernyataannya pada 15 Juli 2025 lalu.

Pandangan serupa datang dari berbagai tokoh partai, seperti Khalid S.Pd.I, Ketua AMPI Aceh, yang menyebut dukungan terhadap calon eksternal sebagai langkah keliru. “Golkar partai terbuka, siapa pun bisa jadi anggota. Tapi berharap langsung jadi ketua tanpa proses kaderisasi, itu naif,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Kadin Aceh sekaligus kader senior Golkar, Iqbal Piyeung, mengingatkan bahwa membuka peluang bagi non-kader justru melemahkan semangat kaderisasi yang telah dibangun selama puluhan tahun. Ketua AMPG Kota Langsa, Mukris Jumadi, bahkan menyebut wacana tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap mekanisme internal partai.

Selain dari para tokoh partai, dukungan bagi TRK juga datang dari sejumlah Ketua DPD II Partai Golkar di kabupaten/kota. Mereka yang telah menyatakan dukungan terbuka antara lain Ketua Golkar Aceh Tenggara, Salim Fakhry; Ketua Golkar Nagan Raya, Cut Intan Mala; Ketua Golkar Kota Banda Aceh, Sabri Badruddin; serta Ketua Golkar Pidie Jaya, Khalid.

Arus dukungan ini diperkirakan akan terus bertambah seiring semakin banyaknya organisasi sayap dan ormas Golkar yang mulai bergabung dalam barisan pendukung TRK menjelang Musda Desember mendatang.

Dukungan terhadap kader internal ini juga sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menekankan pentingnya menjaga marwah partai dengan menempatkan kader terbaik di setiap tingkatan kepemimpinan.

“Embrio kita adalah pendukung pemerintah, bukan oposisi. Banyak ketua Golkar yang mencoba jadi oposisi, dan tak lama diturunkan. Maka jangan coba-coba,” tegas Bahlil dalam arahannya beberapa waktu lalu.

Arah politik nasional yang ditegaskan Bahlil semakin memperkuat legitimasi politik bagi TRK sebagai figur kader murni yang dianggap layak memimpin Golkar Aceh.

Kini, menjelang Musda yang tinggal menghitung bulan, suara kader Golkar di Aceh kian bulat: kepemimpinan partai harus tetap berada di tangan kader sejati.

“Sudah saatnya kita kubur dalam-dalam wacana mendukung calon ketua non-kader. Ini soal marwah, kaderisasi, dan masa depan Partai Golkar,” ujar salah satu kader senior partai menegaskan.

Status Akreditasi Unggul USK Tetap Berlaku, Humas: Hanya Penyesuaian Data di BAN-PT

0
Gedung Rektorat Universitas Syiah Kuala. (Foto: USK)

NUKILAN.IDBANDA ACEH – Isu hilangnya status akreditasi Unggul Universitas Syiah Kuala (USK) dari laman resmi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sempat membuat heboh media sosial dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa serta alumni. Namun, pihak kampus memastikan bahwa status akreditasi tersebut tetap aman dan tidak dicabut.

Kepala Humas USK, Mulyana, menegaskan bahwa pihaknya saat ini hanya menunggu proses finalisasi administratif dari BAN-PT. Menurutnya, lembaga akreditasi nasional itu tengah melakukan penyelarasan sistem dan dokumen akreditasi di sejumlah perguruan tinggi, termasuk USK, sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam integrasi data dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

“USK tidak kehilangan status akreditasinya. Status Unggul masih berlaku, hanya saja saat ini BAN-PT sedang melakukan proses penyelarasan dan pembaruan data. Sertifikat perpanjangan akan segera diterbitkan setelah proses administratif selesai,” jelas Mulyana kepada Nukilan.id pada Selasa (21/10/2025).

Ia menambahkan, USK telah menerima persetujuan perpanjangan akreditasi secara administratif dari BAN-PT. Proses ini, kata dia, sepenuhnya bersifat teknis dan administratif—bukan pencabutan atau penurunan status.

“Kami sudah menerima konfirmasi administratif dari BAN-PT. Jadi, tidak ada pencabutan akreditasi. Ini hanya soal penyelarasan sistem data dan pemutakhiran dokumen yang sedang dilakukan secara nasional,” katanya.

Lebih lanjut, beberapa fakultas di lingkungan USK saat ini juga tengah menyesuaikan data homebase dosen serta memperbarui dokumen akreditasi agar selaras dengan sistem baru BAN-PT. Langkah ini merupakan bagian dari rutinitas dalam menjaga standar mutu pendidikan tinggi dan akuntabilitas akademik.

“Penyesuaian ini hal yang wajar. BAN-PT sekarang menerapkan sistem terintegrasi dengan PDDikti, sehingga semua data kelembagaan dan program studi harus diperbarui secara menyeluruh,” tambah Mulyana.

Ia juga memastikan bahwa seluruh ijazah lulusan USK tetap sah dan diakui oleh negara.

“Masyarakat, mahasiswa, dan alumni tidak perlu khawatir. Seluruh ijazah lulusan USK tetap sah, diakui secara nasional, dan memiliki kekuatan hukum yang sama. BAN-PT tidak pernah mencabut akreditasi USK,” tegasnya.

Mulyana pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia menyebut pihak kampus terus menjalin komunikasi dengan BAN-PT untuk memastikan seluruh proses administrasi berjalan lancar dan transparan.

“Kami berharap publik tetap tenang dan menunggu informasi resmi dari USK. Proses administrasi ini akan segera selesai, dan status Unggul USK akan kembali terpampang di laman BAN-PT seperti semula,” ujarnya.

Sebagai perguruan tinggi tertua dan terbesar di Aceh, USK menegaskan komitmennya dalam menjaga mutu akademik, riset, serta tata kelola kelembagaan yang selama ini menjadi landasan keunggulan kampus tersebut.

“Komitmen USK tidak berubah. Kami terus memperkuat mutu akademik, riset, dan pelayanan publik, serta memastikan seluruh proses akreditasi berjalan sesuai ketentuan nasional,” tutup Mulyana.

Dengan demikian, informasi yang menyebutkan bahwa status akreditasi Unggul USK hilang dari laman BAN-PT tidak benar. Yang terjadi hanyalah proses transisi administratif akibat pembaruan sistem BAN-PT secara nasional. (XRQ)

Reporter: Akil